RINGKASAN EKSEKUTIF
LAPORAN
KEBEBASAN BERAGAMA/BERKEYAKINAN
DAN TOLERANSI 2010
The WAHID Institute
RINGKASAN EKSEKUTIF
THE WAHID INSTITTE
LAPORAN KEBEBASAN BERAGAMA/BERKEYAKINAN DAN TOLERANSI 2010
PENDAHULUAN
Sejauh ini, The Wahid Institute (WI) terus memberi perhatian serius terhadap isu kebebasan beragama dan kehidupan keagamaan di tanah air. Sejak tahun 2008, WI secara regular melaporkan berbagai peristiwa di berbagai daerah mengenai hal tersebut. Dan pada tahun 2010 ini, untuk yang ketiga kalinya WI membuat laporan tahunan. Laporan kali ini diharapkan memiliki bobot dan signifikansi yang lebih kuat dari tahun-tahun sebelumnya. Karena selain telah memiliki pengalaman, laporan WI tahun-tahun sebelumnya ternyata juga memperoleh sambutan positif dari berbagai pihak. Urgensi lain dari laporan ini adalah untuk terus menjaga momentum isu keagamaan khususnya kebebasan beragama mendapat tempat tersendiri dalam pembicaraan transisi demokrasi di Indonesia. Meskipun faktanya menunjukkan laporanlaporan masyarakat sipil terkait isu-isu keagamaan seringkali kurang didengar terutama oleh para pengambil kebijakan di tanah air.
PENDEKATAN DAN WILAYAH PEMANTAUAN
Laporan ini disusun berdasarkan pendekatan yang sudah diterapkan WI sejak tiga tahun lalu. Pendekatan yang dimaksud di sini adalah model penggalian data dan informasi melalui multi strategi. Beberapa strategi tersebut antara lain melalui pengumpulan data melalui pemberitaan media, pengumpulan data melalui pengamatan langsung ke lokasi kejadian, hearing dengan pengambil kebijakan, observasi lapangan, investigasi, wawancara, dan diskusi terfokus. Setiap daerah tidak selalu menggunakan strategi yang sama, berkaitan dengan kebutuhan. Dan kesemua stretagi tersebut dibingkai dalam suatu program yang diberi nama pemantauan hakhak beragama di Indonesia.
Pemantauan difokuskan pada penggalian data dan informasi mengenai kasus atau peristiwa keagamaan yang muncul di satu daerah, seperti kekerasan atas nama agama, penyesatan aliran keagamaan, fatwa-fatwa keagamaan regulasi keagamaan dan konflik rumah ibadah. Penggalian data menyangkut kasus-kasus tersebut meliputi waktu terjadinya, tempat kejadian, bentuk tindakan, aktor pelaku, korban dan tindakan negara untuk mengetahui apakah ada pelanggaran terhadap kebebasan beragama dalam kasus tersebut. Sementara pemantauan regulasi meliputi nama regulasi, isi regulasi, masalah, konteks pembentukannya, dampak dan statusnya ketika dipantau.
Setelah dikumpulkan dalam satu matriks kasus, matriks tersebut kemudian dibagi menjadi dua bagian yakni matriks yang berkaitan dengan kasus-kasus pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dan matriks yang berkaitan dengan kasus-kasus tindakan intoleransi. Data-data dalam matriks inilah yang kemudian dihitung dan dianalisis.
Dalam menganalisis data-data tersebut, WI membaginya menjadi tiga kategori yakni: Pertama, berkaitan dengan tindak pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan. Kedua, berkeitan dengan tindakan-tindakan intoleransi dan diskriminasi baik yang dilakukan warga negara maupun negara. Dan ketiga, berkaitan dengan kemajuan-kemajuan dalam pengelolaan kehidupan keagamaan di tanah air. Ketiga kategori ini, sama dengan model analisis pada tahun 2009. Ketiga kategori ini sengaja dipertahankan untuk memperoleh perbandingan yang sama dengan tahun sebelumnya, sehingga bisa dilihat apakah pada tahun ini ada perbaikan atau malah sebaliknya.
Sementara wilayah pemantuan laporan ini meliputi 13 wilayah meliputi: Jawa Barat-Banten, Jakarta, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, NTB, Sulawesi, Kalimantan, Aceh, Sumatra Selatan, Sumatra Utara, Lampung Utara, Riau dan Jambi. Cakupan wilayah tahun ini mengalami perluasan dari tahun 2009 yang hanya memantau di 11 wilayah. Keterbatasan wilayah cakupan laporan ini kami anggap cukup mewakili gambaran model pengelolaan kehidupan keagamaan di seluruh Indonesia. Selain itu, temuantemuan dari laporan ini hanya puncak dari gunung es yang mana hanya sebagian kecil yang terungkap. Keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki menjadikan peristiwaperistiwa yang tidak terpantau sesungguhnya lebih banyak.
KONSEP-KONSEP KUNCI
Seperti pada tahun 2009 lalu, selain konsep kebebasan beragama dan berkeyakinan, dalam laporan ini juga digunakan dua konsep yang juga sering menyelinap dalam diskursus kebebasan beragama dan berkeyakinan, yakni intoleransi dan diskriminasi. Kedua konsep ini juga sering menjadi ukuran ada dan tidaknya jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan di suatu negara.
“Intoleransi dan diskriminasi berdasarkan agama dan kepercayaan” sendiri berarti setiap pembedaan, pengabaian, larangan atau pengutamaan yang didasarkan pada agama atau kepercayaan dan yang tujuannya atau akibatnya meniadakan atau mengurangi pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan mendasar atas dasar yang setara.1
Secara lebih spesifik, diskriminasi didefinisikan sebagai setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.2
Dilihat dari sejumlah pengertian di atas, utamanya mengacu pada instrumen hukum positif, dimensi dan spektrum diskriminasi dan intoleransi begitu luas. Ia bisa muncul dalam peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, bisa pula berkembang dari akar budaya, tafsir agama, termasuk stuktur sosial ekonomi yang memungkinkan terjadinya diskriminasi dan intoleransi. Pelakunya juga beragam, mulai dari negara, korporasi, kelompok masyarakat hingga individu. Definisi-definisi kedua istilah ini lebih sering pula diletakan sebagai kata dengan pengertian yang kurang lebih sama.
Kategori yang dibuat Bruce A. Robinson mengenai bentuk-bentuk tindakan “religious intolerance” agaknya bisa membantu untuk melihat bentuk-bentuk intoleransi, seperti:
1. Penyebaran informasi yang salah tentang kelompok kepercayaan atau praktik, meski ketakakuratan informasi tersebut bisa dengan mudah dicek dan diperbaiki;
2. Penyebaran kebencian mengenai seluruh kelompok; misalnya menyatakan atau menyiratkan bahwa semua anggota kelompok tertentu itu jahat, berperilaku immoral, melakukan tindak pidana, dan sebagainya;
3. Mengejek dan meremehkan kelompok iman tertentu untuk kepercayaan dan praktik yang mereka anut;
4. Mencoba untuk memaksa keyakinan dan praktik keagamaan kepada orang lain agar mengikuti kemauan mereka;
5. Pembatasan hak asasi manusia anggota kelompok agama yang bisa diidentifikasi;
6. Mendevaluasi agama lain sebagai tidak berharga atau jahat.
7. Menghambat kebebasan seseorang untuk mengubah agama mereka.3
1 Disarikan dari Deklarasi Internasional tahun 1981 tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan
diskriminasi berdasarkan Agama atau Keyakinan (pasal 2) 2 Pasal 1 Undang Undang No.
39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
TEMUAN-TEMUAN
a. Regulasi Keagamaan
Pada tahun 2010 setidaknya ada empat regulasi di tingkat nasional yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kehidupan keagamaan termasuk jaminan kebebasan beragama / berkeyakinan di Indonesia.
Yang pertama, Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap pengujian Undang Undang No. 1 PNPS tahun 1965 tentang Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama. Mahkamah Konstitusi memutus masalah yang sangat penting dalam konteks kehidupan beragama di Indonesia ini pada 19 April 2010 setelah bersidang selama hampir enam bulan sejak November 2009. Dalam putusannya, MK menolak seluruh permohonan yang diajukan pemohon agar UU tersebut dicabut.
Dalam amar putusan No. 140/PUU-VII/2009, MK menyatakan bahwa UU Penodaan Agama, meski dibuat dalam situasi darurat pada 1965, masih dianggap relevan, tidak bertentangan dengan UUD 1945 terutama yang terkait dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan kebebasan beragama dan berkeyakinan. MK berkeyakinan, jika UU
Penodaan Agama dicabut maka akan muncul anarkhi dan kekacauan sosial karena akan terjadi kekosongan hukum. UU Penodaan Agama dianggap tidak terkait dengan kebebasan beragama, tapi hanya terkait dengan penodaan agama.
Keputusan MK ini telah menimbulkan reaksi dari berbagai kelompok. Para kuasa hukum Pemohon menganggap keputusan MK tidak independen dan tidak didasarkan pada fakta-fakta di dalam persidangan, namun lebih didasarkan pada kekhawatirkan jika uji materi ini dikabulkan, akan terjadi konflik agama. Para Pemohon juga menilai bahwa MK tidak konsisten dengan mengakui adanya kebebasan beragama dan berkeyakinan yang tidak bisa dibatasi namun menyatakan meminta pemerintah untuk membina penganut aliran kepercayaan.
Regulasi kedua yang mencuat adalah Judicial Review Undang Undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi dan Pornoaksi. Regulasi ini memang tidak terkait langsung dengan isu agama atau kebebasan beragama/ berkeyakinan. Namun para pemohon JR ini berpendapat bahwa ancaman dari UU ini adalah upaya untuk menghilangkan prinsip-prinsip kebangsaan, kenusantaraan dan kebhinekaan Indonesia. UU Pornografi menurut mereka berupaya untuk menyatukan pandanganpandangan soal moral dan akhlak masyarakat penduduk dari suatu perspektif yang sempit, dangkal dan bersumber dari satu pandangan agama tertentu.
Pengujian UU ini ditolak oleh MK pada sidang pembacaan putusan tanggal 25 Maret antara lain dengan alasan bahwa UU Pornografi dibentuk dalam rangka menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran agama, memberikan ketentuan yang sejelas-jelasnya tentang batasan dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara serta menentukan jenis sanksi bagi yang melanggarnya, dan melindungi setiap warga negara, khususnya perempuan, anak, dan generasi muda dari pengaruh buruk dan korban pornografi.
Selain itu, menurut Mahkamah hak konstitusional para Pemohon tetap terjamin karena Pasal 1 tentang definisi pornografi memberikan gambaran dan arah yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan pornografi. Pengertian tersebut tidak terlepas dari tujuan pembentukan Undang- Undang, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Regulasi ketiga yang juga mencuat tahun ini adalah regulasi yang terkait dengan ekspresi di muka publik khususnya ekspresi pikiran melalui barang cetakan. Permasalahan yang diajukan oleh para Pemohon adalah mengenai pengujian Pasal 30 ayat (3) huruf c Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Pasal 1 - 9 Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-Barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum. Regulasi ini juga sebenarnya tidak terkait langsung dengan isu keagamaan atau kebebasan beragama. Namun regulasi ini telah terbukti membatasi sejumlah pemikiran terkait masalah-masalah teologis suatu agama yang dituangkan dalam bentuk barang cetakan.
Pada Desember 2009 lalu misalnya, Kejaksaan melarang peredaran 5 buku karena mengangggap iIsinya mengganggu ketertiban umum. Buku-buku yang dilarang tersebut antara lain: Enam Jalan Menuju Tuhan (karangan Darmawan MM) dan Mengungkap Misteri Keberagaman Agama (karangan Drs. H Syahrudin Ahmad).
MK pada sidang pembacaan putusan tanggal 13 Oktober 2010 mengabulkan sebagian permohonan pemohon. Menurut MK, dalam suatu negara hukum seperti Indonesia, mutlak adanya due process of law yaitu penegakan hukum dalam suatu sistem peradilan. Apabila ada suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum maka prosesnya harus melalui putusan pengadilan. Sehingga pelarangan peredaran suatu barang, misalnya barang cetakan yang dianggap dapat mengganggu ketertiban umum tidak dapat diserahkan kepada suatu instansi tanpa melalui putusan pengadilan.
Regulasi terakhir adalah usulan Rancangan Undang Undang Kerukunan Umat Beragama di Indonesia. Usulan ini pertama kali muncul dalam Rapat dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII dengan Kementerian Agama tanggal 21 September lalu. Kedua pihak bersepakat untuk bersama-sama mendorong penyusunan RUU Kerukunan Umat Beragama ke dalam prioritas program legislasi 2011.
Meskipaun tidak secara langsung, usulan ini tidak bisa dilepaskan dari mencuatnya konflik rumah ibadah yang menimpa Gereja HKBP Ciketing Bekasi. Dari kasus ini muncul perdebatan mengenai regulasi rumah ibadah yang selama ini ada yakni Peraturan Bersama Menteri No 9 dan No 8 Tahun 2006. Ada yang meminta PBM tersebut ditinjau ulang, ada yang meminta agar peraturan tersebut dicabut. Namun muncul satu gagasan agar PBM tersebut ditingkatkan statusnya menjadi Undang Undang agar lebih mengikat. Dan RUU KUB nampaknya akan mengadopsi klausul-klausul dalam PBM tersebut.
Usulan ini semakin menguat dengan keluarnya program legislasi nasional 2011 yang dikeluarkan Badan Legislasi DPR (14 Desember 2010), dimana RUU KUB menjadi salah satu prioritas pembahasan DPR tahun depan.
Dari daerah, pada tahun ini setidaknya ada dua regulasi daerah yang mencuat yakni Peraturan Daerah baca tulis al Qur’an di Kalimantan Selatan. Pada Mei 2010, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menerbitkan aturan yang akan meresmikan penerapan Perda No. 3 tahun 2009 tentang wajib baca tulis al Qur’an di Kalsel. Materi baca tulis al-Quran akan menjadi salah satu materi wajib di sekolah-sekolah seKalimantan Selatan mulai tahun ajaran 2010/2011 sebagai bagian dari kurikulum nasional.
Selain itu, pada pertengahan Oktober 2010, Walikota Pekanbaru Herman Abdullah menerbitkan Surat Keputusan yang meminta Jemaat Ahmadiyah menghentikan kegiatannya sesuai SK kesepakatan tiga Menteri, Surat ini ditujukan kepada jamaah Ahmadiyah yang berdomilisi di Jalan Cipta Karya Kecamatan Tampan. Namun pelayangan surat yang ditandatangani langsung oleh walikota, Depag, dan MUI tersebut, ditentang oleh komunitas jamaah Ahmadiyah, dengan alasan mereka tidak mengganggu masyarakat setempat.
b. Pelanggaran Kebebasan Beragama/Berkeyakinan
Kasus-kasus pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan yang terjadi selama tahun 2010 ini berjumlah 63 kasus atau rata-rata 5 kasus perbulan. Pelanggaran tertinggi terjadi pada bulan Januari (12 kasus), Agustus (8 kasus) dan September (7 kasus). Berikut grafik pelanggaran menurut bulan:
Sedangkan temuan pelanggaran berdasarkan pelaku sebagai berikut:
Dari data para pelaku pelanggaran kebebasan beragama / berkeyakinan di atas, Pemerintah Daerah dan kepolisian menjadi institusi yang paling banyak melakukan pelanggaran yakni masing-masing 31 kasus atau 36%. Angka ini akan menjadi sangat besar (72%) apabila institusi kepolisian juga dianggap sebagai bagian pemerintah daerah, karena pelanggaran oleh polisi justru banyak dilakukan oleh institusi terendah seperti Polsek dan petugas di lapangan ketika menjalankan tugas.
Sedangkan temuan bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi sebagai berikut:
Data di atas menunjukkan bahwa praktek pembatasan keyakinan dan pemaksaan meninggalkan keyakina tertentu menempati posisi tertinggi yakni 25 kasus atau 40%. Pelanggaran dalam kategori ini antara terjadi dalam bentuk antara lain tindakan kriminalisasi oleh polisi, pengadilan ekstra judicial atau pengadilan jalanan, atau bentuk-bentuk pemaksaan melalui kekerasan pisik lainnya.
Pelanggaran lain yang juga tinggi adalah pembatasan rumah ibadah baik dalam bentuk pencabutan ijin maupun pelarangan penggunaan rumah ibadah yakni berjumlah 19 kasus (30%). Kasus-kasus terkait rumah ibadah ini hampir menggunakan modus yang sama di berbagai tempat. Biasanya aparat Pemerintah Daerah mempermasalahkan perijinan yang kemudian diikuti penyegelan atau pelarangan ibadah di tempat tersebut.
Pelanggaran dalam bentuk lain adalah pembiaran oleh aparat negara terhadap kekerasan atau pembatasan kebebasan beragama yang dilakukan sesama masyarakat sipil yakni berjumlah 15 kasus (25 %). Pelanggaran dalam modus ini hampir sellalu diawali oleh kekerasan atau penyerangan sekelompok masyarakat kepada kelompok lain seperti aliran yang dianggap sesat atau rumah ibadah yang tidak memiliki ijin. Meskipun polisi hadir di lokasi atau mengetahui aksi tersebut, mereka tidak melakukan pencegahan atau pengamanan yang berarti. Yang sering terjadi justru polisi membawa korban untuk dimintai keterangan, namun tidak menangkap pelaku.
Dan jika dilihat korban pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan pada tahun ini, paling banyak dialami kelompok yang dianggap sesat dan jemaat rumah ibadah yang dinilai bermasalah.
Dari data di atas, yang dimaksud dengan komunitas yang diduga sesat adalah mereka-mereka yang melakukan praktek-praktek yang dianggap menodai agama tertentu. Dalam kasus ini korban paling banyak dialami warga Ahmadiyah 15 kasus. Sementara yang dimaksud rumah ibadah dan jemaatnya adalah berbagai rumah ibadah dari berbagai agama yang dilarang dibangun atau dilarang digunakan baik karena masalah perijinan maupun masalah lain. Dan kasus paling banyak dialami oleh gereja HKBP 10 kasus.
c. Tindakan-tindakan Intoleransi dan Diskriminasi
Kasus-kasus tindakan intoleransi yang terjadi pada tahun 2010 ini berjumlah 133 kasus yang tersebar di 13 wilayah pemantauan.
Data di atas menempatkan Jawa Barat-Banten tetap menjadi daerah paling tinggi tingkat intoleransinya seperti tahun 2009. Namun perubahan peringkat terjadi dimana Jawa Timur naik ke posisi ke-2 menggantikan Jakarta yang pada tahun 2010 ini turun ke posisi ke-3.
Dari jumlah 133 kasus selama 2010, setiap bulannya rata-rata terjadi 11 kali tindakan intoleran dan diskriminasi. Bahkan selain bulan Agustus, September, November dan Desember, jumlahnya selalu di atas 12 kali.
Bentuk-bentuk tindakan intoleran dan diskriminatif berdasarkan isu dapat dilihat pada grafiks di bawah ini.
Data di atas menunjukkan bahwa praktek pemaksaan dan pembatasan keyakinan adalah praktek yang paling sering dilakukan masyarakat yakni 39 tindakan atau (26%). Persoalan keyakinan yang berbeda sering dianggap sebagai penyimpangan atau penodaan agama oleh sebagian masyarakat. Mereka kemudian melakukan pemaksaan kepada tertuduh untuk meninggalkan atau mengganti keyakinannya. Modusnya, bisa dengan mengadili, mengintimidasi hingga mengkriminalkan mereka. Dalam banyak kasus, pemaksaan keyakinan ini sering diikuti penyerangan pisik dan penyebaran kebencian. Karena itu kedua praktek terakhir juga tinggi yakni 32 dan 20 tindakan.
Selain itu, pembatasan rumah ibadah juga sering dilakukan oleh sebagian masyarakat kepada kelompok lain (15%). Tindakan ini tidak hanya dilakukan terhadap agama tertentu seperti Keristen, tetapi hampir terhadap semua rumah ibadah, seperti vihara dan masjid.
Dari temuan-temuan tersebut, jika dibagi pelaku antara negara dan masyarakat sipil, maka pelaku intoleransi dan diskriminasi dari masyarakat sipil masih dominan dengan 116 pelaku (83%). Dan sisanya 17% dilakukan oleh aparat pemerintah.
Dari data para pelaku tindakan intoleransi dan diskriminasi nampak bahwa ormasormas masih menjadi pelaku utama dengan 55%. Diikuti kelompok terorganisir 20% dan individu 15%.
Ormas yang dimaksud di atas adalah ormas-ormas berbasis agama atau paling tidak beratribut agama tertentu. Mereka juga menggunakan jargon-jargon agama untuk menjustifikasi tindakannya.
Jika kita khususkan ormas berbasis agama yang dimaksud, ternyata FPI di berbagai daerah masih menjadi pelaku intoleransi tertinggi dengan 24 tindakan atau 30%, diikuti MUI 11 tindakan (14%) dan FUI 9 tindakan (11%).
| ORMAS JUMLAH | JUMLAH |
| Front Pembela Islam (FPI) berbagai daerah 24 | 24 |
| Majelis Ulama Indonesia (MUI) berbagai daerah 11 | 11 |
| Forum Umat Islam (FUI) 9 | 9 |
| Gerakan Reformasi Islam (GARIS) 4 | 4 |
| NU berbagai daerah 4 | 4 |
| Gerakan Anti Maksiat (GERAM) 3 | 3 |
| Muhammadiyah berbagai daerah 2 | 2 |
| GP Ansor berbagai daerah 2 | 2 |
| Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) 2 | 2 |
| Forum Banyuwangi Cinta Damai, 1 | 1 |
| SM Gerak | 1 |
| Himpunan Masyarakat Muslim Indragiri Hilir (HM2I) 1 | 1 |
| Gema IKMI Riau 1 | |
| Pemuda Bintang Bulan Riau 1 | 1 |
| Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) 1 | 1 |
| Forum Jihad Indonesia (FJI) 1 | 1 |
| Laskar Jihad 1 | 1 |
| Al‐Irsyad 1 | 1 |
| Himpunan Angkatan Pemuda Islam Surabaya (HAPIS) 1 | 1 |
| Gerakan Umat Islam Bersatu (GUIB) Jawa Timur 1 | 1 |
| Gerakan Islam Bersatu (GIB) 1 | 1 |
| Laskar Pembela Islam 1 | 1 |
| FPAB Bekasi 1 | 1 |
| Himpunan Mahasiswa Cinta Rasulullah (HMCR) Jember 1 | 1 |
| Forum Anti Buddha Bar (FABB) 1 | 1 |
| LP3SI Garut 1 | 1 |
| Irene Centre 1 | 1 |
| Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) 1 | 1 |
| Forum Silaturahmi Masjid dan Mushala Galaxi 1 | 1 |
| Forum Remaja Islam Medan Satria 1 | 1 |
| FKUB 1 | 1 |
| Persatuan Islam (PERSIS) Bekasi 1 | 1 |
| Komite Penegak Syariah (KPS) Bekasi 1 | 1 |
| Gerakan Pemuda Islam (GPI) Bekasi 1 | 1 |
| Masyarakat Peduli Syariah (MPS) Bekasi 1 | 1 |
| Gabungan Remaja Islam (GARIS) Bekasi 1 | 1 |
| Dewan Dakwah Bekasi 1 | 1 |
| Dewan Dakwah Kec. Cabang Bungin 1 | 1 |
| Bina An‐Nisa Dewan Da’wah Bekasi 1 Dewan Pengurus Pusat Pemuda Theravada Indonesia (DPP | 1 |
| PATRIA) | 1 |
| Forum Silaturahmi Kota Wali (Poskamal) Cirebon 1 | 1 |
| Forum Komunikasi Umat Islam (FKUI) 1 | 1 |
Kemudian korban tindakan intoleransi dan diskriminasi selama 2010 ini berjumlah 153 korban. Korban tertinggi adalah perorangan/individu 35 korban, kemudian jemaat gereja di berbagai daerah 28, kelompok masyarakat 20, korban dari warga Ahmadiyah di berbagai daerah 18 dan komunitas yang diduga sesat 15.
| KORBAN | KORBAN JUMLAH |
| Indivudu 35 | 35 |
| Jemaat gereja di berbagai daerah 28 | 28 |
| Kelompok masyarakat 20 | 20 |
| Warga Ahmadiyah berbagai daerah 18 | 18 |
| Komunitas yang diduga sesat 15 | 15 |
| Dunia usaha 8 | 8 |
| Pemimpin dan Pengikut Aliran Millata Abraham 7 | 7 |
| Umat Buddha Tanjung Balai 4 | 4 |
| Instansi Pemerintah 5 | 5 |
| Pengikut Aliran Surga Eden 2 | 2 |
| Umat Konghucu 2 | 2 |
| Pemimpin dan pengikut aliran Akmaliyah 2 | 2 |
| Pengikut Ahl al‐bait Indonesia, Jawa Timur 1 | 1 |
| Pemimpin dan pengikut aliran Brayat Agung 1 | 1 |
| Jemaat LDII 1 | 1 |
| Pengikut tharikat Fatoriyah 1 | 1 |
| Santri dan Pengasuh Pondok Pesantren Terpadu Fajar Hidayah | 1 |
| LSM 1 | 1 |
| Komunitas LGBT 1 | 1 |
| TOTAL 153 | 153 |
d. Kemajuan Jaminan Hak-hak Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia
Berbagai prestasi buruk pada tahun 2009 dalam batas-batas tertenu juga telah disikapi dengan upaya-upaya perbaikan baik oleh pemerintah maupun masyarakat pada tahun ini.
Beberapa perkembangan baik yang bisa dicatat adalah adanya kemajuan dalam hal penyikapan pemerintah terhadap organisasi-organisasi keagamaan yang dianggap sering melakukan pelanggaran hukum dalam bentuk tindak kekerasan dan main hakin sendiri di lapangan. Organisasi-organisasi seperti FPI sering dilaporkan melakukan kekerasan atas nama agama kepada kelompok lain. Kapolri Bambang Hendarso Danuri (BHD) mengatakan akan menindak tegas organisasi-organisasi yang melakukan sweeping selama bulan Ramadlan dan berjanji akan mencopot Kapolres bila di daerahnya ada kegiatan sweeping oleh ormas. Hal ini disampaikan Kapolri ketika menerima sejumlah aktifis dari berbagai organisasi masyarakat pada 14 Juli 2010.
Pada bulan berikutnya (30 Agustus 2010) Kapolri dalam Rapat Gabungan Pemerintah dengan DPR RI juga mengatakan bahwa pihaknya tidak akan ragu-ragu untuk menindak tegas ormas yang melakukan tindak kekerasan tersebut.
Sikap ini ia nyatakan terkait temuan kepolisian selama kurun 2007 hingga 2010 dimana ada trend peningkatan kekerasan oleh Ormas. Jika pada 2007 terjadi 10 kekerasan, pada 2008 sempat turun menjadi 8 kasus. Namun angka itu meroket pada tahun 2009 menjadi 40 kasus dan pada 2010 terus menanjak menjadi 49 kasus. Apabila ditotal, maka telah terjadi 107 tindak kekerasan oleh anggota Front Pembela Islam (FPI) dan Forum Betawi Rempug (FBR) selama 3 tahun ini. Artinya, organisasi kemasyarakatan itu beraksi satu kali tiap 10 hari. Dan dari 107 kasus yang disidik tuntas, menurut Bambang, 36 kasus sudah dilimpahkan ke penuntutan. Namun, Kapolri mengeluhkan belum bisa menjatuhkan sanksi berupa pembekuan kepengurusan karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan belum mengatur soal sanksi tersebut.
Sikap sama juga diperlihatkan oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dalam rapat gabungan tersebut. Ia meminta polisi tak ragu menangkap anggota organisasi kemasyarakatan yang melakukan kekerasan. Ia bahkan mengancam akan membubarkan ormas-ormas tersebut melalui MA.
Lebih maju dari dua pejabat pemerintah pusat di atas, Gubernur Sulawesi Utara, Drs S H Sarundajang berani dan tegas tidak mengizinkan organisasi Front Pembela Islam (FPI) berada di Sulut. Menurutnya, FPI tidak boleh beraktivitas di Sulut, karena organisasi tersebut menimbulkan keresahan. Sikap Gubernur ini juga didukung tokoh-tokoh agama setempat seperti Amin Lasena, akademisi dari Unima dan Pastor Fred Tawaluyan Pr. Dikonfirmasi Ketua Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupkan Manado.
Bentuk lain dari perkembangan baik juga diperlihatkan pihak kepolisian dalam menangani kasus penyerangan dan penusukan terhadap Pendeta gereja HKBP Pondok Timur Indah Bekasi pada 12 September lalu. Buntut dari penyerangan dan penusukan tersebut, polisi menetapkan 13 orang sebagai tersangka termasuk Ketua DPW FPI Bekasi Murhali Barda. Sampai 11 November 2010, berkasnya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Namun hingga laporan ini ditulis, belum ada kejelasan kapan ke-13 tersangka tersebut akan diadili.
Sikap pemerintah dan langkah tegas kepolisian ini juga diikuti sikap yang sama dari berbagai kelompok masyarakat sipil. Di Cirebon, tidak kurang dari 80 perwakilan dari berbagai organisasi masyarakat dan tokoh agama menandatangani Petisi Cirebon pada 18 September lalu. Petisi ini selain meminta jaminan kebebasan beragama kepada warga Negara, juga meminta pemerintah segara bertindak tegas menindaklanjuti laporan Kapolri Bambang Hendarso Danuri terkait ormas-ormas pelaku anarkis.
Selai itu, Gerakan Pemuda Ansor sewilayah tiga Cirebon juga siap membantu Jemaat Ahmadiyah yang berada di Desa Manis Lor kecamatan Jalaksana dan akan menerjunkan tidak kurang dari 50 hingga 150 ribu pasukan Banser yang dimiliki Gerakan Pemuda Ansor wilayah Cirebon untuk mengamankan Jemaat Ahmadiyah di Manis Lor.
Satu kemajuan lain pada tahun terkait jaminan hak-hak warga Negara khususnya jaminan kebebasan berpikir dan berekspresi adalah dikabulkannya permohonan uji materil terhadap UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan UU No. 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan yang Isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum. MK menilai kewenangan Kejaksaan yang ada dalam regulasi tersebut dinilai melanggar konstitusi. Bahwa Kejaksaan Agung tidak boleh menyita atau melarang barang cetakan atas dasar apapun kecuali ada putusan pengadilan yang teleh berkekuatan hukum tetap.
Kemajuan lain yang juga bisa dicatat adalah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang memenangkan para pengurus gereja yang dicabut Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah ibadah mereka oleh Pemerintah Daerah setempat. Hal itu antara lain dialami oleh Gereja Amal Katolik Kristus Raja di Desa Bungursari Purwakarta Jawa Barat yang IMB nya dicabut Bupati Purwakarta pada 20 Oktober 2009. Putusan PTUN pada 2 September 2010 juga memenangkan gugatan Gerereja HKBP Filadelfhia di Jejalen Jaya, Tambun Utara Bekasi yang IMB nya dicabut oleh Bupati Bekasi
Sa’duddin. Putusan PTUN 3 September 2010. PTUN Bandung mangabulkan gugatan kedua gereja tersebut dan menyatakan SK Bupati batal.
Meskipun PTUN memenangkan para penggugat, namun keputusan PTUN tersebut tidak bisa dieksekusi di lapangan. Karena baik masyarakat yang menolak maupun Pemerintah Daerah yang bersangkutan masih melarang aktifitas rumah ibadah tersebut.
3 Bruce A. Robinson, “Religious intolerance”, dalam
http://www.religioustolerance.org/relintol1.htm#def. Diakses, 18 November 2009
ANALISIS TEMUAN
a. Regulasi yang Semakin Ambigu
Melihat berbagai regulasi terkait jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan dan kehidupan keagamaan di Indonesia tahun 2010 ini, ternyata belum banyak kemajuan, malah sebaliknya cenderung mengalami kemunduran. Kita belum beranjak dari problem tahun sebelumnya dimana regulasi yang ada terutama pada level Undang Undang ke bawah belum memberikan satu kepastian hukum bagi kelompok-kelompok yang rentan terhadap pelanggaran. Alih-alih, tahun ini regulasi yang ada malah semakin mengancam hak asasi warga negara dalam memeluk dan menjalankan keyakinannya.
Ditolaknya pengajuan uji materil Undang Undang No. 1 PNPS tahun 1965 oleh MK telah menjadikan regulasi ini memiliki legitimasi legal yang semakin kuat untuk mengkriminalisasi keyakinan-keyakinan satu kelompok yang oleh kelompok lain dinilai menodai agama mereka. Karena undang-undang ini sangat potensial dan bahkan sudah terbukti mampu membatasi keyakinan seseorang atau sekelompok orang. Pasca putusan MK tersebut misalnya, seorang warga di Lombok Timur NTB bernama Amaq Bakri divonis 1 tahun penjara oleh Pengadilan setempat atas dakwaan penistaan terhadap agama Islam. Atau PN Sumber Cirebon yang menvonis Ahmad Tontowi 1 tahun penjara juga atas dakwaan penistaan agama.
Nampaknya, semakin kuatnya eksistensi UU No. 1 PNPS /1965 ini menjadi aturan berlapis untuk memidanakan keyakinan-keyakinan masyarakat. Undang undang ini akan semakin sering digunakan bersama aturan lain yakni Pasal 156a KUHP yang substansinya sama. Namun jika Pasal 156a hanya bisa menjerat keyakinan, maka UU No. 1 PNPS /1965 bisa membubarkan organisasi keagamaan yang dinilai menodai agama.
Hal lain terkait regulasi ini adalah adanya tebang pilih penerapan hukum terutama oleh para penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Institusiinstitusi ini labih sering atau hampir selalu menggunakan aturan-aturan yang membatasi keyakinan seperti Pasal 156a tersebut ketimbang regulasi yang menjamin hak beragama seperti UU No. 39 tentang HAM atau Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi ndonesia pada tahun 2005. Hal ini menjadi problem tersendiri karena akan melahirkan konflik di dalam penerapan hukum, dan masyarakat terutama minoritas sering menjadi korban. Mereka merasa memiliki jaminan hukum di satu regulasi sementara diregulasi lain justru menafikan jaminan itu.
Belum lagi ditolaknya pengujian UU Pornografi jelas menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi sebagian kelompok masyarakat. Karena bagaimanapun penyeragaman definisi pornografi telah menjadi pembatasan tersendiri bagi komunitas agama lokal yang ekspresinya kerap dinilai melanggar etika dan moral agamaagama yang diakui negara.
Memang ada sedikit kemajuan dengan dikabulkannya pengujian Undang Undang Kejaksaan dan Undang Undang Sensor buku. Namun keputusan MK tersebut tetap membuka ruang bagi negara untuk melarang barang cetakan yang dinilai mengganggu ketertiban umum. Kejaksaan tidak sepenuhnya dilarang untuk melarang peredaran buku oleh MK, namun hanya diharuskan ada ketetapan pengadilan baik sebelum maupun sesudah pelarangan tersebut.
b. Negara Semakin Represif
Perlu digarisbawahi bahwa selain melakukan pelanggaran kebebasan beragama, negara juga berkontribusi dalam tindakan-tindakan intoleransi. Dari data yang kami himpun, dari 133 kasus tindakan intoleransi dan diskriminasi yang terjadi selama 2010, 23 kasus (17%) pelakunya adalah negara dalam hal ini pejabat pemerintah baik pusat maupun daerah. Sementara sisanya 110 kasus (83%) pelakunya adalah masyarakat. Dan apabila ditotal pelanggaran dan intoleransi yang melibatkan negara sebagai pelaku menjadi 86 kasus, atau 7 kali setiap bulannya.
Apabila pada tahun 2009 tindakan pelanggaran dan intoleransi yang melibatkan aparat pemerintah hanya 35 kasus, maka dengan jumlah 86 kasus pelanggaran dan intoleransi yang dilakukan negara pada tahun 2010 ini berarti meningkat lebih dari dua kali lipat. Hal ini menunjukkan bahwa negara semakin represif terhadap warganya. negara yang seharusnya menjadi pihak yang paling depan menjamin hak setiap warga negara serta memberi contoh bagi implementasi budaya toleran dan menghargai kebhinekaan justru menunjukkan sebaliknya.
Nampak semakin hari, pemerintah juga semakin tersandera oleh kelompokkelompok yang mengatasnamakan diri mayoritas dengan mengikuti dan memihak kepentingan-kepentingan mereka. Fakta menunjukkan bahwa tindak pelanggaran oleh Negara banyak didahului oleh tindakan intoleran oleh mereka yang mengatasnamakan mayoritas. Disatu momen, negara sering melakukan pembiaran pada saat kelompok-kelompok ini melakukan kekerasan atau pelanggaran hokum lain seperti perusakan gedung.
c. Desentralisasi Pelanggaran dan Intoleransi
Data pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan pada tahun 2010 ini menunjukkan peningkatan jumlah kasus pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dari tahun 2009. Apabila pada tahun 2009 kasus pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan berjumlah 35 kasus (11 wilayah), maka pada tahun 2010 naik menjadi 63 kasus (13 wilayah). Jika diprosentase, maka peningkatan tersebut mencapai 44 %. Meskipun ada penambahan wilayah pantauan dari 11 menjadi 13 wilayah, peningkatan pelanggaran tersebut tergolong cukup tinggi.
Begitupula dengan tindakan intoleransi dan diskriminasi. Jika dibanding tahun 2009 yang berjumlah 99 kasus (11 wilayah), maka pada 2010 meningkat menjadi 133 kasus (13 wilayah), atau naik sebesar 26%. Apabila dirata-rata jumlah tindakan perbulan: Jika pada tahun 2009 setiap bulannya terjadi 8 kali tindakan intolerans dan diskriminatif, maka pada 2010 naik menjadi 11 kali perbulan. Ini artinya rata-rata setiap tiga hari sekali terjadi tindakan intoleransi baik oleh negara terhadap masyarakat maupun antar masyarakat sendiri.
Data-data tersebut jelas menunjukkan adanya kemunduran dalam hal jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan dan semakin rendahnya sikap toleran di masyarakat. Selain itu, data-data di atas menunjukkan adanya trend pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dan intoleransi mengalami desentralisasi karena sebagian besar tindakan-tindakan tersebut terjadi di daerah. Hal ini terbukti dengan tingginya pelanggaran oleh aparat daerah termasuk polisi (72%) dan tingginya tindakan intoleransi oleh ormas-ormas di berbagai daerah.
Bahkan kalau mau melihat secara lebih khusus, Jawa Timur yang pada tahun 2009 hanya menempati peringkat ketiga jumlah kasus-kasus intoleransi, pada tahun ini naik ke peringkat kedua. Padahal Jawa Timur selama ini direpresentasikan sebagai wilayah dengan penduduk muslim moderat tertinggi di Indonesia. Namun dalam beberapa tahun terakhir, Jawa Timur justru menjadi daerah yang terus mengalami pergeseran sikap dan cenderung lebih tidak toleransi dari sebelumnya dan semakin tidak terbuka terhadap kebhinekaan. Boleh jadi, data-data yang ada belum bisa mewakili cara pandang seluruh masyarakat Jawa Timur. Namun pergeseran-pergeseran sikap di atas perlu dicermati sebagai persoalan serius.
Besarnya jumlah pelanggaran oleh Pemerintah Daerah tersebut muncul karena Pemerintah Daerah adalah pihak yang sering berhadapan langsung dengan korban pelanggaran kebebasan beragama seperti pengikut aliran yang dinilai sesat atau jemaat gereja yang dianggap menyalahi aturan. Alasan lain adalah bahwa Pemerintah Daerah sering membuat aturan lokal sendiri seperti Perda, SK bupati/walikota dan aturan-aturan lain yang tidak sejalan dengan standar HAM yang ada dalam konstitusi dan aturan lain di atasnya. Aturan-aturan daerah tersebut sering hanya didasarkan pada pertimbangan lokal termasuk sosio politik daerah yang bersangkutan.
Hal ini juga disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di daerah. Polisi di daerah juga sering kalah oleh desakan kelompok-kelompok “mayoritas” yang sering berakhir pembiaran. Jika di tingkat pusat penanganan kasuskasus kekerasan atas nama agama terlihat lebih tegas, di daerah justru semakin lemah.
d. Wilayah Paling Rawan
Fakta lain menunjukkan bahwa Jawa Barat-Banten, Jawa Timur dan DKI Jakarta sebagai wilayah-wilayah yang paling tinggi tingkat intoleransi dan diskriminasinya. Padahal ketiga wilayah tersebut bisa dianggap sebagai wilayah model bagi wilayahwilayah lain di Indonesia dengan berbagai keunggulan fasilitas, infrastruktur dan percepatan pembangunan. Bahkan ketiga wilayah ini juga termasuk paling banyak menyedot aparat kepolisian sebagai penjaga keamanan dan ketentraman masyarakat. Namun hal ini berbanding terbalik dengan buruknya prestasi di bidang jaminan kebebasan beragama dan budaya toleran warganya. Pada 2009, tindak intoleransi yang terjadi di ketiga wilayah ini hanya 64 kasus. Namun pada tahun 2010 ini menjadi 86 kasus atau naik sebesar 26%. Kasus-kasus penyesatan, kriminalisasi aliran yang dianggap sesat serta pembatasan-pembatasan rumah ibadah paling banyak terjadi di tiga wilayah tersebut. Hal ini memunculkan pertanyaan: Ada apa dengan ketiga wilayah tersebut? Dan mengapa hal itu bisa terjadi?
Peningkatan pelanggaran dan intoleransi di ketiga wilayah tersebut boleh jadi karena di daerah tersebut mengalami demokratisasi paling cepat sehingga keterbukaan di berbagai bidang juga lebih menonjol. Hal ini tentu perkembangan positif, namun ekses lain adalah lebih terbukanya ruang munculnya kelompokkelompok masyarakat yang justru anti demokrasi seperti ormas-ormas pelaku kekerasan atas nama agama. Mereka menggunakan ruang demokrasi untuk mendesakkan agenda dan ideologi yang mereka anggap benar. Karena mereka sering menggunakan cara kekerasan atas nama agama, aparat hukum sering tidak berani tegas.
e. Ibadah Semakin Mahal
Dari data baik terkait pelanggaran maupun intoleransi, problem rumah ibadah menjadi salah satu isu yang paling banyak muncul. Sebanyak 28 kasus pelanggaran dan 34 tindakan intoleransi terhadap rumah ibadah (total 62 kasus) menunjukkan bahwa persoalan ibadah masih menjadi kebutuhan yang sangat mahal bagi sebagian warga negara. Di saat sebagian warga negara bisa menikmati keleluasaan dan kelapangan dalam beribadah, sebagian warga negara justru harus berjuang dengan segenap kemampuan agar memperoleh hak mereka dalam beribadah. Seperti apa yang kita saksikan terjadi pada tahun ini dimana sejumlah jemaat Protestan di Jawa Barat pada pertengahan Januari melakukan kebaktian di jalan. Hal yang sama juga dialami Gereja HKBP Philadelphia di Tambun Utara Bekasi, HKBP Pondok Timur Indah Bekasi dan Jemaat GKI Taman Yasmin Bogor, mereka semua harus melakukan kebaktian di jalan karena baik pemerintah setempat maupun penganut agama lain melarang mereka ibadah di gereja mereka sendiri. Sebegitu mahalnya sebuah izin tempat ibadah tidak menghalangi mereka untuk tetap beribadah meskipun harus di pinggir jalan raya dengan beratap langit.
Namun kenyataan seperti ini ternyata belum cukup untuk menyadarkan pemerintah betapa beribadah adalah kebutuhan yang tidak bisa dibatasi. Pemerintah tetap mengabaikan hak-hak mereka dengan alasan bahwa mereka menyalahi aturan. Di dalam konstitusi, secara tegas dinyatakan tentang jaminan hak setiap warga negara memeluk agama dan beribadah menurut keyakinan mereka, dan hak-hak tersebut adalah hak dasar yang tidak bisa dibatasi dan dikurangi kecuali dengan undang-undang untuk menjamin hak tersebut tidak melanggar hak orang lain atau membahayakan ketertiban umum, moral publik, kesehatan publik seperti yang tertuang dalam konstitusi.
Namun dalam aturan-aturan di lapangan, jaminan hak dasar tersebut bisa dikurangi atau dibatasi hanya dengan Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Instruksi atau SK Kepala Daerah, bahkan dengan alasan adanya umat agama lain yang menolak. Disinilah terlihat adanya pertentangan yang serius dalam aturan hukum kita dimana norma yang satu bertentangan dengan norma yang lain. Dalam situasi seperti ini, sudah semestinya aturan yang lebih tinggi yang harus dipatuhi, namun dalam prakteknya pemerintah justru lebih sering mengabaikan aturan yang lebih tinggi.
KESIMPULAN
Kesimpulan yang bias ditarik dari laporan ini adalah bahwa dari sisi regulasi, tidak ada kemajuan, bahkan mengalami kemunduran. Bahkan dari sisi tindakan pelanggaran kebebasan beragama dan tindakan intoleransi justru mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia belum berhasil untuk mengurangi, apalagi menghentikan pelanggaran kebebasan beragama/bekeyakina dan tindakan intoleransi.
Dengan meningkatnya pelanggaran kebebasan beragama / berkeyakinan dan intoleransi di Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat kita semakin hari semakin permisif terhadap perilaku-perilaku yang bertentangan dengan konstitusi dan prinsip hak asasi manusia. Peningkatan pelanggaran sebesar 44% dan intoleransi sebesar 20% tentu mengejutkan kita sebagai bangsa yang mengklaim dirinya toleran dan dihuni masyarakat muslim moderat terbesar di dunia. Di dunia internasional, Indonesia juga dikenal sebagai negara model masyarakat majemuk dan negara dimana pernghargaan terhadap keragaman sebagai nilai yang terus dipegang.
Selanjutnya, problem pada level penegakan hukum dan kapasitas aparat penegak hukum. Regulasi yang baik, tidak selalu akan menghasilkan keadilan jika aparat hukumnya tidak punya kapasitas untuk menegakkan regulasi itu. Sebaliknya, meskipun dari aspek normatif hukum terdapat kekurangan, tapi aparat penegak hukumnya mempunyai kredibilitas, maka lebih dimungkinkan untuk menegakkan keadilan.
Bagaimana dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan? Sebagaimana disinggung, regulasi Indonesia masih mempunyai sisi problematik, namun hal yang lebih mengkhawatirkan adalah persoalan kapasitas dan kredibilitas penegak hukum. Dalam berbagai kasus, baik menyangkut kebebasan beragama maupun intoleransi aparat penegak hukum seringkali “terpenjara” dengan tuntutan massa. Sehingga, langkah yang diambil biasanya “mengamankan” korban, daripada menghalau penyerang. “Mengamankan” korban dianggap paling kecil resikonya daripada menghadapi massa yang biasanya lebih besar dari jumlah aparat di lapangan. Inilah yang kemudian menghasilkan tebang pilih penerapan hukum.
Dari sini, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah dari tahun ke tahun justru semakin abai menjamin hak warga negara, terutama hak beragama/berkeyakinan dan semakin banyak melakukan tindakan intoleran.
Apalgi terkait dengan hak-hak minoritas, Negara tidak punya keberpihakan terhadap jaminan hak-hak tersebut. Sebagai kelompok yang sering dimarjinalkan baik oleh aturan maupun sebagian masyarakat, kelompok minoritas harus berjuang sendiri mendapat hak mereka. Padahal dengan semakin tingginya tingkat represi yang mereka alami, pemerintah mestinya memiliki keberpihakan dengan membuat aturanaturan yang secara khusus melindungi mereka. Bukan malah dibiarkan bertarung bebas dengan mereka yang merepresentasikan mayoritas.
Satu lagi problem serius terkait tidak adanya leadership yang kuat dari pemegang otoritas politik (presiden) untuk mewujudkan visi mengenai kehidupan beragama. Hal inilah yang menyebabkan apparatus Negara terutama aparat kepolisian seringkali ragu-ragu dalam mengambil tindakan terhadap kelompok-keolompok masyarakat yang secara nyata melakukan pelanggaran kebebasan beragama dan tindakan intoleransi.
Problem lainnya adalah pada level masyarakat. Pada level ini problemnya lebih kompleks, karena di dalamnya melibatkan struktur kesadaran, baik yang berasal dari agama, tradisi maupun perpaduan antara keduanya. Di samping itu, problem kebangsaan, konstitusi, kewarganegaraan dan agama belum sepenuhnya tuntas. Masyarakat Indonesia yang dikenal sebagai masyarakat religius masih menghadapi dilema untuk meletakkan secara tuntas posisi agama dan negara di tengah masyarakat yang plural. Dilema ini mengakibatkan norma agama tampak diposisikan lebih mengikat ketimbang norma hokum. Dalam banyak kasus intoleransi di lapangan, muncul mereka tidak lagi mendasarkan diri pada landasan konstitusi negara, namun mengacu pada fatwa-fatwa keagamaan.
REKOMENDASI
Dari temuan dan analisis di atas, kami merekomendasikan:
a. Kepada Penyusun Kebijakan (Eksekutif dan Legislatif)
1. Merevisi Undang Undang No. 1 PNPS tanu 1965 tentang Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama
2. Memasukkan substansi jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan yang ada dalam Kovenan Internasional Hak Sipil Politik dan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM dalam RUU Kerukunan Umat Beragama yang akan dibahas.
3. Termasuk di dalam RUU KUB ini, memasukkan substansi yang mengatur perlindungan khusus (affirmative action) terhadap kelompok minoritas.
4. Melakukan harmonisasi berbagai regulasi yang masih bertentangan dengan prinsip UUD 1945 dan Kovenan Internasional Hak Sipil Politik terkait jaminan kebebasan beragama.
5. Menggunakan politik hukum yang berlandaskan prinsip HAM universal dan menghindari penggunaan norma agama yang sempit dalam setiap perumusan undang undang.
b. Kepada Presiden
1. Menunjukkan sikap kepemimpinan yang lebih tegas dan tidak ragu-ragu terutama dalam menyikapi persoalan kebebasan beragama/berkeyakinan.
2. Memerintahkan Kepolisian RI dan Kejaksaan RI untuk menyelidiki dan menuntut pelaku pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dan kekerasan atas nama agama.
3. Memerintahkan Menteri Dalam Negeri untuk mengkaji berbagai aturan yang bertentangan dengan prinsip ratiifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil Politik, hingga ke level Peraturan Daerah.
c. Kepada Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan
1. Kepada kepolisian agar menindaklanjuti temuan kepolisian yang disampaikan mantan Kapolri Bambang Hendarso Danuri dengan menyerahkan hasil penyidikan ke pengadilan.
2. Kepolisian di lapangan agar lebih berani tidak lagi membiarkan pelanggaran hokum terkait kebebasan beragama/berkeyakinan. Polisi agar menindak tegas para pelaku sesuai hokum yang ada.
3. Kepada kejaksaan dan pengadilan untuk tidak lagi tebang pilih dalam menerapkan hokum terkait kebebasan beragama. Institusi-institusi ini juga harus mengacu pada Kovenan Internasional Hak Sipil Politik dalam menuntut dan mengadili tertuduh penodaan agama.
d. Kepada Masyarakat
1. Membudayakan dialog terbuka dan setara diantara sesame warga negara.
2. Tidak lagi memerankan diri sebagai polisi moral dalam menyikapi perbedaan-perbedaan ideologi di tengah masyarakat.
3. Meningkatkan persatuan dan saling pengertian guna mencegah upaya perpecahan dan konflik bernuansa SARA.
e. Kepada Masyarakat Internasional
1. Agar terus memantau dan membantu memastikan implementasi jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan dan toleransi di Indonesia tetap konsisten.
2. Mendesak Pemerintah Indonesia untuk memperkuat peran dan fungsi institusi-institusi hak asasi manusia di Indonesia melalui undang undang.
3. Mendesak Komisi HAM PBB untuk lebih intens memantau perkembangan HAM di Indonesia khususnya terkait jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan.