DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) RANCANGAN TENTANG HUKUM ACARA PIDANA KOMITE PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA (KuHAP)
KUHAP YANG BERPERSPEKTIF HAM DAN BERKEADILAN GENDER
Komite Untuk Pembaharuan Hukum Acara Pidana (KuHAP)
Jakarta, 2013
DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) RANCANGAN TENTANG HUKUM ACARA PIDANA KOMITE UNTUK PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA (KuHAP):
KUHAP yang BerPERspektif HAM dan Berkeadilan gender
Editor Siti Aminah
Tim Kecil Restaria F Hutabarat Maruli Arsil Yura Pratama Miko Ginting
Diterbitkan Oleh
Komite Untuk Pembaharuan Hukum Acara Pidana (KuHAP) Bekerjasama dengan Australian Indonesian Partnership for Justice (AIPJ)
Sekretariat
The Indonesian Legal Resource Center Jl.Tebet Timur I No.4, Tebet Jakarta Selatan INDONESIA Telp : 62 21 9382 1173 Fax : 62 21 8356 641 Website - www.kuhap.or.id
KATA PENGANTAR
Komite Untuk Reformasi Hukum Acara Pidana (KuHAP) adalah koalisi masyarakat sipil yang dibentuk di kalangan NGO untuk mengkritisi RUU KUHAP dan mendorong hukum acara pidana yang berpersfektif HAM dan berkeadilan jender. Pengkritisan telah mulai dilakukan sejak draft RUU KUHAP tahun 2007, dan melakukan serangkaian aktivitas untuk mendorong agar pemerintah segera membahas RUU KUHAP, dan disisi lain mendorong masyarakat sipil untuk melakukan advokasi yang sama yang terkait langsung dengan kerja-kerja masing-masing lembaga.
Pilihan untuk mendorong agar RUU KUHAP segera dibahas, tidak dapat di-lepaskan dari perjalanan praktik penegakan hukum sendiri, khususnya UU No.8/1981 yang belum memadai untuk memberikan perlindungan kepada tersangka/terdakwa, perkembangan sistem peradilan pidana dan proses hukum yang adil (due proces of law). Ratifi - kasi Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik (Sipol) yang dilakukan Indonesia, membawa konsekuensi negara mempunyai kewajiban untuk melakukan sinkronisasi aturan hukum acara pidana dengan perkembangan aturan perlidungan hak-hak tersangka/terdakwa dan proses hukum yang adil sesuai dengan konvensi. Dan alasan ini pula yang juga disebutkan di dalam konsideran RUU KUHAP, yaitu untuk menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam konvenan. Namun, masih terdapat berbagai aturan di dalam RUU KUHAP dan UU KUHAP yang bertentangan dengan ketentuan kovenan, khususnya pasal 14 yang mengatur hak-hak tersangka/terdakwa. Yaitu diantaranya masih memungkinkannya aparat penegak hukum melakukan penahanan lebih dari 300 hari, dan hal ini bertentangan dengan prinsip bahwa tersangka/terdakwa secepat-cepatnya untuk segera diadili, dan diputus oleh pengadilan.
Pembatasan kebebasan tersangka/terdakwa secara sewenang-wenang dan melanggar hak-hak tersangka/terdakwa membawa konsekuensi pelanggaran HAM. Apa yang dikatakan oleh Martin Luther King Jr bahwa “justice delayed is justice denied” di dalam surat yang ditulisnya dan diselundupkan dari Penjara Birmingham, memberikan gambaran pembatasan atas kebebasan tersangka/terdakwa yang sewenang-wenang membawa konsekuensi tidak sekedar pelanggaran HAM, tetapi juga ada masalah keadilan substantif. Di dalam konteks nasional, masalah pembatasan kebebasan tersangka/terdakwa secara sewenang-wenang sering kita jumpai. Oleh karena itu, RUU KUHAP perlu memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka/terdakwa, dan menjamin proses hukum yang adil.
Komite Untuk Reformasi Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menyelesaikan DIM RUU KUHAP. DIM ini diselesaikan setelah sebelumnya melakukan serangkaian aktivitas diskusi tematik terkait issue-issue didalam RUU KUHAP. Terdapat berbagai masalah krusial di dalam RUU KUHAP, yaitu issue Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP), penyadapan, upaya hukum, alat bukti, hak tersangka/terdakwa dan perlindungan saksi dan korban. Isu-isu tersebut seharusnya menyesuaikan dengan perkembangan perlindungan hak-hak tersangka dan terdakwa, dan proses hukum yang adil. Namun, DIM versi komite ini bersifat sebagai living documment yang dapat berubah dan berkembang sesuai dengan pengetahuan dan perkembangan yang ada. Karenanya, saatnya kita mengkritisi pasal demi pasal RUU KUHAP, agar KUHAP yang dihasilkan memenuhi harapan kita semua.
Jakarta, 5 Desember 2013
Uli Parulian Sihombing
Direktur Eksekutif Indonesian Legal Resource Center
a.n Koalisi untuk Pembaharuan Hukum Acara Pidana
DAFTAR ISI
Judul Menimbang Mengingat Menetapkan
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PENYIDIK DAN PENYIDIKAN
Bagian Kesatu : Penyidik
Bagian Kedua : Penyidikan
Bagian Ketiga : Perlindungan Pelapor, Pengadu, Saksi, dan Korban
BAB III PENUNTUT UMUM DAN PENUNTUTAN
Bagian Kesatu : Penuntut Umum
Bagian Kedua : Penuntutan
BAB IV PENANGKAPAN, PENAHANAN, PENGGELEDAHAN PENYITAAN, PENYADAPAN, DAN PEMERIKSAAN SURAT
Bagian Kesatu : Penangkapan
Bagian Kedua : Penahanan
Bagian Ketiga : Penggeledahan
Bagian Keempat : Penyitaan
Bagian Kelima : Penyadapan
Bagian Keenam : Pemeriksaan Surat
BAB V HAK TERSANGKA DAN TERDAKWA
BAB VIII SUMPAH ATAU JANJI
BAB VI BANTUAN HUKUM
BAB VII BERITA ACARA
BAB IX HAKIM PEMERIKSA PENDAHULUAN
Bagian Kesatu : Kewenangan
Bagian Kedua : Acara
Bagian Ketiga : Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian
BAB X WEWENANG PENGADILAN UNTUK MENGADILI
Bagian Kesatu : Pengadilan Negeri
Bagian Kedua : Pengadilan Tinggi
Bagian Ketiga : Mahkamah Agung
BAB XI GANTI KERUGIAN, REHABILITASI, DAN PUTUSAN PENGADILAN TENTANG GANTI KERUGIAN TERHADAP KORBAN
Bagian Kesatu : Ganti Kerugian
Bagian Kedua : Rehabilitasi
Bagian Ketiga : Putusan Pengadilan Tentang Ganti Kerugian Terhadap Korban
BAB XII PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
Bagian Kesatu : Panggilan dan Dakwaan
Bagian Kedua : Memutus Sengketa mengenai Wewenang Mengadili
Bagian Ketiga : Acara Pemeriksaan Biasa
Bagian Keempat : Pembuktian dan Putusan
Bagian Kelima : Acara Pemeriksaan Singkat
Bagian Keenam : Jalur Khusus
Bagian Ketujuh : Saksi Mahkota
Bagian Kedelapan: Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan
BAB XIII UPAYA HUKUM BIASA
Bagian Kesatu : Pemeriksaan Tingkat Banding
Bagian Kedua : Pemeriksaan Tingkat Kasasi
BAB XIV UPAYA HUKUM LUAR BIASA
Bagian kesatu : Pemeriksaan Tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum
Bagian Kedua : Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap
BAB XV PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN
BAB XVI PENGAWASAN DAN PENGAMATAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN
BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN
BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP
DAFTAR INVENTARISASI MASALAH RANCANGAN TENTANG HUKUM ACARA PIDANA Komite Untuk Pembaharuan Hukum Acara Pidana (KuHAP), Jakarta, 2013
| NO | DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN | USULAN KOMITE | KETERANGAN |
| 1 RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN … TENTANG | TETA | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 2 | HUKUM ACARA PIDANA 2 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA | TETAP TIDAK ADA | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 3 Menimbang : a. bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan | | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| tidak ada kecualinya; 4 b. bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dlm huruf a perlu diupayakan pembangunan hukum nasional dalam rangka menciptakan supremasi hukum dengan mengadakan pembaruan hukum acara pidana menuju sis tem peradilan pidana terpadu dengan menempatkan para pene | | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| wewenangnya; 5 c. bahwa pembaruan hukum acara pidana juga dimaksudkan untuk lebih memberikan kepastian hukum, penegakan hukum, ketertiban hukum, keadilan masyarakat, dan perlindungan hukum serta hak asasi manusia, baik bagi tersangka, terdakwa, saksi, maupun korban, demi terselenggaranya negara hukum; | | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| D | 6 d. bahwa berhubung beberapa konvensi internasional yang berkaitan langsung dengan hukum acara pidana telah diratifi - | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| kasi, maka hukum acara pidana perlu disesuaikan dengan materi konvensi tersebut; 7 e. bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sudah tidak sesuai dengan kemajuan teknologi, perubahan sistem ketatanegaraan, | hib | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| masyarakat, sehingga perlu diganti dengan hukum acara pidana yang baru; 8 f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan e perlu membentuk UndangUndang tentang Hukum Acara | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 9 | Pidana; 9 Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 10 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358); | MENJADI : 2. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran | Telah terjadi perubahan undang-undang. |
| 11 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA | Negara Republik Indonesia Nomor 5076); | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 12 | 12 MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 13 | HUKUM ACARA PIDANA. 13 BAB I KETENTUAN UMUM | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN 14 Pasal 1 |
| 14 Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : | 1. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana serta guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan | - Penambahan pengertian “penyelidikan” dan “penyelidik” sebelum pengertian penyidikan dan penyidik. - Fungsi penyelidikan tetap dimasukkan dalam undang-undang ini dengan alasan : |
| 15 1. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari | oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan | dipaksakan sehingga harus ada tindakan pendahuluan sebelum penyidikan dimulai dan ditentukan tersangkanya. Ketentuan ini tidak meniadakan ketentuan lain yang mengatur penyidikan sepanjang dengan undangundang TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 163 | tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menentukan tersangkanya. 16 2. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, | | PERUBAHAN TETAP TIDAK ADA |
| pegawai negeri sipil tertentu, atau pejabat lain yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. 17 3. Penuntutan adalah tindakan | | PERUBAHAN TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| penuntut umum untuk menentukan suatu perkara tindak pidana dapat dilakukan penuntutan atau tidak, membuat surat dakwaan, dan melimpahkan perkara pidana ke pengadilan yang berwenang dengan permintaaan supaya... | | PERUBAHAN |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| ... diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. | | |
| 0 | di sidang pengadilan. 18 4. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan | TETAP TIDAK ADA | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| putusan pengadilan atau penetapan hakim. 19 5. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan | 1 | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 20 | undang-undang. 20 6. Hakim adalah pejabat pengadilan atau pejabat lain yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini atau undang-undang lain untuk melakukan tugas kekuasaan kehakiman. | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 2 | kehakiman. 21 7. Hakim Pemeriksa Pendahuluan adalah pejabat yang diberi wewenang menilai jalannya penyidikan dan penuntutan, dan wewenang lain yang ditentukan dalam Undang-Undang ini. | Hakim Pemeriksa Pendahuluan adalah pejabat yang diberi wewenang menilai jalannya penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, dan wewenang lain yang ditentukan dalam UndangUndang ini. | Penambahan Frasa “Penyelidikan” |
| 2 | 22 8. Putusan Pengadilan adalah putusan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka untuk umum yang berupa pemidanaan atau pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. | | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 23 9. Upaya Hukum adalah usaha untuk melawan penetapan hakim atau putusan pengadilan berupa perlawanan, banding, kasasi, kasasi demi kepentingan hukum, dan peninjauan kembali | TEAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 24 | 24 10. Penasihat Hukum adalah advokat atau orang lain yang memberi jasa hukum, baik di .. | PENJELASAN : Yang dimaksud dengan “orang lain” adalah | Karena penasehat hukum tidak hanya advokat. Pengertian ... |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| ... dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undangundang | ... paralegal, dosen dan mahasiswa hukum sebagaimana diatur dalam UU Bantuan Hukum. | .. Penasihat hukum harus mengacu pada UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan |
| 25 | 25 11. Tersangka adalah seseorang yang karena bukti permulaan yang cukup diduga keras | TETAP | 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 26 | melakukan tindak pidana. 26 12. Terdakwa adalah seseorang yang dituntut, diperiksa, dan | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 27 | yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. 27 13. Terpidana adalah seseorang yang dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang | TETAP | PERUBAHAN TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 28 14. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fi sik, mental, kerugian nama baik, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. | Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fi sik, mental, seksual, kerugian nama baik, dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh | - Penambahan frasa ‘seksual’ - Pemaknaan penderitaan (terutama pada kelompok rentan) tidak hanya bersifat fi sik, mental, nama baik, dan/ atau kerugian ekonomi |
| 8 | 29 15. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih penguasaan dan/atau penyimpanan benda bergerak atau tidak bergerak dan benda berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang | | tetapi juga penderitaan seksual TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 30 16. Penggeledahan Rumah adalah tindakan penyidik untuk melaksanakan pemeriksaan, penyitaan, atau penangkapan dengan memasuki rumah tempat tinggal, tempat tertutup, atau tempat yang lain. | | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 31 | 31 17. Penggeledahan Badan adalah tindakan penyidik untuk ... | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| ... melakukan pemeriksaan badan atau tubuh seseorang termasuk rongga badan untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badan, tubuh, atau rongga badan, atau yang dibawanya | | |
| 2 | serta. 32 18. Penggeledahan Pakaian adalah tindakan penyidik untuk melakukan pemeriksaan pakaian, baik pakaian yang sedang dipakai maupun pakaian yang dilepas, untuk mencari benda | TER | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 3 | dengan tindak pidana. 33 19. Tertangkap Tangan adalah tertangkap sedang melakukan, atau segera sesudah melakukan tindak pidana atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan tindak pidana, atau apabila padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan | | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| pidana. 34 20. Penangkapan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa berdasarkan bukti permulaan yang cukup guna kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan. | | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 25 | 35 21 Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh pejabat yang berwenang melakukan penahanan berdasarkan undangundang ini. | TEAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 36 22. Ganti Kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau diputus tanpa alasan yang sah berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya | Kompensasi adalah hak korban untuk mendapatkan penggantian kerugian yang diberikan oleh negara secara proporsional dengan beratnya pelanggaran akibat ditangkap, | - Pergantian istilah “ganti kerugian” dengan “kompensasi” - Perubahan istilah ”ganti rugi” menjadi ”konpensasi” karena mengacu kepada UU Per... |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| NO | atau hukum yang diterapkan ditahan, dituntut, dan/atau | diputus dengan cara yang tidak sah berdasarkan undang-undang. | ... Perlindungan saksi dan korbanPasal 7, UU tentang Pengadilan HAM pasal 35, PP No.3 Tahun 2002 pasal 1 ayat (4) yang tidak lagi menggunakan istilah ”ganti rugi” tapi menggunakan |
| 37 23. Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapatkan | | | a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violation of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law. - Penyesuaian terhadap Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengenai hak atas kompensasi dan restitusi. - Penyesuaian terhadap Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia mengenai hak atas kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. - Penyesuaian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi |
| 37 23. Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan | | Manusia yang Berat. TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| NO |
| DIMk | DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN ... karena ditangkap, ditahan, di tuntut, atau diadili tanpa alasan yang sah berdasarkan undangundang atau karena kekeliruan | |
| mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. 38 24. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang kepada pejabat yang berwenang tentang telah | Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang | PERBAIKAN REDAKSIONAL Penghapusan frase “yang diberikan hak atau kewajiban berdasarkan |
| terjadinya tindak pidana yang diberikan hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang. 39 25. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang | atau diduga akan terjadinya tindak pidana. | undang-undang TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| untuk menuntut menurut hukum terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. 40 26. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang | | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 平 | suatu tindak pidana yang dilihat sendiri, dialami sendiri, atau didengar sendiri. 41 27. Ahli adalah seseorang yang mempunyai keahlian di bidang tertentu yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara | TETAO | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 42 | pidana guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. 42 28. Satu hari adalah 24 (dua puluh | TETAP | TETAP TIDAK ADA |
| 43 | empat) jam. 43 29. Satu bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. | TETAP | PERUBAHAN TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| | PENAMBAHAN : 30. Restitusi adalah hak korban atau ahli warisnya untuk mendapatkan pengembalian kepada keadaan | Pengaturan mengenai restitusi dalam ketentuan umum pasal 1 huruf 30 dimaksudkan untuk mempertegas jaminan hukum bagi korban yang mengalami kerugian materiil .. |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| | ... materil dan immateril yang pemenuhannya dilakukan oleh pelaku tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum | ... maupun immateriil seperti dalam kasus perkosaan, trafi cking, ataupun korban pornografi untuk mendapatkan ganti rugi dari pelaku. Hal ini juga bertujuan untuk mempermudah bagi |
| | 31. Pendamping korban adalah advokat, paralegal, dan /atau pendamping sosial lainnya yang bertujuan untuk memberikan rasa aman, dan kenyamanan bagi korban untuk menyampaikan keterangan pada setiap proses pemeriksaan mulai dari tingkat kepolisian hingga ke | Praktek yang terjadi selama ini proses pendampingan korban di pengadil an seringkali ditolak oleh hakim dengan alasan KU HAP tidak mengatur pen damping korban. Pedam ping korban telah diatur didalam undang-undang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (14), undang-undang PKDRT pasal 10, undangundang Traffi cking pasal |
| 44 | 44 Pasal 2 Acara pidana dijalankan hanya ber dasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang. | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 45 Pasal 3 (1) Ruang lingkup berlakunya Un dang-Undang ini adalah untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan. | | PERUBAHAN |
| 46 (2) Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku juga terhadap tindak pidana yang diatur dalam undang-undang di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kecuali undang-undang tersebut | | PERUBAHAN |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| 47 | 47 Pasal 4 Acara pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dilaksanakan | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 409 | sistem hakim aktif dan para pihak berlawanan secara berimbang. 48 Pasal 5 (1) Setiap korban harus diberikan penjelasan mengenai hak yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan | (1) Setiap pejabat yang melakukan pemeriksaan di setiap tingkat pemeriksaan wajib | - Perubahan frasa “harus” menjadi kata “wajib”. - Perubahan menjadi wajib untuk menekankan kepada pejabat betapa |
| pada semua tingkat peradilan. 49 (2) Dalam keadaan tertentu, penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga atau ahli | memberikan penjelasan kepada saksi dan korban mengenai hak yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. PENJELASAN : Yang dimaksud “keadaan | pentingnya hak-hak korban diiformasikan pada setiap tingkat pemeriksaan. Penegasan |
| 50 | penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga atau ahli warisnya. 50 BAB II PENYIDIK DAN PENYIDIKAN | tertentu” seperti meninggal dunia, anak-anak, disabilitas, luka berat dll BAB II PENYELIDIKAN, PENYELIDIK, PENYIDIKAN, | Perubahan dengan menambahkan frase “penyelidikan dan penyelidik” |
| PENYIDIKAN | PENYELIDIKAN, PENYELIDIK, PENYIDIKAN, DAN PENYIDIK Bagian Kesatu | menambahkan frase “penyelidikan dan penyelidik” UU No.8 Tahun 1981 |
| Penyelidik Pasal .... Penyelidik adalah setiap | UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP Merujuk pada draft tahun 2007 dan UU No.8 tahun 1981 tentang KUHAP |
| | Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. 1) Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu, atau pejabat lain yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. 3) Pejabat lain yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. | 2007 dan UU No.8 tahun 1981 tentang KUHAP |
| DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| | Pasal … (1) Penyelidik sebagai-mana dimaksud dalamPasal … : a. karena kewajibannya mempunyai wewenang 1. menerima laporan / pengaduan dari seseorang tentang terjadinya tindak pidana; 2. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; | Merujuk pada draft tahun 2007 dan UU No.8 tahun 1981 tentang KUHAP |
| | dapat melakukan tindakan berupa: 1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan; 2. pemeriksaan dan penyitaan surat; 3. mengambil sidikjari dan | |
| | tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b | 1981 tentang KUHAP |
| Penyidik Pasal 6 Penyidik adalah: | | |
| 52 | 52 a. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia; | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| NO | DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN | USULAN KOMITE | KETERANGAN |
| 53 b. pejabat pegawai negeri yang ditunjuk secara khusus menurut undang-undang tertentu yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan; | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 54 | 54 a. pejabat suatu lembaga yang ditunjuk secara khusus menurut undang-undang tertentu yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan. | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 5 | 55 Pasal 7 Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas dan wewenang: | Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas : | Penghilangan frasa “wewenang” |
| 56 | 56 a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 57 | terjadinya tindak pidana; 57 b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 58 | 58 c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa surat atau tanda | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 59 d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, dan penyadapan; | melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, dan penyadapan berdasarkan ijin Hakim Pemeriksa Pendahuluan | Kewenangan ijin penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat dan penyadapan adalah milik |
| 60 | 60 e.mengambil sidik jari dan memotret seseorang; | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 61 f. memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau diminta keterangan sebagai saksi; | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 62 | 62 g. mendengarkan keterangan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 63 | 63 h. melakukan penghentian penyidikan; | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 64 | 64 i. melakukan pengamatan secara diam-diam terhadap suatu tindak pidana; dan | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 65 | 65 j. melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 一 | perundang-undangan | MBAHAN | TAMBAHAN Pengaturan ini bertujuan.. |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN TAMBAHAN |
| 22 | | TAMBAHAN k. memberikan perlindungan sementara bagi perempuan dan anak korban kekerasan | ... untuk memberikan per lindungan sementara kepada perempuan dan anak khususnya korban KDRT yang merupakan tugas dan wewenang polisi sebagaimana telah diatur dalam UU PKDRT pasal 16 tentang perlindungan sementara bagi korban KDRT yang berada dibawah ancaman pelaku. Menurut Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang |
| 66 (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan huruf c karena kewajibannya mempunyai wewenang berdasarkan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. | | kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| dasar hukumnya. 67 (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal (6) huruf b dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berkoordinasi dengan penyidik sebagaimana dimaksud | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| dalam Pasal 6 huruf a. 68 (4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan huruf c dalam melaksanakan upaya paksa dapat meminta bantuan penyidik sebagaimana dimaksud | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| dalam Pasal 6 huruf a. 69 (5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi dan permintaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah. | 10 | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| 70 | 70 Pasal 8 (1) Dalam melakukan penyidikan, penyidik berkoordinasi dengan | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| penyidik berkoordinasi dengan penuntut umum. 71 (2) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan yang diperlukan dalam penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 72 | sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. 72 (3) Penyidik menyerahkan berkas perkara yang lengkap kepada penuntut umum. | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 73 | penuntut umum. 73 Pasal 9 Penyidik berwenang melaksanakan tugas di seluruh wilayah negara Republik Indonesia sesuai dengan | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 74 | ketentuan undang-undang. 74 Pasal 10 Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 75 | dengan Peraturan Pemerintah. 75 Bagian Kedua Penyidikan | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 7% | 76 Pasal 11 (1) Penyidik yang mengetahui, menerima laporan, atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak mengetahui, menerima laporan, atau pengaduan tersebut wajib melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan. | (1) Penyidik yang mengetahui, menerima laporan, atau pengaduan tentang terjadinya su atu peristiwa yg patut diduga merupakan tindak pidana dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak mengetahui, menerima laporan, atau pengaduan tersebut wajib melakukan tindakan yang diperlukan | Frasa “penyidikan yang diperlukan” diganti dengan “ wajib melakukan tindakan yang diperlukan”. |
| 77 (2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat memanggil atau mendatangi seseorang untuk memperoleh keterangan tanpa sebelumnya memberi status orang tersebut sebagai tersangka atau saksi. | (2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat memanggil atau mendatangi seseorang untuk memperoleh keterangan dengan sebelumnya ... | - Penggantian kata “tanpa” menjadi “dengan” - Saat ini kerapkali pe manggilan terhadap warganegara tanpa status hukum yang jelas. Warga negara |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| 77 ... memberi status orang tersebut sebagai tersangka atau saksi. | ... pada awalnya dipanggil dengan alasan klarifi kasi, sebagai saksi, namun selanjutnya men jadi |
| 78 Pasal 12 (1) Setiap orang yang meng-alami, melihat, menyaksikan, atau | (1) Setiap orang yang | saja dijadikan tersangka justru berdasarkan informasi yang diberikannya;. - Jika pasal ini tetap diber akukan akan membuka peluang abuse of power karena polisi dapat memanggil seseorang tanpa alasan jelas, melainkan hanya utk tujuan menakut-nakuti - Pasal ini dampak dari hilangnya penyelidikan yang menyebabkan fungsi2 penyelidikan dilimpahkan ke tahap penyidikan, termasuk memanggil seseorang yang statusnya belum jelas. Pendapat Koalisi, penyelidikan tetap ada shg tidak sulit menjadikan seseorang sebagai tersangka atau saksi berdasarkan bukti per mulaan yang didapat dalam penyelidikan. |
| 78 Pasal 12 (1) Setiap orang yang meng-alami, melihat, menyaksikan, atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik baik secara lisan maupun secara tertulis. | (1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, atau menjadi korban tindak pidana berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik baik secara lisan maupun secara tertulis. (2) Dalam hal yang menjadi korban sebagaimana ayat (1) | - Perubahan dengan meng hapus frase “peristiwa yang merupakan” dan menambah 1 (satu) ayat. - Perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan seringkali mangalami kesulitan melaporkan kasusnya jika mengacu ke KUHAP sesuai dengan tempat kejadian perkara (TKP). Hal ini menyulitkan... |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| 22 | | ... adalah perempuan dan anak, maka korban berhak melaporkan secara langsung kepada penyidik baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara. | .. korban untuk secepatnya mendapatkan perlindu-ngan dan akses terhadap keadilan. - Pengaturan ini menjadi penting sebagai bentuk perlindungan dan pena nganan secepatnya terhadap kasus perempuan |
| 9 | 79 (2) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum, jiwa, atau hak milik, wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyidik. | (3) Setiap orang yang men dengar, melihat, atau mengetahui terjadinya tindak pidana terhadap perempuan dan anak wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya, yaitu : a. mencegah berlangsungnya tindak pidana; b. memberikan perlindungan kepada korban; | UU PKDRT, sehingga pengaturan dalam KUHAP merupakan bentuk sinkronisasi dengan UU PKDRT. - Salah satu bentuk parti sipasi masyarakat dalam penanganan kasus keke rasan terhadap perempuan dan anak yang ber tujuan untuk mencegah serta menghentikan ter jadinya kekerasan terhadap perempuan. - Ketentuan ini telah di perkuat pengaturannya dalam Pasal 15 UU PKDRT, sehingga pengaturan dalam KUHAP merupakan bentuk |
| 0 | 81 (3) Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya, yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa tindak pidana, wajib melaporkan peristiwa tersebut kepada penyidik dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak mengetahui | pengajuan permohonan penetapan perlindungan. | PKDRT. TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 8 | terjadinya peristiwa tersebut. 82 (4) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis kepada penyidik harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu. | TEA | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| NO | DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN | USULAN KOMITE | KETERANGAN |
| 83 | 83 (5) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 84 | pengadu dan penyidik. 84 (6) Dalam hal pelapor atau pengadu tidak bisa baca tulis, hal itu harus disebutkan sebagai | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 35 | pengaduan tersebut. 85 (7) Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan. | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 86 | 86 (8) Dalam hal penyidik tidak me nanggapi laporan atau peng aduan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, maka pelapor atau pengadu dapat mengajukan laporan atau | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 87 (9) Penuntut umum wajib mempelajari laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan jika cukup alasan dan bukti permulaan adanya tindak pidana, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari Penuntut Umum wajib meminta kepada penyidik untuk melakukan penyidikan dan menunjukkan tindak pidana apa yang | | PERUBAHAN |
| 88 (10) Jika penuntut umum berpendapat tidak ada alasan atau perbuatan yang dilaporkan atau diadukan bukan tindak pidana, maka penuntut umum dapat memberi saran kepada pelapor atau pengadu untuk menempuh jalur hukum lain. | berpendapat tidak ada alasan atau perbuatan yang dilaporkan atau diadukan bukan tindak pidana, maka penuntut umum memberi saran kepada pelapor atau pengadu untuk menempuh jalur hukum | - Memastikan akses keadilan melalui sarana hukum non pidana dapat dilakukan warganegara |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| 89 (11)Jika penyidik dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima permintaan | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| untuk mulai melakukan penyidikan dari penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak melakukan penyidikan, maka pelapor atau pengadu dapat memohon kepada penuntut umum untuk melakukan pemeriksaan dan penuntutan. 90 (12)Turunan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada | | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| ayat (11) penuntut umum wajib menyampaikan kepada penyidik. 91 Pasal 13 (1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan dan menemukan suatu peristiwa yang diduga | (1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang diduga keras merupakan tindak pidana | PENAMBAHAN REDAKSIONAL Menambah frasa “wajib memberitahukan “, |
| keras merupakan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, penyidik memberitahukan tentang dimulainya penyidikan tersebut kepada penuntut umum dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari. | merupakan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, penyidik wajib memberitahukan tentang dimulainya penyidikan tersebut kepada penuntut umum dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak dimulainya penyidikan. (2) Dalam melaksanakan penyidikan, penyidik wajib | PENAMBAHAN REDAKSIONAL Menambahkan |
| 92 (2) Dalam melaksanakan penyidikan, penyidik berkoordinasi, berkonsultasi, dan meminta petunjuk kepada penuntut umum agar kelengkapan berkas perkara dapat segera dipenuhi baik formil maupun materiel | penyidikan, penyidik wajib berkoordinasi, berkonsultasi, dan meminta petunjuk kepada penuntut umum agar kelengkapan berkas perkara dapat segera dipenuhi baik formil maupun materiel. PENAMBAHAN (3) Dalam hal penyidik lalai memberitahukan tentang dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, maka penyidik yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. | frasa ‘wajib’ Penambahan ayat yang mengtur sanksi atau akibat hukum atas keterlambatan dalam pengiriman SPDP kepada Penuntut Umum, agar penyidik bekerja lebih profesional |
| NO |
| 3 | 93 Pasal 14 (1) Penyidik berwenang menghentikan penyidikan karena: | | |
| 94 | 94 a) ne bis in idem; a)telah ada putusan ber | kekuatan hukum tetap | |
| 95 | 95 b) apabila tersangka meninggal dunia; | disangkakan; | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 96 | 96 c) sudah lewat waktu; TETAP TIDAK BERUBAH | TETAP | TIDAK BERUBAH |
| 97 | 97 d) tidak ada pengaduan pada tindak pidana aduan; | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 98 | pidana aduan; 98 e) undang-undang atau pasal yang menjadi dasar tuntutan sudah dicabut atau dinyatakan tidak | TETAP | PERUBAHAN TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 99 | 99 f) bukan tindak pidana, atau terdakwa masih di bawah umur 8 (delapan) tahun pada waktu melakukan tindak pidana. | f) Tersangka masih di ba wah umur 12 (dua belas) tahun pada waktu melakukan tindak pidana g)kerbuatan yang disangkakan bukan tindak pidana; h)tindak pidana yang dilakukan bersifat ringan; | Menyesuaikan dengan UU No.11 TAhun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) |
| 7 | | Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, huruf j, dan k hanya berlaku untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan | |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| NO | 100 (2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan, penyidik wajib memberitahukan kepada penuntut umum, korban dan/atau tersangka paling lama 2 (dua) hari terhitung | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN | |
| sejak tanggal penghentian penyidikan. 101 Pasal 15 | PENAMBAHAN AYAT - Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pihak ketiga yang dirugikan dapat mengajukan keberatan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan. - Terhadap pemeriksaan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), Hakim Pemeriksa Pendahuluan wajib menghadirkan pihak ketiga yang dirugikan, korban dan penuntut umum untuk didengar keterangannya. - Dalam hal Hakim Pemeriksa Pendahuluan mengabulkan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) maka penyidik wajib melanjutkan penyidikan. | Membangun mekanisme kontrol terhadap kewenangan penyidik, dan memastikan bahwa penghentian penyidikan tidak merugikan korban atau pihak ketiga |
| 三 | 101 Pasal 15 (1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikan oleh penyidik dikonsultasikan kepada penuntut umum kemudian dilakukan pemberkasan perkara. | TEAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 102 (2) Setelah berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap oleh penuntut umum, penyidik menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan rangkap 2 (dua) beserta tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. | | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| NO | DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| 103 (3) Penyidik atas permintaan penuntut umum dapat melaksanakan tindakan hukum tertentu untuk memperlancar pelaksanaan | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 10 | sidang di pengadilan atau melaksanakan penetapan hakim. 104 Pasal 16 (1) Dalam hal tertangkap tangan: | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 105 a. setiap orang dapat menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik; dan | a. setiap orang dapat mengamankan tersangka guna diserahkan beserta barang bukti kepada penyidik; dan | - Perubahan dengan me ngganti kata “menangkap” menjadi “menga mankan”. Perubahan dengan menghapus frase “atau tanpa”. - Kewenangan untuk melakukan penangkapan ada di tangan aparatur negara (state apparatus) bukan di masyarakat. Apabila hal ini diberlakukan |
| 106 b. setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman, dan keamanan umum wajib menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik. | b. setiap orang yang berkewajiban dalam tugas ketertiban, ketenteraman, dan keamanan umum wajib mengamankan tersangka guna diserahkan beserta barang bukti kepada penyidik. | PERBAIKAN REDAKSIONAL Perubahan dengan meng ubah “mempunyai wewenang” menjadi “berkewajiban”, menambahkan kata “serta”, mengubah kata “menangkap” menjadi “mengamankan”, dan menghapus “atau tanpa” |
| 6 | 107 (2) Setelah menerima penyerahan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dalam waktu paling lambat1 (satu) hari terhitung sejak dite rimanya penyerahan tersangka wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan. | | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 108 (3) Penyidik yg telah menerima la poran tersebut datang ke tem pat kejadian dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak menerima laporan & dpt melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan belum selesai. | | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| NO | DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| 0 | 109 (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan untuk tidak meninggalkan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipaksa tinggal di tempat | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| kejadian sampai pemeriksaan selesai. 110 Pasal 17 (1) Penyidik berwenang memanggil tersangka dan/atau saksi untuk | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 三 | tersangka dan/atau saksi untuk dilakukan pemeriksaan. 111 (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar dan | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 112 | menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas. 112 (3) Tersangka dan/atau saksi yang dipanggil wajib datang di hadapan penyidik. | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| dipanggil wajib datang di hadapan penyidik. 113 (4) Dalam hal tersangka dan/atau saksi tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi dengan meminta bantuan kepada pejabat yang berwenang untuk | TETAP | PERUBAHAN TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| pejabat yang berwenang untuk membawa tersangka dan/atau saksi kepada penyidik. 114 Pasal 18 (1) Jika tersangka atau saksi yang dipanggil tidak datang dengan memberi alasan yang sah dan patut kepada penyidik yang | | DIHAPUS Bertentangan dengan asas patut dalam pemanggilan tersangka atau saksi. Patut seharusnya dimaknai melalui prosedur pemanggilan terlebih dahulu. |
| melakukan pemeriksaan, penyidik tersebut datang ke tempat kediamannya untuk melakukan pemeriksaan. 115 (2) Jika dikhawatirkan tersangka dan/atau saksi menghindar dari pemeriksaan, penyidik dapat | SIRAPUS | DIHAPUS Untuk saksi, hal ini berpotensi menimbulkan ketakutan sehingga keterangan yang diberikan nantinya |
| langsung mendatangi kediaman tersangka dan/atau saksi tanpa terlebih dahulu dilakukan pemanggilan. 116 Pasal 19 Sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik terhadap tersangka | (1) Sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik terhadap | tidak bebas. PERBAIKAN REDAKSIONAL - Menjadi dua ayat - Perubahan dengan |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| pidana, penyidik wajib mem beritahukan kepada tersangka tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum dan wajib didampingi oleh penasihat hukum | ... wajib memberitahu kan kepada tersangka tentang haknya untuk didampingi oleh penasehat hukum. | .. menghapus frase “yang melakukan suatu tindak pidana”. - Terminologi tersangka sudah mencakup |
| dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1). | didampingi penasehat hukum dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1). PENAMBAHAN AYAT (2) Sebelum dimulainya pemeriksaan terhadap saksi dan korban, penyidik wajib untuk: a. Penginformasikan hakhak saksi dan Korban yang dijamin dalam peraturan perundangundangan; b. Memberikan rujukan untuk mendapatkan layanan kesehatan dan tempat aman. c. Menginformasikan hak untuk didampingi dan hak bantuan hukum pada setiap tingkat peradilan. d. Memberikan informasi perkembangan, kasus | adalah orang disangka melakukan suatu tindak pidana Untuk menyeimbangkan hak tersangka dengan hak saksi dan korban, dan memberikan perlindungan terhadao saksi dan korban perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas |
| NO |
| 7 | 117 Pasal 20 Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasihat hukum dapat | TETAP | DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 118 | pemeriksaan. 118 Pasal 21 (1) Penyidik memeriksa saksi dengan tidak disumpah, kecuali jika terdapat cukup alasan | PENJELASAN Yang dimaksud dengan “terdapat cukup alasan” diantaranya namun tidak terbatas pada adanya | Mensinergikan perlindungan saksi dan korban dengan lembaga perlindungan saksi dan korban |
| 119 | 119 (2) Penyidik memeriksa saksi se cara tersendiri, tetapi dapat dipertemukan yang satu dgn yang lain dan wajib memberikan keterangan yang sebenarnya. | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| | (3) Ketentuan pasal 21 ayat (2) tidak berlaku pada saksi atau korban dalam kasus kekerasan terhadap perempuan yang mengalami trauma psikologis. | Perkecualian ini dimaksudkan untuk melindungi perempuan sebagai korban yang masih mengalami trauma berat sehingga tidak mungkin dikonfrontir dengan pelaku/ tersangka. Karena akan semakin menimbulkan ketakutan |
| 120 (3) Dalam pemeriksaan tersangka yang menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya maka hal tersebut dicatat dalam berita acara pemeriksaan. | Penyidik wajib memeriksa dan memanggil saksi yang diajukan baik oleh tersangka, atau korban, dan setiap keterangan saksi dicatat dalam berita acara | Untuk mengakomodir kepentingan kedua belah pihak. Baik tersangka dan atau pihak pelapor/ korban. |
| 2 | 121 (4) Penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi yang dapat menguntungkan tersangka sebagaimana dimaksud pada | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| NO |
| 122 Pasal 22 | (1) Dalam memberikan penjelasan atau keterangan pada tingkat | TETAP TIDAK ADA | PERUBAHAN |
| penyidikan, tersangka diberitahukan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) 123 (2) Keterangan saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan | Keterangan saksi, korban | pmhache fe. |
| 124 | dari siapapun atau dalam bentuk apapun. 124 (3) Penyidik mencatat keterangan tersangka secara teliti sesuai | tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun Penyidik mencatat keterangan, saksi, korban dan/ atau tersangka | - Penambahan frasa “saksi, korban” |
| 125 (4) Apabila keterangan tersangka | yang dikatakannya dalam pemeriksaan dan dimuat dalam berita acara pemeriksaan. Apabila keterangan saksi, korban atau tersangka tidak menggunakan bahasa | - Penambahan frasa “saksi, korban” |
| 126 (5) Keterangan sebagaimana | Penerjemahan tidak terbatas pada bahasa asing, namun juga bahasa lokal atau ibu dari saksi,korban | |
| ditandatangani oleh penterjemah dan dilampirkan pada berkas perkara. | PENAMBAHAN AYAT (6) Dalam hal tersangka, saksi atau korban memiliki kebutuhan | Untuk memenuhi prinsip aksebilitas bagi penyandang disabilatas |
| 27 | 127 Pasal 23 (1) Keterangan tersangka dan/atau saksi dicatat dalam berita acara | menyediakan ahli yang dapat membantu. | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| NO |
| 128 | DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN 128 (2) Dalam hal tersangka dan/atau | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| saksi tidak bersedia membubuhkan tanda tangannya, penyidik mencatat hal tersebut dalam berita acara pemeriksaan dengan menyebut alasannya. 129 Pasal 24 Dalam hal tersangka dan/atau saksi | TETAP TIDAK ADA | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| yang harus didengar keterangannya berdiam atau bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik yang melakukan penyidikan, pemeriksaan terhadap tersangka dan/atau saksi dapat dilimpahkan kepada penyidik di tempat kejadian atau tempat tinggal tersangka dan/atau saksi tersebut. 130 Pasal 25 | | |
| (1) Dalam hal penyidik menganggap perlu, penyidik dapat meminta pendapat ahli. | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 131 (2) Sebelum memberikan keterangan, ahli mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik untuk memberikan keterangan menurut pengetahuannya dengan sebaik-baiknya. 132 (3) Jika ahli yang karena harkat | TETAP TIDAK ADA | PERUBAHAN |
| 132 (3) Jika ahli yang karena harkat dan martabat, pekerjaan, atau jabatan diwajibkan menyimpan rahasia, maka ahli dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta. 133 Pasal 26 | | TETAP TIDAK ADA |
| 133 Pasal 26 Penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari membuat berita acara pemeriksaan yang diberi tanggal dan memuat tindak pidana dengan menyebut waktu, tempat, dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, nama dan tempat tinggal tersangka dan/atau saksi, keterangan, catatan mengenai akta atau benda, serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara. | | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| DI 34 | 134 Pasal 27 Dalam hal tersangka ditahan, dalam waktu 1 (satu) hari setelah perintah penahanan tersebut dijalankan, tersangka harus mulai diperiksa oleh penyidik. | (1) Dalam hal tersangka ditahan, dalam waktu 1 (satu) hari setelah perintah penahanan tersebut dijalankan, tersangka harus | - Perubahan dengan menambahkan 1 (satu) ayat |
| | penyidik. (2) Pemeriksaan oleh penyidik sebagaimana ayat (1) dilakukan dengan didampingi penasihat hukum tersangka. | - Sebelum diperiksa Tersangka berhak untuk berkonsultasi dengan penasehat hukum |
| 135 Pasal 28 (1) Tersangka, keluarga, atau penasihat hukum dapat mengajukan keberatan atas penahanan tersangka kepada penyidik yang melakukan penahanan. | tersangka. Tersangka, keluarga, atau penasihat hukum dapat mengajukan keberatan atas penahanan tersangka kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan. | - Perubahan dengan mengganti “kepada penyidik yang melakukan penahanan” menjadi “kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan”. - Karena keberatan penahanan diajukan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan pada saat proses penilaian dan penetapan HPP apakah |
| 136 (2) Penyidik dapat mengabulkan permintaan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimba70ngkan tentang perlu atau tidaknya tersangka tetap ditahan atau tetap ada dalam tahanan. | | tersangka perlu ditahan atau tidak. DIHAPUS Keberatan penahanan diberikan oleh Tersangka kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan pada saat proses penentuan apakah Tersangka Perlu ditahan atau tidak |
| 13 | tahanan. 137 (3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari permintaan tersebut belum dikabulkan oleh penyidik, tersangka, keluarga, atau penasihat hukum dapat mengajukan hal itu kepada | DIHALS | DIHAPUS Ketentuan ini dalam prakteknya merupakan peluang dipergunakan untuk melakukan jual beli kewenangan oleh atasan penyidik |
| atasan penyidik. 138 (4) Atasan penyidik dapat mengabulkan permintaan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan perlu atau tidak tersangka tetap ditahan atau tetap berada dalam tahanan. | | penyidik DIHAPUS Membuka kewenangan tanpa kontrol yang jelas kepada atasan penyidik untuk menentukan penahanan atau tidak |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| 139 (5) Penyidik atau atasan penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dapat mengabulkan permintaan dengan atau tanpa | DIHAPUS | DIHAPUS Penetuan permintaan penangguhan dan pengalihan penahanan yang diajukan |
| syarat. 140 Pasal 29 (1) Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan rumah, bangunan tertutup, atau kapal, maka penyidik terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya dan surat izin penggeledahan dari Hakim Pemeriksa | 19 | tersangka/terdakwa ditentukan pada proses sidang pendahuluaan dengan hadirnya tersangka dan penyidik/penuntut umum TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| Pendahuluan kepada tersangka atau salah satu keluarganya dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, dan Pasal 72. 141 (2) Dalam keadaan yang sangat mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3), penyidik dapat melakukan | | DIHAPUS Seluruh upaya paksa, termasuk penggeledahan harus seijin hakim. |
| 4 | dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3), penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa surat izin penggeledahan dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan. 142 (3) Penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaporkan kepada Hakim | DIAOU: | harus seijin hakim. DIHAPUS Seluruh upaya paksa, termasuk penggeledahan |
| dimaksud pada ayat (2) harus dilaporkan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam setelah dilakukan penggeledahan. 143 Pasal 30 (1) Penyidik membuat berita acara | | termasuk penggeledahan harus seijin hakim. TETAP TIDAK ADA |
| (1) Penyidik membuat berita acara tentang jalannya hasil penggeledahan rumah, bangunan tertutup, atau kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1). | | PERUBAHAN TETAP TIDAK ADA |
| 144 (2) Penyidik lebih dahulu membacakan berita acara penggeledahan rumah, bangunan tertutup, atau kapal kepada tersangka, kemudian diberi tanggal dan | TEAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| .. ditandatangani oleh penyidik, tersangka dan salah satu keluarganya atau kepala desa atau kelurahan atau nama lainnya, atau ketua rukun tetangga | 1 | |
| 生 | atau kelurahan atau nama lainnya, atau ketua rukun tetangga dengan dua orang saksi. 145 (3) Dalam hal tersangka atau keluarganya tidak bersedia membubuhkan tanda tangannya maka hal tersebut dicatat dalam | TETAP TIDAK ADA | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| berita acara dengan menyebut alasannya. 146 Pasal 31 (1) Untuk keamanan dan ketertiban penggeledahan rumah, bangunan tertutup, atau kapal, penyidik dapat mengadakan | TETAP TIDAK ADA | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| penjagaan atau penutupan tempat yang bersangkutan. 147 (2) Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu untuk tidak meninggalkan tempat tersebut selama penggeledahan rumah, bangunan | TETAP TIDAK ADA | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| tertutup, atau kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung. 148 Pasal 32 (1) Dalam hal penyidik melakukan penyitaan, penyidik terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya dan surat izin penyitaan dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan kepada pemilik atau pihak yang menguasai | | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 19 | benda tersebut. 149 (2) Penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa surat izin penyitaan dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan sebagaimana dimaksud | DEMPUS | DIHAPUS Seluruh upaya paksa, termasuk penggeledahan harus seijin hakim. |
| dalam Pasal 75 ayat (3). 150 (3) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaporkan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam setelah dilakukan penyitaan. | | DIHAPUS Seluruh upaya paksa, termasuk penggeledahan harus seijin hakim. |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| 151 Pasal 33 (1) Penyidik menjelaskan barang yang akan disita kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda tersebut dan dapat meminta keterangan tentang | | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| dengan disaksikan oleh kepala desa atau nama lainnya, atau ketua rukun tetangga dengan 2 (dua) orang saksi. 152 (2) Penyidik membuat berita acara penyitaan yang kemudian dibacakan kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik, pemilik atau pihak | m | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| kepala desa atau nama lainnya atau ketua rukun tetangga dengan 2 (dua) orang saksi. 153 (3) Dalam hal pemilik atau pihak yang menguasai benda tidak bersedia membubuhkan tandatangannya, maka hal tersebut dicatat dalam berita acara penyitaan dengan menyebut | | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| penyitaan dengan menyebut alasannya 154 (4) Turunan atau salinan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh penyidik kepada atasannya, Hakim pemeriksaan pendahuluan, pemilik, atau pihak yang menguasai benda sitaan dan | KW | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| lainnya atau ketua lingkungan. 155 Pasal 34 (1) Benda sitaan sebelum dibungkus, dicatat mengenai berat dan/atau jumlah menurut jenis masing-masing, ciri atau sifat khas, tempat, hari dan tanggal penyitaan, dan identitas pemilik atau pihak yang menguasai benda yang disita, yang kemudian diberi lak dan cap jabatan yang | | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| NO |
| 1565 | 156 (2) Dalam hal benda sitaan tidak mungkin dibungkus, penyidik memberi catatan sebagaimana | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 157 | dimaksud pada ayat (1), yang ditulis di atas label dan ditempelkan atau dikaitkan pada benda sitaan. 157 Pasal 35 (1) Dalam hal terdapat dugaan yang kuat bahwa untuk pengungkapan suatu tindak pidana, data yang diperlukan dapat | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| dapat melakukan penyitaan atas surat, buku, atau data tertulis yang lain tersebut. 158 (2) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan | | TETAP TIDAK ADA |
| 59 | 159 Pasal 36 (1) Apabila berdasarkan pengaduan yang diterima terdapat surat atau tulisan palsu atau dipalsu kan atau diduga palsu oleh penyidik, untuk kepentingan | Apabila berdasarkan pengaduan yang diterima terdapat surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu, untuk | Perubahan dengan menghapus frase “oleh penyidik” sehingga menjadi : |
| hal itu kepada ahli. 160 (2) Dalam hal timbul dugaan kuat terdapat surat atau tulisan palsu atau dipalsukan, penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat meminta pejabat penyimpan umum | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 161 (3) Pejabat penyimpan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi permintaan penyidik. | Pejabat penyimpan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memenuhi permintaan penyidik. | - Perubahan dengan meng ganti frasa “wajib” menjadi “dapat”. - Tidak semua infor masi yang diminta dalam |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| | | . hukum dapat dibuka oleh pejabat yang bersangkutan. Terdapat prosedur, otoritas dan mekanisme yang harus dipatuhi. Misalnya, Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun |
| 10 | 162 (4) Dalam hal suatu surat yang dipandang perlu untuk pemeriksaan menjadi bagian dan tidak dapat dipisahkan dari daftar sebagaimana dimaksud dalam | | memberikan izin adalah Bank Indonesia dengan permintaan. Tidak ada klausul kewajiban untuk menyerahkan. TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| selama waktu yang ditentukan dalam surat permintaan dikirimkan kepadanya untuk diperiksa, dengan menyerahkan tanda penerimaan. 163 (5) Dalam hal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menjadi bagian dari suatu daftar, penyimpan membuat salinan | | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| surat yang asli diterima kembali dan di bagian bawah dari salinan tersebut diberi catatan mengapa salinan tersebut dibuat. 164 (6) Dalam hal surat atau daftar itu tidak dikirimkan dalam waktu yang ditentukan dalam surat | | DIHAPUS Terdapat informasi yang hanya dapat diberikan atas perintah hakim, bukan penyidik |
| permintaan tanpa alasan yang sah, penyidik berwenang mengambilnya. 165 Pasal 37 (1) Dalam hal Penyidik untuk kepen tingan peradilan menangani korban luka, keracunan/mati yang | TETP | penyidik TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| ... pidana, penyidik berwenang mengajukan permintaan keterangan kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan/ | | |
| 6 | kehakiman atau dokter dan/ atau ahli lainnya. 166 (2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan | TETAP TIDAK ADA | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 167 | secara tegas untuk pemeriksaan luka, keracunan, mayat, dan/atau bedah mayat. 167 (3) Dalam hal korban mati, mayat dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman dan/atau dokter pada rumah sakit dengan memperlakukan mayat tersebut secara baik dengan penuh penghormatan dan diberi | 123 | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| jabatan yang memuat identitas mayat dan dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat. 168 Pasal 38 (1) Dalam hal untuk keperluan pembuktian sangat diperlukan pembedahan mayat yang tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib terlebih dahulu | 70 | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| memberitahukan pembedahan mayat tersebut kepada keluarga korban. 169 (2) Dalam hal keluarga korban keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan sejelasjelasnya tentang maksud dan | TEAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| tujuan perlu dilakukannya pembedahan mayat tersebut. 170 (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga, atau pihak yang perlu diberitahukan tidak ditemukan, penyidik dalam waktu paling lambat 1 (satu) | | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| 171 (4) Dalam hal keluarga korban keberatan terhadap pembedahan mayat, penyidik dapat meminta wewenang dari | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| m | Hakim Pemeriksa Pendahuluan untuk melaksanakan pembedahan mayat. 172 Pasal 39 Dalam hal untuk kepentingan peradilan penyidik perlu melakukan penggalian mayat, kepentingan tersebut dilaksanakan sesuai | | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 17 | dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (1). 173 Bagian Ketiga Perlindungan Pelapor, Pengadu, Saksi, dan Korban Pasal 40 (1) Setiap pelapor atau pengadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), setiap orang atau korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dan setiap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam | Setiap pelapor atau peng adu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dan setiap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) berhak memperoleh perlindungan hukum, perlindungan fi sik dan perlindungan nonfi sik. | Menghapus pasal 12 ayat (2) dikarenakan ketentuan pasal tersebut merupakan ketentuan hukum materil dan tidak semestinya diatur dalam hukum formil (R-KUHAP) |
| 14 | Pasal 12 ayat (3) berhak memperoleh perlindungan hukum, perlindungan fi sik dan perlindungan nonfi sik. 174 (2) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga dalam proses penuntutan dan proses pemeriksaan di sidang pengadilan | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 175 | penuntutan dan proses pemeriksaan di sidang pengadilan 175 (3) Jika diperlukan, perlindungan hukum dapat dilakukan secara khusus dan tanpa batas waktu. | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| khusus dan tanpa batas waktu. | PENAMBAHAN AYAT : (4) Perempuan, anak, dan kelompok rentan yang berstatus sebagai saksi dan/atau korban berhak : a. mendapatkan bantuan hukum; b. mendapatkan pendampingan sejak tahap penyi | Penyesuaian dengan UU PKDRT UU Perlindungan Saksi dan Korban UU TPPO UU 7 tahun 1984 tentang Ratufukasi CEDAW |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| H26b | | .. dikan, penuntutan, danpemeriksaan pengadilan; c. memberikan keterangan tanpa tekanan dan kekerasan; d. bebas dari pertanyaan yang menjerat, melecehkan, dan/atau merendahkan martabat; e. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasusnya; f. mendapatkan penerjemah; | |
| .. dikan, penuntutan, danpemeriksaan pengadilan; c. memberikan keterangan tanpa tekanan dan kekerasan; d. bebas dari pertanyaan yang menjerat, melecehkan, dan/atau merendahkan martabat; e. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasusnya; f. mendapatkan penerjemah; g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan; h. memperoleh biaya ganti rugi (restitusi) dari pelaku berdasarkan penetapan pengadilan. i. mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik | |
| penetapan pengadilan. i. mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; j. mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; k. mendapatkan perlindungan sementara dari | |
| kepolisian; l. mengajukan ahli 176 (5) Tata cara pemberian perlindungan hukum dilaksanakan ber dasarkan ketentuan undangundang. | kepolisian; l. mengajukan ahli | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 176 (5) Tata cara pemberian perlindungan hukum dilaksanakan ber dasarkan ketentuan undangundang. 177 Pasal 41 Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan penyidikan dan perlindungan pelapor, pengadu, saksi, atau korban sebagaimana dimaksud dalam Bab II dibebankan pada negara. | kepolisian; l. mengajukan ahli | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| E | 176 (5) Tata cara pemberian perlindungan hukum dilaksanakan ber dasarkan ketentuan undangundang. 177 Pasal 41 Semua biaya yang dikeluarkan | TETAP TIDAK ADA | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 177 Pasal 41 Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan penyidikan dan perlindungan pelapor, pengadu, | TETAP TIDAK ADA | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| NO |
| 178 | DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN 178 BAB III PENUNTUT UMUM DAN | TETAP | TETAP TIDAK ADA |
| 179 | PENUNTUTAN 179 Bagian Kesatu | TETAP | PERUBAHAN TETAP TIDAK ADA |
| 181 | Penuntut Umum 181 Pasal 42 (1) Penuntut umum mempunyai | TETAP | PERUBAHAN TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 182 | tugas dan wewenang : 182 a. melakukan koordinasi dan memberikan konsultasi pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 183 | penyidikan yang dilakukan oleh penyidik; 183 b. mengajukan surat permohonan kepada Hakim Pemeriksaan Pendahuluan untuk melakukan | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 184 | penggeledahan, penyadapan, dan langkah-langkah yang lain; 184 c. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| penyidik; 185 d. memperpanjang penahanan selama 5 (lima) hari yang dilakukan oleh penyidik dengan 5 (lima) hari berikutnya. | | PERUBAHAN DIHAPUS Kewenangan penuntut umum untuk melakukan penahanan sama seperti kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan yakni harus mendapatkan izin dari hakim pemeriksaan pendahuluan dengan menggunakan metode |
| 186 | 186 e. meminta penandatanganan surat perintah penahanan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan; | MENJADI mengajukan permohonan penahanan kepada hakim pemeriksaan pendahuluan | sidang pemeriksaan pendahuluan |
| 187 | 187 f. meminta penandatanganan surat perintah penahanan kepada hakim pengadilan negeri yang ditunjuk | pemeriksaan pendahuluan TETAP TIDAK ADA | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 188 | oleh ketua pengadilan negeri; 188 g. mengajukan permintaan penangguhan penahanan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan atau | Mengajukan permintaan penangguhan penahanan kepada Hakim Pemeriksa | Perubahan dengan menghapus frase “atau kepada hakim pengadilan negeri.” |
| 189 | kepada hakim pengadilan negeri; 189 h. membuat surat dakwaan dan mem-bacakannya kepada terdakwa; | Pendahuluan | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| NO | DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| 90 | 190 i. melimpahkan perkara dan melakukan penuntutan ke | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 191 | pengadilan; 191 j. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan waktu dan tempat perkara disidangkan dan disertai surat panggilan kepada terdakwa dan | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 92 | sidang yang telah ditentukan; 192 k. melaksanakan penetapan dan/ atau putusan Hakim Pemeriksa Pendahuluan, hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan tinggi, | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 193 | dan 193 l. melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan | DIHAPUS Terlampau luas | lampau luas |
| 94 | 194 (2) Penuntut umum juga berwenang menghentikan penuntutan demi kepentingan umum dan/atau dengan alasan | Penuntut umum juga berwenang menghentikan penuntutan dengan alasan tertentu. | Perubahan dengan menghapus frase “demi kepentingan umum dan/atau” |
| 195 | 195 (3) Kewenangan penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan jika: | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 96 | 196 a. tindak pidana yang dilakukan bersifat ringan; | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 197 | 197 b. tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat tahun); | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 198 | 198 c. Tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda; | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 99 | 199 d. umur tersangka pada waktu melakukan tindak pidana di atas | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 20 | 70 (tujuh puluh) tahun; dan/atau 200 e. kerugian sudah diganti. TETAP TIDAK BERUBAH | TETAP | TIDAK BERUBAH |
| | Penambahan f. Tindak Pidana Tertentu | |
| 20 | 201 (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan huruf e hanya berlaku untuk | (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, d dan huruf e hanya berlaku | - Pada ayat (4) ditambahkan “huruf b” dan “mendapatkan persetujuan Hakim Pemeriksa Pendahuluan”. |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| DIMd | ... dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. | ... untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling | - Melalui HPP untuk menyediakan mekanisme pengujian terhadap peng |
| | pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari korban dan Hakim Pemeriksa Pendahuluan. PENAMBAHAN AYAT (5) Dalam hal penuntut umum menghentikan penuntutan sebagaimana dimaksud | pengujian terhadap peng gunaan hak oportunitas penuntut umum untuk mempersempit ruang diskresi dan penyalahgunaan wewenang - Membuka partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum berdasarkan prinsip keadilan. - Mengakomodir penyele saian di luar pengadilan sbg perwujudan restorative justice dengan membuka partisipasi |
| 202 (5) Dalam hal penuntut umum menghentikan penuntutan | ketiga yang dirugikan dapat mengajukan keberatan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan. (6) Apabila Hakim Pemeriksa Pendahuluan mengabulkan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) maka penuntut umum wajib melanjutkan penuntutan. | melalui mekanisme ke luhan dan pemberian persetujuan kepada HPP. - Penambahan ayat seba gai kontrol untuk men cegah diskresi JPU yang didasarkan pada alasan subyektif dan lebih berorientasi pada keadilan. TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| menghentikan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penuntut umum wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala kejaksaan tinggi setempat melalui kepala kejaksaan negeri setiap bulan. 203 Pasal 43 | | PERUBAHAN TETAP TIDAK ADA |
| (1) Penuntut umum menuntut perkara tindak pidana yang terjadi dalam daerah hukumnya menurut ketentuan dalam undang-undang. | | PERUBAHAN TETAP TIDAK ADA |
| 204 | 204 (2) Dalam hal tertentu, penuntut umum dapat menuntut perkara | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| 0 | ... tindak pidana di luar daerah hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1). | | |
| 205 | pada ayat (1). 205 Pasal 44 (1) Penuntut umum dapat mengajukan suatu perkara kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan untuk diputus layak atau tidak layak untuk dilakukan penuntutan ke pengadilan | Penuntut umum sebelum melakukan penuntutan, wajib mengajukan suatu perkara kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan untuk diputus layak atau tidak layak untuk dilakukan penuntutan ke pengadilan. | - Perubahan frasa ‘dapat’ menjadi ‘wajib’ - Untuk menghindari penumpukan beban perkara di Pengadilan karena perkara-perkara yang tidak layak sidang, seperti petty crimes, perkara yang kurang bukti, dst. Hal ini juga akan mendorong penuntut umum untuk meningkatkan profesionalitasnya dalam |
| 20 | 206 (2) Sebelum memberi putusan tentang layak atau tidak layak suatu perkara dilakukan penuntutan ke pengadilan, Hakim Pemeriksa Pendahuluan dapat memeriksa tersangka dan saksi serta mendengar konklusi penuntut umum. | Sebelum memberi putusan tentang layak atau tidak layak suatu perkara dilakukan penuntutan ke pengadilan, Hakim Pemeriksa Pendahuluan wajib memeriksa tersangka dan saksi. | menyiapkan penuntutan. - Perubahan frasa ‘dapat’ menjadi ‘wajib’ - Dalam tahap ini Hakim Pemeriksa Pendahuluan hanya menguji kelayakan perkara dan alat bukti yang tersedia memadai untuk dilakukannya |
| 2070 | 207 (3) Putusan Hakim Pemeriksa Pendahuluan tentang layak atau tidak layak suatu perkara dilakukan penuntutan ke pengadilan adalah putusan pertama dan terakhir. | EA | persidangan. TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 20 | 208 (4) Apabila Hakim Pemeriksa Pendahuluan memutus suatu perkara tidak layak dilakukan penuntutan ke pengadilan, maka penuntut umum mengeluarkan surat perintah penghentian penuntutan. | | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 200 | 209 (5) Apabila penuntut umum menemukan bukti baru atas perkara tersebut, penuntut umum meminta kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan agar diputuskan penuntutan dapat dilanjutkan. | | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 210 | dilanjutkan. 210 Bagian Kedua Penuntutan | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| 211 Pasal 45 Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap terdakwa dalam daerah hukumnya dan melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 2 | mengadili. 212 Pasal 46 (1) Apabila berkas perkara hasil penyidikan dinilai telah lengkap, penuntut umum mengeluarkan surat keterangan bahwa berkas | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| perkara telah lengkap. 213 (2) Berkas perkara yang dinyatakan telah lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta tersangka dan barang bukti diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum. | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 24 | penuntut umum. 214 (3) Apabila penuntut umum masih menemukan kekurangan dalam berkas perkara, penuntut umum dapat meminta penyidik untuk melakukan penyidikan tambahan dengan memberikan petunjuk langsung atau dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaan dikoordinasikan dengan | | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 25 | penyidik. 215 (4) Dalam pemeriksaan perkara selanjutnya, apabila diperlukan tindakan hukum tertentu untuk memperlancar pelaksanaan sidang di pengadilan atau melaksanakan penetapan hakim, penuntut umum dapat melakukan tindakan hukum sendiri atau meminta bantuan penyidik | | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 20 | untuk melaksanakannya. 216 Pasal 47 Setelah penuntut umum menerima berkas perkara hasil penyidikan yg lengkap dari penyidik, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal menerima berkas perkara hasil penyidikan | | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| 216 | 216 ... penuntut umum menentukan berkas perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat | | RETERANAN |
| 27 | dilimpahkan atau tidak dilimpahkan ke pengadilan. 217 Pasal 48 (1) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari ter | 150 | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 2 | hitung sejak tanggal menerima berkas hasil penyidikan, penun tut umum membuat surat dak waan. 218 (2) Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peris tiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat | Dlm hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau gugurnya hak menuntut atau alasan lain yang sah untuk menghentikan | - Penambahan frasa “gugurnya hak menuntut atau alasan lain yang sah untuk menghentikan penututan sesuai dengan undang-undang yang berlaku” - Alasan penuntut umum untuk menghentikan penuntutan harus ditentukan secara limitatif |
| 20 | 219 (3) Isi surat ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada tersangka dan apabila tersangka ditahan, tersangka harus dibebaskan dalam waktu paling | undang-undang yang ber laku, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan. | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 20 | lambat 1 (satu) hari terhitung sejak pemberitahuan. 220 (4) Turunan atau salinan surat kete tapan tersebut wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik, hakim, dan pihak ketiga yang berkepentingan. | Turunan atau salinan surat ketetapan tersebut wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik, hakim, dan pihak ketiga yg berkepentingan dalam waktu 1 hari sejak dikeluarkannya surat | - Penambahan frasa “dalam waktu 1 hari sejak dikeluarkannya surat ketetapan”. - Penentuan batas waktu, agar tersangka tidak ke hilangan hak-haknya, se perti pengajuan banding, bebas bersyarat dll |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| 221 (5) Dalam hal penghentian penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ter nyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di kemudian hari ternyata terdapat alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan kembali terhadap tersangka. | Dalam hal dilakukannya penghentian penuntutan dan di kemudian hari ternyata terdapat keadaan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan kembali terhadap tersangka. | alasan penghentian penuntutan harus sesuai dengan ayat (2) yaitu menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup buk ti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau gugurnya hak menuntut atau alasan lain yang sah untuk menghentikan penututan |
| 22 | 222 Pasal 49 (1) Apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan penuntut umum menerima beberapa perkara, penuntut umum dpt melakukan penggabungan per kara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, dalam hal : | | sesuai dengan undangundang yang berlaku TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 223 a. beberapa tindak pidana dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya; | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 224 | 224 b. beberapa tindak pidana bersangkut paut satu dengan yang lain; atau | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 225 | 225 c. beberapa tindak pidana ada hu bungannya satu dengan yang lain dan penggabungan tersebut diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan. | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 20 | 226 (2) Beberapa tindak pidana dapat dituntut dalam satu surat dak waan tanpa memperhatikan apakah merupakan suatu gabu ngan dari pidana umum atau khusus atau ditetapkan oleh undang-undang khusus sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1), kecuali dalam kompetensi pengadilan khusus. | | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 227 (3) Penuntut umum dapat menun ut dua atau lebih Terdakwa dalam satu surat dakwaan apabila Terdak wa melakukan tindak pidana penyertaan. | | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| NO |
| 228 | 228 Pasal 50 (1) Penuntut umum melimpahkan | TETAP | TETAP TIDAK ADA |
| dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. 229 (2) Penuntut umum membuat surat | | |
| 230 | dakwaan yang berisi : 230 a. tanggal penandatanganan, nama lengkap, tempat lahir, umur dan | TETAP | PERUBAHAN TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka 231 b. uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana | | TETAP TIDAK ADA |
| yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan 232 c. pasal peraturan perundangundangan yang dilanggar; dan | | |
| 233 | 233 d. tanda tangan penuntut umum. TETAP | TETAP | PERUBAHAN |
| 234 | 234 (3) Apabila surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkas perkara dikembalikan kepada penuntut umum | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| _ | untuk diperbaiki. 235 (4) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 236 | batal demi hukum. 236 (5) Turunan atau salinan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya, penasihat hukum, dan penyidik, pada saat yang bersamaan | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 237 Pasal 51 (1) Penuntut umum dapat mengu bah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari si dang, dengan tujuan untuk menyempurnakan atau untuk tidak | | PERUBAHAN |
| NO |
| 38 | 238 (2) Pengubahan untuk menyempurnakan surat dakwaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| kali dan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum tanggal sidang dimulai. 239 (3) Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan, maka | | TETAP TIDAK ADA |
| turunan atau salinannya kepada terdakwa atau kuasanya, penasihat hukum, dan penyidik. 240 Pasal 52 Tuntutan penuntut umum tidak | | |
| yang dituntut memenuhi salah satu alasan sebagai berikut: | | |
| 242 | 241 a. ne bis in idem; TETAP TIDAK BERUBAH | TETAP | TIDAK BERUBA |
| 242 b. apabila terdakwa meninggal dunia; | | PERUBAHAN |
| 243 | 243 c. sudah lewat waktu; TETAP 244 d. tidak ada pengaduan pada tindak | TETAP | TETAP TIDAK ADA |
| pidana aduan; 245 e. undang-undang atau pasal yang | | PERUBAHAN TETAP TIDAK ADA |
| menjadi dasar tuntutan sudah dicabut atau dinyatakan tidak mempunyai daya laku berdasarkan putusan pengadilan; | | PERUBAHAN |
| 247 | 246 f. bukan tindak pidana; atau TETAP TIDAK BERUBAH 247 g. terdakwa masih di bawah umur | TETAP A | TETAP TIDAK ADA |
| 12 (dua belas) tahun pada waktu melakukan tindak pidana. h. Penyidikan atau penuntutan telah | TETAR | PERUBAHAN TETAP TIDAK ADA |
| 248 | dihentikan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 42 dan Pasal 48 undang-undang ini 248 Pasal 53 Semua biaya yang dikeluarkan | | |
| untuk kepentingan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Bab III dibebankan pada negara. 249 BAB IV | TETAR | TETAP TIDAK ADA |
| PENANGKAPAN, PENAHANAN, PENGGELEDAHAN PENYITAAN, PENYADAPAN, DAN PEMERIKSAAN SURAT | | PERUBAHAN |
| DIM | DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| 250 | 250 Bagian Kesatu Penangkapan | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 251 | 251 Pasal 54 Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 252 | 252 Pasal 55 Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 253 | cukup. 253 Pasal 56 (1) Pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh penyidik dengan memperlihatkan surat tugas | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 254 | 254 (2) Selain memperlihatkan surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik memberikan surat perintah penangkapan ke pada tersangka yang mencantumkan: | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 25 | 255 a. identitas tersangka; TETAP TIDAK BERUBAH | TETAP | TIDAK BERUBAH |
| 25 | C. urajan singkat perkara ti | TETAP | TETAP TIDAK ADA |
| 257 | 257 c. uraian singkat perkara tindak pidana yang dipersangkakan; dan | TETAP | PERUBAHAN |
| 258 | 258 d. tempat tersangka diperiksa. TETAP | TETAP | TIDAK ADA |
| 257 | 259 (3) Apabila tersangka tertangkap tangan, penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah penangkapan. | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 260 | 260 (4) Dalam waktu paling lama 1 (satu) hari tehitung sejak penangkapan, tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berikut barang bukti harus | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| (satu) hari terhitung sejak penangkapan, penyidik harus memberikan tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat | 1 (satu) hari terhitung sejak penangkapan, penyidik harus memberikan tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) | - Penambahan frasa “tersangka berkewarganegaraan asing maka tembusan surat perintah penangkapan diberikan kepada perwakilan negaranya” |
| NO |
| 1 | DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN yang ditunjuk oleh tersangka atau dalam hal tersangka berkewarganegaraan asing maka tembusan | - Sinkronisasi dengan hak tersangka yang berkewarganegaraan asing |
| 262 Pasal 57 | surat perintah penangkapan diberikan kepada perwakilan negaranya. | |
| 2.3 | dilakukan untuk paling lama 1 (satu) hari. 263 (2) Tersangka tindak pidana yang diancam dengan pidana denda tidak dikenakan penangkapan, kecuali tersangka telah | (2) Tersangka tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda tidak dikenakan | PERUBAHAN REDAKSIONAL |
| | 2 (dua) kali berturutturut tidak memenuhi panggilan tanpa alasan | |
| 25 | Penahanan 265 Pasal 58 (1) Untuk kepentingan pemeriksaan pada tahap penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka. | TETAP Penjelasan : Dalam hal tersangka atau terdakwa mengalami ketergantungan narkotika, penahanan dilakukan di tempat tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan atau | TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 266 (2) Jika jaksa yang melakukan penahanan dalam tahap penyidikan tindak pidana tertentu, persetujuan penahanan yang melebihi | DIHAPUS | DIHAPUS Sudah tercakup di pasal 58. Aturan penahanan lanjutan tidak perlu dibedakan siapa yang menjadi |
| NO |
| 267 | a. kepala kejaksaan negeri dalam hal penahanan dilakukan oleh kejaksaan negeri; b. kepala kejaksaan tinggi dalam | | DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN penyidik (Baik jaksa maupul polisi), dan semua izin harusnya diberikan |
| 269 | c. Direktur Penuntutan Kejaksaan Agung dalam hal penahanan dilakukan oleh Kejaksaan Agung. 270 (3) Untuk kepentingan pemeriksaan pada tahap penyidikan, | TETAR | TETAP TIDAK ADA |
| atas permintaan penyidik melalui penuntut umum berwenang memberikan persetujuan perpanjangan penahanan terhadap tersangka. 271 (4) Untuk kepentingan pada tahap penuntutan, hakim pengadilan negeri atas permintaan penuntut umum berwenang memberikan persetujuan penahanan | Untuk kepentingan pada tahap penuntutan, Hakim | Perubahan “hakim pengadilan negeri” menjadi |
| terhadap terdakwa. 272 (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, | memberikan persetujuan penahanan terhadap tersangka. Untuk kepentingan peme riksaan peradilan hakim | Penahanan yang dilakukan oleh hakim tidak memerlukan izin dari hakim |
| 273 | 273 Pasal 59 (1) Penahanan sebagaimana dimak sud dalam Pasal 58 hanya dapat dilakukan berdasarkan surat pe rintah penahanan atau penetapan hakim terhadap tersangka | an dengan memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Negeri | judex TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 274 | tuan terhadap tindak pidana yang: 274 a. diancam dengan pidana penjara 5 | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 275 | 275 b. ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), | b. ditentukan sebagai mana dimaksud dalam | - Penambahan frasa “serta Tindak Pidana yang di atur dalam UU Lain yang |
| NO |
| 372 | DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN .. ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379a, Pasal | .. 296, Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal | .. diancam pidana penjara dibawah 5 tahun yang |
| | serta Tindak Pidana yang diatur dalam UU Lain yang diancam pidana penjara dibawah 5 tahun yang dinyatakan | |
| tempat tinggal tetap, dapat dilakukan penahanan meskipun tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Surat perintah penahanan atau | | permasalahan administrasi kenegaraan, dan tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan perlakuan berbeda dengan warga yang berdokumen. |
| 278 | penetapan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mencantumkan : a. identitas tersangka atau terdak wa; b. alasan penahanan; c. uraian singkat perkara tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan; dan | | |
| 28 | 282 (4) Dalam waktu paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak penahanan, tembusan surat perintah penahanan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberikan | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 283 | kepada : 283 a. keluarga atau wali tersangka atau terdakwa; | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 284 | 284 b. lurah atau kepala desa atau nama lainnya tempat tersangka atau | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 285 | 285 c. orang yang ditunjuk oleh tersangka atau terdakwa; dan/atau | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| NO |
| 26 | 286 d. komandan kesatuan tersangka atau terdakwa, dalam hal tersangka atau terdakwa yang ditahan | TETAP PENAMBAHAN ANGKA | DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN TIDAK ADA PERUBAHAN |
| Indonesia karena melakukan tindak pidana umum. 287 (5) Penahanan sebagaimana | maka tembusan surat perintah penangkapan diberikan kepada perwakilan negaranya Penahanan sebagaimana | tersangka/terdakwa berkewarganegaraan asing |
| berdasarkan bukti yang cukup dan ada kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan : | hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka atau | |
| 288 | 288 a. melarikan diri; TETAP TIDAK BERUBAH | TETAP | TIDAK BERUBAH |
| 289 b. merusak dan menghilangkan alat bukti dan/atau barang bukti; | TETAP TIDAK ADA | PERUBAHAN |
| 290 | 290 c. mempengaruhi saksi; TETAP TIDAK BERUBAH | TETAR | TIDAK BERUBAH |
| 291 | 291 e. melakukan ulang tindak pidana; TETAP TIDAK BERUBAH | TETAP | TIDAK BERUBAH |
| tersangka atau terdakwa. | (6) Keadaan-keadaan yang menimbulkan kekhawatiran. tersebut harus disampaikan oleh Penyidik atau penuntut umum kepada hakim pemeriksa pendahuluan dan Tersangka berhak menanggapinya sebelum diputuskan untuk | |
| (1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk waktu paling lama 5 (lima) hari oleh penyidik. | Hakim pemeriksaan pendahuluaan dapat memberikan izin penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) untuk waktu paling | |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| 294 | 294 (2) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 5 (lima) | HAPUS | |
| 25 | hari oleh Penuntut Umum. 295 (3) Dalam jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dapat mengajukan permohonan perpanjangan penahanan secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa | TETAP PENAMBAHAN AYAT Setelah menerima permohonan perpanjangan penahanan yang dilakukan oleh penyidik, hakim pemeriksaan pendahuluan melaksanakan sidang | TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 29 | 296 (4) Setelah menerima surat dari Penyidik, Hakim Pemeriksa Pendahuluan wajib memberitahu dan menjelaskan kepada tersangka melalui surat atau dengan cara mendatangi secara | Penyidik dan tanggapan/ keberatan dari Tersangka | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 297 | langsung mengenai: 297 a. tindak pidana yang disangkakan terhadap tersangka; | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 2% | 298 b. hak-hak tersangka; dan TETAP TIDAK BERUBAH | TETAP | TIDAK BERUBAH |
| 300 | 299 c. perpanjangan penahanan. TETAP TIDAK BERUBAH 300 (5) Hakim Pemeriksa Pendahuluan | Berdasarkan alasan dan | PERBAIKAN |
| 300 | 300 (5) Hakim Pemeriksa Pendahuluan menentukan perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c diperlukan atau tidak. | Berdasarkan alasan dan tanggapan sebagaimana diatur dalam ayat (4) Hakim pemeriksa pendahuluan menentukan | PERBAIKAN REDAKSIONAL |
| 20 | 301 (6) Dalam hal Hakim pemeriksaan pendahuluan berpendapat perlu perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, perpanjangan penahanan diberikan untuk waktu paling lama 20 (dua puluh) hari. | atau tidak Dalam hal Hakim peme riksaan pendahuluan ber pendapat perlu perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, perpanjangan penahanan diberikan un tuk waktu paling lama 10 (sepuluh) hari dan menetapkan Tersangka untuk : a. tetap ditahan b. dialihkan penahanan | - Perubahan waktu perpanjangan penahanan dari 20 hari menjadi 10 hari. - Pengurangan jangka waktu untuk mendorong penyidik bekerja secara efektif dan professional, dan disisi lain mendorong peradilan yang cepat |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| | c.dikabulkan penangguhan penahanan PENAMBAHAN AYAT Dalam hal Hakim pemeriksaan pendahuluan berpendapat tidak perlu perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud | - Penetapan untuk ditahan, dialihkan atau ditangguhkan sebagai bentuk kepastian hukum, dan alternative penahanan diluar tahanan rutan. |
| 30 | 302 (7) Dalam hal Hakim Pemeriksa Pendahuluan melakukan perpanjangan penahanan, Hakim Pemeriksa Pendahuluan memberitahukannya kepada | Tersangka untuk dikeluarkan dari tahanan Hasil penetapan Hakim Pemeriksa Pendahuluan sebagaimana diatur dalam ayat (5) diberitahukan kepada Penyidik dan | PERBAIKAN REDAKSIONAL |
| 30 | tersangka. 303 (8) Dalam hal masih diperlukan waktu penahanan untuk kepentingan: | Tersangka Penuntut umum dapat mengajukan penahanan Tersangka kepada hakim pemeriksa pendahuluan | |
| 304 a. penyidikan, hakim pengadilan negeri berwenang melakukan penahanan atas permintaan penyidik yang ditembuskan kepada penuntut umum, untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari; dan | pemeriksa pendahuluan paling lama 30 hari | DIHAPUS Dalam tahapan penyidikan tidak ada urgensi tersangka ditahan terlalu lama karena pemeriksaan bisa dimaksimalkan pada 20 hari pertama dan biasanya sebelum menahan tersangka penyidik sudah memeriksa beberapa saksi. Dengan demikian penahanan tersangka hanya untuk penyempurnaan bekras untuk kemudian segera dilimpahkan ke persidanga. Pengurangan masa tahanan di tingkat penyidikan akan mengurangi tingkat penyiksaan |
| 35 | 305 b. penuntutan, hakim pengadilan negeri berwenang melakukan penahanan atas permintaan penuntut ... | DIHAPUS PENAMBAHAN AYAT - Dalam hal Hakim peme riksaan pendahuluan ... | undue delay. - Di tahap penuntutan tidak diperperlukan masa penahanan yang panjang karena hanya untuk... |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| 306 | ... umum, untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. (9) Waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) atas permintaan penuntut umum dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dalam | .. luan berpendapat tidak perlu perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, hakim wajib memerintahkan Tersangka untuk dikeluarkan - Dalam hal Hakim pemeriksaan pendahuluan berpendapat perlu perpanjangan penahanan | .. kepentingan penuntutan. Dalam tahap penutntan umunya berkas sudah lengkap dan siap utnuk disidangkan. Sehingga tidak ada kepentingan utnuk pemerijksaan tambahan. - Hal ini akan mendorong jaksa penuntut umum untuk meningkatkan profesionalitasnya agar |
| 37 | 307 (10)Apabila jangka waktu perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) terlampaui, penyidik dan/atau penuntut umum harus mengeluarkan tersangka dari tahanan | a. tetap ditahan b. dialihkan penahanan c. dikabulkan penangguhan penahanan | pada tahapan persidang an oleh hakim di pengadilan negeri. TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 30 | demi hukum. 308 (11)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menghadapkan tersangka kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat | DRARUS | DIHAPUS Hukum acara pemeriksaan di HPP diatur dalam KUHAP agar teritegrasi karena HPP dalam RUU KUHAP memiliki wewenang yang sangat besar. |
| (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 309 Pasal 61 (1) Hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (5), berwenang mengeluarkan penetapan penahanan untuk | TEm9 | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| paling lama 30 (tiga puluh) hari. 310 (2) Apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri | | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| ... yang bersangkutan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari. | TETAP TIDAK ADA | TETAP TIDAK ADA |
| 311 | lama 30 (tiga puluh) hari. 311 (3) Perpanjangan jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang 1 (satu) kali lagi oleh ketua | TETAP TIDAK ADA | PERUBAHAN TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| pengadilan negeri untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari. 312 (4) Apabila kepentingan pemeriksa an sudah terpenuhi, terdakwa dapat dikeluarkan dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan sebagaimana dimaksud | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 3 | pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). 313 (5) Apabila jangka waktu perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terlampaui, walaupun perkara belum diputus, hakim | | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| harus mengeluarkan terdakwa dari tahanan demi hukum. 314 Pasal 62 (1) Hakim pengadilan tinggi yang mengadili perkara guna kepen tingan pemeriksaan perkara banding berwenang mengeluarkan penetapan penahanan | 1Ew | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 5 | untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari. 315 (2)Apabila diperlukan guna kepen tingan pemeriksaan yang belum selesai, jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan untuk paling | | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 0 | lama 30 (tiga puluh) hari. 316 (3) Apabila kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, terdakwa dapat dikeluarkan dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan sebagaimana dimaksud | | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 37 | pada ayat (1) dan ayat (2). 317 (4) Apabila jangka waktu perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, walaupun perkara belum | TEAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| ... diputus, hakim harus mengeluarkan terdakwa dari tahanan demi hukum. | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 30 | demi hukum. 318 Pasal 63 (1) Hakim Agung yang mengadili perkara guna kepentingan pemeriksaan perkara kasasi berwenang mengeluarkan | TETAP TIDAK ADA | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| penetapan penahanan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari. 319 (2) Apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung | TE1M | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 30 | untuk paling lama 60 (enam puluh) hari. 320 (3) Apabila kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, terdakwa dapat dikeluarkan dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan sebagaimana dimaksud | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 323 | pada ayat (1) dan ayat (2). 321 (4) Apabila jangka waktu perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, walaupun perkara belum diputus, hakim harus mengeluarkan terdakwa dari tahanan | TEAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 32 | demi hukum. 322 Pasal 64 (1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 berupa penahanan dalam Rumah Tahanan | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 323 | Negara. 323 (2) Masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 30 | 324 Pasal 65 (1) Apabila penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ternyata tidak sah berdasarkan penetapan atau putusan Hakim Pemeriksa Pendahuluan, tersangka berhak mendapat ganti | | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| 325 | 325 (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan ganti kerugian sebagaimana | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 3230 | dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 326 Pasal 66 Lamanya tersangka atau terdakwa dalam tahanan tidak boleh melebihi | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 37 | ancaman pidana maksimum. 327 Pasal 67 (1) Atas permintaan tersangka atau terdakwa, sesuai dengan kewenangannya Hakim Pemeriksa Pendahuluan atau hakim pengadilan negeri dapat menangguhkan penahanan | TED0 | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 3 | dengan jaminan uang dan/atau orang. 328 (2) Hakim Pemeriksa Pendahuluan, atau hakim, sewaktu-waktu atas permintaan penuntut umum, dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat penangguhan penahanan yang | | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| ditentukan. 329 (3) Terhadap penangguhan penahanan oleh hakim pengadilan negeri pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, penuntut umum dapat mengajukan keberatan perlawanan kepada Ketua pengadilan negeri yang | | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 200 | bersangkutan. 330 (4) Dalam hal penuntut umum mengajukan keberatan perlawanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdakwa tetap dalam tahanan sampai dengan diterimanya penetapan Ketua pengadilan negeri. | | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| pengadilan negeri. 331 (5) Apabila Ketua pengadilan negeri menerima perla wanan penuntut umum, maka dalam waktu 1 (satu) hari terhitung sesudah penetapan Ketua pengadilan negeri, hakim pengadilan negeri wajib mengeluarkan surat perintah penahanan kembali. | | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| 332 | 332 (6) Masa antara penangguhan penahanan dan penahanan kembali tidak dihitung sebagai masa | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 3 | penahanan. 333 (7) Apabila pada masa penahanan tersangka atau terdakwa karena sakit dirawat di rumah sakit pada tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau persidangan dilakukan pembantaran, maka | 15340 | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 3 | masa penahanannya tidak dihitung. 334 (8) Selama pembataran tersangka atau terdakwa dalam pengawasan Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim. | Selama masa perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) tersangka atau terdakwa dalam pengawasan Penyidik, Penuntut Umum, atau | Perubahan frasa ‘pembantaran’ menjadi ‘perawatan’ |
| 35 | 335 (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata cara, dan pengawasan penangguhan penahanan dan pembantaran tersangka atau terdakwa diatur dengan Peraturan Pemerintah. | Hakim. | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 3 3 | Peraturan Pemerintah. 336 Bagian Ketiga Penggeledahan 337 Pasal 68 | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN Perlu dikaji apakah |
| Penggeledahan 337 Pasal 68 (1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah, bangunan tertutup, kapal, badan, dan/ atau pakaian. | Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah, bangunan tertutup, kapal, badan, dan/atau pakaian dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan Penjelasan: termasuk di dalam kapal ada pesawat atau kereta api atau angkutan transportasi milik pribadi.. | Perlu dikaji apakah yang dimaksud oleh tim perumus tentang kapal disini adalah benda tidak bergerak sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdata dan KUHD. Jika yang dimaksudkan demikian maka Pesawat dan Kereta Api juga perlu dipertimbangkan untuk dimasukkan didalamnya, namun kemudian agak sulit untuk merumuskan pengkategorisasiannya. Karena tidak dapat digeneralisir menjadi alat transportasi, yang pengertian umunya adalah benda bergerak, seperti mobil, |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| 338 | 338 (2) Penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan antara pukul 06.00 | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| dilakukan antara pukul 06.00 sampai dengan pukul 22.00, kecuali dalam keadaan mendesak. | (3) Penggeledahan yang di lakukan dalam keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaporkan kepada Hakim Peme | Penjelasan pasal 68 ayat (2) tentang frasa “keadaan mendesak” masih bias dan rentan terhadap abuse of power. Untuk itu, perlu menambahkan ayat 3 |
| 一 | riksa Pendahuluan me lalui penuntut umum dalam waktu paling lama1(satu) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggeledahan. (4) Hakim Pemeriksa Pendahuluan wajib memeriksa laporan penggeledahan seba gaimana dimaksud dalam ayat (3) dan | untuk menguji “keadaan mendesak” sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini. Semua jenis penggeledahan, termasuk penggeledahan badan dan atau pakaian harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari HPP. |
| 339 Pasal 69 (1) Dalam hal penggeledahan | Pemeriksa Pendahuluan menyatakan penggeledahan tidak sah, maka alat bukti atau barang bukti yang diperoleh dari penggeledahan tidak dapat digunakan untuk pemeriksaan perkara. (1) Dalam hal melakukan penggeledahan penyidik terlebih dahulu | Penegasan bahwa penyidik harus mendapat izin |
| rumah, bangunan tertutup, atau kapal, penyidik harus mendapat izin Hakim Pemeriksa Pendahuluan berdasarkan permohonan melalui penuntut umum. 340 (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai uraian mengenai lokasi | harus mendapat izin hakim pemeriksa pendahuluan . | terlebih dahulu untuk melakukan penggeledahan, dan bukan sebaliknya. TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 340 (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai uraian mengenai lokasi yang akan digeledah dan dasar atau fakta yang dipercaya bah wa dalam lokasi tersebut ter dapat benda atau alat bukti yang terkait dengan tindak pidana yang bersangkutan dan | | PERUBAHAN |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| ... melakukan penyitaan jika terbukti terdapat benda atau alat | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 341 | bukti yang dapat disita. 341 (3) Dalam keadaan mendesak, penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa surat izin dari | TETAP | PERUBAHAN TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| Hakim Pemeriksa Pendahuluan. 342 (4) Dalam melakukan penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik hanya dapat memeriksa dan/atau | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| dan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan. 343 (5) Penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilaporkan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan melalui penuntut umum dalam waktu paling lama 1 (satu) | Penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilaporkan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan oleh penyidik dalam waktu paling lama 1 (satu) hari terhitung | - Perubahan frasa ‘melalui penuntut umum’ menjadi ‘oleh penyidik’ - Penggeledahan dilakukan dibawah pengawasan HPP, bukan lagi penuntut umum. |
| dilakukan penggeledahan, untuk mendapatkan persetujuan Hakim Pemeriksa Pendahuluan. | sejak tanggal dilakukan penggeledahan, untuk mendapatkan persetujuan Hakim Pemeriksa Pendahuluan. PENAMBAHAN AYAT (6) Dalam hal Hakim Pemeriksa Pendahuluan menyatakan penggeledahan sebagaimana dimaksud | Hal ini dan seterusnya berkaitan dengan hubungan antara HPP dengan JPU secara struktural institusional. |
| 344 Pasal 70 (1) Penyidik wajib menunjukkan surat tugas dan surat izin penggeledahan dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam | atau barang bukti yang diperoleh dari penggeledahan tidak dapat digunakan untuk pemeriksaan perkara. (1) Penyidik wajib menunjukkan surat tugas dan surat izin penggeledahan dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam melakukan penggeledahan | Menghapus frasa “rumah” untuk mencakup semua jenis penggeledahan. |
| (1) Penyidik wajib menunjukkan surat tugas dan surat izin penggeledahan dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam melakukan penggeledahan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69. | surat izin penggeledahan dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam melakukan penggeledahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69. | untuk mencakup semua jenis penggeledahan. |
| NACK |
| 45 | 345 (2) Jika penyidik melakukan penggeledahan dengan memasuki | DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN (2) Penggeledahan yang dilakukan terhadap | - Penambahan frasa “terhadap rumah, bangunan |
| pada ayat (1), penggeledahan harus disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. | tertutup, atau kapal disaksikan oleh minimal 2 (dua) orang saksi | - Rumah, bangunan tertutup, atau alat transportasi mempunyai sifat/ kategori yang sama. - Penambahan kata “minimal” bertujuan untuk mengantisipasi banyaknya jumlah penyidik yang melakukan penggeledahan dalam satu rumah atau bangunan dan khawatir tidak terawasi oleh pihak |
| berada di tempat, jika memasuki rumah, penyidik harus disaksikan oleh kepala desa atau nama lainnya atau ketua lingkungan dan 2 (dua) orang saksi. | tidak berada di tempat, jika memasuki rumah, bangunan tertutup, atau kapal penyidik harus disak sikan oleh kepala desa atau nama lainnya atau ketua lingkungan dan disertai oleh minimal 2 (dua) | tertutup atau “kapal” - Rumah, bangunan tertutup, atau alat transportasi mempunyai sifat/ kategori yang sama. |
| Acara penggeledahan rumah yang ditandatangani oleh penyidik, saksi, dan pemilik atau penghuni rumah atau kepala desa atau nama lainnya atau ketua lingkungan. | buat Berita Acara penggeledahan rumah, bangunan ter tutup, atau kapal yg ditandatangani oleh penyidik, para saksi, dan pemilik atau peng huni rumah, bangunan tertutup, atau kapal tersebut atau | tertutup atau “kapal” - Rumah, bangunan tertutup, atau alat transportasi mempunyai sifat/ kategori yang sama - Perubahan ‘saksi’ menjadi ‘para saksi |
| berada di tempat, Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh penyidik, saksi, dan kepala desa | penghuni rumah, bangunan tertutup, atau kapal menolak atau tidak berada di tempat, Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatan | tertutup atau “kapal” - Rumah, bangunan tertutup, atau alat transportasi mempunyai sifat/ kategori yang sama |
| NO |
| lin | lingkungan. gani oleh penyidik, para | saksi, dan kepala desa atau | - Perubahan ‘saksi’ menjadi ‘para saksi |
| 349 | 349 (6) Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal penggeledahan rumah, penyidik | lingkungan. Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal penggeledahan rumah, bangunan tertutup, atau kapal, penyidik | - Penambahan frasa “terhadap rumah, bangunan tertutup atau “kapal” - Rumah, bangunan tertutup, atau alat transportasi mempunyai sifat/ |
| 350 Pasal 71 Kecuali dalam hal tertangkap tangan, penyidik tidak boleh melakukan | Hakim Pemeriksa Pendahuluan | kontrol terhadap segala upaya paksa. TETAP TIDAK ADA |
| 351 | 351 a. ruang yang di dalamnya sedang berlangsung sidang Majelis Permu syawaratan Rakyat, Dewan Per wakilan Rakyat, Dewan Perwaki lan Daerah, atau Dewan Pewakil | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 352 | an Rakyat Daerah; 352 b. ruang yang di dalamnya sedang berlangsung ibadah dan/atau upacara keagamaan; dan | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| | PENJELASAN yang dimaksud ibadah dan/ atau upacara keagamaan adalah termasuk: upacara perkawinan, kelahiran, kematian, dan upacara adat/ ritual kepercayaan lainnya yang hidup di | Menambahkan penjelasan |
| 353 | 353 c. ruang yang di dalamnya sedang berlangsung sidang pengadilan. | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 354 Pasal 72 (1) Apabila penyidik harus melakukan penggeledahan rumah di luar daerah hukumnya, maka penggeledahan | (1) Apabila penyidik ha rus melakukan penggeledahan rumah, bangunan tertutup, atau kapal di luar daerah | - Penambahan frasa “terhadap rumah, bangunan tertutup atau kapal” |
| NO |
| ... Hakim Pemeriksa Pendahuluan dan didampingi oleh penyidik | DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN ... penggeledahan tersebut harus diketahui | - Rumah, bangunan tertutup, atau alat transportasi mempunyai sifat/ |
| | wilayah daerah penggeledahan dan didampingi oleh penyidik dari daerah hukum tempat (2) Penggeledahan rumah, | |
| (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70. | (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70. | |
| tiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman, dan keamanan umum berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawa serta oleh tersangka. 357 (2) Apabila tersangka sebagaimana | | |
| dimaksud pada ayat (1) dibawa kepada penyidik, penyidik berwenang menggeledah pakaian dan/atau menggeledah badan tersangka. | | |
| 358 Bagian Keempat Penyitaan 359 Pasal 74 | TETAP | PERUBAHAN TETAP TIDAK ADA |
| Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penyitaan. 360 Pasal 75 | (1) Penyitaan harus men | PERUBAHAN |
| (1) Penyitaan harus mendapat izin Hakim Pemeriksa Pendahuluan berdasarkan permohonan melalui penuntut umum. 361 (2) Penyidik wajib menunjukkan | meriksa Pendahuluan berdasarkan permohonan penyidik | Penambahan frasa “surat |
| surat perintah penyitaan dan surat izin penyitaan dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan. | (2) Penyidik wajib menunjukkan surat perintah penyitaan, surat tugas penyitaan dan surat izin penyitaan dari Hakim Pemeriksa | tugas penyitaan” |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| 362 | 362 (3) Dalam keadaan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), penyidik dapat | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 353 | melakukan penyitaan tanpa surat izin dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan. 363 (4) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilaporkan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan melalui penuntut umum dalam jangka waktu paling lama 1(satu) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penyitaan, untuk mendapat | Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilaporkan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan oleh penyidik dalam jangka waktu paling lama 1(satu) hari terhitung sejak tanggal | Kalimat “melalui penuntut umum” diganti menjadi “oleh penyidik” |
| 36 | 364 (5) Dalam hal Hakim Pemeriksa Pendahuluan menolak memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), barang yang disita harus segera dikembalikan kepada pemilik atau pihak yang menguasai semula. | Hakim Pemeriksa Pendahuluan. Dalam hal Hakim Pemeriksa Pendahuluan menolak memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), barang yang disita harus segera dikembalikan kepada pemilik atau pihak yang menguasai semula dan tidak dapat | Penambahan frasa “tidak dapat digunakan untuk pemeriksaan perkara” Frasa tersebut mempertegas bahwa barang bukti atau alat bukti yang didapat secara tidak sah, tidak boleh digunakan untuk pemeriksaan perkara |
| 365 | 365 (6) Penyitaan harus disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. | digunakan untuk pemeriksaan perkara. Penyitaan harus disaksikan oleh minimal 2 (dua) orang saksi. | yang bersangkutan Penambahan frasa “oleh minimal” |
| 6 | 366 (7) Dalam hal pemilik atau pihak yang menguasai benda yang disita tidak berada di tempat, penyitaan harus disaksikan oleh kepala desa/lurah atau nama lainnya atau ketua rukun tetangga dengan 2 (dua) orang saksi. | Dalam hal pemilik atau pihak yang menguasai benda yang disita tidak berada di tempat, penyitaan harus disaksikan oleh kepala desa/lurah atau nama lainnya atau ketua rukun tetangga dan dengan minimal 2 (dua) orang saksi. | Penambahan frasa “dan” dan “minimal” |
| 367 (8) Penyidik harus membuat Berita Acara Penyitaan yang ditandatangani oleh penyidik, saksi, pemilik atau pihak yang menguasai benda yang disita. | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 368 | 368 (9) Dalam hal pemilik atau pihak yang menguasai benda yang disita tidak berada di tempat, | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| 50 | .... Berita Acara sebagaimana dimak sud pada ayat (8) ditandatangani oleh penyidik, saksi, dan kepala desa atau dengan nama | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 五 | sud pada ayat (8) ditandatangani oleh penyidik, saksi, dan kepala desa atau dengan nama lainnya atau ketua lingkungan. 369 (10)Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari tehitung sejak penyitaan, penyidik memberikan turunan (salinan) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda dan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan. | Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari tehitung sejak penyitaan, penyidik memberikan turunan (salinan) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda, saksi yang menandatangani Berita Acara Penyitaan, kepala desa atau dengan nama lainnya atau ketua lingkugan yang | - Penambahan frasa “saksi yang menandatangani Berita Acara Penyitaan, kepala desa atau dengan nama lainnya atau ketua lingkugan yang menandatangani Berita Acara Penyitaan” - Penyerahan salinan Berita Acara Penyitaan kepada para pihak yang menandatangani Berita Acara Penyitaan adalah perlu sebagai bentuk |
| 370 | 370 Pasal 76 (1) Benda yang dapat disita adalah : TETAP | kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan. | transparansi dan akuntabilitas penyidik. TIDAK ADA |
| 371 a | 371 a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari | TETAP | PERUBAHAN TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 372 | tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana; 372 b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 373 | tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; 373 c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan | DIHAPUS | DIHAPUS TERLAMPAU LUAS |
| 374 | tindak pidana; 374 d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 375 | pidana; 375 e. benda yang tercipta dari suatu tindak pidana; dan/atau | e. benda yang merupakan hasil dari suatu tindak pidana; dan/atau | - Perubahan frasa “tercipta” menjadi “merupakan hasil dari” |
| 376 | 376 f. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 377 | pidana yang dilakukan. 377 (2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| .... untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 378 Pasal 77 (1) Penyidik berwenang menyita paket, surat, atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan melalui kantor pos, perusahaan telekomunikasi, atau perusahaan | (1) Penyidik berwenang menyita paket, surat, atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan melalui kantor pos, perusaha-an jasa pengiriman atau | - Perubahan frasa “perusahaan telekomunikasi” menjadi “perusahaan jasa pengiriman dan pengangkutan ” - bertujuan agar singkron dengan redaksi dalam |
| 379 (2) Penyidik harus memberi tanda terima penyitaan paket, surat, atau benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada tersangka atau pejabat kantor pos, perusahaan telekomunikasi, atau perusahaan pengangkutan | atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau yang berasal darinya. (2) Penyidik harus memberi tanda terima penyitaan paket, surat, atau benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada tersangka atau pejabat kantor pos, perusahaan | - Perubahan frasa “perusahaan telekomunikasi” menjadi “perusahaan jasa pengiriman dan pengangkutan ” - bertujuan agar singkron dengan redaksi dalam BAB PEMERIKSAAN |
| 60 | 380 Pasal 78 (1) Penyidik berwenang memerintahkan orang yang menguasai benda yang dapat disita untuk menyerahkan benda tersebut | jasa pengiriman atau pengangkutan yang bersangkutan. | SURAT TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 381 | kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan. 381 (2) Penyidik harus membuat Berita Acara Penyerahan benda sitaan yang ditandatangani oleh penyidik, saksi, atau pihak yang | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| menguasai benda yang disita. 382 (3) Penyidik harus memberi tanda terima dan tembusan Berita Acara penyerahan benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada orang yang menyerahkan benda tersebut. | | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| NO | DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN | USULAN KOMITE | KETERANGAI |
| 383 (4) Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada penyidik, jika surat atau tulisan tersebut | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| L | 384 Pasal 79 Penyitaan surat atau tulisan lain dari pejabat atau seseorang yang mempunyai kewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan pejabat atau seseorang tersebut atau atas izin khusus Hakim Pemeriksa Pendahuluan setempat, kecuali | Penyitaan surat atau tulisan lain dari pejabat atau seseorang yang mempunyai kewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang bukan informasi yang dikecualikan dalam UU KIP, hanya dapat dilakukan atas persetujuan | - Perubahan frasa “sepanjang tidak menyangkut rahasia negara” di ganti dengan “sepanjang bukan informasi yang dikecualikan dalam UU KIP” - Sinkronisasi dengan UU KIP |
| 35 | 385 Pasal 80 (1) Pejabat yang berwenang melakukan penyitaan wajib bertanggung jawab atas benda sitaan. | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 386 (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan atau menyerahkan benda sitaan kepada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang daerah hukumnya meliputi tempat benda sitaan tersebut | | PERUBAHAN |
| 387 (3) Dalam hal benda sitaan disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara wajib bertanggung jawab atas benda sitaan tersebut. | | PERUBAHAN |
| 388 (4) Dalam hal pada suatu daerah belum terdapat Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, benda sitaan disimpan di kantor pejabat yang melakukan | | PERUBAHAN |
| 389 | 389 (5) Benda sitaan dilarang untuk dipergunakan oleh siapa pun dan | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| ... untuk tujuan apapun, kecuali untuk kepentingan pemeriksaan | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| untuk kepentingan pemeriksaan perkara. 390 Pasal 81 (1) Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan | | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 3 | atau terdakwa atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut : 391 a. apabila perkara masih berada di tangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat diamankan, dimusnahkan, atau dijual lelang oleh penyidik atau penuntut umum atas izin Hakim Pemeriksa Pendahuluan, dengan | | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 30 | disaksikan oleh tersangka atau kuasanya; 392 b. apabila perkara sudah berada di tangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan, dimusnahkan, atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh | | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 39 | terdakwa atau kuasanya. 393 (2) Hasil pelelangan benda sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa uang menjadi barang bukti. | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 394 (3) Untuk kepentingan pembuktian, benda sitaan terlebih dahulu didokumentasikan dan sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil dari benda sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas izin Hakim Pemeriksa Pendahuluan. | | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
|
| 395 | DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN 395 (4) Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 36 | ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan. 396 Pasal 82 (1) Benda yang disita dikembalikan | | |
| 397 | kepada orang yang berhak apabila : 397 a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN TETAP TIDAK ADA |
| 398 | penuntutan tidak memerlukan lagi; 398 b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau | TETAP | PERUBAHAN TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 39 | ternyata tidak merupakan tindak pidana; 399 c. perkara tersebut dikesampingkan demi kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi | TETAP | PERUBAHAN TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 40 | perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda tersebut tercipta dari tindak pidana atau benda berbahaya yang tidak dapat dikuasai oleh umum. 400 (2) Apabila perkara sudah diputus maka benda yang disita dikembalikan kepada orang yang | | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| maka benda yang disita dikembalikan kepada orang yang berhak, kecuali jika menurut putusan hakim benda tersebut dirampas untuk negara atau dimusnahkan atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain. | | |
| 402 | 401 Bagian Kelima Penyadapan 402 Pasal 83 | (1)TET | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN - Pada dasarnya penyadapan merupakan |
| 4202 | 402 Pasal 83 (1) Penyadapan pembicaraan melalui telepon atau alat telekomunikasi yang lain dilarang, kecuali dilakukan terhadap pembicaraan yang terkait dengan tindak pidana serius atau diduga keras akan terjadi tindak pidana serius tersebut, yang tidak dapat diungkap jika tidak | (1) Penyadapan pembicaraan melalui telepon atau alat telekomunikasi yang lain dilarang, kecuali dilakukan terhadap pembicaraan yang terkait dengan tindak pidana tertentu atau diduga keras akan | - Pada dasarnya penyadapan merupakan jalan terakhir dari suatu penyidikan. Tujuan Sehingga penyadapan tidak dapat dilakukan apabila penyidik sudah memiliki cukup alat bukti untuk dilimpahkan ke persidangan. |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| .... dilakukan penyadapan. ... terjadi tindak pidana | tertentu tersebut, dengan prinsip ; a. Dilakukan hanya untuk tindak pidana yang tidak dapat diungkap jika tidak dilakukan penyadapan. b. Proses penyadapan terhadap suatu pembicaraan dengan keterlibatan pihak lain bukan objek penyadapan, serta penyadapan terhadap | - Prinsip huruf (a) merupakan prinsip utama dari penyadapan, dikarenakan potensi pelanggaran HAM yang begitu besar, sehingga penyadapan harus merupakan jalan terakhir dari suatu pengungkapan kasus. - Prinsip huruf (b) dan (c) merupakan pengejahwantahan dari asas prosedur minimal yang |
| 403 (2) Tindak pidana serius sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tindak pidana: | minimal. | pembicaraan penyadapan, bahwa penjaminan ini bertitik tolak pada perlindungan HAM. Penentuan tindak pidana apa saja yang dapat dilakukan penyadapan menjadi sangat penting untuk te tap menjamin fair trial. Se suai dengan prinsip dari upaya paksa penyadapan demi penegakan hukum, maka kejahatan-kejahatan yg dapat dilakukan penyadapan haruslah kejahatankejahatan yang memiliki tingkat kesulitan dalam pembuktian yang tinggi, salah satu ciri kejahatan sulit dalam pembuktian |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| | | yang tidak memberikan penggolongan-penggolongan terhadap tindak pidananya dengan detail menyebabkan penggunaan istilah-istilah seperti kejahatan serius atau kejahatan luar biasa menjadi bias, sehinggi perlu lebih diteliti |
| 405 406 | a. terhadap keamanan negara; b. perampasan kemerdekaan/Penculikan; c. pencurian dengan kekerasan; | a. Kejahatan Makar b. Kejahatan Penculikan c. Pencurian dengan Kekerasan/Perampokan | - Setidaknya ada beberapa tindak pidana maupun penggolongannya yang sudah dikenal luas dalam dunia Internasional terkait pengaturan mengenai penyadapan |
| d. pemerasan e. pengancaman; f. perdagangan orang; | DIHAPUS DIHAPUS d. Kejahatan Perdagangan Orang | terkait pengaturan mengenai penyadapan - Yang menjadi catatan penting adalah semua kejahatan sebagai mana |
| g. penyelundupan; h. korupsi; | Orang e. Kejahatan Korupsi f. Kejahatan Pencucian | penting adalah semua kejahatan sebagai mana telah disebutkan dapat dilakukan penyadapan apabila prinsip-prinsip |
| i. pencucian Uang; | f. Kejahatan Pencucian Uang g. Kejahatan Pemalsuan | telah disebutkan dapat dilakukan penyadapan apabila prinsip-prinsip utama sebagaimana diatur dalam pasal 83 ayat |
| j. pemalsuan uang; | Uang g. Kejahatan Pemalsuan Uang | dilakukan penyadapan apabila prinsip-prinsip utama sebagaimana diatur dalam pasal 83 ayat |
| j. pemalsuan uang; | Uang g. Kejahatan Pemalsuan Uang | dilakukan penyadapan apabila prinsip-prinsip utama sebagaimana diatur dalam pasal 83 ayat |
| j. pemalsuan uang; | Uang g. Kejahatan Pemalsuan Uang h. Kejahatan Keimigrasian | apabila prinsip-prinsip utama sebagaimana diatur dalam pasal 83 ayat |
| j. pemalsuan uang; | g. Kejahatan Pemalsuan Uang h. Kejahatan Keimigrasian | apabila prinsip-prinsip utama sebagaimana diatur dalam pasal 83 ayat |
| k. keimigrasian; | Uang h. Kejahatan Keimigrasian i. Kejahatan Mengenai | utama sebagaimana diatur dalam pasal 83 ayat (1) RKUHAP telah terpenuhi, sehingga Hakim |
| k. keimigrasian; l. mengenai bahan peledak dan | h. Kejahatan Keimigrasian i. Kejahatan Mengenai Bahan Peledak, Senjata, | (1) RKUHAP telah terpenuhi, sehingga Hakim Pemeriksa Pendahuluan |
| senjata api; | Bahan Peledak, Senjata, Senjata Pemusnah Massal dan Senjata Biologis | Pemeriksa Pendahuluan harus benar-benar yakin dibutuhkan penyadapan. |
| m. terorisme; | Senjata Pemusnah Massal dan Senjata Biologis j. Kejahatan Terorisme dan Pendanaan Terorisme | harus benar-benar yakin dibutuhkan penyadapan. |
| m. terorisme; | j. Kejahatan Terorisme dan Pendanaan Terorisme k. Kejahatan HAM Berat | |
| n. pelanggaran berat HAM; o. psikotropika dan narkotika; dan | k. Kejahatan HAM Berat l. Kejahatan Narkotika dan Psikotropika | |
| o. psikotropika dan narkotika; dan | Psikotropika m. Kejahatan Pemerkosaan | |
| p. pemerkosaan. | m. Kejahatan Pemerkosaan n. Kejahatan yang dapat | |
| q | p. pemerkosaan. | Pemerkosaan n. Kejahatan yang dapat | |
| q. P | p. pemerkosaan. | Pemerkosaan n. Kejahatan yang dapat | |
| q. per | p. pemerkosaan. | m. Kejahatan Pemerkosaan n. Kejahatan yang dapat | |
| q. pem | p. pemerkosaan. | m. Kejahatan Pemerkosaan n. Kejahatan yang dapat | |
| . pm | p. pemerkosaan. | Psikotropika m. Kejahatan Pemerkosaan | |
| p. peme | p. pemerkosaan. | Psikotropika m. Kejahatan Pemerkosaan | |
| . peme | p. pemerkosaan. | Psikotropika m. Kejahatan Pemerkosaan | |
| p. pemerkosaan. | p. pemerkosaan. | Psikotropika m. Kejahatan Pemerkosaan | |
| pem | p. pemerkosaan. | m. Kejahatan Pemerkosaan n. Kejahatan yang dapat | |
| q. pembunuhan; | p. pemerkosaan. | m. Kejahatan Pemerkosaan n. Kejahatan yang dapat | |
| q. pembunuhan; | p. pemerkosaan. | m. Kejahatan Pemerkosaan n. Kejahatan yang dapat | |
| q. pembunuhan; | p. pemerkosaan. | m. Kejahatan Pemerkosaan n. Kejahatan yang dapat | |
| q. pembunuhan; | p. pemerkosaan. | Pemerkosaan n. Kejahatan yang dapat | |
| q. pembunuhan; | | Pemerkosaan n. Kejahatan yang dapat | |
| q. pembunuhan; | | Pemerkosaan n. Kejahatan yang dapat | |
| q. pembunuhan; | Romburubant | Pemerkosaan n. Kejahatan yang dapat | |
| q. pembunuhan; | Dombunubani | Pemerkosaan n. Kejahatan yang dapat | |
| q. pembunuhan; | pembunubani | Pemerkosaan n. Kejahatan yang dapat menyebabkan hilangnya | |
| q. pembunuhan; | pembunuban: | Pemerkosaan n. Kejahatan yang dapat menyebabkan hilangnya | |
| q. pembunuhan; | q. pembunuhan; | Pemerkosaan n. Kejahatan yang dapat menyebabkan hilangnya | |
| q. pembunuhan; | q. pembunuhan; | Pemerkosaan n. Kejahatan yang dapat menyebabkan hilangnya | |
| q. pembunuhan; | q. pembunuhan; | n. Kejahatan yang dapat menyebabkan hilangnya | |
| q. pembunuhan; | q. pembunuhan; | n. Kejahatan yang dapat menyebabkan hilangnya | |
| q. pembunuhan; | q. pembunuhan; | n. Kejahatan yang dapat menyebabkan hilangnya | |
| q. pembunuhan; | q. pembunuhan; | n. Kejahatan yang dapat menyebabkan hilangnya | |
| q. pembunuhan; | q. pembunuhan; | n. Kejahatan yang dapat menyebabkan hilangnya | |
| q. pembunuhan; | q. pembunuhan; | n. Kejahatan yang dapat menyebabkan hilangnya | |
| q. pembunuhan; | q. pembunuhan; | n. Kejahatan yang dapat menyebabkan hilangnya | |
| q: pemeananat, | q. pembunuhan; | n. Kejahatan yang dapat menyebabkan hilangnya | |
| q. pembunuhan; | n. Kejahatan yang dapat menyebabkan hilangnya | |
| q. pembunuhan; | menyebabkan hilangnya | |
| q. pembunuhan; | menyebabkan hilangnya | |
| embununan, | menyebabkan hilangnya | |
| embununan, | menyebabkan hilangnya Nyawa | |
| | menyebabkan hilangnya Nyawa | |
| | menyebabkan hilangnya Nyawa | |
| | menyebabkan hilangnya Nyawa | |
| | menyebabkan hilangnya Nyawa | |
| | menyebabkan hilangnya Nyawa | |
| | menyebabkan hilangnya Nyawa | |
| | menyebabkan hilangnya Nyawa | |
| | menyebabkan hilangnya Nyawa | |
| | menyebabkan hilangnya Nyawa | |
| | Nyawa | |
| | Nyawa | |
| | Nyawa | |
| | Nyawa | |
| | Nyawa | |
| | Nyawa | |
| | Nyawa | |
| | Nyawa | |
| | Nyawa | |
| | Nyawa | |
| | Nyawa | |
| | Nyawa | |
| | Nyawa | |
| | Nyawa | |
| | Nyawa | |
| | Nyawa | |
| | Nyawa | |
| | Nyawa | |
| | Nyawa | |
| | Nyawa | |
| | Nyawa o. Kejahatan Lingkungan | |
| r. penambangan tanpa izin; | | Nyawa | |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| s. penangkapan ikan tanpa izin di perairan; dan t. pembalakan liar. | ... dengan pidana di atas 7 sampai 9 Tahun DIHAPUS DIHAPUS | |
| ... dengan pidana di atas 7 sampai 9 Tahun DIHAPUS DIHAPUS TAMBAHAN p. Kejahatan Transnasional dan Terorganisir q. Kejahatan yang dapat Merusak Integritas Persidangan r. Kejahatan Penyiksaan t. Kejahatan yang Mengganggu Kesehatan Publik u. Kejahatan Perbankan dan Ekonomi v. Kejahatan Eksploitasi | |
| r. Kejahatan Penyiksaan t. Kejahatan yang Mengganggu Kesehatan Publik u. Kejahatan Perbankan dan Ekonomi v. Kejahatan Eksploitasi Seksual, Prostitusi dan Pornografi terhadap Anak w. Kejahatan Sabotase terhadap Energi Nuklir x. Kejahatan-kejahatan yang diatur dgn Undang-Undang yang dapat dilakukan Penyadapan Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh penyidik atas perintah tertulis pejabat tertinggi penyidik dalam | - Secara spesifi k harus di atur subjek yang mela kukan penyadapan agar izin penyadapan, tindak pidana dan subjek melakukan penyadapan dapat dirasionalisasi. - Pemberi perintah harus |
| 424 (3) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh penyidik atas perintah tertulis atasan penyidik setempat setelah mendapat surat izin dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan. | Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh penyidik atas perintah tertulis pejabat tertinggi penyidik dalam daerah kewenangan penyidik setempat setelah mendapat surat izin dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan. | - Secara spesifi k harus di atur subjek yang mela kukan penyadapan agar izin penyadapan, tindak pidana dan subjek melakukan penyadapan dapat dirasionalisasi. - Pemberi perintah harus merupakan kewenangan dari pejabat tertinggi dr penyidik dalama daerah kewenangan penyidik setempat, untuk memperjelas tanggung jawab atasan terkait upaya paksa. - Penyidik dalam pasal 83 ayat (1) yang memiliki ke | - Secara spesifi k harus di atur subjek yang mela kukan penyadapan agar izin penyadapan, tindak pidana dan subjek melakukan penyadapan dapat dirasionalisasi. - Pemberi perintah harus merupakan kewenangan dari pejabat tertinggi dr penyidik dalama daerah kewenangan penyidik setempat, untuk memperjelas tanggung jawab atasan terkait upaya paksa. - Penyidik dalam pasal 83 ayat (1) yang memiliki ke wenangan untuk melaku kan penyidikan adalah Kepolisian, Kejaksaan, KPK,BNN, BNPT, BIN, |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| 424 | 424 ...dan penegak hukum lain | | yang ditetapkan oleh |
| 145 | 425 (4) Penuntut umum menghadap kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan bersama dengan penyidik dan menyampaikan permohonan tertulis untuk melakukan penyadapan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan, dengan melampirkan pernyataan tertulis dari penyidik tentang | Penyidik menyampaikan permohonan tertulis untuk melakukan penyadapan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan, dengan melampirkan berkas permohonan. | yang ditetapkan oleh Undang-Undang |
| tersebut. | PENAMBAHAN AYAT (5) Berkas permohonan penyadapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (4) harus memuat : a. surat perintah kepada penyidik yang bersangkutan; b. identitas sasaran; c. pasal tindak pidana yang disangkakan; d. fakta dan perkembangan kasus; e. bukti permulaan atau informasi yang telah dimiliki; f. jangka waktu penyadapan; g. substansi informasi yang dicari; h. pemberitahuan bahwa prosedur penyidikan lainnya telah dilaksanakan dan gagal atau diyakini metode lain tidak akan berhasil apabila digunakan dan terlalu berbahaya; Dan semua keterangan dari huruf d, e, f, g, dan h untuk meyakinkan hakim bahwa harus dilakukan penyadapan; | - Penambahan satu ayat pada pasal 83, yang merinci isi berkas permohonan penyadapan. - Pengaturan secara de tail terkait dengan penyadapan sangat per-lu dilakukan karena erat keaitannya dengan mekanisme complain dan pengawasan terhadap proses atau hasil penyadapan |
| NO | DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN | USULAN KOMITE | KETERANGAN |
| 46 | 426 (5) Hakim Pemeriksa Pendahuluan mengeluarkan penetapan izin untuk melakukan penyadapan setelah memeriksa permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4). | TETAP PENAMBAHAN AYAT (6) Hakim pemeriksa pendahuluan mengeluarkan penetapan izin untuk melakukan | TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 427 (6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. | TETAP (7) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat | TIDAK ADA PERUBAHAN Berkas permohonan perpanjangan penyadapan |
| 428 (7) Dalam hal Hakim Pemeriksa Pendahuluan memberikan atau menolak memberikan izin penyadapan, Hakim Pemeriksa Pendahuluan harus mencantumkan alasan pemberian atau penolakan izin tersebut. | TETAP. menjadi ayat (8) PENAMBAHAN AYAT Pemberian atau penolakan pemberian izin penyadapan oleh hakim pemeriksa pendahuluan dikeluarkan dalam waktu paling lama 1 x 24(satu kali dua puluh | TIDAK ADA PERUBAHAN Penambahan satu ayat pada pasal 83 yaitu pasal 83 ayat (9) mengenai |
| 429 (8) Pelaksanaan penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus dilaporkan kepada atasan penyidik dan Hakim Pemeriksa Pendahuluan. | Pelaksanaan penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dilaporkan kepada atasan penyidik dan hakim pemeriksa pendahuluan secara berkala, sekurangkurangnya setiap 7 (tujuh) hari sekali selama penyadapan berlangsung. | Pelaporan secara berkala penting dilakukan untuk menunjang prinsip dari penyadapan mengenai pro sedur minimal dlm penyadapan, untuk meminimalkan proses penyadapan terhadap objek yang tidak berkaitan dengan tindak |
| | penyidik yang melakukan penyadapan harus memuat : | pasal 83 menjadi pasal 83 ayat (11) mengenai isi pelaporan berkala oleh penyidik yang melakukan penyadapan. |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| | a. Fakta dan perkembangan kasus; b. Bukti atau informasi tambahan yang telah didapat; c. Lamanya waktu penyadapan yang telah dilakukan pada sasaran orang dan atau pembicaraan; | |
| 430 Pasal 84 (1) Dalam keadaan mendesak, penyidik dapat melakukan penyadapan tanpa surat izin dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan, dengan ketentuan wajib memberitahukan penyadapan tersebut kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan melalui penuntut umum. | telah dilakukan serta penjelasan dari hal-hal yang telah disebutkan daam huruf a, b, dan d; DIHAPUS DENGAN CATATAN | Secara konsep, penyadapan merupakan suatu jalan terakhir dalam suatu pengungkapan kasus, artinya ada priode dimana diketahui suatu peristiwa hukum merupakan peristiwa hukum pidana, yang akibatnya dapat diprediksi namun dalam pengungkapannya sulit untuk dialakukan. Dengan alasan itu pula lah artinya penyadapan diletakkan di akhir suatu penyidikan |
| | | suatu kasus. Pengaturan keadaan men desak hanya akan membuka potensi penyadapan dilakukan diawal penyidikan dengan alasan bahwa upaya penyidikan lain tidak dapat dilakukan, hal ini dianggap akan selalu terjadi secara sosiologis, mengingat banyaknya kasus penyadapan yang dilakukan dalam kerangka keadaan mendesak sebagai mana diatur dalam |
| NO | DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN | KETERANGAN |
| | | konsep yang sama dengan pasal 84 ayat (2) rancangan ini. Untuk menghindari hal tersebut maka ada dua alternative yang dapat ditawarkan yaitu : 1. Penghapusan keadaan mendesak, sehingga apabila penyidik merasa suatu kasus dalam keadaan mendesak perlu untuk disadap, maka sesegera mungkin pada saat suatu kasus diketahui, sudah dapat mengajukan permohonan penyadapan dengan memberikan penjelasan sebagaimana diatur dalam berkas permohonan penyadapan. DENGAN CATATAN 2. Tetap mengatur keadaan |
| 431 (2) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: | | mendesak dengan memperinci beberapa hal, yaitu a) Pengertian serta syarat keadaan mendesak; b) Penjelasan serta indikator dari keadaan mendesak; c) Mekanisme pemberitahuan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan terkait penyadapan yang akan berlangsung, pemberitahuan dilakukan secara lisan maupun tertulis yang kemudian dibarengi dengan permohonan dan pelaporan sebagaimana diatur dalam prosedur penyadapan normal; d) Prosedur lanjutan apabila keadaan mendesak diterima atau ditolak; e) Tenggat waktu penyadapan mendesak yang ... |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| | | ... harus lebih singkat dari pada prosedur penyadapan normal; f) Penjaminan terhadap hasil penyadapan; g) Penjaminan terhadap prosedur minimal yang lebih ketat; Selain itu, pada dasarnya HPP akan berdiri sebagai |
| 432 | 432 a. bahaya maut atau ancaman luka fi sik yang serius yang mendesak; | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 433 | 433 b. permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap keamanan negara; dan/atau | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 434 | 434 c. permufakatan jahat yang merupakan karakteristik tindak pidana terorganisasi. | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 435 (3) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal penyadapan dilakukan untuk mendapatkan | TEFAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 436 (4) Dalam hal Hakim Pemeriksa Pendahuluan tidak memberikan persetujuan penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka penyadapan dihentikan. | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| | Seluruh hasil penyadapan bersifat rahasia dan terbatas | secara prinsip hasil dari penyadapan, dinamakan prosedur paska penyadapan. Prosedur paska penyadapan sangat penting diatur mengingat inti dari penyadapan adalah pembuktiannya dimuka sidang. |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| NO | dengan penetapan hakim, | Penjelasan : Secara teori hasil penyadapan merupakan barang - Yang dimaksud dengan rahasia dan terbatas bukti dari suatu upaya adalah, penggunaan hasil paksa, sebuah metode penyadapan hanya dapat dari penydikan, sehingga dibuka untuk umum pada hasil penyadapan tidak saat proses persidangan dapat berdiri sendiri |
| selain dari pada proses persidangan, maka akses kepada hasil penyadapan bersifat terbatas mengatur penyadapan | - Penggunaan hasil penyadapan oleh penyidik harus dilakukan secara profesional, proporsional, dan relevan sesuai dengan kepentingan penyidikan dan pembuktian. Penjelasan : - Yang dimaksud dengan “profesional” ialah hasil penyadapan hanya digunakan untuk kepentingan penyidikan dan pembuktian - Yang dimaksud dengan “proporsional” ialah penggunaan informasi sesuai dengan lingkup tindak pidana yang dijadikan dasar permintaan untuk melakukan Penyadapan. - Yang dimaksud dengan “relevan” ialah penggunaan informasi sesuai dengan keterkaitan tindak pidana yang digunakan sebagai dasar permintaan untuk melakukan Penyadapan. tersendiri yang | tentang Uji Materil UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE terhadap UUD 1945, maka sudah selayaknya kalau akan diatur secara rinci dalam Rancangan Hukum Acara Pidana (RKUHAP) ini, harus dipersiapkan adanya Undang-Undang tersendiri yang mengatur penyadapan atau secara luas mengatur mengenai intervensi terhadap data, dokumen, komunikasi dan informasi . - Ada beberapa materi kunci yang sama sekali tidak disentuh oleh RKUHAP, diantaranya adalah tata cara penyadapan secara rinci dan komprehensif, mekanisme complain dari pihak lain terhdap proses penyadapan atau hasil penyadapan, pengawasan terhadap penyadapan, tujuan spesifi k dari penyadapan, serta |
| Hasil Penyadapan yang tidak berkaitan dengan kepentingan penyidikan dan pembuktian harus dimusnahkan. | penyadapan’. |
|
| NO | DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN | USULAN KOMITE | KETERANGAN |
| 478 | 437 Bagian Keenam Pemeriksaan Surat 438 Pasal 85 (1) Penyidik berhak membuka, me | ETAP A | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| (1) Penyidik berhak membuka, me meriksa, dan menyita surat yang dikirim melalui kantor pos, perusahaan telekomunikasi, atau perusahaan pengangkutan, jika surat tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa. 439 (2) Untuk kepentingan penyidikan, | | |
| 439 (2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat meminta kepada kepala kantor pos, kepala perusahaan telekomunikasi, atau kepala perusahaan pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyerahkan surat yang dimaksud. dan harus memberikan tanda terima. | | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 440 (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan. | TETAP TIDAK ADA | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 441 Pasal 86 (1) Apabila sesudah dibuka dan diperiksa, ternyata bahwa surat tersebut ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa, surat tersebut dilampirkan pada berkas perkara. | | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 442 (2) Dalam hal surat tersebut tidak ada hubungannya dengan perkara, surat tersebut ditutup kembali dan paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak pemeriksaan selesai, harus diserahkan kembali kepada kantor pos, perusahaan telekomunikasi, atau perusahaan pengangkutan, setelah dibubuhi cap yang berbunyi “telah dibuka oleh penyidik” dengan dibubuhi tanggal, tanda tangan, dan identitas penyidik. | | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| NO | DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN | USULAN KOMITE | KETERANGAN |
| 443 (3) Penyidik dan pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan isi surat yang | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 444 | 444 Pasal 87 (1) Penyidik membuat Berita Acara tentang tindakan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dan Pasal 86. | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 445 (2) Penyidik harus memberikan tembusan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala kantor pos, kepala perusahaan telekomunikasi, atau kepala perusahaan pengangkutan yang bersangkutan, dan kepada Hakim | | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 446 | 446 BAB V HAK TERSANGKA DAN TERDAKWA | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 447 Pasal 88 (1) Tersangka yang ditangkap atau ditahan berhak mendapat pemeriksaan oleh penyidik dalam waktu paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak ditangkap atau ditahan. | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 448 (2) Berkas perkara tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diserahkan kepada penuntut umum dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak penyidikan dimulai. | Berkas perkara tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diserahkan kepada penuntut umum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penyidikan dimulai | - Pergantian waktu dari “60 (enam puluh hari)” menjadi “30 (tiga puluh hari)” - Mengacu prinsip proses peradilan cepat,sederhana dan biaya ringan - Untuk mendorong penyidik bekerja secara professional dan efektif |
| tidak ditahan, berkas perkara tersangka harus diserahkan kepada penuntut umum dalam waktu paling lama ... | ayat (1) tidak ditahan, berkas perkara tersangka harus diserahkan kepada penuntut umum dalam ... | hari)” menjadi “60 (enam puluh hari)” - Mengacu prinsip proses peradilan cepat, seder-.. |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| ... 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak penyidikan dimulai. | waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak penyidikan | ...sederhana dan biaya ringan - Untuk mendorong penyidik bekerja secara |
| 40 | 450 (4) Apabila terjadi suatu hal yang sangat memaksa sehingga dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penyidikan belum dapat diselesaikan, penyidik dapat meminta perpanjangan waktu penyidikan kepada Hakim Pemeriksa | | dalam melakukan penyidikan TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 5 | umum untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penyidikan dimulai dan dapat diperpanjang lagi untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari. 451 (5) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak menerima penyerahan perkara dari penyidik, penuntut umum wajib membuat surat | | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 45 | dakwaan kemudian membacakannya kepada terdakwa. 452 (6) Apabila terjadi suatu hal yang sangat memaksa sehingga dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pembuatan surat dakwaan belum dapat diselesaikan, penuntut umum dapat meminta perpanjangan waktu penuntutan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan untuk waktu paling lama 14 (empat belas) hari. | | DENGAN CATATAN - Harus ada penjelasan dalam ketentuan umum R-KUHAP mengenai apa yang menjadi dasar keadaan memaksa,apakah sesuai dengan ketentuan pasal 84 R-KUHAP - Sepakat dengan catatan bahwa perlu penjelasan mengenai hal hal yang memaksa, dan adanya kontrol dari HPP - Harus dijelaskan ada hal yang sangat memaksa, kesulitan kasus |
| NO |
| 453 | 453 (7) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak surat dakwaan dibacakan, berkas | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| pada ayat (1) harus dilimpahkan ke pengadilan negeri. 454 (8) Dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari terhitung sejak ditahan, terdakwa | Dalam waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari | - Pergantian waktu dari “120 (Seratus Duapuluh) hari” menjadi “90 |
| 455 Pasal 89 | | - Untuk mendorong penyidik dan penuntut umum bekerja secara professional dan efektif dalam melakukan penyidikan |
| pemeriksaan di sidang pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak : 456 a. menunjuk penasihat hukumnya | | |
| 457 | dan memberikan identitas mengenai dirinya; 457 b. diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya | TETAP | PERUBAHAN TETAP TIDAK ADA |
| tentang apa yang disangkakan atau didakwakan kepadanya; dan | | |
| 459 | 459 (2) Pemberitahuan tentang hak tersangka atau terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat | TETAP | 458 c. diberitahu tentang haknya. TETAP TIDAK BERUBAH TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 460 | (1) dituangkan dalam Berita Acara. 460 Pasal 90 (1) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, tersangka | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| DM 46 | 461 (2) Dalam hal tersangka atau terdakwa menggunakan haknya untuk tidak memberikan keterangan, sikap tidak memberikan keterangan tersebut tidak | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 40 | dapat digunakan sebagai alasan untuk memberatkan tersangka atau terdakwa. 462 (3) Dalam hal tersangka atau terdakwa setuju untuk memberikan keterangan, tersangka atau terdakwa diingatkan bahwa keterangannya menjadi alat bukti, walaupun kemudian tersangka | itw | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 40 | atau terdakwa mencabut kembali keterangan tersebut. 463 Pasal 91 (1) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa | | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167. 464 (2) Dalam hal tersangka atau terdakwa buta, bisu, atau tuli diberikan bantuan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168. | Dalam hal tersangka atau terdakwa memiliki kebutuhan khusus diberikan bantuan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168. Penjelasan : Yang dimaksud dengan “Kebutuhan Khusus” adalah kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh kelompok dissabilitas | - Perubahan frasa “terdakwa buta, bisu, atau tuli” dengan “memiliki kebutuhan khusus” - Perluasan kelompok dissabilitas, sesuai dengan perkembangan. |
| 465 Pasal 92 Untuk kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum, selama waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini. | | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| NO |
| 46 | DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN 466 Pasal 93 (1) Pejabat yang berwenang pada setiap tingkat pemeriksaan wajib menunjuk seseorang | Pejabat yang berwenang pada setiap tingkat pemeriksaan wajib | - Penghapusan frasa yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun |
| hukum sendiri. 467 (2) Penasihat hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib | TETAP PENAMBAHAN AYAT Pemeriksaan yang melanggar ketentuan pada ayat | Peradilan Pidana TIDAK BERUBAH |
| 00 | 468 (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika tersangka atau terdakwa menyatakan menolak didampingi penasihat hukum yang dibuktikan dengan berita acara yang dibuat oleh penyidik atau | DIHAPUS | DIHAPUS -- Rumusan ini mengakomodasi pola pelanggaran bantuan hukum yang terjadi selama ini. Tersangka/ Terdakwa akan kehilangan haknya. Rumusan ini merupakan kemunduran |
| 469 | terdakwa. 469 Pasal 94 Tersangka atau terdakwa yang ditahan berhak menghubungi penasihat hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. | TETAP | - Melanggar UU HAM TETAP TIDAK BERUBAH |
| 470 | 470 Pasal 95 (1) Tersangka atau terdakwa yang berkewarganegaraan asing yang ditahan berhak menghubungi perwakilan negaranya selama | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 471 | 471 (2) Hak tersangka atau terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahu kepada yang bersangkutan segera | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| 472 (3) Dalam hal negara dari tersangka atau terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempunyai perwakilan di Indonesia, tersangka atau terdakwa | TETA | TETAP TIDAK BERUBAH |
| berhak menunjuk perwakilan suatu negara untuk dihubungi. 473 Pasal 96 Dalam hal tersangka atau terdakwa tidak mempunyai kewarganegaraan, tersangka atau terdakwa berhak | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 14 | menunjuk perwakilan suatu negara untuk dihubungi. 474 Pasal 97 Tersangka atau terdakwa yang ditahan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter atau rohaniwan untuk kepentingan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani atas dirinya. | Tersangka atau terdakwa yang ditahan berhak mendapatkan kunjungan dokter atau rohaniwan atau psikolog untuk kepentingan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani atas dirinya. | - Perubahan “berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter atau rohaniwan” menjadi “berhak mendapatkan kunjungan dokter atau rohaniwan atau psikolog”. - Kebutuhan tersangka tidak sebatas pada kesehatan secara fi sik |
| 475 Pasal 98 Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan pihak yang mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain dengan tersangka atau terdakwa guna mendapat jaminan penangguhan penahanan atau bantuan hukum. | | dan secara rohani, tetapi juga meliputi aspek psikologis. TETAP TIDAK BERUBAH |
| penangguhan penahanan atau bantuan hukum. 476 Pasal 99 Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarga tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan keluarga yang tidak ada hubungannya dengan perkara. | Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarga tersangka atau terdakwa | - Penghapusan kalimat “untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan keluarga yang tidak ada hubungannya dengan perkara” - Tersangka/terdakwa berhak dijenguk oleh keluarga untuk alasan apapun. Namun penyebutan kepentingan pekerjaan, dapat |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| | | ... berpotensi disalahgunakan. |
| 4771 | 477 Pasal 100 (1) Tersangka atau terdakwa berhak mengirim dan menerima surat dari dan kepada penasihat | TETAP | ... berpotensi disalahgunakan. TETAP TIDAK BERUBAH |
| hukumnya dan sanak keluarga setiap kali diperlukan olehnya. 478 (2) Surat menyurat antara tersangka atau terdakwa dengan penasihat hukumnya atau dengan sanak keluarganya tidak boleh diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim, atau pejabat Rumah Tahanan Negara, | Harus ada indikator “disalahgunakan” | Harus ada kejelasan mengenai alas an disalahgunakan. Harus ada mekanisme kontrol terhadap penggunaan alasan tersebut |
| 479 | alasan diduga bahwa surat menyurat tersebut disalahgunakan. 479 (3) Dalam hal surat untuk tersangka atau terdakwa diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim, atau pejabat Rumah Tahanan Negara, maka pemeriksaan tersebut diberitahukan kepada tersangka atau terdakwa dan surat tersebut dikirim | | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 40 | setelah dibubuhi cap yang berbunyi “telah diperiksa”. 480 Pasal 101 Tersangka atau terdakwa berhak mengusahakan dan mengajukan saksi dan/atau orang yang memiliki keahlian khusus yang jumlah orangnya ditentukan oleh hakim guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa. | Tersangka atau terdakwa berhak mengusahakan dan mengajukan saksi dan/atau orang yang memiliki keahlian khusus yang jumlah orangnya ditentukan oleh hakim guna memberikan keterangan untuk kepentingan pembelaan bagi tersangka atau terdakwa. | - Perubahan frasa “guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa” menjadi “untuk kepentingan pembelaan “ - Frasa ‘yang menguntungkan’ akan memberikan ruang bagi ahli untuk menggunakan keahliannya untuk menguntungkan tersangka/terdakwa, |
| 481 Pasal 102 Tersangka atau terdakwa berhak mengajukan tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi. | Tersangka atau terdakwa berhak mengajukan tuntutan kompensasi dan rehabilitasi. | - Perubahan frasa “ganti kerugian” menjadi “kompensasi” - terkait dengan kompensasi dan mekanisme ... |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| 广 | | | ...kompensasi yang terkait |
| 482 | 482 BAB VI | TETAP | di dalam pasal 128 RKUHAP TETAP TIDAK BERUBAH |
| 482 BAB VI BANTUAN HUKUM 483 Pasal 103 Penasihat hukum berhak mendampingi tersangka atau terdakwa sejak saat tersangka atau terdakwa ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini. | TETAP PENAMBAHAN AYAT Pendamping korban dapat mendampingi korban dalam semua proses peradilan Pendamping korban berkewajiban untuk | TIDAK ADA PERUBAHAN - Pengaturan ditujukan agar dalam setiap proses peradilan pidana pendamping korban dapat berperan secara optimal khususnya untuk kepentingan korban tanpa harus menghadapi penolakan dari pihak-pihak yang belum |
| 484 Pasal 104 (1) Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka atau terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan pada setiap hari kerja untuk kepentingan pembelaan perkaranya. | Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 berhak menghubungi dan berbicara dengan Tersangka atau Terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya | Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 PKDRT - Perubahan frasa “ setiap hari kerja” menjadi “setiap waktu” - Guna dalam proses pemeriksaan yang cepat, terutama kerap dilakukan pemeriksaan di hari libur dan diluar jam kerja (malam hari) - Ketentuan ini bisa tetap, namun dengan penambahan aturan bahwa: pemeriksaan tidak boleh dilakukan pada malam hari. |
| 485 (2) Jika terdapat bukti bahwa penasihat hukum sebagaimana di maksud pada ayat (1) menyalah gunakan haknya dalam pembica raan dengan tersangka atau ter dakwa, sesuai dengan tingkat pemeriksaan, penyidik, penuntut umum, hakim, atau petugas Rumah Tahanan Negara | Dalam penjelasan harus ada penjelasan apa yang dimaksud “menyalahgunakan haknya” dan indikatornya. | |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| 1 | ... memberi peringatan kepada penasihat hukum tersebut. | | RETERANGAN |
| 406 | penasihat hukum tersebut. 486 (3) Apabila peringatan tersebut tidak diindahkan, maka hubungan antara penasihat hukum dan tersangka atau terdakwa tersebut disaksikan oleh penyidik, penuntut umum, hakim, atau petugas Rumah Tahanan Negara | 1010 | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 40 | ayat (2). 487 (4) Apabila selama dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penasihat hukum masih menyalahgunakan haknya, maka yang bersangkutan tidak boleh lagi menghubungi atau berbicara dengan tersangka atau terdakwa. | Apabila selama dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penasihat hukum masih menyalahgunakan haknya, maka yang bersangkutan tidak boleh lagi menghubungi atau berbicara dengan tersangka atau terdakwa dan berhak | - Penambahan frasa “berhak mengajukan pergantian penasihat hukum - hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum juga menjadi dasar agar tersangka berhak mengajukan pergantian penasihat hukum |
| 409 | 488 Pasal 105 Penasihat hukum sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam berhubungan dengan tersangka atau terdakwa diawasi oleh penyidik, penuntut umum, atau petugas Rumah Tahanan Negara. | penasihat hukum | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 49 | Rumah Tahanan Negara. 489 Pasal 106 Atas permintaan tersangka, terdakwa, atau penasihat hukumnya, penyidik, penuntut umum, atau petugas Rumah Tahanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 memberi turunan atau salinan Berita Acara Pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya. | Penyidik, penuntut umum, atau petugas Rumah Tahanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 wajib memberi turunan atau salinan Berita Acara Pemeriksaan kepada ters angka, terdakwa, dan/ penasihat hukumnya untuk kepentingan pembelaannya | - Penambahan frasa “wajib” - Karena penerimaan berkas merpakan hak tersangka yang harus segera di miliki oleh tersangka dan hal ini merupakan kewajiban dari pejabat terkait untuk memberikan dokumen tersebut |
| 4 | 490 Pasal 107 Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka atau terdakwa setiap kali dikehendaki olehnya. | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 491 | 491 Pasal 108 Pengurangan kebebasan hubungan TETAP TIDAK BERUBAH | TETAP | TIDAK BERUBAH |
| NO | DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN | USULAN KOMITE | KETERANGAN |
| antara penasihat hukum dan tersangka atau terdakwa sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2), ayat (3), ayat (4) danPasal 105 dilarang setelah perkara dilimpahkan oleh penuntut umum kepada pengadilan negeri untuk disidangkan, yang tembusan suratnya sedang dalam proses untuk disampaikan | | |
| a | pihak lain. 492 BAB VII | TETAR | TIDAK BERLIBA |
| 49 | 493 Pasal 109 (1) Berita Acara dibuat untuk setiap tindakan yang diperlukan dalam penyelesaian perkara | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| o | tentang: 494 a. pemeriksaan tersangka; TETAP TIDAK BERUBAH | TETAR | TIDAK PEBLIRAL |
| 9 | 495 b. penangkapan TETAP TIDAK BERUBAH | TETAP | TIDAK BERUBAH |
| 9 | 496 c. penahanan; TETAP TIDAK BERUBAH | TETAP | TIDAK BERUBAH |
| 9 | .penggeledahan: | TETAP | TIDAK BERUBAH |
| 9 | ,pemasukan rumah: | TETAP | TIDAK BERLIBAH |
| 9 | penvitaan benda: | TETAP | FIDAK PEPLIRAH |
| 10 | pemeriksaan surati | TETAR | IDAK PERLIBALL |
| 1S | 500 g. pemeriksaan surat; TETAP TIDAK BERUBAH | TETAR | DAK DERUDAL |
| pencailenan keteraneah siaks | TETAR | IDAK BERUBAH |
| pemeritsaan dr tempat kejat | TETA | IDAK BERUBAH |
| 503 j. pengambilan keterangan ahli; TETAP TIDAK BERUBAH | TETAP | DAK BERUBAH |
| 50 | 505 l. pelaksanaan penetapan hakim | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 一 | dan putusan pengadilan; | | |
| s | 507 n. penyisihan barang bukti; atau TETAP TIDAK BERUBAH | TETAP | TIDAK BERLIBAL |
| 50 | 508 o. pelaksanaan tindakan hukum lain; | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan. | | |
| 511 | 511 (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
|
| DIM | DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN ... ditandatangani oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada | USULAN ROMITE | KETERANGAN |
| 52 | ayat (2), ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 512 BAB VIII | | |
| 513 | 512 BAB VIII SUMPAH ATAU JANJI 513 Pasal 110 (1) Dalam hal diharuskan adanya pengambilan sumpah atau janji | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH TETAP TIDAK BERUBAH |
| pengambilan sumpah atau janji berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini, maka untuk keperluan tersebut dipakai peraturan perundang-undangan tentang sumpah atau janji yang berlaku, baik mengenai isinya maupun mengenai tata caranya. 514 (2) Jika ketentuan sebagaimana | | |
| dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, maka sumpah atau janji tersebut batal demi hukum. | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 515 | 515 BAB IX HAKIM PEMERIKSA PENDAHULUAN | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 516 | 516 Bagian Kesatu Kewenangan 517 Pasal 111 | Hakim Pemeriksa | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 517 Pasal 111 (1) Hakim Pemeriksa Pendahuluan berwenang menetapkan atau memutuskan : | Hakim Pemeriksa Pendahuluan berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dengan Undang-Undang ini tentang : | Perubahan frasa “menetapkan atau memutuskan “ menjadi “memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dengan Undang-Undang ini tentang” |
| 518 a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, atau penyadapan; | Sah atau tidaknya penyitaan, penggeledahan, penyadapan, pemeriksaan surat, penghentian penuntutan dan penghentian penyidikan | Penambahan frasa “penyitaan, penggeledahan, penyadapan, pemeriksaan surat, penghentian penuntutan dan penghentian penyidikan” |
| 5190 | 519 b. pembatalan atau penangguhan penahanan; | TETAP TIDAK BERUBAH | TETAP TIDAK BERUBAH TETAP TIDAK BERUBAH |
| 520 | 520 c. bahwa keterangan yang dibuat oleh tersangka atau terdakwa dengan melanggar hak untuk tidak memberatkan diri sendiri; | | |
| NO |
| 521 | 521 d. alat bukti atau pernyataan yang diperoleh secara tidak sah tidak | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 2 | dapat dijadikan alat bukt; 522 e. ganti kerugian dan/atau rehabilitasi untuk seseorang yang ditangkap atau ditahan secara | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| untuk setiap hak milik yang disita secara tidak sah; 523 f. tersangka atau terdakwa berhak | | |
| 524 | didampingi oleh pengacara; 524 g. bahwa penyidikan atau penuntutan telah dilakukan untuk | TETAP TIDAK BERUBAH | DAK PERLIRAH |
| 5.5 | tujuan yang tidak sah; 525 h. penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| tidak berdasarkan asas oportunitas; 526 i. layak atau tidaknya suatu perkara | TETAD | |
| 57 | pengadilan. 527 j. pelanggaran terhadap hak tersangka apapun yang lain yang terjadi selama tahap penyidikan. | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| terjadi selama tahap penyidikan. | Pengujian bukti permulaan yang cukup dan syaratsyarat penahanan sebagaimana tercantum dalam pasal 58 ayat (…) dan ayat (…) | Untuk menentukan apakah syarat penahanan terpenuhi atau tidak |
| | Menjatuhkan tindakan lain sesuai tetang Perundangundangan yang berlaku Penjelasan : Misalkan tentang Tindakan Rehabiliasi bagi Pengguna sesuai dengan UU No 35 Tahun 2009 tentang | Menyesuaikan dengan undang-undang sektoral |
| 528 (2) Permohonan mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh tersangka atau penasihat hukumnya atau oleh penuntut umum, kecuali ketentuan | Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 adalah sidang pemeriksaan pendahuluan | |
| NO | DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| 0520 | 529 (3) Hakim Pemeriksa Pendahuluan dapat memutuskan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas inisiatifnya sendiri, | UANA | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 530 | kecuali ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i. 530 Bagian Kedua | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| Acara 531 Pasal 112 (1) Hakim Pemeriksa Pendahuluan memberikan keputusan dalam waktu paling lambat 2 (dua) ha ri terhitung sejak menerima per mohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2). | (1) Hakim pemeriksa pendahuluan memberikan keputusan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1). (2) Hakim pemeriksa pendahuluan memberikan keputusan dalamwaktu paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2). (3) Dalam masa penangkapan, penyidik yang melakukan yang akan | Hukum acara pemeriksaan hakim pendahuluan |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| | (6) Setelah menerima permohonan sidang pendahuluan, Ketua Pengadilan Negeri langsung menunjuk seorang hakim tunggal (7) Dalam waktu, 1 x 24 jam, sidang pemeriksaan pendahuluan dilakukan (8) Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, hakim mendengar keterangan baik dan tersangka atau pemohon | Hukum acara pemeriksaan hakim pendahuluan |
| 532 (2) Hakim Pemeriksa Pendahuluan | memberikan keputusan atas permohonan berdasarkan hasil penelitian salinan dari surat perintah penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyadapan, atau catatan lainnya yang relevan. | penetapan dan keputusan atas permohonan berdasarkan: keterangan yang disampaikan penyidik atau penuntut umum, keterangan Tersangka atau penasehat hukumnya, hasil penelitian bukti permulaan yang cukup, penelitian | “penetapan dan keputusan atas permohonan berdasarkan : keterangan yang disampaikan penyidik atau penuntut umum, keterangan Tersangka atau penasehat hukumnya, hasil penelitian bukti permulaan yang cukup, penelitian salinan dari surat |
| NO |
| DM 5.3 | DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN 533 (3) Hakim Pemeriksa Pendahuluan dapat mendengar keterangan dari tersangka atau penasihat hukumnya, penyidik, atau | Dalam hal putusan hakim dalam sidang pemeriksaan pendahuluan menyatakan bahwa tersangka tidak | Konsekuensi putusan hakim pemeriksa pendahuluan |
| penuntut umum. | perlu ditahan, maka tersangka harus segera dikeluarkan setelah masa penangkapan selesai. Dalam hal putusan hakim dalam sidang pemeriksaan pendahuluan menyatakan bahwa tersangka perlu | Konsekuensi putusan hakim pemeriksa pendahuluan |
| 5 | 534 (4) Apabila diperlukan, Hakim Pemeriksa Pendahuluan dapat | bahwa tersangka perlu ditahan, putusannya harus mencantumkan alasanalasan penahanan Apabila diperlukan, Hakim Pemeriksa Pendahuluan dapat meminta keterangan dibawah sumpah | Konsekuensi putusan |
| meminta keterangan dibawah sumpah dari saksi yang relevan dan alat bukti surat yang relevan. 535 (5) Permohonan sebagaimana | Apabila diperlukan, Hakim Pemeriksa Pendahuluan dapat meminta keterangan dibawah sumpah dari saksi yang relevan dan alat bukti surat yang relevan. TETAP TIDAK BERUBAH | hakim pemeriksa pendahuluan |
| 536 | dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) tidak menunda proses penyidikan. 536 Pasal 113 | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 5,5 | (1) Putusan dan penetapan Hakim Pemeriksa Pendahuluan harus memuat dengan jelas dasar hukum dan alasannya. 537 (2) Dalam hal Hakim Pemeriksa Pendahuluan menetapkan atau | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| memutuskan penahanan tidak sah, penyidik atau penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus mengeluarkan tersangka dari tahanan. 538 (3) Dalam hal Hakim Pemeriksa | | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 538 (3) Dalam hal Hakim Pemeriksa Pendahuluan menetapkan atau memutuskan penyitaan tidak sah, dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan atau diputuskan, benda yang disita harus dikembalikan kepada yang paling berhak kecuali terhadap benda yang terlarang. | | |
| NO |
| 539 | DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN 539 (4) Dalam hal Hakim Pemeriksa Pendahuluan menetapkan atau memutuskan bahwa penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan tidak sah, | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| penyidik atau penuntut umum harus segera melanjutkan penyidikan atau penuntutan. 540 (5) Dalam hal Hakim Pemeriksa Pendahuluan menetapkan atau | | TETAP TIDAK BERUBAH |
| tidak sah, Hakim Pemeriksa Pendahuluan menetapkan jumlah pemberian ganti kerugian dan/atau rehabilitasi. 541 (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai | | |
| jumlah pemberian ganti kerugian dan/atau rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah. 542 Pasal 114 (1) Hakim Pemeriksa Pendahuluan | TETAR | TETAP TIDAK BERUBAH |
| melakukan pemeriksaan atas permohonan ganti kerugian atau rehabilitasi dengan ketentuan sebagai berikut : 543 a. dalam jangka waktu paling lama 5 | | |
| (lima) hari kerja setelah menerima permohonan, harus mulai menyidangkan permohonan; | | |
| 544 b. sebelum memeriksa dan memutus, wajib mendengar pemohon, penyidik, atau penuntut umum; 545 c. dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari | | |
| kerja setelah menyidangkan, harus sudah memberikan putusan. 546 (2) Dalam hal perkara sudah diperiksa oleh pengadilan negeri, | DIHAPUS | DIHAPUS - Karena melanggar hak untuk reparasi korban |
| atau rehabilitasi tidak dapat diajukan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan. Bagian Ketiga Syarat dan Tata Cara Pengangkatan | DIHAPLUIS | penegak hukum. - Istilah ganti rugi tidak tepat . DIHAPUS Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim pemeriksa |
| 548 | dan Pemberhentian Pasal 115 Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Pemeriksa Pendahuluan, | | pendahuluan, seharusnyaa diatur dalam UU MA |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| 549 550 | seorang hakim harus memenuhi syarat : a. memiliki kapabilitas dan integritas moral yang tinggi; | | karena KUHAP mengatur hukum acara. Sedangkan HPP pendahuluan bukan lembaga, tapi fungsi hakim. |
| 551 552 553 | b. bertugas sebagai hakim di pengadilan negeri sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun; c. berusia serendah-rendahnya 35 (tiga puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 57 (lima puluh tujuh) tahun; dan d. berpangkat serendah-rendahnya golongan III/c. Pasal 116 (1) Hakim Pemeriksa Pendahuluan | | DIHAPUS Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim pemeriksa |
| 554 | diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul ketua pengadilan Tinggi yang daerah hukumnya meliputi pengadilan negeri setempat. (2) Hakim Pemeriksa Pendahuluan diangkat untuk masa jabatan selama 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan. | | pendahuluan, seharusnyaa diatur dalam UU MA karena KUHAP mengatur hukum acara. Sedangkan HPP pendahuluan bukan lembaga, tapi fungsi hakim |
| 555 556 557 558 559 560 561 | Pasal 117 (1) Hakim Pemeriksa Pendahuluan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, karena: a. telah habis masa jabatannya; b. atas permintaan sendiri; c. sakit jasmani atau rohani secara terus menerus; d. tidak cakap dalam menjalankan tugasnya; atau e. meninggal dunia. (2) Penilaian mengenai ketidakcakapan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh Tim Pengawas sebagaimana mekanisme pengawasan di | | DIHAPUS Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim pemeriksa pendahuluan, seharusnyaa diatur dalam UU MA karena KUHAP mengatur hukum acara. Sedangkan HPP pendahuluan bukan lembaga, tapi fungsi hakim |
| 5 | pengadilan tinggi. 562 Pasal 118 Hakim Pemeriksa Pendahuluan diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya karena: | OHARS | DIHAPUS Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhen tian Hakim pemeriksa pendahuluan, seharusnya.. |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| 563 | a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan | DIHAPUS | DIHAPUS diatur dalam UU MA karena KUHAP mengatur hukum acara. Sedangkan HPP pendahuluan bukan |
| 564 565 566 567 568 | hukum tetap; b. melakukan perbuatan tercela; c. terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas dan wewenangnya; d. melanggar sumpah jabatan; atau e. merangkap jabatan sebagaimana dilarang dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 119 | | lembaga, tapi fungsi hakim |
| 569 | (1) Selama menjabat sebagai Hakim Pemeriksa Pendahuluan, hakim pengadilan negeri dibebaskan dari tugas mengadili semua jenis perkara dan tugas lain yang berhubungan dengan tugas pengadilan negeri. (2) Setelah selesai masa jabatannya, Hakim Pemeriksa Pendahuluan dikembalikan tugasnya ke pengadilan negeri semula, selama belum mencapai batas usia pensiun. | | DIHAPUS Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim pemeriksa pendahuluan, seharusnyaa diatur dalam UU MA karena KUHAP mengatur hukum acara. Sedangkan HPP pendahuluan bukan lembaga, tapi fungsi hakim |
| 50 | 570 Pasal 120 Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Hakim Pemeriksa Pendahuluan diatur dengan Peraturan Pemerintah. | | DIHAPUS Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim pemeriksa pendahuluan, seharusnyaa diatur dalam UU MA karena KUHAP mengatur hukum acara. Sedangkan HPP pendahuluan bukan lembaga, tapi fungsi hakim |
| 571 Pasal 121 (1) Hakim Pemeriksa Pendahuluan berkantor di atau dekat Rumah Tahanan Negara. | Hakim Pemeriksa Pendahuluan berkedudukan di Pengadilan Negeri setempat atau ditempat lain berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi setempat. | - Perubahan “berkantor di atau dekat Rumah Taha nan Negara”, menjadi berkedudukan di Pengadilan Negeri setempat atau ditempat lain ber dasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi setempat.- Ditempat lain dimaksudkan untuk efektfi tas proses pemeriksaan perkara. |
| NO | DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN | USULAN KOMITE | KETERANGAN |
| 572 | 572 (2) Hakim Pemeriksa Pendahuluan merupakan hakim tunggal, memeriksa, menetapkan, atau | DIHAPUS | DIHAPUS Masuk dalam hukum acara sidang pemeriksa pendahuluan. |
| 573 | seorang diri. 573 (3) Dalam menjalankan tugasnya, Hakim Pemeriksa Pendahuluan dibantu oleh seorang panitera dan beberapa orang staf | Dalam menjalankan tugasnya, Hakim Pemeriksa Pendahuluan dibantu oleh | Perubahan frasa ‘seorang panitera menjadi ”seorang Panitera Pengganti” |
| 574 | 574 Pasal 122 Penetapan atau putusan Hakim Pemeriksa Pendahuluan tidak dapat diajukan upaya hukum banding atau | staf sekretariat | |
| 575 | kasasi. 575 BAB X WEWENANG PENGADILAN | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 576 | UNTUK MENGADILI 576 Bagian Kesatu Pengadilan Negeri | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 577 | 577 Pasal 123 (1) Pengadilan negeri berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana yang dilakukan di daerah hukumnya. | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 578 (2) Pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal terdakwa, kediaman terakhir, atau tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang meng adili perkara terdakwa tersebut, atau tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat | | TETAP TIDAK BERUBAH |
| kukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum beberapa pengadilan negeri, maka tiap pengadilan negeri tersebut ma | | |
| NO |
| 580 | DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN 580 (4) Terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| oleh terdakwa dalam daerah hukum beberapa pengadilan negeri, diadili oleh salah satu pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal terdakwa dengan melakukan penggabungan perkara pidana tersebut. 581 (5) Apabila seorang terdakwa melakukan satu tindak pidana | | TETAP TIDAK BERUBAH |
| dalam daerah hukum beberapa pengadilan negeri, maka yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus adalah: 582 a. pengadilan negeri yang lebih | | TETAP TIDAK BERUBAH |
| dekat dari tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil; atau | | |
| 58 5 | 583 b. pengadilan negeri ditempat terdakwa ditemukan atau ditahan. 584 Pasal 124 Dalam hal keadaan daerah tidak me | TETAP AP | TETAP TIDAK BERUBAH TETAP TIDAK BERUBAH |
| mungkinkan suatu pengadilan negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul ketua pengadilan negeri atau kepala kejaksaan negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung menetapkan atau menunjuk pengadilan negeri lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat(2) untuk mengadili perkara yang di maksud. | | |
| 585 Pasal 125 Apabila seseorang melakukan tin dak pidana di luar negeri yang da pat diadili menurut hukum negara Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang | | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 586 | mengadili. 586 Bagian Kedua Pengadilan Tinggi | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 587 | 587 Pasal 126 Pengadilan tinggi berwenang mengadili perkara pidana yang diputus | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| oleh pengadilan negeri dalam daerah hukumnya yang dimintakan | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 588 | daerah hukumnya yang dimintakan banding. 588 Bagian Ketiga | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 589 | Mahkamah Agung 589 Pasal 127 Mahkamah Agung berwenang mengadili semua perkara pidana yang | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 590 | Mahkamah Agung berwenang mengadili semua perkara pidana yang dimintakan kasasi. 590 BAB XI GANTI KERUGIAN, REHABILITASI, DAN PUTUSAN PENGADILAN | BAB XI KOMPENSASI, REHABILITASI, DAN PUTUSAN PENGADILAN | - Penambahan Frasa “Kompensasi”, |
| 591 | TENTANG GANTI KERUGIAN TERHADAP KORBAN 591 Bagian Kesatu | TENTANG GANTI KERUGIAN TERHADAP KORBAN. | |
| 592 | Ganti Kerugian 592 Pasal 128 (1) Tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, diadili, atau dikenakan tindakan lain tanpa | Tersangka,terdakwa, atau terpidanaberhak menuntut ganti kerugian berupa kompensasi dan rehabilitasi. karena ditangkap, ditahan, | Perubahan; - Penambahan Frasa berupa kompensasi dan rehabilitasi. |
| 53 | alasan yang sah berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. 593 (2) Tuntutan ganti kerugian oleh ter sangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan | dituntut, diadili, atau dikenakan tindakan lain secara tidak sah berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan | TETAP TIDAK BERUBAH |
| serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undangundang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan. 594 (3) Tuntutan ganti kerugian oleh | | TETAP TIDAK BERUBAH |
| terdakwa, terpidana atau ahli warisnya karena dituntut atau diadili sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan ke pengadilan negeri. | | |
|
| 595 | 595 (4) Apabila tindakan penangkapan, penahanan, atau tindakan | DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN Apabila tindakan penangkapan, penahanan, atau | - Pergantian frasa ‘kerugian’ menjadi ‘kompensasi dan rehabilitasi’ |
| dinyatakan tidak sah, yang memberikan kerugian adalah negara 596 (5) Dalam hal terdakwa yang telah dilakukan pe-nangkapan, penahanan, tindakan lain, dituntut, | dinyatakan tidak sah, maka negara memberikan kompensasi dan rehabilitasi Dalam hal terdakwa yang telah dilakukan penangkapan, penahanan, tindakan | ajudikasi dengan ajudikasi, maka frasa “Persidangan” dihapuskan. Penambahan frasa “berhak |
| dari segala tuntutan hukum oleh pengadilan, maka terdakwa tidak dapat menuntut ganti kerugian. | dan diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum oleh pengadilan, maka terdakwa berhak mendapatkan ganti kerugian. | |
| kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ditetapkan dalam putusan pengadilan. | dimaksud dalam Pasal 128 ayat 3, 4 dan ayat 5 ditetapkan dalam putusan pengadilan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku | peraturan perundangundangan yang berlaku. |
| dimaksud pada ayat (1) memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut. 599 Pasal 130 | | |
| (1) Hakim Pemeriksa Pendahuluan melakukan pemeriksaan atas permohonan ganti kerugian atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, dengan ketentuan sebagai berikut: | huluan melakukan pemeriksaan atas permohonan ganti kerugian berupa kompensasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat 4 , dengan ketentuan | |
| 600 a. dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah meneri ma permohonan, harus mulai menyidangkan permohonan; | | |
| 601 b. sebelum memeriksa dan memutus, wajib mendengar pemohon, penyidik, atau penuntut umum; | TETAL | TETAP TIDAK BERUBAH |
| NO |
| 602 | 602 c. dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 603 | kerja setelah menyidangkan, harus sudah memberikan putusan. 603 (2) Dalam hal perkara sudah diperiksa oleh pengadilan negeri, permohonan ganti kerugian atau rehabilitasi sebagaimana | Perubahan; (1) Dalam hal perkara sudah diperiksa oleh pengadilan negeri, permohonan ganti | Perubahan; Penambahan Frasa ayat 1. |
| 604 Bagian Kedua | diajukan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan. | Perubahan; |
| 60 | 605 Pasal 131 (1) Dalam hal terdapat kesalahan penerapan hukum, setiap orang wajib diberikan rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai | Dalam hal terdapat kesalahan penerapan hukum, setiap orang wajib diberikan kompensasi dan rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari | Perubahan; - Penambahan frasa “kompensasi” |
| 606 (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan. | Dalam hal terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum oleh pengadilan, dan telah mengalami penangkapan, penahanan, dan tindakan lain maka terdakwa berhak atas kompensasi. | Perubahan; - Penambahan frasa “kompensasi” |
| | Rehabilitasi dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan | |
| tersangka atau terdakwa atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan | si dan rehabilitasi oleh tersangka atau terdakwa atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan | - Penambahan frasa “kompensasi” |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| ... mengenai orangnya atau kesalahan penerapan hukumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak | yang berdasarkan undangundang atau kekeliruan mengenai orangnya atau | |
| diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh Hakim Pemeriksa Pendahuluan. 608 Pasal 132 | dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh Hakim Pemeriksa Pendahuluan Pembiayaan rehabilitasi dan kompensasi sebagai | - Penambahan frasa “kompensasi” |
| 609 | (1) Pembiayaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131, dibebankan kepada negara. 609 (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara dan | dan kompensasi sebagai mana dimaksud dalam Pasal 131, dibebankan kepada negara. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata | Perubahan; |
| pelaksanaan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah. 610 Bagian Ketiga | cara dan pelaksanaan rehabilitasi serta besaran kompensasi diatur dengan Peraturan Pemerintah. Bagian Ketiga | - Penambahan frasa “kompensasi” Perubahan frasa “Ganti |
| 611 | Putusan Pengadilan Tentang Ganti Kerugian Terhadap Korban 611 Pasal 133 (1) Apabila terdakwa dijatuhi pida | Putusan Pengadilan Tentang Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban | Rugi” menjadi “Restitusi” TETAP TIDAK BERUBAH |
| na dan terdapat korban yang menderita kerugian materiel akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, hakim mengharuskan terpidana membayar ganti kerugian kepada korban yang besarnya ditentukan dalam putusannya. | | |
| 612 (2) Apabila terpidana tidak memba yar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harta benda terpidana disita dan di lelang untuk membayar ganti kerugian kepada korban. | | DIHAPUS Akan diatur dalam bab tentang sita jaminan. |
| 6 | 613 (3) Apabila terpidana berupaya menghindar untuk membayar kompensasi kepada korban, terpidana tidak berhak mendapatkan pengurangan masa pidana dan tidak mendapatkan pembebasan bersyarat. | | DIHAPUS Sudah ada diatur dalam KUHP dan RKUHP |
| NO | DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN | USULAN KOMITE | KETERANGAN |
| 4 | 614 (4) Dalam penjatuhan pidana bersyarat dapat ditentukan syarat khusus berupa kewajiban terpidana untuk membayar ganti | DIHAPUS | DIHAPUS akan diatur dalam bab sita jaminan |
| 615 | kerugian kepada korban. 615 (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyitaan dan pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur | DIHAPUS | DIHAPUS akan diatur dalam Bab sita jaminan. |
| 616 | dengan Peraturan Pemerintah. 616 Pasal 134 Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya memperoleh kekuatan hukum tetap, apabila putusan pidananya telah memperoleh | | |
| 61 | kekuatan hukum tetap. 617 BAB XII PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 618 | 618 Bagian Kesatu Panggilan dan Dakwaan | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 69 | 619 Pasal 135 (1) Penuntut umum memanggil secara sah kepada terdakwa untuk datang ke sidang pengadilan melalui alamat tempat | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 620 | tinggalnya. 620 (2) Dalam hal alamat atau tempat tinggal terdakwa tidak diketahui, panggilan disampaikan di tempat kediaman terakhir | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 27 | 621 (3) Apabila terdakwa tidak ada di tempat tinggalnya atau di tempat kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui kepala desa/kelurahan dalam daerah hukum tempat tinggal terdakwa atau tempat kediaman terakhir. | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 622 | 622 (4) Dalam hal terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, surat panggilan disampaikan kepada terdakwa melalui pejabat | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 623 | Rumah Tahanan Negara. 623 (5) Surat panggilan yang diterima oleh terdakwa sendiri atau oleh | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| ... orang lain atau melalui orang lain, dilakukan dengan tanda | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 64 | penerimaan. 624 (6) Apabila tempat tinggal ataupun tempat kediaman terakhir tdk diketahui, surat panggilan ditem pelkan pada papan pengumuman di gedung pengadilan | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 55 | tempat terdakwa diadili atau diperiksa. 625 (7) Apabila terdakwa adalah korpo rasi maka panggilan disampaikan kepada Pengurus ditempat kedudukan korporasi sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar korporasi tersebut. | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 626 | 626 (8) Salah seorang pengurus kor porasi wajib menghadap di sidang pengadilan mewakili korporasi. | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 627 | korporasi. 627 Pasal 136 (1) Penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada terdakwa yang memuat tanggal, hari, | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 628 | jam sidang, dan jenis perkara. 628 (2) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang dimulai. | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| sebelum sidang dimulai. 629 (3) Dalam hal penuntut umum memanggil saksi, maka surat panggilan memuat hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang harus diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 630 | hari sebelum sidang dimulai. 630 Bagian Kedua Memutus Sengketa mengenai Wewenang Mengadili | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 631 Pasal 137 Setelah pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, ketua pengadilan negeri mempelajari apakah perkara yang disampaikan tersebut termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya. | | TETAP TIDAK BERUBAH |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| 62 | 632 Pasal 138 (1) Dalam hal ketua pengadilan negeri berpendapat bahwa perkara pidana tersebut tidak termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya, tetapi termasuk wewenang pengadilan | | TETAP TIDAK BERUBAH |
| kepada pengadilan negeri lain yang dianggap berwenang mengadilinya dengan surat penetapan yang memuat alasan pelimpahan perkara. 633 (2) Surat pelimpahan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kembali kepada penuntut umum, selanjutnya kejaksaan negeri yang bersangkutan menyampaikannya kepada | | TETAP TIDAK BERUBAH |
| kejaksaan negeri di tempat pengadilan negeri yang tercantum dalam surat penetapan. 634 (3) Turunan (salinan) surat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 65 | kepada terdakwa, penasihat hukum, dan penyidik. 635 Pasal 139 (1) Dalam hal penuntut umum melakukan perlawanan terhadap surat penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 138 ayat (1) maka penuntut umum mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi yang wilayah | | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 7 (tujuh) hari terhitung sejak penetapan tersebut diterima. 636 (2) Perlawanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan hal tersebut dicatat dalam buku | | TETAP TIDAK BERUBAH |
| NO | DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| 6.7 | 637 (3) Dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima perlawanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengadilan negeri wajib meneruskan perlawanan | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 638 | negeri yang bersangkutan. 638 (4) Pengadilan tinggi dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak menerima perlawanan, dapat menguatkan atau menolak perlawanan | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 639 | tersebut dengan surat penetapan. 639 (5) Dalam hal pengadilan tinggi menguatkan perlawanan penuntut umum, dengan surat penetapan pengadilan tinggi memerintahkan pengadilan | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 640 | tersebut. 640 (6) Dalam hal pengadilan tinggi menguatkan pendapat pengadilan negeri, pengadilan tinggi mengirimkan berkas perkara pidana tersebut kepada pengadilan negeri yang bersangkutan. | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 641 | 641 (7) Tembusan surat penetapan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) disampaikan kepada | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 642 | 642 Pasal 140 Sengketa tentang wewenang mengadili terjadi : | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 643 | 643 a. jika dua pengadilan atau lebih menyatakan dirinya berwenang mengadili atas perkara yang | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 644 | 644 b. jika dua pengadilan atau lebih menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara yang | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
|
| 645 | DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN 645 Pasal 141 (1) Pengadilan tinggi memutus | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| sengketa wewenang mengadili antara dua pengadilan negeri atau lebih yang berkedudukan dalam daerah hukumnya. 646 (2) Mahkamah Agung memutus | TEAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 67 | pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang wewenang mengadili : 647 a. antara pengadilan dari satu | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 648 | lingkungan peradilan dengan pengadilan dari lingkungan peradilan yang lain; 648 b. antara dua pengadilan negeri | TEAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 649 | atau lebih yang berkedudukan dalam daerah hukum pengadilan tinggi yang berlainan; atau 649 c. antara dua pengadilan tinggi atau | | |
| 650 | lebih. 650 Bagian Ketiga | TETAPT | TETAP TIDAK BERUBAH TETAP TIDAK BERUBAH |
| 651 | Acara Pemeriksaan Biasa 651 Pasal 142 (1) Dalam hal pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH TETAP TIDAK BERUBAH |
| 6.2 | bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, ketua pengadilan negeri menunjuk majelis hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut secara acak. 652 (2) Hakim yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat | JE | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 653 | (1) menetapkan hari sidang. 653 (3) Hakim dalam menetapkan hari sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerintahkan | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 54 | kepada penuntut umum untuk memanggil terdakwa dan saksi datang di sidang pengadilan. 654 Pasal 143 (1) Pada hari sidang yang telah | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| (1) Pada hari sidang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (2), pengadilan wajib membuka persidangan. | | |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| 655 | 655 (2) Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| dimengerti oleh terdakwa dan saksi. 656 (3) Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menjaga agar tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa atau saksi | TESP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 5 | memberikan jawaban secara tidak bebas. 657 (4) Hakim ketua sidang dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun tidak dibolehkan | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| belas) tahun tidak dibolehkan menghadiri sidang. 658 Pasal 144 (1) Jika terdakwa ternyata telah dipanggil secara sah tetapi tidak datang di sidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilangsungkan dan hakim ketua sidang | 1E0 | TETAP TIDAK BERUBAH |
| memerintahkan agar terdakwa dipanggil sekali lagi. 659 (2) Hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 660 | berikutnya. 660 Pasal 145 (1) Hakim membuka sidang perkara atas nama terdakwa dengan menyebut identitasnya dan menyatakan sidang terbuka | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 661 | untuk umum. 661 (2) Ketentuan ayat (1) tidak berlaku terhadap perkara kesusilaan, terdakwa dibawah umur, dan tindak pidana yang | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 662 | menyangkut rahasia negara. 662 (3) Meminta penuntut umum membawa masuk terdakwa ke ruang sidang. | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| 663 | 663 (4) Hakim ketua menanyakan identitas terdakwa. | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 664 | 664 (5) Sesudah hakim menanyakan identitas terdakwa, hakim mempersilakan penuntut | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| umum membacakan dakwaannya. 665 (6) Jika dalam pemeriksaan terdakwa yang tidak ditahan tidak hadir pada sidang yang telah ditetapkan, hakim ketua | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 666 | meneliti apakah terdakwa telah dipanggil secara sah. 666 (7) Jika ternyata terdakwa dipanggil secara tidak sah, hakim ketua menunda sidang dan memerintahkan dipanggil lagi untuk | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 667 | hadir pada sidang berikutnya. 667 (8) Jika dalam suatu perkara ada lebih dari seorang terdakwa dan tidak semua terdakwa hadir pada hari sidang, pemeriksaan terhadap terdakwa yang | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 69 | hadir dapat dilangsungkan. 668 (9) Hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang | TEAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 69 | pertama berikutnya. 669 (10)Panitera mencatat laporan dari penuntut umum tentang pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (6) dan menyampaikannya kepada | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 8 | hakim ketua sidang. 670 Pasal 146 (1) Dalam hal terdakwa atau penas ihat hukum mengajukan perlawanan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada pe nuntut umum untuk menyata kan pendapatnya, hakim | | TETAP TIDAK BERUBAH |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| Di | ... mempertimbangkan perlawanan tersebut untuk selanjutnya | | |
| 671 | mengambil keputusan. 671 (2) Dalam hal hakim menyatakan perlawanan tersebut diterima, | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| perkara tersebut tidak diperiksa lebih lanjut. 672 (3) Dalam hal hakim menyatakan perlawanan tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| selesai pemeriksaan, sidang dilanjutkan. 673 (4) Dalam hal penuntut umum perlawanan terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penuntut umum dapat mengajukan perlawanan kepada | TEIAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri yang bersangkutan. 674 (5) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan perlawanan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya diterima oleh pengadilan tinggi, dalam waktu 14 (empat belas) hari, pengadilan tinggi dengan surat penetapannya membatalkan putusan pengadilan negeri dan memerintahkan pengadilan | | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 675 (6) Dalam hal perlawanan diajukan bersama-sama dengan permintaan banding oleh terdakwa atau penasihat hukumnya kepada pengadilan tinggi, pengadilan tinggi dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak menerima perkara membenarkan perlawanan terdakwa melalui keputusan membatalkan putusan pengadilan negeri yang bersangkutan dan menunjuk pengadilan negeri yang berwenang. | | TETAP TIDAK BERUBAH |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| DM6%6 | 676 (7) Pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan salinan keputusan kepada pengadilan negeri yang | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 7 | berwenang dan kepada pengadilan negeri yang semula mengadili perkara untuk diteruskan kepada kejaksaan negeri yang telah melimpahkan perkara tersebut. 677 (8) Apabila pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berkedudukan di daerah hukum pengadilan tinggi lain, maka kejaksaan negeri | | TETAP TIDAK BERUBAH |
| mengirimkan perkara tersebut kepada kejaksaan negeri dalam daerah hukum pengadilan negeri yang berwenang di tempat itu. 678 (9) Hakim ketua sidang karena jabatannya walaupun tidak ada perlawanan, setelah mendengar pendapat penuntut umum dan | | TETAP TIDAK BERUBAH |
| terdakwa dengan surat penetapan yang memuat alasannya dapat menyatakan pengadilan tidak berwenang. 679 Pasal 147 (1) Hakim wajib mengundurkan diri untuk mengadili perkara apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, hubungan suami atau isteri meskipun sudah | | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 600 | sidang, salah seorang hakim anggota, penuntut umum, atau panitera. 680 (2) Hakim ketua sidang, hakim anggota, penuntut umum, atau panitera wajib mengundurkan diri dari menangani perkara apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau isteri meskipun sudah | | TETAP TIDAK BERUBAH |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| 681 | 681 (3) Jika dipenuhi ketentuan seba gaimana dimaksud pada ayat (1) | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| dan ayat (2) mereka yang mengundurkan diri harus diganti. 682 (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi atau tidak diganti sedangkan perkara telah diputus, perkara dalam waktu paling | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| lambat 2 (dua) hari sejak tanggal putusan wajib diadili ulang dengan susunan yang lain. 683 Pasal 148 Sebelum majelis memutuskan, hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di | TETAO | TETAP TIDAK BERUBAH |
| atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa. 684 Pasal 149 (1) Hakim ketua sidang meneliti apakah semua saksi atau ahli yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi | | TETAP TIDAK BERUBAH |
| dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang. 685 (2) Dalam hal saksi atau ahli tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua si dang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat meme | | TETAP TIDAK BERUBAH |
| dihadapkan ke persidangan. 686 Pasal 150 (1) Penuntut umum dan terdakwa atau penasihat hukum terdakwa diberi kesempatan menyampaikan penjelasan singkat untuk menguraikan bukti dan saksi yang hendak diajukan oleh | | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 60 | mereka pada persidangan. 687 (2) Sesudah pernyataan pembuka, saksi dan ahli memberikan keterangan. | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| 688 | 688 (3) Urutan saksi dan ahli ditentukan oleh pihak yang memanggil. | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 689 | 689 (4) Penuntut umum mengajukan saksi, ahli, dan buktinya terlebih | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 180 | dahulu. 690 (5) Apabila hakim menyetujui saksi dan ahli yang diminta oleh penasihat hukum untuk dihadirkan maka hakim memerintahkan kepada penuntut umum untuk memanggil saksi dan ahli yang diajukan oleh penasihat hukum tersebut. | Apabila hakim menyetujui saksi dan ahli yang diminta oleh penasihat hukum dan Penuntut Umum untuk dihadirkan maka hakim memerintahkan Panitera untuk memanggil saksi dan ahli yang diajukan oleh penasihat hukum dan penuntut umum tersebut. Penjelasan; Persetujuan hakim dimaksudkan untuk menjaga ke | Perubahan; - Penambahan Frasa “atau”. - Penambahan penjelasan dalam RKUHAP. |
| 691 (6) Hakim ketua sidang menanya kan kepada saksi mengenai kete rangan tentang nama lengkap, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan saksi. | mengajukan alat bukti TETAP TIDAK BERUBAH | TIOK EU! |
| saksi. 692 (7) Selain menanyakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), hakim juga menanyakan apakah saksi mengenal terdakwa sebelum terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan, atau apakah saksi mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan terdakwa, atau suami atau isteri dari terdakwa, atau pernah menjadi suami atau isteri dari terdakwa, atau terikat | TETAP TIDAK BERUBAH | |
| hubungan kerja dengannya. 693 (8) Setelah pengajuan saksi dan bukti oleh penuntut umum, penasihat hukum dapat menghadirkan bukti, ahli, dan saksi. | TETAP TIDAK BERUBAH | TO |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| 694 | 694 (9) Terdakwa memberikan keterangan pada akhir pemeriksaan. | TETAP TIDAK BERUBAH | TIDAK BERUBAH |
| 65 | 695 (10)Setelah pemeriksaan terdakwa, penuntut umum dapat memanggil saksi atau ahli tambahan untuk menyanggah | Setelah pemeriksaan terdakwa, penuntut umum dapat memanggil saksi atau ahli tambahan untuk | - Perubahan frasa “menyanggah” menjadi “mengimbangi” |
| 99 | hukum selama persidangan. 696 (11)Dalam hal ada saksi atau ahli, baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa, yang tidak tercantum dalam berkas perkara dan/atau yang diminta oleh terdakwa, penasihat hukum, atau penuntut umum selama sidang berlangsung atau sebelum dijatuhkan | dari penasihat hukum selama persidangan. Dalam hal ada saksi atau ahli, yang tidak tercantum dalam berkas perkara dan/atau yang diminta oleh terdakwa, penasihat hukum, atau penuntut umum selama sidang berlangsung atau sebelum dijatuhkan putusan, | - Menghapus frasa “menguntungkan maupun memberatkan” - Kepentingan menghadirkan ahli seharusnya bukan untuk menyanggah pembuktian dari penasihat hukum tapi untuk kepentingan pembelaan. |
| dapat mengabulkan atau menolak untuk mendengar keterangan saksi atau ahli tersebut. 697 (12)Sebelum saksi atau ahli membe rikan keterangan, hakim meng ambil sumpah atau janji terhadap saksi atau ahli berdasarkan agama atau kepercayaannya bahwa akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan | keterangan saksi atau ahli tersebut. | TETAP TIDAK BERUBAH |
| sejujurnya. 698 Pasal 151 (1) Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagai mana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (12) maka pemeriksa an terhadap saksi tetap dilakukan, dan hakim ketua sidang dapat mengeluarkan penetapan untuk mengenakan sandera di Rumah Tahanan Negara paling | “ | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 0 | lama 14 (empat belas) hari. 699 (2) Dalam hal tenggang waktu pe nyanderaan tersebut telah lam pau dan saksi atau ahli tetap tidak mau bersumpah atau meng ucapkan janji, keterangan... | | TETAP TIDAK BERUBAH |
| NO | DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN | USULAN KOMITE | KETERANGAN |
| ... yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim. | | |
| | - Saksi atau ahli yang te lah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan disemua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Pejabat yang melakukan pemananggilan wajib memberitahukan kepada saksi atau ahli tentang haknya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) - Ahli untuk kepentingan pembelaan tersangka pada tahap penyidikan dan penuntutan dapat | - Materi ini tidak diakomodir dalam RUU yang mana hal ini penting untuk menjaga agar ahli dalam memberikan keterangan dapat diberikan seobjektif mungkin. - Kompensasi terhadap ahli ditentukan oleh negara dengan cara: 1) Pada tahap penyidikan dan penuntutan, biaya ahli menjadi bagian anggaran yg ada dalam institusi penyidik dan penuntut umum; 2) Pada tahap persidangan, biaya ahli menjadi tanggungjawab |
| 700 | 700 Pasal 152 (1) Jika saksi sesudah memberi | | |
| 701 | tidak hadir di sidang karena: 701 a. meninggal dunia atau karena | TETAR | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 702 | 702 b. jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya; atau | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 703 | 703 c. karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara; | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 704 | 704 maka keterangan yang telah diberikan tersebut dibacakan. | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 705 | 705 (2) Jika keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan di bawah sumpah atau janji, | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| ... sebagai keterangan saksi di bawah sumpah atau janji yang diucapkan di sidang. | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| ... sebagai keterangan saksi di bawah sumpah atau janji yang diucapkan di sidang. 706 Pasal 153 Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangan yang terdapat dalam Berita Acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal tersebut dan meminta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam Berita Acara pemeriksaan sidang. | 0 | TETAP TIDAK BERUBAH DIHAPUS - Penuntut umum dan terdakwa diberi kedudukan seimbang sehingga tidak ada lagi berita acara yang dibuat oleh penyidik yang diserahkan kepada hakim. Hakim hanya menerima dakwaan dan daftar terdakwa dan saksi. Jadi benar-benar hakim berada di tengahtengah antara pertarungan penuntut umum dan terdakwa beserta penasihat hukumnya. - Dalam Pasal 180 RKUHAP Keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1) huruf e sebagai alat bukti adalah segala hal yang dinyatakan oleh saksi di |
| | - Dalam Pasal 180 RKUHAP Keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1) huruf e sebagai alat bukti adalah segala hal yang dinyatakan oleh saksi di sidang pengadilan. - Maka penuntut umum hanya melimpahkan berkas perkara yang sifatnya administrasi, resume perkara kecuali berita acara saksi pada saat pemeriksaan penyidikan, yang dibuat tanpa |
| 707 Pasal 154 (1) Penuntut umum terlebih dahulu mengajukan pertanyaan kepada saksi atau ahli yang dihadirkan oleh penuntut umum. | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 70 | 708 (2) Setelah penuntut umum selesai mengajukan pertanyaan, penasihat hukum dapat mengajukan pertanyaan kepada saksi atau ahli. | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH TETAP TIDAK BERUBAH |
| 0 | 709 (3) Penuntut umum dapat mengaju kan pertanyaan kembali kepada saksi atau ahli untuk memperje las setiap jawaban yang diberikan kepada penasihat hukum. | TEN | TETAP TIDAK BERUBAH |
| DIM | DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN | USULAN KOMITE | KETERANGAN |
| 710 | 710 (4) Penasihat hukum mengajukan pertanyaan kepada saksi atau ahli yang dihadirkan oleh penasihat hukum dan kepada | TETAP TIDAK BERUBAH | AK BERUBAH |
| 711 (5) Setelah penasihat hukum selesai mengajukan pertanyaan, penuntut umum dapat mengajukan pertanyaan kepada saksi atau ahli dan kepada terdakwa. | TETAP TIDAK BERUBAH | AK BRUBAH |
| 712 (6) Penasihat hukum selanjutnya dapat mengajukan pertanyaan kembali kepada saksi atau ahli, dan terdakwa untuk memperjelas setiap jawaban yang diberikan kepada penuntut | TETAP TIDAK BERUBAH | DAK BERUBAH |
| 713 (7) Hakim ketua sidang dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum atau penasihat hukum kepada saksi atau ahli, dan terdakwa apabila hakim ketua sidang menilai bahwa pertanyaan tersebut tidak relevan dengan perkara yang disidangkan dan menyebutkan | | |
| 714 (8) Dalam hal diperlukan, hakim berwenang mengajukan pertanyaan untuk mengklarifi kasi pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum atau penasihat hukum kepada saksi atau ahli, | | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 715 | atau kepada terdakwa. 715 (9) Hakim ketua sidang dan hakim anggota dapat meminta kepada saksi segala keterangan yang dipandang perlu untuk mendapatkan kebenaran. | TETAP TIDAK BERUBAH | IDAK BERUBAH |
| 7 | 716 Pasal 155 Pertanyaan yang bersifat menjerat dilarang diajukan kepada saksi atau ahli, atau kepada terdakwa. | Pertanyaan yang bersifat menjerat dilarang diajukan kepada saksi, korban, ahli, atau kepada terdakwa. | - Penambahan frasa “korban” - Pertanyaan yang bersifat menjerat juga dilarang terhadap korban hal ini dikarenakan potensi untuk mendapatkan pertanyaan yang bersifat |
| NO | NASKAH PULUSULAN KOMITE KET |
| DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN | USULAN KOMITE | ... menjerat juga terjadi |
| 7 | 717 Pasal 156 (1) Penuntut umum dengan izin hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa semua barang bukti dan menanyakan | TETAP | pada korban. TETAP TIDAK BERUBAH |
| 78 | nal barang bukti tersebut dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86. 718 (2) Jika diperlukan dengan izin ha kim ketua sidang, barang bukti | TETA | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 79 | diperlihatkan juga oleh penuntut umum kepada saksi. 719 (3) Untuk kepentingan pembukti an, hakim ketua sidang dapat membacakan atau memperlihatkan surat atau Berita Acara | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 70 | selanjutnya meminta keterangan yang diperlukan tentang hal tersebut kepada terdakwa atau saksi. 720 Pasal 157 (1) Setelah saksi memberi keterang an, saksi diharuskan tetap hadir | TEAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 21 | di sidang, kecuali hakim ketua sidang memberi izin untuk meninggalkannya. 721 (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan, jika pe nuntut umum, terdakwa, atau | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 722 | penasihat hukum mengajukan permintaan agar saksi tersebut tetap menghadiri sidang. 722 (3) Para saksi selama sidang berlang | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 723 | sung dilarang saling bercakapcakap. 723 Pasal 158 Kecuali ditentukan lain dalam Un | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| Kecuali ditentukan lain dalam Un dang-Undang ini, saksi tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi, jika: | | |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| 724 | 724 a. mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah | | RETA |
| 725 | sampai derajat ketiga dari terdakwa; 725 b. bersama-sama sebagai tersang ka atau terdakwa walaupun | | |
| 76 | ka atau terdakwa walaupun perkaranya dipisah; 726 c. mempunyai hubungan saudara dari terdakwa atau saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan | | |
| 727 | karena perkawinan dan anakanak saudara terdakwa sampai derajat ketiga; 727 d. adalah suami atau isteri terdakwa atau pernah sebagai suami atau | | |
| 78 | atau pernah sebagai suami atau isteri terdakwa. 728 Pasal 159 (1) Dalam hal saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 menghendakinya dan penuntut umum serta terdakwa secara | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 79 | tegas menyetujuinya, saksi dapat memberi keterangan di bawah sumpah atau janji. 729 (2) Dalam hal persetujuan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) tidak dikehendaki, saksi dapat | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 70 | memberikan keterangan tanpa sumpah atau janji. 730 Pasal 160 (1) Orang yang karena harkat martabat, pekerjaan, atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia dapat meminta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi tentang | TEIAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 731 | hal yang dipercayakan kepada mereka. 731 (2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan permintaan sebagaimana dimaksud | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 732 | pada ayat (1). 732 Pasal 161 Seseorang yang dapat diminta memberikan keterangan tanpa sumpah atau janji adalah: | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| 733 | 733 a. anak yang belum berumur 15 (lima belas) tahun dan belum | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 734 | (lima belas) tahun dan belum pernah kawin; 734 b. orang yang sakit ingatan atau | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 75 | sakit jiwa. 735 Pasal 162 (1) Setelah saksi memberi keterangan, maka terdakwa atau penasihat hukum dapat mengajukan permin-taan kepada | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 76 | antara saksi tersebut yang tidak dikehendaki kehadirannya dikeluarkan dari ruang sidang, dan saksi yang lain dipanggil masuk oleh hakim ketua sidang untuk didengar keterangannya, baik seorang demi seorang maupun bersama-sama tanpa hadirnya saksi yang dikeluarkan tersebut. 736 (2) Apabila dipandang perlu, hakim karena jabatannya dapat | | TETAP TIDAK BERUBAH |
| hakim karena jabatannya dapat meminta agar saksi yang telah didengar keterangannya keluar dari ruang sidang untuk selanjutnya mendengar keterangan saksi yang lain. 737 Pasal 163 | | |
| 737 Pasal 163 (1) Hakim ketua sidang dapat mendengar keterangan saksi mengenai hal tertentu tanpa hadirnya terdakwa. | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 738 (2) Dalam hal hakim mendengar keterangan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim meminta terdakwa keluar ruang sidang dan pemeriksaan perkara tidak boleh diteruskan sebelum kepada terdakwa diberitahukan semua hal pada waktu terdakwa tidak hadir. | | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 739 Pasal 164 (1) Apabila keterangan saksi di sidang diduga palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepada saksi agar memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan | | TETAP TIDAK BERUBAH |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| ... mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepada saksi apabila tetap memberikan | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| saksi apabila tetap memberikan keterangan palsu. 740 (2) Apabila saksi tetap memberikan keterangan yang diduga palsu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa | TEAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 74 | dapat memberi perintah agar saksi ditahan dan dituntut dengan dakwaan sumpah palsu. 741 (3) Panitera dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari membuat Berita Acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan bahwa keterangan saksi tersebut | | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 72 | dan segera diserahkan kepada penuntut umum untuk diselesaikan menurut ketentuan Undang-Undang ini. 742 (4) Jika diperlukan, hakim ketua sidang menangguhkan sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara pidana | 100 | TETAP TIDAK BERUBAH |
| terhadap dugaan keterangan palsu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai. 743 Pasal 165 Jika terdakwa tidak menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, hakim ketua sidang menganjurkan | 10W | TETAP TIDAK BERUBAH |
| untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan. 744 Pasal 166 (1) Jika terdakwa bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, maka hakim ketua sidang berwenang menegur terdakwa dan | | TETAP TIDAK BERUBAH |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| 745 | 745 (2) Dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditaati atau terdakwa secara terus menerus bertingkah | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| laku tidak patut, maka hakim memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari ruang sidang dan pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan tanpa hadirnya terdakwa. 746 (3) Dalam hal tindakan terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dilakukan, maka | | TETAP TIDAK BERUBAH |
| hakim ketua sidang mengusahakan upaya sedemikian rupa sehingga putusan tetap dapat dijatuhkan dengan tanpa hadirnya terdakwa. 747 Pasal 167 (1) Jika terdakwa atau saksi tidak | | TETAP TIDAK BERUBAH |
| memahami atau tidak bisa berbahasa Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menerjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan. | | |
| 71 | 748 (2) Dalam hal seseorang tidak boleh menjadi saksi dalam suatu perkara, maka yang bersangkutan dilarang menjadi juru bahasa dalam perkara itu. 749 Pasal 168 | | TETAP TIDAK BERUBAH TETAP TIDAK BERUBAH |
| 70 | (1) Jika terdakwa atau saksi bisu, tuli, atau tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi tersebut sebagai penerjemah. 750 (2) Jika terdakwa atau saksi bisu | | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 70 | 750 (2) Jika terdakwa atau saksi bisu atau tuli tetapi dapat menulis, hakim ketua sidang menyampaikan semua pertanyaan atau teguran secara tertulis kepada terdakwa atau saksi tersebut untuk diperintahkan menulis jawabannya dan selanjutnya semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan. | | TETAP TIDAK BERUBAH |
| NO |
| 7M | DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN 751 Pasal 169 (1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman, dokter, | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 72 | atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan. 752 (2) Semua ketentuan mengenai saksi, berlaku juga bagi ahli yang memberikan keterangan, dengan | | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 75 | ketentuan bahwa ahli yang mengucapkan sumpah atau janji tersebut akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya. 753 Pasal 170 (1) Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduk persoalan | DENGAN CATATAN | |
| yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat meminta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan. 754 (2) Dalam hal timbul perlawanan yang beralasan dari terdakwa | Perlu ada penjelasan mengenai “Bahan Baru” | TETAP TIDAK BERUBAH |
| yang beralasan dari terdakwa atau penasihat hukum terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hakim memerintahkan agar hal tersebut dilakukan penelitian ulang, termasuk penelitian ulang atas keterangan ahli tersebut. 755 (3) Penelitian ulang sebagaimana | | |
| 755 (3) Penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personal yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu. | | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 756 Pasal 171 (1) Sesudah kesaksian dan bukti di sampaikan oleh kedua belah pihak, penuntut umum dan penasihat hukum diberi kesempatan untuk menyampaikan keterangan lisan yang menjelaskan | | TETAP TIDAK BERUBAH |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| ... tentang bukti yang diajukan di persidangan mendukung pendapat mereka mengenai | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 75 | pendapat mereka mengenai perkara tersebut. 757 (2) Dalam hal pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana kepada terdakwa setelah menguraikan hal-hal yang | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 73 | memberatkan dan meringankan terdakwa. 758 (3) Setelah penuntut umum mengajukan tuntutan pidana, terdakwa dan/atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum dengan ketentuan bahwa | | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 79 | terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir. 759 (4) Tuntutan atau jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunan | | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 70 | (salinan)nya kepada pihak yang berkepentingan. 760 (5) Jika ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) selesai dilaksanakan, hakim ketua sidang | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 706 | menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup. 761 Pasal 172 (1) Dalam hal tertentu, baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau advokat dengan memberikan alasan yang dapat diterima, sidang sebagaimana dimaksud dalam | | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 72 | kembali. 762 (2) Setelah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk | | TETAP TIDAK BERUBAH |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| ... mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah tersebut diadakan setelah terdakwa, | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 73 | saksi, penasihat hukum, penuntut umum, dan hadirin meninggalkan ruang sidang. 763 (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 75 | terbukti dalam pemeriksaan di sidang. 764 (4) Dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan kepada setiap hakim anggota dan setelah itu ketua | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 765 | majelis hakim mengemukakan pendapatnya. 765 (5) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan pertimbangan beserta | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 76 | alasannya. 766 Pasal 173 (1) Putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat, kecuali jika permufakatan tersebut setelah diusahakan dengan sungguhsungguh tidak dapat dicapai, | 1020 | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 76 | maka putusan diambil dengan suara terbanyak. 767 (2) Jika ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak juga dapat dipenuhi, putusan diambil berdasarkan pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa. | TEAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 78 | 768 (3) Pelaksanaan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam buku himpunan putusan yang sifatnya rahasia yang disediakan khusus | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 70 | untuk keperluan tersebut 769 (4) Putusan pengadilan negeri dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| NO |
| DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN 770 (5) Apabila putusan dijatuhkan dan diumumkan pada hari lain, maka | USULAKOMTE | TETAP TIDAK BERUBAH |
| putusan tersebut sebelumnya harus diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa, atau advokat. | | |
| 7m2 | 771 Bagian Keempat Pembuktian dan Putusan 772 Pasal 174 Hakim dilarang menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kecuali apabila | TETAP A | TETAP TIDAK BERUBAH TETAP TIDAK BERUBAH |
| kepada terdakwa, kecuali apabila hakim memperoleh keyakinan dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. | | |
| 774 | 773 Pasal 175 (1) Alat bukti yang sah mencakup: 774 a. barang bukti; DIHAPUS Pasal 175 ayat (1) RUU | DIHAPUS | KUHAP berpotensi meng akibatkan terlanggarnya |
| | | hak terdakwa untuk men dapatkan forum pembela an yang adil dalam sidang pengadilan. Rumusan ini telah mencampuradukkan keberadaan barang bukti yang semula ditujukan untuk membuktikan adanya tindak pidana menjadi alat untuk membuktikan kesalahan terdakwa (yang merupakan fungsi alat bukti). |
| 751 Pasal 169 (1) Setiap orang yang diminta pen dapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman, dokter, atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan. | | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 752 (2) Semua ketentuan mengenai saksi, berlaku juga bagi ahli yang memberikan keterangan, dengan ketentuan bahwa ahli yang mengucapkan sumpah atau janji tersebut akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan sejujur-... | | TETAP TIDAK BERUBAH |
| NO |
| j | DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN jujurnya menurut pengetahuan | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 75 | jujurnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya. 753 Pasal 170 (1) Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduk persoalan | DENGAN CATATAN Perlu ada penjelasan mengenai “Bahan Baru” | |
| yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat meminta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan. 754 (2) Dalam hal timbul perlawanan yang beralasan dari terdakwa atau penasihat hukum terhadap | | TETAP TIDAK BERUBAH |
| hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hakim memerintahkan agar hal tersebut dilakukan penelitian ulang, termasuk penelitian ulang atas keterangan ahli tersebut. 755 (3) Penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi semula | E | TETAP TIDAK BERUBAH |
| dengan komposisi personal yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu. 756 Pasal 171 (1) Sesudah kesaksian dan bukti disampaikan oleh kedua belah pihak, penuntut umum dan | | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 7 | penasihat hukum diberi kesempatan untuk menyampaikan keterangan lisan yang menjelaskan tentang bukti yang diajukan di persidangan mendukung pendapat mereka mengenai perkara tersebut. 757 (2) Dalam hal pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut | | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 78 | umum mengajukan tuntutan pidana kepada terdakwa setelah menguraikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. 758 (3) Setelah penuntut umum meng | | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 758 | 758 (3) Setelah penuntut umum meng ajukan tuntutan pidana, terdak | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| 0 | .. dakwa dan/atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum dengan ketentuan bahwa | | |
| 795 | terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir. 759 (4) Tuntutan atau jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari diserahkan kepada | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 70 | hakim ketua sidang dan turunan (salinan)nya kepada pihak yang berkepentingan. 760 (5) Jika ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) selesai dilaksanakan, hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup. | | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 7 | menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup. 761 Pasal 172 (1) Dalam hal tertentu, baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau advokat dengan memberikan alasan yang dapat diterima, sidang sebagaimana dimaksud dalam | | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 72 | kembali. 762 (2) Setelah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah tersebut diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum, dan hadirin meninggalkan ruang sidang. | | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 78 | 763 (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. | | TETAP TIDAK BERUBAH |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| 64 | 764 (4) Dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan kepada setiap hakim | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 765 | anggota dan setelah itu ketua majelis hakim mengemukakan pendapatnya. 765 (5) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan pertimbangan beserta | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 76 | dengan pertimbangan beserta alasannya. 766 Pasal 173 (1) Putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat, kecuali jika permufakatan tersebut setelah | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 7 | diusahakan dengan sungguhsungguh tidak dapat dicapai, maka putusan diambil dengan suara terbanyak. 767 (2) Jika ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak juga dapat dipenuhi, putusan diambil berdasarkan pendapat | TE79 | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 786 | hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa. 768 (3) Pelaksanaan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam buku himpunan putusan yang sifatnya | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 769 | himpunan putusan yang sifatnya rahasia yang disediakan khusus untuk keperluan tersebut 769 (4) Putusan pengadilan negeri dapat dijatuhkan dan diumumkan | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 770 | dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga 770 (5) Apabila putusan dijatuhkan dan diumumkan pada hari lain, maka putusan tersebut sebelumnya harus diberitahukan kepada | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 771 | penuntut umum, terdakwa, atau advokat. 771 Bagian Keempat | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 772 | Pembuktian dan Putusan 772 Pasal 174 Hakim dilarang menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kecuali apabila | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| PM | ... dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah bahwa suatu tindak pidana benar-benar | | |
| 773 | terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. 773 Pasal 175 (1) Alat bukti yang sah mencakup: | | |
| 7 | (1) Alat bukti yang sah mencakup: 774 a. barang bukti; DIHAPUS Pasal 175 ayat (1) RUU | | KUHAP berpotensi mengakibatkan terlanggarnya hak terdakwa untuk mendapatkan forum pembelaan yang adil dalam sidang pengadilan. Rumusan ini telah mencampuradukkan keberadaan barang bukti yang semula ditujukan untuk membuktikan adanya tindak |
| 一 | | | Dengan mengacu pada sis tem pembuktian negatif yang dianut oleh RUU KUHAP dalam Pasal174, pembuktian kesalahan ter dakwa akan lebih mudah dilakukan karena penuntut umum cukup mencari 1 alat bukti lain untuk selanjutnya meyakinkan hakim bahwa terdakwa lah yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Sehingga jika rumusan ini diperta hankan, kedudukan Nega ra melalui penyidik dan penuntut umum menjadi lebih kuat untukmembuktikan kesalahan tersangka/ terdakwa. Jika ditarik ke dalam konteks yang lebih luas, dengan konstruksi demikian, dikhawatirkan akan mudah terjadi rekayasa tindak pidana |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| 言 | NASKAR RO | | oleh penyidik, penuntut umum, maupun hakim, terlebih bagi kelompok masyarakat yang rentan |
| 一 | | | (wanita, anak, masyarakat miskin, dan lain-lain). Selain itu, defi nisi barang bukti dalam penjelasan Pasal 175 ayat (1) huruf a dengan Pasal 176 diatur berbeda, khususnya menyangkut “barang atau alat yang menjadi obyek tindak pidana”. Perbedaan ini akan mengakibatkan ketidakjelasan dalam menilai barang bukti, terlebih jika digunakan untuk menentukan kesalahan terdakwa |
| 775 | b.sura-su | TETAR | digunakan untuk menentukan kesalahan terdakwa dalam persidangan. |
| 775 b. surat-surat; TETAP TIDAK BERUBAH 776 c. bukti elektronik; DIHAPUS - Bukti elektronik sebenarnya merupakan | | bagian dari barang bukti, hanya saja bentuknya berbeda dengan barang bukti konvensional. Sejalan dengan analisis pada poin sebelumnya, perumus RUU KUHAP mencoba mencampuradukkan pembuktian tindak pidana dengan pembuktian unsur kesalahan, sehingga |
| _ | | | - Selain itu, penjelasan Pasal 178 mengenai contoh bukti elektronik tidak konsisten dengan pengertian yang dirumuskan dalam penjelasan Pasal 175 ayat (1) huruf c dengan memasukkan fotokopi sebagai bukti elektronik. |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| | | - Perlu diatur mengenai mekanisme pengambilan |
| 777 | 777 d. keterangan seorang ahli; TETAP TIDAK BERUBAH | TETAR | data elektronik sebagai barang bukti dalam proses penyidikan. |
| 778 | 778 (tidak ada isi di DIM Asli) | | (tidak ada isi di DIM Asli) |
| 779 | 779 e. keterangan seorang saksi; TETAP TIDAK BERUBAH | TETAP | TIDAK BERUBAH |
| 780 | f.keterangan terdakwada | TETAP | TIDAK BERUBAH |
| 780 f. keterangan terdakwa; dan. TETAP TIDAK BERUBAH 781 g. pengamatan hakim. DENGAN CATATAN Pengamatan hakim diperkenalkan untuk menggantikan alat bukti petunjuk pada rumusan KUHAP, | | dengan rumusan yang lebih luas. Pengamatan hakim ini pun menjadi alasan untuk menghapuskan barang bukti dan bukti elektronik dari jenis alat bukti yang diatur dalam Pasal 175 ayat (1) RUU KUHAP mengingat pada akhirnya, Hakim yang akan mengamati apakah barang bukti yang diajukan memiliki relevansi dengan |
| | | ruang lingkup pengamatan hakim yang diatur dalam Pasal 182 ayat (1) dengan penjelasan Pasal 175 ayat (1) huruf g karena keduanya mengatur hal yang berbeda satu sama lain. Jika di dalam Pasal 182 ayat (1) diatur bahwa pengamatan hakim didasarkan pada kesesuaian antara perbuatan, kejadian, atau barang bukti, Penjelasan Pasal 175 ayat (1) huruf g justru membatasi ruang gerak hakim untuk melakukan pengamatan |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| DIM | | | pada kesimpulan yang ditarik dari alat bukti yang |
| 782 | 782 (2) Alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus | TETAP | ditarik dari alat bukti yang ada. TETAP TIDAK BERUBAH |
| diperoleh secara tidak melawan hukum. | PENAMBAHAN AYAT Alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum adalah alat bukti yang tidak sah dan oleh karenanya tidak dapat | Penyesuaian dengan UU No.5 tahun 1998 tentang Ratifi kasi Konvensi Anti Penyiksaan |
| 783 | 783 (3) Hal yang secara umum sudah | diterima sebagai alat bukti di persidangan. | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 70 | diketahui tidak perlu dibuktikan. 784 Pasal 176 Barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1) huruf a adalah alat atau sarana yang dipakai untuk melakukan tindak pidana atau yang menjadi obyek tindak pidana atau hasilnya atau bukti fi sik atau materiel yang dapat | | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 785 | pidana. 785 Pasal 177 Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1) huruf b, dibuat berdasarkan sumpah jabatan atau | TETAR | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 706 | dikuatkan dengan sumpah, yakni : 786 a. Berita Acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri disertai dengan alasan yang tegas dan jelas tentang keterangannya; | Rekomendasi: Dicantumkan dalam Penjelasan RKUHAP. Untuk berita acara penyidikan di Kepolisian atau di pejabat tertentu dalam perkara pidana, berita acara saksi pada saat penyidikan dibawah sumpah hanya dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti, | - Untuk meminimalisir rekayasa kasus, dimana BAP dijadikan sebagai salah satu alat bukti. - Untuk memberikan perlindungan terhadap saksi/korban yang terancam keselamatannya bila hadir dalam persidangan. |
| 787 b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundangundangan atau surat yang dibuat | pendahuluan. | TETAP TIDAK BERUBAH |
|
| NO | . oleh pejabat mengenai hal yang | DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 78 | termasuk dalam ketatalaksanaan yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu hal atau suatu keadaan; 788 c. surat keterangan ahli yang | | |
| memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi darinya; 789 d. surat lain yang hanya dapat | | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 789 d. surat lain yang hanya dapat berlaku, jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. 790 Pasal 178 Bukti elektronik sebagaimana | | TETAP TIDAK BERUBAH DIHAPUS Bukti elektronik sebenarnya merupakan bagian |
| Bukti elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 huruf c adalah sekalian bukti dilakukannya tindak pidana berupa sarana yang memakai elektronik. | | dari barang bukti, hanya saja bentuknya berbeda dengan barang bukti konvensional. Sejalan dengan analisis pada poin sebelumnya, perumus RUU KUHAP mencoba mencampuradukkan pembuktian tindak pidana dengan pembuktian unsur kesalahan, sehingga konsepnya menjadi tidak jelas. |
| | | Selain itu, penjelasan Pasal 178 mengenai contoh bukti elektronik tidak konsisten dengan pengertian yang dirumuskan dalam penjelasan Pasal 175 ayat (1) huruf c dengan memasukkan fotokopi |
| | | Perlu diatur mengenai mekanisme pengambilan data elektronik sebagai barang bukti dalam proses penyidikan. Hal yang perlu diatur setidaknya berkisar pada: |
| | | a. Cara memastikan bahwa data elektronik yang diambil adalah data |
| NO |
| NO | DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN | USULAN KOMITE | . yang berkaitan dengan |
| | | dugaan tindak pidana yang sedang disidik; b. Cara memastikan bahwa data yang akan ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti sama dengan data |
| 791 Pasal 179 Keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1) huruf d adalah segala hal yang dinyatakan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus, di sidang pengadilan. | Keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1) huruf d adalah segala hal yang dinyatakan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus, di sidang pengadilan. | yang telah diambil pada tahap penyidikan (tidak ada perubahan sama sekali) - Menjadikan penjelasan Pasal 179 menjadi ayat 2, 3, dan 4 Pasal 179 - Keterangan ahli dalam pasal ini hanya mencakup keterangan yang disampaikan di depan persidangan, sementara Pasal 1 Angka 27, makna ahli mencakup penyidikan, penuntutan, dan |
| d adalah segala hal yang dinyatakan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus, di sidang pengadilan. Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah pada waktu menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada | - Keterangan ahli dalam pasal ini hanya mencakup keterangan yang disampaikan di depan persidangan, sementara Pasal 1 Angka 27, makna ahli mencakup penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. - Walaupun dalam bagian penjelasan deperluas bahwa keterangan ahli juga mencakup penyidikan dan penuntutan, namun hal ini menyalahi konsep penyusunan peraturan perUUan dimana bagian penjelasan tidak boleh memuat norma (Lampiran II Huruf E |
| | pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan | konsep penyusunan peraturan perUUan dimana bagian penjelasan tidak boleh memuat norma (Lampiran II Huruf E Angka 177 UU 12 Tahun 2011) |
| | Keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim pemeriksa | |
| 792 | 792 Pasal 180 (1) Keterangan saksi sebagaimana | pendahuluan | TETAP TIDAK BERUBAH |
| NO |
| .... dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1) huruf e sebagai alat bukti adalah segala hal yang dinyatakan oleh saksi di sidang | | |
| 793 | 793 (2) Dalam hal saksi tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, keterangan saksi dapat diberikan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual dengan dihadiri oleh penasihat hukum dan penuntut umum. | Dalam hal saksi atau korban tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, keterangan saksi dapat diberikan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual dengan dihadiri oleh penasihat hukum dan penuntut umum. | - Penambahan frasa “korban” - Untuk melindungi saksi dan korban |
| tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. | | |
| 795 (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku apabila keterangan seorang saksi diperkuat dengan alat bukti lain. 796 (5) Keterangan beberapa saksi yang | | |
| berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. | | |
| 797 (6) Keterangan beberapa saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus saling berhubungan satu sama lain sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. | | |
| 798 (7) Pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran belaka bukan merupakan keterangan saksi. | | |
| DIM | DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN | USULAN KOMITE | KETERANGAN |
| 799 | 799 (8) Dalam menilai kebenaran keterangan saksi, hakim wajib | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 800 | memperhatikan : 800 a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 801 | 801 b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain; | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 802 | 802 c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu; | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 803 | 803 d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dipercayanya keterangan tersebut; dan/atau | DIHAPUS | DIHAPUS Standar moral seseorang tidak dapat dijadikan ukuran untuk menilai keterangan saksi. |
| 804 | 804 e. keterangan saksi sebelum dan pada waktu sidang. | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 805 (9) Keterangan saksi yang tidak disumpah yang sesuai satu dengan yang lain, walaupun tidak merupakan alat bukti, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah apabila keterangan tersebut sesuai dengan keterangan dari saksi | | |
| 806 | 806 (10)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat pemberian kesaksian secara jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 807 Pasal 181 (1) Keterangan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1) huruf f adalah segala hal yang dinyatakan oleh terdakwa di dalam sidang pengadilan tentang perbuatan yang | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 808 (2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang pengadilan dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan, dengan | | TETAP TIDAK BERUBAH |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| M | .... tersebut didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 809 | mengenai hal yang didakwakan kepadanya. 809 (3) Keterangan terdakwa hanya | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. 810 (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang sah lainnya. 811 Pasal 182 (1) Pengamatan hakim selama sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1) huruf g adalah didasarkan pada perbuatan, kejadian, keadaan, | | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 8 | atau barang bukti yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri yang menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. 812 (2) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu pengamatan | | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 8 | hakim selama sidang dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana, setelah hakim mengadakan pemeriksaan dengan cermat dan seksama berdasarkan hati nurani. 813 Pasal 183 | | TETAP TIDAK BERUBAH |
| (1) Alat bukti yang diberikan oleh pemerintah, orang, atau perusahaan negara lain dipertimbangkan sebagai bukti yang sah apabila diperoleh secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan negara lain tersebut. 814 (2) Alat bukti sebagaimana dimak | | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 814 (2) Alat bukti sebagaimana dimak sud pada ayat (1) dapat juga dipertimbangkan jika terdapat perbeda an prosedur untuk mendapatkan alat bukti tersebut antara peratur-... | | TETAP TIDAK BERUBAH |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| ... aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan peraturan perundang-undangan yang | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 8 | berlaku di negara tempat alat bukti tersebut diperoleh, sepanjang tidak melanggar peraturan perundangundangan atau perjanjian internasional. 815 Pasal 184 (1) Untuk pembuktian perkara di Indonesia, saksi yang bertempat tinggal di luar negeri diperiksa oleh pejabat yang berwenang | m | TETAP TIDAK BERUBAH |
| di negara tersebut, dan keterangan diserahkan kepada pemerintah Indonesia, dalam hal Indonesia mempunyai perjanjian bilateral dengan negara tersebut atau berdasarkan asas resiprositas. 816 (2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada penyidik | | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 87 | disampaikan kepada penyidik atau penuntut umum di Indonesia sesuai dengan tahapan pemeriksaan perkara, melalui instansi yang berwenang. 817 (3) Permintaan kepada pemerintah negara lain untuk memeriksa | TEA | TETAP TIDAK BERUBAH |
| negara lain untuk memeriksa saksi yang berada di negara tersebut harus dilengkapi dengan daftar keterangan yang diperlukan yang harus dijawab oleh saksi. | | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 818 (4) Dalam hal keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilimpahkan ke pengadilan, maka keterangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sah. | | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 819 Pasal 185 (1) Jika ada permintaan dari negara lain untuk mengambil keterang an saksi atau melakukan tindak an hukum lain di Indonesia untuk kepentingan pembuktian perkara yang ada di negara pe minta, permintaan tersebut di | | TETAP TIDAK BERUBAH |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| 1 | ... penuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 800 | perundang-undangan yang berlaku. 820 (2) Tata cara pengambilan keterangan dari saksi atau tindakan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 82 | ketentuan Undang-Undang ini. 821 Pasal 186 (1) Selama pemeriksaan di sidang pengadilan, jika terdakwa tidak ditahan, pengadilan dapat memerintahkan dengan surat penetapan untuk menahan terdakwa apabila dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), ayat (2), | | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 82 | yang cukup untuk itu. 822 (2) Apabila terdakwa ditahan, pengadilan dapat memerintahkan dengan surat penetapan untuk menangguhkan penahanan terdakwa, jika terdapat alasan yang cukup untuk itu sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1). | | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 823 Pasal 187 (1) Jika hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang, tindak pidana yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa dipidana. | TEAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 824 (2) Jika hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang, tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa diputus bebas. | TEAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 825 (3) Jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi ada dasar peniadaan pidana, terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. | | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 26 | 826 (4) Jika terdakwa diputus bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdakwa yang ada dalam | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| NO |
| .... tahanan dilepaskan dari tahanan | DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 827 | .... tahanan dilepaskan dari tahanan sejak putusan diucapkan. 827 (5) Jika terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penuntut umum | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 8 | tidak melakukan upaya banding, terdakwa yang ada dalam tahanan dilepaskan dari tahanan sejak putusan diucapkan. 828 (6) Jika terdakwa dipidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hakim dapat memerintahkan terdakwa ditahan jika | | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 809 | memenuhi syarat penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 59. 829 Pasal 188 (1) Perintah untuk melepaskan terdakwa dari tahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal | | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 8 | 187 ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan oleh penuntut umum dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari setelah putusan diucapkan. 830 (2) Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan diucapkan, penuntut umum | | TETAP TIDAK BERUBAH |
| harus membuat dan menyampaikan laporan tertulis kepada ketua pengadilan yang bersangkutan mengenai pelaksanaan perintah tersebut dengan melampirkan surat pelepasan. 831 Pasal 189 (1) Dalam hal putusan pemidanaan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan | | TETAP TIDAK BERUBAH |
| (1) Dalam hal putusan pemidanaan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling ber hak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan peraturan perundang-undangan barang bukti tersebut harus dirampas | | |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| ... untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 82 | sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. 832 (2) Dalam hal barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak, pengadilan menetapkan supaya barang | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 8 | bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai. 833 (3) Perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai suatu syarat apapun, kecuali dalam hal putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 834 | hukum tetap. 834 Pasal 190 Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 835 | sidang terbuka untuk umum. 835 Pasal 191 (1) Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa, kecuali dalam hal undang-undang menentukan lain. | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 836 | menentukan lain. 836 (2) Dalam hal terdapat lebih dari seorang terdakwa dalam satu perkara, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya terdakwa | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 837 | yang ada. 837 (3) Segera sesudah putusan pemidanaan diucapkan, hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa yang menjadi | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 838 | haknya, yaitu: 838 a. hak segera menerima atau segera menolak putusan; | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 839 | 839 b. hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 840 | Undang-Undang ini; 840 c. hak untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal terdakwa menerima putusan; | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| NO | DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN | USULAN KOMITE | KETERANGAN |
| 841 d. hak meminta diperiksa perkaranya di tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang ini, dalam hal | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 84 | 842 e. hak untuk mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh UndangUndang ini. | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 84 | 843 Pasal 192 (1) Putusan pemidanaan memuat: | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 844 a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 845 | 845 b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 986 | agama dan pekerjaan terdakwa; 846 c. dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan; | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 847 | 847 d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa; | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 848 | 848 e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan; | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 849 f. pasal peraturan perundang undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan atau yang meringankan terdakwa; | TETA | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 850 | 850 g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim, kecuali perkara diperiksa oleh hakim | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 851 h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua bagian inti dan unsur dalam rumusan tindak pidana | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| DIM | DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN | USULAN KOMITE | KETERANGA |
| ... disertai dengan kualifi kasi dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan; | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 852 | 852 i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 8.5 | 853 i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 354 | 854 j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan letak kepalsuannya, jika terdapat | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 855 | 855 k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan; dan | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 856 | 856 l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera; dan | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 857 | 857 m. putusan mengenai pemberian ganti kerugian dalam hal memungkinkan. | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 858 (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, huruf j, huruf k, huruf l, atau huruf m tidak dipenuhi, putusan batal demi | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 859 | 859 (3) Putusan dilaksanakan dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari menurut ketentuan dalam | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 860 Pasal 193 (1) Apabila hakim atau penuntut umum berhalangan, ketua pengadilan atau pejabat kejaksaan yang berwenang wajib menunjuk pengganti pejabat yang berhalangan tersebut dalam waktu | | |
| NO |
| 861 | DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN 861 (2) Apabila penasihat hukum berhalangan, terdakwa atau asosiasi | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 862 | penasihat hukum menunjuk penggantinya. 862 (3) Apabila pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 863 | dimaksud pada ayat (2) ternyata tidak ada atau juga berhalangan, maka sidang dapat dilanjutkan. 863 Pasal 194 (1) Putusan yang bukan merupakan | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 864 | (1) Putusan yang bukan merupakan pemidanaan memuat : 864 a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1), kecuali | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 865 | dalam Pasal 192 ayat (1), kecuali huruf e, huruf f, dan huruf h; 865 b. pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan; dan 866 c. perintah supaya terdakwa yang | TETAP TIDAK BERUBAH | |
| 87 | ditahan dibebaskan sejak putusan diucapkan 867 (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (2) | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 8 | dan ayat (3) berlaku juga terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali untuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. 868 Pasal 195 | TE | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 8 | Petikan putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera segera setelah putusan diucapkan. 869 Pasal 196 (1) Dalam hal terdapat surat | TEAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 8 | 869 Pasal 196 (1) Dalam hal terdapat surat palsu atau dipalsukan, panitera melekatkan petikan putusan yang ditanda tanganinya pada surat tersebut yang memuat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) huruf j dan surat palsu atau yang dipalsukan tersebut diberi catatan dengan menunjuk pada petikan putusan tersebut. | | |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| 870 | 870 (2) Salinan pertama dari surat palsu atau yang dipalsukan tidak diberikan, kecuali panitera sudah membubuhi catatan pada | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan salinan petikan putusan. 871 Pasal 197 (1) Panitera membuat Berita Acara sidang dengan memperhatikan persyaratan yang diperlukan | | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 82 | dan memuat segala kejadian di sidang yang berhubungan dengan pemeriksaan. 872 (2) Berita Acara sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) me muat juga hal yang penting dari keterangan saksi, terdakwa, dan ahli, kecuali jika hakim ketua sidang menyatakan cukup | Berita acara pemeriksaan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat semua hal yang penting mengenai alat bukti sebagaimana diatur | Tersangka/terdakwa mempunyai kedudukan yang sama dengan penuntut umum. Bila semua BAP di Kepolisian dijadikan sebagai alat bukti, maka kecenderungannya |
| 8 | menunjuk keterangan dalam Berita Acara pemeriksaan dengan menyebut perbedaan yang terdapat antara yang satu dengan yang lain. 873 (3) Atas permintaan penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum, hakim ketua sidang wajib memerintahkan kepada | dalam Pasal 175 yang dihadapkan dimuka persidangan. | hakim akan mengandalkan BAP. TETAP TIDAK BERUBAH |
| 84 | panitera supaya dibuat catatan secara khusus tentang suatu keadaan atau keterangan. 874 (4) Berita Acara sidang ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan panitera, kecuali apabila salah seorang dari mereka | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 875 | berhalangan, maka hal tersebut dinyatakan dalam Berita Acara. 875 Bagian Kelima Acara Pemeriksaan Singkat | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 76 | 876 Pasal 198 (1) Perkara yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara tindak pidana yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 201 dan yang menurut | TE | TETAP TIDAK BERUBAH |
| NO |
| 87777 | DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN 877 (2 Dalam perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penuntut umum menghadapkan terdakwa | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 8 | beserta saksi, barang bukti, ahli, dan juru bahasa apabila diperlukan. 878 (3) Dalam ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku ketentuan dalam Bagian Kesatu, | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 89 | Bagian Kedua, dan Bagian Ketiga Bab ini dengan ketentuan bahwa: 879 a. Penuntut umum dengan segera setelah terdakwa di sidang menjawab segala pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (4) memberitahukan dengan lisan dari catatannya kepada terdakwa tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan menerangkan | | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 18 | waktu tindak pidana dilakukan, yang dicatat dalam Berita Acara sidang dan merupakan pengganti surat dakwaan; 880 b. dalam hal hakim memandang perlu pemeriksaan tambahan, maka diadakan pemeriksaan tambahan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan apabila dalam waktu tersebut penuntut umum belum juga dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan, | | TETAP TIDAK BERUBAH |
| sidang pengadilan dengan acara biasa; 881 c. guna kepentingan pembelaan, maka atas permintaan terdakwa dan/atau penasihat hukum, hakim dapat menunda pemeriksaan paling lama 7 (tujuh) hari; | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 882 d. putusan tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam Berita Acara sidang; dan | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
|
| NO | DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN 883 e hakim memberikan surat yang | USULAN KOMITEE | TETAP TIDAK BERUBAH |
| memuat amar putusan dan surat tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti putusan pengadilan dalam acara biasa. 884 (4) Perkara yang diperiksa menurut | TETAP TIDAK BERUBAH | |
| acara pemeriksaan singkat tidak menggunakan surat dakwaan, hanya mencantumkan pasalpasal yang dilanggar. 885 (5) Pidana penjara yang dapat dija | | |
| tuhkan terhadap terdakwa paling lama 3 (tiga) tahun. | | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 886 | 886 (6) Sidang perkara singkat dilakukan dengan hakim tunggal. | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 8888 | 887 Bagian Keenam Jalur Khusus 888 Pasal 199 (1) Pada saat penuntut umum | Pada saat penuntut | TETAP TIDAK BERUBAH Dijadikan tiga ayat |
| membacakan surat dakwaan, terdakwa mengakui semua per buatan yang didakwakan dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, pe nuntut umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara peme riksaan singkat. | umum membacakan surat dakwaan, hakim wajib menanyakan apakah terdakwa memahami atau tidak surat dakwaan Dalam hal terdakwa mengakui semua per | |
| Dalam hal terdakwa mengakui semua per buatan yang didakwa kan dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana, maka penuntut umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat Peralihan yang dimasud | |
| Peralihan yang dimasud ayat (2) adalah tindak pidana yang ancaman pidana maksimal 7 (tujuh) tahun penjara | |
| 889 | 889 (2) Pengakuan terdakwa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh terdakwa dan penuntut umum. | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 890 | 890 (3) Hakim wajib: TETAP TIDAK BERUBAH | TETAP | TIDAK BERUBAH |
|
| D91 | DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN 891 a. memberitahukan kepada terdakwa mengenai hak-hak yang | UULTAPE | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 897 | dilepaskannya dengan memberikan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); 892 b. memberitahukan kepada terdakwa mengenai lamanya pidana | TETAP TIDAK BERUBAH | |
| 893 | yang kemungkinan dikenakan; dan 893 c menanyakan apakah pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 894 | sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara sukarela. 894 (4) Hakim dapat menolak pengakuan sebagaimana dimaksud | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 85 | pada ayat (2) jika hakim ragu terhadap kebenaran pengakuan terdakwa. 895 (5) Dikecualikan dari Pasal 198 ayat (5), penjatuhan pidana terhadap | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| (5), penjatuhan pidana terhadap terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 2/3 dari maksimum pidana tindak pidana yang didakwakan. | | |
| 897 | 896 Bagian Ketujuh Saksi Mahkota 897 Pasal 200 (1) Salah seorang tersangka atau terdakwa yang peranannya | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| (1) Salah seorang tersangka atau terdakwa yang peranannya paling ringan dapat dijadikan Saksi dalam perkara yang sama dan dapat dibebaskan dari penuntutan pidana, apabila Saksi membantu mengungkapkan keterlibatan tersangka lain yang patut dipidana dalam tindak pidana tersebut. | | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 8 | 898 (2) Apabila tidak ada tersangka atau terdakwa yang peranannya ringan dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka tersangka atau terdakwa yang mengaku bersalah berdasarkan Pasal 199 dan membantu secara substantif mengungkap tindak pidana dan peran tersangka lain dapat dikurangi pidananya dengan kebijaksanaan hakim pengadilan negeri. | | |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| 899 (3) Penuntut umum menentukan tersangka atau terdakwa sebagai saksi mahkota. | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 899 (3) Penuntut umum menentukan tersangka atau terdakwa sebagai saksi mahkota. 900 Bagian Kedelapan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan | Bagian Kedelapan Acara Pemeriksaan Cepat Paragraf 1 Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan | - Nama Bagian diubah menjadi Acara Pemeriksaan Cepat, dan ditambahkan “Paragraf 1 Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan. - Karena sifatnya serta prosesnya yang memiliki perbedaan sebaiknya pengaturan Acara Pemeriksaan jenis ini mengikuti pengaturan dalam UU No. 8 Tahun |
| 901 Pasal 201 (1) Perkara yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak sebagaimana dimaksud dalam Kategori I Kitab UndangUndang Hukum Pidana. | Perkara yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan, tindak pidana Penghinaan Ringan, atau denda paling banyak sebagaimana dimaksud dalam Kategori I Kitab UndangUndang Hukum Pidana kecuali yang ditentukan dalam Paragraf Kedua Bagian ini. | 1981 yang membagi acara Pemeriksaan Cepat dalam dua kelompok, yaitu Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan dan Acara Pemeriksaan Pelanggaran Lalu Lintas. - Ditambahkan frase “atau Penghinaan Ringan” serta frase “kecuali yang ditentukan dalam Paragraf Kedua Bagian ini” - Penghinaan Ringan yang saat ini diatur dalam pasal 315 KUHP diancam dengan ancaman pidana 4 bulan 15 hari. Dalam UU 8 Tahun 1981 acara untuk Penghinaan Ringan |
| Pelanggaran Lalu Lintas. - Ditambahkan frase “atau Penghinaan Ringan” serta frase “kecuali yang ditentukan dalam Paragraf Kedua Bagian ini” - Penghinaan Ringan yang saat ini diatur dalam pasal 315 KUHP diancam dengan ancaman pidana 4 bulan 15 hari. Dalam UU 8 Tahun 1981 acara untuk Penghinaan Ringan ini diperiksa juga dalam acara cepat walaupun ancaman hukumannya di atas 3 bulan. Menurut kami hal tersebut perlu tetap dipertahankan. - Dalam RUU KUHP tidak ada lagi tindak pidana yang diancam dengan ancaman penjara paling lama 3 bulan, ancaman penjara terendah adalah 6 bulan. Apabila RUU KUHP disahkan maka |
| NO |
| | | ...perkara-perkara yang saat ini termasuk dalam perkara tindak pidana ringan seperti Pencurian Ringan, Penipuan Ringan, Penggelapan Ringan, Penadahan Ringan dll tidak lagi dapat diperiksa dengan Acara Cepat |
| 702 | 902 (2) Dalam perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu 3 (tiga) hari sejak Berita Acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 903 | sidang pengadilan. 903 (3) Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 904 | pertama dan terakhir. 904 (4) Dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat meminta banding. | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 905 | 905 Pasal 202 Untuk perkara lalu lintas jalan, tidak diperlukan Berita Acara Pemeriksaan, namun catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 ayat (1) segera diserahkan kepada pengadilan paling lambat pada kesempatan | DIHAPUS | DIHAPUS Pengaturan mengenai acara pemeriksaan lalu lintas akan diatur dalam Paragraf Kedua. |
| 96 | 906 Pasal 203 Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam 7 (tujuh) hari untuk mengadili perkara dengan acara | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 9007 | 907 Pasal 204 (1) Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| .... tempat terdakwa harus meng hadap sidang pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik yang selanjutnya | 1 | 1 |
| 908 | catatan dan bersama berkas dikirim ke pengadilan. 908 (2) Perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang diterima oleh pengadilan harus | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 909 | segera disidangkan pada hari sidang itu juga. 909 (3) Hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera mencatat dalam buku register | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| semua perkara yang diterimanya. 910 (4) Dalam buku register dimuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| terdakwa serta apa yang didakwakan kepadanya. 911 Pasal 205 Dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan saksi tidak wajib mengucapkan sumpah atau janji, | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 92 | kecuali hakim menganggap perlu. 912 Pasal 206 (1) Putusan dicatat oleh hakim dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya oleh panitera dicatat dalam register serta | TEAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| ditanda tangani oleh hakim yang bersangkutan dan panitera. 913 (2) Berita Acara pemeriksaan sidang tidak dibuat, kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata terdapat hal yang tidak sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan yang dibuat oleh | 13 | TETAP TIDAK BERUBAH |
| penyidik. 914 Pasal 207 Ketentuan dalam Bagian Kesatu, Bagian Kedua, dan Bagian Ketiga tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bagian ini. | TETAP Paragraf Kedua Acara Pemeriksaan Pelanggaran Lalu Lintas Jalan | TIDAK BERUBAH - Ditambahkan judul paragraf Kedua dengan judul “Acara Pemeriksaan Pelanggaran Lalu Lintas”. |
| NO |
| DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN | PENAMBAHAN PASAL Yang diperiksa menurut | - Penambahan Pasal |
| 915 Pasal 208 | terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan | |
| seseorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang 916 Pasal 209 | | |
| 917 | tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan. 917 (2) Dalam hal putusan diucapkan di luar hadirnya terdakwa, surat | TETAR | TETAP TIDAK BERUBAH |
| paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak tanggal diputuskan disampaikan kepada terpidana. 918 (3) Bukti bahwa surat amar putusan telah disampaikan oleh | | |
| penyidik kepada terpidana, diserahkan kepada panitera untuk dicatat dalam buku register. 919 (4) Dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa dan putusan itu berupa pidana | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 920 | perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan perlawanan. 920 (5) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan diberitahukan secara | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan itu. 921 (6) Dengan perlawanan tersebut, | | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 922 | putusan di luar hadirnya terdakwa menjadi gugur. 922 (7) Setelah panitera memberitahukan kepada penyidik tentang | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| NO |
| DM | .... memeriksa kembali perkara | DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 923 | .... memeriksa kembali perkara tersebut. 923 (8) Jika putusan setelah diajukannya perlawanan tetap berupa pidana sebagaimana dimaksud | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| pada ayat (4), terhadap putusan tersebut terdakwa dapat mengajukan banding. 924 Pasal 210 Pengembalian benda sitaan dilakukan tanpa syarat kepada yang paling berhak dalam waktu paling lambat | TETAO | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 925 | 1 (satu) hari terhitung sejak tanggal putusan dijatuhkan, jika terpidana telah memenuhi isi amar putusan. 925 Bagian Kesembilan | TETAR | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 926 | Tata Tertib Persidangan 926 Pasal 211 (1) Hakim ketua sidang memimpin dan memelihara tata tertib | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 927 | dan memelihara tata tertib persidangan. 927 (2) Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib di | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 928 | persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 928 Pasal 212 (1) Dalam ruang sidang, siapa pun | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 9 | wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 929 (2) Siapa pun yang berada di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib setelah mendapat peringatan dari hakim ketua sidang, atas | | TETAP TIDAK BERUBAH |
| yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. 930 (3) Dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tindak pidana yang ditentukan dalam suatu undang-undang, yang bersangkutan dapat dituntut berdasarkan undang-undang | | TETAP TIDAK BERUBAH |
| NO |
| 931 | 931 Pasal 213 (1) Siapa pun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 932 | dapat membahayakan keamanan sidang. 932 (2) Tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| membawa senjata, bahan, alat, ataupun benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 933 (3) Dalam hal pada seseorang yang digeledah ditemukan membawa senjata api, senjata tajam, | | TETAP TIDAK BERUBAH |
| ayat (1), petugas meminta yang bersangkutan untuk menitipkannya. 934 (4) Apabila yang bersangkutan bermaksud meninggalkan ruang sidang untuk seterusnya, petugas wajib menyerahkan kembali | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 935 | peledak, alat, atau benda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) titipannya. 935 (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengurangi kemungkinan untuk dilakukan penuntutan terhadap seseorang yang membawa senjata, bahan, alat, atau | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 936 | merupakan tindak pidana. 936 Pasal 214 (1) Hakim dilarang mengadili suatu perkara yang berkaitan dengan | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 937 | maupun tidak langsung. 937 (2) Dalam hal hakim mempunyai | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| .... bagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim yang bersangkutan wajib mengundurkan diri baik atas kehendak sendiri maupun atas permintaan penuntut | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| umum, terdakwa, atau penasihat hukumnya. 938 (3) Apabila terdapat keraguan pendapat mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka ketua pengadilan tinggi yang menetapkannya. | Apabila terdapat keraguan pendapat mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka ketua pengadilan yang bersangkutan yang menetapkannya -- PENAMBAHAN AYAT Apabila hakim yang dimaksud sebagaimana ayat (2) juga menjabat sebagai | - Perubahan frasa “Ketua Pengadilan Tinggi” menjadi “Ketua Pengadilan yang bersangkutan” |
| 99 | 939 (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga | Pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah Ketua Pengadilan Tinggi. | TETAP TIDAK BERUBAH |
| bagi penuntut umum. 940 Pasal 215 (1) Dalam hal terdapat alasan yang kuat mengenai obyektivitas, kebebasan, dan keberpihakan hakim atau majelis hakim yang menyidangkan perkara, penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum dapat mengajukan | | TETAP TIDAK BERUBAH |
| ま | atau majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut. 941 (2) Permohonan pergantian hakim atau majelis hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sebelum pemeriksaan perkara | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| pokok kepada ketua pengadilan negeri. 942 (3) Dalam hal ketua pengadilan negeri tidak mengabulkan permohonan pergantian hakim atau majelis hakim sebagaimana | TETAO | TETAP TIDAK BERUBAH |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| .... dimaksud pada ayat (2), permohonan diajukan kepada ketua pengadilan tinggi. | TETAP TIDAK BERUBAH | TETAP TIDAK BERUBAH |
| ま | pengadilan tinggi. 943 (4) Apabila permohonan pergantian hakim atau majelis hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari ketua | TETAP TIDAK BERUBAH | TETAP TIDAK BERUBAH |
| ま | penetapan mengenai penggantian hakim atau majelis hakim. 944 Pasal 216 (1) Setiap terdakwa yang diputus pidana wajib membayar biaya | TETAP TIDAK BERUBAH | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 945 | perkara. 945 (2) Dalam hal terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| dibebankan kepada negara. 946 (3) Dalam hal terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan, | TE1W | TETAP TIDAK BERUBAH |
| negara. 947 Pasal 217 (1) Jika hakim memberi perintah kepada seseorang untuk mengucapkan sumpah atau janji di luar sidang, hakim dapat menunda pemeriksaan perkara sampai pada hari sidang yang | E | TETAP TIDAK BERUBAH |
| lain. 948 (2) Dalam hal sumpah atau janji dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim menunjuk panitera untuk menghadiri pengucapan sumpah atau janji tersebut dan membuat Berita | | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 9 | Acaranya. 949 Pasal 218 Semua putusan pengadilan disimpan dalam arsip oleh pengadilan yang mengadili perkara pada tingkat pertama dan dilarang | Semua putusan pengadilan maupun penetapan-penetapan yang dikeluarkan oleh Hakim Pemeriksa Pendahuluan di simpan | Menambahkan frase “maupun penetapan-pe netapan yang dikeluarkan oleh Hakim Pemeriksa Pendahuluan” |
| NO |
| dipindahkan, kecuali undang-undang menentukan lain. | arsip oleh pengadilan yang mengadili perkara pada | RE TERANGAN |
| 950 Pasal 219 | undang-undang menentukan lain. | |
| semua perkara. 951 (2) Dalam buku daftar tersebut | | |
| 05 | dicatat: | TETAD | |
| | TETAR | |
| | TETAR | |
| 055 | 955 d. tanggal terdakwa mulai ditahan | TETAP TIDAK BERUBAH | TIDAK PERLIRAH |
| apabila terdakwa berada dalam tahanan; 956 e. tanggal dan isi putusan secara | | |
| 95 | singkat; 957 f. tanggal penerimaan permintaan | | |
| 95 | dan putusan banding atau kasasi; 958 g. tanggal permohonan serta pemberian grasi, amnesti, abolisi, atau | TETAR | TIDAK PEBLIBAL |
| rehabilitasi; dan 959 h. hal lain yang erat kaitan dengan | | |
| 960 | proses perkara. 960 Pasal 220 (1) Petikan surat putusan pengadilan diberikan kepada terdakwa, | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| penasihat hukum, penyidik, dan penuntut umum, sesaat setelah putusan diucapkan. 961 (2) Salinan surat putusan pengadilan diberikan kepada penuntut umum dan penyidik, sedangkan | Salinan surat putusan pengadilan diberikan kepada penuntut umum, | - Penambahan frasa “korban” dan “selambatlambatnya 7 hari kerja |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN 961 ...diserahkan kepada |
| | | pihak-pihak terkait. - Salah satu wujud reparasi korban adalah mendapatkan info ttg perkembangan perkara termasuk putusan pengadilan sehingga memiliki kesempatan untuk mengajukan upaya hukum melalui JPU. - Penyesuaian dengan Pasal 5 ayat (1) huruf g UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. |
| 2 | 962 (3) Salinan surat putusan pengadilan hanya dapat diberikan | PENAMBAHAN AYAT Salinan surat putusan pengadilan sebagaimana dimaksud ayat 2 diberikan secara cuma-Cuma | dapat menyusun Memori Banding/Kasasi. - Pemberian salinan putusan secara Cuma-Cuma untuk mencegah salinan putusan pengadilan sebagai komoditas - Salinan putusan pengadilan adalah hak para pihak, dan negara berkewajiban untuk menyediakannya. Dalam UU No. 14 Tahun |
| kepada orang lain dengan seizin ketua pengadilan setelah mempertimbangkan kepentingan dari permintaan tersebut. | Salinan surat putusan pengadilan dapat diberikan kepada orang lain sesuai dengan mekanisme Keterbukaan Informasi Publik | 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik te lah dinyatakan bahwa se tiap Badan Publik wajib membuka akses terhadap informasi publik. Dalam Pasal 52A ayat (1) UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum telah dinyatakan bahwa Pengadilan wajib membuka akses terhadap informasi |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| | | yang berkaitan dengan putusan dan biaya Perkara. Terkait dengan hal ini Mahkamah Agung sendiri pada tahun 2007 telah menerbitkan Surat Keputusan yang menyatakan bahwa salinan putusan pengadilan dapat diakses tanpa memerlukan izin dari Ketua Pengadilan. |
| 963 Pasal 221 (1) Semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang pada semua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi, atau ahli disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal kehadiran yang ditentukan, di tempat tinggal atau | | semangat keterbukaan informasi publik tersebut. TETAP TIDAK BERUBAH |
| saksi, atau ahli terakhir. 964 (2) Petugas yang melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal dan tanda tangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil dan apabila yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas | | TETAP TIDAK BERUBAH |
| harus mencatat alasannya. 965 (3) Dalam hal orang yang dipanggil tidak terdapat di salah satu tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat panggilan disampaikan melalui kepala desa atau lurah dan jika di luar negeri melalui perwakilan negara Republik Indonesia di tempat orang yang dipanggil berdiam. | | TETAP TIDAK BERUBAH |
| NO | NASKAH BULU USULAN KG |
| 6 | 966 (4) Dalam hal tidak diketahui tempat tinggal atau kediamannya dan surat belum berhasil disampaikan, maka surat panggilan ditempelkan di tempat | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 967 | yang mengeluarkan panggilan tersebut. 967 Pasal 222 Jangka waktu atau tenggang waktu menurut Undang-Undang ini mulai | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 968 | diperhitungkan pada hari berikutnya. 968 Pasal 223 (1) Saksi atau ahli, yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 969 | yang berlaku. 969 (2) Pejabat yang melakukan pemanggilan wajib memberitahukan kepada saksi atau ahli tentang haknya sebagaimana dimaksud pada | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 970 | ayat (1). 970 Pasal 224 (1) Sidang pengadilan dilaksanakan di gedung pengadilan dalam ruang sidang. | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 971 | 971 (2) Dalam ruang sidang, hakim, penuntut umum, penasihat hukum, dan panitera mengenakan pakaian sidang dan atribut masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku. | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 972 | 972 (3) Ruang sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditata menurut ketentuan sebagai berikut: | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 973 | 973 a. tempat meja dan kursi hakim terletak lebih tinggi dari tempat penuntut umum, terdakwa, penasihat hukum, dan pengunjung; | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 974 | 974 b. tempat panitera terletak di sisi kanan belakang tempat hakim ketua sidang; | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| 97 75 | 975 c. tempat penuntut umum terletak di sisi kanan depan tempat | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 96 | di sisi kanan depan tempat hakim; 976 d. tempat terdakwa dan penasihat hukum terletak di sisi kiri depan dari tempat hakim dan tempat | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 977 | terdakwa di sebelah kanan tempat penasihat hukum; 977 e. tempat kursi pemeriksaan terdakwa dan saksi terletak di depan | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 978 | tempat hakim; 978 f. tempat saksi atau ahli yang telah didengar terletak di belakang | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 979 | kursi pemeriksaan; 979 g. tempat pengunjung terletak di belakang tempat saksi yang telah | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| :00 | belakang tempat saksi yang telah didengar; 980 h. Bendera Negara Indonesia ditempatkan di sebelah kanan meja hakim dan Panji Pengayoman ditempatkan di sebelah kiri meja hakim sedangkan lambang negara | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 981 | ditempatkan pada dinding bagian atas di belakang meja hakim; 981 i tempat rohaniwan terletak di | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 982 | sebelah kiri tempat panitera; 982 j. tempat sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 983 | huruf i diberi tanda pengenal atau jabatan; dan 983 k. tempat petugas keamanan di bagian dalam pintu masuk utama | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| ruang sidang dan di tempat lain yang dianggap perlu. 984 (4) Apabila sidang pengadilan dilangsungkan di luar gedung pengadilan, maka tata tempat sedapat mungkin disesuaikan | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 985 (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi, maka paling kurang Bendera Negara Indonesia harus ada dan ditempatkan. | TEMP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| NO |
| 986 | DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN 986 Pasal 225 (1) Sebelum sidang dimulai, panitera, penuntut umum, | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 97 | penasihat hukum, dan pengunjung yang sudah ada, duduk di tempatnya masing-masing dalam ruang sidang. 987 (2) Pada saat hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir wajib berdiri | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 988 | semua yang hadir wajib berdiri dalam rangka memberi penghormatan. 988 (3) Selama sidang berlangsung, setiap orang yang keluar masuk | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| ruang sidang diwajibkan memberi hormat. 989 Pasal 226 Jenis, bentuk, dan warna pakaian sidang serta atribut dan hal yang berhubungan dengan perangkat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (2) dan | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| mengenai tata tertib persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 diatur dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung. 990 Pasal 227 Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemeriksaan di | 161AP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 991 | sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Bab XIII dibebankan pada negara. 991 BAB XIII | | TETAP TIDAK ADA |
| 992 | UPAYA HUKUM BIASA 992 Bagian Kesatu | TAP A | PERUBAHAN TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 993 | Pemeriksaan Tingkat Banding 993 Pasal 228 (1) Permohonan banding dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau kuasanya | Permohonan banding da pat diajukan ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau kuasanya atau penuntut umum, kecuali putusan | PERUBAHAN - Perubahan frasa “Kecuali Putusan Bebas” diganti dengan “Kecuali Putusan Lepas”. |
| NO |
| DIM | DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN | ... panitera pengadilan negeri dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja | RETERAN |
| | diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir dalam sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (2). Dalam waktu paling lama 7 hari kerja sejak putusan dijatuhan, pengadilan negeri wajib memberikan | |
| 99 | 994 (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan | negeri wajib memberikan salinan putusan kepada terdakwa Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja | Menambah kata “kerja” setelah “hari” |
| 85 | kepada terdakwa yang tidak hadir dalam sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (2). 995 (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitera membuat surat keterangan | sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir dalam sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (2). | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| yang ditandatangani oleh panitera dan pemohon serta tembusannya diberikan kepada pemohon yang bersangkutan. 996 (4) Dalam hal pemohon tidak dapat menghadap, harus dicatat oleh panitera dengan disertai | | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| alasannya dan catatan harus dilampirkan dalam berkas perkara dan ditulis dalam daftar perkara pidana. 997 (5) Dalam hal pengadilan negeri menerima permohonan banding, baik yang diajukan oleh | | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 997 (5) Dalam hal pengadilan negeri menerima permohonan banding, baik yang diajukan oleh penuntut umum maupun terdakwa atau yang diajukan oleh | | PERUBAHAN |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| ... penuntut umum dan terdakwa sekaligus, maka panitera wajib memberitahukan permohonan dari pihak yang satu kepada | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| dari pihak yang satu kepada pihak yang lain. 998 Pasal 229 (1) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (2) telah lewat tanpa | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 8 | diajukan permohonan banding oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan. 999 (2) Dalam hal telah lewat waktu dan yang bersangkutan dianggap menerima putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka panitera mencatat | | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| dan membuat akta mengenai hal tersebut serta dilekatkan pada berkas perkara. 1000 Pasal 230 (1) Apabila perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi, maka permohonan banding | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 1001 | maka permohonan banding dapat dicabut sewaktu-waktu. 1001 (2) Dalam hal perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah dicabut, permohonan banding untuk perkara tersebut tidak | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 0 | untuk perkara tersebut tidak boleh diajukan lagi. 1002 (3) Apabila perkara telah mulai diperiksa, namun belum diputus sedangkan pemohon mencabut permohonan bandingnya, maka pemohon dibebankan kewajiban membayar biaya perkara | | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| pengadilan tinggi hingga saat pencabutannya. 1003 Pasal 231 (1) Dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan banding diajukan, panitera mengirimkan salinan putusan pengadilan nege ri, berkas perkara, dan surat bukti kepada pengadilan tinggi. | Dalam waktu paling lam bat 14 (empat belas) hr kerja terhitung sejak per mohonan banding diajkan, panitera mengirimkan sa linan putusan pengadilan negeri, berkas perkara, dan surat bukti kepada | Menambah “hari” menjadi “hari kerja” |
| NO |
| 004 4 | DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN 1004 (2) Pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di | Pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas | Menambah “hari” menjadi “hari kerja” |
| pengadilan negeri dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara kepada pengadilan tinggi. 1005 (3) Dalam hal pemohon banding yang dengan jelas menyatakan | perkara tersebut di pengadilan negeri dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum pengiriman berkas perkara kepada pengadilan tinggi Dalam hal pemohon banding yang dengan jelas menyatakan secara | Menambah “hari” menjadi “hari kerja” |
| secara tertulis akan mempelajari berkas perkara tersebut di pengadilan tinggi, maka kepada pemohon wajib diberi kesempatan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh pengadilan tinggi. | jelas menyatakan secara tertulis akan mempelajari berkas perkara tersebut di pengadilan tinggi, maka kepada pemohon wajib diberi kesempatan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh pengadilan tinggi. | |
| 1006 (4) Pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk sewaktuwaktu meneliti keaslian berkas perkaranya. 1007 Pasal 232 | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 1007 Pasal 232 Selama pengadilan tinggi belum mulai memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik terdakwa, kuasanya, maupun penuntut umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada pengadilan tinggi. 1008 Pasal 233 | | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| (1) Pemeriksaan dalam tingkat banding dilakukan oleh pengadilan tinggi dengan paling sedikit 3 (tiga) orang hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan negeri yang terdiri dari Berita Acara pemeriksaan dari penyidik, Berita Acara pemeriksaan di sidang pengadilan negeri, beserta semua surat yang timbul di sidang atau berhubungan erat dengan perkara tersebut dan putusan pengadilan negeri. | | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| NO |
| 000 | DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN 1009 (2) Wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke pengadilan tinggi sejak saat diajukannya | Wewenang menentukan penahanan beralih ke Pengadilan Tinggi sejak | Perubahan frasa “saat diajukannya permintaan banding” menjadi “sejak |
| permintaan banding. | ditetapkan susunan Majelis Hakim Banding oleh Ketua Pengadilan Tinggi. PENAMBAHAN AYAT Pengadilan Tinggi mengirimkan surat pemberitahuan susunan Majelis Hakim yang akan memeriksa permohonan Banding kepada Pemohon | ditetapkan susunan Majelis Hakim Banding oleh Ketua Pengadilan Tinggi” Mekanisme pemberitahuan susunan majelis |
| 1010 (3) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal menerima berkas perkara banding dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi wajib mempelajarinya untuk menetapkan apakah terdakwa perlu tetap | Banding kepada Pemohon dan Termohon melalui Pengadilan Negeri | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| jabatannya maupun atas permintaan terdakwa. 1011 (4) Jika dipandang perlu, pengadilan tinggi mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin | Pengadilan tinggi wajib mendengar keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang | Menghapuskan frase “jika dipandang perlu” dan menambahkan kata “wajib” |
| | apa yang ingin diketahuinya. PENAMBAHAN AYAT Ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 151 ayat (3) berlaku juga bagi saksi yang dipanggil sebagaimana dimaksud dalam | |
| 0 | 1012 Pasal 234 (1) Sebelum pengadilan tinggi memutus perkara banding tindak pidana korupsi, pelanggaran berat hak asasi manusia, terorisme, pencucian uang, atau kejahatan terhadap keamanan | ayat (4). DIHAPUS | |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| ... negara, pembacaan konklusi dilakukan oleh kepala Kejaksaan | DIHAPUS | RETERANGAN |
| 1013 | dilakukan oleh kepala Kejaksaan Tinggi. 1013 (2) Ketua pengadilan tinggi memberitahukan kepada kepala kejaksaan tinggi mengenai waktu | DIHAPUS | |
| 1014 | pembacaan konklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 1014 (3) Dalam hal kepala Kejaksaan Tinggi berhalangan, pembacaan konklusi dilakukan oleh wakil kepala Kejaksaan Tinggi atau salah seorang asisten Kejaksaan | DIHAPUS | |
| 1015 | Tinggi yang ditunjuknya. 1015 (4) Konklusi kepala Kejaksaan Tinggi menjadi salah satu pertimbangan putusan pengadilan | DIHAPUS | |
| 1016 | tinggi. 1016 Pasal 235 (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 dan Pasal 214 berlaku juga bagi pemeriksaan perkara dalam tingkat | DIHAPUS | |
| 0 | banding. 1017 (2) Hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) berlaku juga antara hakim dan/atau panitera tingkat banding dengan hakim atau panitera tingkat pertama yang telah mengadili perkara yang | TETP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 1018 | sama. 1018 (3) Dalam hal hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama diangkat menjadi hakim pada pe ngadilan tinggi,hakim tersebut dilarang memeriksa perkara yg | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 0 | sama dalam tingkat banding. 1019 Pasal 236 (1) Jika pengadilan tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata terdapat kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau kekuranglengkapan, maka pengadilan tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan Pengadilan | Jika pengadilan tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata terdapat kelalaian, kekeliruan atau kekuranglengkapan dalam penerapan hukum acara, maka pengadilan tinggi membatalkan putusan pengadilan negeri dan | Penambahan Frase; “Kekeliruan atau kekuranglengkapan dalam penerapan hukum acara, maka pengadilan tinggi menyatakan putusan pengadilan negeri batal dan mengadili ulang pokok perkara. |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| .... negeri untuk memperbaiki hal tersebut atau pengadilan tinggi melakukannya sendiri. | ... mengadili ulang pokok perkara. | RETERANGAN |
| 100 | melakukannya sendiri. 1020 (2) Jika diperlukan, pengadilan tinggi dapat membatalkan penetapan dari Pengadilan negeri sebelum putusan pengadilan tinggi | DIHAPUS | |
| dijatuhkan. 1021 Pasal 237 (1) Setelah semua hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 dipertimbangkan dan dilaksanakan, pengadilan tinggi memutuskan, menguatkan, mengubah, atau dalam hal membatalkan putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi | | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 020 | mengadili sendiri atas perkara tersebut. 1022 (2) Dalam hal pembatalan tersebut terjadi atas putusan pengadilan negeri karena pengadilan tidak berwenang memeriksa perkara tersebut maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud | TEIA | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| dalam Pasal 138. 1023 Pasal 238 Jika dalam pemeriksaan tingkat banding, terdakwa yang dipidana ditahan dalam tahanan, maka pengadilan tinggi dalam putusannya memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan atau dibebaskan. | 10 | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 2 | 1024 Pasal 239 (1) Salinan putusan pengadilan tinggi beserta berkas perkara dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan dijatuhkan, putusan dikirim kepada pengadilan negeri yang memutus pada tingkat pertama. | Isi Putusan Pengadilan Tinggi dikirim ke Pengadilan Negeri dalam waktu 1 hari kerja sejak putusan dijatuhkan. Isi putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dicatat dalam buku register dalam waktu paling lama 1 (satu) hari oleh panitera pengadilan negeri diberitahukan kepada terdakwa dan penuntut umum.Salinan Putusan Pengadilan | - Menjadi empat ayat - Tenggat waktu untuk mendorong panitera dan panitera pengganti bekerja secara profesional. - Tenggat waktu yang jelas memberikan kepastian hukum dan transparansi |
| NO |
| DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN | Tinggi dan berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Negeri paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan dijatuhkan. | |
| 1025 (2) Isi putusan setelah dicatat dalam buku register dalam waktu paling lama 1 (satu) hari oleh panitera pengadilan negeri diberitahukan kepada terdakwa dan penuntut umum | dikirimkan kepada Terdakwa dan atau Penasihat hukum dan Penuntut Umum dalam waktu 1 hari kerja. | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 10 | dan selanjutnya pemberitahuan tersebut dicatat dalam salinan putusan pengadilan tinggi. 1026 (3) Ketentuan mengenai putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 berlaku juga bagi putusan pengadilan tinggi. | | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 1027 (4) Dalam hal terdakwa bertempat tinggal di luar daerah hukum pengadilan negeri tersebut, panitera dapat meminta bantuan kepada panitera pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal terdakwa untuk memberitahukan isi | | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 20 | putusan tersebut kepadanya. 1028 (5) Dalam hal terdakwa tidak diketahui tempat tinggalnya, maka isi putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui kepala desa atau dalam hal terdakwa bertempat tinggal di luar negeri, disampaikan melalui pejabat atau melalui perwakilan Republik Indonesia tempat terdakwa biasa berdiam. | | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| NO |
| 02 | DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN 1029 (6) Dalam hal surat putusan sebagaimana dimaksud pada ayat | THAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| disampaikan, terdakwa dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut melalui dua buah surat kabar yang terbit dalam daerah hukum pengadilan negeri itu sendiri atau daerah yang berdekatan dengan daerah itu. 1030 Bagian Kedua | | |
| 1031 | Pemeriksaan Tingkat Kasasi 1031 Pasal 240 Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat | Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN Perubahan frasa “permintaan kasasi” menjadi frase “ permohonan kasasi” |
| terakhir oleh pengadilan lain selain Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali putusan bebas. | oleh pengadilan lain selain Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali putusan bebas. PENAMBAHAN AYAT Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat | Pembatasan pengajuan kasasi ditujukan untuk mencegah penumpukan perkara, penundaan berlarut dalam memutus dan |
| | diajukan dalam hal: a. tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda; b. tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun ; c. tindak pidana tertentu d. umur tersangka pada waktu melakukan tindak pidana di atas 70 (tujuh puluh) tahun; dan/atau e. kerugian sudah diganti. | memberdayakan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi |
| | Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, d dan huruf e hanya berlaku untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. | |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| | dan ada persetujuan korban. | |
| 0 | 1032 Pasal 241 (1) Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkara dalam tingkat pertama, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa. | korban. Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkara dalam tingkat pertama, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada | - Perubahan “Hari” menjadi “hari kerja”. - Perubahan “Putusan” menjadi “salinan putusan” |
| 1033 (2) Permintaan tersebut oleh panitera ditulis dalam surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera serta pemohon dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara. | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 1034 (3) Dalam hal pengadilan negeri menerima permohonan kasasi, baik yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa maupun yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sekaligus, panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain. | | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 20 | 1035 Pasal 242 (1) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 ayat (1) telah lewat tanpa diajukan permohonan kasasi oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan. | | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 20 | 1036 (2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon terlambat mengajukan permohonan kasasi, maka hak untuk mengajukan gugur. | | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 1037 | 1037 (3) Dalam hal lewatnya waktu dan keterlambatan waktu mengajukan sebagaimana dimaksud | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| NO |
| DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN pada ayat (1) atau ayat (2), maka panitera mencatat dan membuat akta mengenai hal tersebut serta melekatkannya pada | TETAP TIDAK ADA | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| panitera mencatat dan membuat akta mengenai hal tersebut serta melekatkannya pada berkas perkara. 1038 Pasal 243 (1) Selama perkara permohonan kasasi belum diputus oleh | TETAP TIDAK ADA | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| Mahkamah Agung, permohonan kasasi dapat dicabut sewaktuwaktu dan dalam hal sudah dicabut, permohonan kasasi dalam perkara tersebut tidak dapat diajukan lagi. 1039 (2) Jika pencabutan dilakukan sebelum berkas perkara dikirim | | TETAP TIDAK ADA |
| 1040 | sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung, berkas tersebut tidak perlu dikirimkan. 1040 (3) Apabila perkara telah mulai diperiksa dan belum diputus, | TETAP | PERUBAHAN TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| akan tetapi pemohon mencabut permohonan kasasinya, maka pemohon dibebani membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung hingga saat pencabutannya. 1041 (4) Permohonan kasasi hanya dapat | | |
| 1042 | dilakukan 1 (satu) kali. 1042 Pasal 244 (1) Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang | TETAPTAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| memuat alasan permohonan kasasi dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah mengajukan permohonan kepada panitera dan panitera setelah menerima pengajuan tersebut memberikan surat tanda terima. | | |
| 1043 (2) Dalam hal terdakwa pemohon kasasi kurang memahami hukum, maka panitera pada waktu menerima permohonan kasasi wajib menanyakan apakah alasan pengajuan permohonan tersebut dan panitera membuatkan memori kasasinya. | TETAP TIDAK ADA | PERUBAHAN |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| 1044 | 1044 (3) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana dimaksud | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 1045 | adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1). 1045 (4) Dalam hal pemohon terlambat menyerahkan memori kasasi sebagaimana ditentukan pada ayat (1), maka hak untuk | TETAP TIDAK ADA | PERUBAHAN |
| 1046 | mengajukan permohonan kasasi gugur. 1046 (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (3) berlaku juga untuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 10476 | ayat (4). 1047 (6) Tembusan memori kasasi yang diajukan oleh salah satu pihak, oleh panitera disampaikan kepada pihak lainnya dan pihak lain tersebut berhak mengajukan kontra memori kasasi. | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| lain tersebut berhak mengajukan kontra memori kasasi. 1048 (7) Dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitera menyampaikan tembusan kontra memori kasasi kepada pihak yang semula | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| mengajukan memori kasasi. 1049 Pasal 245 (1) Dalam hal salah satu pihak berpendapat masih ada sesuatu yang perlu ditambahkan dalam memori kasasi atau kontra memori kasasi, pihak yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk mengajukan tambahan tersebut dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud | | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 1050 | 1050 (2) Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada panitera pengadilan. | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 1051 (3) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan kasasi tersebut selengkapnya oleh panitera pengadilan segera disampaikan kepada Mahkamah | TEA | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| 1052 Pasal 246 (1) Setelah panitera pengadilan negeri menerima memori kasasi dan/atau kontra memori kasasi, panitera dalam waktu | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| paling lama 1 (satu) hari wajib mengirim berkas perkara kepada Mahkamah Agung. 1053 (2) Setelah panitera Mahkamah Agung menerima berkas perkara tersebut, seketika panitera mencatat dalam buku agenda | 1EAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| surat, buku register perkara, dan pada kartu petunjuk. 1054 (3) Buku register perkara tersebut wajib dikerjakan secara ditutup dan ditandatangani oleh panitera pada setiap hari kerja yang harus diketahui dan ditandatangani oleh ketua Mahkamah | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 1055 | Agung. 1055 (4) Dalam hal Ketua Mahkamah Agung berhalangan, maka penandatanganan dilakukan oleh wakil ketua Mahkamah Agung. | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 1056 | wakil ketua Mahkamah Agung. 1056 (5) Jika wakil ketua Mahkamah Agung berhalangan, maka dengan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung ditunjuk salah | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| satu hakim anggotanya. 1057 (6) Selanjutnya panitera Mahkamah Agung mengeluarkan surat bukti penerimaan yang aslinya dikirimkan kepada panitera pengadilan negeri yang bersangkutan, sedangkan kepada para | | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 108 | pihak dikirimkan tembusannya. 1058 Pasal 247 (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 berlaku juga bagi pemeriksaan perkara | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| dalam tingkat kasasi. 1059 (2) Hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) berlaku juga antara hakim dan/atau panitera tingkat kasasi dengan hakim dan/atau panitera tingkat banding serta | TEAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| ... tingkat pertama yang telah mengadili perkara yang sama. | | |
| mengadili perkara yang sama. 1060 (3) Jika seorang hakim yang mengadili perkara dalam tingkat pertama atau tingkat banding, kemudian telah menjadi hakim atau panitera pada Mahkamah Agung, maka yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai hakim atau panitera untuk | | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| tingkat kasasi. 1061 Pasal 248 (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga bagi pemeriksaan perkara dalam | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 1062 | tingkat kasasi. 1062 (2) Apabila ada keraguan atau perbedaan pendapat mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dalam tingkat kasasi: | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 1063 | kasasi: 1063 a. Ketua Mahkamah Agung karena jabatannya bertindak sebagai pejabat yang berwenang menetapkan; | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 1064 b. dalam hal menyangkut Ketua Mahkamah Agung sendiri, yang berwenang menetapkannya adalah suatu panitia yang terdiri dari tiga orang yang dipilih oleh | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| dan antar hakim anggota. 1065 Pasal 249 (1) Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permohonan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 dan Pasal 255 guna menentukan | | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 1066 | 1066 a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya; | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 1067 | 1067 b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang; | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| NO |
| 1068 C | 1068 c. apakah benar pengadilan telah | TETAP TIDAK ADA | DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN TETAP TIDAK ADA |
| 0 | 1068 c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. 1069 (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan sekurangkurangnya 3 (tiga) orang hakim | TETAP | PERUBAHAN TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan selain Mahkamah Agung, yang terdiri dari Berita Acara pemeriksaan dari penyidikan Berita Acara pemeriksaan di sidang, semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara tersebut, beserta putusan pengadilan tingkat pertama dan/ atau tingkat terakhir. 1070 (3) Jika dipandang perlu, untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada | | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Agung dapat mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya atau Mahkamah Agung dapat pula memerintahkan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendengar keterangan mereka dengan cara pemanggilan yang sama. 1071 (4) Wewenang untuk menentukan | | |
| 1071 | 1071 (4) Wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke Mahkamah Agung, sejak diajukannya permohonan kasasi. 1072 (5) Dalam waktu tiga hari sejak | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN TETAP TIDAK ADA |
| 1072 (5) Dalam waktu tiga hari sejak menerima berkas perkara kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Agung wajib mempelajarinya untuk menetapkan apakah terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatannya maupun atas permintaan terdakwa. | | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| NO |
| 1073 | DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN 1073 (6) Dalam hal terdakwa tetap ditahan, maka dalam waktu | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 14 (empat belas) hari sejak penetapan penahanan, Mahkamah Agung wajib memeriksa perkara tersebut. 1074 Pasal 250 (1) Dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi | 1E70 | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 105 | karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241, Pasal 242, dan Pasal 243 mengenai hukumnya, Mahkamah Agung dapat memutus untuk menolak atau mengabulkan permohonan kasasi. 1075 (2) Dalam hal Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi, | | TETAP TIDAK ADA |
| menerima permohonan kasasi, Mahkamah Agung memutus mengenai penerapan hukum dan tidak mengenai fakta atau pembuktian. 1076 (3) Putusan Mahkamah Agung | | PERUBAHAN |
| 1077 | mengenai pemidanaan tidak boleh lebih berat dari putusan pengadilan tinggi. 1077 Pasal 251 (1) Dalam hal suatu putusan | TETAP TIDAK ADA | PERUBAHAN TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| (1) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili perkara tersebut. | | PERUBAHAN TETAP TIDAK ADA |
| 2 | 1078 (2) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya kembali mengenai bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh | | PERUBAHAN |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| 1079 (3) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena pengadilan atau hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| tersebut, Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau hakim lain mengadili perkara tersebut. 1080 Pasal 252 Jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dan | 17A0 | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| dalam hal itu berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251. 1081 Pasal 253 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 dan Pasal 239 berlaku juga bagi putusan kasasi Mahkamah Agung, kecuali tenggang | | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| putusan beserta berkas perkaranya kepada pengadilan yang memutus pada tingkat pertama dalam waktu 14 (empat belas) hari. 1082 Pasal 254 (1) Sebelum Mahkamah Agung memutus perkara kasasi tindak pidana korupsi, pelanggaran berat hak asasi manusia, terorisme, pencucian uang, atau kejahatan terhadap keamanan negara, Jaksa Agung membacakan konklusi. | DIHAPUS | - Tidak jelas tujuan dari adanya pembacaan kon klusi dari Jaksa Agung dalam bagian ini. - Mekanisme ini mencoba mengadopsi mekanisme di Mahkamah Agung Belanda (Hogeraad), dimana dalam setiap kasasi sebelum Majelis Kasasi memeriksa dan memutus permohonan kasasi, |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN | USULAN KOMITE KETER |
| 0 | 1083 (2) Dalam hal Jaksa Agung berhalangan pembacaan konklusi dilakukan oleh wakil Jaksa Agung atau salah seorang Jaksa Agung Muda. | | DIHAPUS ..Opini tersebut tidak mengikat bagi Mah kamah Agung namun akan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan. |
| DIHAPUS ..Opini tersebut tidak mengikat bagi Mah kamah Agung namun akan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan. - Yang menjadi permasalahan, Procureur-general bij de Hogeraad tidaklah sebanding dengan Jaksa Agung dalam sistem hukum Indonesia walaupun arti dari Procureur General sendiri adalah “Jaksa Agung” atau “Attorney General” dalam bahasa Inggris. Procureur-generaal bij de Hogeraad yang ber anggotakan beberapa Advocaat-generaal di Belanda bukanlah lembaga penuntutan seperti Jaksa/Kejaksaan Agung di Indonesia. Procureurgeneraal tersebut lebih |
| Agung dalam sistem hukum Indonesia walaupun arti dari Procureur General sendiri adalah “Jaksa Agung” atau “Attorney General” dalam bahasa Inggris. Procureur-generaal bij de Hogeraad yang ber anggotakan beberapa Advocaat-generaal di Belanda bukanlah lembaga penuntutan seperti Jaksa/Kejaksaan Agung di Indonesia. Procureurgeneraal tersebut lebih merupakan lembaga penasihat/advisory body bagi Hogeraad yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Hogeraad itu sendiri. - Lembaga penuntutan di belanda ada dibawah Openbaar Ministrie, bukan pada Procureurgeneraal bij de Hogeraad. - Apabila sistem yang berlaku di Belanda tersebut diadopsi begitu saja ke dalam sistem hukum Indonesia maka fungsi conclusie ini tidak akan efektif, karena tidak |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| 1084 (3) Konklusi Jaksa Agung menjadi salah satu pertimbangan putusan kasasi Mahkamah Agung. | DIHAPUS | DIHAPUS - Selain tidak akan efektif, instrumen ini hanya akan menambah beban |
| 1085 Pasal 255 Ketentuan sebagaimana dimaksud | | +/- 1.000 permohonan kasasi yang tercakup dalam jenis perkara korupsi, pencucian uang dst. Dengan jumlah perkara tersebut jika pasal 254 ini diterapkan maka Jaksa Agung setiap tahunnya harus membacakan konklusi di Mahkamah Agung sebanyak 1000 x atau setara dengan 5 perkara per hari. TETAP TIDAK ADA |
| 0 | Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 sampai dengan Pasal 254 berlaku bagi acara permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. | | PERUBAHAN |
| 1087 | 1086 BAB XIV UPAYA HUKUM LUAR BIASA | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 1087 Bagian kesatu Pemeriksaan Tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum 1088 Pasal 256 | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN - Perubahan Frase “Jaksa Agung” diganti dengan |
| (1) Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain Mahkamah Agung, dapat diajukan 1 (satu) kali permohonan kasasi demi kepentingan hukum oleh Jaksa Agung. | Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain Mahkamah Agung, dapat diajukan 1 (satu) kali permohonan kasasi demi kepentingan hukum oleh Penuntut Umum. | Agung” diganti dengan “Penuntut Umum”. - Kasasi Demi Kepenting an Hukum adalah instrumen yang di adopsi dari sistem hukum Belanda, di mana di Belanda kekuasaan tersebut tidak berada pada Jaksa Agung dalam pengertian yang sama dengan yang ada di Belanda. Di Belanda kekuasaan tersebut berada di Procureurgeneraal bij de Hogeraad, |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| NO | NASKAH RU | USULAN KOMTE | .. dengan Kejaksaan/Jaksa Agung dalam sistem hukum Indonesia. Procureur-generaal bij de |
| | | Hogeraad adalah institusi yang terpisah dan independen terhadap Openbaar Ministrie. - Diberikannya kewenangan KDKH tersebut kepada Jaksa Agung dalam KUHAP sebelumnya akhirnya membuat kewenangan tersebut tidak efektif, karena seharusnya memang diberikan |
| 1089 (2) Putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan. 1090 Pasal 257 (1) Permohonan kasasi demi kepen tingan hukum disampaikan secara tertulis oleh Jaksa Agung.. | Permohonan kasasi demi kepentingan hukum disampaikan secara tertulis | sendiri. - Akan tetapi dipandang bahwa perlu ada mekanisme untuk dapat mengkoreksi putusan judex facti yang telah berkekuatan hukum tetap baik karena tidak diajukan kasasi maupun karena putusan tersebut merupakan putusan yang tidak dapat diajukan kasasi. Mekanisme koreksi ini penting tidak untuk mengubah putusan yang akan berdampak pada pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara yang dimaksud namun untuk tetap menjaga adanya kesatuan penerapan hukum maupun perkembangan hukum. TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN - Frase “Jaksa Agung” |
| 1089 | | | maupun perkembangan hukum. |
| 1090 | 1090 Pasal 257 (1) Permohonan kasasi demi kepen tingan hukum disampaikan secara tertulis oleh Jaksa Agung.. | Permohonan kasasi demi kepentingan hukum disampaikan secara tertulis oleh Penuntut Umum | - Frase “Jaksa Agung” diganti menjadi Penuntut Umum. |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| ... kepada Mahkamah Agung melalui panitera pengadilan yang telah memutus perkara dalam tingkat pertama, disertai risalah | kepada Mahkamah Agung melalui panitera pengadilan yang telah memutus perkara dalam tingkat | |
| yang memuat alasan permintaan tersebut. 1091 (2) Salinan risalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 2 (dua) hari | pertama, disertai risalah yang memuat alasan permintaan tersebut. | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| oleh panitera disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. 1092 (3) Ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 2 (dua) hari | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| waktu paling lama 2 (dua) hari meneruskan permintaan tersebut kepada Mahkamah Agung. 1093 Pasal 258 (1) Salinan putusan kasasi demi kepentingan hukum oleh Mahkamah Agung disampaikan | T5T0P | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| kepada Jaksa Agung dan kepada pengadilan yang bersangkutan dengan disertai berkas perkara. 1094 (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat (2) | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 0 | dan ayat (3) berlaku juga dalam ketentuan ini. 1095 Pasal 259 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256, Pasal 257, dan | DIMAPUS | PERUBAHAN DIHAPUS Karena sudah ada peradilan militer. Hukum acara pidana militer telah diatur tersendiri |
| Pasal 258 berlaku bagi acara permohonan kasasi demi kepentingan hukum terhadap putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. 1096 Bagian Kedua Peninjauan Kembali Putusan | TEAP | dalam UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 10 | Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap 1097 Pasal 260 (1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berupa pemidanaan, terpidana atau ahli | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| NO |
| 108 | DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN | TETAP | TETAP TIDAK ADA |
| 1098 (2) Permohonan peninjauan kembali dilakukan atas dasar: 1099 a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang | TETAP | PERUBAHAN TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan; atau 1100 b. apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi | | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti tersebut ternyata bertentangan antara satu dengan yang lain. | PENAMBAHAN HURUF Apabila di kemudian hari | Yang dimaksud tindak pidana yang menyebabkan |
| 1101 (3)Atas dasar alasan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) | diketahui adanya tindak pidana yang menyebabkan hilangnya independensi dan integritas penegak hukum yang memeriksa perkara Atas dasar alasan yang sama sebagaimana | hilangnya independensi dan integritas hakim mencakup tapi tidak terbatas pada suap atau ancaman terhadap penyidik, penuntut umum atau hakim yang memeriksa perkara. Penambahan frase “penuntut umum” sehinga |
| terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali, apabila dalam putusan tersebut suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti, akan tetapi tidak diikuti suatu pemidanaan. | sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, penuntut umum dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali, apabila: | “penuntut umum” sehinga menjadi : |
| | c. dalam putusan tersebut suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti, akan tetapi tidak diikuti suatu pemidanaan. | |
| | d. apabila terdapat keadaan baru yang men | |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| NO | NASKAH RU | imbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada | KETERANGAN |
| | berupa putusan pemidanaan terhadap terdakwa atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih berat. Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain Mahkamah Agung, dapat diajukan 1 (satu) kali permohonan peninjauan kembali demi kepentingan hukum oleh Penuntut Umum. e. Apabila di kemudian | |
| | e. Apabila di kemudian hari diketahui adanya tindak pidana yang menyebabkan hilangnya independensi dan integritas hakim yang memeriksa perkara. | |
| | Putusan Peninjauan Kembali sebagaimana ayat 3 huruf b, tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud | |
| 1102 Pasal 261 | dalam ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c terbukti maka putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus dianggap bataldan putusan peninjauan kembali memerintahkan pengadilan tingkat per tama yang menyidangkan perkara, mengadili ulang dengan majelis hakim yang berbeda. | |
| 12 A | 1102 Pasal 261 Apabila terpidana atau ahli waris DIHAPUS | DIHAPUS | Jika semangatanya untuk pemulihan korban |
|
| DIM pe | DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN nya tidak mengajukan permohonan | ULAPUMATE | DIHAPUS rekayasa kasus, hal ini |
| peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (1), demi kepentingan terpidana atau ahli warisnya, Jaksa Agung berwenang mengajukan peninjauan kembali. 1103 Pasal 262 | | sudah diakomodir dalam bagian tentang reparasi korban. Sedangkan korban rekayasa kasus yang meninggal dapat diwakili oleh ahli warisnya. Terjadi pengulangan. Pasal ini justru akan berpotensi pada impunitas pelaku pelanggaran HAM dan koruptor TETAP TIDAK ADA |
| (1) Permohonan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan jangka waktu. | | PERUBAHAN |
| 1105 | 1104 (2) Permohonan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali. 1105 Pasal 263 | DIHAPUS Permohonan peninja-uan | Pengantian frase “yang |
| (1) Permohonan peninjauan kembali oleh terpidana atau ahli warisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (1) diajukan kepada Mahkamah Agung melalui pengadilan negeri yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya. | Permohonan peninja-uan kembali oleh terpidana atau ahli warisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (1) diajukan kepada Mahkamah Agung melalui pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat 2. | telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya” menjadi “sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat 2”. |
| 1106 (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 ayat (2) berlaku juga bagi permohonan peninjauan kembali. | | |
| 1107 (3) Dalam hal terpidana yang memohon peninjauan kembali kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima permohonan peninjauan kembali wajib menanyakan mengenai alasan pengajuan permohonan tersebut dan untuk hal tersebut panitera membuatkan surat permohonan peninjauan kembali. | | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 1108 (4) Ketua pengadilan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari mengirimkan surat permohonan peninjauan kembali beserta | TEAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| ... berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung, disertai dengan catatan penjelasan. | | |
| catatan penjelasan. 1109 Pasal 264 (1) Ketua pengadilan negeri setelah menerima permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (1) menunjuk hakim yang tidak memeriksa perkara semula yang dimohonkan peninjauan kembali itu untuk memeriksa permohonan peninjauan kembali tersebut memenuhi alasan sebagaimana dimaksud dalam | | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 110 | 1110 (2) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon dan jaksa ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya. | Pemohon dan atau Penasehat Hukum dan Jaksa dapat hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya. | -Penghapusan frasa “Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)” -Penambahan dan atau penasehat hukum |
| | PENAMBAHAN AYAT Apabila kehadiran Pemohon diperlukan maka Hakim dapat memerintahkan agar Pemohon dihadirkan. | |
| | Apabila Pemohon tidak hadir maka hakim memerintahkan kepada Jaksa untuk memeriksa apakah Pemohon sedang melarikan diri atau tidak. Jika menurut keterangan Jaksa, Pemohon sedang melarikan diri maka Permohonan PK dinyatakan | |
| | Pernyataan Tidak Dapat Diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dinyatakan dalam bentuk Penetapan | |
| 1111 (3) Atas pemeriksaan tersebut dibuat Berita Acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh hakim, jaksa, pemohon, dan panitera dan berdasarkan Berita | Atas pemeriksaan tersebut dibuat Berita Acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh hakim, jaksa, pemohon dan atau | Menambahkan frase ”Penasehat Hukum” |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| ... Acara itu dibuat Berita Acara pendapat yang ditandatangani oleh hakim dan panitera. | Penasehat Hukum, dan panitera dan berdasarkan Berita Acara itu dibuat | |
| 1112 (4) Ketua pengadilan negeri dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah permohonan peninjauan kembali diterima melanjutkan permohonan peninjauan kembali yang dilampiri berkas perkara semula, Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara | Berita Acara pendapat yang ditandatangani oleh hakim dan panitera. Ketua pengadilan negeri dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah permohonan peninjauan kembali diterima melanjutkan permohonan peninjauan kembali yang dilampiri berkas perkara semula, Berita Acara Pemeriksaan | Menambahkan frase ”Penasehat Hukum” |
| 1113 (5) Dalam hal suatu perkara yang dimohonkan peninjauan kembali merupakan putusan pengadilan banding, tembusan surat pengantar tersebut harus dilampiri tembusan Berita Acara Pemeriksaan serta Berita | pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan atau Penasehat Hukum dan jaksa. | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| Acara pendapat dan disampaikan kepada pengadilan banding yang bersangkutan. 1114 Pasal 265 (1) Setelah berkas permohonan peninjauan kembali diterima, Ketua Mahkamah Agung atau hakim agung yang ditunjuk memeriksa permohonan tersebut dan menetapkan permohonan peninjauan kembali telah | | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 260 ayat (3) 1115 (2) Dalam memeriksa permohonan peninjauan kembali, Mahkamah Agung memutus dalam sidang pleno yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung. | Dalam memeriksa permohonan peninjauan kembali, Mahkamah Agung memutus dalam sidang pleno yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung atau... | Menambahkan “atau Ketua Muda yang Membawahi Kamar Pidana” |
| NO | NASKAH RUU USULAN KOI |
| DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN | USULAN KOMITE | KETERANGAN |
| 1116 | 1116 (3) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan peninjauan kembali | Ketua Muda yang membawahi Kamar Pidana. TETAP TIDAK ADA | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| dapat diterima untuk diperiksa, berlaku ketentuan sebagai berikut 1117 a. apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung menolak | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali itu tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya; 1118 b. apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, | | TETAP TIDAK ADA |
| Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali dan melimpahkan perkara kepada pengadilan negeri yang memutus perkara dan pengadilan negeri tersebut menjatuhkan putusan berupa: | | |
| 2 | 1119 1) putusan bebas; TETAP TIDAK BERUBAH | TETAP | TIDAK BERUBAH |
| 1120 2) putusan lepas dari segala tuntutan hukum; | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 121 | 1121 3) putusan yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima; atau | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 1122 | 1122 4) putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 1123 (4) Pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan yang dimintakan peninjauan kembali. | TELAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 1124 (5) Apabila terpidana telah menjalani putusan yang diajukan peninjauan kembali dan ternyata putusan peninjauan kembali membebaskan, melepaskan dari segala tuntutan hukum, putusantidak dapat menerima | | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| ... tuntutan penuntut umum atau putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan, maka pemohon peninjauan kembali atau ahli warisnya | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 1125 | wajib diberikan ganti kerugian dan rehabilitasi. 1125 (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian ganti | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 10 | kerugian dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah. 1126 Pasal 266 (1) Kecuali untuk pelaksanaan pidana mati, pemusnahan, perusakan barang bukti, permohonan peninjauan kembali atas | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| suatu putusan tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut. 1127 (2) Dalam hal permohonan peninjauan kembali sudah diterima oleh Mahkamah Agung dan | | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| pemohon meninggal dunia, mengenai diteruskan atau tidaknya peninjauan kembali tersebut diserahkan kepada ahli warisnya. 1128 Pasal 267 Ketentuan sebagaimana dimaksud | | TETAP TIDAK ADA |
| dalam Pasal 260 sampai dengan Pasal 266 berlaku bagi acara permohonan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. | | PERUBAHAN |
| 1130 | PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN 1130 Pasal 268 | TETAP TIDAK ADA | PERUBAHAN TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| (1) Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa. 1131 (2) Salinan putusan sebagaimana | | PERUBAHAN TETAP TIDAK ADA |
| dimaksud pada ayat (1) dikirim panitera kepada jaksa. | EA | PERUBAHAN |
| 132 | 1132 Pasal 269 Dalam hal pidana mati dilaksanakan | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| terhadap terpidana, pelaksanaannya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| peraturan perundang-undangan yang berlaku. 1133 Pasal 270 Jika terpidana dipidana penjara dan kemudian dijatuhi pidana yang sejenis sebelum terpidana menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu, pidana tersebut dijalankan berturut-turut dimulai dengan pidana | | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| yang dijatuhkan lebih dahulu. 1134 Pasal 271 (1) Jika putusan pengadilan menjatuhkan putusan pidana denda, kepada terpidana diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan untuk membayar denda tersebut, kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus | | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 13 | seketika dilunasi. 1135 (2) Dalam hal terdapat alasan yang kuat, jangka waktu sebagaimana dimakud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan. | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 1136 (3) Jika putusan pengadilan menetapkan barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, jaksa menguasakan benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu 3 (tiga) bulan dilelang yang hasilnya dimasukkan ke kas negara sebagai hasil dinas kejaksaan. | | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 1137 (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan. | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 1138 Pasal 272 (1) Dalam hal pengadilan menjatuhkan juga putusan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai pelaksanaan pidana denda. | | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| 1139 | 1139 (2) Jaksa wajib menyerahkan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada korban | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| pada ayat (1) kepada korban paling lama 1 (satu) hari setelah ganti kerugian diterima. 1140 Pasal 273 Apabila dalam satu perkara yang dipidana lebih dari 1 (satu) orang, biaya perkara dan/atau ganti kerugian sebagaimana dimaksud | TE7AP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 三 | dalam Pasal 272 dibebankan kepada mereka bersama-sama secara berimbang. 1141 Pasal 274 Dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana bersyarat, maka pelaksanaannya dilakukan dengan pengawasan serta pengamatan yang | | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| sungguh-sungguh dan menurut ketentuan peraturan perundangundangan. 1142 BAB XVI PENGAWASAN DAN PENGAMATAN | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN 1143 Pasal 275 (1) Pada setiap pengadilan harus ada paling sedikit 3 (tiga) hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan | | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 114 | pidana perampasan kemerdekaan. 1144 (2) Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut hakim pengawas dan pengamat, ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama 2 (dua) tahun. | TETAP | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| 1145 Pasal 276 Jaksa mengirimkan tembusan Berita Acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani oleh jaksa tersebut, kepala lembaga pemasya rakatan, dan terpidana kepada peng adilan yang memutus perkara | | TETAP TIDAK ADA PERUBAHAN |
| NO DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| pada tingkat pertama dan panitera mencatatnya dalam register pengawasan dan pengamatan. | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| mencatatnya dalam register pengawasan dan pengamatan. 1146 Pasal 277 Register pengawasan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 wajib dikerjakan, ditutup, dan ditandatangani oleh panitera pada setiap hari kerja dan ditandatangani juga oleh hakim | | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 275. 1147 Pasal 278 (1) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya. | TEIAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 1148 (2) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama | 0 | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 1149 | 1149 (3) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidananya. | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 1150 | 1150 (4) Pengawasan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 berlaku bagi pemidanaan bersyarat. | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 1151 Pasal 279 Atas permintaan hakim pengawas dan pengamat, Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala tentang perilaku narapidana tertentu yang ada dalam pengamatan hakim tersebut. | | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 1152 Pasal 280 Jika dipandang perlu demi pendayagunaan pengamatan, hakim pengawas dan pengamat dapat | TEAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| NO |
| M | DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN membicarakan dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan tentang cara | USULAN ROMTE | KETERANGAN |
| pembinaan narapidana tertentu. 1153 Pasal 281 Hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh hakim pengawas | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 1154 | dilaporkan oleh hakim pengawas dan pengamat kepada ketua pengadilan secara berkala. 1154 BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 1155 | KETENTUAN PERALIHAN 1155 Pasal 282 Pada saat Undang-Undang ini mulai | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku : 1156 a. Perkara tindak pidana yang proses penyidikan atau penuntutannya sedang dilakukan, penyidikan atau penuntutannya diselesaikan berdasarkan ketentuan | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 1157 b. Perkara tindak pidana yang sudah terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetapi proses | TECAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| penyidikan atau penuntutannya belum dimulai, penyidikan atau penuntutannya dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini; 1158 c. Perkara tindak pidana yang sudah dilimpahkan ke pengadilan dan sudah dimulai proses pemeriksaannya tetap diperiksa, diadili, dan diputus berdasarkan ketentuan dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 | | TETAP TIDAK BERUBAH |
| tentang Hukum Acara Pidana, kecuali untuk proses peninjauan kembali berlaku ketentuan dalam Undang-Undang ini; 1159 d. Perkara tindak pidana yang sudah dilimpahkan ke pengadilan tetapi proses pemeriksaannya belum dimulai, diperiksa, diadili, dan | | TETAP TIDAK BERUBAH |
| NO | DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN |
| 1160 Pasal 283 (1) Hakim Pemeriksa Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini harus sudah dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| diundangkan. 1161 (2) Sebelum dilakukan pengangkatan Hakim Pemeriksa Pendahuluan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, tugas dan wewenang Hakim Pemeriksa Pendahuluan dilaksanakan oleh wakil ketua pengadilan | | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 1162 | negeri setempat 1162 BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP 1163 Pasal 284 | TETAP T | TETAP TIDAK BERUBAH TETAP TIDAK BERUBAH |
| 1163 Pasal 284 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) dicabut dan dinyatakan tidak | | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 1164 Pasal 285 Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana ini merupakan kodifi kasi yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. | TEA | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 1165 | 1165 Pasal 286 Undang-Undang ini mulai berlaku 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan. | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 1166 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. | TEA | TETAP TIDAK BERUBAH |
| NO | DIM NASKAH RUU USULAN KOMITE KETERANGAN | USULAN KOMITE | KETERANGAN |
| 1167 Disahkan di Jakarta pada tanggal PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, | | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 1168 Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, | | TETAP TIDAK BERUBAH |
| 1169 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN.....NOMOR..... | TETAP | TETAP TIDAK BERUBAH |
KOMITE UNTUK PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA (KuHAP)
KuHAP merupakan singkatan dari Komite untuk Pembaharuan Hukum Acara Pidana, jaringan LSM untuk advokasi RUU KUHAP. Komite ini diinisiasi dalam sebuah pertemuan di Yogyakarta, dan kemudian disepakati dibentuk di Jakarta pada tahun 2007. Komite memandang bahwa Rancangan KUHAP harus mampu meletakkan dasar-dasar pembaharuan hukum acara pidana di Indonesia secara menyeluruh sehingga masyarakat akan percaya kepada proses peradilan. Dorongan agar segera dilakukan pembaharuan hokum acara pidana, tidak dapat dilepaskan dari pengalaman-pengalaman penegakan hokum dan kelemahan-kelemahan UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP sendiri. Selain itu, telah terjadi perkembangan hokum Hak Asasi Manusia terkait perlindungan tersangka/terdakwa, saksi dan korban. Karenanya Rancangan KUHAP harus menjamin adanya suatu perbaikan mendasar atas praktek dan kelemahan-kelemahan UU No 8 Tahun 1981 dan menjamin pemenuhan prinsip-prinsip HAM dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.
Tujuan Komite
Mendorong lahirnya KUHAP yang berperspektif HAM dan berkeadilan gender dalam menciptakan sistem peradilan pidana terpadu.
Bentuk-bentuk kegiatan komite, yaitu :
(1) Melakuan review terhadap materi KUHAP dan implementasinya;
(2) Melakukan review terhadap RUU KUHAP;
(3) Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembaharuan KUHAP;
(4) Melakukan pemantauan terhadap proses pembahasan RUU KUHAP.
Sekretariat KuHAP :
Jl. Diponegoro No 74, Menteng Jakarta Pusat (10320) Telp : (021) 3145518, Fax (021) 3912377
Arus Pelangi, CDS, ELSAM, HRWG, ICJR, ILR, ILRC,
Imparsial, LBH APIK Jakarta, LBH Jakarta, LBH Masyarakat,
LBH Mawar Saron, LBH Pers, LeiP, MAPPI FH UI, PBHI,
Perkumpulan Huma, PSHK,