Baca PDF (OCR): RKUHP: Kodifikasi atau kompilasi?

81 halaman · 2 halaman diproses dengan OCR · 9.0 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. POSITION PAPER RKUHP: KODIFIKASI atau KOMPILASI?
  2. KATA$PENGANTAR
  3. DAFTAR$ISI
  4. Position'Paper RANCANGAN& KITAB&UNDANG-UNDANG&HUKUM&PIDANA:& KODIFIKASI&ATAU&KOMPILASI?1
  5. A. Pendahuluan
  6. B. Tentang&Kodifikasi&dan&Kompilasi
  7. C. Pembahasan
  8. 1) Duplikasi&Pengaturan&Tindak&Pidana
  9. Pasal%593
  10. Pasal 595
  11. 2) Permasalahan& Berkaitan& dengan& Istilah/Definisi
  12. Pasal%190
  13. 3) Kualifikasi& dan& Gradasi& Tindak& Pidana& yang& Tidak&Jelas&dan&Tidak&Sistematis
  14. 4) Minim& Koreksi& atas& Pengaturan& yang& Tidak& Jelas&dalam&KUHP
  15. Pasal%151
  16. Pasal%152
  17. 5) Potensi&Munculnya&Berbagai&Sistem&(Asas)&di& dalam&RKUHP
  18. D. Penutup
  19. DAFTAR&PUSTAKA
  20. SEJARAH!SINGKAT!KONSEP!KUHP!NASIONAL Mardjono(Reksodiputro1
  21. Pengantar
  22. AWALNYA
  23. Tahun!1987!– 1993!(6!tahun)!
  24. Tahun!1993!– 1998!(5!tahun)
  25. Tahun!1998!– 2013!(15!tahun)
  26. Catatan!akhir:(
  27. KPK#Tidak#Usah#Galau
  28. Akar#Polemik
  29. Kejahatan#Luar#Biasa
  30. RANCANGAN!KITAB!UNDANG-UNDANG!HUKUM! PIDANA!DAN!KONVENSI!INTERNASIONAL!/HUKUM! INTERNASIONAL
  31. Pendahuluan
  32. Keberlakuan! dan! Ketaatan! (Compliance)! terhadap! Konvensi!dan!Peraturan!Internasional
  33. Terorisme!dan!Pendanaan!Terorisme
  34. Informasi!dan!Transaksi!Elektronik
  35. Pelanggaran!HAM!yang!Berat
  36. Hak!Atas!Kekayaan!Intelektual!(HAKI)
  37. Narkotika!dan!Psikotropika
  38. Perdagangan!Orang!dan!Penyelundupan!Manusia
  39. Monopoli,! Persaingan! Curang! dan! Perlindungan! Konsumen
  40. Pencucian!Uang
  41. Anak!dan!Perempuan
  42. Penutup
  43. Bidang Studi Hukum Pidana FHUI

POSITION PAPER RKUHP: KODIFIKASI atau KOMPILASI?

Bidang Studi Hukum Pidana FHUI Juni, 2014

KATA$PENGANTAR

Assalamu’alaikum!Wr.,!Wb.,

Salam!Sejahtera!bagi!kita!sekalian,

diselenggarakan! melalui! pembaharuan! Kitab! Undang= Usaha! pembaharuan! hukum! pidana! Indonesia! telah! Undang! Hukum! Pidana.! Tim! Pengkajian! pun! dibentuk! pada! tahun! 1980! di! bawah! koordinasi! Departemen! hampir! satu! dasawarsa,!akhirnya! pada! 13!Maret! 1993,! Kehakiman.! Melalui! pembahasan! panjang! selama! Tim! Pengkajian! telah!menghasilkan! sebuah! Rancangan! KUHP!baru.!Namun,!draft&ini!berhenti!di!tangan!Menteri! Kehakiman! (pada! waktu! itu! dijabat! oleh! Ismail! Saleh,! S.H.)! dan! direvisi! kembali! oleh! Menteri! Kehakiman! berikutnya! dengan! Tim! yang! baru! sampai! akhirnya! direvisi! kembali! pada! tahun! 2005.! Selanjutnya,! setelah! memperoleh! masukan! dari! berbagai! pihak,! pada! 11! Desember! 2012,! Presiden! Susilo! Bambang! Yudhoyono! menyampaikan! Rancangan! KUHP! untuk! dibahas! bersama! dengan! DPR! guna! mendapatkan! persetujuan! bersama.!

Dalam! perkembangannya,! materi! Rancangan! KUHP! memuat! berbagai! konsep! dan! perkembangan! yang! menarik!untuk!didiskusikan.!Banyak!pihak!memberikan! pandangannya! dalam! beberapa! forum! dan! kerap! menghiasi! pemberitaan! di! media! massa,! baik! cetak! maupun! elektronik.! Dinamika! yang! terjadi! bahkan! menimbulkan! polemik! yang! memperkeruh! permasalahan! yang! sebenarnya! merupakan! salah! satu! bagian! dari! pengaturan! hukum! pidana! dalam! Rancangan!KUHP. Hal=hal!yang!telah!disebutkan!di!atas!

mendorong! Bidang! Studi! Hukum! Pidana! Fakultas! Hukum!Universitas!Indonesia!untuk!menyelenggarakan! Seminar!Nasional dengan!judul!“RKUHP:!Kodifikasi!atau! Kompilasi?”.

yang! telah! disusun! oleh! tim! dari! Bidang! Studi! Hukum! Seminar!akan!diawali dengan presentasi!position&paper& Pidana Fakultas! Hukum! Universitas! Indonesia,! kemudian! dilanjutkan! dengan! pemberian! tanggapan! atas! position& paper dari! para! panelis.! Para! panelis! dipilih! dari! tiga! institusi! dan! peranan! yang! berbeda! guna! melengkapi! rekomendasi! hasil! seminar.! Para! panelis!terdiri!atas:

1. Prof.!Barda!Nawawi!Arief,!S.H.,!M.H. Guru! Besar! Hukum! Pidana! Universitas! Diponogoro

2. Dr.!Amir!Syamsuddin,!S.H.,!M.H. Menteri!Hukum!dan!HAM!Republik!Indonesia

3. Dr.!Pieter!C.!Zulkifli!Simaboea,!M.H. Ketua!Komisi!III!DPR!Republik!Indonesia

Adapun!tujuan!dari!Seminar!Nasional Hukum!Pidana!ini! dilakukan! adalah! untuk! menerima! pandangan! pihak= pihak! yang! berkepentingan! mengenai! RKUHP,! mendapatkan! masukan! dari! panelis! terkait! dengan! position& paper& untuk! kemudian! diserahkan! kepada! pemangku! kebijakan,! dan! memperkaya! kajian! hukum! pidana, khususnya!yang!diatur!dalam!RKUHP.

Penghargaan! setinggi=tingginya! kami! sampaikan! kepada! ketiga! panelis,! Prof.! Barda! Nawawi! Arief,! S.H.,! M.H.,!Dr.!Amir!Syamsuddin,!S.H.,!M.H.,!dan!Dr.!Pieter!C.!

Zulkifli!Simaboea,!M.H., yang!telah!bersedia!untuk!hadir! dan!menjadi!penanggap!dalam!seminar!ini.!

Penghargaan! setinggi=tingginya! juga! kami! sampaikan! kepada! Prof.! Mardjono! Reksodiputro! S.H.,! MA.,! Prof.! Harkristuti! Harkrisnowo,! S.H., MA.,! Ph.D.,! dan! R.! Narendra! Jatna! S.H.,! LL.M.,! yang! telah! memberikan! dukungan! dan! meluangkan! waktu! untuk! berdiskusi,! menulis! artikel! dan! membagi! ilmu,! pandangan! serta! pengalaman!yang!dimilikinya.!

Akhir! kata,! kami! ucapkan! terima! kasih! kepada! semua! pihak! yang! telah! memberikan! kontribusi! dalam! acara! seminar! ini.! Semoga! pelaksanaan! seminar! ini! dapat! memberikan!pencerahan!dan!manfaat,!tidak!hanya!bagi! insan akademisi,! tetapi! juga! bagi! aparat! penegak! hukum,!pemerintah!dan!masyarakat.

Wassalamu’alaikum!Wr.,!Wb.,

Depok,!12!Juni!2014

Ketua!Bidang!Studi!Hukum!Pidana

Fakultas!Hukum!Universitas!Indonesia

DAFTAR$ISI

Position'Paper 1=43 RANCANGAN$KITAB$UNDANG1UNDANG$ HUKUM$PIDANA:$ KODIFIKASI$ATAU$KOMPILASI? Bidang!Studi!Hukum!Pidana Fakultas!Hukum!Universitas!Indonesia SEJARAH$SINGKAT$ 44=50 KONSEP$KUHP$NASIONAL Mardjono!Reksodiputro KPK$Tidak$Usah$Galau 51=55 Harkristuti!Harkrisnowo RANCANGAN$KITAB$UNDANG1UNDANG$ 66=73 HUKUM$PIDANA$DAN$KONVENSI$ INTERNASIONAL/HUKUM$ INTERNASIONAL R.!Narendra!Jatna PROFIL$BIDANG$STUDI$HUKUM$PIDANA 74=75 FAKULTAS$HUKUM UNIVERSITAS$INDONESIA

Position'Paper RANCANGAN& KITAB&UNDANG-UNDANG&HUKUM&PIDANA:& KODIFIKASI&ATAU&KOMPILASI?1

Bidang&Studi&Hukum&Pidana Fakultas&Hukum&Universitas&Indonesia

A. Pendahuluan

Polemik! perumusan! Rancangan! Kitab! Undang7Undang! Hukum! Pidana! (RKUHP)! yang! telah! berlangsung! sedemikian! panjang! mencapai! titik! puncaknya! ketika! diajukan!oleh!Pemerintah!ke!Dewan!Perwakilan!Rakyat! mengemuka,! satu! di! antaranya! adalah! penyatuan! Republik! Indonesia! (DPR! RI).! Sejumlah! permasalahan! tindak7tindak! pidana! dalam! satu! buku! kodifikasi,! yang! selanjutnya! menimbulkan! pertanyaan:! “apakah% hal% ini% akan% mereduksi% sejumlah% ketentuan% pidana% di% luar% RKUHP% atau% tetap% membuka% kemungkinan% untuk% merumuskan%ketentuan%pidana%lain%di%luar%RKUHP?”.

sejumlah!ketentuan!yang!selama!ini! telah!diatur!dalam! Pertanyaan! tersebut! muncul! dari! dimasukkannya! berbagai!aturan!perundang7undangan!lain!di!luar!KUHP! seperti! terorisme,! hak! asasi! manusia! (HAM)2,! perdagangan! orang,! kekerasan! dalam! rumah! tangga!

(KDRT),! pencucian! uang,! tindak! pidana! korupsi! dan! sebagainya.! Selain itu,! RKUHP! juga! memasukkan! perbuatan7perbuatan! yang! merupakan! tindakan! /perbuatan! administratif! yang! dikenai! sanksi! pidana,! seperti!pemilihan!umum,!informasi!elektronik,!hak!cipta! sebagainya.! Selama! ini,! ketentuan! tersebut! berada! di! dan! merek,! lingkungan! hidup,! narkotika,! dan! luar! KUHP! dan! bersifat! administrasi! (sistematikanya! berbeda!dengan!KUHP!dan!UU!Pidana),!namun!memuat! ketentuan!pidana.

UU! Non! Pidana! yang! memuat! sanksi/ancaman! /ketentuan! pidana! yang! dikenal! pula! dengan! istilah! administrative% penal% law merupakan! semua! produk! legislasi! berupa! perundang7undangan! dalam! lingkup! hukum! administrasi! negara! yang! memiliki! sanksi! pidana.! Menurut! Barda! Nawawi! Arif,! hukum! pidana! administrasi! pada! hakikatnya! merupakan! perwujudan! dari! kebijakan! menggunakan! hukum! pidana! sebagai! sarana! untuk! menegakkan! hukum! administrasi,! dalam! hal!ini!berupaya!untuk!mendayagunakan!hukum!pidana! kemudian!menjadi!dilematis!karena!muncul!reaksi!yang! dalam! lapangan! hukum! administrasi.3 Kondisi! ini! mempertanyakan! keberadaan! hukum! pidana! sebagai! ultimum%remedium dan!eksistensi!sanksi!pidana!tatkala! administrasi. hukum! administrasi! telah! ditegakkan! dengan! sanksi!

Sebagai! respon! terhadap! pertanyaan! tersebut,! maka! terdapat! usaha! untuk! menyatukannya! dalam! RKUHP.!

Adapun! tujuan! memasukkan! UU! yang! bersifat! administrasi! tersebut! ke! dalam! RKUHP! adalah! untuk! membereskan! sistem! pemidanaan! yang! kacau! sebagai! akibat! dari! semakin! banyak! bermunculan! UU! Non! Pidana!yang!memuat!ketentuan!pidana,!dengan!harapan! bahwa! RKUHP! dapat! memayungi! sistem! pemidanaan! secara! nasional.4 Namun! demikian,! ternyata! penolakan! terhadap! upaya! ini! pun! terjadi,! dengan! alasan! bahwa! RKUHP!cukup!mengatur!generic%crime5 saja,!sedangkan! di! luar! RKUHP! sebagai! ketentuan! khusus.! Dan! hingga perbuatan!yang!bernuansa!administrative%crime berada! kini,!pro!dan!kontra!masih!berlangsung.

Kekacauan! yang! lain! adalah! kualifikasi! ketentuan7 ketentuan! tersebut!yang!dimasukkan!dalam!bab7bab!di! RKUHP,!di!antaranya:

1. Dimasukkannya!tindak!pidana!terorisme!sebagai! Keamanan!Negara; bagian!dari!Bab! tentang!Tindak!Pidana! terhadap!

2. Tindak!pidana!pemilu!dimasukkan!ke!dalam!Bab! tentang! Tindak! Pidana! terhadap! Kewajiban! dan! Hak!Kenegaraan;

3. Dimasukkannya! kekerasan! dalam! rumah! tangga! dalam!Bab!tentang!penganiayaan;

4. Dimasukkannya! tindak! pidana! terhadap! informatika! dan! telematika! dan! tindak! pidana! Pornongrafi! Anak! yang! dilakukan! melalui!

Komputer6 ke!dalam!Bab! tentang!Tindak!Pidana! yang! Membahayakan! Keamanan! Umum! bagi! Orang,! Kesehatan,! Barang,! dan! Lingkungan! Hidup.

5. Dimasukkannya! tindak! pidana! perdagangan! orang! ke! dalam! tindak! pidana! terhadap! kemerdekaan,! meskipun! di! dalam! KUHP! hal! tersebut! berada! di! dalam! bab! tentang! tindak! pidana!terhadap!kesusilaan.

6. Diaturnya! sebagian! ketentuan! dalam! UU! Pemberantasan!Tindak!Pidana!Korupsi!ke!dalam! RKUHP,! yang! terbatas! pada! suap! dengan! tidak! memasukkan!jenis! tindak!pidana!korupsi!lain!ke! dalam!Bab!tentang!Tindak!Pidana!Korupsi.

Permasalahan! tentang! apakah! RKUHP! merupakan! penyatuan! sistem! hukum! sebagaimana! dikenal! dalam! sistem! kodifikasi! atau! sekedar! penyatuan! ketentuan7 ketentuan! pidana! di! luar! KUHP! sebagai! satu! kesatuan! atau!kompilasi!akan!coba!dianalisis!dalam!tulisan!ini.

1 Disampaikan! pada! Seminar! Nasional! Rancangan! Kitab! Undang7Undang! Hukum! Pidana:! Kodifikasi! atau! Kompilasi?! di! Fakultas! Hukum! Universitas! Indonesia,! Depok,! Jawa! Barat,! pada! 12! Juni!2014.

mengadopsi! pelanggaran! HAM! yang! berat,! hukum! humaniter,! dan!

2 Tindak! pidana! hak! asasi! manusia! di! dalam! RKUHP! penyiksaan.!

3 Barda! Nawawi! Arief,! Kapita% Selekta% Hukum% Pidana,! Bandung:!PT.!Citra!Aditya!Bakti,!2010,!hlm.!15.

4 Yance! Arizona,! Pengaturan% Tindak% Pidana% Administrasi% dalam%RKUHP,%tanpa!penerbit,!2007.

5 Generic% crime%diartikan! sebagai! tindak! pidana! yang! berdiri! sendiri! seperti! pembunuhan,! pencurian,! penganiayaan,! dan! tindak! pidana!lain! yang! ditentukan! oleh!KUHP! dan/atau!UU!Pidana! sebagai! tindak!pidana.

B. Tentang&Kodifikasi&dan&Kompilasi

Kodifikasi! selama! ini! menjadi! ciri! dari! civil% law% system yang merupakan sistem! hukum yang! diilhami! dari hukum! Romawi dengan! ciri! ditulis! dalam! suatu! kumpulan,! dikodifikasi,! dan! tidak! dibuat! oleh! hakim.7 Kodifikasi!merupakan!suatu!bentuk!hukum!yang!dibuat! secara! tertulis,! dimana! pembuatnya! (legislative)!

memberikan! suatu! bentuk! yurisdiksi! atau! rumusan! asas7asas! yang! dibuat! secara! tertulis! sebagai! suatu! standar! operasi! berlakunya! ketentuan! dalam! kondifikasi! (exclusive% operation/exclusive% verwerking).! Dalam! kenyataannya, kodifikasi! sering! dibuat! terkait! hukum!pidana. dengan!yurisdiksi! tertentu!seperti!hukum!perdata!atau!

Asas7asas! umum! dirumuskan! dan! terdapat! perbedaan! antara hukum! substantif dengan! prosedural sebagai! hukum! pelaksananya.8 Dalam! sistem! ini! legislasi! dipandang! sebagai! sumber! hukum! utama,! dan! sistem! pengadilannya! biasanya! tidak! terikat! dengan! putusan! terdahulu! (stare% decisis).! Sistem! ini! pun! terdiri! dari! petugas7petugas! yudisial! terlatih! dengan! kekuasaan! penafsiran! hukum! yang! terbatas.9 Fungsi! dari! prinsip! kodifikasi! dalam! ! civil% law% system adalah! menyediakan! kumpulan! hukum! yang! tertulis! dan! dapat! diakses! kepada!semua!penduduk.!Sumber!hukum!utama!dalam! sistem! ini! adalah! undang7undang! yang! merupakan! kumpulan! pasal7pasal! sistematis! yang! saling! berhubungan! yang! disusun! berdasarkan! subjek dan! yang!menjelaskan!asas7asas!hukum,!hak,!kewajiban,!dan! mekanisme! hukum! dasar.! Undang7undang! biasanya! dibuat!oleh legislatif.

Ide! kodifikasi! menjadi! bagian! dari! sejarah! hukum! tentang! kesetaraan! perlakuan! bagi! semua! orang! (equality%before% the%law).!Kesetaraan!akan!sulit!dijamin!

dalam! sistem! yang! beraneka! ragam! dan! kompleks! sehingga! tujuan! dari! kodifikasi! adalah! membukukan! asas7asas! apa! yang! sudah! ada! supaya! lebih! sistematis! dan! jelas10.! Dalam! pembahasan! lain,! tujuan! kodifikasi! adalah! sistemisasi! dan! strandardisasi! dari! kitab!undang7undang.!! perkembangan! masyarakat! yang! ada! melalui! sebuah!

Dalam! perkembangannya,! istilah! kodifikasi! akan! lebih! mudah! dipahami! apabila! dikaitkan! dengan! hukum! pidana! mengingat! bidang! hukum! ini! masih! mempertahankan! konsep! penyusunan! peraturan! dengan! menggunakan! kodifikasi.! Wetboek% van% Straftrecht% (WvS)! di! Belanda,! Strafgesetzbuches% di! Jerman,! US% Code% Title% 18% about% Crimes% and% Criminal% Procedure%di!Amerika!Serikat!dan!code%Penal%di!Perancis! adalah! sekian! dari! banyak! contoh! penggunaan! dengan!KUHP!yang!dimilikinya.11 kodifikasi! dalam! hukum! pidana,! termasuk! Indonesia!

Dalam! sejarahnya,! kodifikasi! dibuat! sebagai! implementasi! dari! asas! lex% certa dan! lex% scripta yang! bertujuan! demi! menjaga! kepastian! hukum.! Di! Eropa,! paham! ini! berkembang! pada! abad! ke! 18719,! dimana! Jeremy! Bentham! menyatakannya! sebagai! bentuk!

keberlanjutan!hukum!dan!kepastian!hukum.12 Meskipun! demikian,! para! penganut! anti! kodifikasi,! seperti! Von! Savigny,! mempertanyakan! tentang! bagaimana! hukum! mampu! mengikuti! perkembangan! masyarakat.13 Selanjutnya,! pada! beberapa! aspek,! metode! kodifikasi! suatu! negara14,! namun! tidak! demikian! halnya! dalam! dinilai! merugikan! proses! pengembangan! hukum! di! hukum! pidana.! Jerome! Hall! melihat! bahwa! kodifikasi! (dalam!hukum!pidana)!memiliki!tujuan!yang!jauh!lebih! pidana.!Lebih!lanjut,!ia!menjelaskan!sebagai!berikut:15 penting,! yaitu! menyusun! suatu! sistem! bagi! hukum!

“For%example,%modern%penal%codes%are%divided%into% a% general% part% and% a% special% part,% the% former% including%principles%and%doctrines%applicable%to%all% crimes,% the% formes% including% princiles% and% doctrines%applicable% to%all%crimes,%while% the%lattes% includes% only% the% distinctive% material% elements% of% the% various% speciifc% crimes.% Thus,% parts% are% logically% interrelated,% and% the% consequences% for% adjudication% and% practice% are% analogous% to% the% achievements% of% a% science% as% contrasted% with% a% mere% aggregate% of% related% bits% of% knowledge% on% various%subjects.

Michael! G.! Faure! berpandangan! bahwa! kodifikasi! merupakan!bentuk!akhir!dari!suatu!proses!harmonisasi! peraturan! perundang7undangan! yang! berusaha! mengumpulkan! peraturan7peraturan! yang! masih! berlaku! ke! dalam! satu! dokumen.! Oleh! karenanya,! kodifikasi! sering! dianggap! sebagai! bentuk! restatement terhadap!peraturan!yang!berlaku!saat!ini.16

Berbeda! dengan! konsep! kodifikasi! yang! mengalami! sejarah! dan! perjalanan! panjang! di! Eropa,! terminologi! kompilasi! lahir! dari! kebutuhan! atas! suatu! sumber! hukum! yang! seragam! pada! masyarakat! Islam! di! Indonesia.! Dalam! sejarahnya,! penerapan! hukum! Islam! di! Indonesia,! terutama! dalam! proses! pengambilan! keputusan! di! pengadilan! itu! selalu! menjadi! masalah.! Selain!itu,!dari!aspek!kemajemukan!masyarakat!bangsa,! hukum! yang! berlaku! juga! menganut! sistem! hukum! nasional!yang!bersifat!majemuk!(pluralistic).17

Penegakan! hukum! Islam! dideskripsikan! dengan! realisasi! Kompilasi! Hukum! Islam! (KHI)! yang! merupakan! penjabaran! dari! Pasal! 49! Undang7Undang! Nomor 7! Tahun! 1989! tentang! Peradilan! Agama.! Pasal! tersebut! memperlihatkan! perlunya! kodifikasi! dan! unifikasi! hukum! yang! memadai,! untuk! mewujudkan! kesadaran! masyarakat! mengenai! pelaksanaan! hukum! islam! di! bidang! perkawinan,! kewarisan,! wasiat,! hibah,! shadaqah,!dan!wakaf.!Oleh!karena!itu,!penyusunan!KHI! secara! resmi! disusun! melalui! Yurisprudensi,! dalam! Keputusan! Bersama! Ketua! Mahkamah! Agung! RI! dan! Menteri!Agama!RI!No.!07/KMA/1985!dan!No.25!Tahun! 1985!tanggal!25!Maret!1985.

KHI!sebagai bagian!dari!keseluruhan!tata!hukum!Islam,! sudah! dapat! ditegakkan! dan! dipaksakan! nilai7nilainya! bagi! masyarakat! Islam! Indonesia! melalui! kewenangan! lingkungan! Peradilan! Agama.! Semua! hakim! yang! berfungsi! di! lingkungan! peradilan! agama! dan! rujukan! hukum! mesti! mereka! pedoman! sama! di! seluruh! Indonesia!yakni!KHI!sebagai!satu7satunya!kitab!hukum! yang!memiliki!keabsahan!dan!otoritas. KHI!disusun!dan! dirumuskan! dalam! kitab! hukum! sebagai! tata! hukum! Islam! yang! berbentuk! positif! dan! unifikatif.! Semua! lapisan! masyarakat! Islam! tunduk! mentaatinya! dengan! pelaksanaan!dan!penerapan! yang! tidak!lagi!diserahkan! atas! kehendak! pemeluknya.! Seperangkat! jajaran! penguasa! dan! instansi! negara! ditunjuk! sebagai! aparat! pengawas!dan!pelaksanaan!penerapan!KHI.!

Berbeda!dengan!kompilasi!dalam hukum!Islam,!sejarah! hukum! pidana! Indonesia! mencatat! adanya! bentuk! kompilasi! lain! yaitu! Tindak! Pidana! Ekonomi! melalui

Undang7Undang! Nomor! 7/Darurat/1955! tentang! Pengusutan,! Penuntutan! dan! Peradilan! Tindak! Pidana! Ekonomi! yang! memasukkan! beberapa! undang7undang! ke! dalam! satu! undang7undang.! Undang7undang! ini! mulai! berlaku! pada! tanggal! 13! Mei! 1955! yang! pelanggaran!sesuai!ketentuan!dalam!atau!berdasarkan: memberikan! definisi! tindak! pidana! ekonomi! sebagai

1. Ordonnantie% gecontroleerde% goederen% 1948% ("Staatsblad"%1948%No.%144),%

2. PrijsbeheersingZordonnantie% 1948% ("Staatsblad"% 1948%No.%295)

3. Undang7undang! Penimbunan! Barang7barang! 1951!(Lembaran!Negara!tahun!1953!No.!4)

4. Rijstordonnantie% 1948% ("Staatsblad"% 1948% No.% 253)

5. Undang7undang!Darurat! kewajiban! penggilingan! padi!(Lembaran!Negara!Tahun!1952!No.!33)

6. "Deviezen% Ordonnantie% 1940% ("Staatsblad"% 1940% No.%205).%

Pada! saat! UU! ini! dibuat,! penunjukan! pelanggaran7 pelanggaran! tersebut! di! atas! sebagai! tindak! pidana! ekonomi! dianggap! cukup! luas! untuk! mencapai! tujuan! Pemerintah,! yaitu! terciptanya! efektifitas! dalam! memberantas!pelanggaran7pelanggaran!ekonomi.!Tidak! berhenti! pada! enam! undang7undang! tersebut,! UU! ini! juga! mengkriminalisasi! perbuatan7perbuatan! khusus! dalam!pasal7pasal!26,!32!dan!33.18

Menarik! untuk! dicermati,! UU! ini! tidak! hanya! mendefinisikan!tindak!pidana!ekonomi!pada!perbuatan! yang! diatur! dalam! keenam! undang7undang! dan! tiga! perbuatan! dalam! pasal! 26,! 32! dan! 33! tersebut.! UU! ini! juga! membuka! kemungkinan! jika! di! kemudian! hari! terdapat! perbuatan/pelanggaran! di! dalam! suatu! peraturan! yang! dipandang! perlu! untuk! dimasukkan! sebagai! tindak! pidana! ekonomi.! Hal! itu! dapat! dicapai! dengan! menyebut! (dalam! undang7undang! yang! tersebut!merupakan!tindak!pidana!ekonomi. bersangkutan)! bahwa! pelanggaran7pelanggaran!

Memasukkan! suatu! pelanggaran! sebagai! tindak! pidana! pelanggaran! hal! tersebut! tunduk! pada! pengaturan! ekonomi! artinya! membuat! pengaturan! terhadap! sebagaimana! yang! diatur! dalam! Undang7Undang! No.! 7/Darurat/1955.! Adapun! kekhususan! pengaturan! dalam!undang7undang!ini!antara!lain!adalah:

a. Adanya! klasifikasi! kejahatan! dan! pelanggaran! yang! berbeda! dengan! apa! yang! diatur! dalam! KUHP,! yaitu! jika! tidak! ditentukan! maka! suatu! perbuatan!yang!dilakukan!dengan!sengaja!adalah! kejahatan,! dan! jika! perbuatan! terjadi! karena! kelalaian!maka!termasuk!pelanggaran!(Pasal!2);

b. Perluasan! berlakunya! hukum! pidana! Indonesia! ekonomi!itu!di!luar!negeri!(Pasal!3); bagi!mereka!yang!turut!melakukan!tindak!pidana!

c. Pengaturan!khusus!pemidanaan!yang!lebih!berat! terhadap! pelanggaran7pelanggaran! yang! 6); termasuk! dalam! tindak! pidana! ekonomi! (Pasal!

d. Pengaturan!mengenai!hukuman!tambahan!(Pasal! (Pasal!8); 7)! dan! adanya! penjatuhan! tindakan! tata! tertib!

e. Diterimanya! korporasi! sebagai! subyek! hukum! tindak!pidana!ekonomi!(Pasal!15);!dan

16). f. Dimungkinkannya! peradilan! in% absentia (Pasal!

dalam!Bab!XVI!tentang!Tindak!Pidana!terhadap!Kesusilaan.

6 Hal!ini!kontras!dengan!diaturnya!pornografi!secara!umum!di!

7 Charles!Arnold!Baker,!The%Companion%to%British%History,!s.v.! “Civilian”,!(London:!Routledge,!2001),!hlm.!308.

8 Michael!Fromont,!Grands%systèmes%de%droit%étrangers,!4th!Ed,! (Paris:!Dalloz,!2001),!hlm.!8.

10 Ibid.,!hlm.!16.

11 Anugerah! Rizki! Akbari,! ‘Polemik! Penyusunan! Rancangan! KUHP:! Kesesatan! Berpikir! terhadap! Konsep! Kodifikasi,! Prinsip! Lex! Specialis,! dan! Klasifikasi! Tindak! Pidana’! dalam! Buletin! Fiat% Justitia Masyarakat! Pemantau! Peradilan! Indonesia! Fakultas! Hukum! Universitas!Indonesia,!Vol.!2!No.!1,!April!2014,!hlm.!5.

12 CH!van!Rhee,!‘The!codification!of! the!Civil!Procedural!Law! in!the!United!States!of!America’!dal!am!JM!Neighboors7Dee!et%al%(eds.),! Private% and% Gros.% Drafting% offered% by% colleagues,% former% colleagues,% employees,%former%employees,%and%PhD%Prof.%Mr.%F.%William%Grassheide% occasion% of% his% jubilee% 25% years% of% commitment% to% the% Molengraaff% Institute%for%Private%Law,!Antwerp/Groningen,!1999,!p.!3337342.

melalui!

13 PAJ!Van!Den!Berg,!De%Paradog%van%de%Codificatie,!ditelusur!

http://www.rug.nl/staff/p.a.j.van.den.berg/paradoxpajvandenberg pada!5!Mei!2014.

pembentukan! peraturan! dengan! menggunakan! metode! kodifikasi!

14 Maria! Farida! Indrati! Soeprapto! menilai! proses! memerlukan!waktu!yang!lama!dan!akan!mengakibatkan!hukum!selalu! prinsipil! terhadap! bidang! hukum! tersebut.! Maria! Farida! Indrati ketinggalan! zaman! serta! akan! sulit! untuk! melakukan! perubahan! Soeprapto,! Ilmu% PerundangZundangan:% Jenis,% Fungsi,% dan% Materi% Muatan,%cet75,!(Yogyakarta:!Kanisius,!2011),!hlm.!3.

American%Bar%Association%Journal,!Vol.!38!No.!11,!November!1952,!hlm.!

15 Jerome! Hall,! ‘Codification! of! the! Criminal! Law’! dalam! 952.

16 Faure! menyampaikan! pendapatnya! dalam! konteks! kodifikasi!terhadap!pengaturan!di!bidang!hukum!lingkungan.!Michael! G.! Faure,! ‘The! Harmonization,! Codification,! and! Integration! of! Review,!June!2000,!hlm.!176. Environmental! Law:! A! Search! of! Definitions’! dalam! European% Law%

17 Cik!Hasan!Bisri,!et%al,!Kompilasi%Hukum%Islam%dan%Peradilan% Agama%di%Indonesia,%(Jakarta:!Logos!Wacana!Ilmu,!1999),!hlm.!5.

18 Lihat!Pasal!1!ke72!Undang7Undang!Nomor!7/Darurat/1955! tentang! Pengusutan,! Penuntutan,! dan! Peradilan! Tindak! Pidana! Ekonomi.

C. Pembahasan

Terbitnya!UU!Pidana!di!luar!KUHP!dan!UU!Non!Pidana! yang! memuat! sanksi! pidana! di! luar! KUHP! telah! menimbulkan! pertanyaan! dan! permasalahan,! seperti! yang! telah! disinggung! di! atas.! Permasalahan! tersebut! yang! dikategorikan! sebagai! tindak! pidana,! berkaitan! ditemukan! dalam! hal! menentukan! perbuatan! apa! saja! dengan!masalah!kesalahan!dan!pidana!dan!pemidanaan.! Yang! mana! ketiga! hal! ini! memang! merupakan! permasalahan7permasalahan! utama! dalam! hukum! pidana.! Sebagai! contoh,! pada! masalah! perbuatan! yang! dilarang,! apakah! sifat! melawan! hukum! suatu! tindak! pidana! itu! terkait! dengan! penentuan! pada! cabang! dikategorikan!dalam!UU!Pidana!itu!sendiri?19 hukum! administrasi! atau! secara! mandiri! dapat!

Permasalahan!lain!yang!timbul!dari!lahirnya!UU!Pidana! di! luar! KUHP! dan! UU! Non! Pidana! adalah! berkenaan! dengan! masalah! pidana! dan! pemidanaan.! Sehubungan! dengan! masalah! ini,! dalam! berbagai! peraturan! Non! Pidana! yang! baru,! ditengarai! ketiadaan! keseragaman! pola!formulasi!kebijakan!penal,!antara!lain:20

1. Ada yang! menganut! double% track% system,! ada! yang! single% track% system dan! bahkan! ada! yang! semu! (hanya! menyebut! sanksi! pidana! tetapi! mengandung/terkesan!sebagai!sanksi!tindakan);

2. Dalam!hal!menggunakan!sanksi!pidana,!ada!yang! hanya!menggunakan!pidana!pokok!dan ada!yang! menggunakan! pidana! pokok! dan! pidana! tambahan;

3. Dalam!hal!menggunakan!pidana!pokok,!ada!yang! hanya!menggunakan!pidana!denda,!dan!ada!yang! menggunakan! pidana! penjara/kurungan! dan! denda,!bahkan!ada!yang!diancam!dengan!pidana! mati!atau!penjara!seumur!hidup;

4. Perumusan! sanksi! pidana! yang! bervariasi! (ada! tunggal,! kumulasi,! alternative! dan! gabungan! kumulasi!dan!alternatif);

5. Ada!yang!menggunakan!pidana!minimal!(khusus)! dan!ada!yang!tidak;

6. Ada! sanksi! administrasi! yang! berdiri! sendiri,! tetapi! ada! juga! yang! dioperasionalisasikan! dan! diintegrasikan! ke! dalam! sistem! pidana/pemidanaan;

7. Dalam!hal!sanksi!administrasi!berdiri!sendiri,!ada! yang!menggunakan!istilah!sanksi!adminsitrasi!da! nada! yang! menggunakan! istilah! tindakan! administrasi;

8. Dalam! hal! sanksi! adminsitrasi! dioperasionalisasikan!melalui!sistem!pidana,!ada! yang!menyebutnya!sebagai!pidana!tambahan!dan! tertib!atau!sanksi!administrasi; ada! yang! menyebutnya! sebagai! tindakan! tata!

9. Ada! pidana! tambahan! yang! terkesan! sebagai! tindakan!dan!sebaliknya;

10. Ada! yang! mencantumkan! korporasi! sebagai! yang! memuat! ketentuan! pertanggung! jawaban! subyek! tindak! pidana! dan! ada! yang! tidak;! ada! pidananya!dan!ada!yang!tidak;

11. Ada! yang! menyebutkan! kualifikasi! deliknya! tidak.! sebagai!kejahatan!atau!pelanggaran!dan!ada!yang

Berdasarkan! hal7hal! tersebut,! maka! dapat! kita! lihat! adanya! keanekaragaman! dalam! memformulasikan! kebijakan! penal! dalam! UU! Non! Pidana! yang! memuat! sanksi! pidana.! Adapun! ketidakseragaman! itu! sebenarnya! juga! terjadi! pada! ketentuan! UU! Pidana! di! luar! KUHP.! Hal! ini! bertolak! belakang! dengan! tujuan! pembentukan! UU! di! luar! KUHP! tersebut,! yaitu! untuk! melengkapi! dan! menyempurnakan! hal7hal! yang! tidak! diatur!dalam!KUHP!sebagai!upaya!untuk!menyesuaikan! perkembangan tindak!pidana!itu!sendiri.! dengan!pertumbuhan!dan! kebutuhan!masyarakat!serta!

Dalam! hal! ini,! terhadap! ketentuan! khusus! itu! memang! ketentuan! umum! yang! terdapat! dalam! KUHP,! sebagai! dimungkinkan! dilakukan! penyimpangan! terhadap! ciri/tanda! ketentuan! khusus.21 Namun! demikian,! seyogyanya! penyimpangan7penyimpangan! tersebut! tidak! boleh! menimbulkan! ketidakpastian! hukum! yang! mengakibatkan! masyarakat! menjadi! tidak! tenteram.! Penyimpangan7penyimpangan! yang! ada! juga! tidak! boleh!mengakibatkan!kebijakan!hukum!pidana!menjadi!

tidak! efektif! karena! adanya! kesimpangsiuran! dalam! penegakan!hukumnya.22

Dalam! hal! hubungan!antara! hukum! pidana! dan! hukum! administrasi,! saat! ini! memang! terjadi! perkembangan! yang!menuai!pendapat!di!antara!para!ahli.!Muladi,!salah! satunya,! menilai! bahwa! seolah7olah! terjadi! pemisahan! absolut! antara! penegakan! hukum! pidana! dan! penegakan! hukum! administrasi.! Padahal! keduanya! merupakan! sub7sistem! yang! tidak! boleh! saling! bertentangan!malah!harus!saling!mendukung.!Pendapat! ini! didasarkan! pada! kenyataan! telah! diintegrasikannya! ketentuan!pidana!dalam!UU!administrasi,!seperti!dalam! UU!Lingkungan!Hidup.23 Sehubungan!dengan!pendapat! Muladi! tersebut,! di! Belanda,! dalam! perkembangannya! terdapat! dua! pandangan! tentang! relasi! antara! hukum! pidana!dengan!bidang!hukum!lainnya!yaitu:24

1. Autonomous% vision,! golongan! ini! berpandangan! bahwa! hukum! pidana! memiliki! aturan,! prinsip! dan! fungsinya! sendiri! serta! memiliki! karakter! kuat! yang! membedakannya! dengan! bidang! hukum!lain,! terutama! dengan! khususnya! hukum! administrasi! dalam! hal! sanksi.! Salah! satunya! adalah!adanya!prinsip!ultimum%remedium.

2. Heteronymous% vision,! golongan! ini! berpendapat! bahwa! hukum! pidana! bukanlah! bagian! yang!

spesial! dari! hukum! namun! merupakan! kegiatan! pemerintahan!seperti!halnya!bidang!hukum!yang! lain.!Hukum!pidana!tidak!banyak!berbeda!dengan! bentuk! penegakan! hukum! lainnya! dan! karakter! hukum!pidana!tak!dapat!dengan!tegas!dipisahkan! dari! jenis! sanksi! dalam! bidang! hukum! lainnya! karena! hukum! administrasi! dan! hukum! pidana! pun!mengandung!karakter!punitif!(menghukum).

Perkembangan!yang!terjadi!di!Belanda!ini!juga!terjadi!di! Indonesia.! Terdapat! ahli! yang! sependapat! dengan! pandangan! pertama! atau! mungkin! dengan! pandangan! yang! kedua.! Terhadap! pandangan! yang! kedua! tampak! terjadi! pula! di! Indonesia,! bahwa! terlihat! telah! terjadi! perkembangan! berupa! pembauran! antara! hukum! administrasi dan! hukum! pidana,! sehingga! keduanya! memiliki! hubungan! yang! erat! dan! kemiripan,!misalnya! dalam!hal! tujuan!penjatuhan!sanksi!untuk!menghukum! dan!mengenakan! ! penderitaan.! !Dapat! disitir! pendapat! Muladi! yang!mensinyalir! bahwa!akhir7akhir!ini! banyak! sekali!perundang7undangan!dalam!hukum!administrasi! mencantumkan! sanksi! pidana! untuk! memperkuat! sanksi! administrasi.25 Logikanya! sanksi! pidana! diterapkan! jika! sanksi! administrasi! sudah! tidak! mempan! (sebagai! jalan! terakhir! untuk! menyelesaikan! masalah).! Namun! langkah7langkah! shock% therapy seperti!dalam!bidang!perpajakan,!lingkungan!hidup,!hak! cipta,!dan!lain7lain!perlu!dilakukan!terlebih!bagi!tindak!

pidana! yang! sudah! keterlaluan! dan! menimbulkan! kerugian!yang!besar.26

Ruang! untuk! melakukan! penyimpangan! seperti! yang! telah!dipaparkan!dalam!bagian!sebelumnya!inilah!yang! menimbulkan! kekacauan.! Untuk! itu! RKUHP! berusaha! dirasakan! terlalu! luas! sehingga! berpotensi! menampung! berbagai! masalah! tindak! pidana! yang! timbul!dalam!masyarakat!dan!berusaha!mengantisipasi! berbagai! delik! dalam proses! perubahan! masyarakat,! dengan! catatan! bahwa! konsep! (RKUHP)! tidak! berasumsi! untuk! menampung! semua! jenis/bentuk! tindak!pidana!secara!lengkap.27

Mengacu! kepada! permasalahan! di! atas,! beberapa! contoh! atas! perumusan! dalam! RKUHP! yang! dapat! dikemukakan!dalam!tulisan!ini!antara!lain:

19 Yance,%loc.cit.

20 Barda,!op.cit.,!hlm.!16718.

1986),!hlm.!60762.

21 Sudarto,!Kapita% Selekta%Hukum% Pidana,! (Bandung:!Alumni,!

22 Ibid.,!hlm.!68.

23 Muladi,! Kapita% Selekta% Sistem% Peradilan% Pidana,! cet.2,! (Semarang:!Badan!Penerbit!Universitas!Diponegoro,!2000),!hlm.!39.

24 Idlir!Peci,!Sounds%of%Silence%(A%Research%into%the%Relationship% between% Administrative% Supervision,% Criminal% Investigation,% and% the% NemoZTenetur%Principle),!(Nijmegen:!Wolf!Legal!Publisher,!2006),!hlm.! 778.

25 Menurut! Muladi,! hal! ini! dilakukan! untuk! menegakkan! administrasi). hukum! administrasi! (untuk! mendukung! pelaksanaan! hukum!

1) Duplikasi&Pengaturan&Tindak&Pidana

Duplikasi! pengaturan! tindak! pidana! menjadi! sebuah! permasalahan! serius! yang! terdapat! dalam! penyusunan! RKUHP! saat! ini.! Penyatuan! berbagai! ketentuan! pidana! dalam! sejumlah! undang7undang! akhirnya! bermuara! pada! diaturnya! perbuatan7perbuatan! tertentu! sebagai! tindak!pidana!lebih!dari!satu!kali,!baik!dengan!rumusan! yang! sama!maupun! dengan! unsur! berbeda! akan! tetapi! maksud! penyusunannya! mengarah! pada! perbuatan! yang!sama!dan! telah!diatur!pada!ketentuan!lain.!Untuk!

memudahkan! memahami! hal! tersebut,! berikut! adalah! beberapa!contoh!yang!dapat!disampaikan,!di!antaranya:

a. Penganiayaan!dalam!keluarga!(Pasal!593!huruf!a! RKUHP)! dengan! Kekerasan! ! dalam! Rumah! 595!RKUHP) Tangga! (khususnya! kekerasan! fisik! dalam! Pasal!

Oleh!RKUHP,! tindak! pidana! penganiayaan!masih! tindak! pidana! tanpa! merumuskan! unsur7 dirumuskan!dengan!cara!menentukan!kualifikasi! unsurnya! seperti! yang! dirumuskan! dalam! Pasal! 351!KUHP.!Dengan!demikian,!pemaknaan! tindak! pidana! penganiayaan! harus! mengacu! pada! doktrin! yang! berkembang! dalam! hukum! pidana,! yaitu:!“sengaja%menimbulkan%perasaan%tidak%enak% (penderitaan),% rasa% sakit,% atau% luka,% termasuk% sengaja%merusak%kesehatan%orang%lain”.28

Lebih! lanjut,! Pasal! 593! RKUHP! memperberat! ancaman! hukuman! bagi! pelaku! penganiayaan! apabila!dilakukan! terhadap!pihak7pihak! tertentu! atau! dalam! kondisi7kondisi! tertentu,! yang! dirumuskan!sebagai!berikut:

26 Peci,!op.cit.,!hlm.!41.

Pidana% (Perkembangan% Penyusunan% Konsep% KUHP% Baru),% (Jakarta:!

27 Barda! Nawawi! Arief,! Bunga% Rampai% Kebijakan% Hukum% Kencana!Prenada!Media!Group,!2008),!hlm.!113.

Pasal%593

“Ketentuan% pidana% sebagaimana% dimaksud% dalam% Pasal% 590% dan% Pasal% 592,% dapat' ditambah'1/3'(satu'per'tiga)'jika'tindak' pidana'tersebut'dilakukan:

a. terhadap' ibu,' bapak,' istri,' suami,' atau'anaknya;

b. terhadap%pejabat%ketika%atau%karena% menjalankan% tugasnya% yang% sah;% atau

c. dengan% memberikan% bahan% yang% berbahaya% bagi% nyawa% atau% kesehatan% untuk% dimakan% atau% diminum.”

Apabila!mencermati!rumusan!di!atas,!khususnya! rumusan!Pasal!593!huruf!a!RKUHP,!dapat!dilihat! pidana! yang! diancamkan! bagi! pelaku! penganiayaan!dapat!diperberat!sepertiga!apabila! dilakukan! terhadap!ibu,! bapak,!istri,! suami,! atau! anaknya,! yang! apabila! disederhanakan! dapat! dikatakan! dilakukan! dalam! lingkup! keluarga! pelaku.

Rumusan! Pasal! 593! huruf! a! RKUHP! tersebut! ternyata!mirip! dengan! apa! yang! diatur! di! dalam! Pasal! 595! ayat! (1)! RKUHP! yang! diatur! di! dalam! Bagian! Kekerasan! dalam! Rumah! Tangga! sebagai! berikut:

28 R.! Soesilo,! Kitab% UndangZUndang% Hukum% Pidana% (KUHP)% serta% KomentarZKomentarnya% Lengkap% Pasal% Demi% Pasal,! (Bogor:! Politeia,!1991),!Ps.!351.

Pasal 595

“(1) Setiap% orang% yang% melakukan% perbuatan' kekerasan' fisik' dalam' lingkup' rumah' tangga dipidana% dengan% pidana% penjara% paling% lama% 5% (lima)% tahun% atau% pidana% denda% paling%banyak%Kategori%IV.”

Meskipun! terdapat!permasalahan!bahwa!RKUHP! tidak!memperjelas apa!yang!dimaksud!kekerasan!

fisik! dan! lingkup! rumah! tangga,! tapi! rumusan! pasal! tersebut! ditarik! dari! Undang7Undang! Nomor! 23! Tahun! 2004! tentang! Penghapusan! Kekerasan! Dalam! Rumah! Tangga! sehingga! seharusnya! konteks! Pasal! 595! ayat! (1)! RKUHP! yaitu: dimaknai! seperti! undang7undang! tersebut29,!

“Kekerasan%fisik% …% adalah% perbuatan% yang% mengakibatkan%rasa%sakit,%jatuh%sakit,%atau% luka%berat”30

“Lingkup%rumah%tangga%…%meliputi:

a. suami,%isteri,%dan%anak;

b. orangZorang% yang% mempunyai% hubungan% keluarga% dengan% orang% sebagaimana%dimaksud%dalam%huruf% a% karena% hubungan% darah,% perkawinan,%persusuan,%pengasuhan,% dan%perwalian,%yang%menetap%dalam% rumah%tangga;%dan/atau

c. orang% yang% bekerja% membantu% rumah% tangga% dan% menetap% dalam% rumah%tangga%tersebut”31

Dengan!mengatur! perbuatan! yang!mirip! sebagai! suatu! tindak! pidana! dalam! lebih! dari! 1! (satu)! pasal,! pada! akhirnya! akan! membingungkan! dan!

berpotensi! untuk! disalahgunakan! oleh! oknum7 oknum! tertentu,! terlebih! apabila! melihat! ancaman! pidana! dalam! Pasal! 593! huruf! a! dan! Pasal! 595! ayat! (1)! RKUHP! memiliki! perbedaan! yang!cukup!signifikan.32

b. Perkosaan!dalam!Perkawinan!(Pasal!488!ayat!(1)! huruf!c!RKUHP)!dengan!Kekerasan!Dalam!Rumah! Tangga! (khususnya! kekerasan! seksual! dalam! Pasal!597!ayat!(1)!RKUHP)

Pasal!488!ayat!(1)!huruf!c!RKUHP!memang tidak! secara! eksplisit!mensyaratkan! bahwa! perkosaan! harus! dilakukan! di! dalam! perkwainan,! akan! tetapi!dengan!rumusan!“lakiZlaki%yang%melakukan% persetubuhan% dengan% perempuan% dengan% persetujuan% perempuan% tersebut,% tetapi% persetujuan% tersebut% dicapai% melalui% ancaman% untuk% dibunuh% atau% dilukai”,! seorang! pelaku! mungkin! diancam! dengan! pasal! ini! apabila! melakukan!perbuatan!yang!dilarang!tersebut.

Hal! ini! juga! akan! tumpang! tindih! dengan! Pasal! 597! ayat! (1)! RKUHP! yang! dirumuskan! sebagai! berikut:

Pasal%597

“(1) Setiap% orang% yang% melakukan% perbuatan% kekerasan% seksual% terhadap% orang% yang% menetap% dalam% lingkup% rumah% tangganya% dipidana% dengan% pidana% penjara% paling% lama% 12% (dua% belas)% tahun% atau% pidana% denda% paling% sedikit% kategori% IV% dan% paling% banyak% Kategori%VI”

Sedangkan!apa!yang!dimaksud!sebagai!kekerasan! seksual!dimaknai!sebagai:

“Kekerasan%seksual%…%meliputi:

a. pemaksaan% hubungan% seksual% yang% dilakukan% terhadap% orang% yang% menetap% dalam% lingkup% rumah% tangga%tersebut;

b. pemaksaan% hubungan% seksual% terhadap% salah% seorang% dalam% lingkup% rumah% tangganya% dengan% orang% lain% untuk% tujuan% komersial% dan/atau%tujuan%tertentu”33

Dengan!rumusan!demikian,!satu!perbuatan!dapat! diatur! dalam! dua! rumusan! pasal! dan! hal! ini! menunjukkan! bahwa! penyusunan!RKUHP! belum! diselaraskan!antara! ketentuan! yang! satu!dengan! yang!lain.

Selain! kedua! contoh! di! atas,! dapat! disampaikan! juga! bahwa!duplikasi!terjadi!di!berbagai!rumusan!lain!dalam! RKUHP,!yang!tidak!terbatas!kepada!hal7hal!di!bawah!ini:

a. Pasal! 663! (diatur! di! dalam! Bab! XXXI! tentang! Tindak! Pidana! Jabatan)! dan! Pasal! 696! RKUHP! (diatur! di! dalam! Bab! XXXII! tentang! Tindak! Pidana! Korupsi)! mengatur! hal! yang! sama,! yaitu! “menggelapkan%atau%membiarkan%atau%membantu% orang% lain% menggelapkan% uang% atau% surat% berharga% (atau% barang)”! dan! diancam! dengan! pidana yang!berbeda.

b. Pasal! 666! (diatur! di! dalam! Bab! XXXI! tentang! Tindak! Pidana! Jabatan)! dan! Pasal! 690! ayat! (2)! RKUHP! (diatur! di! dalam! Bab! XXXII! tentang! Tindak!Pidana!Korupsi)!mengatur!hal!yang!sama,! yaitu! penerimaan! gratifikasi! oleh! pegawai! negeri/pejabat!publik.

c. Pasal! 672! (diatur! di! dalam! Bab! XXXI! tentang! Tindak! Pidana! Jabatan)! dan! Pasal! 698! RKUHP! (diatur! di! dalam! Bab! XXXII! tentang! Tindak! Pidana! Korupsi)! mengatur! hal! yang! sama,! yaitu! pegawai! negeri/pejabat! publik! yang! menjadi! pemasok,! pemborong,! atau! penebas! padahal! ia! sendiri! menjadi! penanggung! jawab! atau! pengawas.

d. Pasal! 667! (diatur! di! dalam! Bab! XXXI! tentang! Tindak! Pidana! Jabatan)! dan! Pasal! 689! ayat! (2)! RKUHP! (diatur! di! dalam! Bab! XXXII! tentang! yaitu!penyuapan!pasif!kepada!pegawai!negeri. Tindak!Pidana!Korupsi)!mengatur!hal!yang!sama,!

29 Penggunaan! istilah! juga! menjadi! permasalahan! dalam! penyusunan! RKUHP! dan! akan! dibahas! pada! poin! berikutnya! dalam! tulisan!ini.

Rumah% Tangga,% UU! No.! 23! Tahun! 2004,! LN! Tahun! 2004! Nomor! 95,!

30 Indonesia,!UndangZUndang% Penghapusan%Kekerasan%Dalam% TLN!Nomor!4419,!Ps.!6.

31 Ibid.,!Ps.!2!ayat!(1).

32 Pasal! 593! huruf! a! RKUHP! yang! merupakan! pemberatan! dari! Pasal! 590! ayat! (1)! RKUHP! memiliki! ancaman! pidana! penjara! minimum! 1! tahun! 4! bulan! dan! maksimum! 9! tahun! 4! bulan.! Jika! dibandingkan! dengan! kekerasan! fisik! dalam! lingkup! rumah! tangga! dalam! Pasal! 595! ayat! (1)! RKUHP! hanya! memiliki! ancaman! pidana! penjara!maksimum!5!tahun.

33 Ibid.,!Ps.!8.

2) Permasalahan& Berkaitan& dengan& Istilah/Definisi

RKUHP! tidak!secara!konsisten!merumuskan!istilah.!Hal! ini! dapat! dilihat! dari! berbagai! pasal! yang! mencantumkan! unsur/istilah! yang! sama,! namun!

diartikan! berbeda! di! dalam! perumusannya.! Sebagai! berulang! kali! di! berbagai! pasal! di! Bab! XXXII! tentang! contoh,! penggunaan! istilah! pejabat! publik! disebutkan! Tindak! Pidana! Korupsi! (khususnya! Pasal! 688! hingga! Pasal!699!RKUHP),!namun! tidak!dijelaskan!lebih!lanjut! mengenai! definisi! pejabat! publik! itu! sendiri.! Selanjutnya,! Pasal! 190! RKUHP! mencatumkan! definisi! pejabat,! dimana! salah! satu! bentuk! dari! pejabat! adalah! pejabat!publik.

Pasal%190

“Pejabat% adalah% setiap% warga% negara% Republik% Indonesia% yang% telah% memenuhi% syarat% yang% ditentukan,% diangkat% oleh% pejabat% yang% berwenang% dan% diserahi% tugas% negara,% atau% diserahi% tugas% lain% oleh% negara,% dan% digaji% berdasarkan% ketentuan% peraturan% perundangZ undangan%yang%berlaku,%yang%meliputi:

a. pegawai%negeri;

b. pejabat%negara;

c. penyelenggara%negara;

d. pejabat publik;

e. pejabat%daerah;

f. orang% yang% menerima% gaji% atau% upah% dari% keuangan%negara%atau%daerah;

g. orang% yang% menerima% gaji% atau% upah% dari% korporasi% yang% menerima% bantuan% dari% keuangan%negara%atau%daerah;

h. orang% yang% menerima% gaji% atau% upah% dari% korporasi%lain%yang%mempergunakan%modal% atau%fasilitas%dari%negara%atau%masyarakat;

i. pejabat%publik%asing;%atau

j. pejabat% lain% yang% ditentukan% berdasarkan% peraturan%perundangZundangan”

Jika! ditafsirkan! secara! sistematis,! Pasal! 688! hingga! adalah! pejabat! daerah! karena! Pasal! 190! RKUHP! Pasal!699!RKUHP!tidak!dapat!diterapkan!jika!pelakunya! membedakan! istilah! pejabat! publik! dengan! pejabat! daerah;! dan! dengan! merujuk! pada! Pasal! 757! huruf! f! RKUHP,! ketentuan! perundang7undangan! lainnya! tidak! dapat! digunakan! untuk! mendefinisikan! kata! “pejabat! publik”!ataupun!“pejabat!daerah”!karena!harus!merujuk! pada!istilah!“pejabat”!sebagaimana!ditentukan!di!dalam! memberikan! definisi! yang! jelas! terkait! dengan! istilah7 RKUHP! tersebut.! Padahal! RKUHP! sendiri! pun! tidak! istilah! tersebut.! Selanjutnya,! pasal7pasal! di! dalam! Bab! XXXII! juga! berpotensi! mempersempit! subyek! pelaku! tindak! pidana! korupsi! (dalam! pengertian! suap)! karena! hanya! dapat! dilakukan! oleh! pejabat! publik! yang! hanya! merupakan! salah! satu! bentuk! dari! pengertian! pejabat! sebagaimana!diatur!dalam!Pasal!190!RKUHP.

Selain!itu,!dimasukkannya!tindak!pidana!yang!diatur!di! dalam!UU!Pidana!maupun!UU!Non!Pidana!yang!memiliki! ketentuan! pidana! ke! dalam!RKUHP!juga!memunculkan! masalah! berkenaan! dengan! peristilahan.! Sebagai! contoh,!Bab!XVII!RKUHP!yang!mengatur!tentang!Tindak! Pidana! Penyalahgunaan! Narkotika! dan! Psikotropika! tetap!menggunakan!terminologi!“Narkotika!Golongan!I”,! “Narkotika! Golongan! II”,! “Narkotika! Golongan! III”,! terminologi7terminologi! tersebut! tidak! ditemukan! di! “Psikotropika”,! dan! sebagainya,! padahal! definisi! dari! dalam! Buku! I! RKUHP! tentang! Ketentuan! Umum.! Kekacauan! ini! terjadi! karena! pembuat! undang7undang! secara! langsung! menyalin! rumusan! tindak! pidana! dalam! UU! Narkotika! maupun! UU! Psikotropika! dengan! melupakan! suatu! fakta! bahwa! rumusan tindak! pidana!

tersebut! bergantung! pada! hal7hal! administratif! yang! diatur!di!dalam!UU!tersebut.

3) Kualifikasi& dan& Gradasi& Tindak& Pidana& yang& Tidak&Jelas&dan&Tidak&Sistematis

berhasil! dirumuskan! dan! diserahkan! ke! DPR! RI! telah! Perlu!disampaikan! terlebih!dahulu!bahwa!RKUHP!yang! mengalami! beberapa! perubahan! signifikan! dari! apa! yang!diatur!dalam!KUHP! saat!ini.!Salah! satunya!adalah! digabungkannya! Buku! II! KUHP! tentang! Kejahatan! dan! Buku! III! KUHP! tentang! Pelanggaran! menjadi! 1! (satu)! Buku! yaitu! Buku! II! tentang! Tindak! Pidana.! Meski! demikian,!struktur!bab!yang!disusun!kurang!lebih!sama! dengan!KUHP!dengan!penambahan!6!(enam)!bab,!yaitu:

1. Bab!VI!tentang!Tindak!Pidana!Proses!Peradilan;

2. Bab! VII! tentang! Tindak! Pidana! terhadap! Agama! dan!Kehidupan!Beragama;

Manusia; 3. Bab!IX!tentang!Tindak!Pidana!terhadap!Hak!Asasi!

4. Bab!XVII!tentang!Tindak!Pidana!Penyalahgunaan! Narkotika!dan!Psikotropika;

5. Bab!XXXII!tentang!Tindak!Pidana!Korupsi;!dan

6. Bab! XXXVI! tentang! Tindak! Pidana! Berdasarkan! Hukum!yang!Hidup

pilihan! tim! perumus! untuk! menarik! ketentuan! pidana! Perubahan7perubahan! di! atas! juga! disesuaikan! dengan! yang! tersebar! di! berbagai! peraturan! perundang7 undangan! ke! dalam! RKUHP.! Namun,! penyesuaian! tersebut! dirasa! tidak! cocok! pada! beberapa! kualifikasi! tindak! pidana! dan! terkesan tidak! memiliki! dasar! argumentasi! yang! kuat! berkaitan! dengan! peletakan! tindak7tindak! pidana! ke! dalam! bab7bab! tertentu! di!

RKUHP.! Setidaknya! ada! beberapa! contoh! yang! dapat! dikemukakan,!antara!lain:

a. Terorisme!dan!Pendanaan!Terorisme Tindak! pidana! terorisme! di! dalam! RKUHP! dimasukkan! dalam! Tindak! Pidana! Keamanan! Negara! sehingga! konsekuensi! yang! muncul! adalah! pandangan! bahwa! tindak! pidana! terorisme! termasuk! dalam! delik! politik.! Hal! ini! dipandang! sebagai! suatu! hal! yang! tidak! tepat! mengingat! yang! ingin! dihukum! dari! tindak! pidana! terorisme! adalah! perbuatan! untuk! menyebarluaskan! suasana! teror! dan! tidak! ada! yang! membedakannya! dengan! tindak! pidana! sangkut! pautnya! dengan! motif! politik.! Hal! ini! keamanan! negara! yang! diatur! di! dalam! Bab! I! Buku!II!KUHP.

Selain! itu,! tindak! pidana! terorisme! sendiri! sebenarnya!dikecualikan!dari!delik!politik!karena! ia! termasuk! dalam! kejahatan! lintas! negara! yang! yang!terorganisasi,!maka!terhadap!tindak!pidana! terorganisasi.! Sebagai! kejahatan! lintas! negara! terorisme! berlaku! ketentuan! dual% criminality% sehingga!dapat!dilakukan!bantuan!hukum!timbal! balik34 dan! ekstradisi35.! Namun,! apabila! digolongkan! sebagai! delik! politik,! maka! tidak! bersifat! dual% criminality% dan! tidak! dapat!

dilakukan! bantuan! hukum! timbal! balik! dan! ekstradisi.36

Selanjutnya,! RKUHP! menyatukan! tindak! pidana! pendanaan! terorisme! ke! dalam! satu! rumpun! dengan! tindak! pidana! terorisme,! meskipun! sebenarnya! hal! ini! salah! karena! tindak! pidana! pendanaan! terorisme!jutru! satu! rumpun! dengan! tindak! pidana! pencucian! uang37 dan! tindak! massal38. pidana! pendanaan! proliferasi! senjata! pemusnah!

b. Tindak!Pidana!terhadap!Hak!Asasi!Manusia RKUHP! menggabungkan! Pelanggaran! HAM! yang! Berat39,! Tindak! Pidana! Humaniter,! dan! Tindak! Pidana!Penyiksaan!ke!dalam!satu!Bab!IX!tentang! Tindak! Pidana! terhadap! Hak! Asasi! Manusia. konvensi!yang!berbeda. Padahal! ketiga! hal! tersebut! diatur! dalam!

Pelanggaran! HAM! yang! Berat! diatur! di! dalam! Statuta! Roma,! yang! mengatur! 4! ! (empat)! jenis! pelanggaran! HAM! yang! berat,! yaitu! Kejahatan! terhadap! Kemanusiaan,! Genosida,! Tindakan! Perang,! dan! Tindakan! Agresi.! Indonesia! hingga! saat!ini!belum!meratifikasi!Statuta!Roma,!namun! Undang7Undang! Nomor! 26! Tahun! 2000! telah! mengatur! 2! (dua)! jenis! pelanggaran! HAM! yang! berat,! yaitu! Kejahatan! terhadap! Kemanusiaan! dan!Genosida.

Tindak!Pidana!Humaniter!diatur!dalam Konvensi! Jenewa!yang!diundangkan!dengan!UU!Nomor!59! tahun!1958,!namun!di!sana! tidak!dalam! konteks! berarti!Indonesia!telah!meratifikasi!karena!dalam! UU! tersebut! hanya! menyebutkan! Indonesia! hanya! sebagai! signing% party,! pihak! yang! ikut! menandatangani! Konvensi! Jenewa.! Yang! perlu! dipahami! bahwa! hukum! humaniter! bukanlah! bagian! dari! pelanggaran! HAM! yang! berat.! Dimasukkannya!Tindak!Pidana!Humaniter!dalam! Tindak!Pidana!Militer. KUHP!tentunya!juga!harus!memperhatikan!aspek!

Tindak! Pidana! Penyiksaan! merupakan! suatu! kriminalisasi! yang! didasarkan! dari! Konvensi! menentang! penyiksaan! atau! perlakuan! atau! penghukuman!lain! yang! kejam,! tidak!manusiawi! dan! merendahkan! martabat! manusia! yang! diratifikasi! dengan! UU! Nomor! 5! Tahun! 1998.! Perlu! menjadi! catatan! khsus! bahwa! Tindak! Pidana! Penyiksaan! ini! bukanlah! bagian! dari! pelanggaran!HAM!yang!Berat.

Perlu! menjadi! catatan! bahwa! Pengadilan! berat! HAM! di! Indonesia! saat!ini! dipandang! dan! diakui! secara! internasional! sebagai! salah! bentuk! pengadilan!HAM! yang!berat.!Bentuk! varian! yang! ada!adalah!yang!sepenuhnya!didukung!oleh!PBB! (fully% sponsored)! seperti! penanganan! Yugoslavia! dan! Rwanda,! yang! bersifat! hibrida! (hybrid)! seperti! yang! penangan! Kamboja! yang! didukung! oleh! PBB! dan! Kamboja! atau! yang! sepenuhnya! oleh! negara! nasional! seperti! Indonesia! untuk! penangan!kasus!HAM!yang!Berat!di!Timor!Timur.! Pengabaian! standar! internasional! ini! akan! berat!Indonesia.40 mempengaruhi! status! pengadilan! HAM! yang!

Selain! itu,! RKUHP! juga! mengatur! bentuk! tindak! pidana!perkosaan,!genosida,!penyiksaan!di!dalam! berbagai! bab! tersendiri,! misalnya! pembunuhan! untuk!genosida,!penganiayaan!untuk!penyiksaan,! atau! perkosaan.! Tidak! diselaraskannya! sebagai!sebuah!sistem!menjadi!tidak!jelas. pengaturan! ini! membuat! tujuan! kodifikasi!

c. Perdagangan!Orang!dan!Penyelundupan!Manusia Dalam! RUU! KUHP! perdagangan! orang! dan! penyelundupan! manusia! diatur! dalam! satu! bagian! yaitu! Bab! XXI! Tindak! Pidana! terhadap! Kemerdekaan! Orang.! Padahal! antara! perdagangan!orang!dan!penyelundupan!manusia! ada! perbedaan! yang! sangat! mendasar.!

40 Ibid.

Perdagangan! orang! yang! lebih dekat! dengan! yang! diperdagangkan! adalah! korban! dari! kejahatan! terhadap! kemerdekaan! orang,! karena! kejahatan.! Penyelundupan! manusia! yang! menyelundup! memang! punya! keinginan! untuk! menjadi! migran! gelap! sehingga! masih! mempunyai! kemerdekaan! dalam! melakukannya.! Penyelundupan! manusia! ini! lebih! dekat! sebenarnya! dengan! administrative penal karena! sangat! erat! hunbungannya! dengan! migran! dan! keimigrasian.! Jadi! perlu! pertimbangan! apakah! memang!dapat!digabungkan!antara!perdagangan! orang!dengan!penyelundupan!manusia.

Sebagai! suatu! pertimbangan! ketentuan! protokol! internasionalnya!mengenai!perdangan!orang!dan! penyelundupan! manusia! berbeda.! Perdagangan! orang! diatur! dalam! UU! No.! 14! Tahun! 2009! tentang!Protokol!untuk!mencegah,!menindak!dan! menghukum! perdagangan! orang,! terutama! perempuan! dan! anak7anak.! Penyelundupan! Manusia! diatur! dalam! UU! No.! 15! Tahun! 2009! tentang! Protokol! Menentang! Penyelundupan! Migran! Melalui! Darat,! Laut! dan! Udara! melengkapi!Konvensi!PBB!menentang!Kejahatan! Transnasional! yang!Terorganisasi.!Sebagai! suatu! perbandingan,!saat!ini!perdagangan!orang!orang! diatur!dalam!UU!Nomor!21!Tahun!2007! tentang! Pemberantasan! Perdagangan! Orang! sedangkan! penyelundupan! manusia! dimasukkan! dalam! UU! Nomor!6!Tahun!2011!tentang!Keimigrasian!yang! bersifat!administrative%penal.

d. Pencucian!Uang

Dalam! RUU! KUHP! Pencucian! Uang! diatur! dalam! Bab! XXXV! tentang! Tindak! Pidana! Pemudahan,! Penerbitan! dan! Percetakan.! Pencucian! Uang! dalam! perkembangannya! sudah! menjadi! sudah! menjadi! rezim! tersendiri! yaitu! Rezim ketentuan! yang! bersifat! mandiri! dan! bahkan! Pencucian! Uang.! Memasukkan! Pencucian! dalam! Bab! XXXV! menjadi! tidak! tepat,! terlebih! bahwa! dalam!perkembangannya!bahwa!pencucian!uang! itu!sudah!dijadikan!satu!rumpun!yaitu!pencucian! uang,! pendanaan! terorisme! dan! pendanaan! profilerasi! senjata! pemusnah! massal! (vide UNTOC!dan!FATF).

Pencucian! Uang! termasuk! sebagai! bagian! dari! Kejahatan! Lintas! Negara! yang! Terorganisasi! sebagaimana!diatur!dalam!UNTOC!bahkan!dalam! UNCAC! pencucian! uang! mempunyai! bab! tersendiri! yaitu! di! dalam! bab! XIV.! Sebagai! anggota!FATF,! Indonesia juga! terkena!kewajiban! evaluasi! dalam! Asia7Pasific! Groups! on! Anti! Money! Laundering! dimana! dapat! dikenakan! peringkat! suatu! negara! yaitu! negara! yang! kooperatif! (cooperative% country)! atau! termasuk! negara! tidak! koopratif! (nonZcooperative% country)! (negara! daftar! abu7abu! (grey% list% country)! atau! negara!daftar!hitam!(black%list%country).

pidana! juga! masih! menjadi! hal! yang! patut! Selain!hal7hal! yang!disampaikan!di!atas,!gradasi! tindak! dipertanyakan.! Seperti! yang! diungkapkan! oleh! Jerome! Hall!di!atas,!kodifikasi!harusnya!menjadi!sebuah!sistem!

yang! akan! membawahi! pengaturan! hukum! (pidana)! di! yang! dirumuskan! di! dalam! RKUHP,! khususnya! ketika! dalamnya.!Namun,!jika!melihat!beberapa!tindak!pidana! mencermati! ancaman! pidananya,! akan! terlihat! bahwa! tidak!ada!gradasi!yang!sistematis.!

Sebagai!contoh!dapat!disampaikan!perbandingan!antara! ancaman! pidana! di! dalam! Pasal! 410! ayat! (2)! huruf! c! RKUHP! dengan! Pasal! 538! ayat! (1)! RKUHP.! Rumusan! pasal! 410! ayat! (2)! RKUHP! merupakan! rumusan! yang! diambil! dari! Pasal! 214! ayat! (2)! ke73! KUHP! yang! diancamkan! kepada! mereka! yang! bersama7sama! melakukan! kekerasan! terhadap! pegawai! negeri! yang! mengakibatkan! mati.! Tindak! pidana! ini! merupakan! bagian! dari! Bab! X! tentang! Tindak! Pidana! terhadap! Kekuasaan! Umum! dan! Lembaga! Negara! dan! ancaman! pidana! terhadap!delik ini!adalah!pidana!penjara!paling! lama! 15! (lima! belas)! tahun.!Di! sisi!lain,! Pasal! 538!ayat! (1)! RKUHP! merupakan! rumusan! yang! diadopsi! dari! Pasal! 311! KUHP! tentang! Fitnah.! Menariknya,! RKUHP! justru! mengancam! pelaku! yang! melakukan! delik! ini! dan!paling!lama!5!(lima)!tahun. dengan! pidana! penjara! paling! singkat! 1! (satu)! tahun!

Dari! kedua! pasal! di! atas,! sekilas! terlihat! bahwa! Pasal! 410! ayat! (2)! huruf! c! RKUHP! lebih! berat! dibandingkan! dengan! Pasal! 538! ayat! (1)! RKUHP! karena! ancaman!! maksimum!pidana!penjaranya!jauh!lebih!tinggi,!dengan! perbedaan! sekitar! 10! (sepuluh)! tahun.! Akan! tetapi,! khusus!pada!Pasal!538!ayat!(1)!RKUHP,!hal!ini!semakin! dengan! digunakannya! ancaman! pidana! minimum! mengaburkan! gradasi! kejahatan! antara! kedua! tindak! pidana! tersebut! karena! Pasal! 410! ayat! (2) huruf! c!

RKUHP! tidak!menggunakan!ancaman! pidana!minimum! khusus,! meskipun! diletakkan! di! dalam! Bab! tentang! Tindak! Pidana! terhadap! Kekuasaan! Umum! dan! Lembaga!Negara.

34 Lihat! UU! Nomor! 1! Tahun! 2006! tentang! Bantuan! Hukum! Timbal!Balik!dalam!Masalah!Pidana.

35 Lihat!UU!Nomor!1!Tahun!1979!tentang!Ekstradisi.

36 R.!Narendra!Jatna,!Rancangan%Kitab%UndangZUndang%Hukum% Pidana%dan%Konvensi%Internasional/Hukum%Internasional,!disampaikan! Universitas!Indonesia,!2!April!2014,!hlm.!4. dalam!Diskusi! Internal!Bidang!Studi!Hukum! Pidana! Fakultas!Hukum!

37 Lihat! https://www.unodc.org/unodc/en/money7 laundering/!index.!html?ref=menuside.

38! ! LIhat! http://www.fatf7gafi.org/topics/! fatfrecommendations/!

documents/internationalstandardsoncombatingmoneylaunderingand thefinancingofterrorismproliferation7thefatfrecommendations.html.

39 Dengan! memasukkan! pelanggaran! HAM! yang! berat! ke! dalam!RKUHP,!perlu!diperhatikan!locus%delicti%dan!tempus%delicti%yang! khas,!asas!subsidiaritas,!penyidikan,!penuntutan,!dan!pengadilan!yang! khusus. Jatna,!op.cit.,%hlm.!6.

4) Minim& Koreksi& atas& Pengaturan& yang& Tidak& Jelas&dalam&KUHP

Meski! pada! beberapa! bagian! terkesan! terjadi! banyak! perubahan! di! dalam! RKUHP! yang! berbeda! dengan! pengaturan!KUHP! saat!ini,! tim!perumus!pada!akhirnya! juga!tetap!tidak!menyelesaikan!permasalahan!berkaitan! dengan! beberapa! konsep! di! KUHP! yang!membutuhkan! penjelasan! lebih! lanjut.! Terhadap! hal ini! dapat! frase!“tindakan!penuntutan”!yang!diatur!di!dalam!Pasal! disampaikan! beberapa! contoh,! misalnya,! pemaknaan! 151!dan!Pasal!152!RKUHP!(dulu!diatur!dalam!Pasal!80! dan!Pasal!81!KUHP),!yang!selengkapnya!adalah!sebagai! berikut:

Pasal%151

“(1) Tindakan' penuntutan' menghentikan% tenggang%waktu%daluwarsa.

(2) Penghentian% tenggang% waktu% daluwarsa% sebagaimana% dimaksud% pada% ayat% (1),% dihitung% sejak% tanggal% setelah% tersangka% mengetahui% atau% diberitahukan% mengenai% penuntutan' terhadap% dirinya% yang% dilakukan% sesuai% dengan% ketentuan% peraturan%perundangZundangan.

(3) Apabila% penuntutan' dihentikan% maka% mulai%berlaku%tenggang%daluwarsa%baru“

Pasal%152

“Apabila%penuntutan'dihentikan%untuk%sementara% waktu% karena% ada% sengketa% hukum% yang% harus% diputuskan% lebih% dahulu% maka% tenggang% waktu% daluwarsa% penuntutan% menjadi% tertunda% sampai% sengketa%tersebut%mendapatkan%putusan”

Jika! di! dalam! KUHP! “tindakan! penuntutan”! tersebut! dimaknai!sebagai!terjemahan!dari!istilah!“elke%daad%van% vervolging”,! menjadi! pertanyaan! adalah! apakah! arti! penuntutan!dalam!konteks!ini!sama!dengan!penuntutan! yang! diatur! di! dalam! Kitab! Undang7Undang! Hukum! Acara!Pidana!(KUHAP)!atau!termasuk!juga!penyidikan?! Hal! ini! tidak! dijawab! oleh! tim! perumus! dengan! hanya! menuliskan!“cukup!jelas”!di!dalam!penjelasan!Pasal!151 RKUHP.

Selanjutnya,!RKUHP!juga!masih!mencatumkan!beberapa! ketentuan7ketentuan!di!KUHP!yang!tidak!efektif!seperti! menghasut! binatang! (Pasal! 380! RKUHP),! membiarkan! ternaknya! memasuki! lahan! orang! lain! (Pasal! 324! RKUHP),! dan! sebagainya.! Tentu! hal!ini!menjadi kontra! produkif! dengan! semangat! untuk! memperbarui! perkembangan!yang!terjadi!di!masyarakat. pengaturan! hukum! pidana! yang! disesuaikan! dengan!

5) Potensi&Munculnya&Berbagai&Sistem&(Asas)&di& dalam&RKUHP

Sekali! lagi,! perlu! dipahami! bahwa! tujuan! kodifikasi! dalam! hukum! pidana! adalah! untuk! meletakkan! sistem! yang!(diharapkan)!ajeg.!Apabila!hal!ini!ditarik!ke!dalam! konteks! penyusunan! RKUHP,! hal7hal! yang! diatur! di! dalam! Buku! I! RKUHP! tentang! Ketentuan! Umum! diharapkan! menjadi! pedoman! terhadap! hal7hal! yang! ingin! diatur! dalam! hukum! pidana! mengingat! di! dalam! Buku! I! RKUHP! tersebut! diletakkan! asas7asas! umum!

hukum! pidana! sebagaimana! diatur! dalam! Pasal! 211! RKUHP!sebagai!berikut:

“Ketentuan% dalam% Bab% I% sampai% Bab% V% Buku% Kesatu% berlaku% juga% bagi% perbuatan% yang% dapat% dipidana% menurut% perundangZundangan% lain,% kecuali% ditentukan% lain% menurut% peraturan% perundangZundangan%tersebut”

Pasal!211!RKUHP! tersebut!seolah!ingin!menyampaikan! sebuah! pesan! bahwa! asas7asas! umum! yang! diatur! di! pidana!yang!diatur!di!luar!RKUHP,!kecuali!jika!undang7 dalam! Buku! Kesatu! RKUHP! akan! berlaku! bagi! tindak! undang! tersebut! menentukan! lain.! Artinya,! masih! dimungkinkan! di! kemudian! hari,! Indonesia! mengatur! perbuatan7perbuatan!tertentu!yang!belum!diatur!dalam! RKUHP! untuk! menjadi! tindak! pidana! (baru)! dengan! membuka peluang! mengatur! asas7asas! yang! menyimpang!dari!asas!umum!di!RKUHP.

Namun,! yang! menjadi! permasalahan! saat! ini! adalah! dengan! dimasukkannya! banyak! ketentuan! pidana! yang! tersebar!di!berbagai!peraturan!perundang7undangan!ke! RKUHP,! apakah! pada! akhirnya! penyimpangan7 penyimpangan! asas! yang! selama! ini! diterapkan! dalam! tindak7tindak! pidana! tertentu! juga! akan! hilang! seiring! dengan! diaturnya! asas7asas! umum! di! dalam! Buku! I! RKUHP?

Sebagai! contoh,! misalnya,ancaman! pidana! bagi! pelaku! yang! melakukan! percobaan! atau! permufakatan! jahat! ayat! (1)! UU! Narkotika! untuk! mendapatkan! ancaman! dalam! tindak!pidana!Narkotika!diatur!dalam!Pasal!132! pidana!yang!sama!seperti!delik!selesai.!Demikian!halnya!

dengan! pengaturan! yang! sama! dalam! tindak! pidana! korupsi!di!dalam!Pasal!15!UU!Nomor!31 Tahun!1999!jo.% UU! Nomor! 20! Tahun! 2001! tentang! Pemberantasan! Tindak! Pidana! Korupsi.41 Ketika! pada! akhirnya,! pengaturan! mengenai! percobaan! tindak! pidana! diancam!1/2! (satu!per!dua)!dari!ancaman!pidana! yang! diatur! dalam! delik! yang! dilakukan! (Pasal! 20! RKUHP)! dan!permufakatan!jahat!diatur!untuk!mendapatkan!1/3! (satu! per! tiga)! dari! ancaman! pidana! pada! delik! yang! mengikuti!pengaturan!ini? dilakukan,!apakah!penyimpangan!asas!di!atas!juga!akan!

Selain! itu,! seperti! yang! telah! dijelaskan! sebelumnya,! dimasukkannya! Pelanggaran! HAM! yang! Berat! dalam! RKUHP! (pada! Bab! tentang! Tindak! Pidana! Hak! Asasi! Manusia)! memiliki! konsekuensi! khusus! berkenaan! dengan!asas7asas!yang!dianut!untuk!menangani!perkara! tersebut.!Asas!legalitas!yang!selama!ini!merupakan!asas! penting! dalam! hukum! pidana! pun! harus! dikecualikan! karena!Pelanggaran!HAM! yang!Berat!mengakui!adanya! asas! retroaktif! untuk! melakukan! penuntutan! terhadap! tim!perumus. pelakunya.! Hal! ini! tentu! harus! menjadi! perhatian! oleh!

Hal! lain! adalah! berkaitan! dengan! jenis! pidana! yang! dirumuskan!oleh!RKUHP,!yang!tetap!dibedakan!menjadi! dua! jenis,! yaitu! pidana! pokok! dan! pidana! tambahan.! Pidana! pokok! terdiri! atas! pidana! penjara,! pidana! tutupan,!pidana!pengawasan,!pidana!denda,!dan!pidana!

kerja! sosial42,! sedangkan! pidana! mati! merupakan! pidana! pokok! yang! bersifat! khusus! dan! selalu! diancamkan! secara! alternatif43.! Di! sisi! lain,! pidana! tambahan! dibatasi! pada! pencabutan! hak! tertentu,! perampasan! barang! tertentu! dan/atau! tagihan,! pengumuman! putusan! hakim,! pembayaran! ganti! kerugian,! dan! pemenuhan! kewajiban! adat! setempat! atau! kewajiban! menurut! hukum! yang! hidup! dalam! masyarakat.44

Permasalahan! muncul! ketika! UU! Pidana! maupun! UU! Non! Pidana! yang! mengatur! tindak! pidana! tertentu! memiliki! pidana! yang! berbeda! dengan! yang! diatur! di! dalam! RKUHP.! Misalnya,! UU! Pemberantasan! Tindak! Pidana!Korupsi!memiliki!pidana!tambahan!perampasan! barang! yang! maknanya! diperluas! dari! perampasan! barang! yang! diatur! di! dalam! Pasal! 39! KUHP! maupun! pidana! tambahan! pembayaran! uang! pengganti.45 Bersama!dengan!jenis!pidana!lain!yang!diatur!di!dalam! UU tersebut,!keduanya!merupakan!alat!yang!digunakan! oleh!penegak!hukum!untuk!memberantas!tindak!pidana! korupsi.46 Dengan! tidak! diaturnya! jenis! pidana! tambahan! ini,! apakah! lantas! dapat! diartikan! bahwa!

terhadap! tindak! pidana! korupsi! tidak! dapat! dikenakan! barang!tersebut? pidana tambahan!uang!pengganti!maupun!perampasan!

Memang! dimungkinkan! untuk! mengatur! penyimpangan7penyimpangan! tersebut! ke! dalam! masing7masing!bab!di!dalam!RKUHP.!Akan!tetapi,!ketika! pada! akhirnya! opsi! tersebut! yang! dipilih! dan! akan! diatur! banyak! penyimpangan! dalam! bab7bab! RKUHP,! tujuan! kodifikasi! yang! diusung! oleh! tim! perumus! menjadi! semakin! kabur! karena! justru! akan! menciptakan!banyak!sistem!di!dalam!sistem.

41 Pasal! 15! UU! Pemberantasan! Tindak! Pidana! Korupsi! juga! mengancamkan! pidana! seperti! delik! selesai! bagi! mereka! yang! membantu!melakukan!tindak!pidana!korupsi.

42 Pasal!65!ayat!(1)!RKUHP.

43 Pasal!66!RKUHP.

44 Pasal!67!ayat!(1)!RKUHP.

UU!Pemberantasan!Tindak!Pidana!Korupsi.

45 Lihat!Pasal!18!ayat!(1)!huruf!a!dan!Pasal!18!ayat!(1)!huruf!b!

46 KPK! berhasil! menyetor! uang! sejumlah! Rp! 90.965.447.061,00! ke! Kas! Negara/Kas! Daerah! yang! diperoleh! dari! penetapan! pembayaran! uang! pengganti! oleh! pengadilan.,! Laporan% Tahunan%Komisi%Pemberantasan!Korupsi Tahun%2013,!(Jakarta:!2014),! hlm.!42.

D. Penutup

Kodifikasi! dapat! dikatakan! sebagai! upaya! harmonisasi! tingkat! tinggi,! tapi! tidak! berarti! dengan! adanya! kodifikasi,! maka! sebuah! kebijakan! dapat! menjadi! sempurna! atau! lebih! baik.! Kodifikasi! seharusnya! bisa! menjadi!sarana!untuk!menunjukkan!political!will!untuk! mewujudkan! kebijakan! yang! lebih! baik! dan! memberikan! akses! yang! lebih! mudah! bagi! penegak! hukum! dan! masyarakat! untuk! memahami! sebuah! kebijakan.47 Tujuan! apa! yang! akan! dicapai! oleh! perumus! Rancangan! KUHP! Indonesia! akan! sangat! ditentukan! oleh! kemampuan! perumus! dalam! melakukan! harmonisasi! Pasal! dengan! proses! kajian! yang! mendalam.! Jika! upaya! kodifikasi! tidak! dilakukan! dengan! baik! dan! hati7hati,!maka! kodifikasi! hanya! akan! menjadi! upaya! untuk! “memunculkan”! kembali! peraturan7peraturan! yang! selama! ini! bertebaran,!

sehingga! hanya! akan! memberikan! keuntungan! estetis! semata!tanpa!memberikan!keuntungan!atau!perubahan! yang! lebih! substansial.48 Dengan! kata! lain,! upaya! penyusunan! RKUHP! tak! lebih! dari! sekedar! kompilasi,! bukan!kodifikasi.

47 Rehbinder! E.,! “Points! of! Reference! for! a! Codification! of! National!Environmental!Law”!dal!am!Bocken!H!dan!Ryckbost,!D!(eds),! op.cit.,!hlm!159,!dikutip!oleh!Faure.

48 Lokin,!J.H.A.!and!Zwalve,!W.J,!Hoodstukken!uit!de!Euroeses! codificatiegescgiedenis,! Groningan,! Wolters! Noordhoof,! 1992,! 2! sebagaimana! dikutip! oleh! Michael! G.! Faure,! The! Harmonization,! Codification! and! Integration! of! Environmental! Law:! A! Search! for! Definitions,!European!Environmental!Law!Review,!June!2000,!3.!Faure! menjelaskan! bentuk7bentuk! harmonisasi! hukum! dalam! kaitannya! dnegan!kebijakan!lingkungan!di!Belanda.!

DAFTAR&PUSTAKA

Bandung:!PT.!Citra!Aditya!Bakti,!2010. Arief,! Barda! Nawawi.! Kapita% Selekta% Hukum% Pidana.! Arief,! Barda! Nawawi! Bunga% Rampai% Kebijakan% Hukum% Pidana%(Perkembangan%Penyusunan%Konsep%KUHP% 2008. Baru). Jakarta:! Kencana! Prenada! Media! Group,! dalam%RKUHP.%Tanpa!penerbit,!2007. Arizona,!Yance.!Pengaturan%Tindak%Pidana%Administrasi% s.v.!“Civilian”.!London:!Routledge,!2001. Baker,!Charles!Arnold.!The%Companion%to%British%History,! Bisri,! Cik! Hasan,! et% al.! Kompilasi% Hukum% Islam% dan% Peradilan% Agama% di% Indonesia.% Jakarta:! Logos! Wacana!Ilmu,!1999. Faure,!Michael!G.!”The!Harmonization,!Codification,!and! Integration! of! Environmental! Law:! A! Search! of! 2000. Definitions”! dalam! European% Law% Review.! Juni! 4th!Ed.!Paris:!Dalloz,!2001. Fromont,! Michael.! Grands% systèmes% de% droit% étrangers.!

Akbari,! Anugerah! Rizki.! “Polemik! Penyusunan! Rancangan! KUHP:! Kesesatan! Berpikir! terhadap! Konsep! Kodifikasi,! Prinsip! Lex! Specialis,! dan! Klasifikasi! Tindak! Pidana.”! Buletin% Fiat% Justitia% Masyarakat% Pemantau% Peradilan% Indonesia% 1.!April!2014. Fakultas%Hukum%Universitas% Indonesia,!Vol.! 2!No.!

Hall,! Jerome.! “Codification! of! the! Criminal! Law”! dalam American%Bar%Association%Journal Vol.! 38!No.! 11.! November!1952. Jatna,! R.! Narendra.! “Rancangan% Kitab% UndangZUndang% Hukum% Pidana% dan% Konvensi% Internasional/Hukum%Internasional”!disampaikan! dalam! Diskusi! Internal! Bidang! Studi! Hukum! Pidana! Fakultas!Hukum!Universitas! Indonesia.!2! April!2014. J.H.A.,! Lokin! dan! Zwalve,! W.J.! Hoodstukken% uit% de% Wolters!Noordhoof,!1992.! Euroeses% Codificatiegescgiedenis. Groningan:! Komisi! Pemberantasan!Korupsi.!Laporan%Tahunan%KPK% Tahun% 2013.! Jakarta:! Komisi! Pemberantasan! Korupsi,!2014. Muladi.! Kapita% Selekta% Sistem% Peradilan% Pidana.! Cet.2.! Semarang:! Badan! Penerbit! Universitas! Diponegoro,!2000. Peci,! Idlir.! Sounds% of% Silence% (A% Research% into% the% Relationship% between% Administrative% Supervision,% Criminal% Investigation,% and% the% NemoZTenetur% Principle).!!Nijmegen:!Wolf!Legal!Publisher,!2006. Soeprapto,! Maria! Farida! Indrati.! Ilmu% PerundangZ Cetakan!ke75,.!!Yogyakarta:!Kanisius,!2011. undangan:% Jenis,% Fungsi,% dan% Materi% Muatan.% Soesilo,!R.!Kitab%UndangZUndang%Hukum%Pidana%(KUHP)% serta% KomentarZKomentarnya% Lengkap% Pasal% Demi%Pasal.!Bogor:!Politeia,!1991. Sudarto.!Kapita%Selekta%Hukum%Pidana.!Bandung:! Alumni,!1986.

Van! Den! Berg,! PAJ.! “De% Paradog% van% de% Codificatie” <! http://www.rug.nl/staff/p.a.j.van.den.berg/para doxpajvandenberg>!ditelusuri pada!5!Mei!2014. Van!Rhee,!CH.!‘”The!codification!of! the!Civil!Procedural! Law! in! the! United! States! of! America”.! JM! Neighboors7Dee! et% al%(eds.).!(Drafting% offered% by% colleagues,% former% colleagues,% employees,% former% employees,% and% PhD% Prof.% Mr.% F.% William% Grassheide% occasion% of% his% jubilee% 25% years% of% commitment% to% the% Molengraaff% Institute% for% Private%Law).!Antwerp/Groningen,!1999.

SEJARAH!SINGKAT!KONSEP!KUHP!NASIONAL Mardjono(Reksodiputro1

Pengantar

sebagai(berikut: Pertanyaan( yang( sering( diajukan( adalah( antara( lain(

1) Apakah( benar( bahwa( penyusunan( Rancangan( KUHP(Nasional( yang( sekarang( berada( di(DPRBRI( (tahun(2013)(telah(dilakukan(berpuluh(tahun?

2) Kalau( benar,( mengapa( diperlukan( waktu( begitu( lama?

3) Apakah( kelambatan( ini( ada( kaitannya( dengan( Prof.Satjipto(Rahardjo((almarhum)(dari(UNDIP? "aliran( hukum( progresif"( yang( dibawakan( oleh(

4) Apakah( juga( ada( kaitannya( dengan( MenteriB Menteri(Kehakiman(yang(memimpin(Departemen( Kehakiman((sekarang(Hukum(dan(HAM)?

Di( bawah( ini( sekedar( catatan( sinkat( tentang( riwayat( penyusunan( RKUHP( yang( sekarang( berada( di( DPR.( pertanyaanBpertanyaan(di(atas. MudahBmudahan( uraian( di( bawah( ini( dapat( menjawab(

AWALNYA

1) Tahun( 1980( Prof( Soedarto( (UNDIPBwafat( 1986)( membuat( Tim( di( BPHN( untuk( mengkaji( penyusunan(KUHP(Nasional(– duduk(dalam(Tim:( Prof( Oemar( Seno( Adji( (UIBwafat( 1991),( Prof( Ruslan( Saleh( (UGMBwafat( 1993( ?)( dan((

J.E.Sahetapy( (UNAIR).( Hasil( kajian( adalah( pengiriman( Prakarsa( ke( Presiden( melalui( SekNeg.( Prakarsa( penyusunan( suatu( Rancangan( KUHP(Nasional(disetujui(Presiden(Suharto.

2) Tim( diperluas( dengan( a.l.( dengan( Mardjono( Reksodiputro( (UIBmulai( 1982),( Budiarti( (KehakimanBmulai( 1982),( H.( Haris( (KejaksaanB wafat( 1987),( H.A.K.Moh( Anwar( (Kepolisian( – wafat( 1990)),( Harefa( (Kepolisian),( Karlinah( Soebroto( (Mahkamah( AgungBmulai( 1993),( Andi( Hamzah( (KejaksaanB mulai( 1984),( (Muladi(UNDIPBmulai( 1986),( Barda( Nawawi( (KehakimanBmulai( 1989),( Wicipto( (KehakimanB (UNDIPBmulai( 1986),( Zulkarnaen( Yunus( mulai( 1989),( Bagir( Manan( (KehakimanBmulai( 1991),( dengan( Yusrida( Erwin( (mulai( 1992)( sebagai( Sekretaris( dan( staf( pembantu( dari( BPHN2.(Ketua(BPHN(pada(awal(1982(adalah(T.M.( Radhie,( kemudian( setelah( beliau( wafat( diganti( oleh(Sunaryati(Hartono.

3) Tim(sepakat(untuk(tidak(membuat(KUHP(dari(nol( – tetapi( akan( melakukan( re9kodifikasi3 KUHP( Hindia( Belanda,( dengan( a.l.( memakai( bahasa( Indonesia(yang(baik(dan(benar(– menghilangkan(

BukuB3( – menambah/mengubah( pasalBpasal( – dan( membuat( Penjelasan( Setiap( Pasal.Atas( prakarsa( Prof.Soedarto,( maka( diminta( juga( pandangan( dari( dua( orang( gurubesar( Belanda,( yaitu(Prof.N.Keijzer((Universitas(Amsterdam(dan( Prof.D.Schaffmeister((Universitas(Leiden). kemudian( menjadi( Hakim( Agung)( dan(

4) Tahun( 1986( Prof( Soedarto( wafat( – disetujui( untuk( diganti( oleh( Prof( Roeslan( Saleh( – beliau( memimpin( selama( B/+( setahun( dan( kemudian( minta( diganti( sebagai(Ketua(Tim( (dengan(alasan( kesehatan),(tetapi(tetap(bersedia(jadi(anggota.

5) Tahun( 1987( – 1993( Ketua( Tim( dipegang( oleh( Mardjono( Reksodiputro( dengan( Wakil( Ketua( Budiarti( (Direktur( Hukum( Pidana( DepKeh).( Beberapa( prinsip( yang( disepakati( yang( terkandung(dalam(penyusunan(Rancangan(KUHP( Nasional(ini(adalah:

a. bahwa( hukum( pidana( juga( dipergunakan( untuk( menegaskan( ataupun( menegakkan( kembali(nilaiBnilai(sosial(dasar((basic*social* values) perilaku( hidup( bermasyarakat( dalam( negara( kesatuan( RI( yang( dijiwai( Pancasila; oleh( falsafaf( dan( ideologi( Negara(

b. bahwa( hukum( pidana( sedapat( mungkin( hanya( dipergunakan( dalam( keadaan( dimana(cara(lain(melakukan(pengendalian( sosial( tidak( atau( belum( dapat( diharapkan( keefektifannya;

c. dalam( menegakkan( hukum( pidana( sesuai( dengan( kedua( pembatasan( di( atas,( dalam( 5.1( dan( 5.2,( harus( diusahakan( dengan( sungguhBsungguh( bahwa( caranya( seminimal( mungkin( mengganggu( hak( dan( kebebasan( individu,( tanpa( mengurangi( perlindungan( terhadap( kepentingan( kolektifitas( masyarakat( demokratik( modern(Indonesia;

d. oleh( karena( itu( pula( Rancangan( KUHP( Nasional( harus( secara( jelas( dan( dalam( bahasa( yang( dapat( dipahami( warga( masyarakat,( merumuskan:( a)perbuatan( apa( yang( merupakan( tindak( pidana,( dan( b)kesalahan(macam( apa( yang( disyaratkan( pidana(kepada(pelaku.( untuk( memberikan( pertanggungjawaban(

1 Prof.( Mardjono( Reksodiputro,( SH.,( MA.,( adalah( Guru( Besar( Fakultas( Hukum( Universitas( Indonesia( (pensiun)( dan( Mantan( Ketua( Tim(RKUHP(yang(menyelesaikannya(tahun(1993.

2 Daftar( lebih( lengkap,( lihat( Mardjono( Reksodiputro,1997,( Pembaharuan! Hukum! Pidana,! Universitas( Indonesia,( hal.13( (Lampiran( pada( makalah( “Pembaharuan* Hukum* Pidana* –Pengantar* untuk*Diskusi*di*DPR5RI*29*Juni*1993”).(

3 Masalah( kodifikasi(ini( yang( dibuat( “heboh”( dengan( “kabarB angin”( bahwa( RKUHP( versi( 2013( (di( DPRBRI)( dirancang( untuk( “menggergaji( kewenangan( KPK”( – apa( benar( ada( “persengkokolan( jahat(“(melawan(KPK(?

Tahun!1987!– 1993!(6!tahun)!

1) Selama( 6( tahun( ini( Menteri( Kehakiman( adalah( Ismail(Saleh(dan(Ketua(BPHN(adalah(T.M.Radhie( yang(ketika(wafat((diganti(oleh(Sunarjati(Hartono.

2) Tahun( 1986( BukuB1( (AsasBasas( +( Penjelasan( Pasal( demi( Pasal( tentang( Asas( selesai),( dimulailah( perumusan( BukuB2( (dengan( menggabungkan( pasalBpasal( yang( masih( relevan( dari(BukuB3(Lama(ke(dalam(BukuB2(Baru).(Semua( Notula( Rapat( dan( perubahan( pasal( dibukukan( dan( ditik( melalui( Komputer( (dengan( Program(

WordStar( – pengetik( komputer( Rohiman( dari( PDHBFHUI).

3) Menteri( Ismail( Saleh( dan( Ketua( BPHN( Sunarjati( terus( memonitor( dan( mendorong( agar( Tim( segera( menyelesaikan( tugasnya( (sampai( tahun( 1990( sudah( 10( tahun( sejak( Prakarsa( diajukan( tahu(1980(oleh(Prof(Sudarto(!).

4) Menteri( Ismail(Saleh(minta(agar( selesai( sebelum( beliau( menyerahkan( jabatan( sebagai( Menteri( Kehakiman((sudah(2(periode).

5) MR( didampingi( Ketua( BPHN( dan( Anggota( Tim( menyerahkan( Naskah( Lengkap( RKUHP( Nasional( kepada( Menteri( Kehakiman( Ismail( Saleh( di( Kantor( Menteri( di( Kuningan( tanggal( 13( Maret( 1993.

Tahun!1993!– 1998!(5!tahun)

Ismail( Saleh( diganti( oleh( Oetojo( Oesman( dan( Dirjen( masa(kepemimpinan(Oetojo(dan(Bagir,(RKUHP(Nasional( Hukum( dan( PerBUUBan( adalah( Bagir( Manan.( Selama( di( “olah(kembali”(dengan(alasan(modelnya( tidak(sesuai( dengan( pakem( lama,( a.l( dalam( Penjelasan( tidak( semua( pasal( perlu( dijelaskan.( Bantahan( Tim( bahwa( ini( dimaksudkan( agar( sekaligus( dapat( dipergunakan( sebagai( bahanBajar( dalam( pendidikan( penegak( hukum( memakai( KUHP( Baru( (Nasional)( nantinya,( tidak( Penjelasan( RKUHP”( (terlibat( di( sini( a.l( Wicipto( – diindahkan( dan( kemudian( dilakukan( “pembongkaran( sekarang( Ketua( BPHN).( Lima( tahun( RKUHP( yang( disusun( selama( 12( tahun( di”tidur”kan( di( Departemen(

Kehakiman( !( ( Awal( dari( “tragedi”( inertia( birokrasi( hukumnya. kementerian( kehakiman( dan( para( pegawai( sarjana(

Tahun!1998!– 2013!(15!tahun)

1) Menteri( Kehakiman( Muladi( (di( bawah( Presiden( Habibie)( mencoba( mengajukan( RKUHP( ini( ke( Sekretariat( Negara( untuk( dikirim( dengan( Nota( Presiden( ke( DPR.( Gagal( (menurut( saya( karena( dianggap(kurang(urgen!).

2) MenteriB Menteri( Kehakiman( yang( berikutnya( terbawa( oleh( “keinginan( untuk(menyusun(KUHP( Nasional( yang( benarBbenar( mencerminkan( kebudayaan( Indonesia( dengan( warna( Islam( di( dalamnya”( – dimulai( dari( Menteri( Yusril( dan( diikuti( secara( tidak( sadar( oleh( TimBtim( yang( kemudian( terbentuk( – setelah( tahun( 2000( saya( (MR)( tidak( terlibat/dilibatkan( lagi( dalam( proses( penyusunan( Naskah( RKUHP( – dan( menurut( pengamatan( saya( Konsep( 2013( tidak( berbeda( yang( saya( serahkan( dalam( tahun( 1993( – jadi( terlalu( jauh( (hanya( B/+( 15B20%)( dari( Konsep( kesimpulannya(:(a)Diperlukan( 13( tahun( (1980( – 1993)(untuk(menyusun(Konsep(Rancangan(KUHP( Nasional;( dan( b)Diperlukan( 20( tahun( untuk( sampai( kepada( keputusan( melakukan( penyempurnaan( 20%( Naskah( 1993( untuk( menjadi(Naskah(2013.(

Mungkin( dapat( diajukan( sebagai( suatu( prestasiBinertia( (kurang(enerji)(SH(Indonesia((?)(di(MURI(!?

Catatan!akhir:(

tentang( riwayat( yang( saya( sampaikan( di( atas.( Kepada( Sebaiknya( ditanyakan( juga( kepada( orangBorang( lain( Bpk( Oetojo( Oesman( (mantan( MenKeh( 1993B1998),( Prof.Bagir( Manan( (mantan( Dirjen( KumDang( DepKeh( 1993B1998)( dan( Dr.Wicipto( (mantan( Staf( DirJen( Kumdang(Depkeh( – sekarang( Kepala( BPHN))(mengapa( ditahan(selama(5(tahun(lebih(di(Departemen(Kehakiman( ?( Kepada( Prof.Yusril( (mantan( Menteri( Kehakiman( setelah( Prof.( Bagir( dan( yang( membentuk( Tim( Baru( RKUHP),(Prof.Muladi(dan(Prof.Barda((keduanya(anggota( Tim(RKUHP(1882B1993)(apa(yang(masih(kurang(sesuai( dari( naskah( 1993( sehingga( diperlukan( 20( tahun( untuk( 1993? hanya( menyempurnakan( B/+( 20%( teks( RKUHP( versi(

Jakarta(,20(Agustus(2013

(Diedit(untuk(Seminar(FHUIB Juni(2014)

KPK#Tidak#Usah#Galau

Harkristuti)Harkrisno1

Hari-hari) ini) media) membahas) dilanjutkan) atau) tidaknya)pembahasan)Rancangan)Undang-undang)Kitab) Hukum) Pidana) dan) Rancangan) Undang-undang) Kitab) Undang-undang) Hukum) Acara) Pidana) sesuai) tuntutan) korupsi. Pernyataan) bahwa) kedua) RUU) ini) akan) Komisi) Pemberantasan) Korupsi) dan) para) pegiat) anti) menggerogoti) KPK) tentu) membuat) semua) orang) Indonesia) berang.) Lalu) apakah) sumber) kegaduhan) mendebilitasi)KPK? sebenarnya?) Sungguhkah) ini) manuver) politik) untuk)

RUU) KUHP) sebenarnya) bukan) RUU) yang) muncul) kemarin)sore,) tetapi)sudah)dirancang)sejak)awal)1970- an) untuk) menggantikan) KUHP) yang) sekarang) yang) sudah)berlaku)sejak)1915.)Tim)perancang)dipimpin)oleh) profesor)hukum)pidana,)dari)Prof.)Sudarto)hingga)Prof.) Muladi.

Upaya) rekodifikasi)dan)unifikasi)memakan)waktu)lama) dengan) banyak) perdebatan) sengit.) Namun,) semua) sepakat) bahwa) RUU) KUHP) perlu) untuk) menegakkan) kembali) nilai-nilai) dasar) sosial) (basic& social& value),) berperan) sebagai) ultimum) remedium) dan) menjunjung) HAM.

Tahun) 1986) Buku) I) selesai.) Buku) II) selesai) 1993) dan) diserahkan) Prof)Mardjono) kepada)Menteri) Kehakiman.) Namun,) upaya) Menteri) Kehakiman) berikutnya,) Muladi,) agar) dibahas) di) DPR) tidak) berhasil.) Tahun) 2004) dibentuk) tim) RUU) KUHP) di) bawah) Prof) Muladi) untuk) menyempurnakan) dan) harmonisasi) empat) misi) utama:) dekolonialisasi,) demokratisasi,) konsolidasi,) serta) harmonisasi)dan)humanisasi.

Baru) pada) akhir) 2012) RUU) KUHP) diserahkan) Menteri) Hukum) dan) HAM) Amir) Syamsudin) kepada) Presiden) Susilo Bambang)Yudhoyono)dan)diteruskan)kepada)DPR) pada)11)Desember)2012.

RUU) KUHAP) relatif) baru) karena) beranjak) dari) KUHAP) tahun) 1981.) Tim) penyusun) diketuai) Prof) Jur) Andi) Hamzah) dan)melibatkan) elemen-elemen) terkait.)Walau) ada) perdebatan,) penyusunan)ini) dilandasi) kesepakatan) bahwa) penting) sekali) menegakkan) sistem) peradilan) kriminal) terintegrasi) (the& integrated& criminal& justice& system))dengan)kesamaan)asas)yang)menjunjung) tinggi) pentingnya) mekanisme) kontrol) guna) menghindari) HAM) sebagaimana) dimandatkan) Konstitusi,) serta) penyalahgunaan)kekuasaan.

acuan,) misalnya) Konvensi) Anti) Penyiksaan,) Pendanaan) Berbagai) instrumen) HAM) internasional) juga) dijadikan) Terorisme)dan)Konvensi)Korupsi.

1 Prof.) Harkristuti) Harkrisnowo,) SH.,) MA.,) Ph.d) adalah) Guru) Besar)Hukum)Pidana)Fakultas)Hukum)Universitas) Indonesia.)Tulisan) ini)telah)terbit)dalam)harian)Kompas,)28)Februari)2014.

Akar#Polemik

Lalu) apa) akar) polemiknya?) Bermula) dari) pandangan) KPK) bahwa) pembahasan) kedua) RUU) akan) mengurangi) bahkan)menghilangkan)KPK.)Padahal,)RUU)KUHP)bukan)

semata-mata) mengatur) korupsi.) Dari) 766) pasal,) hanya) 15)pasal)tentang)korupsi.

RUU)KUHP)adalah) upaya)mengindonesiakan)KUHP)eks) penjajah) yang)mengatur) sebagian) besar) tindak) pidana:) mulai) dari) pengemisan,) penganiayaan,) pemerkosaan,) pencurian,) penghinaan,) pembunuhan,) perdagangan) orang,) hingga) pelanggaran) HAM) berat.) Korupsi) tentu) penting) diatur,) tapi) apakah) pembahasan) terhadap) 751) pasal) –termasuk) 211) pasal) dalam) Buku) I) tentang) Ketentuan Umumharus) ditunda) demi) menanti) pembahasan) 15) pasal) Korupsi?) Apalagi) ada) Pasal) 211) yang) memberi) peluang) mengatur lex) specialis di) luar) KUHP.

RUU) KUHAP) memuat) aturan) mengenai) tata) cara) polisi) mulai) dari) penangkapan,) penahanan,) pemeriksaan,) sampai) lembaga pemasyarakatan,) yang) berlaku) untuk) semua) tindak) pidana,) bukan) hanya) untuk) korupsi.) Bahkan,) hukum) acara) pidana) untuk) penanganan) korupsi) telah) diatur) secara) khusus) dalam) UU) Tindak) penanganan) perkara) pencurian) atau) penganiayaan) Pidana) Korupsi) (Tipikor)) dan) UU) KPK.) Tidak) mungkin) sama) dengan) korupsi.) Lex& specialis juga) dibuka) peluangnya)dalam)Pasal)3)Ayat)(2))RUU)KUHAP.

Intinya,)Pasal)211)RUU)KUHP)dan)Pasal)3)ayat)(2))RUU) KUHAP) ini) mematahkan) argumentasi) bahwa) dengan) berlakunya)kedua)UU)ini)kelak)maka)UU)pidana)di)luar) KUHP) menjadi) hilang.) Justru) kedua) RUU) ini) kelak) bila) diberlakukan) merupakan) lex) generalis) atau) ketentuan) umum,) tetapi) eksistensi) UU) pidana) khusus) lain) yang) berperan)sebagai)lex&specialis tetap)diakui.

Maka) tak) akan) terjadi) penghapusan) UU) ataupun delegitimasi) keberadaan) lembaga) seperti) KPK,) Pusat) Pelaporan) dan) Analisis) Transaksi) Keuangan) (PPATK),) Badan) Narkotika) Nasional) (BNN),) Badan) Nasional) betul) pendapat) KPK) bahwa) kedua) pasal) pengecualian) Penanggulangan)Terorisme)(BNPT))dan)lain-lain.)Tidak) hanya) berlaku) bagi) tindak) pidana) perbankan) dan) perpajakan.

Harus)diakui)perancang)RUU)KUHP)luput)merumuskan) kedua) tidak) pidana) dalam) ranah) hukum) administrasi) ini.)Namun,)lex)specialis)umumnya)lebih)ditujukan)pada) hukum) yang) masuk) dalam) satu) genre,) dalam) hal) ini) hukum) pidana) UU) pidana) murni) seperti) UU) Tipikor,) Pencucian) Uang,) Pengadilan) HAM) dan) Terorisme.) Dikatakan)oleh)Silvia)Zorzetto)(2012),)“…lex&specialis…is& often&used&to&solve&redundancy&in&law…&a&tool&to&prevent& the& simultaneous& application& of& special& and& general& compatible& rules.”) Tak) mungkin) ada lex& specialis manakala) tidak) ada lex& generalis.) Pengaturan) khusus)dalam)UU)sektoral. delik) pokok) diperlukan) dalam) RUU) KUHP,) diatur) lebih)

Kejahatan#Luar#Biasa

Istilah) kejahatan) luar) biasa) (extra=ordinary& crimes) dalam) hukum)internasional) adalah) kejahatan) terhadap) kemanusiaan,) genosida,) kejahatan) perang) dan) agresi.) Konvensi) PBB) tentang) korups) tak) memakai) istilah) itu) mengurangi)kualitas)hidup)manusia. walau) sepakat) bahwa) korupsi) adalah) kejahatan) yang)

Menempatkan) UU) Tipikor) dan) UU) KPK) sebagai) lex) specialis,)bukan)hanya)hukum)materiil) tentang)korupsi) yang) diatur,) melainkan) juga) hukum) acara) pidana.) Karenanya,) penyelidikan) (Pasal) 43) dan) 44) UU) KPK),) penyitaan) (Pasal) 47)) dan) penyadapan) (Pasal) 12),) diderogasi)RUU)KUHAP. sebagian) dari) kewenangan) KPK) saat) ini,) tidak) akan)

Walau) demikian,) tetap) harus) diperhatikan) bahwa) mekanisme) kontrol) penting) untuk) memastikan) akuntabilitas) penegak.) Jika) KPK) memandang) Hakim) Pemeriksa) Pendahuluan) terlampau) restriktif,)misalnya,) harus) dicarikan) solusi) agar) KPK) tidak) dipandang) sebagai)lembaga)yang)anti)kontrol)atau control=proof.

Kegalauan) KPK) akan) potential& elimination dengan) demikian) sebenarnya) tidak) perlu) terjadi.) KPK) masih) diperlukan)memberantas)kejahatan)korupsi.

RANCANGAN!KITAB!UNDANG-UNDANG!HUKUM! PIDANA!DAN!KONVENSI!INTERNASIONAL!/HUKUM! INTERNASIONAL

R.!Narendra!Jatna1

Pendahuluan

Ada$ keinginan$ dalam$ membuat$ Rancangan$ Undang2 Undang$ Hukum$ Pidana$ (RUU2KUHP)$ yang$ lebih$ sesuai$ van Strafrecht' Nederlands4Indie (WvS$ NI).$ Namun$ dengan$ke2Indonesia2an$dibandingkan$dengan$Wetboek' dengan$memberikan$sentuhan$ke2Indonesia2an,$apakah$ berarti$ dapat$ mengabaikan$ asas2asas$ yang$ bersifat$ universal?$ Apakah$ itu$ juga$ berarti$ dapat$ mengabaikan$ konvensi2konvensi$ internasional$ yang$ mengatur$ tentang$ ketentuan2ketentuan$ hukum$ pidana?$ Belum$ lagi$ pandangan$ yang$ menganggap$ bahwa$ hukum$ asing/hukum$internasional$ sehingga$ dipandang$ bahwa$ Indonesia$ tidak$ boleh$ dijajah$ lagi$ lagi$ oleh$ hukum$ RUU$ KUHP$ harus$ mencerminkan$ nilai2nilai$ ke2 Indonesia2an$ sehingga$ dapat$ menyampingkan$ konvensi2konvensi$internasional/hukum$internasional.

Memang$ Indonesia$ menganut$ dualisme$ bukan$ monisme2 tentang$ keberlakuan$ hukum$ internasional.$ nasional$sebagaimana$penganut$monisme.$Berdasarkan$ Hukum$internasional$tidak$serta$merta$menjadi$hukum$

Pasal$15$UU$Nomor$37$Tahun$1999$ tentang$Hubungan$ Luar$Negeri$bahwa$pengesahan$perjanjian$internasional$ diatur$ dalam$ UU$ tersendiri.$ Lebih$ lanjut,$ UU$ yang$ mengatur$ secara$ khusus$ adalah$ UU$ Nomor$ 24 Tahun$ 2000$ tentang$ Perjanjian$ Internasional.$ Dalam$ Pasal$ 9 UU$ Nomor$ 24$ Tahun$ 2000$ menyebutkan$ bahwa$ perjanjian$ internasional$ disahkan$ melalui$ UU$ atau$ Keputusan$ Presiden.$ Pasal$ 10$ huruf$ c$ UU$ Nomor$ 12$ Tahun$ 2011$ menyebutkan$ bahwa$ perjanjian$ internasional$ sebelum$ disahkan$ menjadi$ UU$ harus$ melalui$ perstujuan$ Dewan$ Perwakilan$ Rakyat$ (DPR).$ Berdasarkan$ ketentuan$ UU$ tersebut$ maka$ Indonesia$ dapat$digolongkan$menganut$dualisme.

Dalam$ perkembangannnya$ ternyata$ ada$ beberapa$ konvensi$ dan$ ketentuan$ internasional$ yang$ menjadi$ hukum$ Indonesia$ tidak$ melalui$ proses$ ratifikasi$ dan dalam$ bentuk$ UU.$ Tanpa$ melalui$ proses$ ratifikas$ dan$ diundangkan$ beberapa$ konvensi$ internasional$ dan$ ketentuan$ internasional$ menjadi$ hukum$ Indonesia$ melalui$ pendekatan$ dengan$ yang$ disebut$ sebagai$ beberapa bagian$ dari$ Statuta$ Roma$ dalam$ UU$ No.$ 26$ denasionalisasi$ hukum$ nasional3. Ini$ tampat$ seperti$ Tahun$ 2000$ tentang$ Pengadilan$ Hak$ Asasi$ Manusia$ (HAM),$beberapa$bagian$dari$Konvensi$Siber$dalam$UU$ Elektronik,$ rekomendasi$ Financial' Action' Task' Force Nomor$11$tahun$2008$tentang$Informasi$dan$Transaksi$

(FATF)$ melalui$ UU$ Nomor$ 8$ Tahun$ 2010$ tentang$ Pencucian$Uang.$ Pencegahan$ dan$ Pemberantasan$ Tindak$ Pidana$

Lebih$menarik$ bahwa$ada$Resolusi$Dewan$Kemananan$ Perserikatan$ Bangsa2Bangsa$ (DK$ PBB)$ yang$ mengikat$ Indonesia$sebagai$anggota$PBB.$Dari$sudut$pandang$ini$ seolah$ Indonesia$ menjadi$ menganut$ monisme,$ karena$ Resolusi$ DK$ PBB$ wajib$ ditaati$ dan$ dilaksanaakan$ Indonesia$ tanpa$ melalui$ ratifikasi$ dan$ diundangkan.$ Dari$segi$praktis$ada$beberapa$ketentuan$dari$Resolusi$ DK$ PBB$ yang$ mengandung$ unsur$ pidana$ seperti$ Resolusi$DK$PBB$1267$(Resolusi$Anti$Taliban),$Resolusi$ DK$PBB$mengenai$Sanksi$terhadap$Iran$dan$Korea$Utara$ (Resolusi$ berkaitan$ dengan$ Anti$ Proliferasi$ Senjata$ Pemusnah$ Massal)$ tidak$ dapat$ diaplikasikan$ karena$ tidak$ diatur$ pelaksanaannya$ dalam$ hukum$ nasional.$ masuk$ ke$ dalam$ UU$ Nomor$ 9$ Tahun$ 2013$ tentang$ Beberapa$ perintah$ Resolusi$ DK$ PBB$ ini$ kemudian$ Pencegahan$ dan$ Pemberantasan$ Tindak$ Pidana$ Pendanaan$ Terorisme,$ oleh$ karena$ itu$ memasukkan$ perintah$Resolusi$DK$PBB,$yang$ tentunya$ tidak$melalui$ proses$ ratifikasi,$ ke$ dalam$ hukum$ nasional$ dapat$ dkategorikan$ juga$ sebagai$ denasionalisasi$ hukum$ nasional.

1 Position' Paper' oleh$ $ R.$ Narendra$ Jatna,$ S.H.,$ LL.M.$ tentang RUU$KUHP$tanggal$2$April$2014$$di$FHUI$Depok disampaikan dalam Diskusi$ Internal$ di$ Bidang$ Studi$ Hukum$ Pidana$

2 Lihat,$ J.$ G.$ Starke,$ Pengantar' Hukum' Internasional' 1,$ Edisi$ Ke210,$(Jakarta:$Sinar$Grafika,$2004)

3R.$ Barrents,$The' Autonomy' of' Community' Law,$lihat$ di$ situs$ http://books.google.co.id/books?id=BdEQlzlfls0C&pg=PA299&lpg=P A299&dq=denationalisation+of+national+law&source=bl&ots=8yZf0 GpwyF&sig=wCScer8w2pPcLXq0SCze1gG5pws&hl=id&sa=X&ei=WrA 6U5qzJoSCrge494DgBA&redir_esc=y#v=onepage&q=denationalisatio n%20of%20national%20law&f=false.

Keberlakuan! dan! Ketaatan! (Compliance)! terhadap! Konvensi!dan!Peraturan!Internasional

Konvensi$ Internasional$ walaupun$ telah$ diundangkan$ tidak$serta$merta$menjadi$bersifat$aplikatif.$Untuk$dapat$ diaplikasi$ maka$ UU$ teknis$ yang$ ada$ harus$ disesuaikan$ dengan$ asas2asas$ dan$ ketentuan$ dalam$ konvensi$ tersebut,$ bahkan$ apabila$ hukum$ nasional$ belum$ mengatur$ maka$ dapat$ dibuat$ UU$ baru$ yang$ mengatur$ sebagai$ perintah$ konvensi.$ Konvensi$ itu$ sendiri dalam$ beberapa$ aspek$ tidaklah$ mengatur$ sangat$ ketat$ harus$ sepenuhnya$tunduk$pada$konvensi.$Ada$beberapa$pasal$ yang$ mengijinkan$ bahwa$ dapat$ dilaksanakan$ sesuai$ beberapa$ prinsip$ yang$ memang$ harus$ ditaati.$ Apalagi$ dengan$ hukum$ nasional$ yang$ berlaku,$ tetapi$ ada$ negara$ telah$ meratifikasi$ tanpa$ adanya$ suatu$ reservasi/pensyaratan4.$ Pensyaratan$ (Reservation)$ adalah$ pernyataan$ sepihak$ suatu$ negara$ untuk$ tidak$ menerima$ berlakunya$ ketentuan$ tertentu$ pada$ perjanjian$ internasional,$ dalam$ rumusan$ yang$ dibuat$ ketika$ menandatangani,$ menerima,$ menyetujui,$ atau$ mengesahkan$ suatu$ perjanjian$ internasional$ yang$ bersifat$ multilateral5. Tanpa$ adanya$ reservasi$ maka$ keseluruhan$ konvensi$ harus$ dapat$ dilaksanakan.$ Beberapa$ konvensi$ internasional$ yang$ diratifikasi$ Indonesia$ seperti$ Konvensi$ PBB$ Anti$ Korupsi$ dan$ Konvensi$ PBB$ tentang$ Kejahatan$ Lintas$ Negara$ yang$ Terorganisasi$diratifikasi$tanpa$pensyaratan.

Bagaimana$ halnya$ RUU$ KUHP.$ Ternyata$ dalam$ RUU$ KUHP$ dalam$ butir$ menimbang$ tidak$ ada$ redaksi$ yang$ menyatakan$ bahwa$ RUU$ KUHP$ ini$ juga$ dengan$ menimbang$bahwa$Idonesia$telah$meratifikasi$konvensi$ internasional$ dan$ menyadari$ bahwa$ ada$ beberapa$ ketentuan$ internasional$ yang$ harus$ ditaati.$ Untuk$ itu$ maka$ terdapat$ beberapa$ bagian$ dari$ RUU$ KUHP$ yang$ ternyata$ harus$ memperhatikan$ konvensi$ internasional$ dan$peraturan$internasional.

Konvensi! PBB! tentang! Kejahatan! Lintas! Negara! yang! Terorganisasi! (United. Nations. Convention. Against.Transnational.Organized.Crimes (UNTOC) UNTOC$ ini$ bersifat$ sebagai$ induk$ dari$ berbagai$ konvensi$ seperti$ konvensi$ PBB$ Anti$ Korupsi$ (United' Nations'Convention'Against'Corruption (UNCAC).$UNTOC$ ini$ menjadi$ penting$ karena$ di dalamnya$ diatur$ mengenai$asas$dual'criminality, kejahatan$ terorganisasi$ dsb,$ yang$ akan$ mempengaruhi$ Buku$ I RUU$ KUHP.$ Namun$ ada$ kesalahpahaman$ di$ Indonesia$ mengenai$ UNTOC$ ini.$ Di$ Indonesia$ tampak$ yang$ lebih$ utama$ adalah$ UNCAC,$ karena$ isu$ yang$ paling$ menonjol$ di$ Indonesia$ adalah$ pemberantasan$ korupsi.$ Padahal$ UNTOC$ sendiri$ dikeluarkan$ tahun$ 20006 dan$ baru$ UNCAC$ dikeluarkan$ tahun$ 20037 namun$ diratifikasi$ diratifikasi$Indonesia$dengan$UU$Nomor$5$Tahun$2009.$ lebih$ dahulu$ dengan$ UU$ Nomor$ 7$ Tahun$ 2006.$ Hal$ini$ menimbulkan$ pandangan$ seolah$UNTOC$ adalah$ bagian$ salah$satu$ tindak$pidana$lintas$negara$yang$juga$diatur$ dari$ UNCAC.$ Padahal$ tindak$ Pidana$ Korupsi$ hanyalah$ dalam$UNTOC.

4 Pasal$ 8$ UU$ No.$ 24$ Tahun$ 2000$ tentang$ Perjanjian$ Internasional

5 Ibid.$Pasal$1$huruf$e

Terorisme!dan!Pendanaan!Terorisme

Tindak$ Pidana$ Terorisme$ di$ dalam$ RUU$ KUHP$ dimasukkan$ dalam$ Tindak$ Pidana$ Kemananan$ Negara.$

Konsekuensi$ dari$ dimasukkan$ sebagai$ tindak$ pidana$ kemananan$ negara$ maka$ tindak$ pidana$ terorisme$ termasuk$dalam$delik$politik.$Tindak$Pidana$Terrorisme$ sendiri$ sebenarnya$ dikecualikan$ dari$ delik$ politik$ karena$ tindak$ pidana$ terorisme$ termasuk$ dalam$ kejahatan$ lintas$ negara$ yang$ terorganisasi.$ Sebagai$ kejahatan$lintas$negara$yang$terorganisasi$maka$tindak$ pidana$ terorisme$ berlaku$ ketentuan$ sebagai$ dual' criminality sehingga$ dapat$ dilakukan$ bantuan$ hukum$ timbal$ balik8 dan$ ekstradisi9.$ Namun$ apabila$ digolongkan$ sebagai$ delik$ politik$ maka$ tidak$ bersifat$ dual' criminality dan$ tidak$ dapat$ dilakukan$ bantuan$ hukum$timbal$balik$dan$ekstradisi.

Dalam$RUU$KUHP, tindak$ pidana$ pendanaan$ terorisme$ dijadikan$satu$rumpun$dengan$tindak$pidana$terorisme,$ padahal$ tindak$ pidana$ pendanaan$ terorisme$ tidak$ satu$ rumpun$dengan$tindak$pidana$terorisme.$Tindak$pidana$ pendanaan$ terorisme$ diajdikan$ satu$ rumpun$ dengan$ tindak$ pidana$ pencucian$ uang10 dan$ tindak$ pidana$ pendanaan$ proliferasi$ senjata$ pemusnah$ massal11.$ Beberapa$ konvensi$ yang$ harus$ menjadi$ pertimbangan$ dalam$ mengatur$ tindak$ pidama$ terorisme$ yaitu$ UU$ Nomor$ 5$ Tahun$ 2006$ tentang$ Ratifikasi$ Konvensi$

Internasional$ tentang$ Ratifikasi$ Pemberantasan$ tentang$ Ratifikasi$ Konvensi$ Internasional$ Pendanaan$ Pemboman$ oleh$ Teroris,$ UU$ Nomor$ 6$ Tahun$ 2006$ Terorisme.$ Selain$ itu$ harus$ dilihat$ juga$ perintah$ dari$ Resolusi$Dewan$Kemananan$PBB,$ seperti$Resolusi$Anti$ rekomendasi$yang$dikeluarkan$oleh$FATF. Taliban$ dan$ Sanksi$ Atas$ Iran$ dan Korea$ Utara$ serta$

November$2000 6 Lihat$ Resolusi$ Majelis$ Umum$ PBB$ 15/25$ tanggal$ 15$

7 Lihat$Resolusi$Majelis$Umum$PBB$58/4$tanggal$31$Oktober$ 2003

8 Lihat$ UU$ Nomor$ 1$ Tahun$ 2006$ tentang$ Bantuan$ Hukum$ Timbal$Balik$dalam$Masalah$Pidana

9 Lihat$UU$Nomor$1$Tahun$1979$tentang$Ekstradisi

10 Lihat$ https://www.unodc.org/unodc/en/money2 laundering/ index$.html?ref=menuside

11 LIhat$ http://www.fatf2 gafi.org/topics/fatfrecommendations/ documents/internationalstandardsoncombatingmoneylaunderingand thefinancingofterrorismproliferation2thefatfrecommendations.html

Informasi!dan!Transaksi!Elektronik

sempit$karena$hanya$meliputi$informasi$dan$telematika.$ Dalam$ RUU$ KUHP$ nomenklaturnya$ menjadi$ lebih$ Padahal$ dalam$ UU$ Nomor$ 11$ Tahun$ 2008$ tentang$ ITE$ merupakan$ penggabungan$ antara$ dua$ nomenklatur$ yaitu$ transaksi$ elektronik$ dan$ informasi$ elektronik.$ Secara$ internasional$ ini$ dianggap$ sebagai$ suatu$ keberhasilan$ Indonesia$ di$ mata$ dunia$ karena$ berhasil$ menggabung$dua$nomenklatur$dalam$satu$UU,$hal$mana$ legislasi. dijadikan$ sebagai$ salah$ satu$ model$ dalam$ penyusunan$

Dimasukkannya$dalam$bagian$informasi$dan$telematika$ tentang$ kejahatan$ kartu$ kredit$ yaitu$ seperti$ carding perlu$ dipertimbangkan$ masalah$ tindak$ pidana$ perbankannya$ serta$ pornografi$ anak$ yang$ sebetulnya$ cukup$diatur$dalam$pornografi.$Kejahatan$dalam UU ITE$ arena$ menggunakan$ sarana elektronik$ tentunya$ akan$ dapat$digolongkan$sebagai$kejahatan$lintas$negara,$dan$ berpengaruh$mengenai$locus' delicti dan$tempus' delicti2 nya.$ Perlu$ menjadi$ perhatian$ dalam$ UU$ ITE$ ada$ unsur$ pidana$ yang$ mencerminkan$ sifat$ kejahatan$ lintas$ negaranya$yaitu$sengaja$dan$tanpa$hak$yang$merupakan$ padanan$ dari$ kata2kata$ intentionally' and' without' right.$ Dalam$RUU$KUHP$hanya$dicantumkan$unsur$tanpa$hak.$

Pandangan$ini$memang$dapat$ditimbulkan$karena$dapat$ diartikan$ tumpang$ tindih$ antara$ unsur$ dengan$ sengaja$ dan$ tanpa$ hak.$ Padahal$ tanpa$ hak$ disini$ bukanlah$ bagian$ dari$ unsur$ dengan$ sengaja.$ Unsur$ tanpa$ hak$ disini$adalah$padanan$dari$without'right.$

Sebagai$ suatu$ ilustrasi,$ suatu$ kegiatan$ judi$ online di suatu$ negara$ memang$ diperbolehkan$ sehingga$ unsur$ dengan$ sengaja$ menjadi$ terbukti,$ namun$ tidak$ serta$ merta$menjadi$ tindak$pidana$ karena$dilakukan$dengan$ hak$ (sesuai$ dengan$ hukum$ negaranya).$Namun$ karena$ dilakukan$ dengan$ suatu$ sarana$ elektronik$ maka$ situs$ judi$ online tersebut$ juga$ dapat$ diakses$ di$ Indonesia$ namun$ $ tidak$ dapat$ dikenakan$ suatu$ ketentuan$ pidana$ sepanjang$ dilakukan$ dengan$ hak.$ Akan$menjadi$ sangat$ merepotkan$ apabila$ semua$ judi$ online yang$ dapat$ diakses$di$Indonesia$harus$dipidanakan$karena$ini$akan$ bertentangan$ dengan$ prinsip$ kejahatan$ lintas$ negara$ yang$mengharuskan$ adanya$dual' criminality.$Untuk$itu$ Konvensi$Kejahatan$Siber$perlu$dijadikan$pertimbangan$ walaupun$belum$diratifikasi$dikarenakan$dalam$UU$ITE$ diatur. beberapa$ hal$ dalam$ Konvensi$ Kejahatan$ Siber$ sudah$

Pelanggaran!HAM!yang!Berat

terhadap$ HAM.$ Isinya$ merupakan$ campuran$ antara$ Dalam$ RUU$ KUHP$ nomenklaturnya$ adalah$ Kejahatan$ Pelanggaran$ HAM$ yang$ Berat$ dan$ Humaniter$ bahkan$ memasukkan$ tentang$ Tindak$ Pidana$ Penyiksaan.$ berbeda. Padahal$ketiga$hal$tersebut$diatur$dalam$konvensi$yang$

Pelanggaran$ HAM$ yang$ berat$ diatur$ dalam$ Statuta$ namun$ dalam$UU$Nomor$ 26$Tahun$ 2000$ beberapa$ hal$ Roma.$ Indonesia$ belum$ meratifikasi$ Statuta$ Roma,$ yang$diatur$dalam$Statuta Roma$dimasukkan$dalam$UU$ tersebut.$ Statuta$ Roma$ mengatur$ 4$ jenis$ pelanggaran$ HAM$ yang$ berat yaitu$ Kejahatan$ Terhadap$ Kemanusiaan,$Genosida,$Tindakan$Perang$dan$Tindakan$ Agresi.$ UU$ Nomor$ 1$ Tahun$ 2006$ hanya$ mengatur$ Kejahatan$ terhadap$ Kemanusiaan$ dan$ Genosida.$ HAM$yang$berat$perlu$juga$diperhatikan$mengenai$locus Dengan$dimasukkan$ke$dalam$KUHP$maka$pelanggaran$ dan$ tempus' delicti yang$ khas,$ asas$ subsidiaritas,$ penyidikan,$ penuntutan$ dan$ pengadilan$ yang$ khusus.$ Roma$harus$dijadikan$suatu$rujukan$utama. Apabila$ memang$ hendak$ dimasukkan$ maka$ Statuta$

Tindak$ Pidana$ Humaniter$ diatur$ dalam$ Konvensi$ Jenewa$yang$di$undangkan$dengan$UU$Nomor$59$tahun$ 1958,$ namun$ disana$ tidak$ dalam$ konteks$ berarti$ Indonesia$ telah$meratifikasi$ karena$ dalam$UU$ tersebut$ hanya$ menyebutkan$ Indonesia$ hanya$ sebagai$ signing' party,$ pihak$ yang$ ikut$ menandatangani$ Konvensi$ Jenewa.$Yang$perlu$dipahami$bahwa$hukum$humaniter$ bukanlah$ bagian$ dari$ pelanggaran$ HAM$ yang$ berat.$ Dimasukkannya$Tindak$Pidana$Humaniter$dalam$KUHP$ tentunya$ juga$ harus$ memperhatikan$ aspek$ Tindak$ Pidana$ Militer. Tindak$ Pidana$ Penyiksaan$ merupakan$ suatu$ kriminalisasi$ yang$ didasarkan$ dari$ Konvensi$ menentang$ penyiksaan$ atau$ perlakuan$ atau$ penghukuman$ lain$ yang$ kejam,$ tidak$ manusiawi$ dan$ merendahkan$ martabat$ manusia$ yang$ diratifikasi$ dengan$UU$Nomor$5$Tahun$1998.$Perlu$menjadi$catatan$ khusus$ bahwa$ Tindak$ Pidana$ Penyiksaan$ ini$ bukanlah$ bagian$dari$pelanggaran$HAM$yang$Berat.

Perlu$ menjadi$ catatan pula bahwa$ Pengadilan$ berat$ HAM$di$ Indonesia$saat$ini$dipandang$dan$diakui$secara$ internasional$ sebagai$ salah$ bentuk$ pengadilan$ HAM$ yang$ berat.$ Bentuk$ varian$ yang$ ada$ adalah$ yang$ sepenuhnya$didukung$oleh$PBB$(fully'sponsored)$seperti$ penanganan$ Yugoslavia$ dan$ Rwanda,$ yang$ bersifat$ hibrida$ (hybrid)$ seperti$ yang$ penangan$ Kamboja$ yang$ didukung$oleh$PBB$dan$Kamboja$atau$yang$sepenuhnya$ oleh$negara$nasional$seperti$Indonesia$untuk$penangan$ kasus$ HAM$ yang$ Berat$ di$ Timor$ Timur.$ Pengabaian$ pengadilan$HAM$yang$berat$Indonesia. standar$ internasional$ ini$ akan$ mempengaruhi$ status$

Hak!Atas!Kekayaan!Intelektual!(HAKI)

hak$merek$sebagaimana$$mengenai$Merek$diatur$dalam$ Dalam$RUU$KUHP$hanya$diatur$mengenai$hak$cipta$dan$ Bab$ XIII$ TP$ Pemalsuan$Meterai,$ Segel,$ Cap$Negara$ dan$ Merek$ serta$ Bab$ XXVIII$ TP$ Perbuatan$ Curang$ dan$ aduan.$ Padahal$ secara$ standar$ internasional$ dikategorikan$ sebagai$ delik$ biasa/umum$ bukan$ delik$ dikategorikan$ sebagai$ delik$ aduan.$ HAKI$ sendiri$ sebenarnya$ bukan$ hanya$ mengenai$ hak$ cipta$ dan$ hak$ merek.$ HAKI$ juga$ meliputi$ rahasia$ dagang,$ hak$ desain$ industri,$hak$paten,$varietas$tanaman,$tata$letak$sirkuit,$ dan$ desain$ industri.$ Tentu$ perlu$ dilihat$ pertimbangan$ mengapa$RUU$KUHP$hanya$memasukkan$hak$cipta$dan$ hak$merek.

Aspek$lain$yang$perlu$diperhatikan$adalah$HAKI$ini$juga$ sebenarnya$ berkaitan$ erat$ dengan$ Anti$ Monopoli$ dan$

Persaingan$ Curaang$ serta$ Perlindungan$ konsumen. yang$perlu$dipertimbangkan$dalam$mengatur$ketentuan$ Ketentuan$ Internasional$ dan$ Konvensi$ Internasional$ pidana$di$bidang$HAKI$adalah$Keppres$Nomor$24$tahun$ 1979$ jo.$ Keprres$ Nomor$ 15$ tahun$ 1997$ tentang$ Ratifikasi$ Konvensi$ Paris,$ Keppres$ Nomor$ 18$ Tahun$ 1997$ tentang$ Ratifikasi$ Konvensi$ Berne,$ Keppres$ Nomor$17$Tahun$1997$tentang$Ratifikasi$Traktat$Merek$ Dagang,$ $ Keppres$ Nomor$ 19$ Tahun$ 1997$ tentang$ Ratifikasi$Traktat$Hak$Cipta,$Keppres$Nomor$16$Tahun$ 1997$ tentang$ Ratifikasi$ Traktat$ Paten,$ Keppres$Nomor$ 74$ Tahun$ 2004$ Traktat$ Pertunjukan$ dan$ Rekaman$ Suara$ serta$ UU$ Nomor$ 7$ Tahun$ 1994$ tentang$ Pengesahan$ Pembentukan$ World' Trade' Organization (WTO).$ Menurut$ Trade' Related' to' Intellectual' Property' Rights (TRIPS),$ perdagangan$ yang$ berkaitan$ dengan$ HAKI$masuk$ke$dalam$WTO.$Perlu$diperhatikan$bahwa$ ekonomi$ atas$ ketidaktaatan$ terhadap$ ketentuan$ WTO, ketaatan$terhadap$WTO$dijuga$dibarengi$dengan$sanksi$ khususnya$dibidang$HAKI.

Narkotika!dan!Psikotropika

Dalam$ RUU$ KUHP$ diatur$ dalam$ Bab$ XVIII$ TP$ Penyalahgunaan$ Narkotika$ dan$ Psikotropika.$ Yang$ menarik$ yang$ diatur$ adalah$ nomenklatur$ penyalahgunaan.$ Penyalahguna$ justru$ dipidana.$ Ini$ menjadi$ pertanyaan$ sehubungan$ dengan$ pendekatan$ viktimologi$ dan$ keadilan$ restoratif$ karena$ yang$ dikriminalisasi$ adalah$ penyalahguna,$ padahal$ penyalahguna$dapat$berarti$pengguna$yang$sebenarnya$ juga$adalah$korban.$Hal$ini$berbeda$dengan$UU$Nomor$7$ Tahun$ 1997$ tentang$ Konvensi$ Pemberantasan$ Peredaran$ Gelap$ Narkotika$ dan$ Psikotropika.$

Nomenklatur$ yang$ diatur$ adalah$ peredaran$ gelapnya$ bukan$ penyalahgunaannya.$ Jadi$ perlu$ diperhatikan$ apakah$ yang$ diatur$ adalah$ penyalahgunaannya$ atau$ perderan$ gelap$ narkotika$ dan$ psikotropika. Perlu$ diperhatikan$ konvensi$ ini$ yang$ memicu$ munculnya$ mazhab$ pencucian$ uang$ dan$ perampasan$ aset$ perdata$ (civil' asset' forfeiture)$ dan$ pendorong$ dikeluarkannya$ UNTOC.$ $ Jadi$ aspek$ kejahatan$ narkotika$ dan$ psikotropika$ sangat$ erat$ kaitannnya$ dengan$ Kejahatan$ diatur$dalam$UNTOC. Lintas$ Negara$ yang$ terorganisasi$ sebagaimana$ juga$

Perdagangan!Orang!dan!Penyelundupan!Manusia

penyelundupan$manusia$diatur$dalam$satu$bagian$yaitu$ Dalam$ RUU$ KUHP$ perdagangan$ orang$ dan$ Bab$ XXI$ Tindak$ Pidana$ terhadap$ Kemerdekaan$ Orang.$ Padahal$antara$perdagangan$orang$dan$penyelundupan$ manusia$ ada$ perbedaan$ yang$ sangat$ mendasar.$ Perdagangan$ orang$ yang$lebih$ dekat$ dengan$ kejahatan$ terhadap$ kemerdekaan$ orang,$ karena$ yang$ diperdagangkan$ adalah$ korban$ dari$ kejahatan.$ punya$ keinginan$ untuk$menjadi$migran$gelap$ sehingga$ Penyelundupan$ manusia$ yang$ menyelundup$ memang$ masih$ mempunyai$ kemerdekaan$ dalam$ melakukannnya.$ Penyelundupan$ manusia$ ini$ lebih$ sangat$ erat$ hubungannya$ dengan$ migran$ dan$ dekat$ sebenarnya$ dengan$ administratif$ penal$ karena$ keimigrasian.$ Jadi$perlu$pertimbangan$apakah$memang$ dapat$ digabungkan$ antara$ perdangan$ orang$ dengan$ penyelundupan$manusia.

Sebagai$ suatu$ pertimbangan, ketentuan$ protokol$ internasionalnya$ mengenai$ perdagangan$ orang$ dan$ penyelundupan$ manusia$ berbeda.$ Perdagangan$ orang$ untuk$ mencegah,$ menindak$ dan$ menghukum$ diatur$ dalam$ UU$ No.$ 14$ Tahun$ 2009$ tentang$ Protokol$ perdagangan$ orang,$ terutama$ perempuan$ dan$ anak2 anak,$sedangkan$penyelundupan$manusia$diatur$dalam$ UU$ No.$ 15$ Tahun$ 2009$ tentang$ Protokol$ Menentang$ Penyelundupan$ Migran$ Melalui$ Darat,$ Laut$ dan$ Udara$ melengkapi$ Konvensi$ PBB$ menentang$ Kejahatan$ Transnasional$ yang$ Terorganisasi.$ Sebagai$ suatu$ perbandingan,$saat$ini$perdagangan$orang$orang$diatur$ dalam$ UU$ Nomor$ 21$ Tahun$ 2007$ tentang$ Pemberantasan$ Perdagangan$ Orang$ sedangkan$ penyelundupan$manusia$dimasukkan$dalam$UU$Nomor$ administratif$penal. 6$ Tahun$ 2011$ tentang$ Keimigrasian$ yang$ bersifat$

Monopoli,! Persaingan! Curang! dan! Perlindungan! Konsumen

Dalam$ RUU$ KUHP$ hanya$ diatur$ mengenai$ persaingan$ curang$ yaitu$ dalam$ Bab$ XXVII$ tentang$ perbuatan$ curang.$ Padahal$ persaingan$ curang$ ini$ saat$ erat$ kaitannya$ dengan$ monopoli$ dan$ perlindungan$ konsumen.$ Harus$ jelas$ alasan$ mengapa$ hanya$ persaingan$ curang$ yang$ diatur$ dalam$ KUHP.$ Padahal$ sebenarnya$ ada$ rumpun$ yang$ lebih$ spesifik$ mengaturnya$yaitu$dalam$rumpun$economische'delicten.$ Rumpun$ delik$ ekonomi$ sebenarnya$ juga$ diatur$ dalam$ Tindak$ Pidana$ Ekonomi12 yang$ dalam$ praktik$ menjadi$ mati$ suri.$ Delik$ ekonomi$ ini$ akan$ menjadi$ isu$ penting$ ASEAN. dalam$ konteks$ perdagangan$ dunia$ dan$ masyarakat$

Dalam$ rumpun$ tindak$ pidana$ ekonomi$ masuk$ di$ dalamnya$ tindak$ pidana$ kepabeanan,$ cukai,$ pajak$ dan$ penyelundupan$ barang.$ Hal$ ini akan$ menjadi$ isu$ yang$ krusial$ berkenaan$ dengan$ pasar$ bebas$ dalam$ sifat$ beberapa$ Tindak$ Pidana$ Ekonomi$ yang$ masuk$ Masyarakat$ASEAN$dan$Perdagangan$Dunia.$Belum$lagi$ dalam$ kategori$ administratif$ penal$ yang$ akan$ berpengaruh$ dalam$ penerapannya$ sebagai$ kejahatan$ lintas$ negara$ khususnya$ sifat$ dual' criminality2nya.$ Masalah$ juga$ semakin$ kompleks$ sehubungan$ dengan$ dikeluarkannya$ UU$ Nomor$ 7$ Tahun$ 2014$ yang$ dalam$ beberapa$ aspek$ dapat$ dipandang$ sebagai$ proteksionisme$ dan$ tidak$ sejalan$ dengan$ masyarakat$ ASEAN,$ khususnya$ tentang$ pemberian$ sanksi$ pidananya.

Sebagai$bahan$masukan, perlu$diperhatikan$UU$Nomor$ 7$ Tahun1994$ tentang$ Pengesahan$ WTO$ serta$ UU$ Nomor$ 38$ Tahun$ 2008$ tentang$ Pengesahan$ Piagam$ ASEAN.$$Dalam$masyarakat$yang$semakin$global,$negara$ bukan$lagi$ sebagai$ batas,$dengan$ demikian$pengaturan$ pidana$ berkaiatan$ dengan$ delik$ ekonomi$ ini$ perlu$ dipertimbangkan$dengan$matang.

Pengusutan,$Penuntutan$dan$Peradilan$Tindak$Pidana$Ekonomi 12 Lihat$ UU Darurat$ Nomor$ 7$ Tahun$ 1955$ tentang$

Pencucian!Uang

Dalam$ RUU$ KUHP$ Pencucian$ Uang$ diatur$ dalam$ Bab$ XXXV$ TP$ Pemudahan,$ Penerbitan$ dan$ Percetakan.$ Pencucian$ Uang$ dalam$ perkembangannya$ sudah$ menjadi$ ketentuan$ yang$ bersifat$ mandiri$ dan$ bahkan$ sudah$menjadi$ rezim$ tersendiri$ yaitu$Rezim$ Pencucian$ Uang.$Memasukkan$Pencucian$dalam$Bab$XXXV$menjadi$ tidak$ tepat,$ terlebih$ bahwa$ dalam$ perkembangannya$ bahwa$pencucian$uang$itu$sudah$dijadikan$satu$rumpun$ pendanaan$ profilerasi$ senjata$ pemusnah$ massal$ (vide yaitu$ pencucian$ uang,$ pendanaan$ terorisme$ dan$ UNOC$ dan$ FATF). Pencucian$ Uang$ termasuk$ sebagai$ bagian$dari$Kejahatan$Lintas$Negara$yang$Terorganisasi$ sebagaimana$ diatur$ dalam$ UNTOC$ bahkan$ dalam$ UNCAC$pencucian$uang$mempunyai$bab$tersendiri$yaitu$ di$dalam$bab$XIV.$Sebagai$anggota$FATF,$Indonesia$juga$ terkena$ kewajiban$ evaluasi$ dalam$ Asia2Pasific$ Groups$ peringkat$ suatu$ negara$ yaitu$ negara$ yang$ kooperatif$ on$ Anti$ Money$ Laundering$ dimana$ dapat$ dikenakan$ (cooperative' country)$ atau$ termasuk$ negara$ tidak$ koopratif$ (non4cooperative'country),$negara$daftar$abu2 list'country). abu$ (grey' list' country)$ atau$ negara$ daftar$ hitam$ (black'

Anak!dan!Perempuan

spesifik$ di$ atur$ dalam$ RUU$ KUHP.$ Padahal$ dalam$ Ketentuan$mengenai$anak$dan$perempuan$ tidak$secara$ beberapa$ hal$ seperti$ status$ anak$ akan$ mempengaruhi$ keberlakuan$ dalam$ pelanggaran$ HAM$ yang$ berat.$ mengenai$ pendekatan$ viktimologi$ dan$ keadilan$ Belum$juga$tergambar$secara$khusus$dalam$RUU$KUHP$ restoratif$ untuk$ anak$ dan$ perempuan. Buku$ I KUHP$ sangat$ berpengaruh$ dengan$ masalah$ status$ anak,$ pemidanaan$ anak$ serta$masalah$ retribusi$ bagi$ korban.$ Selain$ itu, delik$ kualitas$ yang$ berkenaan$ dengan$ anak$ dan$ perempuan$ harus$lebih$ dicermati.$Untuk$itu$ harus$ diperhatikan$ dalam$ penyusunan$ KUHP$ UU$ Nomor$ 7$ Tahun$ 1984$ tentang$ Konvensi$ Penghapusan$ $ Segala$ Bentuk$ Diskriminasi$ bagi$ Wanita$ serta$ UU$ Nomor$ 36$ Tahun$1990$tentang$Konvensi$Hak$Anak.

Buku I KUHP$ harus$memperhatikan$masalah$ hukuman$ mati$dan$pemidanaan$penjara.$Kedua$hal$tersebut$akan$ sangat$ berpengaruh$ dalam$ pelaksaaan$ bantuan$ hukum$ timbal$balik,$ekstradisi$dan$transfer$narapidana.$Khusus$ mengenai$ transfer$ narapidana$ saat$ ini$ belum$ ada$ legislasi$ yang$ secara$ khusus$ mengatur tentang$ hal$ tersebut.$ Dalam$ UU$ Pemasyarakatan13 tidak$ diatur$ menganai$ transfer$ narapidana$ terlebih$ Buku$ I RKUHP$ tidak$menyinggung$masalah$transfer$narapidana. Dalam$ Buku$ 2$ RKUHP$ perlu$ diperhatikan$ mengenai$ administratif$penal$yang$dimasukkan$sebagai$kejahatan.$ berimplikasi$ terhadap$ prinsip$ dual' criminality yang$ Ketentuan$ mengenai$ administratif$ penal$ akan$ akan$ menentukan$ dapat$ dilaksanakannya$ suatu$ permohonan$ bantuan$ hukum$ timbal$ balik,$ ekstradisi$ dan$transfer$narapidana.

Beberapa$konvensi$mengatur$mengenai bantuan$hukum$ timbal$ balik,$ ekstradisi$ dan$ transfer$ narapidana$ yaitu$ perlu$ untuk$ dipertimbangkan$ dalam$menyusun$Buku$I UNTOC$dan$UNCAC.$Prinsip2prinsip$dalam$konvensi$itu$ dan$ II RKUHP$ khususnya$ yang$ berimplikasi$ terhadap$ bantuan$ hukum$ timbal$ balik,$ ekstradisi$ dan$ transfer$ narapidana.$ Khusus$ mengenai$ bantuan$ hukum$ timbal$ balik$ harus$ dicermati$ perkembangan$ tentang$ mazhab$ perolehan$ pidana$ (proceeds' of' crime)$ dan$ perampasan$ aset$ (asset' forfeiture)$ sebagai$ salah$ satu$ bentuk$ pemidanaan.$Hal$ini$juga$berkaitan$dengan$pendekatan$ pidana$ yang$ melawan$ orang$ (against' the' person/in$ personam)$ dan$ pendekatan$ pidana$ yang$melawan$ aset$ (against'the'asset/in$rem).

13 Lihat$UU$Nomor$12$Tahun$1995$tentang$Pemasyarakatan

Penutup

Suka$atau$pun$tidak$suka,$mau$atau$pun$tidak$mau,$siap$ atau$ pun$ tidak$ siap,$ Indonesia$ dalam$menyusun$ KUHP$ tidak$ dapat$ terlepas$ dari$ ketentuan$ Internasional$ seperti$ konvensi,$ protokol,$ rekomendasi,$ atau$ resolusi$ dewan$ keamanan$ PBB$ dsb.$ Memang$ dalam$ menyusun$ KUHP$ harus$ menggambarkan$ karakteristik$ ke2 Indonesia2an$ dan$ bermartabat$ namun$ tidak$ berarti$ dapat menyampingkan$ asas2asas$ yang$ bersifat$ universal$ dan$ beberapa$ diatur$ dalam$ ketentuan$ internasional.

Selain$itu$untuk$konvensi$yang$telah$diratifikasi$bahkan$ tanpa$ reservasi$ maka$ konsekuensinya$ adalah$ bahwa$ tersebut.$ Atas$ ketidaktaatan$ terhadap$ konvensi$ Indonesia$ akan$ dievaluasi$ tiap$ tahunnya$ atas$konvensi$ tersebut$ dapat$ dikenakan$ sanksi$ baik$ yang$ langsung$ mau$ pun$ tidak$ langsung.$ Sanski$ tidak$ langsung$ yaitu$ terhadap$ UNCAC$ dan$ UNTOC$ akan$ mempengaruhi$ dengan$ peringkat$ buruk$ misalnya$ dalam$ ketaatan$ perekenomian$ dan$ daya$ saing$ Indonesia$ dalam$ pergaulan$ global.$ Sanksi$ langsung$ dapat$ diberikan$ terhadap$ ketidaktaatan$ terhadap$ WTO$ yaitu$ berupa$ sanksi$ekonomi$dan$sanksi$oleh$PBB$atas$ketidaktaatan$ atas$ Resolusi$ Dewan$ Kemananan$ PBB,$ bahkan$ dalam$ konteks$ masyarakat ASEAN$ di$ tahun$ 2015,$ sanksi$ ASEAN$dapat$dikenakan$atas$ketidaktaatan$Indonesia.

Dalam$ konteks$ pengembalian$ hasil$ tindak$ pidana$ akan$ berpengaruh$ apabila$ Indonesia$ tidak$ mengikuti$ asas2 asas$ yang$ berlaku$ secara$ internasional$ sehingga$ bantuan$ hukum$ timbal$ balik,$ ekstradisi$ dan$ transfer$ narapidana$ Indonesia$ tidak$ dipenuhi$ sesuai$ dengan$ standar$ internasional$ atau$ bahkan$ tidak$ akan$ dilayani$ sama$sekali.

Bidang! Studi! Hukum! Pidana! Fakultas! Hukum! Universitas! Indonesia! merupakan! bidang! studi! yang! memiliki!program!kekhususan!tentang!Pencegahan!dan! Penanggulangan! Kejahatan.! Berdasarkan! Kurikulum! Berbasis!Kompetensi!yang!mulai!diterapkan!pada!tahun! diubah!menjadi!Peminatan!Hukum!Pidana. akademik! 2013/2014,! program! kekhususan! tersebut!

Anggota! Bidang! Studi! Hukum! Pidana! banyak! memberikan! kontribusi! riset! dan! penyusunan! kebijakan,!tidak!hanya!di!bidang!hukum!pidana,!namun! juga! di! bidang! Hak! Asasi! Manusia.! (Alm.)! Loebby! Loqman,!(Alm.)! Rudy! Satriyo! Mukantardjo,! dan!(Alm.)! Ignatius! Sriyanto! merupakan! anggota! Bidang! Studi! Hukum! Pidana! yang! telah! bersumbangsih! dalam! perkembangan!hukum!pidana!Indonesia.

Saat! ini,! anggota! Bidang! Studi! Hukum! Pidana! Fakultas! Hukum! Universitas! Indonesia! terdiri! dari (sesuai! abjad):

1. Agus!Purwadianto

2. Akhiar!Salmi

3. Anugerah!Rizki!Akbari

4. Eva!Achjani!Zulfa

5. Fachri!Bey

6. Gandjar!Laksmana!Bonaprapta!Bondan

7. Handoko!Tjondroputranto

8. Harkristuti!Harkrisnowo

9. Koesriani!Siswosoebroto

10. Mardjono!Reksodiputro

11. Miriam!Fadriah

12. Nathalina!Naibaho

13. Patricia!Rinwigati

14. Putri!Kusuma!Amanda

15. Rosalita!Chandra

16. Surastini!Fitriasih

17. Theodora!Yuni!Shah!Putri

18. Topo!Santoso

Bidang Studi Hukum Pidana FHUI

Gedung C, Lantai 2, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Kampus Baru UI, Depok, Jawa Barat, 16424 Telp: (021) 7270003, Fax: (021) 7270052