Penahanan Tidak Sah MASALAH OVERSTAYING
di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan
Editor
Iqrak Sulhin Gatot Goei
Tim Analis M. Ali Aranoval Lollong M. Awi
Tim Peneliti Bambang Sumardiono Suherman Husni Setiabudi Eko Haryanto Dadang Sudiadi Zainal Abidin Dina Savaluna
Daftar Isi
DAFTAR ISI iii DAFTAR TABEL vii KATA PENGANTAR xi BAB I. PENDAHULUAN 3 BAB II. KONDISI OVERSTAYING DI LAPAS DAN RUTAN 11 A. OVERSTAYING DI LAPAS KELAS I MEDAN 11 1. Gambaran Umum Lapas Kelas I Medan 11 12 2. Gambaran Umum Overstaying a. Overstaying Para Tahanan 12 b. Overstaying Para Terpidana 14 B. OVERSTAYING DI LAPAS KELAS II B TENGGARONG 16 1. Gambaran Umum Lapas Kelas II B Tenggarong 16 2. Gambaran Umum Overstaying 17
iii a. Overstaying Para Tahanan 17 b. Overstaying Para Terpidana 18 C. OVERSTAYING DI LAPAS KELAS II A SIDOARJO 20 20 1. Gambaran Umum Lapas Kelas II A Sidoarjo 2. Gambaran Umum Overstaying 21 21 a. Overstaying Para Tahanan b. Overstaying Para Terpidana 22 D. OVERSTAYING DI LAPAS KELAS I CIPINANG 25 1. Gambaran Umum Lapas Kelas I Cipinang 25 26 2. Gambaran Umum Overstaying a. Overstaying Para Tahanan 26 b. Overstaying Para Terpidana 27 E. OVERSTAYING DI LAPAS WANITA KELAS II A TANGERANG 29 1. Gambaran Umum Lapas Kelas II A Tangerang 29 2. Gambaran Umum Overstaying 30 a. Overstaying Para Tahanan 30 b. Overstaying Para Terpidana 30 F. OVERSTAYING DI RUTAN KELAS I JAKARTA PUSAT 33 33 1. Gambaran Umum Lapas Kelas I Jakarta Pusat 2. Gambaran Umum Overstaying 35 a. Overstaying Para Tahanan 35 b. Overstaying Para Terpidana 37
G. OVERSTAYING DI RUTAN KELAS II A SAMARINDA 41 1. Gambaran Umum Rutan Kelas II A Samarinda 41 2. Gambaran Umum Overstaying 42 42 a. Overstaying Para Tahanan b. Overstaying Para Terpidana 44 H. OVERSTAYING DI RUTAN KELAS I MEDAN 46 1. Gambaran Umum Rutan Kelas I Medan 46 47 2. Gambaran Umum Overstaying a. Overstaying Para Tahanan 47 49 b. Overstaying Para Terpidana I. OVERSTAYING DI RUTAN KELAS I SURABAYA 52 1. Gambaran Umum Rutan Kelas I Surabaya 52 2. Gambaran Umum Overstaying 53 a. Overstaying Para Tahanan 53 b. Overstaying Para Terpidana 55 J. OVERSTAYING DI RUTAN KLAS II B PANGKALAN BRANDAN 57 1. Gambaran Umum Rutan Kelas II B Pangkalan Brandan 57 2. Gambaran Umum Overstaying 57 57 a. Overstaying Para Tahanan b. Overstaying Para Terpidana 58 59 K. OVERSTAYING DI RUTAN KLAS II A JAKARTA TIMUR 1. Gambaran Umum Rutan Kelas II A Jakarta Timur 59 2. Gambaran Umum Overstaying 60
v a. Overstaying Para Tahanan 60 b. Overstaying Para Terpidana 63 BAB III. FAKTOR OVERSTAYING 69 A. Faktor Regulasi 69 1. Pertentangan Regulasi 69 2. Masalah Pasal 226 KUHAP 77 3. Adanya kekosongan hukum 80 B. Faktor Keterlambatan Adinistrasi dan Geografis 81 C. Faktor Individu Narapidana 83 BAB IV. DAMPAK DAN UPAYA PENCEGAHAN OVERSTAYING 87 A. Dampak 87 90 B. Upaya Pencegahan BAB V. PENUTUP 95 A. Kesimpulan 95 B. Rekomendasi 96 LAMPIRAN 98 Kajian Akademis Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 99 Republik Indonesia Tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum
Daftar tabel
BAB I PENDAHULUAN Tabel 1. Presentase rata-rata per tahun jumlah penghuni diukur dengan kapasitas Lapas/Rutan 4 BAB II KONDISI OVERSTAYING DI LAPAS DAN RUTAN A. LAPAS KELAS I MEDAN Tabel 1. Data Penghuni Lapas Kelas I Medan Menurut Golongannya 11 Tabel 2. Status Tahanan Saat Mengalami Overstaying 12 Tabel 3. Data Tahanan Menurut Pasal yang Dilanggar 13 Tabel 4. Masa Overstaying yang dialami Tahanan 14 Tabel 5. Masa Overstaying yang Dialami Terpidana 15 Tabel 6. Data Terpidana menurut Lama Pidananya 16 B. LAPAS KELAS II B TENGGARONG Tabel 1. Data Penghuni Lapas Kelas II B Tenggarong Menurut Golongannya 17
vii
Tabel 2. Data Terpidana menurut Lama Pidananya 19 Tabel 3. Data Terpidana menurut Pasal yang Dilanggar 20 C. LAPAS KELAS II A SIDOARJO Tabel 1. Data Penghuni Lapas Kelas II A Sidoarjo 21 Tabel 2. Data Terpidana menurut Pasal yang Dilanggar 23 Tabel 3. Masa overstyaing yang dialami terpidana 24 Tabel 4. Data Terpidana Menurut Lama Pidananya 25 D. LAPAS KELAS I CIPINANG Tabel 1. Distribusi Penghuni LAPAS Kelas I Cipinang 26 Tabel 2. Masa Overstaying yang dialami Tahanan 26 Tabel 3. Data Tahanan menurut Pasal yang Dilanggar 27 Tabel 4. Masa Overstaying yang dialami terpidana akibat terlambatnya petikan/salinan putusan pengadilan 28 E. LAPAS WANITA KLAS II A TANGERANG Tabel 1. Data Penghuni Lapas Wanita Kelas II A Tangerang 29 Tabel 2. Masa Overstaying yang dialami terpidana akibat terlambatnya surat pelaksanaan putusan pengadilan 31 Tabel 3. Data Terpidana menurut Lama Pidananya 32 Tabel 4. Data Terpidana Menurut Pasal yang Dilanggar 33 F. RUTAN KELAS I JAKARTA PUSAT Tabel 1. Distribusi Penghuni Rutan Kelas I Jakarta Pusat 35 Tabel 2. Distribusi Tahanan Rutan Kelas I Jakarta Pusat 36 Tabel 3. Masa Overstaying yang dialami Tahanan Jakarta Pusat 36 Tabel 4. Masa Overstaying yang dialami Terpidana Akibat Terlambatnya Surat Pelaksanaan Pengadilan (Jakarta Pusat) 38 Tabel 5. Data Terpidana Menurut Pasal yang Dilanggar 39 Tabel 6. Masa Overstaying yang dialami terpidana akibat
viii terlambatnya surat pelaksanaan putusan pengadilan (Jakarta Barat) 40 Tabel 7. Distribusi Terpidana Menurut Lama Pidananya (Jakarta Barat) 41 G. RUTAN KELAS II A SAMARINDA Tabel 1. Distribusi Penghuni Rutan Kelas II A Samarinda 42 Tabel 2. Status Tahanan saat Mengalami Overstaying 43 Tabel 3. Data Tahanan menurut Pasal yang Dilanggar 43 Tabel 4. Masa Overstaying yang dialami Tahanan 44 Tabel 5. Masa Overstaying yang dialami terpidana akibat terlambatnya surat pelaksanaan putusan pengadilan 44 Tabel 6. Data terpidana menurut lamanya pidana 45 Tabel 7. Distribusi Terpidana Menurut Pasal yang dilanggar 45 H. RUTAN KELAS I MEDAN Tabel 1. Data Penghuni Rutan Kelas I Medan menurut golongannya 46 Tabel 2. Status Tahanan saat Mengalami Overstaying 47 Tabel 3. Data Tahanan menurut Pasal yang Dilanggar 48 Tabel 4. Masa Overstaying yang dialami Tahanan 49 Tabel 5. Masa Overstaying yang dialami terpidana akibat terlambatnya surat pelaksanaan putusan pengadilan 50 Tabel 6. Data terpidana menurut lamanya pidana 51 Tabel 7. Distribusi Terpidana Menurut Pasal yang dilanggar 52 I. RUTAN KELAS I SURABAYA Tabel 1. Distribusi penghuni Rutan Kelas I Surabaya 53 Tabel 2. Status Tahanan saat Mengalami Overstaying 54 Tabel 3. Data Tahanan menurut Pasal yang Dilanggar 54 Tabel 4. Masa Overstaying yang dialami Tahanan 55 Tabel 5. Data Terpidana Menurut Lama Pidananya 56
Tabel 6. Data terpidana menurut Pasal yang Dilanggar 56 J. RUTAN KELAS II A JAKARTA TIMUR Tabel 1. Distribusi penghuni Rutan Kelas II A Jakarta Timur 60 Tabel 2. Status Tahanan saat Mengalami Overstaying 61 Tabel 3. Masa Overstaying yang dialami Tahanan 62 Tabel 4. Data Tahanan Overstaying Menurut Pasal yang Dilanggar 63 Tabel 5. Data Overstaying Pada Terpidana Sesuai Wilayahnya 64 Tabel 6. Keterlambatan Ekstrak Vonis dan Eksekusi Putusan 64 Tabel 7. Data Terpidana menurut Lamanya Pidana 65 Tabel 8. Data terpidana menurut Pasal yang Dilanggar 65
PENGANTAR
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
Tidak kita pungkiri bahwa ada satu permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Pemasyarakatan yang justru sangat bertentangan dengan perlindungan hak asasi manusia, yaitu penahanan yang tidak sah. Mengapa penahanan yang tidak sah ini dapat terjadi? Setidaknya ada 3 faktor yang menyebabkan terjadinya kondisi yang demikian, yaitu; faktor regulasi, keterlambatan administrasi dan geografis, dan faktor individu dan narapidana.
Berkaitan dengan faktor regulasi, salah satu hal yang paling krusial adalah berkaitan dengan pengertian atau pemahaman terhadap pasal 226 KUHAP. Pasal ini mengamanatkan bahwa petikan putusan pengadilan diberikan kepada terdakwa atau penasehat hukumnya segera setelah putusan diucapkan. Pada kenyataannya, tenggat waktu untuk mendapatkan petikan putusan pengadilan sangat tidak menentu, bahkan cenderung lama. Padahal petikan putusan pengadilan sangat penting sebagai salah satu syarat mengubah status terpidana menjadi narapidana.
Faktor keterlambatan administrasi dan geografis sangat berkaitan dengan belum terpadunya system administrasi peradilan pidana dan tempat kedudukan kantor institusi penegak hukum. Seringkali terjadi miss diantara instansi penegak hukum tersebut sehingga surat perintah penahanan atau surat perintah perpanjangan penahanan atau surat perintah pelaksanaan putusan mengalami keterlambatan.
Sedangkan faktor individu tahanan dan narapidana sangat berkaitan dengan kondisi psikologis tahanan atau narapidana yang bersangkutan. Seringkali, seorang tahanan sudah sangat nyaman berada pada Rutan yang dihuninya, sehingga ketika sudah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dia berupaya agar tidak segera mendapatkan surat putusan pengadilan (vonis) tersebut. Fakta ini yang memunculkan istilah simpan vonis atau tahan vonis.
Tentu saja, fakta diatas sangat kontradiktif dengan upaya perlindungan hak asasi manusia. Negara, yang seharusnya menjadi entitas pertama dan utama untuk melakukan perlindungan terhadap hak asasi warga negaranya, justru telah menjadi actor yang merampas kemerdekaan warganya tanpa disertai suratsurat yang sah. Pada tataran yang demikian, dapat dikatakan bahwa negara telah melakukan pengabaian terhadap hak asasi warga Negara. Nah jika demikian adanya, apakah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi kita telah dapat diwujudkan?
Itulah sedikit tentang apa yang tertuang dalam buku : “Penahanan Tidak Sah dan Masalah Overstaying di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan”. Buku ini merupakan hasil penelitian terhadap beberapa Rutan dan Lapas di seluruh Indonesia yang dilakukan oleh sebuah tim yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bekerjasama dengan The Asia Foundation dan Center for Detention Studies.
Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Tim yang telah melakukan berbagai aktifitas untuk merampungkan penelitian tersebut yang mana hasilnya telah disusun dalam buku ini. Saya percaya bahwa buku ini akan dapat memberikan gambaran tentang problematika yang terjadi di Lapas/Rutan terutama berkaitan dengan penahanan yang tidak sah.
Akhir kata, terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penerbitan buku ini. Semoga buku ini akan menjadi satu referensi yang penting dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan.
Jakarta, 27 April 2011
Direktur Jenderal Pemasyarakatan
UNTUNG SUGIYONO
PENGANTAR
Center for Detention Studies
Permasalahan kelebihan penghuni (overcrowded) di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) di Indonesia bukanlah hal yang baru didengar. Pada penghujung tahun 2009, diketahui bahwa jumlah penghuni LAPAS di Indonesia mencapai 132.372 orang, sementara kapasitas normalnya hanya 90.853 orang. Kondisi overcrowded ini kemudian menjadi akar dari berbagai permasalahan yang muncul di dalam LAPAS dan RUTAN seperti kualitas hidup yang memprihatinkan, adanya pungutan liar demi mendapatkan standar hidup yang lebih layak, serta kekerasan antar narapidana/tahanan.
Salah satu penyebab overcrowded adalah adanya narapidana, terpidana atau tahanan yang mengalami overstaying. Overstaying dalam konteks ini adalah mereka yang seharusnya sudah dibebaskan/ dilepaskan namun masih berada di dalam Lapas/Rutan karena hal-hal tertentu seperti belum diterimanya surat perpanjangan penahanan mereka. Secara hukum dapat dikatakan, para tahanan yang mengalami overstaying ini telah mengalami penahanan yang tidak sah (arbitrary detention) yang juga merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM.
Dalam tulisan ini, tim peneliti membagi faktor overstaying menjadi tiga kelompok yaitu faktor regulasi, faktor administrasi dan geografis, serta faktor individu tahanan dan narapidana. Terkait dengan kondisi tersebut maka penyebab overstaying yang terjadi di Lapas/Rutan pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari kerja-kerja Instansi di luar Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, seperti Kejaksaan, Pengadilan dan Kepolisian. Oleh karena itu, rekomendasi yang dimuat di laporan penelitian ini tidak terbatas diperuntukkan kepada Instansi pemasyarakatan tetapi juga instansi-instansi penegak hukum lainnya.
Selain overstaying, penyebab lain yang juga memberikan sumbangan besar bagi terjadinya overcrowded di dalam Lapas/Rutan adalah paradigma penegakan hukum yang masih bersifat menghukum, bukan restorasi. Sehingga orientasi utama dari para penegak hukum adalah menahan dan memenjarakan pelanggar hukum termasuk pada pelaku kejahatan ringan, pecandu narkotika, dan anak yang berkonflik dengan hukum. Oleh karena itu, dalam rangka pencegahan overstaying ini juga harus diimbangi dengan pelaksanaan restorative justice yang tidak hanya bertujuan menghukum dan menjerakan tetapi lebih mengutamakan pemulihan kondisi sosial masyarakat serta individu pelaku kejahatan.
Pada akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Hukum dan HAM Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Jawa Timur, DKI Jakarta dan Banten, serta instansi-instansi lain yang telah mendukung keseluruhan proses penelitian hingga penyusunan laporan ini diterbitkan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada The Asia Foundation yang telah mendukung penyelenggaraan penelitian dan penulisan buku ini. Kami berharap penelitian ini dapat berguna bagi pelaksanaan peradilan pidana yang berkeadilan dan penghormatan terhadap tata pemerintahan yang baik dan hak asasi manusia di dalam Rutan dan Lapas.
Center for Detention Studies
Penahanan Tidak Sah & Masalah Overstaying 1
2 Penahanan Tidak Sah & Masalah Overstaying
BAB I
PENDAHULUAN
Undang-Undang Dasar 1945 telah menjadi landasan konstitusional bagi pemerintah dalam rangka memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Konvensi internasional yang telah diratifikasi diantaranya Kovenan Internasional HakHak Sipil dan Politik, Konvensi Anti Penyiksaan serta konvensikonvensi lainnya telah menjadi cara pandang penyelenggara negara dalam memberikan perlindungan kepada warga negaranya. Sedangkan ketentuan-ketentuan lainnya seperti UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia dan UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kehakiman merupakan wujud dari keinginan pelaksanaan penegakan hukum yang menjunjung kepastian hukum dan keadilan.
Namun faktanya pada saat ini Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) di Indonesia mengalami kelebihan penghuni (overcrowded). Menurut data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada tahun 2009 bahwa di seluruh
Lapas dan Rutan terdapat 132.372 penghuni. Jumlah ini melebihi kapasitas hunian yang idealnya hanya disediakan untuk 90.853 penghuni. Tabel di bawah ini memperlihatkan kondisi kelebihan penghuni yang terjadi sejak tahun 2005 hingga tahun 2009.1
Tabel 1
Persentase Rata-rata per tahun Jumlah Penghuni Diukur Dengan Kapasitas Lapas/Rutan
| 2006 | 2006 2007 2008 2009 | 2008 | 2009 | |
| nlah Penghu | 112.74 | 127.99 | 130.0 | 132.37 |
| pasitas | 76. | 86.5 | 88.5 | 90.85 |
| 61 |
Sumber: Republika 31 Des 2009
Keadaan ini memperlihatkan masalah kapasitas hunian di Lapas dan Rutan yang justru membuat keadaan seseorang lebih buruk. Padahal di tegaskan dalam asas yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa seseorang yang berada di Lapas dan Rutan tidak boleh diperlakukan lebih buruk dari keadaan sebelumnya.
Cetak Biru Pelaksanaan Pembaharuan Sistem Pemasyarakatan telah menguraikan masalah kelebihan penghuni di Lapas dan Rutan. Masalah tersebut dilihat dari potret kebijakan makro, dimana ada kecenderungan aparat penegak hukum untuk selalu menggunakan pidana penjara dalam memberikan hukuman dan seringnya dilakukan perintah penahanan terhadap seorang tersangka ataupun terdakwa.2 Padahal pada perkara-perkara pidana yang tidak serius (petty crimes) seharusnya dapat dipertimbangkan upaya untuk tidak dilakukannya penahanan atau penjatuhan sanksi pidana penjara berupa pidana alternatif, seperti pidana percobaan, pengawasan atau pidana rehabilitasi.
Mengatasi persoalan diatas, aparat penegak hukum sudah semestinya menggunakan paradigma pemidanaan yang tidak selalu penahanan atau pemenjaraan. Seharusnya aparat penegak hukum memiliki paradigma pemidanaan yang berbentuk upaya penyelesaian alternatif dengan melibatkan unsur korban, keluarga dan masyarakat pada kejahatan-kejahatan yang tidak serius. Sebagai pendorong perubahan paradigma aparat penegak hukum maka diperlukan perubahan pada level makro, dengan melakukan perubahan pada KUHP dan tatanan kerja sistem peradilan pidana terpadu yang diatur dalam KUHAP.
Program percepatan pemberian Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), Cuti Menjelang Bebas (CMB), Cuti Bersyarat (CB) dan asimilasi juga merupakan salah satu upaya untuk mengatasi kelebihan penghuni. Pada periode Pebruari 2008 sampai dengan Januari 2009 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah memberikan Pembebasan Bersyarat kepada 30.122 narapidana sedangkan di pada bulan Pebruari tahun 2009 hingga Januari 2010 diberikan kepada 31.040 narapidana.3 Selain itu pula terdapat upaya Direktorat berupa penambahan kapasitas hunian Lapas dan Rutan sebanyak 4.116 hunian pada tahun 2010.
Masalah lain yang juga dihadapi oleh Pemasyarakatan selain masalah overcrowded adalah masalah overstaying. Overstaying menurut pengertian umum merupakan bentuk yang menyatakan seseorang telah melebihi batas masa tinggal. Dalam istilah keimigrasian overstaying diartikan sebagai kelebihan masa tinggal yang diijinkan oleh suatu negara (bukan ijin tinggal negara asal), sedangkan di Pemasyarakatan overstaying diartikan untuk menyatakan tentang kondisi yang dialami oleh tahanan yang ditahan tanpa ada surat perintah penahanan dan tidak berubahnya status terpidana menjadi narapidana karena tidak ada petikan putusan dan surat eksekusi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Menghadapi masalah overstaying, Pemasyarakatan mengalami suatu dilema dimana pada satu sisi Pemasyarakatan melalui Rutan memiliki kewajiban untuk menjaga keberadaan fisik para pelanggar hukum yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan hingga Mahkamah , disisi lain Pemasyarakatan diperintah untuk melepaskan Agung4 secara fisik apabila masa tahanan tersangka atau terdakwa telah habis. Pasal 19 ayat (7) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana secara tegas menyatakan keharusan pelepasan demi hukum bagi tahanan yang telah habis masa penahanannya.5
Selain itu terdapat ketentuan yang membuat Pemasyarakatan “tereleminasi” pada ketidakjelasan pengaturan tentang Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana terpadu, dimana misalnya pada Pasal 226 KUHAP, petikan putusan diberikan segera dan salinan surat keputusan hanya diberikan hanya kepada penuntut umum dan penyidik. Oleh karena itu kebijakan untuk pelepasan demi hukum dan memberikan program-program kepada tahanan yang telah memiliki status terpidana di Pemasyarakatan tidak bisa secara langsung dilaksanakan yang disebabkan berbagai macam persoalan.
Persoalan tersebut diatas setidaknya dipengaruhi oleh faktorfaktor yang menyebabkan overstaying, pertama faktor regulasi dimana ditemukan adanya regulasi pelaksanaan teknis yang justru bertolak belakang dengan aturan yang lebih tinggi dan KUHAP yang tidak mengatur secara jelas mengenai posisi Pemasyarakatan terutama pada masalah administrasi sub peradilan pidana terpadu. Kedua, faktor keterlambatan administrasi dan geografis menyebabkan keterlambatan surat perintah penahanan, perpanjangan penahanan dan petikan putusan tiba tepat pada waktu yang dibutuhkan. Ketiga, faktor individu pelanggar hukum yang sengaja menyimpan perintah penahanan ataupun petikan putusan dan eksekusi putusan. Kesengajaan ini dilakukan untuk menghindari pemindahan dari Rutan ke Lapas atau kewajiban untuk mengikuti program-program dalam Lapas.
Untuk mengetahui lebih jelas lagi kondisi overstaying dalam Lapas dan Rutan, faktor penyebab overstaying, serta dampak dan upayanya maka buku hasil penelitian yang dilakukan di 11 (sebelas) Lapas dan Rutan di Indonesia ini akan menguraikan secara singkat temuan-temuan penelitian. Buku ini juga menghadirkan sebuah analisis mengenai persoalan lapangan yang dihadapi dalam pelaksanaan penahanan, khususnya masalah overstaying.
Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, penelusuran data dan diskusi terbatas dari berbagai sumber. Wawancara dilakukan kepada pejabat-pejabat struktural Lapas dan Rutan, Kepala Divisi
Pemasyarakatan serta tahanan dan narapidana yang mengalami overstaying dengan menggunakan pertanyaan terbuka. Sedangkan penelusuran data dilakukan untuk memperoleh informasi umum melalui kajian pustaka dan data-data overstaying yang diperoleh dari Lapas dan Rutan. Untuk diskusi terbatas dilakukan bersama dengan para pengambil kebijakan di tingkat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan beberapa praktisi pemasyarakatan untuk mendapatkan gambaran kebijakan masalah dan pencegahan overstaying di Pemasyakatan.
Buku ini disusun dengan sistematika penulisan pada Bab I berisi Pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, maksud dan tujuan, dan metodologi, Bab II menjelaskan profil dari Lapas dan Rutan serta kondisi overstaying yang dialami. Pada Bab III dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan faktorfaktor penyebab overstaying, diantaranya faktor regulasi, faktor keterlambatan administrasi dan geografis serta faktor individual tahanan dan narapidana, Bab IV menjelaskan dampak dan upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya overstaying dan Bab V sebagai penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi.
Penahanan Tidak Sah & Masalah Overstaying 9
10 Penahanan Tidak Sah & Masalah Overstaying
BAB II
1 “Kapasitas Lapas Berlebih 41.789”, Republika Online 31 Desember 2009, tersedia di http://koran.republika.co.id/berita/99326/Kapasitas_Lapas_Berlebih_41_789_Orang
2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. M.HH-0T.02.02 TAHUN 2009 Tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan hal. 24
3 Annual Report 2010 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
4 Pasal 19 ayat (1) PP Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi: “di dalam RUTAN ditempatkan tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung.”
5 Pasal 19 ayat (1) PP Nomor 27 Tahun 1983, berbunyi: Kepala RUTAN demi hukum mengeluarkan tahanan yang telah habis masa penahanan atau perpanjangan penahanannya.
Kondisi Overstaying Di Lapas Dan Rutan
A. OVERSTAYING KELAS I MEDAN
1. Gambaran Umum Lapas Kelas I Medan
Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Medan adalah 1.054 orang, namun pada saat penelitian ini dilakukan (21 Mei 2010) melebihi kapasitas hingga mencapai 1.928 orang, yang terdiri dari 72 orang berstatus sebagai tahanan dan sekitar 1.856 berstatus sebagai narapidana. Adapun rincian lengkap penghuni Lapas Kelas I Medan adalah sebagai berikut:
Tabel 1 Data Penghuni Lapas Kelas I Medan Menurut Golongannya
| Tahanar | Tahanan Narapidana |
| AI :- | A I : - B I : 1798 |
| AII:8 | A II : 8 B IIA : 11 |
| A III : 23 | A III : 23 B IIB : --- |
| AIV : 15 | A IV : 15 B III : ---- |
| AV : 25 | A V : 25 B IIIS : 31 |
| Hukuman Mati : 4 | |
| Seumur Hidup : 12 | |
| Jumlah: | Jumlah: 71 Jumlah: 1.856 |
Sumber: Lapas Kelas I Medan, 21 Mei 2010
2. Gambaran Umum Overstaying
a. Overstaying Para Tahanan
Pada saat penelitian dilakukan, tahanan yang menghuni Lapas Kelas I Medan berjumlah 71 orang tahanan. Dari ketujuh puluh satu tahanan tersebut, sekitar 11,3% atau berjumlah 8 orang yang berstatus sebagai tahanan Kejaksaan Negeri. Sebanyak 32,4% atau berjumlah 23 orang berstatus sebagai tahanan pihak Pengadilan Negeri. Sebanyak 21,1% atau berjumlah 15 orang berstatus tahanan Pengadilan Tinggi dan sebanyak 35,2% atau berjumlah 25 orang berstatus tahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini:
Tabel 2
Status Tahanan Saat Mengalami Overstaying
| Status | Status Jumlah % | % |
| Tahanan Polisi - - | ||
| Tahanan Kejaksaan 8 11,3 | 11 | |
| Tahanan Pengadilan Negeri 23 32,4 | 23 | 32 |
| Tahanan Pengadilan Tinggi 15 21,1 | 15 | 21, |
| Tahanan Mahkamah Agung 25 35,2 | 25 | 35 |
| Jumlah 71 100 | 71 | 100 |
Diolah dari Data Lapas Kelas I Medan, 21 Mei 2010
Bila ditinjau dari pasal yang dilanggar, maka data tahanan yang mengalami overstaying kebanyakan melanggar pasal-pasal tentang narkotika, pasal 340 KUHP, psikotropika dan tindak pidana lainnya.
Tabel 3
Data Tahanan Menurut Pasal Yang Dilanggar
| Pasal | umlah | % |
| 26 KUHP - 0 | ||
| 114 KUHP - 0 | ||
| 285 KUHP - 0 | - | |
| 303 KUHP (Perjudian) - 0 | - | 0 |
| 338 KUHP 4 5,6 | 4 | 5,6 |
| 339 KUHP - 0 | - | 0 |
| 340 KUHP 15 21,1 | 15 | 21,1 |
| 363 KUHP (Pencurian) - 0 | - | 0 |
| 365 KUHP (Curas) - 0 | - | 0 |
| 372 KUHP - 0 | 0 | |
| 378 KUHP - 0 | - | 0 |
| UU No.05/97 (Psikotropika) 1 1,4 | 1 | 1,4 |
| UU No.22/97 (Narkotika) 5 7,0 | 5 | 7,0 |
| UU No.35/09 (Narkotika) - 0 | 0 | |
| Narkotika 30 42,3 | 30 | 42,3 |
| Psikotropika 6 8,5 | 6 | 8,5 |
| UU No. 23/2002 8 11,3 | 8 | 11,3 |
| Lain-lain 2 2,8 | 2 | 2, |
| JUMLAH | 71 | 100 |
Diolah dari data Lapas Kelas I Medan, 19 Mei 2010
Berdasarkan lamanya waktu overstaying, terlihat bahwa sebagian besar tahanan yang ada di Lapas Kelas I Medan mengalami overstaying lebih dari 90 (sembilan puluh) hari. Bahkan data tersebut di atas memperlihatkan bahwa terdapat 16 orang tahanan yang telah melebihi batas waktu penahanannya lebih dari 420 hari. Terdapat 3 (tiga) orang tahanan yang telah ditahan selama lebih dari 600 hari dari batas waktu penahanan. Di antara mereka ada yang telah mencapai 716 hari dengan status yang belum bisa berubah menjadi narapidana. Berikut uraian dalam bentuk tabel.
Tabel 4 Masa Overstaying Yang Dialami Tahanan (Dalam Hari)
| Overstaying Jumlah % | Jumlah | % |
| 1 – 30 0 | 0 | |
| 31 – 60 0 | 0 | |
| 61 – 90 0 | 0 | |
| 91 – 120 3 | 3 | |
| 121 – 150 7 | 7 | |
| 151 – 180 3 | 3 | |
| 181 – 210 2 | 2 | |
| 211 – 240 2 | 2 | |
| 241 – 270 2 | 2 | |
| 271 – 300 1 | 1 | |
| 301 – 330 1 | 1 | |
| 331 – 360 0 | 0 | |
| 361 – 390 0 | 0 | |
| 391 – 420 0 | 0 | |
| 421 – 450 1 | 1 | |
| 451 – 480 3 | 3 | |
| 481 – 510 3 | 3 | |
| 511 – 540 4 | 4 | |
| 541 – 570 2 | 2 | |
| 571 – 600 0 | 0 | |
| 600 < 3 | 3 | |
| umlah | 37 | 100 |
Diolah dari data Lapas Kelas I Medan, 19 Mei 2010
b. Overstaying Para Terpidana
Di Lapas Kelas I Medan terdapat sekitar 34 (tiga puluh empat) orang yang berstatus sebagai terpidana atau sekitar 47,9% dari keseluruhan jumlah penghuni Lapas Kelas I Medan. Status terpidana ini harus disandang oleh ke-34 orang tersebut, karena pihak Lapas Kelas I Medan belum menerima Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Eksekusi) dari pihak Kejaksaan, padahal petikan putusan pengadilan bagi ke-34 terpidana tersebut sudah ada. Dengan status seperti ini, maka ke-34 terpidana tersebut belum bisa beralih status menjadi narapidana.
Berdasarkan data yang terangkum dalam Tabel 5 di bawah ini terlihat jelas bahwa kebanyakan terpidana yang menghuni Lapas Kelas I Medan mengalami masa overstaying. Bahkan terdapat terpidana yang mengalami overstaying lebih dari 600 hari.
Tabel 5 Masa Overstaying Yang Dialami Terpidana (Dalam Hari)
| Overstaying Jumlah % | Jumlah | % |
| 1-30 | 2 | 1 – 30 2 5,9 |
| 31 – 60 0 | ||
| 61 – 90 1 2,9 | 1 | 2,9 |
| 91 – 120 1 2,9 | 1 | 2,9 |
| 121 – 150 1 2,9 | 1 | 2,9 |
| 151 – 180 4 11,8 | 4 | 11,8 |
| 181 – 210 5 14,7 | 5 | 14,7 |
| 211 – 240 2 5,9 | 2 | 5,5 |
| 241 – 270 3 8,8 | 3 | 8,8 |
| 271 – 300 1 2,9 | 1 | 2,9 |
| 301 – 330 0 0 | 0 | |
| 331 – 360 1 2,9 | 1 | 2,5 |
| 361 – 390 2 5,9 | 2 | 5,9 |
| 391 – 420 0 0 | 0 | 0 |
| 421 – 450 1 2,9 | 1 | 2,9 |
| 451 – 480 2 5,9 | 2 | 5,9 |
| 481 – 510 1 2,9 | 1 | 2.9 |
| 511 – 540 0 0 | 0 | 0 |
| 541 – 570 1 2,9 | 1 | 2.5 |
| 571 – 600 0 0 | ( | 0 |
| 600 < | 17.6 | |
| Jumlah | 34 | 100 |
Diolah dari data Lapas Kelas I Medan, 19 Mei 2010
Berdasarkan data yang terangkum dalam Tabel 6 di bawah ini ditemukan bahwa lama pidana dari mayoritas terpidana yang menghuni Lapas Kelas I Medan melebihi 91 bulan, bahkan ada yang melebihi 216 bulan. Terdapat 4 (empat) tindak kejahatan utama yang dilakukan oleh para terpidana yaitu: tindak pidana narkotika 32,2 %, pidana psikotropika 10 %, tindak pidana perjudian 17,1% dan pencurian 19,3%.
Tabel 6 Data Terpidana Menurut Lama Pidananya (Dalam Bulan)
| LAMA PIDANA Jumlah % | Jumlah | % |
| 1-6 | ||
| 7 – 12 0 0 | ||
| 13 – 18 0 0 | ||
| 19 – 24 0 0 | ||
| 25 – 30 0 0 | ||
| 31 – 36 1 2,9 | 2, | |
| 37 – 42 0 0 | ||
| 43 – 48 0 0 | ||
| 49 – 54 0 0 | ( | |
| 67 – 72 0 0 | ( | |
| 73 – 78 0 0 | ||
| 79-84 | 2 | 5, |
| 85-90 | 0 | |
| 91 – 95 1 2,9 | 1 | 2, |
| 96 - 102 1 2,9 | 2, | |
| 103 – 108 1 2,9 | 1 | 2, |
| 120 – 132 5 14,7 | 5 | 14,7 |
| 133 -174 5 14,7 | 5 | 14, |
| 175 – 180 3 8,8 | 3 | 8, |
| 181 – 215 9 26,5 | 26, | |
| 216 < 3 8,8 | 8, | |
| Tidak ada data 3 8,8 | 8, | |
| JUMLAH 34 100 | 34 | 10 |
Diolah dari data Lapas Kelas I Medan, 19 Mei 2010
B. OVERSTAYING DI LAPAS KELAS II B TENGGARONG
1. Gambaran Umum Lapas Kelas II B Tenggarong
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Tenggarong berada di Jalan Mangkuraja RT 24 No. 01 Kelurahan Loa Ipuh Tenggarong Kutai Kartanegara. Lapas ini dibangun secara bertahap sejak Tahun 1992 dan selesai Tahun 1994, didirikan di atas lahan seluas 10.000 M2 dan bangunan seluas 400 M2, dengan kapasitas
175 orang. Kapasitas ini kemudian berubah menjadi 491 setelah tahun 2007 dan 2008 dilaksanakan pembangunan blok di atas bangunan lama.
Dari Kapasitas Lapas Kelas II B Tenggarong di atas pada saat penelitian ini dilakukan (4 Juni 2010) ternyata sudah melebihi kapasitas hingga mencapai 561 orang, yang terdiri dari 353 narapidana dan 197 orang berstatus sebagai tahanan. Adapun rincian lengkap penghuni Lapas Kelas II B Tenggarong adalah sebagai berikut:
Tabel 1
Data Penghuni Lapas Kelas II B Tenggarong Menurut Golongannya
| TAHANAN | TAHANAN NARAPIDANA |
| AI:61 | A I : 61 B I : 215 |
| AⅡ:54 | A II : 54 B IIA : 136 |
| A III:81 | A III : 81 B IIB : 3 |
| A IV : 0 | A IV : 0 B III : 8 |
| AV : 1 | A V : 1 B IIIS : 0 |
| Mati : 0 | |
| Semur hidup: 1 | |
| Jumlah: 197 | Jumlah: 197 Jumlah : 365 |
Sumber: Lapas Kelas II B Tenggarong, 4 Juni 2010
2. Gambaran Umum Overstaying
a. Overstaying Para Tahanan
Di Lapas Kelas II B Tenggarong, berdasarkan temuan tidak terdapat overstaying yang dialami oleh tahanan. Hal ini bisa terjadi karena diciptakannya suatu mekanisme untuk mengantisipasi overstaying tahanan, yaitu dengan cara menjalankan mekanisme 10-3. Mekanisme 10-3 merupakan cara untuk mengingatkan pihak penahan 10 (sepuluh) hari sebelum masa penahanan berakhir dan kemudian 3 (tiga) hari sebelum berakhirnya masa penahanan. Masalah overstaying tahanan di Lapas Kelas II B Tenggarong relatif tidak terjadi sebagaimana terdapat dalam laporan yang menyatakan nihil. Hal ini bisa terjadi karena hubungan antara Lapas dengan komponen peradilan lainnya terjalin cukup baik, melalui pertemuan-pertemuan berkala baik formal maupun informal.
Selain itu terdapat kesepakatan, antara pihak Lapas dan pihak yang menahan secara yuridis tentang pengiriman narapidana. Telah disepakati bahwa untuk tiga kabupaten/kota di luar Tenggarong (Kutai Barat Sendawar, Kutai Timur Sengatta dan Pemkot Bontang), dengan pertimbangan praktis, jarak dan over kapasitas, pihak Lapas hanya menerima pengiriman narapidana. Sehingga ketika terdapat pengiriman dari ketiga kabupaten kota tersebut, yang dikirim adalah mereka yang sudah bersatus narapidana. Penyelesaian masalah dengan mekanisme seperti ini, selama penelitian baru ditemukan di Tenggarong.
b. Overstaying Para Terpidana
Di Lapas Kelas II B Tenggarong terdapat sekitar 19 (sembilan belas) orang yang berstatus sebagai terpidana dari seluruh penghuni Lapas Kelas II B Tenggarong. Status terpidana ini harus disandang oleh ke-19 orang tersebut, karena pihak Lapas Kelas II B Tenggarong belum menerima Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Eksekusi) dari pihak Kejaksaan. Dengan status seperti ini, maka ke-19 terpidana tersebut belum bisa beralih status menjadi narapidana. Sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh pembinaan dan tidak memperoleh hak-haknya sebagai narapidana. Dari kesembilan belas terpidana tersebut, terdapat 13 (tiga belas) orang karena keterlambatan surat, empat orang karena banding dan satu orang karena kasasi.
Berdasarkan data yang terangkum dalam Tabel 2 di bawah ini ditemukan bahwa lama pidana penjara dari terpidana yang menghuni Lapas Kelas II B Tenggarong dapat dilihat di tabel 6 berikut ini.
Tabel 2
Data Terpidana Menurut Lama Pidananya (Dalam Bulan)
| LAMA PIDANA Jumlah % | Jumlah | % |
| 1 – 6 1 | 1 | |
| 7 – 12 1 | 1 | |
| 13 – 18 4 | 4 | |
| 19 – 24 1 | 1 | |
| 25 – 30 | ||
| 31 – 36 | ||
| 37 – 42 | ||
| 43 – 48 2 | 2 | |
| 49 – 54 | ||
| 55 - 66 2 | 2 | |
| 67 – 72 | ||
| 73 – 78 | ||
| 79 – 84 1 | 1 | |
| 85 - 102 1 | ||
| 103 – 108 | ||
| 127 – 132 | ||
| 133 - 174 2 | 2 | |
| 175 - 180 | ||
| Tdak ada data 4 | 4 | |
| JUMLAH 19 100 | 1 | 100 |
Diolah dari data Lapas Kelas II B Tenggarong
Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa lamanya pidana yang diberikan kepada ke-19 terpidana tersebut antara satu bulan hingga 174 bulan. Dari (sembilan belas) terpidana yang belum mendapatkan petikan putusan pengadilan ditemukan penyebabnya adalah keterlambatan dalam pengiriman surat, terdapat 14 (empat belas) terpidana dan empat orang banding dan 1 orang kasasi.
Berdasarkan data yang terangkum dalam Tabel 3 ditemukan fakta bahwa ada 11 (sebelas) tindak kejahatan yang dilakukan oleh para terpidana antara lain pelanggaran pasal 374 KUHP hingga kejahatan lain yang diatur dalam Undang - undang khusus.
Tabel 3
Data Terpidana Menurut Pasal Yang Dilanggar
| Pasal | Pasal Jumlah |
| 374 KUHP 2 | 2 |
| 338 KUHP) 2 | 2 |
| 363UHP 1 | 1 |
| 287KUHP 1 | 1 |
| 245 KUHP 1 | 1 |
| UU No.41/99 5 | 5 |
| UU No.05/97 1 | 1 |
| UU No. 23/2009 1 | 1 |
| UU No.23/2002 3 | 3 |
| UU No.22/2001 1 | 1 |
| UU No.20/2001 1 | 1 |
| JUMLAH 19 | 19 |
Diolah dari data Lapas Kelas II B Tenggarong
C. GAMBARAN UMUM TENTANG OVERSTAYING DI LAPAS KELAS II A SIDOARJO, JAWA TIMUR
1. Gambaran Umum Lapas Kelas II A Sidoarjo
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di propinsi Jawa Timur. Lapas Kelas II A Sidoarjo merupakan salah satu lembaga yang sebagian bangunannya merupakan peninggalan kolonial Belanda yang didirikan pada tahun 1830. Letak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo sangat strategis, yaitu berada di tengah-tengah alun-alun Sidoarjo. Tepatnya di Jalan Sultan Agung No.32 Sidoarjo, Jawa Timur, yang berdekatan dengan instansi lain, yaitu dengan Kantor DPRD, Kejaksaan Negeri, serta Masjid Agung Sidoarjo.
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo mempunyai luas area kurang lebih 9.615 m2 , dan luas bangunan 2.778,32 m2 . Sedangkan kapasitasnya sekitar 343 orang penghuni. Berdasarkan data yang ada diperoleh gambaran bahwa saat penelitian ini dilakukan jumlah keseluruhan penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo adalah 747 orang, yang terdiri dari 713 orang pria dan 34 orang wanita. Sedangkan sebaran penghuni menurut statusnya adalah sebagai berikut:
Tabel 1
Data Penghuni Lapas Kelas II B Sidoarjo
| Tahanan | Tahanan Narapidana Jumlah | Jumlah |
| Pria : 3 | Pria : 375 Pria : 338 713 | 713 |
| Wanita: | Wanita : 17 B IIA : 17 34 | 3 |
| Jumlah: 39 | Jumlah: 392 Jumlah: 355 747 | 747 |
Sumber: Lapas Kelas II A Sidoarjo, 25 Mei 2010
2. Gambaran Umum Overstaying
a. Overstaying Para Tahanan
Saat penelitian ini dilaksanakan, kondisi overstaying tidak dialami oleh para tahanan yang menghuni Lapas Kelas II A Sidoarjo, baik itu tahanan pada tingkat penyidikan dan penuntutan. Hal ini terjadi karena kordinasi pihak Lapas dengan instansi lain cukup baik, sehingga keterlambatan surat penahanan atau perpanjangan penahanan kini relatif jarang terjadi. Realitas ini terungkap jelas dalam pernyataan Kasubsi Registrasi Kelas II A Sidoarjo berikut ini:
“.…Kalau kepolisian memang dia tidak pernah melakukan pelanggaran itu (terlambat mengirimkan surat perpanjangan penahanan—pen). Mereka tepat waktu. Tetap komunikasi telpon sama kita. Kalau polisi kita pakai komunikasi telpon. Kalau PN sama Kejaksaan kita pakai 10, 3, 1 kita jalankan, surat jalan. Tapi kalau lupa ya kita ingatkan lagi….. Ya beliau cepet mengirim….. Pernah kita tahun berapa ya. Mungkin tahun 2007 atau 2006 gitu, karena kita merasa diabaikan ya kita bawa ke sana (Tahananya—pen) beserta berita acara. Kalau mau ditahan silahkan, tapi kami tidak berhak menahan. Kalau Bapak memberikan surat penahanan yang baru ya kita tahan….. Ya dia keluarkan hari itu juga. Ini buat uji coba, test case. Kalau kita minta, tidak diperhatikan. Ya kita kembalikan ke sampeyan (Kejaksaan—pen). Kalau diperhatikan ya tidak kita bawa ke sana…..” (Wawancara tgl. 25-05-2010)
b. Overstaying Para Terpidana
Di Lapas Kelas II A Sidoarjo terdapat sekitar 15 orang yang berstatus sebagai terpidana atau sekitar 2% dari keseluruhan jumlah penghuni Lapas Kelas II A Sidoarjo. Fakta ini menunjukkan bahwa telah terjadi overstaying pada para terpidana yang menghuni Lapas ini. Meskipun tidak sebanyak UPT lain, namun fakta adanya overstaying di Lapas ini perlu mendapat perhatian serius dan segera ditangani.
Dari data lapangan diperoleh informasi bahwa status terpidana ini harus disandang oleh ke-15 orang tersebut, karena pihak Lapas Kelas II A Sidoarjo belum menerima salinan putusan dan/atau Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Eksekusi) dari pihak Kejaksaan. Realitas ini tergambar dalam pernyataan Kepada Lapas Kelas II A Sidoarjo berikut ini:
“….. Di sini para narapidana paham pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah, dalam hal ini pemerintah bukan LP. Tapi Kejaksaan, Kejaksaan lemparkan ke Pengadilan. Bebas terlambat itu, harusnya bebas sepuluh hari lalu, baru bebas hari ini. Kenapa beralasan hari ini? Alasanya karena vonisnya juga baru kali ini. Itu ada bukti di situ berita acara serah terima berita acara eksekusinya tanggal hari ini. Espirasi 3 hari lalu, atau 10 hari lalu. Ini suatu kasus yang terjadi di mana-mana……”
Bila ditinjau dari pasal yang dilanggar (lihat Tabel 2), maka data terpidana yang mengalami overstaying sebagian besar melanggar pasal-pasal tentang pencurian 66,6% dan sekitar 13,3% dipidana karena kasus perjudian, kasus penipuan 6,7%, kasus penadahan 6,7% serta kasus kekerasan dalam rumah tangga 6,7%.
Tabel 2
Data Terpidana Menurut Pasal Yang Dilanggar
| Pasal | Pasal Jumlah % | % |
| 303 KUHP (Perjudian) 2 13,3 | 2 | 13, |
| 362 KUHP (Pencurian) 3 20 | 3 | 20 |
| 363 KUHP (Pencurian) 7 46,6 | 7 | 46,6 |
| 378 KUHP (Penipuan) 1 6,7 | 1 | 6,7 |
| 480 KUHP (Penadahan) 1 6,7 | 1 | 6,7 |
| UU No.23/04 (KDRT) 1 6,7 | 1 | 6,7 |
| JUMLAH 15 100 | 15 | 100 |
Sumber: Lapas Kelas II A Sidoarjo, 25 Mei 2010
Tabel 3 di bawah ini memperlihatkan bahwa mayoritas terpidana, yakni sekitar 53,3% mengalami masa overstaying 1 (satu). Sedangkan terpidana yang mengalami overstaying 2 (dua) hari ada sekitar 20%. Selebihnya ada sekitar 20% terpidana yang mengalami overstaying 3 (tiga) hari dan sekitar 6,7% terpidana yang mengalami overstaying selama 4 (empat) hari.
Tabel 3 Masa Overstaying Yang Dialami Terpidana (Dalam Hari)
| Overstaying Jumlah % | Jumlah | % |
| 1 | 8 | 1 8 53,3 |
| 2 | 3 | 20 |
| 3 | 3 | 20 |
| 4 | 1 | 6,7 |
| 5 | 5 - - | |
| 6 | 6 - - | |
| 7 | - | 7 - - |
| Jumlah 15 100 | 15 | 100 |
Sumber: Lapas Kelas II A Sidoarjo, 25 Mei 2010
Berdasarkan data yang terangkum dalam tabel 4 terlihat jelas bahwa lama pidana penjara yang harus dijalani oleh mayoritas terpidana yang menghuni Lapas Kelas II A Sidoarjo yaitu 80% adalah selama 3–4 bulan. Sedangkan selebihnya yaitu 20% terpidana harus menjalani masa pidananya selama 1-2 bulan. Fakta ini menunjukan bahwa para terpidana yang belum turun surat pelaksanaan putusan (eksekusi) umumnya merupakan para pelaku tindak kejahatan ringan dengan hukuman yang ringan pula, yaitu di bawah satu tahun.
Tabel 4 Data Terpidana Menurut Lama Pidananya (Dalam Bulan)
| LAMA | LAMA Jumlah % | % |
| 1-2 | 2 | 20 |
| 3-4 | 12 | 80 |
| 5 - 6 - | - | |
| JUMLAH 15 100 | 15 | 100 |
Sumber: Lapas Kelas II A Sidoarjo, 25 Mei 2010
D. GAMBARAN UMUM TENTANG OVERSTAYING DI LAPAS KELAS I CIPINANG
1. Gambaran Umum Lapas Kelas I Cipinang
Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang menempati luas tanah 34.313,34 m2 dan luas bangunan 19.582,34 m2. Jumlah narapidana dan tahanan yang berada di Lapas Cipinang per tanggal 11 Mei 2010, ada sekitar 2700 orang, dengan kapasitas hunian 1.789 orang, yang normalnya sebanyak 1494 orang.
Terjadinya overcrowded salah satunya disebabkan oleh jumlah yang masuk dan yang keluar tidak sebanding, misalnya jumlah yang keluar 200 orang perbulan, namun yang masuk mencapai 400 orang, sehingga tingkat hunian akan terus meningkat. Pihak Lapas selama ini tidak bisa menolak tahanan, karena disadari bahwa tingkat kejahatan juga semakin tinggi.
Adapun rincian lengkap penghuni Lapas Kelas I Cipinang, saat penelitian dilakukan tanggal 11 Mei 2010, terdiri dari 928 tahanan dan 1688 narapidana. Namun, sejak bulan Juli 2010, Lapas Kelas I Cipinang hanya dihuni oleh narapidana.
Tabel 1
Distribusi Penghuni Lapas Kelas I Cipinang
| Tahanan | Tahanan Narapidana |
| 928 | 928 1688 |
| Jumlah Total : 2616 orang | |
Sumber: Papan Kontrol Lapas Kelas I Cipinang, 11 Mei 2010
2. Gambaran Umum Overstaying
1. Overstaying Para Tahanan
Kondisi overstaying pada kenyataannya juga dialami oleh para Tahanan yang menghuni Lapas Kelas I Cipinang. Berdasarkan data yang ada ditemukan bahwa ada 22 (dua puluh dua) orang Tahanan yang mengalami overstaying atau sekitar 0,84% dari keseluruhan jumlah penghuni Lapas, atau 2,3% dari tahanan di Lapas Kelas I Cipinang tersebut. Dari 22 tahanan tersebut, kesemuanya berstatus sebagai tahanan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur.
Tabel 2
Masa Overstaying Yang Dialami Tahanan (Dalam Hari)
| Overstaying Jumlah % | Jumlah | % |
| 1-30 | 14 | 63,63 |
| 31-60 | 4 | 18,18 |
| 61-90 | 3 | 13,63 |
| 91-120 | 1 | 4,5 |
| 121 – 150 | ||
| Jumlah | 22 | Jumlah 22 100 |
Diolah dari data Sumber: Lapas Kelas I Cipinang, 11 Mei 2010
Pada tabel 2, kelebihan masa tahanan terbanyak kurang dari 30 hari yakni mencapai 63,63%. Berdasarkan data yang diperoleh overstaying yang terjadi seluruhnya sebagai akibat dari belum adanya surat perpanjangan penahanan dari Kejaksaan Negeri. Terhadap situasi ini pihak UPT telah memintakan dengan pihak Kejaksaan Negeri.
Sementara data tabel 3, terlihat bahwa paling banyak tahanan yang mengalami overstaying ini adalah karena pelanggaran terhadap UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mencapai 45,45%.
Tabel 4
Data Tahanan Menurut Pasal Yang Dilanggar
| Pasal | Jumlah | % |
| 372 KUHP 2 9,09 | 2 | 9,09 |
| 363 KUHP 6 27,27 | 6 | 27,27 |
| UU No 35/2009 10 45,45 | 10 | 45,45 |
| 351 KUHP 1 4,54 | 1 | 4,54 |
| 303 KUHP 2 9,09 | 2 | 9,09 |
| 359 KUHP 1 4,54 | 1 | 4,54 |
| JUMLAH 22 100 | 22 | 100 |
Diolah dari data Sumber: Lapas Kelas I Cipinang
2. Overstaying Para Terpidana
Di Lapas Kelas I Cipinang, terdapat data 205 terpidana yang berstatus sebagai terpidana yang berasal dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta Utara dan Jakarta Timur.1 Status terpidana ini harus disandang 205 orang tersebut, karena pihak Lapas Kelas I Cipinang belum menerima petikan/salinan putusan pengadilan. Dengan status seperti ini, maka ke-205 terpidana tersebut belum bisa beralih status menjadi narapidana sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh pembinaan dan tidak memperoleh hak-hak sebagai terpidana. Jika melihat status terpidana yang belum menjadi narapidana dan yang mengalami overstaying ini mencapai 22,09% dari total narapidana di Lapas Kelas I Cipinang.
Berdasarkan tabel 4 masa overstaying yang dialami terpidana bervariasi, meskipun yang terbanyak masih dalam tataran 31 hingga 60 hari sebanyak 17,07%, terdapat terpidana yang mengalami overstaying dalam tataran 601 hingga 700 hari sebanyak 4.87 %.
Tabel 4
Masa Overstaying Yang Dialami Terpidana
Akibat Terlambatnya Petikan/Salinan Putusan Pengadilan (Dalam Hari)
| Overstaving | umlah | % |
| 1-30 | ||
| 31 – 60 35 17,07 | 35 | 17,0 |
| 61-90 | 14 | 6,8 |
| 91 – 120 21 10,24 | 21 | 10,24 |
| 121 – 150 7 3,41 | 7 | 3,4 |
| 151 – 180 21 10,24 | 21 | 10,24 |
| 181 – 210 9 4,39 | 9 | 4,39 |
| 211 – 230 1 0,48 | 1 | 0,48 |
| 231 – 260 26 12,68 | 26 | 12,68 |
| 261 – 290 16 7,80 | 16 | 7,80 |
| 291 – 320 4 1,95 | 1,95 | |
| 321 – 350 6 2,96 | 2,9 | |
| 351 – 380 3 1,46 | 1,46 | |
| 381 – 410 2 0.97 | 2 | 0.97 |
| 411 – 430 2 0.97 | 2 | 0.97 |
| 431 – 460 4 1,95 | 4 | 1,9 |
| 460 – 500 2 0.97 | 2 | 0.97 |
| 501 - 600 5 2,43 | 5 | 2,43 |
| 601- 700 10 4,87 | 10 | 4,87 |
| 701-800 | 6 | 2,96 |
| 801-900 | 3,41 | |
| 901-100 | 0.48 | |
| Lebih dari 1000 3 1,46 | 1.4 | |
| Jumlah | 205 | 100 |
Diolah dari data Sumber: Lapas Kelas I Cipinang, 11 Mei 2010
1 Center for Detention Studies, Data Statistik Lapas Cipinang, tanggal 11 Mei 2010.
E. GAMBARAN UMUM TENTANG OVERSTAYING DI LAPAS WANITA KELAS II A TANGERANG, BANTEN
1. Gambaran Umum Lapas Wanita Kelas II A Tangerang
Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Tangerang, Banten pertama kali dibangun tahun 1977 dan baru difungsikan pada tanggal 05 Pebruari 1981. Lapas ini berlokasi di Jalan Moch Yamin Tangerang Banten. Lapas Wanita Kelas II A Tangerang ini merupakan pindahan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bukit Duri Jakarta.
Kapasitas Lapas Wanita Tangerang adalah 250 orang, namun pada saat penelitian ini dilakukan (10 Mei 2010) sudah melebihi kapasitas hingga mencapai 402 orang, yang terdiri dari 338 orang berstatus sebagai narapidana dan sekitar 64 orang berstatus tahanan. Di Lapas ini juga terdapat dua orang anak dari tahanan. Adapun rincian lengkap penghuni Lapas Wanita Kelas II A Tangerang adalah sebagai berikut:
Tabel 1
Data Penghuni Lapas Wanita Kelas II A Tangerang Menurut Golongannya
| Tahanan | Tahanan Narapidana |
| AI:13 | A I : 13 B I : 108 |
| AI:8 | A II : 8 B IIA : 12 |
| A III: 36 | A III : 36 B IIB : --- |
| A IV : 4 | A IV : 4 B III s : 11 |
| A V : 1 | A V : 1 SH : 3 |
| Pid. Mati: 5 | |
| Jumlah: 1.654 Jumlah: 664 | Jumlah: 664 |
Sumber: Lapas Wanita Kelas II A Tangerang,10 Mei 2010
2. Gambaran Umum Overstaying
a. Overstaying Para Tahanan
Hasil penelitian tidak menemukan adanya overstaying yang dialami oleh Tahanan. Hal ini terjadi karena sistem dalam hukum acara pidana berjalan dengan menggunakan mekanisme 10-3, yaitu cara mengingatkan pihak terkait 10 (sepuluh) hari sebelum batas akhir masa penahanan berakhir dan kemudian diingatkan kembali 3 (tiga) hari sebelum berakhirnya masa penahanan. Tidak adanya overstaying pada tingkat penyidikan karena saat pemindahan Tahanan dilengkapi dengan surat penahanan dan penyidik menandatangani pernyataan bahwa Rutan akan membebaskan demi hukum Tahanan apabila masa Tahanan telah habis.
Namun demikian pada praktek di lapangan ada pula pihak yang sulit diajak bekerja sama karena alasan geografis Lapas yang jauh dari lokasi pihak yang berwenang menahan secara yuridis. Terkadang pula saat memindahkan tersangka ke Lapas, Tahanan diantar oleh bukan penyidik yang menanganinya, sehingga sulit bagi pihak Lapas untuk membuat surat perjanjian. Masalah juga muncul ketika kasusnya ditangani di tingkat Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
b. Overstaying Para Terpidana
Di Lapas Wanita Kelas II A Tangerang, terdapat sekitar 23 (dua puluh tiga) orang yang berstatus sebagai terpidana atau sekitar 5,7% dari keseluruhan jumlah penghuni Lapas Wanita Tangerang. Status terpidana ini harus disandang oleh ke-23 orang tersebut karena pihak Lapas belum menerima Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Eksekusi) dari pihak Kejaksaan.
Berdasarkan data yang terangkum dalam Tabel 2 di atas terlihat jelas bahwa kebanyakan terpidana yang menghuni Lapas Wanita Kelas II A Tangerang mengalami masa overstaying antara 1 – 30 hari yaitu sekitar 17,4% sedangkan yang mengalami overstaying antara 31 – 60 hari setara dengan 17,4%. Adapun Terpidana yang mengalami overstaying antara 61– 90 hari atau sebesar 4,3%, sekitar 17,4% terpidana yang mengalami overstaying antara 121– 150 hari, sedangkan 26,1% terpidana yang mengalami overstaying di atas 181 hari.
Tabel 2
Masa Overstaying Yang Dialami Terpidana Akibat Terlambatnya Surat Pelaksanaan Putusan Pengadilan
| (dalam hari) Jumlah % Overstaying | Jumlah | % |
| 1-30 | 4 | 1 – 30 4 17,4 |
| 31 – 60 4 17,4 | 4 | 17,4 |
| 61 – 90 1 4,3 | 1 | 4,3 |
| 91 – 120 0 0 | 0 | 0 |
| 121 – 150 4 17,4 | 4 | 17,4 |
| 151 – 180 0 0 | 0 | 0 |
| 181 < 6 26,1 | 6 | 26,1 |
| JUMLAH 23 100 | 23 | 100 |
Diolah dari data Lapas Wanita Kelas II A Tangerang, 10 Mei 2010
Berdasarkan data yang terangkum dalam Tabel 3 di atas ditemukan bahwa lama pidana penjara dari kebanyakan terpidana yang menghuni Lapas Wanita Kelas II A Tangerang berkisar antara 7 bulan hingga seumur hidup.
Tabel 3 Data Terpidana Menurut Lama Pidananya (Dalam Bulan)
| LAMA PIDANA (dalam Bulan) Jumlah % | Jumlah | % |
| 1 – 6 0 | ||
| 7 – 12 4 | 4 | |
| 13 – 18 1 | 1 | |
| 19 – 24 2 | 2 | |
| 25 – 30 2 | 2 | |
| 31 – 36 3 | 3 | |
| 37 – 42 0 | 0 | |
| 43 – 48 4 | 4 | |
| 49 – 54 0 | 0 | |
| 55 - 60 1 | 1 | |
| 67 – 72 0 | 0 | |
| 73 – 78 0 | 0 | |
| 79 – 84 0 | 0 | |
| 103 – 108 1 | 1 | 1 |
| 127 – 132 1 | 1 | |
| 139 - 144 1 | 1 | |
| 157 - 172 1 | 1 | |
| 175 - 180 1 | 1 | |
| 181 < 1 | 1 | |
| Seumur Hidup 1 | ||
| JUMLAH | 2 | 100 |
Diolah dari data Lapas Wanita Kelas II A Tangerang, 19 Mei 2010
Berdasarkan data yang terangkum dalam tabel 4 ditemukan fakta bahwa data tindak pidana yang dilakukan terpidana yang berada di Lapas Wanita Kelas II A Tangerang cukup variatif. Walaupun data di atas memperlihatkan bahwa dari 23 Terpidana, 6 diantaranya adalah pelaku penyalahgunaan dan peredaran narkotika.
Tabel 4
Data Terpidana Menurut Pasal Yang Dilanggar
| Pasal Yang Dilanggar Jumlah % | Jumlah | % |
| 378 KUHP 2 | 2 | |
| 374 KUHP 1 | 1 | |
| 363 KUHP 2 | 2 | |
| 480 KUHP 1 | 1 | |
| 372 KUHP 3 | 3 | |
| 362 KUHP 1 | 1 | |
| 365 KUHP 1 | 1 | |
| 340 KUHP 2 | 2 | |
| 328 KUHP 1 | 1 | |
| Narkotika 6 | 6 | |
| Psikotopika 1 | 1 | |
| Ps 80 UU No 23/2004 1 | 1 | |
| Ps 81 UU No. 23/2002 1 | 1 | |
| JUMLAH 23 100 | 23 | 100 |
Diolah dari data Lapas Wanita Kelas II A Tangerang, 19 Mei 2010
F. GAMBARAN UMUM TENTANG OVERSTAYING DI RUTAN KELAS I JAKARTA PUSAT
1. Gambaran Umum Rutan Kelas I Jakarta Pusat
Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Jakarta Pusat yang awalnya disebut “PENJARA GANG TENGAH” didirikan pada zaman pemerintahan Hindia Belanda tahun 1918 diatas tanah seluas 42.132 meter persegi. Menurut sejarahnya, sebelum tahun 1945, penjara ini digunakan pemerintah kolonial untuk menahan warga pribumi yang melakukan pelanggaran hukum kolonial belanda. Ketika kemerdekaan RI, Rutan ini diserahkan kepada Pemerintah Indonesia. Selanjutnya, Rutan ini pernah digunakan untuk menahan tahanan politik ketika terjadi G30S di tahun 1965. Rutan ini pernah menjadi Rumah Tahanan Militer (RTM) sejak tahun 1967.
Pada tanggal 4 Februari 1980 RTM ini diserahkan oleh Inrehap Laksusda Jaya kepada Departemen Kehakiman berdasarkan surat perintah Panglima Komando Operasi Pemulihan Kesatuan dan Ketertiban tanggal 9 Januari 1980 nomor: Sprin12/Kepkam/1/1980 dan surat pelaksanaan nomor: Sprin/4 5/KAHDA/1/1980 tanggal 23 Januari 1980 dan kemudian menjadi Lapas Salemba. Setelah itu, berdasarkan Surat Ketetapan Menteri Kehakiman RI nomor M.04.UM.01.06 tahun 1983 tanggal 16 Desember 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara.2
Kapasitas hunian Rutan ini hanya 905 orang, namun dengan penurunan standar kapasitas, saat ini ditetapkan kapasitas Rutan adalah 1.350 orang. Rutan Ini terletak di Jl. Percetakan Negara Raya No.88A, Kel. Rawasari, Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Indonesia 10570.3
Pada saat akhir penelitian dilakukan (27 Juli 2010) jumlah penghuni mencapai 2.989 orang, yang terdiri dari 2.139 (dua ribu seratus tiga puluh sembilan) orang berstatus sebagai tahanan dan 850 (delapan ratus lima puluh) orang berstatus sebagai narapidana. Adapun rincian lengkap penghuni Rutan Kelas I Jakarta Pusat dapat disimak pada Tabel 1 .
Kejahatan terbanyak di Rutan kelas I Jakarta Pusat adalah kejahatan Narkotika. Dari data tanggal 12 mei 2010, terdapat 3.109 orang penghuni baik narapidana maupun tahanan, sementara terdapat 1.926 (seribu sembilan ratus dua puluh enam) orang yang dituduh terlibat kejahatan narkotika. Sementara 1.180 (seribu seratus delapan puluh) orang lainnya yang dituduh terlibat tindak pidana umum.
Tabel 1
Distribusi Penghuni Rutan Kelas I Jakarta Pusat berdasarkan statusnya
| Status Tahanan Jumlah Status | Jumlah | Narapidana Jumlah | Jumlah |
| A- | B-I | 7 | |
| 1-I | 14 | 3-IIa | |
| A-III | 6 | B-Ib | |
| A-IV | B-IIIs | 2 | |
| A-V | |||
| Jumlah | Jumlah | 85 | |
| Total Pe | Total Penghuni 2.989 | 2.989 |
Sumber: Rutan Kelas I Jakarta Pusat, 27 Juli 2010
2 Menteri Kehakiman RI No: M.04.UM.01.06 tahun 1983 tanggal 16 Desember 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara
3 <Street Directory: Lembaga Pemasyarakatan- Jakarta> lihat http://www.streetdirectory.com/indonesia/jakarta/landmark/lembaga+pemasyarakatan+(lp)/
2. Gambaran Umum Overstaying
a. Overstaying Para Tahanan
Dari tabel 1 diatas, diketahui bahwa 75,1% dari total penghuni Rutan Kelas I Jakarta Pusat ini berstatus tahanan. Dari 2.334 orang tahanan tersebut, 59,25% berasal dari yurisdiksi Jakarta Barat (lihat tabel 2). Untuk wilayah Jakarta Pusat terdiri dari 909 orang Tahanan (tabel 2), terdapat 159 orang diantaranya mengalami overstaying (lihat tabel 3).4 Overstaying pada tahanan ini adalah ketika tahanan tersebut masih ditahan di dalam UPT setempat ketika masa penahanannya telah habis sementara penetapan perpanjangan penahanan belum diterima oleh UPT setempat.
Tabel 2 Distribusi Tahanan Rutan Kelas I Jakarta Pusat berdasarkan Wilayah
| Wilayah | Wilayah Jumlah % | % |
| Jakarta pusat 909 38,95 | 38, | |
| arta Utara | 1 | |
| Jakarta Barat 1.383 59,25 | 1.3 | 59,2 |
| Jumla | 2.3 | 10 |
Sumber: Rutan Kelas I Jakarta Pusat, 12 Mei 2010
Untuk wilayah Jakarta Pusat, terdapat 159 orang Tahanan yang mengalami overstaying (lihat tabel 3). Mereka mengalami penahanan tidak sah sampai, kasus yang paling lama, 30 hari berjumlah 24 orang.
Tabel 3
Masa Overstaying Yang Dialami Tahanan Jakarta Pusat (Dalam Hari)
| Overstaying Jumlah % | Jumlah | % |
| 1-30 | 155 | 1 – 30 159 100 |
| 31 – 60 - | ||
| 61 – 90 - | ||
| 91 – 120 - | - | |
| 121 – 150 - | ||
| Jumlah 159 100 | 159 | 100 |
Diolah dari data Rutan Kelas I Jakarta Pusat, 12 Mei 2010
Sementara data berdasarkan jenis kejahatan yang dilanggar, dilihat dari Pasal dan UU yang dilanggar maka kejahatan narkotika menduduki angka tertinggi dengan 84 orang (lihat tabel 4). Sementara peringkat kedua 28 orang berupa kejahatan pencurian dengan dasar pemberat pasal 363 KUHP. Keseluruhan dari Tahanan yang overstaying berstatus A.II yaitu menjadi Tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.
Angka persentase seperti yang terjadi di Jakarta Pusat tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di Jakarta Barat. Di wilayah Jakarta Barat, terdapat 80 orang tahanan yang mengalami penahan tidak sah. Mereka ditahan tanpa berdasarkan alas hukum yang sah, bahkan 4 orang diantaranya telah ditahan selama 31-60 hari.
b. Overstaying Para Terpidana
Di Rutan Kelas I Jakarta Pusat, untuk wilayah jakarta pusat saja, terdapat 511 orang yang berstatus sebagai Terpidana. Status Terpidana ini disandang oleh mereka, karena pihak Rutan Kelas I Jakarta Pusat belum menerima petikan/salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan status seperti ini, maka ke-511 terpidana tersebut belum bisa beralih status menjadi Narapidana, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh pembinaan dan tidak memperoleh hak-hak sebagai Narapidana.
Berikut penjelasan dalam Tabel 4 mengenai penghitungan overstaying berdasarkan jumlah hari:
Tabel 4 Masa Overstaying Yang Dialami Terpidana Akibat Terlambatnya Surat Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Jakarta Pusat)
| Overstaying Jumlah % | Jumlah | % |
| 1 – 30 153 31,90 | 153 | 31,90 |
| 31 – 60 68 13,70 | 68 | 13,70 |
| 61 – 90 81 17,81 | 81 | 17,81 |
| 91 – 120 71 14,87 | 7 | 14,87 |
| 121 – 150 41 9,00 | 41 | 9,00 |
| 151 – 180 19 3,72 | 19 | 3,72 |
| 181 – 210 19 3,72 | 19 | 3,72 |
| 211 – 240 4 0,78 | 4 | 0,78 |
| 241-270 22 4,50 | 22 | 4,50 |
| 271-300 10 1.96 | 10 | 1.96 |
| 301-330 5 0.98 | 5 | 0.98 |
| >331 | 18 | 3.52 |
| JUMLAH 511 100 | 511 | 100 |
Diolah dari data Rutan Kelas I Jakarta Pusat, 12 Mei 2010
Tahanan yang mengalami overstaying terbanyak berasal dari golongan tindak pidana narkotika, yaitu 186 orang, pencurian dengan dasar pemberat Pasal 363 KUHP, merupakan jenis kejahatan kedua terbanyak pada data terpidana overstaying. Sedangkan distribusi menurut lamanya pidana yang dikenakan, terpidana yang mengalami overstaying dikenakan hukuman antara 3-5 tahun yaitu 181 orang. Berikutnya terpidana overstaying kedua terbanyak 128 orang adalah mereka yang dijatuhi hukuman antara 7-12 bulan. Berikut uraian tabel 5 terkait data terpidana menurut Pasal yang dilanggar di wilayah Jakarta Pusat.
Tabel 5 Data Terpidana Menurut Pasal Yang Dilanggar (Jakarta Pusat)
| Jenis Kejahatan Jumlah % | Jumlah | % |
| Narkotika (UU 35/2009 dan 22/1997) 186 38,9 | 186 | 38. |
| Penggelapan (372 KUHP) 7 1,4 | 7 | 1, |
| Permufakatan untuk membuat bencana (Pasal 187 KUHP) 1 0,2 | 0 | |
| Mengedarkan uang palsu (pasal 245 KUHP) 3 0,6 | 3 | 0 |
| Pencurian dengan Dasar Pemberat (Pasal 363 KUHP) 74 15,5 | 74 | 15 |
| Kelalaian berakibat mematikan (359 KUHP) 1 0,2 | 1 | 0 |
| Pemalsuan Surat (Pasl 263 KUHP) 6 1,2 | 6 | |
| Pencurian (Pasal 362 KUHP) 21 4,4 | 21 | 4 |
| Penganiayaan (Pasal 351 KUHP) 11 2,3 | 11 | 2 |
| Perjudian (Pasal 303 KUHP) 28 5,8 | 28 | 5 |
| Penipuan (Pasal 378 KUHP) 13 2,7 | 13 | 2 |
| Kekerasan secara bersama-sama (Pasal 170 KUHP) 11 2,3 | 11 | 2 |
| (pemerasan) Pasal 368 KUHP 4 0,8 | 4 | 0 |
| Pasal 365 KUHP 5 1,04 | 5 | 1,0 |
| Pembunuhan (pasal 338 KUHP) 1 0,2 | 1 | 0, |
| Pembunuhan Berencana 1 0,2 | 1 | 0 |
| Xxx (pasal 330 KUHP) 1 0,2 | 1 | 0 |
| Melarikan perempuan (pasal 332 KUHP) 1 0,2 | 1 | 0 |
| Penggelapan dalam jabatan (Pasal 374 KUHP) 3 0,6 | 3 | 0 |
| Korupsi (UU 20/2001) 1 | ||
| Pajak (UU Drt 12/51 dan UU 28/07) 4 0,2 | 0 | |
| Psikotropika (UU 0/1997) 93 0,8 | 9 | 0 |
| Perdagangan Manusia (15/2009) 1 19,4 | 19 | |
| JUMLAH | 51 | 10 |
Seperti halnya pada penahanan, jumlah yang terjadi di Jakarta Barat tidak terlalu jauh berbeda dengan Jakarta Pusat. Pada wilayah Jakarta Barat, terdapat 474 orang terpidana yang mengalami overstaying karena vonis dan eksekusinya belum diterima pihak Rutan. Kebanyakan dari mereka mengalami keterlambatan antara 1-30 hari. Namun tidak sedikit dari mereka 70 orang yang bahkan mengalami keterlambatan lebih dari 2 tahun (lihat tabel 6).
Tabel 6 Masa Overstaying Yang Dialami Terpidana Akibat Terlambatnya Surat Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Jakarta Barat)
| Overstaying (dalam hari) Jumlah % | Jumlah | % |
| 1 – 30 143 30.17 | 143 | 30.17 |
| 31 – 60 105 22.15 | 105 | 22.15 |
| 61 – 90 51 10.76 | 51 | 10.76 |
| 91 – 120 24 5.06 | 24 | 5.06 |
| 121 – 150 24 5.06 | 24 | 5.06 |
| 151 – 180 18 3.80 | 18 | 3.80 |
| 181 – 210 8 1.69 | 8 | 1.69 |
| 211 – 240 12 2.53 | 12 | 2.53 |
| 241-270 20 4.22 | 20 | 4.22 |
| 271-300 13 2.74 | 13 | 2.74 |
| 301-330 13 2.74 | 13 | 2.74 |
| >331 | 43 | >331 43 9.07 |
| JUMLAH 474 100 | 474 | 100 |
Diolah dari data Rutan Kelas I Jakarta Pusat bagian Jakarta Barat, 8 Mei 2010
Sedangkan distribusinya menurut lamanya pidana yang dikenakan, terpidana yang mengalami overstaying terbanyak juga dialami mereka yang dikenai hukuman antara 3-5 tahun yaitu 156 orang. Terpidana overstaying kedua terbanyak 121 orang adalah mereka yang dijatuhi hukuman antara 12-18 bulan dan terdapat 81 orang dari mereka yang mendapatkan hukuman diatas 5 tahun (lihat tabel 7).
Tabel 7 Distribusi Terpidana Menurut Lama Pidananya (Jakarta Barat)
| LAMA PIDANA Jumlah % | Jumlah | % |
| 1 – 6 bulan 4 0,8 | 4 | 0,8 |
| 7 – 12 bulan 47 9,9 | 47 | 9,9 |
| 12-18 bulan 121 25,5 | 121 | 25,5 |
| 19-24 bulan 34 7,1 | 34 | 7,1 |
| 24-30 bulan 21 4,4 | 21 | 4,4 |
| 30-36 bulan 10 2,1 | 10 | 2,1 |
| 3 -5 tahun 156 32,9 | 156 | 32,9 |
| >5 tahun 81 17,08 | 81 | 17,08 |
| JUMLAH 474 100 | 474 | 100 |
Diolah dari data Rutan Kelas I Jakarta Pusat data Bagian Jakarta Barat, 12 Mei 2010
4 Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat, Pemberitahuan Tahanan yang telah habis masa penahanan kepada Ketua PN Jakarta Pusat, No.W7.eb.ps.01.01.01
G. GAMBARAN UMUM TENTANG OVERSTAYING DI RUTAN KELAS II A SAMARINDA
1. Gambaran Umum Rutan Kelas II A Samarinda
Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II A Samarinda diresmikan pada tanggal 15 Januari 2003 dengan luas tanah 26.246 m2 dan luas bangunan 326,50 m2. Pada awal diresmikan penggunaanya, blok untuk hunian berjumlah 7 buah bangunan yang dibagi menjadi 30 kamar hunian dengan luasan berbeda dan berkapasitas 154 orang. Pada akhir tahun 2008, kamar hunian tersebut men jadi 45 kamar dengan kapasitas menjadi 214 orang. Pada tahun 2009 ditambah lagi ditambah sebanyak 4 buah kamar. Kapasitas hunian Rutan Kelas II A Samarinda adalah 214 orang dengan sumber daya manusia sebanyak 62 orang. Rutan Kelas II A Samarinda beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kalimantan Timur.
Pada saat penelitian dilakukan (2 Juni 2010) jumlah penghuni mencapai 893 orang, yang terdiri dari 504 orang berstatus sebagai Tahanan dan 389 orang berstatus sebagai narapidana. Hal ini telah melebihi kapasitas hunian. Adapun rincian lengkap penghuni Rutan Kelas II A Samarinda adalah sebagai berikut:
Tabel 1
Distribusi Penghuni Rutan Kelas II A Samarinda
| Tahanan | Tahanan Narapidana |
| AI : 108 BI : 190 | BI:190 |
| AII:76 | AII : 76 BIIA : 190 |
| AIII : 308 BIIB : - | BIIB : - |
| AIV : 5 BII : 9 | BII:9 |
| AV : 7 - | |
| Jumlah: 504 Jumlah: 389 | umlah: 389 |
Sumber: Rutan Kelas II A Samarinda, 2 Juni 2010
2. Gambaran Umum Overstaying
a. Overstaying Para Tahanan
Kondisi overstaying dialami oleh para tahanan yang menghuni Rutan Kelas II A Samarinda. Berdasarkan data yang ada ditemukan, ada sekitar 10 (sepuluh) orang tahanan yang mengalami overstaying atau sekitar 1,12% dari jumlah tahanan. Dari 10 (sepuluh) tahanan tersebut, kesemuanya berstatus sebagai tahanan pihak Pengadilan Negeri (lihat tabel 2).
Tabel 2
Status Tahanan Saat Mengalami Overstaying
| Status Tahanan Jumlah % | Jumlah | % |
| Tahanan Polisi - - | ||
| Tahanan Kejaksaan - - | ||
| Tahanan Pengadilan Negeri 10 100 | 10 | 1 |
| Tahanan Pengadilan Tinggi - - | ||
| Tahanan Mahkamah Agung - - | ||
| Jumlah 10 100 | 10 | 100 |
Diolah dari Data Rutan Kelas II A Samarinda, 2 Juni 2010
Bila ditinjau dari pasal yang dilanggar pada tabel 3 di bawah ini, maka data tahanan yang mengalami overstaying melakukan kejahatan dengan melanggar pasal-pasal tentang pencabulan, penganiayaan, pencurian, pemalsuan, penggelapan dan narkotika.
Tabel 3
Data Tahanan Menurut Pasal Yang Dilanggar
| PASAL YANG DILANGGAR Jumlah % | Jumlah | % |
| 290 KUHP 1 10 | 1 | 10 |
| 351 KUHP 1 10 | 1 | 10 |
| 363 KUHP 2 20 | 2 | 20 |
| 378 KUHP 1 10 | 1 | 10 |
| 372 KUHP 1 10 | 1 | 10 |
| UU 35/2009 3 30 | 3 | 30 |
| UU 22/2001 1 10 | 1 | 10 |
| JUMLAH 10 100 | 10 | 100 |
Diolah dari data Rutan Kelas II A Samarinda, 2 Juni 2010
Dengan mengacu pada tabel 4 maka terlihat jelas bahwa keseluruhan tahanan mengalami masa overstaying antara 1-30 hari. Berdasarkan temuan tidak ada permasalahan yang mendasar terutama overstaying yang melebihi 30 (tiga puluh) hari lamanya.
Tabel 4 Masa Overstaying Yang Dialami Tahanan (Dalam Hari)
| Overstaying (dalam hari) Jumlah % | Jumlah | % |
| 1-30 | 10 | 1 – 30 10 100 |
| 31 – 60 | ||
| 61 – 90 | ||
| 91 – 120 | ||
| 121 – 150 | ||
| Jumlah | Jumlah 10 100 | 100 |
Diolah dari data Rutan Kelas II A Samarinda, 2 Juni 2010
b. Overstaying Para Terpidana
Di Rutan Kelas II A Samarinda terdapat 4 (empat) orang yang berstatus sebagai terpidana yang mengalami overstaying. Pihak Rutan Kelas II A Samarinda dalam hal ini belum menerima petikan putusan pengadilan. Dengan status seperti ini, maka keempat terpidana tersebut belum bisa beralih status menjadi narapidana, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh pembinaan dan tidak memperoleh hak-hak sebagai narapidana.
Berdasarkan data yang terangkum dalam tabel 5 di bawah ini terlihat jelas bahwa keseluruhan terpidana yang menghuni Rutan Kelas II A Samarinda mengalami masa overstaying antara 1 – 30 hari.
Tabel 5
Masa Overstaying Yang Dialami Terpidana Akibat Terlambatnya Surat Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Dalam Hari)
| Overstaying (dalam hari) Jumlah % | Jumlah | % |
| 1-30 | 1 – 30 4 100 | |
| 31-60 | 31 – 60 - - | |
| JUMLAH 4 100 | 100 |
Diolah dari data Rutan Kelas II A Samarinda, 2 Juni 2010
Sementara itu, berdasarkan data yang terangkum dalam tabel 6 ditemukan bahwa lama pidana penjara dari kebanyakan terpidana yang menghuni Rutan Kelas II A Samarinda adalah kurang dari 1 tahun.
Tabel 6 Data Terpidana Menurut Lama Pidananya (Dalam Bulan)
| Lama Pidana Jumlah % | Jumlah | % |
| 1-6 | 2 | 1 – 6 2 50 |
| 7 – 12 2 50 | 2 | 50 |
| Jumlah 4 100 | 4 | 100 |
Diolah dari data Rutan Kelas II A Samarinda, 2 Juni 2010
Tabel 7 menunjukkan bahwa terpidana yang mengalami overstaying ini melanggar pasal-pasal tentang pencurian, perjudian, narkotika dan senjata tajam.
Tabel 7
Data Terpidana Menurut Pasal Yang Dilanggar
| Pasal Yang Dilanggar Jumlah % | Jumlah | % |
| 363 | 1 | 363 1 25 |
| 303 | 303 1 25 | |
| UU 35/2009 1 25 | 1 | 25 |
| UU 12/1951 1 25 | 1 | 25 |
| JUMLAH 4 100 | 4 | 100 |
Diolah dari data Rutan Kelas II A Samarinda, 2 Juni 2010
H. GAMBARAN UMUM TENTANG OVERSTAYING DI RUTAN KELAS I MEDAN
1. Gambaran Umum Rutan Kelas I Medan
Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan pertama kali dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1915. Pada waktu itu namanya penjara dan beralamat di Jalan Listrik No.2. Kemudian pindah ke Suka Mulia. Terakhir pindah ke Jalan Pemasyarakatan, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan, Kota Medan, Sumatera Utara, yang mulai dibangun pada tahun 1994 dan diresmikan oleh Menteri Kehakiman RI.
Kapasitas Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan adalah 850 orang, namun pada saat penelitian ini dilakukan (21 Mei 2010) sudah melebihi kapasitas hingga mencapai 2.348 orang, yang terdiri dari 1.654 orang berstatus sebagai tahanan dan sekitar 694 berstatus sebagai narapidana. Adapun rincian lengkap penghuni Rutan Kelas I Medan adalah sebagai berikut:
Tabel 1 Data Penghuni Rutan Kelas I Medan Menurut Golongannya
| Tahanan | Tahanan Narapidana |
| AI:207 | A I : 207 B I : 608 |
| AⅡ:93 | A II : 931 B IIA : 57 |
| A III : 467 | A III : 467 B IIB : --- |
| AIV: 23 | A IV : 23 B III : --- |
| AV : 26 | A V : 26 B IIIS : 29 |
| Jumlah: 1.654 Jumlah: 664 | Jumlah: 664 |
Sumber: Rutan Kelas I Medan, 21 Mei 2010
2. Gambaran Umum Overstaying
a. Overstaying Para Tahanan
Kondisi overstaying dialami oleh para tahanan yang menghuni Rutan Kelas I Medan. Berdasarkan data yang ada ditemukan bahwa ada sekitar 70 (tujuh puluh) orang tahanan yang mengalami overstaying atau sekitar 3% dari keseluruhan jumlah penghuni Rutan Kelas I Medan. Dari ketujuh puluh tahanan tersebut, sekitar 94,3% atau setara dengan 66 orang berstatus sebagai tahanan pihak Pengadilan Negeri. Selebihnya ada sekitar 5,% atau 4 orang tahanan berstatus sebagai tahanan pihak Pengadilan Tinggi (lihat Tabel 2).
Tabel 2
Status Tahanan Saat Mengalami Overstaying
| Status Tahanan Jumlah % | Jumlah | % |
| Tahanan Polisi - - | ||
| Tahanan Kejaksaan - - | ||
| Tahanan Pengadilan Negeri 66 94,3 | 66 | 94 |
| Tahanan Pengadilan Tinggi 4 5,7 | 4 | 5 |
| Tahanan Mahkamah Agung - - | ||
| Jumlah 70 100 | 70 | 100 |
Diolah dari Data Rutan Kelas I Medan, 21 Mei 2010
Bila ditinjau dari pasal yang dilanggar (lihat Tabel 3 di bawah ini), maka data tahanan yang mengalami overstaying kebanyakan melanggar pasal-pasal tentang narkotika 34,3%, psikotropika 18,6%, pencurian 20%, baik pencurian biasa maupun pencurian dengan kekerasan. Sekitar 12,9% tahanan ditahan karena melanggar pasal-pasal tentang perjudian.
Tabel 3
Data Tahanan Menurut Pasal Yang Dilanggar
| Pasal Yang Dilanggar Jumlah % | Jumlah | % |
| 26 KUHP 1 1,4 | 1,4 | |
| 114 KUHP 1 1,4 | 1 | 1,4 |
| 285 KUHP 1 1,4 | 1 | 1,4 |
| 303 KUHP (Perjudian) 9 12,9 | 9 | 12,9 |
| 338 KUHP 2 2,9 | 2 | 2,9 |
| 339 KUHP 1 1,4 | 1 | 1,4 |
| 340 KUHP 2 2,9 | 2 | 2,9 |
| 363 KUHP (Pencurian) 8 11,4 | 8 | 11,4 |
| 365 KUHP (Pencurian Dng Kekerasan) 6 8,6 | 6 | 8,6 |
| 372 KUHP 1 1,4 | 1 | 1,4 |
| 378 KUHP 1 1,4 | 1 | 1,4 |
| UU No.05/97 (Psikotropika) 13 18,6 | 13 | 18,6 |
| UU No.22/97 (Narkotika) 6 8,6 | 6 | 8,6 |
| UU No.35/09 (Narkotika) 18 25,7 | 18 | 25,7 |
| JUMLAH 70 100 | 70 | 100 |
Diolah dari data Rutan Kelas I Medan, 19 Mei 2010
Mayoritas tahanan, yakni sekitar 35% mengalami masa overstaying antara 1 - 30 hari. Terdapat 20% tahanan yang mengalami overstaying antara 31 - 60 hari sedangkan tahanan yang mengalami overstaying antara 61 - 90 hari ada sekitar 17%. Selain itu ada sekitar 7,15% tahanan yang mengalami masa overstaying antara 231 – 320 hari dan seorang tahanan yang mengalami overstaying hingga 443 hari.
Tabel 4
Masa Overstaying Yang Dialami Tahanan (Dalam Hari)
| Overstaying (dalam hari) Jumlah % | Jumlah | % |
| 1-30 | 25 | 1 – 30 25 35,71 |
| 31-60 | 14 | 31 – 60 14 20 |
| 61 – 90 12 17,14 | 12 | 17,14 |
| 91 – 120 5 7,14 | 5 | 7,14 |
| 121 – 150 7 10 | 7 | 10 |
| 151 – 180 1 1,43 | 1 | 1,43 |
| 181 – 210 - - | - | - |
| 211 – 230 - - | - | - |
| 231 – 260 1 1,43 | 1 | 1,43 |
| 261 – 290 3 4,29 | 3 | 4,29 |
| 291 – 320 1 1,43 | 1 | 1,43 |
| 321 – 350 - - | - | |
| 351 – 380 - - | - | |
| 381 – 410 - - | - | - |
| 411 – 430 - - | - | - |
| 431 – 460 1 1,43 | 1 | 1,43 |
| Jumlah | 70 | 100 |
Diolah dari data Rutan Kelas I Medan, 19 Mei 2010
b. Overstaying Para Terpidana
Di Rutan Kelas I Medan terdapat sekitar 140 (seratus empat puluh) orang yang berstatus sebagai terpidana atau sekitar 6% dari keseluruhan jumlah penghuni Rutan Kelas I Medan. Status terpidana ini harus disandang oleh ke-140 orang tersebut, karena pihak Rutan Kelas I Medan belum menerima Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Eksekusi) dari pihak Kejaksaan. Padahal petikan putusan pengadilan bagi ke-140 terpidana tersebut sudah diterima oleh pihak petikan putusan pengadilan. Dengan status seperti ini, maka ke-140 terpidana tersebut belum bisa beralih status menjadi narapidana.
Berdasarkan data yang terangkum dalam tabel 5 di bawah terlihat jelas bahwa kebanyakan terpidana yang menghuni Rutan Kelas I Medan mengalami masa overstaying antara 1 – 30 hari atau setara dengan 41,43%, mengalami overstaying antara 31 – 60 hari sekitar 32,14%. Adapun terpidana yang mengalami overstaying antara 61– 90 hari atau 17,86%, sekitar 4,29% mengalami overstaying antara 91 – 120 hari, sekitar 3,57% terpidana yang mengalami overstaying antara 121– 150 hari. Selebihnya yaitu sekitar 0,71% mengalami overstaying antara 151 – 180 hari.
Tabel 5
Masa Overstaying Yang Dialami Terpidana
Akibat Terlambatnya Surat Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Eksekusi) (Dalam Hari)
| Overstaying (dalam hari) Jumlah % | Jumlah | % |
| 1-30 | 58 | 1 – 30 58 41,43 |
| 31-60 | 45 | 31 – 60 45 32,14 |
| 61 – 90 25 17,86 | 25 | 17,86 |
| 91 – 120 6 4,29 | 6 | 4,29 |
| 121 – 150 5 3,57 | 5 | 3,57 |
| 151 – 180 1 0,71 | 1 | 0,71 |
| JUMLAH 140 100 | 140 | 100 |
Diolah dari data Rutan Kelas I Medan, 19 Mei 2010
Berdasarkan data yang terangkum dalam tabel 6 di bawah ini ditemukan bahwa lama pidana penjara dari kebanyakan terpidana yang menghuni Rutan Kelas I Medan sekitar 33,6% adalah sekitar 7 – 12 bulan. Sekitar 24,3% persen terpidana diputuskan menjalani masa pidana penjara selama 13-18 bulan. Ada sekitar 20,7% terpidana diputus pidana antara 43-48 bulan dan sekitar 5,7% terpidana diputus pidana antara 1-6 bulan. Selanjutnya ada sekitar 5% terpidana yang dipidana 19-24 bulan penjara, sekitar 2,2% terpidana diputus pidana antara 67-72 bulan. Selebihnya tersebar dengan masa pidana penjara 31 – 36 bulan atau sekitar 1,4%, 79 – 84 bulan sekitar 1,4% dan 103 – 108 bulan sekitar 1,4%.
Tabel 6
Data Terpidana Menurut Lama Pidananya (Dalam Bulan)
| LAMA PIDANA (dalam Bulan) Jumlah % | Jumlah | % |
| 1-6 | 8 | 5, |
| 7 – 12 47 33,6 | 47 | 33,6 |
| 13 – 18 34 24,3 | 34 | 24,3 |
| 19 – 24 7 5 | 7 | 5 |
| 25 – 30 1 0,7 | 1 | 0,7 |
| 31 – 36 2 1,4 | 2 | 1,4 |
| 37 – 42 1 0,7 | 1 | 0,7 |
| 43 – 48 29 20,7 | 29 | 20,7 |
| 49 – 54 1 0,7 | 1 | 0,7 |
| 67 – 72 3 2,2 | 3 | 2,2 |
| 73 – 78 1 0,7 | 1 | 0,7 |
| 79 – 84 2 1,4 | 2 | 1,4 |
| 103 – 108 2 1,4 | 2 | 1,4 |
| 127 – 132 1 0,7 | 1 | 0,7 |
| 175 - 180 1 0,7 | 1 | 0,7 |
| JUMLAH 140 100 | 14 | 100 |
Diolah dari data Rutan Kelas I Medan, 19 Mei 2010
Berdasarkan data yang terangkum dalam tabel 7 ditemukan fakta bahwa ada 4 (empat) tindak kejahatan utama yang dilakukan oleh para terpidana yaitu: tindak pidana narkotika sebanyak 32,2 %, psikotropika sebanyak 10 %, tindak pidana perjudian sebanyak 17,1% dan pencurian (19,3%).
Tabel 7
Data Terpidana Menurut Pasal Yang Dilanggar
| Pasal Yang Dilanggar Jumlah % | umlah | % |
| 170 KUHP 3 2,1 | 3 | 2, |
| 303 KUHP (Perjudian) 24 17,1 | 24 | 17, |
| 340 KUHP 2 1,4 | 2 | 1, |
| 351 KUHP 1 0,7 | 1 | 0,7 |
| 360 KUHP 1 0,7 | 1 | 0,7 |
| 362 KUHP (Pencurian) 5 3,6 | 5 | 3,6 |
| 363 KUHP (Pencurian) 13 9,3 | 13 | 9,3 |
| 365 KUHP (CURAS) 14 10 | 14 | 10 |
| 368 KUHP 2 1,4 | 2 | 1,4 |
| 372 KUHP 3 2,1 | 3 | 2,1 |
| 374 KUHP 1 0,7 | 1 | 0,7 |
| 378 KUHP 1 0,7 | 1 | 0,7 |
| 480 KUHP 4 2,9 | 4 | 2,9 |
| UU No.12/51 1 0,7 | 1 | 0,7 |
| UU No.02/97 1 0,7 | 1 | 0,7 |
| UU No.05/97 (Psikotropika) 14 10 | 14 | 10 |
| UU No.22/97 (Narkotika) 11 7,9 | 11 | 7,9 |
| UU No.12/99 2 1,4 | 2 | 1,4 |
| UU No.23/02 3 2,1 | 3 | 2,1 |
| UU No.35/09 (Narkotika) 34 24,3 | 34 | 24,3 |
| JUMLAH | 140 | 100 |
Diolah dari data Rutan Kelas I Medan, 19 Mei 2010
I. GAMBARAN UMUM TENTANG OVERSTAYING DI RUTAN KELAS I SURABAYA
1. Gambaran Umum Rutan Kelas I Surabaya
Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya beralamat di jalan Letnan Jenderal Sutoyo Medaeng Waru Sidoarjo. Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya dibangun sejak tahun 1976 dan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 26 September 1985 Nomor : M.01.PR.07.03 tahun 1985, diresmikan pada tahun 1985. Bangunan ini semula dirancang untuk Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak, namun karena kebutuhan organisasi berubah fungsi untuk orang-orang yang melanggar hukum di wilayah kotamadya Surabaya maka dinamakan Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya atau lebih dikenal dengan sebutan Rutan Medaeng meskipun tempatnya berada di Kabupaten Sidoarjo.
Kapasitas Rutan Surabaya adalah 504 orang sedangkan jumlah penghuni pada saat penelitian dilakukan, (24 Maret 2010), mencapai 1286 Tahanan dan 216 Narapidana. Jumlah Total Penghuni mencapai 1484.
Tabel 1
Distribusi Penghuni Rutan Kelas I Surabaya
| TAHANAN | TAHANAN NARAPIDANA |
| AI : 2 BI : 92 | BI:92 |
| AII : 373 BIIA : 102 | BIIA:102 |
| AIII : 892 BIIB : 22 | BIIB:22 |
| AIV : 34 | |
| AV : 7 - | |
| Jumlah: 1286 Jumlah: 216 | Jumlah: 216 |
| Total : 1484 | |
Sumber : diolah dari Data Rutan Kelas I Surabaya, 24 Mei 2010
2. Gambaran Umum Overstaying
a. Overstaying Para Tahanan
Kondisi overstaying dialami oleh para tahanan yang menghuni Rutan Kelas I Surabaya. Berdasarkan data yang ada ditemukan, per tanggal 24 Mei 2010, terdapat 91 (sembilan puluh satu) orang tahanan yang mengalami overstaying atau sekitar 5,2% dari keseluruhan jumlah penghuni Rutan Kelas I Surabaya.
Dari 91 tahanan tersebut, 22 orang atau 24,18% berstatus sebagai tahanan pihak Kejaksaan dan selebihnya ada sekitar 75,82% atau sebanyak 69 orang tahanan berstatus sebagai Pengadilan Negeri (lihat Tabel 2).
Tabel 2
Status Tahanan Saat Mengalami Overstaying
| Status Tahanan Jumlah % | Jumlah | % |
| Tahanan Polisi - - | ||
| Tahanan Kejaksaan 22 24,18 | 22 | 24,1 |
| Tahanan Pengadilan Negeri 69 75,82 | 65 | 75,8 |
| Tahanan Pengadilan Tinggi - | ||
| Tahanan Mahkamah Agung - - | ||
| Jumlah 91 100 | 91 | 100 |
Diolah dari data Rutan Kelas I Surabaya, 24 Mei 2010
Bila ditinjau dari pasal yang dilanggar (lihat tabel 3), maka data tahanan yang mengalami overstaying kebanyakan melanggar pasal-pasal tentang narkotika yakni mencapai 40%, dan pencurian yang mencapai 16,48%. Selebihnya beragam kejahatan diantaranya perjudian, pencurian dengan kekerasan dan lain sebagainya.
Tabel 3
Data Tahanan Menurut Pasal Yang Dilanggar
| Pasal Yang Dilanggar Jumlah % | umlah | % |
| 170 KUHP 1 1,09 | 1 | 1,09 |
| 303 KUHP 11 12,08 | 11 | 12,08 |
| 332 KUHP 1 1,09 | 1 | 1,09 |
| 351 KUHP 2 2,19 | 2 | 2,19 |
| 362 KUHP 3 3,29 | 3 | 3,29 |
| 363 KUHP 15 16,48 | 15 | 16,48 |
| 365 KUHP 8 8.79 | 8 | 8.79 |
| 372 KUHP 4 4,39 | 4 | 4,39 |
| 374 KUHP 3 3,29 | 3 | 3,29 |
| 378 KUHP 3 3,29 | 3 | 3,29 |
| UU NO. 12/1951 1 1,09 | 1 | 1,09 |
| UU NO. 19/2002 1 1,09 | 1 | 1,09 |
| UU NO. 23/2002 1 1,09 | 1 | 1,09 |
| UU NO. 35/2009 37 40,65 | 37 | 40,65 |
| 91 | 91 100 |
Diolah dari data Rutan Kelas I Surabaya, 24 Mei 2010
Mengacu pada tabel 4, terlihat mayoritas tahanan yakni sekitar 70,3% mengalami masa overstaying antara 1 - 30 hari. Ada sekitar 28,57% tahanan yang mengalami overstaying antara 31 - 60 hari. Sedangkan hanya 1 (satu) tahanan yang mengalami overstaying antara 61 - 90 hari. Berdasarkan data yang diperoleh, overstaying yang dialami oleh tahanan ini diakibatkan oleh keterlambatan perpanjangan dari Pengadilan Negeri Surabaya.
Tabel 4
Masa Overstaying Yang Dialami Tahanan (Dalam Hari)
| Overstaying (dalam hari) Jumlah % | Jumlah | % |
| 1-30 | 64 | 1 – 30 64 70,3 |
| 31-60 | 26 | 31 – 60 26 28,57 |
| 61-90 | 1 | 61 – 90 1 1,09 |
| 91 – 120 - - | ||
| Jumlah 91 100 | 91 | 100 |
Diolah dari data Rutan Kelas I Surabaya, 24 Mei 2010
b. Overstaying yang dialami Terpidana
Berdasarkan data yang diterima, yakni data narapidana yang dipindahkan ke Lapas Kelas I Surabaya di per tanggal 22 Mei 2010, dapat dilihat bahwa dari Rutan Kelas I Surabaya terdapat 20 (dua puluh) orang yang berstatus sebagai terpidana karena belum ada vonis dan BA-8 dari pihak kejaksaan. Terdiri dari 4 orang yang belum ada vonisnya dan 16 orang yang belum BA-8.
Berdasarkan data, ditemukan lama pidana penjara dari kebanyakan terpidana yang tidak ada vonis dan tidak ada BA-8 antara 1- 12 bulan, dan hanya 1 terpidana yang mendapatkan hukuman 5 tahun penjara (lihat tabel 5)
Tabel 5 Data Terpidana Menurut Lama Pidananya (Dalam Bulan)
| LAMA PIDANA (dalam Bulan) Jumlah % | Jumlah | % |
| 1-6 | 9 | 1 – 6 9 45 |
| 7-12 | 10 | 7 – 12 10 50 |
| 13-18 | - | 13 – 18 - - |
| 19-24 | - | 19 – 24 - - |
| 25 – 30 - - | - | - |
| 31 – 36 - - | - | |
| 37 – 42 - - | ||
| 43 – 48 - - | - | |
| 49 – 54 - - | - | |
| 56-61 | 1 | 5 |
| JUMLAH 20 100 | 20 | 100 |
Diolah dari data Rutan Kelas I Surabaya, 24 Mei 2010
Sementara pasal-pasal yang dilanggar diantaranya pencurian, kekerasan, dan penganiayaan (lihat tabel 6).
Tabel 6
Data Terpidana Menurut Pasal Yang Dilanggar
| PASAL YANG DILANGGAR Jumlah % | Jumlah | % |
| UU No. 5/1997 1 5 | 1 | |
| 363 KUHP 7 35 | 7 | 35 |
| 362 KUHP 6 30 | 6 | 30 |
| 365 KUHP 2 10 | 2 | 10 |
| 303 KUHP 1 5 | 1 | 5 |
| 170 KUHP 2 10 | 2 | 10 |
| 351 | 1 | 5 |
| JUMLAH 20 100 | 20 | 100 |
Diolah dari data Rutan Kelas I Surabaya, 24 Mei 2010
J. GAMBARAN UMUM TENTANG OVERSTAYING DI RUTAN KELAS II B PANGKALAN BRANDAN
1. Gambaran Umum Rutan Kelas II B Pangkalan Brandan
Rumah Tahanan Negara Kelas II B Pangkalan Brandan berdiri Tahun 1945 dengan luas tanah 6.627 m2 yang dikenal dengan sebutan Lapas Pangkalan Brandan. Seiring dengan berubahnya peraturan maka Lapas Pangkalan Brandan berubah menjadi Cabang Rumah Tahanan Negara Binjai di Pangkalan Brandan dan pada tahun 2004 berubah lagi menjadi Rumah Tahanan Negara Kelas II B Pangkalan Brandan hingga sampai saat ini.
Kapasitas Rumah Tahanan Negara Kelas II B Pangkalan Brandan, Sumatera Utara adalah 850 orang, namun pada saat penelitian ini dilakukan (21 Mei 2010) sudah melebihi kapasitas hingga mencapai 2.348 orang, yang terdiri dari 1.654 orang berstatus sebagai Tahanan dan sekitar 694 berstatus sebagai Narapidana.
2. Gambaran Umum Overstaying
a. Overstaying Para Tahanan
Saat penelitian ini dilaksanakan, overstaying relatif tidak dialami oleh para tahanan yang menghuni Rutan Kelas II B Pangkalan Brandan, Medan. Jarang terjadi overstaying akibat keterlambatan penahanan dan/atau perpanjangan penahanan pada tingkat penyidikan dan penuntutan. Hal ini disebabkan karena koordinasi pihak Lapas dengan instansi kepolisian dan kejaksaan berjalan cukup baik, sehingga keterlambatan surat penahanan atau perpanjangan penahanan dapat diatasi.
Overstaying dialami oleh 4 (empat) orang tahanan karena adanya upaya hukum pada tingkat Kasasi Mahkamah Agung. Hal ini terjadi karena belum dikirimnya surat penahanan/perpanjangan penahanan dari Mahkamah Agung.
Berkaitan dengan pasal yang dilanggar, maka data tahanan yang mengalami overstaying kebanyakan melanggar pasal-pasal tentang narkotika sebanyak 2 kasus sedangkan tahanan lainnya ditahan karena melanggar pasal berlapis yaitu pasal 338, pasal 170 dan pasal 351 KUHP.
Bila dilihat dari masa atau lamanya overstaying yang dialami oleh para tahanan, maka ditemukan bahwa dari empat tahanan yang mengalami overstaying ternyata terdapat 2 Tahanan yang mengalami overstaying hingga 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan. Sedangkan 2 (dua) tahanan lainnya mengalami overstaying sekitar 2 (dua) bulan.
b. Overstaying Para Terpidana
Di Rutan Kelas II B Pangkalan Brandan, Medan terdapat sekitar 3 (tiga) orang yang berstatus sebagai terpidana atau sekitar 0,1% dari keseluruhan jumlah penghuni Rutan Kelas II B Pangkalan Brandan, Medan. Meskipun relatif kecil, namun fakta ini tetap menunjukkan bahwa telah terjadi overstaying pada para terpidana yang menghuni Rutan ini. Dari data lapangan yang diperoleh bahwa status terpidana dari ketiga orang tersebut dikarenakan pihak Rutan Kelas II B Pangkalan Brandan, Medan belum menerima Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Eksekusi) dari pihak Kejaksaan.
Bila ditinjau dari pasal yang dilanggar, maka ketiga terpidana yang mengalami overstaying ini semuanya melanggar pasal-pasal tentang narkotika. Dilihat dari masa atau lamanya overstaying yang dialami oleh para terpidana, maka ketiga terpidana telah mengalami overstaying hingga 1 (satu) bulan 13 (tiga belas) hari, saat penelitian ini dilakukan pada tanggal 19 Mei 2010.
K. GAMBARAN UMUM TENTANG OVERSTAYING DI RUTAN KELAS II A JAKARTA TIMUR
1. Gambaran Umum Rutan Negara Kelas II A Jakarta Timur
Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II A Jakarta Timur awalnya adalah Lembaga yang bernama LP Pondok Bambu. Melalui Keputusan Menteri Kehakiman RI nomor M.04. UM.01.06 tahun 1983 tertanggal 16 Desember 1983, LP ini dialihfungsikan menjadi Rutan, dengan nama Rutan Kelas II A Jakarta Timur.5 Pada awalnya Rutan ini dipakai oleh Pemda DKI untuk menampung masyarakat yang terjaring operasi yustisi.
Kapasitas hunian Rutan ini adalah 619 orang. Pada saat penelitian dilakukan (7 Mei 2010) jumlah penghuni mencapai 1.160 orang, yang terdiri dari 705 orang yang berstatus sebagai tahanan dan 455 orang berstatus sebagai narapidana. 6 Penghuni Rumah Tahanan Kelas II A Jakarta Timur ini terdiri dari Para tahanan dan narapidana Perempuan (anak-anak dan dewasa tidak dipisahkan) serta tahanan dan narapidana anak atau anak didik pemasyarakatan pria.7 Adapun rincian lengkap penghuni Rutan Kelas II A Jakarta Timur adalah sebagai berikut:
Tabel 1
Distribusi Penghuni Rutan Kelas II A Jakarta Timur
| Kategori | Tahanan | Kategori Tahanan Narapidana |
| Perempuan Anak-anak 12 3 | ||
| Laki-laki anak-anak 108 45 | 10 | 4 |
| Perempuan Dewasa 483 336 | 4 | 336 |
| Laki-laki Dewasa 97 71 | 71 | |
| Anak Bawaan (AB) Laki-laki 1 - | ||
| AB Perempuan 4 - | ||
| Jumlah: 705 | Jumlah: 705 Jumlah: 455 |
Sumber: Rutan Kelas II A Jakarta Timur, 7 Mei 2010
Rutan ini menampung tahanan dan narapidana yang berasal dari 6 wilayah yaitu: Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Bekasi-Cikarang.
5 Menteri Kehakiman RI, Keputusan Menteri Kehakiman RI nomor M.04.UM.01.06 tahun 1983, pasal 1 dan Lampiran I.
6 Data Jumlah Tahanan dan Narapidana sesuai jenis kejahatan, Rutan Kelas II A Jakarta Timur, Jakarta, 7 Mei 2010.
2. Gambaran Umum Overstaying
a. Overstaying Para Tahanan
Kondisi overstaying dialami oleh para tahanan yang menghuni Rutan Kelas II A Jakarta Timur. Berdasarkan data yang ada ditemukan bahwa ada sekitar 63 orang tahanan yang mengalami overstaying (lihat Lampiran). Distribusi overstaying pada tahanan dapat dilihat di tabel 2 berikut ini.
Tabel 2
Status Tahanan Saat Mengalami Overstaying
| Penahan | Jm | verstaying | Status Penahan Jml Overstaying Total Tahanan % | % | |
| A I | Polsek Sawah Besar 1 | 1 | 6 | 4.84 | |
| Polsek Johar Baru 1 3 62 4.84 | 1 | ||||
| Polres Jakarta Pusat 1 | 1 | ||||
| A II | Kejaksaan Negeri Jakarta Barat 24 | 24 | 35 | 13 | 26.72 |
| Jakarta Pusat 11 | 11 | ||||
| A III | Pengadilan Negeri jakarta Barat 5 | 5 | 2 | 24 472 5.08 | 5.0 |
| Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 11 | 11 | ||||
| Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 7 | 7 | ||||
| Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 2 | 2 | ||||
| A IV | A IV - - - 24 0 | 24 | 0 | ||
| AV | - | 1 | 0 | ||
| Jumlah | 63 | 700 | 9 |
Sumber: Tabel 1 Tahanan yang belum ada surat perpanjangan penahanan RUTAN Kelas II A Jakarta Timur, 7 Mei 2010
Seperti dapat dilihat di tabel 2, overstaying terbanyak terjadi pada tahanan berstatus A II atau tahanan kejaksaan dengan persentase 26.72%. Sedangkan jumlah terbanyak terjadi pada tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat sebanyak 24 (dua puluh empat) orang. Total yang mengalami overstaying adalah 9%.
Berdasarkan Tabel 3, Overstaying yang dialami tahanan berlangsung hingga lebih dari satu hari. Dari 63 tahanan yang mengalami overstaying, terdapat 5 orang yang masuk kategori overstaying lebih dari 61 hari atau setara dengan 7,9%, 20 orang mengalami overstaying selama 31-60 hari, dan yang paling banyak tahanan yang mengalami overstaying antara 1-30 hari atau sebanyak 60,3% dari total tahanan.
Tabel 3
Masa Overstaying Yang Dialami Tahanan (Dalam Hari)
| Overstaying (dalam hari) Jumlah % | Jumlah | % |
| 1-30 | 38 | 1 – 30 38 60,31 |
| 31-60 | 20 | 31,7 |
| 61-90 | 5 | 7,94 |
| 91 – 120 - - | - | - |
| 121 – 150 - - | - | |
| Jumlah 63 100 | 63 | 100 |
Diolah dari data Rutan Kelas II A Jakarta Timur, 7 Mei 2010
Tahanan yang mengalami overstaying sedang dalam proses persidangan, sehingga pihak Rutan tidak mengambil tindakan mengeluarkan tahanan. Sementara untuk membebaskan tahanan overstaying demi hukum, pihak Rutan sendiri memiliki kekhawatiran khusus akan terjadi hubungan yang memburuk antara instansi Pemasyarakatan dengan instansi lainnya.
Mereka yang mengalami overstaying ini digolongkan berdasarkan tindak pidana yang disangkakan. Tahanan yang mengalami overstaying terbanyak adalah dari kasus narkotika (lihat tabel 4). Hal ini berbanding lurus dengan jumlah tahanan narkotika yang memang paling mendominasi tahanan di Rutan atau sebanyak 55%.
Tabel 4
Data Tahanan Overstaying Menurut Pasal Yang Dilanggar
| Pasal Yang Dilanggar Jumlah % | Jumlah | % |
| 365 KUHP 4 6,3 | 4 | 6,3 |
| 368 KUHP 3 4,7 | 3 | 4,7 |
| 363 KUHP 6 9,5 | 6 | 9,5 |
| 378 KUHP 3 4,7 | 3 | 4,7 |
| 372 KUHP 2 3,2 | 2 | 3,2 |
| 362 KUHP 1 1,5 | 1 | 1,5 |
| UU 35/2009 35 55,5 | 35 | 55,5 |
| UU 05/97 1 1,5 | 1 | 1,5 |
| UU 25/97 1 1,5 | 1 | 1,5 |
| 340 KUHP 1 1,5 | 1 | 1,5 |
| 170 KUHP 2 3,2 | 2 | 3,2 |
| UU 23/02 1 1,5 | 1 | 1,5 |
| 263 KUHP 2 3,2 | 2 | 3,2 |
| 303 KUHP 1 1,5 | 1 | 1,5 |
| JUMLAH 63 100 | 63 | 100 |
Diolah dari data Rutan Kelas II A Jakarta Timur, 7 Mei 2010
b. Overstaying Para Terpidana
Di Rutan Kelas II A Jakarta Timur terdapat 143 orang yang berstatus sebagai terpidana. Pihak Rutan Kelas II A Jakarta Timur tidak merubah status para terpidana menjadi narapidana karena belum menerima petikan/salinan putusan pengadilan. Dari beberapa wawancara yang dilakukan terhadap terpidana yang mengalami overstaying, mereka yang mengalami overstaying karena ekstrak vonis dan eksekusi putusan belum diterima pihak Rutan.
Tabel 5
Data Overstaying Pada Terpidana Sesuai Wilayahnya
| WILAYAH Jumlah % | Jumlah | % |
| Jakarta Barat 39 27,27 | 39 | 27,27 |
| Jakarta Pusat 30 20,97 | 30 | 20,97 |
| Jakarta Selatan 23 16,08 | 23 | 16,08 |
| Jakarta Utara 15 10,48 | 15 | 10,48 |
| Jakarta Timur 29 20,27 | 29 | 20,27 |
| Bekasi-Cikarang 7 4,89 | 7 | 4,89 |
| JUMLAH 143 100 | 143 | 100 |
Diolah dari data Rutan Kelas II A Jakarta Timur 7 Mei 2010
Tingkat overstaying pada terpidana akibat belum diterimanya eksekusi putusan dan/atau ekstrak vonis terbanyak berasal dari daerah Jakarta Barat (lihat tabel 5). Lama keterlambatan paling banyak adalah antara 0-6 bulan, namun dapat dilihat ada juga ada yang keterlambatannya sampai 31-36 bulan atau antara 2,5 hingga 3 (tiga) tahun (lihat Tabel 6).
Tabel 6
Keterlambatan Ekstrak Vonis Dan Eksekusi Putusan (Dalam Bulan)
| Keterlambatan (bulan) Jumlah % | Jumlah | % |
| 0-6 | 11 | 0 – 6 115 80,419 |
| 7-12 | 23 | 16,08 |
| 12-18 | 2 | 1,39 |
| 18-24 | 1 | 0,006 |
| 25-30 | 1 | 0,006 |
| 31-36 | 31-36 1 0,006 | |
| JUMLAH 143 100 | 143 | 100 |
Diolah dari data Rutan Kelas II A Jakarta Timur, 7 Mei 2010
Sementara jika dilihat dari lama pidana yang dikenakan (lihat Tabel 7), penyebarannya cukup merata antara lama pidana 7 bulan hingga 1 tahun, 1-2 tahun, dan 2-4 tahun. Bahkan menurut data yang diperoleh, salah satu dari mereka menjalani hukuman seumur hidup.
Tabel 7
Data Terpidana Menurut Lama Pidananya
| LAMA PIDANA Jumlah % | Jumlah | % |
| 1 – 6 bulan 16 11,18 | 16 | 11,18 |
| 7 – 12 bulan 37 25,87 | 37 | 25,87 |
| 1-2 tahun 33 23,07 | 33 | 23,07 |
| 2-4 tahun 28 19,58 | 28 | 19,58 |
| 4-5 tahun 19 13,28 | 19 | 13,28 |
| >5 tahun 10 6,99 | 10 | 6,99 |
| JUMLAH 143 100 | 143 | 100 |
Dari data yang diperoleh untuk kejahatan narkotika, psikotropika dan obat-obatan terjadi overstaying sebanyak 71 orang. Sementara total tahanan untuk jenis kejahatan tesebut adalah 317 orang. Artinya total overstaying tahanan untuk jenis kejahatan ini adalah sebesar 22,4%.
Tabel 8
Data Terpidana Menurut Pasal Yang Dilanggar
| Pasal | Pasal Jumlah % | % |
| 363 KUHP 15 10,48 | 15 | 10,48 |
| 303 KUHP 5 3,49 | 5 | 3,49 |
| 385 KUHP 8 5,59 | 8 | 5,59 |
| 368 KUHP 4 2,79 | 4 | 2,79 |
| 170 KUHP 6 4,19 | 6 | 4,19 |
| 340 KUHP 1 0,69 | 1 | 0,69 |
| 362 | 8 | 5,59 |
| 374 KUHP 6 4,19 | 6 | 4,19 |
| 378 | 5 | 6,29 |
| 372 | 1 | 0.69 |
| 338 KUHP 1 0,69 | 1 | 0,69 |
| 263 | 3 | 2,09 |
| 351 | 1 | 0.69 |
| UU 35/2009 25 17,48 | 25 | 17.48 |
| UU 23/04 1 0,69 | 1 | 0,69 |
| UU 05/97 25 17,48 | 25 | 17,48 |
| UU 22/97 21 14,68 | 21 | 14,68 |
| UU 36/09 1 0,69 | 1 | 0,69 |
| UU 20/2001 1 0,69 | 1 | 0.69 |
| UU 23/2002 1 0,69 | 1 | 0.69 |
| JUMLAH | 143 | 100 |
Diolah dari data Rutan Kelas II A Jakarta Timur, 7 Mei 2010
Penahanan Tidak Sah & Masalah Overstaying 67
68 Penahanan Tidak Sah & Masalah Overstaying
BAB III
7 Anak menurut hukum pidana indonesia adalah mereka yang berusia antara 12-18 tahun, namun di Rutan ini juga terdapat Tahanan dan narapidana antara usia 18-21 tahun yaitu mereka yang melakukan kejahatan ketika berusia dibawah 18 tahun dan diputus sebelum berusia 21 tahun atau telah menjalani hukuman sebagai narapidana anak dan belum berusia 21 tahun.
FAKTOR Overstaying
A. FAKTOR REGULASI
1. Pertentangan Regulasi
Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, penahanan dilakukan sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. KUHAP diciptakan untuk memberikan kepastian hukum dalam proses peradilan pidana dan untuk melindungi hak-hak tersangka, terdakwa maupun terpidana dari adanya kesewenang-wenangan. Oleh karenanya, pelanggaran terhadap KUHAP juga merupakan pelanggaran hak-hak individu yang terjadi selama proses peradilan pidana. Hak-hak individu yang telah dijamin oleh Konstitusi Indonesia, yakni UUD 1945 misalnya dalam Pasal 28D ayat (1); “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”
Penahanan sebagaimana diatur dalam KUHAP, terdapat dalam pasal 20 sampai dengan pasal 31, dan sejumlah pasal lainnya yang terkait dengan penahanan dan pelaksanaan hukuman. Ketentuan tersebut menjelaskan tentang; a) kewenangan penahanan oleh Penyelidik, Penuntut Umum dan Pengadilan (pasal 20), alasan penahanan dan terhadap tindak pidana apa saja yang bisa dikenakan penahanan (pasal 21), jenis-jenis penahanan (pasal 22), pengalihan penahanan (pasal 23), lamanya penahanan yang diperbolehkan (pasal 24-29), ganti kerugian atas penahanan yang tidak sah (pasal 30), dan penangguhan penahanan (pasal 31). Artinya, setiap penahanan dilakukan dengan alasan-alasan yang sah dan proses penahanan seorang tersangka atau terdakwa haruslah didasarkan pada KUHAP dimana penahanan dilakukan dalam batas waktu yang ditentukan secara “limitatif”.
Namun, berdasarkan penelitian yang dilakukan, terjadi problematika dalam implementasi KUHAP khususnya terkait dengan pelaksanaan penahanan tersebut, yang salah satunya diakibatkan adanya pertentangan peraturan yang ada, yakni ketentuan dalam KUHAP dengan ketentuan-ketentuan lainnya yang justru lebih rendah. Meski dipahami bahwa pembuatan peraturan yang lebih rendah tersebut diusahakan awalnya untuk menciptakan kejelasan dalam penerapan KUHAP, yang terjadi justru sebaliknya. Akibatnya, sejumlah ketidaksesuaian regulasi yang menyababkan implementasi yang seringkali merugikan pihak yang ditahan seperti overstaying, maupun keragu-raguan pihak yang melaksanakan keputusan pelepasan demi hukum karena adanya penafsiran yang berbeda.
Persoalannnya kemudian adalah bagaimana fungsi pejabat Rutan dalam konteks pembebasan demi hukum ini? Kenyataannya, terdapat sejumlah regulasi yang saling bertentangan dengan konteks pembebasan tahanan demi hukum dengan perlunya konsultasi dengan instansi yang menahan secara yuridis, hatihati untuk kepentingan menghormati instansi yang menahan, mengembalikan tahanan kepada yang menahan, dan keputusan untuk tetap dilakukan penahanan meskipun masa tahanan telah habis.
Ketentuan tersebut diantaranya Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.04-UM.01.06 TAHUN 1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara, menyatakan: Tahanan yang telah habis masa penahanannya dan tidak ada surat perpanjangan penahanan, meskipun sepuluh hari sebelumnya Rumah Tahanan Negara (Rutan) telah memberitahukan kepada instansi yang menahan dan ternyata tidak juga diperpanjang masa penahanannya, tahanan dikeluarkan demi hukum setelah berkonsultasi dengan instansi yang menahan (pasal 28 ayat 1). Ketentuan pasal 28 berlaku juga terhadap tahanan yang menunggu putusan banding atau kasasi (pasal 29).
Instruksi Menteri Kehakiman No. J.C.5/19/18 Tahun 1964 tentang Pembebasan Tahanan yang ditahan tanpa surat penahanan yang sah juga telah menginstruksikan kepada Kepala Direktorat Pemasyarakatan, Semua Kepala Inspektorat, Semua Direktur/ Pimpinan Pemasyarakatan Daerah, dan Semua Direktur/Kepala Lembaga Pemasyarakatan, untuk: membebaskan tiap orang yang tidak diperpanjang penahanannya dengan surat perintah penahanan yang sah, sesudah memberitahukan lebih dahulu tentang akan dibebaskannya kepada instansi yang menahannya (butir 3e). Instruksi ini dilaksanakan dengan bijaksana dalam rangka pengintegrasian dari petugas Lembaga Pemasyarakatan dengan Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri (butir 5e).
Surat kawat Kepala Jawatan Kepenjaraan No. J.H.1/25 Tanggal 20 Pebruari 1952, yang berisi instruksi kepada Direkturdirektur/Pimpinan-pimpinan Kepenjaraan (Daerah dan Pengurus Penjara) yang menyatakan: Saudara-saudara secara aktif ikut serta sewaktu-waktu membantu memperingatkan kepada jaksa-jaksa atau hakim-hakim yang telah menahan orang-orang di dalam penjara jika dirasa mungkin kelupaan dalam hal yang Saudarasaudara kira-kira dapat menduga, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada seseorang tahanan mungkin kira-kira ada yang tidak akan melebihi dari pada waktu lamanya penahanan. Bahkan dalam surat kawat No. J.H.1/1027 tentang tahanan yang belum ada perpanjangan surat perintah, yang ditujukan kepada Direktur Kepenjaraan, Pimpinan Kepenjaraan Daerah, Direktur Penjara dan Kepala Penjara di Indonesia dijelaskan mengenai orangorang yang masa tahanannya habis dikeluarkan terlebih dahulu dan kemudian ditahan kembali apabila terdapat surat perintah penahanan yang diperberharui. Berikut bunyi lengkap perintah dalam surat kawat:
....berhubung dengan itu, maka atas permufakatan antara pihak Kepenjaran dan pihak Kejaksaan, orang tahanan yang bersangkutan dikeluarkan dari register kepenjaraan (leter A) sebagai dilepas, akan tetapi dengan menyerahkannya langsung kepada pihak kejaksaan untuk kemudian ditahan kembali dengan surat perintah penahanan baru dari Jaksa, yang wajib mengadakan penelitian lebih lanjut, perlu tidaknya perpanjangan waktu penahanan atas surat perintah penahanan baru tersebut.
Surat kawat Direktur Jenderal Bina Tuna Warga No DDP.3.3/13/13 yang ditujukan kepada Kepala-kepala Wilayah Direktorat Bina Tuna Warga di seluruh Indonesia, yang menginstruksikan hal yang sama, yang berbunyi:
....Mengenai orang tahanan yang surat perintah penahanannya sudah habis akan tetapi belum diperpanjang, minta agar supaya dikeluarkan surat perintah perpanjangan penahanan....dengan penegasan dari saudara, bahwa jika dalam waktu sepuluh hari sesudah permintaan saudara tersebut belum juga diberikan surat perintah perpanjangan penahanan, orang tahanan yang bersangkutan akan diserahkan kepada pihak kejaksaan karena LP mengingat pertimbangan-pertimbangan tersebut terpaksa tidak dapat menahan lebih lama.
Regulasi diatas diteguhkan kembali dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: E.203.PK.02.03 Th 1987 tentang perpanjangan penahanan dan Pembebasan “Demi Hukum”, yang menyatakan adanya keraguan dalam surat edaran bersama antara Mahkamah Agung dengan Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang tertuan dalam Nomor: MA/PAN/368/ XI/1983 dan E1-UM.04.11-227 tentang Kesatuan Pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 1981 jo PP 27 Tahun 1983, maka dipandang perlu untuk menegaskan Karutan/Kalapas tetap mengingatkan dan berkordinasi dengan pihak yang menahanan secara yuridis dan tetap dilakukan penahanan meskipun masa tahanan telah habis jika apabila:
a. surat permohonan perpanjangan telah dikirimkan oleh pihak Lapas/Rutan;
b. pada perkara tindak pidana Perkosaan, Narkotika, Penyelundupan, Pembunuhan dan tindak pidana yang mendapat sorotan dari masyarakat/mass media, agar tetap ditahan walaupun masa penahannya sudah habis dan berkonsultasi terus dengan pihak yang berwenang menahan sesuai dengan tingkat pemeriksaan;
c. berdasarkan amar putusan yang menyatakan bahwa terdakwa tetap ditahan atau berada dalam tahanan dijadikan sebagai pegangan sambil menunggu Surat Penetapan dari yang berwenang tersebut.8
Peraturan-peraturan tersebut diatas, dikritik oleh Yahya Harahap yang berpendapat bahwa ketentuan tersebut “telah mengurangi atau menganulir pengertian pembebasan demi hukum”, karena pengertian pembebasan demi hukum adalah suatu bentuk rumusan kaidah hukum yang tidak memerlukan persyaratan dalam melaksanakannya. Jika konsisten dengan pengertian pembebasan demi hukum (van rechwege) sebagai bentuk kaidah hukum yang tidak memerlukan prasyarat, berarti apabila masa penahanan telah habis, dengan sendirinya telah terbit fungsi Kepala Rutan untuk melaksanakan tindakan pembebasan tahanan. Peraturan ini telah jauh menyimpang dari konteks pengertian pembebasan demi hukum, dan syarat-syaratnya juga tidak jelas kualitasnya.
Yahya Harahap menambahkan bahwa dengan adanya Surat Edaran Bersama (SEB) Ketua Mahkamah Agung dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: MA/PAN/368/XI/1983 dan E1- UM.04.11-227, pelaksanaan fungsi Kepala Rutan membebaskan tahanan demi hukum tidak murni dan tidak konsekuen lagi. Kepala Rutan masih harus berkonsultasi dulu meski tahanan sudah habis masa penahannya dan belum ada perpanjangan penahanan. Kelalaian dalam mengeluarkan surat perpanjangan penahanan telah hapus dan dibenarkan dengan dengan jalan konsultasi, dan proses konsultasi ini merupakan intervensi atas hak dan wewenang Kepala Rutan menjalankan fungsi pembebasan tahanan demi hukum.9
Regulasi lain yang bertentangan lainnya adalah Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. E.203.PK.02.03 Th 1987 yang menyatakan “Para pelaku tindak pidana Perkosaan, Narkotika, Penyelundupan, Pembunuhan dan tindak pidana yang mendapat sorotan dari masyarakat/mass media, agar tetap ditahan walaupun masa penahannya sudah habis dan berkonsultasi terus dengan pihak yang berwenang menahan sesuai dengan tingkat pemeriksaan”.
Implikasi dari regulasi yang saling bertentangan ini adalah adanya perbedaan dalam menyikapi persoalan pelepasan demi hukum. Dari penelitian yang dilakukan pada sejumlah UPT, di temukan adanya penahanan terhadap tahanan yang seharusnya bebas demi hukum, meskipun memang ada ketentuan yang mengharuskan adanyan pelepasan demi hukum. Hal ini mengindikasikan adanya perbedaan pandangan antara pejabat Rutan/Lapas dengan instansi penegak hukum lainnya. Beberapa pandangan menyatakan adanya ketidaksesuaian regulasi dengan KUHAP. Namun, karena adanya Surat Edaran dan Regulasi lainnya yang mensyaratkan adanya konsultasi dan koordinasi sebelum membebaskan demi hukum, sebagian pendapat berpandangan masih perlu melakukan konsultasi, untuk mendengarkan tanggapan pihak yang bertanggungjawab secara yuridis. Pada umumnya kebanyakan Lapas maupun Rutan memutuskan untuk tetap menahan dengan berkonsultasi karena menghindari sanksi dari atasan.
Rapat Kordinasi Penegak Hukum (RAKORGAKUM) antara Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia telah membuat regulasi bersama dalam bentuk Peraturan Bersama, Nomor: 009/KMA/ SKB/V/2010, Nomor: M.HH-35.UM.03.01TAHUN 2010, Nomor: KEP-059/A/JA/05/2010, Nomor: B/14/V/2010 tentang Sinkronisasi Ketatalaksanaan Sistem Peradilan Pidana Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan. Peraturan ini bermaksud menjawab sejumlah persoalan, khususnya yang dihadapi oleh Rutan/Lapas yang berhubungan dengan aparat penegak hukum lainnya. Ada keinginan bersama untuk keterpaduan dan sinkronisasi upaya penegakan hukum (Pasal 1 dan 2), dan memberikan landasan nyata bagi sebuah peraturan yang mengikat kepada semua pihak (Pasal 4). Pada aspek tujuan, peraturan bersama ini ingin menyelesaian berbagai persoalan koordinatif yang selama ini dihadapi, salah satunya adalah overstaying. Namun, ada sejumlah keraguan dari implementasi regulasi ini. Pertama, selama ini telah ada peraturan yang sangat kuat yang seharusnya dilaksanakan bahkan pada tingkat UndangUndang seperti KUHAP, namun pelaksanaannya tidak berjalan. Kedua, bahwa regulasi yang lebih teknis untuk menjelaskan pasal-pasal tertentu dalam KUHAP telah dibuat oleh instansi masing-masing juga belum ditaati dengan semestinya sehingga persoalan overstaying terus terjadi. Ketiga, tidak ada institusi yang mengawasi secara khusus implementasi peraturan tersebut, sehingga jika ada pelanggaran tidak akan ada sanksi yang jelas.
8 Surat Ketua Muda Bidang Mahkamah Agung tertangal 23 Januari 1987 Nomor: 256/ TU/1987/323/Pid tentang mohon petunjuk
9 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid I, Pustaka Kartini, Desember 1993, hal. 188.
2. Masalah Pasal 226 KUHAP
Salah satu masalah krusial dari problem overstaying adalah ketiadaan dan keterlambatan petikan putusan dan salinan putusan kepada pihak Rutan/Lapas sebagai salah satu syarat mengubah status terpidana menjadi narapida dan untuk mengurus hak-hak narapidana. Dengan tidak adanya petikan atau salinan putusan ini selain Rutan/Lapas tidak memiliki dasar hukum untuk menahan juga menghilangkan hak-hak terpidana.
Pasal 226 KUHAP menyatakan :
(1) Petikan surat putusan pengadilan diberikan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya segera setelah putusan diucapkan
(2) Salinan surat keputusan pengadilan diberikan kepada penuntut umum dan penyidik, sedangkan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya diberikan atas permintaan
(3) Salinan surat putusan pengadilan hanya boleh diberikan kepada orang lain dengan seizin ketua pengadilan setelah mempertimbangkan kepentingan dari permintaan tersebut.
Berdasarkan pada ketentuan pasal 226 KUHAP tersebut, terdapat tiga hal yang perlu dicermati, yaitu pertama; pengertian kata “segera setelah”, kedua terkait dengan kepada siapa saja salinan surat keputusan pengadilan diberikan dan ketiga terkait siapa yang dimaksud dengan “kepada orang lain” yang bisa diberikan salinan surat keputusan pengadilan.
Berdasarkan pandangan Yahya Harahap, petikan putusan wajib diberikan kepada terdakwa atau penasehat hukumnya tanpa syarat dan tanpa diminta. Saat pemberian adalah segera setelah putusan diucapkan. Dalam prakteknya, kata petikan putusan ini tidak diberikan segara setelah putusan dibacakan. Tidak ada penjelasan yang memadai kapan, dan dalam jangka waktu berapa lama petikan tersebut harus diberikan. Ketidakjelasan ini membuat pihak Rutan tidak mengetahui secara pasti vonis yang diterima Tahanan dan hanya mendasarkan dari pengakuan tahanan setelah kembali ke Rutan atau Lapas.
Pemberian salinan surat keputusan pengadilan hanya diberikan kepada penuntut umum dan penyidik, dan dengan permintaan terdakwa atau penasehat hukumnya dapat memperoleh salinan putusan tersebut. Dalam kontek ini, tidak ada penyebutan pihak Rutan atau Lapas memperoleh salinan surat putusan pengadilan.
Sementara pengertian “kepada orang lain” merujuk pada pihak ketiga diluar terdakwa atau penasehat hukum, dan pihak yang proporsional, yang terdiri dari orang ketiga yang berkepentingan dan pihak yang paling utama adalah korban atau saksi korban. Dalam tafsir ini juga tidak secara langsung dapat ditafsirkan bahwa pihak lainnya ini adalah juga pihak Rutan atau Lapas. Kata “pihak lainnya” hanya digunakan untuk selain instansi yang berada di sub peradilan pidana terpadu, sedangkan Rutan atau Lapas merupakan bagian sistem peradilan yang seharusnya secara tegas harus disebutkan sebagai pihak yang harus diberikan salinan putusan pengadilan.
Kendala yang dialami oleh Pihak Rutan atau Lapas untuk menerima petikan putusan dan salinan putusan berdampak pada keterlambatan administrasi. Rutan atau Lapas kemudian berupaya mengandalkan salinan yang diberikan pihak Kejaksaan, yang seringkali juga terlambat diberikan. Rutan atau Lapas secara pro aktif juga menanyakan dan meminta petikan putusan dan salinan putusan ke Kejaksaan maupun pengadilan. Dalam hal ini jelas sekali posisi Rutan dan Lapas selama ini bukanlah pihak lain yang dapat menerima petikan putusan atau salinan putusan langsung dari pengadilan, sebab upaya memenuhi syarat adminsitrasi justru datang dari sikap responsif Rutan dan Lapas. Posisi ini jelas menempatkan pihak Rutan atau Lapas bukan sebagai sub peradilan pidana terpadu dan mengesankan Lapas dan Rutan menjadi subordinat dari institusi penegak hukum lainnya.
Faktor penyebab kondisi ini diantaranya memang karena posisi Rutan atau Lapas tidak secara tegas disebut dalam Pasal 226 KUHAP sebagai pihak yang mendapatkan petikan putusan atau salinan putusan langsung dari Pengadilan. Oleh karenanya, sepanjang belum ada perubahan pasal 226 atau adanya penafsiran “resmi” yang menyebutkan pihak Rutan atau Lapas sebagai pihak bisa mendapatkan petikan atau salinan putusan dari Pengadilan, maka kondisi ini akan terus berlanjut.
Untuk mengantisipasi persoalan diatas, pada Maret 2009, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor: 4 tahun 2009 tentang Penyerahan/ Pengiriman Petikan dan Salinan Putusan yang memberikan petunjuk bahwa kepada semua Kepala Pengadilan Negeri yang isinya segera memberikan petikan putusan ke Lapas/Rutan apabila terdakwa ditahan. Fakta dilapangan tetap ditemukan keterlambatan pengiriman petikan putusan atau salinan putusan. Hal ini menunjukkan bahwa aturan internal MA tidak cukup kuat memberikan pengaruh bagi jajarannya sendiri (pengadilan)
untuk segera menyampaikan petikan putusan dan salinan putusan kepada Lapas dan Rutan.
3. Adanya kekosongan hukum
Bahwa terdapat kekosongan hukum yang mengakibatkan ketiadaan landasan untuk segera melakukan penahanan. Hal ini terjadi saat batas waktu pernyataan upaya hukum Banding dan Kasasi yang diberikan masa “pikir-pikir” selama 7 (tujuh) hari berakhir, saat antara habis masa tahanan dengan dibuatnya surat perpanjangan penahanan berakhir dan saat pelimpahan tahanan dari kepolisian ke kejaksaan dimana masa penahanan juga berakhir. Pada saat tiga upaya hukum hal diatas dilakukan diakhir masa penahanan maka pada keesokan harinya masa penahanan pun akan berakhir. Hal ini juga menjadi masalah dilapangan dan terjadinya overstaying jelas tidak terhindarkan. Oleh karena itu KUHAP seharusnya memberikan kejelasan mengenai antisipasi masalah yang ditemukan di lapangan agar overstaying seperti ini dapat dicegah.
Kekosongan hukum karena persoalan diatas dimanfaatkan oleh pelanggar hukum sendiri maupun “oknum-oknum” yang sengaja melakukan itu. Tanpa ada surat perintah perpanjangan penahanan yang tidak diberikan ataupun sengaja didatangkan terlambat, secara hukum tahanan harus dinyatakan bebas demi hukum. Pihak Pemasyarakatan dari berbagai wawancara yang dilakukan, cenderung untuk tetap menahan tahanan meski masa penahanan sudah habis atau tidak ada perpanjangan penahanan. sebab dalam beberapa kasus menunjukkan bahwa pembebasan tahanan yang dilakukan demi hukum, seringkali dianggap oleh inspektorat sebagai bentuk pelanggaran sejumlah surat edaran atau peraturan lainnya.
Atas dasar temuan lapangan para pejabat Rutan maupun Lapas memang tidak memiliki perlindungan hukum maupun jabatan ketika melakukan proses pembebasan demi hukum, terlebih jika kasusnya tersebut menjadi sorotan publik. Akibatnya memang banyak pejabat yang kemudian memilih untuk tidak membebaskan meski mengetahui masa penahanan tahanan sudah habis, atau telah tiba waktunya untuk dibebaskan.
B. Faktor Keterlambatan Administrasi dan Geografis
Hasil penelitian yang dilakukan di beberapa Lapas dan Rutan keterlambatan surat perintah penahanan pada tingkat penyidikan tidak terlalu signifikan, baik menyangkut masalah surat penahanan maupun surat perpanjangan penahanan. Hal ini dapat terwujud karena kordinasi dan komunikasi yang baik telah terjalin antara pihak Rutan dan Lapas dengan pihak Kepolisian. Lagi pula mekanisme pemberitahuan 10 (sepuluh) hari sebelum masa tahanan habis dapat berjalan efektif untuk memperkecil keterlambatan perpanjangan tahanan. Persoalan muncul saat kantor kepolisian secara geografis jauh dari Rutan maupun Lapas. Dari data yang diperoleh dalam penelitian per Mei 2010, ditemukan keterlambatan terjadi saat masa penahanan akan habis tanpa dilakukan perpanjangan penahanan oleh pihak penyidik maupun penuntut umum.
Penilaian terhadap penyidik diatas, berbeda dengan perintah penahanan pada saat tingkat Kejaksaan. Selain terlambat menerima surat perintah penahanan, surat perpanjangan penahanan termasuk surat perintah pelaksanaan putusan (Eksekusi) dari Kejaksaan juga terlambat disampaikan kepada Rutan dan Lapas. Alasan umum keterlambatan kejaksaan adalah karena belum menerima salinan putusan dari Pengadilan Negeri dan keterlambatan surat penahanan saat pelimpahan tahanan dari pihak Kepolisian ke Pihak Kejaksaan. Pada saat pelimpahan pihak kejaksaan tidak segera membuat dan mengirimkan surat penahanan kepada pihak Rutan. Pada rentan waktu ini jelas terjadi miss secara administratif di pihak kejaksaan. Demikian pula dengan perintah pelaksanaan putusan (eksekusi) yang tidak ada kontrol kejaksaan pada masa “pikir-pikir” yang diberikan kepada terdakwa, akibatnya perintah eksekusi sering terlambat bahkan lupa diserahkan kepada Lapas maupun Rutan. Hasil penelitian menemukan 1.127 terpidana yang tidak dapat berubah statusnya karena keterlambatan pelaksanaan putusan pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
Overstaying juga terjadi karena terlambatnya pengiriman petikan putusan pengadilan. Keterlambatan ini terjadi karena pihak Pengadilan Negeri tidak seketika menjatuhkan putusan memberikan petikan ke Kejaksaan. Pihak Kejaksaan karena tidak mendapatkan petikan putusan seketika putusan selesai dibacakan terlambat meneruskan petikan putusan ke pihak Rutan maupun Lapas. Selain itu keterlambatan juga terjadi pada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dalam menyerahkan surat penahanan atau surat perpanjangan masa penahanan. Pada tingkat pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung ditemukan keterlambatan perintah perpanjangan penahanan yang terjadi hingga berbulan-bulan pada saat terdakwa mengajukan proses banding atau kasasi. Temuan penelitian di Lapas dan Rutan sebanyak 490 tahanan yang telah habis masa penahanannya tetap ditahan akibat keterlambatan perpanjangan surat penahanan dari Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
Oleh karena itu penyelesaian overstaying karena faktor keterlambatan adminsitrasi dan letak geografis antara kantor aparat penegak hukum dengan Rutan dan Lapas harus diatur pada hukum acara pidana. Perubahan ini sebagai bentuk kepedulian negara dalam memberikan perlindungan kepada siapapun termasuk kepada para pelanggar hukum baik yang masih ditahan maupun telah dijatuhkan putusan.
C. Faktor Individu Tahanan dan Narapidana
Faktor penyebab overstaying juga muncul dari individu tahanan sendiri. Seorang tahanan yang tetap ingin tinggal di Rutan pertama yang disinggahi lebih lama karena telah mendapatkan situasi kehidupan dan lingkungan yang lebih “nyaman”. Pengalaman di Lapas Medan memperlihatkan adanya narapidana yang menolak dipulangkan atau tidak mau bebas. Hal ini terkait dengan kekhawatiran beradaptasi kembali di masyarakat. Fakta ini yang memunculkan istilah simpan vonis, tahanan lebih senang hidup lama di dalam Lapas ataupun Rutan dengan menyembunyikan putusan.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, banyak pula ditemukan narapidana yang telah lengkap berkasnya tidak mau dipindahkan ke Lapas. Memang di kalangan tahanan sendiri, terdapat tendensi untuk tetap berada di rutan dan menolak dipindahkan ke Lapas. Menurut pihak Rutan, hal ini terjadi karena konsep perlakuan di Rutan adalah praduga tidak bersalah, sehingga relatif lebih bebas dan akses terhadap pengunjung yang lebih leluasa dibandingkan saat berada di Lapas.
Di beberapa Rutan ditemukan kasus menarik yang terjadi pada seorang narapidana kasus korupsi. Overstaying yang ia alami bukan dikarenakan keterlambatan berkas, melainkan karena keingingannya sendiri. Ia tidak mau dipindah ke Lapas Kelas IIA Wanita Tangerang karena mendengar kondisi yang “menakutkan“ disana. Ketika akan dijemput untuk dipindahkan, justru narapidana mengalami kegoncangan psikologis hingga pingsan, dan atas pertimbangan psikologis pihak Rutan mengijinkan untuk tetap tinggal di Rutan sampai kondisi psikologisnya membaik.
Salah satu “modus” lain yang digunakan untuk menghambat kepulangan atau pembebasan narapidana adalah dengan sengaja memberikan keterangan yang salah tentang identitas dan alamat keluarganya sehingga hal ini mempersulit pemenuhan persyaratan penelitian masyarakat guna memperoleh CB, CMB dan PB.
Penahanan Tidak Sah & Masalah Overstaying 85
86 Penahanan Tidak Sah & Masalah Overstaying
BAB IV
DAMPAK DAN UPAYA PENCEGAHAN OVERSTAYING
A. Dampak
Terjadinya overstaying di pemasyarakatan jelas telah melanggar prinsip kemanusiaan yang dianut dalam konsepsi Sistem Pemasyarakatan. Konsepsi pemasyarakatan yang dikemukakan oleh Sahardjo (1963) salah satunya diformulasi dalam Sepuluh Prinsip Pemasyarakatan. Di dalamnya menegaskan kepentingan Pemasyarakatan untuk memberikan perlindungan kepada pelanggar hukum agar dapat sadar atas perbuatannya, kembali berinteraksi bersama keluarga dan masyarakat. Prinsip ini juga menekankan tidak diperbolehkannya tindakan yang justru merendahkan martabat manusia dengan cara memberikan stigma atau memperburuk keadaan seseorang.
Dalam Prinsip Perlindungan Semua Orang Dalam Penahanan atau Pemenjaraan yang ditetapkan melalui Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 43/173 tanggal 9 Desember 1988 juga menegaskan bahwa orang yang ditahan atau dipenjarakan tetap harus diperlakukan secara manusiawi dan dijamin hak asasi manusianya. Penangkapan dan penahanan ditegaskan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang serta sesuai dengan perintah resmi.
Overstaying juga melanggar hak konstitusional orang-orang yang ditahan dan dipenjara, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 28 D ayat (1); Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum, dan menjadi bentuk pemenjaraan sewenang-wenang sebagaimana Pasal 34 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang dilanggar. Hal ini sejalan dengan Pasal 9 UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang menegaskan setiap orang tidak dapat ditangkap dan ditahan secara sewenang-wenang.
Berdasarkan hasil temuan dilapangan, overstaying karena ketiadaan atau keterlambatan surat perintah penahanan menyebabkan tahanan berada dalam penahanan tanpa dasar hukum yang jelas. Kondisi ini merupakan bentuk tindakan penahanan sewenang-wenang dan suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia berupa unlawful detention atau penahanan yang melawan hukum. Berarti melawan UUD 1945, UU Nomor 39 Nomor 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, PP Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan prinsip-prinsip lainnya.
Berbeda dengan ketiadaan atau keterlambatan dari petikan putusan hakim yang tidak disampaikan kepada pihak pemasyarakatan. Selama ini petikan putusan, selain tidak diberikan dan datang terlambat dari pengadilan, juga seringkali disimpan oleh terpidana dan tidak diberitahukan kepada pihak pemasyarakatan. Keadaan seperti ini menyebabkan pemasyarakatan tidak mengetahui adanya putusan hakim dan amar putusan yang dijatuhkan. Masalah ini jelas berdampak pada rencana pelaksanaan pidana di pemasyarakatan, dimana seseorang yang telah mendapatkan putusan pidana yang berkekuatan tetap seharusnya mendapatkan program-program rehabilitasi dan reintegrasi selama berada dalam Lapas, namun karena ketiadaan petikan putusan maka program tersebut tidak dapat segera dilakukan.
Sedangkan belum dilakukannya eksekusi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap akan mengakibatkan seseorang “tidak dapat berubah status” dari tahanan menjadi narapidana. Statusnya menjadi terpidana, yang berarti bukan lagi menjadi tahanan karena sudah ada putusan tetap dari pengadilan, namun dalam prakteknya tidak dapat diperlakukan sebagai narapidana. Adanya alasan ini maka pada pelaksanaannya para terpidana tidak dapat memperoleh program-program rehabilitasi dan re-integrasi dari pemasyarakatan dan program asimilasi, PB, CB, dan CMB.
Eksekusi putusan pidana, khususnya ketiadaan atau keterlambatan surat eksekusi Jaksa Penuntut Umum (JPU) berpengaruh pada pelaksanaan putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap. Pada perkara yang dijatuhkan hukuman mati misalnya, selama tidak ada eksekusi putusan dari pihak Jaksa
Penuntut Umum (JPU) maka pelaksanaan pidana mati tidak dapat dilakukan. Artinya, pada perkara-perkara lain yang tidak memiliki surat perintah pelaksanaan putusan oleh JPU maka sebenarnya pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim tidak dapat dilakukan. Jadi selama tidak ada perintah eksekusi maka sebenarnya seorang terpidana sebenarnya masih berstatus sebagai seorang tahanan yang bergantung pada masa penahanan yang diberikan.
Terjadinya overstaying karena persoalan administrasi juga berkorelasi dengan overcrowded, over budget untuk memenuhi kebutuhan makan, minum dan lainnya, dan rentan gangguan keamanan dan ketertiban.
B. Upaya Pencegahan
Memberikan perlindungan hak asasi manusia para pelanggar hukum adalah tanggungjawab pemerintah. Apalagi dalam konsepsi pemasyarakatan perlindungan tersebut adalah kewajiban untuk kepentingan perlindungan yang lebih besar yakni perlindungan untuk masyarakat dan para pelanggar hukum. Melalui Lapas dan Rutan upaya-upaya pencegahan overstaying tetap dilakukan untuk menghindari seorang pelanggar hukum tidak mendapatkan surat perintah penahanan, petikan putusan dan perintah pelaksanaan.
Hasil penelitian menemukan usaha untuk mengurangi keterlambatan penyampaian surat penahanan, petikan putusan dan perintah pelaksanaan putusan. Surat pemberitahuan habis masa penahanannya dikirimkan kepada pihak yang menahan dengan menggunakan ketentuan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan No, E.203.PK.02.03 Tahun 1987 tentang perpanjangan penahanan dan Pembebasan “Demi Hukum”.
Surat pemberitahuan pertama dikirimkan untuk 10 (sepuluh) hari menjelang habisnya masa penahanan. Kemudian disusul surat pemberitahuan kedua yaitu 3 (tiga) hari menjelang habisnya masa penahanan, dan disusul lagi dengan pemberitahuan ketiga, melalui komunikasi langsung yakni 1 (satu) hari menjelang habisnya masa penahanan.
Upaya proaktif untuk mencegah keterlambatan surat perpanjangan penahanan agar seseorang tidak di tahan secara melawan hukum, terkadang dilakukan dengan menjelaskan keseriusan pihak Lapas atau Rutan yang akan melepaskan demi hukum apabila tidak ada surat perintah penahanan. Temuan dilapangan menjelaskan bahwa pihak kepolisian, kejaksaan dan pengadilan banyak yang tidak peduli dengan permasalahan ini yang kemudian timbul kesan pemasyarakatan “membela” seorang palanggar hukum dalam arti yang negatif.
Untuk mengatasi masalah overstaying seringkali pihak Rutan datang langsung ke instansi yang menahan dan meminta bantuan langsung kepada panitera untuk mencarikan berkas-berkas yang berhubungan dengan penahanan, petikan putusan dan perintah eksekusi. Dengan keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia upaya ini dilakukan untuk menghindari terjadinya overstaying.
Upaya penyelesaian lain yang dilakukan oleh Lapas dan Rutan dengan cara membentuk forum kordinasi di antara sub peradilan pidana terpadu. Forum ini berdampak pada timbulnya konflik antar instansi juga melahirkan kesepahaman untuk memperlancar tugas masing-masing. Dalam forum ini selalu ada pemberitahuan secara informal bahwa tahanan yang sudah habis masa penahanannya, maka sesuai dengan ketentuan wajib mengeluarkan demi hukum setelah melalui 2 (dua) kali pemberitahuan dan konsultasi dengan pihak yang menahan. Sedangkan untuk mencari petikan putusan dan mendapatkan surat pelaksanaan putusan, Lapas atau Rutan tetap melakukan kordinasi formal melalui surat.
Terdapat pula Rutan dan Lapas yang memilih untuk mengirimkan tembusan kepada Ombudsman Republik Indonesia terkait dengan masalah overstaying dan mendesak Ombudsman untuk mendorong perubahan. Upaya ini cukup memberikan hasil dan berdampak positif pada pencegahan overstaying di Lapas dan Rutan.
Penahanan Tidak Sah & Masalah Overstaying 93
94 Penahanan Tidak Sah & Masalah Overstaying
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari pembahasan yang diuraikan diatas dijelaskan bahwa overstaying merupakan fenomena yang biasa terjadi di hampir Rutan dan Lapas. Hal ini tidak lepas dari pertama, peraturan yang lebih rendah (seperti surat edaran) bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (KUHAP), sehingga persepsi/penafsiran petugas menjadi beragam. Kedua, timbulnya beragam penafsiran dan tindakan petugas mengenai kewenangannya untuk membebaskan tahanan demi hukum yang cenderung mencari aman untuk terhindar dari sanksi kelembagaan, dengan memilih untuk tetap menahan tahanan yang mengalami masa tahananannya habis atau tidak merubah status terpidana menjadi narapidana. Ketiga karena adanya kekosongan hukum saat proses Banding dan Kasasi, terutama masa pikir-pikir untuk 7 (tujuh) hari terakhir dimana saat pernyataan banding atau kasasi dilakukan bersamaan dengan habisnya masa tahanan. Akibatnya surat perintah perpanjangan penahanan terlambat karena membutuhkan waktu untuk melakukan kordinasi dengan pihak pengadilan.
Overstaying menimbulkan berbagai dampak terhadap tahanan dan terpidana, penahanan tanpa ada dasar menahanan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia tahanan. Sedangkan bagi terpidana karena keterlambatan atau ketiadaan petikan putusan dan surat perintah eksekusi berdampak pada tidak dapat terlaksananya hak-hak sebagai narapidana.
B. Rekomendasi
Dari berbagai uraian di atas, sejumlah persoalan terkait dengan masalah overstaying telah cukup teridentifikasi. Beberapa penyebab yang muncul adalah persoalan regulasi baik KUHAP maupun peraturan lainnya yang terkait dalam level yang lebih rendah tidak sinergi bahkan berdampak pada konsistensi aparat penegak hukum dalam pelaksanaan KUHAP. Oleh karena itu revisi atau pencabutan terhadap peraturan menteri, instruktur menteri, surat edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Surat Keputusan Bersama (SKB) yang bertentangan dengan isi KUHAP merupakan hal penting yang harus dilakukan untuk menyelesaikan persoalan overstaying.
Revisi KUHAP terutama untuk memperjelas Pasal 226 ayat (1) berkenaan dengan kata “segera setelah”, sehingga tidak menimbulkan multi tafsir dan ketidakpastian. Pasal 226 ayat (2) tentang Salinan surat keputusan pengadilan diberikan kepada penuntut umum dan penyidik, tetapi juga diberikan kepada Pihak Lapas dan Rutan melalui surat tembusan dari pengadilan. Perlu Revisi tentang Pasal 226 ayat (2) tentang pemberian salinan putusan pengadilan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya diberikan atas permintaan, seyogyanya wajib diberikan pada yang bersangkutan. Surat perintah eksekusi kejaksaan perlu ditegaskan dalam KUHAP sehingga tidak menimbulkan masalah pada pelaksanaan pidananya.
Selain itu perlu Revisi tentang masa penahanan, khususnya kelemahan-kelemahan pengaturan tentang penahanan yang ada dalam KUHAP, yang lebih menjamin perlindungan hak asasi manusia. Jika faktor keterlambatan surat perintah penahanan oleh karena adminsitrasi dan letak geografis maka seharusnya dalam KUHAP dapat mengantisipasi persoalan ini agar pelanggaran tidak terjadi.
KUHAP juga seharusnya mengatur kedudukan Rutan dan Lapas sebagai bagian sub Peradilan Pidana Terpadu sehingga sistem peradilan pidana dapat berjalan beriringan dengan menempatkan posisi masing-masing sub peradilan pidana menjadi lebih setara.
Lampiran
Kajian Akademis
Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum
Kajian Akademis
Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum
Center for Detention Studies April 2011
Bab I
Pendahuluan
A. Latar Belakang
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa tujuan nasional bangsa Indonesia adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan Nasional tersebut kemudian dituangkan dalam sejumlah pasal-pasal dalam UUD 1945.
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan Negara Indonesia adalah negara hukum. Konsepsi ini menegaskan bahwa Negara berdasarkan hukum (rechtsstaat) dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka (machstaat). Negara hukum didasarkan pada suatu keinginan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Ciri Penting Negara Hukum (the rule of law) menurut A.V. Dicey, yaitu; (1) supremacy of law, (2) equality of law, dan (3) due Process of law. The International Commission of Jurist, menambahkan prinsip-prinsip negara hukum adalah; (1) negara harus tunduk pada hukum, (2) pemerintahan menghormati hak-hak individu, dan (3)
peradilan yang bebas dan tidak memihak.1
Prinsip supremasi hukum adalah adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. A.V. Dicey menyatakan bahwa supremacy of law berarti tidak ada kekuasaan yang sewenang-wenang (arbitrary power). Prinsip supremasi hukum ini, selain dinyatakan secara tegas dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945, juga dalam pasal-pasal lain UUD 1945 yang membatasi setiap kekuasaan dan kewenangannya diatur dan dibatasi dengan peraturan perundang-undangan.
Prinsip persamaan dalam hukum (equality before the law) adalah adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normative dan dilaksanakan secara empirik. Jaminan prinsip ini dinyatakan dalam UUD 1945 misalnya dalam pasal 27 ayat (1) yaitu “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, pasal 28 D ayat (1) yaitu “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakukan yang sama di depan hukum”, dan pasal 28 I ayat (2) yang menyatakan “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu.
Dalam setiap negara hukum mensyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (due process of law), yaitu segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau ‘rules and procedures’ (regels) yang juga membuka ruang adanya beleid tertentu yang dibolehkan. Bahwa jaminan atas prinsip ini misalnya tertuang dalam pasal 28 I ayat (1) UUD yang menyatakan “ hak untuk tidak disiksa, .... adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.
Sejumlah peraturan Perundang-undangan di Indonesia juga memberikan landasan normatif tentang jaminan persamaan dimuka hukum, diantaranya UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum dan setiap orang berhak atas perlindungan HAM dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.
Kitab Undang-Undang Hukun Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan hak atas persamaan hukum dan perlakukan yang sama didepan hukum tertuang dalam konsideran menimbang yang menyatakan Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi HAM serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa kecualinya.
Dengan demikian, prinsip-prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak memiliki landasan yuridis yang kuat dan merupakan standar utama jaminan hak asasi manusia bagi setiap individu yang menghadapi proses peradilan. Prinsip-prinsip tersebut saat ini telah berkembang sedemikian rupa dan terus menerus mengalami penyempurnaan dalam memberikan suatu panduan untuk adanya peradilan yang adil dan tidak memihak kepada semua individu, baik pihak yang diduga pelaku dan para korban. Perkembangan dalam hukum internasional tentang prinsip-prinsip tersebut juga sebagian besar telah diadopsi oleh Indonesia dalam memberikan pengaturan tentang peradilan pidana.
Penahanan merupakan pembatasan atas hak atas kebebasan dan kebebasan bergerak, yang merupakan salah satu dari hak asasi yang fundamental. Negara memiliki kewenangan untuk membatasi kebebasan seseorang melalui prosedur penangkapan dan penahanan, berdasarkan alasan dan prosedur penangkapan/penahanan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.2 Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan secara Pembatasan sewenang-wenang dilarang oleh hukum internasional.3 kebebasan berarti penempatan seseorang di dalam setting publik atau privat dimana orang tersebut tidak diijinkan untuk meninggalkan tempat tersebut atas kehendaknya dengan melalui perintah dari pejabat pemerintah atau atau pejabat lainnya.4
Namun demikian, meski jaminan atas perlindungan terhadap individu yang ditahan atau dibatasi kebebasannya telah dituangkan dalam sejumlah regulasi, dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak pelanggaran terhadap jaminan hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana. Salah satu pelanggaran tersebut adalah adalah adanya penahanan yang tidak sah, yang masih menjadi masalah besar dalam praktek peradilan pidana di Indonesia. Penahanan yang tidah sah adalah penahanan yang dilakukan tanpa surat penahanan yang sah, atau masa penahanannya telah habis, namun masih ditahan sementara tidak ada surat penetapan perpanjangan penahanan dari pihak yang berwenang menahan, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.
Bahwa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, tempat-tempat penahanan tersangka dan terdakwa berada di Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan. Akibatnya, pihak Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan seringkali menjadi pihak yang dituding melakukan penahanan yang tidak sah. Adanya penahanan penahanan yang tidak sah ini selain merupakan pelanggaran HAM para tahanan, juga merupakan bentuk dari adanya “overstaying” atau kondisi dimana seseorang harus terpaksa berada lebih lama di tempat penahanan dari yang seharusnya.
Kondisi ini berkontribusi terjadinya overcrowded atau kelebihan beban di dalam penjara yang menjadi sumber dari berbagai permasalahan di dalam penjara, seperti gangguan keamanan, menurunnya kualitas hidup para tahanan dan narapidana serta menurunnya kualitas pembinaan terhadap warga binaan.
Berdasarkan pada pertimbangan tersebut, dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Menteri Hukum dan HAM Tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum sebagai penyempurnaan atas landasan hukum untuk perlindungan dan kepastian hukum serta penegakan HAM bagi para tahanan, dalam rangka meningkatkan peran dan tanggung jawab Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan.
1 Jimly Asshiddiqie, 2006, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK, Hal 152-162; lihat juga Azhary, 1995, Negara Hukum Indonesia, Jakarta: UIP, hal 39, 46, 57.
2 Association for the prevention of Torture, Panduan Pemantauan Tempat-tempat Penahanan, (Jakarta: ELSAM, 2007), hal.2
3 Ibid.
4 Ibid.
B. Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Penyusunan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum dimaksudkan untuk melakukan penguatan atas ketentuan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan lainnya yang terkait dengan sejumlah materi tentang penahanan bagi tersangka, terdakwa dan terpidana.
2. Tujuan
Tujuan pembentukan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum adalah terbentuknya Peraturan Menteri sebagai landasan hukum yang kuat bagi petugas Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan agar mempunyai kewenangan untuk menerima para tahanan dalam proses peradilan pidana serta menegakkan nilai-nilai HAM.
C. Landasan Pembentukan
1. Landasan Filosofis
Secara filosofis, pembentukan pembentukan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum diperlukan sebagai upaya untuk menegakkan nilai-nilai hak asasi manusia, kepastian hukum, dan prinsip non diskriminasi bagi setiap orang, termasuk orang-orang yang berada dalam tahanan. Hal ini sesuai dengan tujuan pembentukan Negara Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945 untuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia tanpa terkecuali.
Para tahanan merupakan pihak yang karena dugaan kesalahannya berada dalam penahanan sebagai bagian dari proses peradilan pidana. Berdasarkan nilai-nilai HAM, seseorang tidak dapat ditahan secara sewenangwenang tanpa alasan yang sah. Prinsip-prinsip HAM memperbolehkan pembatasan kebebasan seseorang sepanjang dilakukan dengan tujuan yang sah dan ditentukan oleh hukum.
Dari sisi tujuan dari Hukum Pidana, diantaranya melestarikan dan memelihara ketertiban umum dengan melindungi tatanan masyarakat dan individu anggotanya dari kerugian sosial tertentu,5 dibenarkan mencabut kebebasan seseorang sesuai dengan aturan yang berlaku demi terciptanya ketertiban sosial. Meskipun demikian, hukum pidana seringkali disalahgunakan dengan mengabaikan konsekuensi-konsekuensi hak individu.6 Salah satu penyalahgunaan yang sering terjadi adalah penahanan yang melebihi masa penahanan yang sah atau penahanan yang tidak sah.
Penahanan yang tidak sah ini secara nyata bertentangan dengan prinsip negara demokrasi yang menjunjung tinggi kepastian hukum (rule of law) serta HAM dalam sistem penegakan hukumnya. Sejak tahun 1963, konsep pemidanaan di Indonesia telah bergeser ke konsep pemasyarakatan yang berlandaskan pengayoman.7 Konsep pemasyarakatan yang dipakai di Indonesia merupakan terobosan baru dalam sistem penegakan hukum di Indonesia karena menekankan pada perhatian untuk adanya kepastian hukum8 serta pemenuhan hak asasi manusia. Nilai-nilai luhur yang dianut oleh konsep pemasyarakatan yang dipakai oleh Indonesia sudah seharusnya diejawantahkan di dalam peraturan terkait serta pelaksanaannya. Terlebih lagi dengan berkembangnya paradigma baru hukum HAM yang meletakkan tanggung jawab utama pelaksanaan HAM kepada negara dan aparatusnya.
Filosofis dari penahanan bukanlah sebagai penghukuman, melainkan kepentingan penyidikan.9 Penahanan tidak dapat dilakukan dengan sewenangwenang karena pada dasarnya penahanan adalah perampasan kebebasan yang menjadi hak asasi manusia10. Oleh karenanya, pelaksanaan hukum pidana haruslah sesuai dengan norma-norma HAM inyang telah diakui secara universal.
5 Haji N.A Noor Muhammad, “Proses hukum bagi orang yang didakwa melakukan kejahatan” dalam Hak Sipil dan Politik: Esai-esai pilihan, (Jakarta: ELSAM, 2001),hal.179
6 Ibid., hal.180
7 Dr. Sahardjo, S.H, “Pohon Beringin Pengayoman”, Pidato pengukuhan gelar Doctor Hinoris Causa dalam Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Penjara Sukamiskin, Bandung, 5 Juli 1963.
8 Ibid.
2. Landasan Yuridis
Pembentukan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum didasarkan pada mandat konstitusi sebagai hukum dasar dari segala norma yang hendak dibentuk. UUD 1945 memandatkan adanya perlindungan dan penghormatan HAM, persamaan dimuka hukum dan perlindungan sejumlah instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, diantaranya Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (the International Covenant on Civil and Political Rights).
Padal 9 ayat (1) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasanalasan yang sah, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum”11 Artinya, segala bentuk penahanan harus dilakukan dengan alasan sah dan berdasekan
Sementara itu, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur tentang mengatur tentang batas-batas waktu penahanan yang dimiliki Kepolisian, Kejaksaan, serta pengadilan di seluruh tingkatan, yang berarti bahwa penahanan tidak tak terbatas. KUHAP juga mengatur secara tegas apa yang harus dilakukan jika masa penahanan telah habis dan tidak ada perpanjangan penahanan, yakni tahanan harus dikeluarkan dari Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan demi hukum.12 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP kemudian memberikan mandat tentang pengeluaran tahanan demi hukum kepada Kepala Rumah Tahanan,13 Dalam pelaksanaannya, karena tahanan juga ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan maka Kepala Lapas juga diberikan mandat yang sama dalam pengeluaran tahanan demi hukum.
Namun, pada kenyataannya ditemukan banyak kasus penahanan tanpa disertai dengan surat penahanan yang sah. Hal ini jelas bertentangan dengan KUHAP dan secara umum melanggar jaminan hak asasi manusia sebagaimana dalam UUD 1945. Penyebab berbagai kasus penahanan yang tidak sah seringkali diakibatkan pada ketiadaan surat penahanan dan keterlambatan surat penahanan dari pihak yang mempunyai kewenangan penahanan. Faktor penyebab lainnya adalah adanya sejumlah peraturan pelaksana yang bertentangan dengan KUHAP dan PP Nomor 27 tahun 1983 yang berimplikasi pada adanya hambatan untuk pembebasan demi hukum ketika masa penahanan seorang tahanan telah berakhir atau ketika surat perpanjangan penahanan yang baru belum ada. Faktor-faktor tersebut mengakibatkan petugas petugas Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan mengalami kebimbangan dalam mengeluarkan tahanan demi hukum sesuai dengan KUHAP dan PP Nomor 27 tahun 1983, bahkan dalam sejumlah kasus para petugas ini dijatuhi sanksi karena dianggap melanggar ketentuan.
Berdasarkan jaminan hukum dalam UUD 1945 dan KUHAP dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi tentang masih banyaknya penahanan yang tidak sah, maka penting untuk menguatkan regulasi tentang pengaluaran demi hukum yang mengikat para petugas rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan kewenangannya.
9 Indonesia, KUHAP, pasal 20
10 United Nation, ICCPR, pasal 9
11 United nation, ICCPR, pasal 9 ayat (1)
12 Indonesia (1), Op.Cit., pasal 28 ayat (4).
3. Landasan Sosiologis
Pembentukan pembentukan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum pada dasarnya tidak hanya bermakna filosofis dan yuridis, tetapi juga bermakna sosiologis. Penahanan merupakan bagian dari perlindungan masyarakat dari pelaku kejahatan atau sebagai tindakan pencegahan dari pelaku kejahatan untuk mengulangi kejahatannya kembali. Namun, penahanan terhadap seseorang, sebagaimana disebutkan diatas, tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang dan dilakukan berdasarkan hukum. Penahanan yang sewenang-wenang tanpa dasar berakibat pada pelanggaran terhadap hak-hak individu dan mencederai keadilan.
Kepastian tentang dasar-dasar penahanan merupakan perlindungan bagi setiap individu sebagai bagian dari warga masyarakat. Penahanan yang tidak sah yang melanggar dasar-dasar penahanan berdasarkan hukum akan berdampak pada secara sosial. Ketidakpastian hukum yang ditimbulkan akibat penahanan yang tidak sah berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat dan bertentangan dengan tujuan hukum pidana yang salah satu tujuannya untuk memberikan ketertiban di masyarakat.
Para tahanan yang berada dalam penahanan harus dikeluarkan demi hukum jika tidak ada dasar atau alasan penahanan bagi mereka. Petugas Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan yang selama ini berhadapan langsung dengan para tahanan perlu melaksanakan nilai-nilai HAM dalam tugasnya termasuk dalam memenuhi hak-hak para tahanan. Pelaksanaan tugas tersebut akan berimplikasi pada kepercayaan publik kepada penegak hukum secara umum dan kepada petugas Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan secara khusus. Dampak lebih jauh adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.
13 Indonesia (2), Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan kitab undangundang hukum pidana, pasal 19 ayat (7)
4. Identifikasi Masalah
Bahwa dalam pelaksanaan penahanan, Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai institusi yang menerima penahanan seringkali menghadapi permasalahan terkait dengan keabsahan penahanan para tersangka, terdakwa atau terpidana. Hal ini berkonsekuensi pada adanya persoalan tentang kewenangan Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakat untuk melaksanakan ketentuan undang-undang (KUHAP) dan pemenuhan hak-hak para tahanan.
Setidaknya terdapat tiga permasalahan pokok; pertama, terkait dengan maksud dari penahanan yang sah dan kewenangan Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan dalam menerima tahanan dari penegak hukum lainnya yakni kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.
Kedua, terkait dengan kewenangan pengaluaran tahanan demi hukum yang dilakukan oleh Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hubungannya dengan kewenangan penegak hukum lainnya.
Ketiga, terkait dengan pelanggaran, sanksi dan perlindungan hukum bagi petugas Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan yang melaksanakan kewajibannya untuk mengeluarkan tahanan demi hukum berdasarkan hukum yang berlaku.
5. Metode
Pembentukan Peraturan Menteri Tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum ini dilakukan dengan metode kerja sebagai berikut:
a. Pendekatan yuridis empiris dengan melakukan kajian terhadap proses penahanan dengan melakukan pengumpulan data primer yang diperoleh/dikumpulkan langsung wawancara pihak-pihak yang terkait yakni petugas Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan dan Para Tahanan.
b. Pendekatan yuridis normatif, dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder, baik yang berupa peraturan perundangundangan, maupun hasil-hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya.
c. Penggabungan kedua pendekatan diatas dengan melakukan analisa mendalam dan komprehensif tentang permasalahan penahanan baik dari sisi pelaksanaan dan regulasinya.
6. Sistematika Penulisan
Kajian Naskah Akademik ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut:
Bab I PENDAHULUAN, berisi uraian tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan pembentukan, identifikasi masalah, metode, dan sistematika penulisan;
Bab II PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI UU NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG TENTANG KUHAP TERKAIT MASALAH PENAHANAN, berisi uraian tentang kondisi objektif implementasi UU Nomor 8 Tahun 1981 terkait dengan adanya penahanan yang tidak sah.
Bab III ARAH, TUJUAN, CAKUPAN DAN ASAS-ASAS PENGATURAN, berisi uraian tentang arahm tujuan dan cakupan Peraturan Menteri dan juga kesesuaian asas-asas pembentukan dan materi peraturan menteri berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
BAB IV MATERI RANCANGAN PERATURAN MENTERI, berisi uraian tentang materi Peraturan Menteri Tentang Pengluaran Tahanan Demi Hukum.
Bab V PENUTUP.
Bagian akhir Naskah Akademik.
Bab II
Problematika Implementasi UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP Terkait Masalah Penahanan
Tim Peneliti CDS dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah melakukan penelitian di 11 (sebelas) UPT di 5 (lima) provinsi di Indonesia mengenai “overstaying”.14 Penelitian ini ditujukan untuk mendalami faktorfaktor penyebab dan kondisi yang dialami oleh tahanan atau narapidana yang melebihi batas waktu penahanan dan pembinaannya.
Berdasarkan penelitian ini, salah satu penyebab terjadinya overstaying adalah adanya penahanan yang tidak sah, yakni mereka yang masa penahanannya telah habis, namun masih ditahan sementara tidak ada surat penetapan perpanjangan penahanan dari pihak yang berwenang menahan, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dari hasil penelitian tersebut, diketahui terdapat 535 (lima ratus tiga puluh lima) orang tahanan yang ditahan tanpa dasar hukum yang sah. Jangka waktu penahanan tidak sah yang mereka alami bervariasi, mulai dari 1 hari hingga lebih dari 450 hari (1 tahun 3 bulan).
Permasalahan penahanan yang tidak sah dapat dikategorikan menjadi tiga jenis: pertama, penahanan tidak sah akibat permasalahan regulasi.
Kedua, penahanan tidak sah akibat permasalahan koordinasi dan geografis. Ketiga, penahanan tidak sah akibat permasalahan teknis.
14 Istilah overstaying biasa dipergunakan di ranah keimigrasian untuk menyatakan bahwa seseorang telah melebihi batas masa tinggal di suatu negara menurut hukum. Overstaying dalam penelitian dipahami sebagai kondisi melebihi batas waktu penahanan dan pembinaan. Kelebihan masa penahanan ini tidak hanya menyebabkan terlanggarnya ketentuan dalam KUHAP, tetapi juga terlanggarnya hak asasi manusia tahanan untuk tidak ditahan secara tidak sah.
1. Penahanan yang tidak sah akibat permasalahan Regulasi
Penahanan yang tidak sah yang terjadi, salah satunya disebabkan oleh permasalahan regulasi terkait dengan beberapa hal. Pertama, adanya sejumlah aturan dalam KUHAP mengandung celah hukum yang berpotensi menyebabkan penahanan yang tidak sah. Kedua, adanya peraturan atau pedoman yang bertentangan atau tidak sejalan dengan KUHAP atau Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP yang mengakibatkan adanya persepsi atau penafsiran yang beragam.
Beberapa ketentuan dalam KUHAP yang menyebabkan peluang diantaranya Pasal 236, Pasal 242, dan Pasal 245 saat terjadi pada saat proses upaya hukum banding dan kasasi, terutama pada masa “pikir-pikir” untuk mengambil upaya hukum tersebut dalam waktu 7 hari untuk banding dan 14 hari utuk kasasi. Permasalahan muncul jika jaksa tidak segera mengeksekusi putusan yang menyatakan terdakwa tetap dalam tahanan.
Permasalahan regulasi ini karena adanya peraturan atau pedoman yang bertentangan atau tidak sejalan dengan KUHAP atau Peraturan Pemerintah yang mengakibatkan adanya persepsi atau penafsiran yang beragam dari petugas di lapangan. Hal ini mengakibatkan kebingungan dari petugas dilapangan, dimana bagi petugas dilapangan seringkali dipahami bahwa surat edaran itu lebih tinggi dari KUHAP karena hukumannya jelas yakni dipindahkan (mutasi), sementara kalau KUHAP bukan prioritas.
Hal ini terjadi ketika masa penahanan habis dan membutuhkan surat perpanjangan penahanan. Pasal 24-29 KUHAP telah mengatur bahwa penahanan sifatnya limitatif. Selain limitatif, KUHAP juga telah mengatur jika masa penahanan telah habis dan tidak ada perpanjangan penahanan, maka tahanan harus dikeluarkan demi hukum. Artinya, terdapat sifat yuridis yang menentukan bahwa pengeluaran tahanan dilakukan berdasarkan hukum atau demi hukum.
Meski dipahami bahwa pembuatan peraturan yang lebih rendah tersebut diusahakan awalnya untuk menciptakan kejelasan dalam penerapan KUHAP, yang terjadi justru sebaliknya. Akibatnya, sejumlah regulasi yang disharmonis ini menyababkan implementasinya seringkali merugikan pihak yang ditahan seperti penahanan yang melebihi jangka waktu yang sah, maupun keragu-raguan pihak yang melaksanakan keputusan tersebut karena adanya penafsiran yang berbeda.
Sesuai dengan KUHAP, fungsi pengeluaran tahanan demi hukum ini adalah kewenangan dari Pejabat Kepala Rutan. Namun kemudian ditemukan sejumlah regulasi yang bertentangan dengan KUHAP tersebut, diantaranya:
a. Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.04-UM.01.06 TAHUN 1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara, menyatakan:
“Tahanan yang telah habis masa penahanannya dan tidak ada surat perpanjangan penahanan, meskipun sepuluh hari sebelumnya Rumah Tahanan Negara (RUTAN) telah memberitahukan kepada instansi yang menahan dan ternyata tidak juga diperpanjang masa penahanannya, tahanan dikeluarkan demi hukum setelah berkonsultasi dengan instansi yang menahan” (pasal 28 ayat (1).
… ketentuan pasal 28 berlaku juga terhadap tahanan yang menunggu putusan banding atau kasasi” (pasal 29).”15
b. Instruksi Menteri Kehakiman No. J.C.5/19/18 Tahun 1964 tentang Pembebasan Tahanan yang ditahan tanpa surat penahanan yang sah, yang menginstruksikan kepada Kepala Direktorat Pemasyarakatan, Semua Kepala Inspektorat, Semua Direktur/Pimpinan Pemasyarakatan Daerah, dan Semua Direktur/Kepla Lembaga Pemasyarakatan, untuk :
“membebaskan tiap orang yang tidak diperpanjang penahanannya dengan surat perintah penahanan yang sah, sesudah memberitahukan lebih dahulu tentang akan dibebaskannya kepada instansi yang menahannya.” (butir 3e)
“instruksi ini dilaksanakan dengan bijaksana dalam rangka pengintegrasian dari petugas Lembaga Pemasyarakatan dengan Kepolisian, Kejaksaan dan Pengdilan Negeri.”(5e) 16
c. Kawat dari Kepala Jawatan Kepenjaraan No. J.H.1/25 Tanggal 20 Pebruari 1952, yang merupakan instruksi kepada Direktur-direktur/Pimpinanpimpinan Kepenjaraan (Daerah dan Pengurus Penjara) yang menyatakan bahwa :
“Saudara-saudara secara aktif ikut serta sewaktu-waktu membantu memperingatkan kepada jaksa-jaksa atau hakimhakim yang telah menahan orang-orang di dalam penjara jika dirasa mungkin kelupaan dalam hal yang Saudara-saudara kira-kira dapat menduga, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada seseorang tahanan mungkin kira-kira ada yang tidak akan melebihi dari pada waktu lamanya penahanan.”17
d. Kawat No. J.H.1/1027 tentang tahanan yang belum ada perpanjangan surat perintah, yang ditujukan kepada Direktur Kepenjaraan, Pimpinan Kepenjaraan Daerah, Direktur Penjara dan Kepala Penjra di Indonesia. Yang isinya menyatakan :
“......Berhubung dengan itu, maka atas permufakatan antara pihak Kepenjaran dan pihak Kejaksaan, orang tahanan yang bersangkutan dikeluarkan dari register kepenjaraan (leter A) sebagai dilepas, akan tetapi dengan menyerahkannya langsung kepada pihak kejaksaan untuk kemudian ditahan kembali dengan surat perintah penahanan baru dari Jaksa, yang wajib mengadakan penelitian lebih lanjut, perlu tidaknya perpanjangan waktu penahanan atas surat perintah penahanan baru tersebut.
e. Kawat Direktur Jenderal Bina Tuna Warga No DDP.3.3/13/13 yang ditujukan kepada Kepala-kepala Wilayah Direktorat Bina Tuna Warga di seluruh Indonesia, yang menginstruksikan :
“........ 2. Mengenai orang tahanan yang surat perintah penahannya sudah habis akan tetapi belum diperpanjang, minta agar supaya dikeluarkan surat perintah perpanjangan penahanan........dengan penegasan dari saudara, bahwa jika dalam waktu sepuluh hari sesudah permintaan saudara tersebut belum juga diberikan surat perintah perpanjangan penahanan, orang tahanan yang bersangkutan akan diserahkan kepada pihak kejaksaan karena LP mengingat pertimbangan-pertimbangan tersebut terpaksa tidak dapat menahan lebih lama.”
f. Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. E.203.PK.02.03 Th 1987 tentang perpanjangan penahanan dan Pembebasan “Demi Hukum”, tanggal 31 Agustus 1987, menyatakan bahwa : mengingat masih adanya keraguan dalam melakukan SEB (Surat Edaran Bersama) Ketua Mahkaman Agung dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: MA/ PAN/368/XI/1983 dan E1-UM.04.11-227 tentang Kesatuan Pelaksanaan UU No.8 Tahun 1981 jo PP 27 Tahun 1983, maka dipandang perlu untuk menegaskan hal-hal sebagai berikut :
1. Karutan/Kalapas wajib memberitahukan kepada pihak yang bertanggung jawab secara yuridis atas tahanan, akan habisnya masa penahanan atas perpanjangan penahanan dengan ketentuan sebagai berikut :
a. 10 hari menjelang habisnya masa penahanan atau perpanjangan penahanan Karutan/Kalapas memberitahukan kepada pihak yang bertanggung jawab secara yuridis atas tahanan yang sesuai dengan tingkat pemeriksaannya
b. Karutan/Kalapas memberitahukan kepada pihak yang menahan bahwa 3 hari lagi masa penahananya telah berakhir
c. Karutan/Kalapas mengadakan konsultasi dengan pihak yang menahan untuk mengingatkan bahwa tahanan/terdakwa yang bersangkutan sudah habis masa penahanannya.
2. Sebagai pegangan Karutan/Kalapas dalam menangani masalah penahanan, selain menempuh prosedur di atas, hendaknya harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
a. Karutan/Kalapas agar tetap menahan terdakwa meskipun masa penahanannya sudah habis, apabila permohonan perpanjangan penahanan telah dikirimkan kepada pihak yang berwenang menahan (PN/PT/MA)
b. Para pelaku tindak pidana Perkosaan, Narkotika, Penyelundupan, Pembunuhan dan tindak pidana yang mendapat sorotan dari masyarakat/mass media, agar tetap ditahan walaupun masa penahannya sudah habis dan berkonsultasi terus dengan pihak yang berwenang menahan sesuai dengan tingkat pemeriksaan.
c. Sementara Surat Penahanan dari Pengadilan Banding PT atau pengadilan kasasi (MA) belum diterima, hendaknya agar amar putusan yang menyatakan bahwa terdakwa tetap ditahan atau berada dalam tahanan dijadikan sebagai pegangan sambil menunggu Surat Penetapan dari yang berwenang tersebut (sesuai dengan surat Ketua Muda Mahkamah Agung tertangal 23 Januari 1987 Nomor : 256/ TU/1987/323/Pid tentang mohon petunjuk).
Ketidakharmonisan ketentuan pelaksana dibawah KUHAP dengan KUHAP itu sendiri ini terletak pada adanya kewajiban untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan pihak yang menahan sebelum membebaskan/mengeluarkan tahanan demi hukum, serta adanya larangan untuk membebaskan tahanan tindak pidana tertentu, yakni tindak pidana Perkosaan, Narkotika,
Penyelundupan, Pembunuhan dan tindak pidana yang mendapat sorotan dari masyarakat/mass media.18 Ketentuan inilah yang kerap menimbulkan persoalan, karena selain bertentangan dengan prinsip lex superior derogat legi inferior, ketidakharmonisan regulasi ini juga menimbulkan beragam penafsiran dan sikap dari pejabat Rutan di lapangan.
Regulasi lain yang bertentangan sangat nyata adalah terkait Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. E.203.PK.02.03 Th 1987 yang menyatakan “Para pelaku tindak pidana Perkosaan, Narkotika, Penyelundupan, Pembunuhan dan tindak pidana yang mendapat sorotan dari masyarakat/ media massa, agar tetap ditahan walaupun masa penahannya sudah habis dan berkonsultasi terus dengan pihak yang berwenang menahan sesuai dengan tingkat pemeriksaan”. Ketentuan ini jelas-jelas merupakan ketentuan yang diskriminatif karena membedakan dengan tahanan lainnya, dimana dalam KUHAP tidak ada persyaratan yang demikian.
15 Menteri Kehakiman RI (sekarang menteri hukum dan HAM) (1), Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.04-UM.01.06 TAHUN 1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara, pasal 28-29
16 Menteri Kehakiman RI (2), Instruksi Menteri Kehakiman No. J.C.5/19/18 Tahun 1964 tentang Pembebasan Tahanan yang ditahan tanpa surat penahanan yang sah, butir 3e dan 5e.
17 Kepala Jawatan Kepenjaraan (sekarang Direktur Jenderal Pemasyarakatan) (1), Kawat dari Kepala Jawatan Kepenjaraan No. J.H.1/25, Tertanggal 20 Pebruari 1952
2. Penahanan yang tidak sah akibat permasalahan Kordinasi dan Geografis
Persoalan penahanan yang tidak sah juga diakibatkan karena permasalahan koordinasi. Beberapa masalah yang mengemuka misalnya koordinasi pihak Rutan dengan Pengadilan. Seringkali surat penetapan penahanan atau perpanjangan penahanan belum dikirim dari Mahkamah Agung ketika pergantian petugas dan komunikasi antar pejabat sebelum dan pengganti tidak berjalan. Bahkah dalam sejumlah kasus surat perpanjangan penahanan juga tidak bisa diketemukan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan di Mahkamah Agung karena faktor lokasi yang tidak dekat.
Kejaksaan juga berdalih tidak menemukan surat perpanjangan penahanan di Mahkamah Agung. Hal ini menambah persoalan bagi pihak Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan dalam mengambil tindakan hukum bagi para tahanan yang sudah habis masa penahanannya.
Disisi lain, jika ada komunikasi yang baik antara petugas Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan dengan penegak hukum lainnya biasanya tidak terjadi masalah dengan perpanjangan surat penahanan.
18 Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. E.203.PK.02.03 Th 1987
3. Penahanan yang tidak sah akibat permasalahan Teknis
Penahanan tidak sah juga dapat diakibatkan oleh permasalahan teknis, diantaranya; pertama, pengiriman berkas yang tidak lancar. Hal ini disebabkan bahwa sistem pemberkasan di instusi-institusi misalnya kejaksaan masih sangat buruk dan belum terkomputerisasi. Akibatnya, jika petugas yang menangani dipindahtugaskan, penggantinya kesulitan dalam menemukan berkas yang ia tinggalkan.
Kedua, keterlambatan (tibanya) surat perpanjangan penahanan kerap terjadi ketika pelimpahan tahanan dari pihak kepolisian ke pihak kejaksaan dimana kejaksaan tidak segera membuat dan mengirimkan Surat Penahanan kepada pihak Rumah Tahanan. Akibat keterlambatan teknis pengiriman ini terjadi kekosongan hukum dalam menahan si terdakwa, karena surat penahanan dari polisi sudah tidak berlaku, namun surat penahanan dari jaksa belum diterima.
Salah satu yang sering terjadi dan menimbulkan kebingungan adalah masa antara tahanan tingkat mau banding dan kasasi ini yang sering terjadi keterlambatan. Mahkamah Agung merupakan institusi yang seringkali tidak cukup cepat mengirimkan perpanjangan penahanan, dan bahkan bisa terjadi selama berbulan-bulan. Hal ini berkonsekuensi pada para tahanan yang seharusnya dapat dibebaskan karena masa penahanannya sudah habis.
Bahwa berdasarkan sejumlah permasalah diatas, perlu adanya suatu penegasan tentang penyelesaian dalam tataran regulasi yang memastikan bahwa penahanan yang tidak sah tidak terjadi dimasa depan. Hal ini juga akan berimplikasi pada kepastian kewenangan bagi petugas Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan mandatnya berdasarkan hukum yang berlaku yaitu KUHAP dan PP tentang Pelaksanaan KUHAP. Hasil sejumlah wawancara dalam penelitian menunjukkan bahwa ada kekhawatiran bagi petugas Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan yang tidak berani melepaskan tahanan demi hukum karena takut pada atasan.
Bab III
Arah, Tujuan, Cakupan Dan Asas-Asas Pengaturan
1. Arah dan Tujuan Pengaturan
Pengaturan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum pada dasarnya merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat jaminan perlindungan HAM dan Kepastian Hukum bagi para tahanan dan memperkuat kewenangan Petugas Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka pencapaian suatu sistem penegakan hukum dan sistem peradilan pidana khususnya proses peradilan yang adil dan tidak memihak. Hal ini juga mempertegas jaminan pelaksanaan prinsipprinsip negara hukum, persamaan dimuka hukum, dan larangan penahanan sewenang-wenang yang melanggar HAM.
Perlindungan HAM bagi para tahanan pada dasarnya mengandung pengertian bahwa tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum. Siapapun yang dirampas kebebasannya dengan cara penangkapan atau penahanan, berhak untuk disidangkan di depan pengadilan, yang bertujuan agar pengadilan tanpa menunda-nunda dapat menentukan keabsahan penangkapannya, dan memerintahkan pembebasannya apabila penahanan tidak sah menurut hukum. Para tahanan yang berada dalam penahanan harus dikeluarkan demi hukum jika tidak memenuhi syarat-syarat atau prosedur penahanan. Demikian pula dengan petugas yang mempunyai kewenangan terhadap para tahanan juga harus melakukan tindakan pengeluaran demi hukum para tahanan yang ditahan tanpa prosedur yang tidak sah. Sistem pemenjaraan tidak boleh sepenuhnya hanya untuk pembalasan dendam (retributory) dan sistem pemenjaraan harus dibangun dengan tujuan reformasi dan rehabilitasi sosial narapidana.
Strategi yang dapat dilakukan adalah dengan melihat pelaksanaan jaminan perlindungan kepada para tahanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara kritis. Dalam kenyataannya, perlindungan kepada para tahanan sebagaimana dijamin dalam sejumlah regulasi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya yang disebabkan sejumlah faktor yang menunjukkan adanya problematika penerapan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksaaan KUHAP terkait dengan Penahanan. Maka diperlukan adanya solusi untuk mengatasi hambatanhambatan penegakan hukum dengan salah satunya memperkuat kewenangan kelembagaan terkait dengan kewenangan untuk menentukan status para tahanan sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksaaan KUHAP termasuk mekanisme jaminan perlindungan hukum dan sanksi kepada petugas yang melanggar ketentuan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksaaan KUHAP.
Dengan demikian, memperkuat regulasi untuk menegakkan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksaaan KUHAP terkait dengan penahanan sangat penting untuk memenuhi berbagai tujuan diatas. Tujuan pokok dari Pengaturan ini adalah memberikan landasan pengaturan yang mengikat kepada petugas Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyatakan dengan memberikan pengertian tentang penahanan yang sah, prosedur pengaluaran tahanan demi hukum, dan memberikan landasan sanksi dan perlindungan bagi petugas yang melaksanakan kewenangannya berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksaaan KUHAP.
2. Cakupan Pengaturan
Pengaturan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum mencakup norma-norma yang terkait dengan status penahanan bagi para tahanan kewenangan petugas Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksaaan KUHAP. Pengaturan ini berfungsi sebagai pengaturan internal bagi petugas Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan meskipun akan berimplikasi dan bersinggungangan dengan kewenangan penegak hukum lainnya. Oleh karenanya, hal-hal yang diatur tidak bertentangan dengan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksaaan KUHAP.
Bahwa penahanan merupakan pembatasan kebebasan seseorang yang dilakukan dalam proses peradilan pidana sesuai dengan prosedur dan syarat yang diperbolehkan. Berdasarkan KUHAP, penahanan bersifat terbatas dan dilakukan dengan prosedur yang telah ditentukan yakni adanya surat perintah penahanan dari pejabat yang berwenang. Pihak penerima tahanan yakni Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan hanya dapat melakukan penahanan berdasarkan pada adanya surat perintah penahanan dari pejabat yang berwenang tersebut. Penahanan yang dilakukan oleh Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan tanpa surat perintah penahanan dari pejabat yang berwenang merupakan penahanan yang tidak sah.
Terhadap adanya penahanan yang tidak sah atau penahanan yang diakibatkan ketiadaan surat penahanan baik karena keterlambatan atau tidak adanya perpanjangan surat surat perintah penahanan maka para tahanan wajib dikeluarkan demi hukum. Namun demikian, dalam KUHAP juga terdapat sejumlah pengaturan yang menimbulkan multi tafsir yang seringkali mengakibatkan kebimbangan bagi petugas Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan untuk mengaluarkan tahanan demi hukum. Melalui pengaturan ini maka akan diberikan kepastian ketentuan tentang pengeluaran tahanan demi hukum sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksaaan KUHAP.
Pengeluaran para tahanan yang berada dalam penahanan di Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan merupakan kewenangan dari Kepala Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan. Artinya, dalam hal Kepala Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan memandang telah memenuhi syarat-syarat tentang pengeluaran tahanan demi hukum maka Kepala Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan wajib mengeluarkan tahanan demi hukum.
Dengan adanya penegasan tentang kepastian prosedur pengeluaran tahanan demi hukum berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksaaan KUHAP dalam peraturan ini maka tidak ada alasan bagi Kepala Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan. Untuk memperkuat pelaksanaan ketentuan ini maka perlu adanya perlindungan hukum dan jabatan bagi Kepala Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan yang telah melaksanakan ketentuan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksaaan KUHAP.
Selain sejumlah penguatan dan kejelasan tentang penahanan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksaaan KUHAP, Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum juga menegaskan tentang ketidakberlakukan sejumlah regulasi yang selama ini menghambat pelaksanaan ketentuan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksaaan KUHAP.
3. Asas-Asas Pengaturan
Berdasarkan pada UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, setiap peraturan perundangundangan harus memenuhi sejumlah asas dalam pembentukannya. Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum dibentuk dengan berasaskan:
a. Kejelasan tujuan, yakni bahwa setiap Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Tujuan pembentukan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum adalah untuk memperkuat perlindungan HAM para tahanan dengan memberikan kepastian tentang masa penahanan dan juga memberikan kepastian hukum bagi petugas Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan.
b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yakni setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang. Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum Pengeluaran Tahanan Demi Hukum dibuat oleh Menteri Hukum dan HAM sehingga sesuai dengan asas ini.
c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yakni dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya. Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum ini mengatur ketentuan tentang kewenangan pembebasan tahanan demi hukum yang merupakan kewenangan dari Kepala Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan. Menteri Hukum dan HAM mempunyai kewenangan untuk membentuk peraturan menteri yang mengikat bagi jajaran dibawahnya.
d. Dapat dilaksanakan, yakni setiap pembentukan peraturan perundangundangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundangundangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis. Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum ini akan dapat diterapkan karena secara filosofis telah sesuai dengan tujuan negara dan nilai HAM. Secara yuridis telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan diatasnya. Sementara secara sosiologis akan mendapat dukungan dari masyarakat karena menegakkan keadilan dan kepastian hukum.
e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, yakni setiap Peraturan Perundangundangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum ini berdasarkan hasil penelitian benar-benar dibutuhkan bukan saja bagi petugas Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan tetapi juga akan berdampak pada para tahanan.
f. Kejelasan rumusan, yakni setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum ini justru memberikan kejelasan rumusan atas ketentuan-ketentuan yang selama ini tidak jelas dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksaaan KUHAP.
g. Keterbukaan, yakni dalam proses Pembentukan Peraturan Perundangundangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Proses pembentukan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum ini telah melalui proses yang terbuka, dengan adanya masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan dan proses konsultasi dengan penegak hukum lainnya.
Demikian pula dengan asas-asas yang harus terkandung dalam muatan suatu undang-undang berdasarkan UU Nomor 10 tahun 2004. Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum ini telah sesuai dengan asas:
a. Pengayoman, yakni setiap materi muatan peraturan perundangundangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat. Peraturan Menteri
Hukum dan HAM tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum ini memberikan perlindungan kepada para tahanan dan juga petugas Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan.
b. Kemanusian, yakni setiap materi muatan peraturan perundangundangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Sebagaimana tujuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum ini, penekanan penting justru untuk memberikan perlindungan HAM bagi para tahanan.
c. Keadilan; bahwa setiap materi muatan peraturan perundangundangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali. Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum ini memberikan kepastian dan kejelasan untuk menegakkan keadilan bagi para tahanan.
d. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; yakni setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum ini memberikan persamaan kedudukan dalam hukum dan tidak bersifat diskriminatif.
e. Ketertiban dan kepastian hukum; yakni setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum. Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum ini memberikan kepastian hukum yang akan berdampak pada adanya ketertiban dalam masyarakat.
f. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara. Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum ini memberikan keseimbangan tentang pengaturan terkait penahanan yang pada satu sisi melaksanakan fungsi penegakan hukum untuk kepentingan masyarakat dan sekaligus memperkuat perlindungan individu khususnya pada tahanan.
Materi Muatan Rancangan Peraturan Menteri
A. Materi Peraturan
1. Ketentuan Umum
Sejumlah pengertian yang dinyatakan dalam Ketentuan Umum dalam Rancangan Peraturan Menteri ini sebagian besar merujuk pada pengertian definisi yang tertuang dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana dan sejumlah regulasi lainnya yang terkait.
Pengertian-pengertian tersebut adalah adalah sebagai berikut:
a. Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditahan di Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan.
b. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Pengertian ini sesuai dengan Pengertian ini sesuai dengan pengertian terdakwa yang ada di Pasal 1 poin 15 UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
c. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pengertian ini berdasarkan Pasal 1 Poin 32 UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
d. Narapidana adalah Terpidana yang telah didaftar yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Pasal 10 UndangUndang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa setiap terpidana wajib didaftar. Pendaftaran tersebut kemudian mengubah status terpidana tersebut menjadi narapidana. Sementara Pasal 1 poin 7 UU tersebut menyatakan terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas.
e. Penahanan adalah tindakan hukum berupa menempatkan tahanan dalam Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan. Penahanan dalam konteks ini adalah penahanan yang dilakukan di Rumah Tahanan Negara /Lembaga Pemasyarakatan.
f. Masa Penahanan adalah masa/waktu penempatan tahanan di Rutan/ Lapas berdasarkan penetapan dari pihak-pihak yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang. Sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
g. Penahanan Yang Tidak Sah adalah penahanan yang dilakukan tanpa adanya surat penahanan yang sah dikeluarkan pejabat yang bertanggung jawab secara juridis atas tahanan itu, sesuai dengan tingkat pemeriksaan atau tanpa adanya surat perpanjangan penahanan yang sah dikeluarkan pejabat yang bertanggung jawab secara juridis atas tahanan itu, sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Hal ini sesuai dengan pasal 9 Kovenan HakHak Sipil dan Politik yang menyatakan bahwa segala kasus perampasan kemerdekaan yang dilakukan secara tidak sah atau tidak sesuai dengan standar internasional terkait yang ditetapkan di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau di dalam instrumen-instrumen hukum internasional yang diakui oleh negara yang bersangkutan.
h. Pengeluaran tahanan demi hukum adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh Kepala Rutan dan Lapas untuk mengeluarkan tahanan yang telah habis masa penahanan atau perpanjangan penahanan. Diadopsi dari Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.04.UM.01.06/1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara, pasal 28 ayat (1).
i. Kepala Rutan adalah pejabat yang memimpin Rumah Tahanan Negara.
j. Kepala Lapas adalah pejabat yang memimpin Lembaga Pemasyarakatan.
k. Rumah Tahanan Negara (Rutan) adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 PP Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.
l. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat pembinaan bagi Narapidana, yang dalam kondisi tertentu berfungsi juga sebagai Rumah Tahanan. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan menyatakan bahwa “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan nnak didik pemasyarakatan.
m. Masa Penahanan adalah masa/waktu penempatan tahanan di Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan penetapan dari pihak-pihak yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang. Berdasarkan Pasal 24-29 UU Nomor 8 Tahun 1981.
2. Materi Pengaturan
a. Penahanan Yang Sah
Prinsip utama dilakukannya penahanan adalah berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan sesuai dengan norma-norma hak asasi manusia demi penegakan hukum, kepastian hukum dan keadilan. International Covenant on Civil and Political Rights yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-undang Nomor 12 tahun 2005 menyatakan bahwa :
Berdasarkan ketentuan yang berlaku, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dilakukan berdasarkan pada ketentuan UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP. Ketentuan ini merupakan penegasan bahwa penahanan dilakukan utamanya berdasarkan pada kedua regulasi diatas, dimana ketentuan-ketentuan lainnya yang lebih rendah dan bertentangan dengan dengan kedua regulasi diatas tidak dapat menjadi dasar adanya penahanan terhadap tersangka atau terdakwa. Penahanan yang dilakukan berdasarkan ketentuan lainnnya dianggap sebagai penahanan yang tidak sah.
Hal tersebut sesuai dengan Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU Nomor 12 tahun 2005 menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat ditangkap atau ditahan secara tidak sah. Pasal 9 paragraf 1 Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik menyatakan tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali dengan dasar dan melalui prosedur yang diatur di dalam Hukum. Sebagai Payung dari Hukum Acara Pidana di Indonesia, seluruh prosedur penggunaan upaya paksa, termasuk penahanan, harus dilakukan mengacu kepada Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 sebagai aturan pelaksana KUHAP
Kepala Rumah Tahanan/Kepala Lembaga Pemasyarakatan tidak boleh menerima tahanan dalam Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan jika tidak disertai surat penahanan yang sah dikeluarkan pejabat yang bertanggung jawab secara juridis atas tahanan itu, sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Berdasarkan ketentuan ini, Kepala Rumah Tahanan/Kepala Lembaga Pemasyarakatan dilarang menerima menerima tahanan tanpa adanya surat penahanan yang sah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Penahanan tanpa adanya surat yang sah dari pejabat yang berwenang tersebut merupakan penahanan yang tidak sah. Hal ini sesuai dengan Hal ini sesuai dengan Pasal 19 ayat (4) dari peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP.
a. Pengeluaran Tahanan Demi Hukum
Bahwa sebagaimana dalam pengaturan tentang penahanan yang sah, Kepala Rumah Tahanan Negara/Kepala Lembaga Pemasyarakatan wajib mengeluarkan demi hukum tahanan yang telah habis masa penahanan atau perpanjangan penahanannya, sesuai dengan UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 19 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP. Hal ini sesuai dengan Pasal 24-28 ayat (4) KUHAP menyatakan apabila masa penahanan telah habis, maka terdakwa harus sudah dikeluarkan dan tahanan demi hukum. Karena Menurut Pasal 21 ayat (2) PP Nomor 27 tahun 1983 yang bertanggung jawab atas tahanan adalah Kepala Rutan dan dalam kondisi tertentu Lapas berfungsi sebagai Rutan sehingga Kepala Lapas juga bertangung jawab atas fungsi tersebut maka pengeluaran tahanan demi hukum dilakukan oleh Kepala Lapas/Rutan. Hal ini juga sejalan dengan yang diatur di dalam Pasal 19 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.
Dalam hal masa penahanan telah habis, pengeluaran tahanan demi hukum tidak bisa dilakukan serta merta karena perlu adanya kordinasi dengan penegak hukum lain yang mempunyai kewenangan menahan. Kepala Rutan atau Kepala Lapas wajib memberitahukan secara tertulis kepada pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas tahanan itu, sesuai dengan tingkat pemeriksaan, mengenai tahanan yang hampir habis masa penahanan atau perpanjangan penahanannya, paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum masa penahanan tersebut berakhir. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 ayat (6) PP Nomor 27 tahun 1983 yang menyatakan bahwa Kepala Rutan memberitahukan kepada pejabat yang bertanggung jawab secara juridis atas tahanan itu, sesuai dengan tingkat pemeriksaan mngenai tahanan yang hampir habis masa tahanan atau perpanjangan penahanan. Aturan 10 hari sebelum masa penahanan berakhir juga diadopsi dari peraturan bersama Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian RI (poin 1). Sejalan denga aturan tersebut demi terciptanya tertib kordinasi, pemberitahuan ini harus dilakukan secara tertulis. Bahkan disebutkan di aturan tersebut bahwa pemberitahuan ini dapat dilakukan melalui faksimili atau email.
Jika pemberitahuan ini telah dilaksanakan tetapi tidak ada surat perpanjangan penahanan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang menahan maka Kepala Rutan atau Kepala Lapas wajib mengeluarkan demi hukum tahanan yang telah habis masa penahanan atau perpanjangan penahanannya. Aturan ini diadopsi dari Pasal 19 ayat (7) PP Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.
Kemudian, terhadap tahanan yang telah dikeluarkan demi hukum tersebut, Kepala Rumah Tahanan Negara/Kepala Lembaga Pemasyarakatan wajib memberitahukan pihak yang secara yuridis menahan paling lambat
1x24 jam setelah pengeluaran tahanan demi hukum. Setelah mengeluarkan Tahanan demi Hukum, Kepala Rutan/Lapas wajib memberitahukan kepada pihak yang menahan secara yuridis dengan segera. Untuk mencegah perbedaan penafsiran kata “segera”, dalam Peraturan ini arti kata segera diperjelas dengan 1x24 jam. Aturan ini ditujukan untuk menjaga kordinasi antar penegak hukum.
Dalam hal terdakwa mengajukan banding/kasasi, Kepala Rumah Tahanan Negara/Kepala Lembaga Pemasyarakatan dapat tetap melakukan penahanan berdasarkan adanya amar putusan yang berbunyi agar terdakwa tetap ditahan dan adanya surat pemberitahuan banding/kasasi dari Pengadilan Negeri/ Tinggi kepada Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan.
Dalam hal terdakwa telah diputus oleh Pengadilan dan dalam masa pikir-pikir sementara penahanan yang bersangkutan telah habis, maka Kepala Rumah Tahanan Negara/Kepala Lembaga Pemasyarakatan berkewajiban untuk mengingatkan Jaksa untuk mengeksekusi amar putusan yang menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana diatur dalam Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor R-89/EP/Ejp/2002 tanggal 6 Mei 2002 tentang Eksekusi Perintah Penahanan Terhadap Putusan Pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun, jika upaya mengingatkan tersebut telah dilaksanakan namun eksekusi amar putusan tidak dilakukan, maka Kepala Rumah Tahanan Negara/Kepala Lembaga Pemasyarakatan wajib mengeluarkan tahanan demi hukum.
Pasal 233 ayat (2) KUHAP memberikan waktu 7 (tujuh) hari pikirpikir kepada terdakwa/penuntut umum untuk mengajukan banding, sementara pasal 245 ayat (1) KUHAP memberikan waktu 14 hari pikir-pikir untuk terdakwa/penuntut umum mengajukan kasasi. Ketika suatu perkara dinyatakan banding, maka dalam waktu 3 (tiga) hari Hakim Pengadilan Tinggi harus memutuskan apakah terdakwa banding perlu ditahan atau tidak. Artinya, dalam kasus banding, dalam waktu paling lambat 3 hari setelah pernyataan mengajukan banding diterima atau paling lambat 10 hari (7 hari pikir-pikir untuk mengajukan banding ditambah 3 hari bagi hakim untuk mempertimbangkan perlu-tidaknya penahanan) setelah putusan pengadilan tingkat pertama dibacakan di muka publik, hakim pengadilan tinggi harus mengeluarkan surat perintah perpanjangan penahanan apabila dirasa penahanan masih dibutuhkan. Hal itu berlaku juga dalam hal kasasi, dimana seorang terdakwa/penuntut umum diberikan waktu 14 hari masa pikir-pikir untuk mengajukan kasasi sejak putusan banding dibacakan. Setelah terdakwa/ penuntut umum mengajukan kasasi, maka dalam waktu paling lambat 3 hari, hakim Mahkamah Agung wajib mengeluarkan surat perintah perpanjangan penahanan jika dirasa penahanan masih dibutuhkan. Artinya, dalam kasus kasasi, paling lambat 17 hari pasca dibacakannya putusan pengadilan tingkat banding, hakim Mahkamah Agung wajib mengeluarkan surat perpanjangan penahanan dalam hal penahanan masih dirasa dibutuhkan.
Ketentuan tentang surat-menyurat dilakukan di dalam jam kerja pegawai negeri sipil sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila surat menyurat tidak dilakukan di dalam jam kerja sebagaimana diatur di pasal 11, maka surat tersebut dianggap diterima pada keesokan harinya. Salah satu permasalahan yang dialami di lapangan, seringkali surat perpanjangan diterima setelah jam kerja (malam hari) sehingga terdakwa sudah terlebih dahulu dilepaskan. Sehingga harus ditegaskan bahwa surat menyurat harus dilakukan dalam jam kerja pegawai negeri. Jika diterima selepas jam kerja, maka dianggap diterima keesokan harinya.
Sementara itu, dalam hal pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap terdakwa telah sama dengan masa penahanan yang dijalankan, Kepala Rumah Tahanan Negara/Kepala Lembaga Pemasyarakatan mengeluarkan terdakwa dari tahanan demi hukum seketika itu. Karena lama pidana harus dipotong dengan masa tahanan, maka jika masa pidana yang dijatuhkan sama dengan masa penahanan yang telah dijalani, maka untuk mencegah penahanan yang tidak sah, ia harus dibebaskan pada hari itu juga.
b. Pelanggaran, Sanksi dan Perlindungan Hukum
Bahwa segala bentuk penahanan yang tidak sesuai dengan ketentuan tentang ketentuan tentang penahanan yang sah sebagaimana disebutkan diatas maka merupakan penahanan yang tidak sah. Dalam hal Kepala Rumah Tahanan/Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang tidak mengeluarkan tahanan demi hukum atau melakukan penahanan yang tidak sah sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Sanksi lainnya adalah bagi setiap petugas Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan yang melakukan penyimpangan atau melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, dikenakan sanksi administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri.
Peraturan menteri ini juga memberikan perlindungan hukum dan jabatan kepada Kepala Rumah Tahanan Negara/Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang melakukan tindakan pengeluaran tahanan demi hukum dan telah sesuai dengan UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum, peraturan menteri ini juga memberikan jaminan perlindungan jabatan bagi petugas RUTAN/LAPAS dan perlindungan hukum bagi mereka yang telah menjalankan peraturan ini.
c. Ketentuan Penutup
Dalam ketentuan penutup ini mengatur dua hal; pertama, Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Kedua, dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri ini, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pengeluaran tahanan demi hukum yang bertentangan dengan peraturan ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
B. Sistematika Rancangan Peraturan Menteri
Rancangan Peraturan Menteri Tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum ini disusun dengan Stuktur Ban dan Pasal, yang terdiri atas 5 Bab dan 20 Pasal.
Secara lengkap, ke 5 Bab dan 20 Pasal dalam Peraturan Menteri ini adalah:
1. Bab I KETENTUAN UMUM terdiri atas 1 pasal, yaitu Pasal 1.
2. BAB II PENAHANAN YANG SAH terdiri atas 3 pasal, yaitu Pasal 2 sampai dengan Pasal 4.
3. BAB III PENGELUARAN TAHANAN DEMI HUKUM terdiri atas 9 pasal, yaitu Pasal 5 sampai dengan Pasal 13.
4. BAB IV PELANGGARAN, SANKSI DAN PERLINDUNGAN HUKUM terdiri atas 4 pasal, yaitu Pasal 14 sampai dengan Pasal 17.
5. BAB V KETENTUAN PENUTUP terdiri atas 3 pasal, yaitu Pasal 18 sampai dengan Pasal 20.
Bab V
Penutup
Penahanan tidak sah bukan hanya melanggar hukum pidana, namun juga melanggar prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan hak asasi manusia sebagaimana dijamin di dalam konstitusi dan undang-undang. Meskipun telah diatur dengan jelas di dalam hukum positif, pada praktiknya penahanan yang tidak sah masih terjadi secara meluas, setidaknya di 11 UPT Lapas dan Rutan yang menjadi locus penelitian yang dilakukan oleh Center for Detention Studies dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan RI dengan didukung oleh The Asia Foundation pada 2010.
Penahanan yang tidak sah juga berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas yang menjadi sumber dari segala pemasyarakatan praktik yang dialami UPT dari hari ke hari, seperti kualitas hidup yang buruk, pungutan liar, minimnya persediaan air, hingga pelecehan seksual. Baik tahanan maupun pihak Rutan/Lapas mengalami kerugian baik materil maupun immateril karena kepercayaannya terhadap penegakan hukum berkurang dengan penahanan yang tidak sah. Pihak Rutan/Lapas harus bekerja lebih untuk mendapatkan surat perpanjangan penahanan. Bahkan, dari segi ekonomis, negara mengalami kerugian pada anggaran pengeluaran. Ironisnya, permasalahan ini bersumber dari tata administrasi yang buruk di para penegak hukum dan minimnya komunikasi antara satu dengan yang lainnya.
KUHAP dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP sendiri telah memberikan kewenangan pada pejabat Rutan (dan Lapas dalam hal Lapas berfungsi sebagai Rutan) untuk membebaskan para tahanan yang masa penahanannya telah habis, dengan tujuan menghindari penahanan yang tidak sah. Tapi pada kenyataannya, aturan tersebut tidak diindahkan pada peraturan-peraturan dibawahnya dan mengakibatkan kondisi yang tidak harmonis.
Untuk mengakhiri ketidakharmonisan tersebut, diperlukan adanya peraturan pemerintah yang menegaskan fungsi pengeluaran tahanan demi hukum sebagaimana dimandatkan KUHAP serta menganulir aturan-aturan lainnya yang bertentangan dengan KUHAP.