Baca PDF (OCR): Upaya Memutus Rantai Pelanggaran HAM dan Kegagalan Merawat Ingatan

6 halaman · teks PDF berhasil diekstrak tanpa OCR · 2.2 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. Upaya Memutus Rantai Pelanggaran HAM dan Kegagalan Merawat Ingatan
  2. Transformasi Politik Kekuasaan dan Kekuatan modal
  3. Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu Sebagai Permasalahan Bangsa

Upaya Memutus Rantai Pelanggaran HAM dan Kegagalan Merawat Ingatan

Ada sejarah pahit Indonesia yang tidak pernah terungkap. Tahun 1965 terjadi pembantaian massal dan pembuangan ke daerah terpencil terhadap warga negara penganut ideologi yang berseberangan dengan pemerintah. Sekarang, kita disuguhkan pembunuhan sadis Salim Kancil, aktivis tani yang berusaha mempertahankan haknya, dianggap menghalangi program pemerintah. Sejak tragedi itu, kekerasan negara belum juga berhenti, bahkan melahirkan pola yang diafirmasi negara dalam mengelola artikulasi kritik dan pandangan yang berseberangan dengan kepentingannya

Tragedi kemanusiaan berupa pembunuhan massal terhadap warga negara yang dianggap atau bersimpati kepada komunis. Hingga sekarang masih terjadi perdebatan mengenai jumlah korban dari tragedi kemanusiaan tersebut. Komandan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD), Sarwo Edhi Wibowo, yang menjadi pemimpin penumpasan PKI pada masa itu menyebutkan bahwa operasi tersebut memakan korban sejumlah 3 juta jiwa. Pembunuhan massal itu juga diiringi dengan penyiksaan, stigmatisasi, dan diskriminasi kepada keluarga penyintas yang dianggap sebagai ancaman masyarakat dan negara. Pelakunya adalah militer dan sejumlah organisasi masyarakat yang menjadi milisi militer.

Sejak peristiwa itu Indonesia dipimpin oleh rezim otoritarian Soeharto. Rezim politik yang identik dengan pembatasan kebebasan sipil, menuliskan sejarahnya sendiri soal tragedi kemanusiaan 1965 . Cerita itu belum juga terungkap, apalagi proses hukum guna mencapai keadilan. Sehingga narasi soal pembunuhan massal sebagai pelanggaran HAM belum diterima oleh masyarakat Indonesia, ditambah cara-cara pemerintah Orde Baru yang sengaja memelihara narasi tersebut masih berlangsung hingga sekarang.

Sejak era reformasi, niat negara untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu sudah dilakukan dengan berbagai mekanisme. Mulai dari pembentukan Pengadilan HAM, Tim Pencari Fakta hingga upaya pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Indonesia. Meskipun hingga sekarang mekanisme itu terhalang karena ketiadaan political will dari pemerintah untuk melaksanakannya. Alhasil, penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu masih mengalami kemandegan dan belum membuahkan hasil.

Demikian pula pemerintahan Jokowi, yang sejak masa kampanye Pemilu 2014, Jokowi-JK dianggap sebagai kandidat yang bersih dari permasalahan HAM. Tetapi kenyataannya belum ada tindakan riil dalam penyelesaiannya terhadap kasus di masa lalu. Padahal dalam poin ke empat dari program Nawa Cita disebutkan, “Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, terpercaya, dimana salah satu program prioritasnya adalah penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu.” Dari rumusan Nawacita tersebut, penuntasan pelanggaran masa lalu sejatinya memiliki kans lebih besar untuk diwujudkan. Nawacita menjadi dasar untuk melakukan penuntasan baik dengan mekanisme pengadilan, komisi pengungkapan kebenaran, dan pemulihan korban. Hingga September lalu, Jokowi belum menyatakan pengakuan dan permintaan maaf atas semua pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Dengan demikian wacana penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, kembali terombang-ambing.

Menurut Asvi Warman Adam, Peneliti dan sejarawan LIPI, memori pasca 1965 adalah sebuah pembenaran atas pembunuhan tersebut. Karena tidak pernah diungkap secara gamblang oleh negara, maka yang diyakini sekarang adalah pembenaran akan pembunuhan massal yang terjadi pada tahun 1965. Sehingga tidak ada jaminan bahwa kejadian serupa akan terjadi kembali di masa mendatang. “Konsep penculikan dianggap sesuatu yang diperbolehkan, membunuh juga tidak apa, demi menyelamatkan sekian ratus kali lipat. Hal ini sangat berbahaya dari segi hak asasi manusia. Kemudian berulang lagi pada tahun 1998,” ujar Asvi yang ditemuinya di ruang kerjanya di Gedung LIPI pada 7 Oktober 2015.

Keengganan negara dalam menyelesaikannya, membuka lebar jalan bagi deretan panjang pelanggaran HAM yang dilakukan secara sistematik dan terlembaga oleh negara. Pasca tragedi kemanusiaan 1965, beberapa pelanggaran dengan pola serupa kembali terjadi. Tragedi Tanjung Priok di tahun 1984, pembantaian jamaah pengajian yang meminta pembebasan empat jamaahnya yang ditahan Komando Distrik Militer (Kodim). Kemudian peristiwa Talang Sari pada tahun 1989, dimana dilakukan kekerasan terhadap masyarakat sipil sebagai bentuk pembalasan atas tewasnya anggota militer. Kemudian peristiwa pembunuhan terhadap aktivis, salah satunya Munir Said Thalib, pada tahun 2004. Seluruh peristiwa tadi mempertegas kualitas negara dalam membatasi gerakan pihak yang berseberangan dengan kepentingannya.

“Pengalaman dan sejarah dunia memperlihatkan apabila suatu kasus dipendam tanpa penyelesaian, maka akan ada kecenderungan dalam pengulangan di kemudian hari.” jelas Asvi. Pada tahun awal kemerdekaan, Otto Iskandardinata pernah menjadi korban penculikan. Setelah 14 tahun, kasus tersebut baru masuk ke meja persidangan. Meskipun para pelaku sudah diadili, tetapi pengadilan tidak mengungkapkan aktor utama dalam tindakan penculikan tersebut. Pada era Soeharto, melalui pidatonya pada tahun 80an, dirinya menyatakan dengan jelas bahwa tindak penculikan pada masa revolusi merupakan hal yang wajar. Kemudian, pada tahun ’97, terjadi kembali penculikan terhadap sejumlah aktivis dan mahasiswa. Pengulangan pola tindakan ini merupakan akibat dari ketidaktegasan pemerintah dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu. “Kalau tidak diselesaikan maka kemungkinan terulang akan sangat besar.” imbuhnya.

Transformasi Politik Kekuasaan dan Kekuatan modal

Selain budaya bangsa yang menjadi permisif terhadap tindak kekerasan, tragedi kemanusiaan tahun 1965 juga memberikan pengaruh dalam tata kelola kekuasaan panggung politik Indonesia .“Tragedi kemanusiaan 1965 memiliki suatu peristiwa politik yang penting untuk Indonesia. Hal ini berpengaruh kuat kepada perubahan struktur kekuasaan,” ujar Samuel Gultom, salah satu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Menurutnya, perubahan dalam konteks politik tersebut bukan sebatas perubahan dari rezim komunis ke haluan kanan. Melainkan mengenai perubahan struktur kekuasaan yang semula merupakan kedaulatan rakyat kemudian berubah menjadi dibawah Orde Baru dengan kawalan militer.

“Perubahan kekuasaan ini mengakibatkan sejumlah hal, salah satunya adalah gagasan bersama suatu bangsa. Pada masa demokrasi terpimpin gagasan bersama adalah mewujudkan nation building, sedangkan yang terjadi pada masa Orde Baru adalah state formation,” ujar pria yang akrab di sapa Sammy. Konsekuensinya, berkaitan dengan cara bangsa dalam mewujudkan tujuannya. Menurutnya, peningkatan kekuatan yang menitikberatkan pada kekuasaan negara, tidak mementingkan legitimasi rakyat, melainkan aparat negara. “Cara yang digunakan cenderung represif. Apabila kekuatan ada di tangan rakyat, maka pemerintah akan menggunakan cara yang persuasif. Dan hal ini masih terjadi hingga sekarang.” tambah Sammy yang ditemui pada 7 Oktober di bilangan Pasar Minggu.

Pemerintah Orde Baru dengan bantuan militer melakukan tindakan represif dalam mengolah artikulasi aspirasi rakyat. Pengekangan terhadap ekspresi mulai dari pelarangan buku dan karya seni, hingga tindak kekerasan bagi sejumlah aktivis. Dalam hal penegakan hukum misalnya, penggunaan pasal-pasal subversi marak digunakan. “Sikap negara dalam mewujudkan keamanan rakyat menggunakan pendekatan kekerasan. Mereka tidak mementingkan kepentingan rakyat, karena mereka menggunakan alat negara yaitu kekuatan militer,” tambah Sammy.

Selain sebagai rezim yang dekat dengan kekuatan represif militer, rezim orde baru menjadikan tatanan kekuasaan politik pemerintahan di era reformasi mengalami transformasi kekuasaan yang dekat dengan kekuatan modal. Investasi asing, yang masuk ke dalam negeri dalam rangka meningkatkan stabilitas perekonomian, melahirkan sejumlah permasalahan sosial lainnya. Menurut Dosen di Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia Irwansyah, kondisi tersebut melahirkan permasalahan struktural konflik sosial, yang disebut sebagai oligarki. Oligarki sendiri adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat.

“Di era ini kita menghadapi warisan otoritarisme yaitu permasalahan struktural konflik sosial yang sering disebut oligarki. Permasalahan ini hadir dan bertransformasi dalam institusi di era demokrasi. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan melanjutkan kekuatan, kebijakan dan menjalankan politik anti demokratik di era paska Orba,” jelas Irwansyah yang saat ini sedang menempuh pendidikan S3 di Murdoch University, Australia. Hal tersebut terlihat dari lahirnya pertarungan antara kepentingan ekonomi dan politik berbagai kelompok dan aliansi sosial yang kemudian mempengaruhi kondisi politik lainnya.

Warisan otoritarisme misalnya adalah Permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Agraria yang masih berlangsung hingga sekarang. “Permasalahan TKI muncul pertama kali pada masa Orba. Sejak zaman itu, reforma Agraria tidak pernah dijalankan. Ketika revolusi hijau dijalankan, terjadi kemiskinan di banyak desa. Dan kebanyakan yang tidak bekerja adalah perempuan, sehingga mereka-lah yang dikirim untuk bekerja keluar,” jelas Sammy. Konflik agraria yang berlangsung hingga sekarang juga merupakan salah satu bukti ketidakmampuan bangsa dalam meniadakan warisan tersebut. Baik akar permasalahan dalam penanganan konflik tersebut dinilai masih merupakan warisan Orde Baru.

Sedangkan menurut Gunawan Wiradi sebagai salah satu tokoh Reforma Agraria Indonesia, berpendapat bahwa permasalahan bangsa yang muncul sekarang bukan hanya sebatas warisan Orde Baru, melainkan masih bagian dari Orde Baru. “Lingkungan pemerintah sekarang masih sangat dominan Orde Baru. Jajaran menteri yang menjabat sekarang adalah produk Orde Baru sehingga pemahamannya akan sulit diubah” jelas pria yang pernah mendapatkan gelar Doctor Honoris Causa dari Instutute Pertanian Bogor. Menurutnya, mata rantai pola yang ditanamkan Orde Baru harus segara diputuskan dengan memberi pemahaman dan pengetahuan dengan pendekatan politis historis kepada masyarakat luas, khususnya generasi muda. “Konflik yang ada sekarang tidak mungkin diselesaikan pada masa ini. Meskipun sulit, membangun wacana untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masih perlu dilakukan. Salah satunya adalah dengan menyebarkan gagasan dan pengetahuan secara politis historis.” tambah pria baya yang ditemui di kantor Sajogyo Institute, Bogor pada 2 Oktober 2015

Dalam hal meluaskan gagasan dan pengetahuan tersebut, Irwansyah berpendapat bahwa tragedi kemanusiaan 1965 dapat menjadi model peristiwa untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai dampak atau warisan dari rezim Orde Baru. “Kita harus memahami posisi kekuatan politik yang berperan signifikan dalam ‘Malapetakan 1965’ adalah kalangan militer termasuk purnawirawan yang kini aktif secara bisnis dan politik. Memang sudah ada pembatasan dalam politik bagi militer, tetapi justru kalangan militer berperan vital atas reorganisasi kekuasaan dalam jaringan oligarki baik di tingkat nasional maupun lokal, “ jelas Irwansyah.

Namun kenyataannya, pembangunan gagasan di tingkat masyarakat juga memiliki tantangan, terutama berkaitan dengan kemauan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan HAM masa lalu. Irwansyah menganggap golongan pemerintah sekarang tidak melihat urgensi untuk mewujudkan itu. Definisi kepentingan yang mendesak bagi pemerintah adalah upaya dalam mengatasi permasalahan ekonomi. “Pemerintah merasa kepentingan mereka adalah mengatasi masalah ekonomi ketimbang masalah penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Tetapi juga menutup mata soal masalah ekonomi yang berkaitan dengan fenomena penggusuran, represi, intimidasi dan diskriminasi bagi rakyat pekerja.” Pemerintah tidak melihat bahwa nihilnya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu memberi dampak terhadap perekonomian. “Seharusnya kita melihat ada hubungan kuat antara operasi politik oligarki dengan warisan kebuntuan penuntasan kasus pelanggaran HAM,” tambah Irwansyah.

Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu Sebagai Permasalahan Bangsa

Dalam diskusi publik peringatan 50 tahun tragedi kemanusiaan di Jakarta beberapa waktu lalu, ELSAM bersama KKPK menegaskan bahwa penyelesaian pelanggaran HAM harus dianggap sebagai persoalan bangsa dengan penyelesaian melalui konstitusionalisme. “Selama ini diskusi tentang penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu selalu merujuk ke konvensi HAM internasional yang sangat rentan karena dianggap sebagai intervensi barat. Konstitusi sebagai sistem nilai bangsa. Sehingga ratifikasi instrumen internasional merupakan amanat konstitusi dan bukan karena didikte oleh Barat.” Jelas Kamala Chandra Kirana sebagai koordinator KKPK.

Hal senada juga disampaikan oleh Sammy, bahwa penyelesaian ini merupakan tuntutan moral bangsa mengenai memori kolektif masyarakat. “Penyelesaian ini bukan hanya kepentingan dari korban tetapi permasalahan bangsa. Saya sebagai warga negara punya kepentingan untuk menyelesaikan itu. Karena hal ini merupakan mekanisme perubahan tatanan moral,” jelas Sammy. Menurutnya penyelesaian pelanggaran HAM merupakan mekanisme yang menyatakan bahwa tindakan pembungkaman dan pembunuhan terhadap artikulasi kritik pemerintah adalah sebuah kesalahan dalam konteks negara demokrasi. “Negara harus dengan tegas menjelaskan bahwa kejadian itu salah, dan menjamin bahwa kejadian tersebut tidak terjadi kembali di masa mendatang,” tambahnya.

Sementara Irwansyah memandang inti dari penyelesaian pelanggaran HAM adalah ditujukan untuk mencegah terjadinya kembali peristiwa tersebut. “Kepentingan kita semakin mendesak karena masa kini, pejabat publik semakin berani menggunakan retorika tidak peduli HAM dan siap melibas siapa saja yang dianggap mengganggu kepentingan negara dan modal,” jelas Irwansyah.

Berkaitan dengan hal itu, Ruth Indira Rahayu, salah satu aktivis perempuan Syarikat Indonesia, memandang penyelesaian permasalahan HAM masa lalu tidak hanya melalui proses hukum, melainkan gerakan budaya yang merupakan dorongan dari masyarakat. “Poin fundamental dalam penyelesaian masa lalu adalah pengakuan dan penerimaan akan tragedi kemanusiaan itu. Dengan cara struktural oleh negara dan gerakan sosiokultur dari masyarakat.” jelas perempuan yang akrab disapa Yuyuth, ketika ditemui di kediamannya pada 23 September 2015.

Sehubungan dengan itu, Sammy berpendapat bahwa pada mekanisme peradilan, ikhtiar penyelesaian pelanggaran dilakukan dengan mengadili para pelaku. Hal tersebut ditujukan untuk memberikan jaminan secara hukum agar di masa mendatang tidak akan terjadi lagi kejadian serupa. Karenanya Sammy, berpendapat bahwa penyelesaian pelanggaran HAM harus memiliki unsur keadilan termasuk mekanisme rekonsiliasi. “Mekanisme Pengadilan Tribunal ataupun rekonsiliasi harus memasukkan unsur keadilan, pengungkapan fakta dan pemulihan korban. Apabila mekanisme tribunal tidak mampu, maka kemudian ICC (International Criminal Court – red)harus turut andil dalam penyelesaiannya,” ujarnya.

Selain mekanisme pada jalur struktural, pada gerakan sosiokultural, Asvi berpendapat publik harus diberi pemahaman melalui pelurusan sejarah. Pemahaman menjadi perlu dilakukan karena doktrinisasi Orde Baru masih hidup di masyarakat dan menghambat upaya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Salah satunya adalah istilah PKI yang selalu dikonotasikan untuk pembungkaman orang yang kritis terhadap pemerintah. “Langkah awal memulai pelurusan sejarah bisa dimulai melalui penulisan buku, film dokumenter, bahkan melalui media musik. Tetapi yang perlu juga pembicaraan pelurusan sejarah dalam tingkat negara,” jelas Asvi.

Menurut Asvi, langkah awalan yang tepat dalam penyelesaian pelanggaran HAM adalah pengakuan negara. Terlepas dari resistensi yang terlibat dalam peristiwa pelanggaran HAM, negara harus mengakui bahwa di Indonesia pernah terjadi tragedi kemanusiaan. Pengakuan tersebut dapat memberikan pemulihan kepada seluruh korban yang selama ini termarjinalisasi. Selain itu juga memberi landasan kuat dalam menjalankan mekanisme hukum.

Dalam menghadapi rangkaian panjang peristiwa pelanggaran HAM masa lalu, pertarungan penyelesaiannya membutuhkan dorongan dari masyarakat sipil. Stimulus bagi masyarakat sipil untuk mendukung wacana itu adalah mengkaitkan permasalahan HAM dengan faktor struktural seperti kesenjangan ekonomi dan politik sehingga harus diperangi bersama. “Tentu tetap perlu ada perjuangan mendorong upaya kelembagaan, termasuk perundangan dan mekanisme penegakan HAM. Akan tetapi pada akhirnya keadilan kelembagaan baru bisa dilaksanakan bila basis ekonomi politik dari pertarungan politik juga berubah,” jelas Irwansyah mengenai urgensi penyelesaian pelanggaran HAM. “Di kala kelompok yang lemah di masyarakat terorganisir solid dalam melakukan perimbangan kekuasaan, dalam rangka mengimbangi kekuatan kalangan yang menguasai jaringan dan sumber daya ekonomi dan politik, termasuk kendali atas negara. Hal ini tidak lain ditujukan untuk tidak terulangnya kembali peristiwa pahit 1965,” tambah Irwansyah.

Sedangkan dalam tatanan Indonesia sebagai negara demokrasi, penyelesaian pelanggaran HAM menjadi gagasan penting untuk mengusung Keadilan Transisional. “Demokratisasi sangat mungkin terjadi jika ada penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu. Karena apabila di tubuh rakyat yang ingin di demokratisasi masih ada perpecahan, trauma dan diskriminasi, maka demokrasi seutuhnya tidak akan pernah tercapai” jelas Yuyuth