Reproduksi Kekerasan Ditengah Kelesuan Kritik Kerja Pemerintah
Stagnansi upaya penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu menggiring masyarakat untuk terus memelihara memori kolektif tentang pembenaran tindak kekerasan oleh negara. Tidak hanya dalam hal pencarian informasi dan kebenaran akan peristiwa pelanggaran di masa lalu, tetapi juga pada realitas dan konflik sosial masa kini, khususnya dalam bidang sumber daya alam dan kebebasan beragama. Impunitas terhadap pelaku melanggengkan penggunaan kekerasan sebagai bahasa sosial negara untuk memaksakan kehendak atau membungkam kritik dari pihak lain.
Di tengah arus deras demokratisasi di hampir seluruh belahan dunia, penghargaan terhadap HAM menjadi sangat fundamental, Indonesia belum mampu menyelesaikan persoalan-persoalan penegakan HAM baik di masa lalu maupun masa kini. Pasca 17 tahun reformasi, pelanggaran masih terus terjadi, salah satu yang paling kritis adalah masih maraknya pembatasan kebebasan berekspresi masyarakat yang dilegitimasi peraturan perundang-undangan dan dilakukan oleh aparat. Beberapa perisitwa ke belakang, berbagai pembatasan terus terjadi, seperti adanya pembubaran dan larangan diskusi film Jagal dan Senyap, karya Joshua Oppenheimer yang mengangkat tema kekerasan negara tahun 1965 di beberapa kota. Kemudian juga ada pembredelan majalah mahasiswa Lentera yang menuliskan dokumentasi pergerakan massa Partai Komunis Indonesia di Salatiga. Tak berselang lama kejadian serupa menyusul yaitu pelarangan konten bermuatan peristiwa 65 dalam Ubud Writers Festival 2015 oleh pemerintah.. Pelarangan dan pembredelan yang hampir semuanya berhubungan dengan pelanggaran HAM di masa lalu merupakan bentuk pengekangan atas kebebasan berekspresi dan kebebasan mengakses informasi warga negara yang pada dasarnya dilindungi UUD 1945.
Tidak hanya soal kebebasan berpendapat dan berekspresi, bentuk pelanggaran HAM masih terus terjadi dengan masih maraknya diskriminasi terhadap berbagai golongan masyarakat hingga berbagai kasus kekerasan yang dilakukan aparat terhadap masyarakat. Dalam kasus masyarakat Sunda Wiwitan misalnya, bentuk diskriminasi bahkan dilegitimasi secara administratif yang membatasi akses pemenuhan hak dari masyarakat Sunda Wiwitan. Dalam beberapa kasus seperti penyerangan jemaat Ahmadiyah dan Syiah, diskriminasi bahkan mewujud menjadi tindak kekerasan dengan berbagai pembiaran (Omission) yang dilakukan negara. Bentuk kekerasan lain terhadap masyarakat adalah kasus Salim Kancil dan Tosan, petani yang menolak tambang pasir di Lumajang dan beberapa konflik agraria di Indonesia.
Rentetan peristiwa tersebut mengingatkan kita pada pola kekerasan Orde Baru. Mulai dari pembatasan kebebasan ekspresi, budaya stigmatisasi dan diskriminasi, serta penyiksaan bahkan pembunuhan. Pola tersebut dilakukan terhadap masyarakat yang berseberangan pandangan dengan pemerintah. Adapun pelaku kekerasan adalah aparat negara atau masyarakat sipil yang bermilisi dengannya. Di era orde baru, segala bentuk tindak kekerasan dan pelanggaran HAM yang disponsori negara hampir selalu melibatkan militer. Kewenangan militer untuk mengurusi persoalan sipil membuka peluang represifitas militer merangsak masuk ke ruang publik. Pada era kepemimpinan
Jokowi-JK ini, militer sebagai kekuatan politik lama yang identik dengan Orde Baru seolah kembali masuk dalam berbagai urusan sipil dengan berbagai kebijakan yang pemerintah buat. Berbagai peristiwa yang terjadi ke belakang rupanya dapat digambarkan sebagai kembalinya politik kekerasan ala Orde Baru di pemerintahan sekarang.
Persamaan Pola Kekerasan Ala Orde Baru
Rezim Orde Baru identik dengan kekuatan militer dalam menjalankan pemerintahan. Politik Orde Baru memiliki beberapa pola, seperti pengerahan aparat militer untuk urusan sipil dan represifitas terhadap perlawanan rakyat. Kedua pola tersebut dilakukan dengan dalih stabilitas perekonomian bangsa. Sejak reformasi kekuasaan militer dibatasi, mulai dari penghapusan Dwi Fungsi militer dan pencabutan hak sipil yang diatur dalam Undang-Undang TNI pasal 47. Namun konsep struktur komando teritorial yang memunculkan kewenangan militer dalam negeri masih berlaku hingga sekarang.
“Konsep struktur komando teritorial masih berlaku hingga sekarang, padahal konsep tersebut memunculkan kewenangan militer untuk pengamanan dalam negeri.” ujar Al Araf direktur program IMPARSIAL. Dalam struktur komando teritorial yang serupa dengan struktur pemerintahan daerah, militer akan selalu mempunyai posisi politik. Terutama dalam kondisi politik otoritas sipil yang lemah dalam mengontrol militer yang terjadi pada pemerintahan sekarang.
“Hal ini terlihat sikap presiden yang membiarkan MoU Tentara Nasional Indonesia terjadi antar berbagai kementerian, padahal bertentangan dengan Undang-Undang TNI.” Berdasarkan pasal 7 ayat 3 Undang-Undang TNI disebutkan bahwa keterlibatan militer dalam operasi selain perang hanya dilakukan atas putusan politik negara. “Dengan demikian, MoU TNI sebenarnya bertentangan dengan UU TNI,” jelas pria yang akrab disapa Aal.
Menurut Aal, sikap Jokowi-JK sebagai otoritas sipil yang mendekatkan militer sebagai langkah politik pragmatis turut membuka kans mengembalikan kekuasaan militer. “Sejauh ini mereka (Jokowi-JK -red) menganggap bahwa militer sebagai kekuatan politik yang harus dirangkul untuk kepentingan dia, sehingga menjadi sangat permisif terhadap kebijakan militer.” Ketiadaan kontrol terhadap kebijakan militer terlihat dari agenda Prolegnas yang akan merevisi UU TNI, RUU Kamnas dan Komponen Cadangan. Sedangkan upaya reformasi militer seperti Pengadilan Militer, Struktur Komando Teritorial tidak dibahas. “Ketika otoritas sipil lemah, lalu upaya reformasi di bidang militer belum terjadi, kemudian ada kehendak TNI untuk masuk keamanan dalam negeri. Maka dengan demikian secara perlahan ada upaya merangkak dari TNI untuk mengambil ruang-ruang kembali seperti masa lalu dan itu sangat berbahaya,” jelas Aal.
Selain masuknya kewenangan militer dalam ranah sipil, narasi pembenaran yang berhasil membudaya karena stigmatisasi dan diskriminasi terhadap korban masih terus berlanjut. Pada masa Orde Baru, pemerintah berhasil membangun momok ideologi komunisme dan partai pengusungnya menjadi musuh bersama. Penyebaran ideologi tersebut sangat masif karena dilakukan melalui jalur-jalur pendidikan formal, kebudayaan dan bahkan doktrin keagamaan. Karena stigmatisasi tersebut, kelompok yang dianggap dan berafiliasi dengan PKI mengalami diskriminasi hingga berbagai generasi. Diskriminasi dilakukan bukan hanya dalam tingkat kehidupan sehari-hari, tetapi juga dilakukan oleh negara dengan membatasi akses administrasi mereka sehingga menjadikannya sebagai warga negara kelas dua.
Pada zaman ini, pengulangan pola serupa diterapkan kepada kelompok keyakinan minoritas. “Diskriminasi lahir karena orang-orang banyak yang mengabsenkan pikirannya dari sejarah masa lalu. Permasalahan ini masih nyata sebagai permasalahan bangsa, karena pengucilan masih banyak terjadi, bukan hanya terhadap keluarga penyintas 1965, tetapi dilakukan pula terhadap aliran penghayat dan petani,” jelas aktivis perempuan dan peneliti feminis, Ruth Indiah Rahayu yang akrab disapa Yuyuth.
Hal senada juga disampaikan Razif, sejarawan dari Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI). Menurutnya, diskriminasi sebagai salah satu pola pelanggaran HAM masa lalu masih kembali digunakan. Terbukti dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri tahun 2008 terhadap Ahmadiyah. “Tindakan ini sama dengan Orde Baru yang mengkerangkeng agama-agama lokal seperti Sunda Wiwitan di Jawa Barat, Kaharingan di Kalimantan, dan agama Hai dan Mooi di Papua ke dalam agama besar,” jelas Razif yang diwawancara via surat elektronik. Menurutnya, pola diskriminasi ini bukan hanya menekan kebudayaan masyarakat yang digunakan sebagai salah satu sumber hidup, tetapi juga merupakan pembatasan ekspresi gerakan sosial masyarakat.
Konsekuensi dari limitasi ruang gerak sosial masyarakat adalah minimnya dukungan publik dalam menuntut penyelesaiain pelanggaran HAM di masa lalu. Karena tidak pernah diadili, maka tercipta memori kolektif masyarakat akan pembenaran penggunaan pola kekerasan negara masa lalu. Hal ini tidak lain merupakan tantangan bagi gerakan sosial masyarakat.
Menurut sejarawan Hilmar Farid, sejak zaman reformasi, peningkatan kesadaran akan tiga kebebasan dasar seperti mengemukakan pendapat, berorganisasi dan berkumpul merupakan salah satu hasil perjuangan melawan otoritarianisme. Namun, gerakan mempertahankan kebebasan tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam dinamika sosial dan politik masyarakat. “Kebebasan itu menjadi pasang-surut seturut dinamika pergolakan sosial dan politik di masyarakat. Itu sebabnya kita masih melihat kasus represi terhadap kebebasan berpendapat.” Pembatasan ruang ekspresi masyarakat dewasa ini mengalami perubahan pola dengan yang dilakukan pada rezim Orde Baru. Hal ini terlihat dari aktor yang melakukan tindakan represif adalah pihak luar aparat negara.
Salah satunya adalah sweeping buku atau pembubaran paksa diskusi publik oleh aktor non-negara yaitu kelompok yang berkepentingan untuk menentang ekspresi dalam kegiatan tersebut. Sementara menurut Razif, pembatasan akan ruang gerak masyarakat masih berlangsung. Menurutnya, masyarakat harus memperbaiki organisasi gerakan sosial untuk mempertahankan hak berekspresi yang telah diperjuangkan pada masa lalu. “Masyarakat harus sadar dan perlu untuk merawat hasil-hasil yang sudah dicapai.
Misalkan Undang-Undang Pelarangan Buku yang berhasil dicabut oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010,” Katanya. Pertahanan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan proses peradilan terhadap kasus-kasus pelarangan buku, dalam artian peradilan harus dijadikan sarana untuk berdebat dan mempertahankan bukti serta argumentasi.
Sedangkan dalam pergerakan perempuan, isu kekerasan negara di masa lalu dan pengulangan pola belum menjadi satu wacana yang diperjuangkan bersama. “Pada dasarnya isu perempuan bermuara pada dua isu yaitu politik representasi perempuan dan pelanggaran hak asasi perempuan. Hanya saja isu yang lebih diangkat adalah mengenai representasi perempuan,” jelas Yuyuth. Meskipun pasca reformasi, gerakan perempuan mendapat pintu dengan ketersediaan politik representasi kuota 30% di parlemen, namun isu pelanggaran HAM belum mampu dibawa ke tingkat legislatif. “Pelanggaran HAM tenggelam di bawah arus politik representasi. Calon anggota DPR dan parlemen perempuan tidak membawa isu pelanggaran HAM. Jangankan isu pelanggaran HAM masa lalu, pelanggaran HAM terhadap perempuan saja masih sangat minim,” jelas Yuyuth. Menurut Yuyuth, kemajuan isu keterbukaan politik perempuan terputus dengan isu pelanggaran HAM masa lalu. “Isu ini terputus pada isu politik formal. Perempuan sudah ada kemajuan untuk berpolitik. Tetapi soal pandangan politiknya, baik soal HAM dan gender masih sangat kurang,” jelas Yuyuth menyikapi gerakan perempuan dalam penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.
Selain represifitas, tantangan pergerakan sosial menjadi lebih kompleks dalam situasi demokrasi Indonesia sekarang. “Gerakan sosial kita sekarang dalam teori sosiologi adalah kelembagaan katup pengaman. Kita boleh meng-claim sebagai negara demokratis, rakyat bisa ngomong semuanya (kritik dan tuntutan –red). Lalu kemudian rakyat merasa puas. Kalau sudah puas tidak akan jadi berontak. Dan kemudian tidak jadi bergerak” jelas Gunawan Wiradi yang akrab disapa GWR ketika ditemui di Sayogyo Institute di Bogor. Ketika ditanyakan mengenai tantangan gerakan massa dalam situasi demokrasi yang demikian, penerima Doktor Honoris Causa dari IPB tahun 2009 itu menyatakan, tantangannya yaitu melembagakan katup pengaman, membuahkan situasi yang minim konflik dalam artian dorongan masyarakat untuk membawa perubahan atas dasar tuntutannya.
Meskipun demikian, Razif berpendapat bahwa mengangkat kembali kesadaran masyarakat akan kekuatan gerakan sosial masih memiliki urgensi dalam mewujudkan demokratis seutuhnya. “Lemahnya warga atau masyarakat dalam berorganisasi memungkinkan mafia pangan, migas dan tanah, atau mafia lainnya berkuasa. Di negara manapun, ketika politik organisasi warga lemah, maka yang muncul adalah kelompok bandit,” ujar Razif. Menurutnya, apabila politik warga kuat untuk mempertahankan sumber hidup mereka maka kekuatan anti demokrasi dan mafia akan sulit tumbuh.
Relasi Bisnis dan Politik Kekerasan
Warisan model-model pelanggaran HAM yang terus terjadi menegaskan sikap pemerintah dalam menghadapi kritik dari masyarakat. Pola ini cukup berhasil dalam hal mendepolitisasi gerakan sipil. Menkopolhukam, Luhut B. Panjaitan dalam beberapa kesempatan menyampaikan bahwa “kegaduhan politik” hanya akan menghambat pembangunan ekonomi, oleh karenanya siapapun yang berbuat “gaduh” harus dibasmi. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sikap represif negara itu memang ditujukan untuk memberangus perlawanan rakyat atau siapapun yang berseberangan kepentingan dengan negara untuk menjaga stabilitas politik. Lalu jika bukan untuk kepentingan rakyat, atas dasar apa pemerintah berbuat represif? Berbagai penelitan ekonomi politik telah menunjukan bahwa dalam berbagai kasus represifitas yang dilakukan oleh negara, selalu ada relasi kuasa para pengusaha yang ingin mempertahankan kekayaannya.
Menurut Fathun Karib, dosen Sosiologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, kekuatan yang berada dibalik peristiwa pembunuhan massal 1965 tidak lain adalah sistem kapitalisme dunia. Hal ini bersangkutan pula dengan transisi kebijakan agraria pada masa Orde Baru. “Konflik agraria yang terjadi belakangan ini terkait dengan politik agraria nasional yang tidak banyak berubah setelah masa Orde Baru. Yaitu kebijakan yang menghentikan kebijakan agraria nasional zaman Soekarno. Pendekatan kekerasan yang digunakan sebenarnya adalah kekuatan sistem kapitalistik dunia,” jelas Fathun.
Pendapat serupa juga dilontarkan oleh Muhamman Al-Fayyadl dariFront Nahdlyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA). Menurutnya konflik-konflik agraria dan sumber daya alam (SDA) di Indonesia merupakan letupan krisis kapitalisme. “Konflikkonflik berbasis agraria SDA di negeri ini merupakan letupan dari krisis yang lebih mendalam, yaitu krisis kapitalisme itu sendiri. Fenomena ini adalah fenomena nasional sekaligus global,” jelas pria yang akrab di sapa Fayyadl.
Menurut Fayyadl, upaya pemilik modal untuk mengekspansi keuntungannya dengan menjajaki sumber daya alam sebagai aset tidak dibarengi dengan penegakan hukum sebagaimana seharusnya. Negara dianggap masih tebang pilih dalam melaksanakan peraturan yang melindungi kepentingan bersama. “Seiring proses neoliberalisasi dan konsentrasi modal yang makin menggila ke depan, pemerintah cenderung berat sebelah kepada pengusaha. Hal ini akan semakin banyak menimbulkan pelanggaran HAM. Sehingga akumulasi modal melahirkan akumulasi pelanggaran kemanusiaan” tambah Fayyadl.
Adapun pola pelanggaran yang digunakan sangat beragam. Mulai dari pembiaran negara, keterlibatan langsung dan bahkan kekerasan. Dalam pola pembiaran, pemerintah mengabaikan aktor-aktor swasta untuk bertarung dengan rakyat dalam sengketa agraria. “Selain pembiaran, ada juga kasus yang melibatkan pemerintah sejak awal karena sudah termasuk paket program pembangunan tertentu. Jadi pemerintah menggandeng aktor swasta untuk memuluskan suatu kebijakan yang nantinya membutuhkan perampasan lahan atau aksi-aksi kekerasan agraria lainnya.” jelas Fayyadl. Pola lainnya juga menyangkut pemerintah yang akan mendapatkan keuntungan dari pihak swasta sehingga tidak terlihat langsung bentuk pelanggarannya. Misalnya dalam hal prosedur kepemilikan lahan yang secara formal-legistik sah, tetapi sebenarnya secara substansial menyimpan masalah. “Dalam keadaan demikian, yang terjadi adalah rasa berketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat dan rasa marjinalisasi terus-menerus oleh pembangunan,” tambah Fayyadl.
Penggunaan pola yang demikian merupakan dampak dari impunitas pelanggaran HAM di masa lalu dalam bidang agraria sehingga menjadi landasan bagi pemerintah masa kini untuk terus mereproduksi pelanggaran. “Budaya penyelesaian secara militeristik, polisional, atau represif juga melanggengkan pola-pola penyelesaian secara sepihak yang dalam jangka panjang akan menaman benih dendam di antara masyarakat yang dirugikan,” jelas Fayyadl. Menurutnya, kemandulan dalam penegakan hukum memberi celah bagi para pelanggar HAM untuk kembali melanggengkan skema pengusahaan pemilikan dan modus penguasaan. Hal ini diperparah dengan lemahnya daya tawar pemerintah terhadap tuntutan pemodal. “Selama yang dipikirkan pemerintah hanya keuntungan ekonomi jangka pendek bagi satu dua pihak, dan bukan perlindungan terhadap kaum yang lebih lemah, maka pola pelanggaran HAM itu akan terus berulang,” tambah Fayyadl.
Celah Memutus Rantai Pola Kekerasan
Pada kenyataannya upaya memutus rantai penggunaan pola kekerasan ala Orde Baru harus dipandang secara holistik dengan pendekatan beberapa bidang. Salah satunya adalah reformasi di berbagai bidang yang masih melanggengkan politik kekerasan, misalnya pada perlindungan kebebasan sipil, sumber daya alam, dan reformasi sektor pertahanan.
Reformasi sektor pertahanan masih menjadi wacana yang dianggap ideal untuk mencegah. Hal ini disebabkan karena kegagalan reformasi bidang pertahanan dapat menjadi sarana impunitas, dan membuka celah untuk melanjutkan kewenangan militer dalam pemerintah. “Terutama struktur komando teritorial. Seharusnya pada saat doktrin Dwi Fungsi ABRI dihapus, maka konsep struktur komando teritorial juga harus dicabut.” jelas Al Araf. Demikian pula mengenai peradilan militer, menurut Aal, kembalinya militer diatur dalam pengadilan umum merupakan salah satu bukti militer menghormati Indonesia sebagai negara hukum.
Berkaitan dengan hal itu, pemutusan rantai pola kekerasan juga dapat dilakukan dengan meninjau kembali hubungan antara pemerintah dan kekuatan modal. “Kita harus sadar perilaku negara terhadap hak asasi manusia tidak dapat berubah selama hubungannya dengan kapital tidak mengalami perubahan mendasar,” jelas Fathun yang sedang menempuh studi Sosiologi di Universitas Binghamton, Amerika.
Pengembalian UUPA kepada fitrahnya dan Reformasi Agraria menjadi poin penting dalam membangun narasi anti-monopoli dan keberpihakan kepada yang lemah mampu menjadi langkah utama untuk merubah hubungan kekerasan negara dengan kapital. “Dalam tingkat kebijakan, perlu ada peninjauan ulang atas kepemilikan swasta, kontrak karya, dan semacamnya yang mengarah pada kemandekan masa pakai atau guna lahanlahan tersebut. Sehingga lahan bisa dipakai untuk kepentingan rakyat,” jelas Fayyadl. Menurutnya, rekonsiliasi pemerintah terhadap pihak-pihak yang pernah dirugikan atas konflik agraria warisan rezim sebelumnya menjadi perlu dilakukan untuk menjamin bahwa pemerintah tidak akan mengulangi hal yang sama. “Rekonsiliasinya harus substansial, pelakunya dihukum kalau masih ada, kalau tidak, maka harus ada komitmen bahwa pemerintah tidak akan mengulangi kesalahan yang sama seperti rezim sebelumnya dan memberikan jaminan kepada warga atas hak-hak yang mesti dimilikinya,” tambah Fayyadl.
Dalam hubungan ini, Reforma Agraria menjadi gagasan yang dinilai sebagai jawaban untuk pemenuhan jaminan kepada masyarakat. Hanya saja Reforma Agraria dipandang sebagai ide yang melawan pembangunan ekonomi. Selain itu, menurut Fayyadl, pemerintah selalu memprioritaskan pembangunan ekonomi yang sangat elitis dan oligarkis, ketimbang melaksanakan Reforma Agraria. “Semestinya pembangunan ekonomi dilandaskan pada reforma agraria, bukan sebaliknya. Bentuk reforma agraria yang ideal harus memiliki orientasi tidak hanya untuk melindungi atau mencegah pelanggaran HAM terhadap warga, tapi juga memungkinkan warga proaktif mengambil peran dalam membangun situasi yang kondusif, penuh kekeluargaan dan solidaritas terhadap perdamaian bersama.” Hal ini menurut Fayyadl, merupakan upaya dalam memutus mata rantai kekerasan yang selalu dipakai sebagai alat oleh pemilik modal atau negara.
Gunawan Wiradi berpendapat, bahwa dalam melaksanakan Reforma Agraria terdapat beberapa syarat-syarat pendukung. Pertama, mengenai kemauan politik pemerintahan untuk mewujudkan Reforma Agraria. Kedua, organisasi tani kuat. Ketiga, penelitan yang cermat. Keempat, birokrasi yang harus terpisah dari bisnis. Kelima, militer harus mendukung Reforma Agraria. “Jalan penyelesaian permasalahan sumber daya melalui Reforma Agraria harus memenuhi kelima syarat tersebut. Tetapi kondisi ini belum terpenuhi semua. Meski prosesnya lama dan panjang, tetapi kita perlu mendorong itu.” jelas penerima Doktor Honoris Causa dari Institut Pertanian Bogor.
Sehubungan dengan hal itu, Yuyuth berpendapat bahwa upaya memutus rantai pengulangan pola kekerasan negara membutuhkan pendekatan yang menyeluruh dari berbagai sektor. Menurut Yuyuth, pintu masuk untuk mendorong penyelesaian HAM adalah pengakuan dari presiden bahwa negara pernah melakukan pelanggaran. “Pengakuan negara dalam arti presiden sangat perlu. Seperti pintu untuk melakukan pencabutan legislasi yang mengekang aspirasi politik masyarakat, dan ini menjamin untuk tidak terjadi lagi dikemudian hari.” jelas Yuyuth.