Baca PDF (OCR): JOKOWI-JK DALAM LINGKARAN OLIGARKI

5 halaman · teks PDF berhasil diekstrak tanpa OCR · 2.2 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. JOKOWI-JK DALAM LINGKARAN OLIGARKI
  2. Menilik Indikator Kebijakan Pemerintahan Intervensi Oligarki
  3. Jalan Panjang Indonesia Membangun Imun Dari Kekuatan Oligarki

JOKOWI-JK DALAM LINGKARAN OLIGARKI

Gelombang kekecewaan atas harapan besar yang ditaruh pada pasangan Jokowi-JK berangsur datang. Nawacita sebagai pedoman kerja pemerintahan baru yang menjanjikan perlindungan hak asasi manusia, pemberantasan korupsi dan penegakan hukum tidak sepenuhnya diimplementasikan. Kebijakan yang lahir justru bertentangan karena manuver politik pendukungnya. Pelemahan KPK dari luar dan dalam, mandegnya penyelesaian pelanggaran HAM Masa Lalu, dan penjatuhan hukuman mati, serta ancaman kebebasan masyarakat sipil diambang batas. Alhasil, pemerintahan Jokowi-JK yang dibebani optimisme tinggi masyarakat dipertanyakan kembali, Apakah mereka tersandera dalam Sistem Oligarki atau justru bagian dari sistem predatoris politik Indonesia?

Kehadiran Joko Widodo dalam kancah politik Indonesia dianggap sebagai harapan baru pemerintahan Indonesia. Dengan penampilan sederhana dan latar belakang non keluarga politik elit atau kekuatan politik tradisional seperti militer ataupun taipan, Jokowi berhasil memikat popularitas dari masyarakat. Penampilannya dan kegemarannya “blusukan” dianggap masyarakat luas sebagai sosok tepat untuk melawan pejabat korup yang menjadi ciri khas pegiat politik Indonesia hasil dari pola kekuasaan era Orde Baru yang tidak lepas dari jejaring kekuasaan oligarki.

Menurut Vedi Hadiz, Profesor of Asian Studies di University of Melbourne, pasangan Jokowi-JK dapat diidentifikasi keterkaitannya dengan lingkaran oligarki berdasarkan analisis pribadi lepas pribadi. Meskipun Jokowi merupakan salah satu Presiden pascaOrde Baru pertama yang berasal dari luar oligark Indonesia, tetapi hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari sosok Jusuf Kalla yang merupakan bagian integral dari oligarki Orde Baru. Hal ini disebabkan karena partai-partai pendukung pasangan nomor 2 pada Pemilu 2014 kemarin yang dikenal dengan Koalisi Indonesia Hebat kenyataanya juga banyak dikuasai oleh lingkungan oligarki yang dibesarkan masa lalu. “Bagaimanapun pemerintahan mereka tidak bisa lepas dari cengkraman oligarki” jelas Vedi Hadiz Direktur Program Penelitian Indonesia dan juga Professor of Asian Societies and Politics di Asia Research Centre, Murdoch Univeristy, Australia.

Dalam konteks ketokohan dan popularitas Jokowi ditengah tren politik Indonesia, Vedi Hadiz menganggap Jokowi tidak mempunyai kendaraan politik dan organisatoris sendiri yang independen untuk melepas kepemimpinan kepentingan oligarki lama yang telah beradaptasi dengan baik dengan demokrasi. “Kita bisa melihat hal tersebut dari kesulitan Jokowi dalam meng-goalkan kebijakan-kebijakannya yang berpotensi merubah pola alokasi sumber daya negara secara cukup signifikan. Hal ini merupakan sebuah ancaman bagi para oligark karena dianggap mengganggu “kepentingan-kepentingan” yang sudah lama bercokol di berbagai sektor” jelas Vedi Hadiz.

Hal serupa dilontarkan oleh Airlangga Pribadi, akademisi dari Universitas Airlangga Surabaya yang menyatakan bahwa sejak tampil dalam Pemilu Presiden 2014 lalu, Jokowi dapat dikatakan sebagai simbol aktor reformis dan populis yang lahir dari pertarungan politik lokal yang chaotik dan kemudian membutuhkan kekuatan-kekuatan politik dominasi oligarki untuk maju dalam gelanggan politik nasional.

“Setelah terpilih menjadi Presiden RI kemudian terbukti agenda-agenda reformasi yang dimanisfestasikan melalui program Nawacita tersandera oleh manuver dan pertahanan politik untuk memperoleh kemakmuran dari kekuatan oligarki di sekitarnya (redJokowi)” jelas pria yang merupakan salah satu dosen Departemen Politik FISIP Universitas Airlangga.

Namun anggapan tersanderanya Jokowi dalam oligark yang memimpin panggung politik Indonesia dewasa ini dirasa Muhammad Ridha merupakan argumen yang sangat naif. Menurut peneliti di Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) ini, secara dinamis Jokowi jelas mempunyai relasi dengan oligarki lama. Hal ini terlihat dari proses kenaikan dirinya sejak menjadi walikota Solo pada tahun 2005 lalu. “Kita semua tahu bahwa dirinya diusung PDIP, ketika dirinya naik sebagai calon kepala daerah dan presiden, jelas dirinya akan melakukan konsesi dan negosiasi dengan oligark di PDIP yang menguasai partai tersebut. Sehingga Jokowi sendiri sebenarnya tidak imun dari kekuatan politik oligarki, karena sosok Jokowi lahir hasil dari politik oligarki itu sendiri” jelas pria yang akrab disapa Ridha.

Hal ini juga dipertegas dengan anggapan Jeffrey Winters mengenai keberadaan Jokowi ditengah proses politik Indonesia dan oligark yang sudah berafiliasi dengan demokrasi. Menurutnya dalam konteks ketahanan hidupnya, oligarki yang sudah mapan berdampingan dengan demokrasi dalam satu sistem yang sama, maka yang dibutuhkan bukanlah figur politik. Hal ini disebabkan karena kekuatan oligarki mampu memposisikan tokoh tersebut menjadi kaumnya dan mampu mengkondisikan untuk tidak dapat merubah struktur tersebut. “Tidak ada figur politik yang bebas dari kaum oligark dan dari politik oligarki di Indonesia. Termasuk Jokowi-JK” jelas Winters, profesor dari Northwestern University.

Menilik Indikator Kebijakan Pemerintahan Intervensi Oligarki

Di penghujung tahun 2015, media massa dan media sosial diramaikan dengan isu Setya Novanto yang turut intervensi dalam proses perpanjangan kontrak perusahaan tambang terbesar asal Amerika Serikat di tanah Papua, PT Freeport. Pembicaraan Setya Novanto dan salah satu pengusaha dengan direksi perusahaan tersebut dianggap sebagai potret bagaimana oligarki Indonesia masih hidup dalam tubuh pemerintahan menggunakan kendaraan partai politik. Belum lagi persoalan pelemahan KPK dan impunitas serta reproduksi kekerasan yang masih berlangsung hingga sekarang. Rentetan realita tersebut dapat menjadi indikator bahwa pemerintahan Indonesia belum kebal dari intervensi oligarki.

Menurut Airlangga Pribadi kontestasi dan pertarungan antar oligarki dalam perburuan rente terlihat jelas dalam kasus negosiasi Freeport dengan Pemerintahan Indonesia.

Agenda nasionalisasi Freeport yang koheren dengan seruan politik populisme Jokowi pada kenyataannya tersandera oleh praktik perburuan rente dan manuver untuk meminta saham yang tidak saja dilakukan oleh kekuatan legislatif kalangan oposisi tetapi juga melibatkan kekuatan politik di internal pemerintahan Jokowi.

Selain perseteruan dibalik negosiasi Freeport dan Indonesia, realita mengenai pelemahan agenda pemberantasan korupsi di Indonesia yang selama ini digadang oleh KPK ditandai dengan terlihatnya kompromi terhadap tekanan-tekanan politik elit yang memberikan keuntungan praktis bagi pihak kepolisian. “Kompromi yang terjadi atas tekanan-tekanan politik elit pemerintahan Jokowi JK cenderung memberikan angin kepada pihak kepolisian,” jelas Airlangga. Menurutnya keadaan demikian dapat memperluas kemungkinan kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia akan dikontrol atau sejalan dengan kepentingan-kepentingan kekuasaan elit yang lebih dominan dibandingkan pelaksanaan supremasi hukum secara imparsial. “Situasi yang terjadi sekarang memperlihatkan bahwa agenda pemberantasan korupsi menyasar pada kekuatan oligarki telah bermanuver dalam kancah politik dalam tatanan eksekutif, legislatif, maupun partai politik,” tambah Airlangga yang menjadi kandidat PhD Asia Research Center Murdoch University, Australia.

Termasuk dalam konteks penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu yang masih mengalami stagnansi dalam pemerintahan yang baru ini. Sebagai salah satu isu penting dalam masa Pemilu, pada masa kampanye isu pelanggaran HAM secara praktis dimenangkan oleh pasangan Jokowi-JK dibandingkan dengan lawannya pada Pemilu 2014. Namun meskipun demikian, implementasi dari janji kampanye tersebut masih absen. Hal ini menurut Airlangga dikarenakan masih kerasnya benturan kepentingan untuk bertahan dan berkuasanya lapisan elit sisa Orde Baru yang berada dalam kalangan oposisi maupun yang berada di dalam istana. Alhasil upaya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu pada masa pemerintahan Jokowi-JK masih absen.

Menurut Vedi Hadiz indikator pemerintahan yang terindikasi tersusupi oligarki dapat dilihat dari komposisi kepentingan dominan yang relatif sempit dan bersifat ekslusioner. Meskipun ada tokoh baru reformis dalam panggung politik Indonesia, namun logika kekuasaan yang digariskan kepentingan oligarkis masih menjadi koridor yang harus dijalani tokoh tersebut. “Mereka terpaksa untuk mengikuti logika kekuasaan kepentingan oligarkis karena akan tersingkir apabila tidak melakukan hal tersebut. Hal inilah yang menyulitkan orang-orang ‘reformis’ yang kelak masuk ke dalam pemerintahan, mereka harus bertindak sesuai dengan garis jika tidak ingin terpental,” jelas Vedi Hadiz.

Sejak 1998, sejarah Indonesia menunjukkan kepiawan oligarki yang fleksibel dengan daya adaptasinya. Bahkan sebelum reformasi, Vedi Hadiz menyebutkan bahwa kebijakan liberalisasi ekonomi mampu diadaptasi pihak oligarki. “Banyak kebijakan liberalisasi ekonomi yang bahkan mendapat dukungan lembaga internasional yang sebenarnya di arahkan untuk menghantam oligarki, ternyata mampu diambil alih sedemikian rupa untuk melebarkan sayap.” Sebagai contoh maraknya liberalisasi sektor perbankan dan finansial di akhir tahun 1980an yang justru memberikan ruang bagi kekuatan oligarki dalam mengakses sumber dana murah dari dalam negeri. Hal tersebut terlihat dari banyaknya konglomerat yang tiba-tiba memanfaatkan peluang untuk mendirikan bank.

“Selain akses sumber dana murah, pihak oligark juga mendapatkan akses baru kepada sumber dana dari luar negeri. Hal tersebut terlihat dari membengkaknya hutang luar negeri sektor swasta Indonesia dari 1989 hingga 1997 yang berujung pada malapetaka ekonomi yang menjatuhkan Orde Baru,” jelas Vedi Hadiz.

Jalan Panjang Indonesia Membangun Imun Dari Kekuatan Oligarki

Tatanan transformasi pemerintahan Indonesia dari kediktaktoran menjadi sistem demokrasi kenyataannya tidak menyingkirkan lingkaran oligarki. Kepandaian oligarki membaca peluang perubahan sistem pemerintahan di Indonesia membuat lingkaran tersebut mampu berpenetrasi dengan baik serta beradaptasi pada demokrasi dan segala aspeknya. Hal ini menegaskan bahwa oligarki sebagai suatu sistem dan proses politik yang upaya memberantasnya harus berdasarkan analisis struktural secara objektif.

“Peluang terbaik untuk mengembalikan fitrah pemerintahan tanpa intervensi oligark sudah terlewat pada masa awal reformasi” jelas Vedi Hadiz. Menurutnya untuk membuka peluang serupa diperlukan krisis dalam tubuh oligarki tersebut sebagaimana terjadi di akhir tahun 1990an. “Namun pada waktu itu, tidak ada kekuatan yang koheren dan terorganisasi dengan baik di luar oligarki yang siap mengambil alih ketika oligarki berada dalam krisis,” tambahnya.

Pada perkembangnnya oligarki mampu melakukan perampokan sumber daya publik melalui intervensi pembentukan peraturan perundang-undangan yang menjadikan usaha pembatasan berkembangnya oligark di panggung politik Indonesia semakin sulit. Undang-Undang Partai Politik sebagai salah satu instrumen hukum yang menjadi pintu masuk terjun ke dalam pemerintahan Indonesia sudah diformulasikan sebagai regulasi yang tertutup dari kepentingan politik diluar oligarki. Misalnya menurut pasal 3 poin (c) Undang-Undang Partai Politik Nomor 20 tahun 2001 mensyaratkan pembentukan partai membutuhkan kepengurusan pada setiap provinsi, dengan minimal 75% dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan. “Syarat pembentukan partai politik tersebut membutuhkan biaya yang besar untuk turut serta ke dalam parpol (partai politik –red) dan yang memiliki akses tersebut hanyalah para oligark.” Jelas Muhammad Ridha.

Ridha berpendapat oleh karena oligarki sendiri adalah sentralisasi kekuasaan di tangan segelintir elit yang membangun kondisi dalam struktur politik, maka untuk merubahnya diperlukan struktural alternatif untuk menandingi monopolisasi yang terjadi. “Sangat imperatif untuk membangun politik alternatif yang basisnya adalah mereka yang selama ini disingkirkan dari politik oligarki seperti buruh, tani, kelas menengah kritis” jelas Ridha. Hal ini merupakan salah satu makna demokrasi dalam tatanan partisipasi dari masyarakat luas.

Partisipasi publik dapat pula diwujudkan untuk memberikan tekanan bagi elit oligarki yang bercokol di pemerintahan. Adapun tujuan dari tekanan publik tersebut tidak lain untuk memberikan sudut pandang atau warna berbeda dalam konteks kepentingan publik dalam setiap kebijakan yang dilahirkan. Kebijakan sistem Badan Penyelenggaran

Jaminan Sosial (BPJS) merupakan salah satu contoh sebuah kebijakan yang terindikasi membawa kepentingan publik. “Kebijakan sistem BPJS memperliatkan adanya perubahan pola terhadap distribusi negara, sehingga menyadarkan masyarkat luas bahwa ada perlindungan sosial universal yang menjadi tanggung jawab negara” tambah Ridha.

Selain terkonsolidasinya gerakan alternatif yang menekan elit oligark, upaya untuk membatasi ruang gerak perkembangan oligark Indonesia dewasa ini adalah dengan melakukan diaspora. Hal ini dirasa Luki Djani lebih mudah dilakukan ketimbang membentuk kekuatan sosial terorganisir yang memiliki pengaruh politk formal karena peraturan perundangan sistem politik masih dikondisikan otonom khusus untuk pihak oligark. Diaspora dilakukan dengan mengutus beberapa orang untuk masuk ke partaipartai dengan tujuan mendinamisasikan partai politik tersebut. Namun hal ini perlu didukung dengan kesepakatan atau konsensus dengan masyarakat sipil dengan pihak yang masuk ke partai yang bertujuan mengakumulasi kekuatan. “Yang selama ini terjadi ada beberapa aktivis masuk menjadi pemain politik tetapi terbawa arus permainan oligark. Oleh karena mereka berkompromi dengan pemain partai dan menentukan langkah politik yang ada, maka diperlukan konsesus bersama antara masyarakat sipil untuk mengikat pihak yang berdiaspora,” tambah pendiri lembaga penelitian Institute for Strategic Initiatives itu.

Sedangkan menurut Jeffrey Winters terdapat tiga langkah strategis untuk mengendalikan oligarki di Indonesia. Pertama, adalah pembatasan penggunaan kapital dalam aktivitas politik pemerintahan. Kedua, menurunkan stratifikasi kekayaan dalam masyarakat. “Pada masa Orde Lama, Indonesia tidak memiliki oligark karena perekonomiannya lebih merata,” katanya. Dan langkah ketiga adalah dengan meningkatkan kekuasaan partisipasi rakyat untuk mengimbangi kekuasaan kaum oligark yang berbasis uang. “Kekuatan partisipasi rakyat harus ditingkat untuk menciptakan keseimbangan kekuatan kaum oligark yang berbasis kapital dan memenuhi aktivitas politik di Indonesia,” jelas Winters.