Baca PDF (OCR): Memelihara Konfrontasi Masyarakat Sipil Melawan Oligarki

7 halaman · teks PDF berhasil diekstrak tanpa OCR · 2.2 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. Memelihara Konfrontasi Masyarakat Sipil Melawan Oligarki *Bramantya Basuki
  2. Politik yang Menyebalkan
  3. Oligarki dan Demokrasi: Dua Sisi Mata Uang?
  4. Konfrontasi Masyarakat Sipil

Memelihara Konfrontasi Masyarakat Sipil Melawan Oligarki *Bramantya Basuki

Di penghujung tahun 2015 lalu, Bank Dunia menyajikan sebuah laporan tentang Indonesia bertajuk Indonesia’s Rising Divide yang menyajikan data mengenai ketimpangan ekonomi di Indonesia yang semakin melebar semenjak krisis ekonomi 1998 hingga 2014. Laporan tersebut patut untuk dicermati karena menyajikan sebuah penjabaran yang menarik mengenai hubungan tingkat kemiskinan dan disparitas ekonomi. Disebutkan bahwa jumlah penduduk miskin (dengan jumlah konsumsi di bawah Rp. 300.000 per orang per bulan) mengalami penurunan dari 24 % di tahun 1999 menjadi 11,3 % di tahun 2014. Namun penurunan jumlah penduduk miskin ini malah berbanding terbalik dengan tingkat disparitas (diukur dengan koefisien Gini) yang naik dari 30 poin pada tahun 2000 menjadi 41 poin di tahun 2014.

Data ini memberikan kita beberapa gambaran kasar mengenai kondisi sosial ekonomi di Indonesia. Pertama adalah dengan semakin berkurangnya tingkat kemiskinan di Indonesia (data Bank Dunia bersifat makro dan perlu dibandingkan dengan data BPS misal), menandakan dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi memberikan dampak pada berkurangnya tingkat kemiskinan tersebut. Dengan kata lain jumlah kelas menengah menjadi semakin banyak, meskipun posisi mereka belum dikatakan aman dari jerat kemiskinan. Lalu kedua, semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca reformasi justru memberikan keuntungan paling besar kepada golongan masyarakat atas. Hal ini terlihat dari tingkat kesenjangan yang semakin melebar, paling tidak terlihat dari tingkat konsumsi masyarakat: nilai konsumsi 10 % orang-orang paling kaya di Indonesia sama dengan konsumsi 54 % warga termiskin pada tahun 2015 lalu, naik dari tahun 2012 di mana konsumsi 10 % orang paling kaya di Indonesia setara dengan total konsumsi 42 % warga miskin.

Makin besarnya disparitas tersebut juga membuktikan bahwa dalam pertumbuhan ekonomi selama ini meski digadang membawa kemakmuran pada seluruh warga negara, nyatanya justru lebih menguntungkan bagi masyarakat golongan atas. Penyebab dari fenomena ini juga tidak bisa disederhanakan menjadi permasalahan mereka yang sedari awal mempunyai modal yang lebih besar akan lebih mampu untuk bersaing memperebutkan kue ekonomi daripada mereka yang tidak berpunya. Karena faktorfaktor pendorong ketimpangan sungguh beragam: permasalahan demografis atau jumlah penduduk yang banyak membuat persaingan makin susah, masalah timpangnya akses mereka yang ada di pusat dan di pinggiran, masalah tak setaranya pendidikan dan tingkat gizi, dan lain sebagainya. Faktor-faktor tersebut tidaklah mungkin diselesaikan dengan segala keterbatasan mekanisme yang dimiliki oleh ekonomi liberal. Oleh karenanya, permasalahan ketimpangan ini tidak bisa dilihat secara parsial sebagai permasalahan ekonomi semata.

Politik yang Menyebalkan

Dalam negara demokratis, politik pun seharusnya bisa menjadi sebuah jalan untuk warga memperjuangkan kemakmuran bersama. Sistem demokrasi representatif, sebagai salah satu bagian dari politik, jika berjalan dengan baik akan menghasilkan sistem politik yang benar-benar dapat mewakili kepentingan seluruh warga. Politik melalui kehadiran negara juga seharusnya bisa diharapkan memutus rantai ketidakmampuan dari golongan bawah dan membatasi hak istimewa golongan atas yang dapat mengeksploitasi mereka yang lemah. Namun hasilnya akan jauh berbeda ketika politik tersebut telah masuk dalam logika yang sama dengan logika penguasaan ekonomi oleh segelintir orang di atas.

Di negara ini, politik yang seharusnya menjadi salah satu jalan bagi warga untuk memperjuangkan haknya, atau memperjuangkan hal-hal yang dianggap penting untuk kemaslahatan bersama menjadi tak terakses akibat penguasaan tersebut. Untuk maju menjadi calon eksekutif atau legislatif dari satu partai politik, misal, syarat utama yang harus dipenuhi bukannya kecakapan si calon, namum berapa besar ia dapat menyediakan upeti untuk partai politik agar mendapat dukungan, juga segala biaya kampanye yang sangat besar jumlahnya. Kondisi ini membuat seorang calon harus mempunyai modal besar dengan mendapat dukungan para pemodal besar atau sedari dulu menjadi bagian para orang kaya tersebut. Tentu masuk dalam lingkaran orangorang kaya, atau golongan sekitar 10 % orang Indonesia tersebut, bukannya tanpa kepentingan yang dititipkan atau tertanam.

Ketika melihat politik sebagai sebuah usaha ekonomi, saat modal yang dipinjamkan atau dimiliki harus kembali, maka yang terjadi adalah upaya habis-habisan untuk mengakumulasinya kembali. Berbagai cara mulai dari memuluskan proyek pada rekanan, memberi kemudahan perizinan, menjadi pelobi untuk mengesahkan peraturan atau undang-undang, dan cara-cara menggarong uang negara lainnya. Begitu menjamurnya praktek-praktek tersebut hingga terkenal adagium “5=2+2+1” saat seseorang menjabat: dalam 5 (lima) tahun masa jabatan, 2 (dua) tahun untuk mengembalikan modal, 2 (dua) tahun untuk menambah modal demi pemilihan kedepan, dan 1 (satu) tahun terakhir melakukan kerja-kerja populis untuk mendapatkan dukungan rakyat. Demikianlah saat di mana politik tidak lagi ditujukan untuk kepentingan publik lagi, alih-alih dikangkangi oleh golongan atas sekitar 10 % rakyat Indonesia. Penguasaan politik oleh segelintir orang demi mengakumulasi kekayaan inilah yang biasa disebut dengan oligarki. Di Indonesia, kuasa oligarki inilah yang membuat politik dalam demokrasi representatif menjadi sesuatu yang tidak lagi memberi harapan, malah justru mejadi sangat menyebalkan bagi banyak orang.

Oligarki dan Demokrasi: Dua Sisi Mata Uang?

Oligarki memang bukan suatu hal yang baru di Indonesia. Jika kita merujuk pada penjabaran Jeffrey Winters, juga Vedi Hadiz bersama Richard Robinson, sistem oligarki sudah mulai terlihat hadir di Indonesia sejak era Soeharto. Namun di masa Orde Baru tersebut, oligarki yang ada bersifat sultanistik, atau geraknya masih di bawah kendali satu patron, yaitu Soeharto sendiri. Penguasaan hampir bersifat penuh pada kendali militer, polisi, partai dan sistem politik, serta birokrasi membuat hal ini dimungkinkan. Namun setelah reformasi bergulir, sistem politik tak lagi dikuasasai oleh satu rezim, partai politik baru bermunculan, dwifungsi ABRI dihapuskan, dan otonomi daerah membuat kekuasaan relatif tak terpusat. Difusi kekuasaan inilah yang membuat karakteristik oligarki berubah drastis setelah zaman Orde Baru.

Tidak ada lagi kepatuhan pada satu patron membuat para oligark saling bersaing untuk memperjuangkan kepentingannya masing-masing. Meskipun begitu, mereka tetap direkatkan dengan jenis kepentingan yang sama: memperbesar pundi-pundi kekayaan mereka dengan cara mengangkangi sistem politik dan kalau bisa juga memanipulasi sistem hukum yang ada. Cara mereka menguasai sistem politik bisa dengan memajukan diri sendiri menjadi calon legislatif atau eksekutif, dan melakukan “penyesuaianpenyesuaian” hukum atau kebijakan yang menguntungkan mereka. Selain itu, bisa saja mereka tidak harus langsung maju menjadi para calon namun memberikan dukungan materiil pada salah satu calon dengan harapan balas jasa berupa koneksi, pemulusan proyek, maupun jabatan di pemerintahan. Apapun itu, yang pasti telah tercipta sebuah prasyarat tak tertulis bahwa untuk maju dalam demokrasi representatif, seseorang harus didukung dengan modal yang sangat besar dan politik balas jasa jadi susah terelakkan. Ini juga didukung dengan status quo Undang-Undang Partai Politik yang membuat persyaratan pendirian partai politik menjadi sangat mahal. Dengan demikian partai politik selamanya hanya mungkin bisa didirikan jika didukung oleh para oligark dan karenanya membuka lebar peluang politik transaksional. Fenomena ini adalah salah satu faktor yang membuat politik menjadi sesuatu yang sulit terakses warga, dan gerak politik warga sering terbatas di bilik suara karena politik dalam demokrasi representatif diperlakukan sebagai barang yang mahal.

Perlu ada catatan khusus juga mengenai gerak para oligark di era paska reformasi, terutama setelah proses Pemilu 2014 lalu. Hal ini berhubungan dengan naiknya sentimen populisme yang diusung oleh kedua calon presiden waktu itu: Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Di satu sisi, Prabowo menggunakan nasionalisme sebagai sentimen populismenya dengan cara mengatasnamakan segala janjinya demi kepentingan bangsa dan negara. Hal ini juga terlihat dari pencitraan yang dipakainya menggunakan berbagai simbol-simbol nasionalis dengan menciptakan gambaran ‘kepentingan asing’ sebagai musuh bersama. Sedang di lain sisi, Jokowi menggunakan posisinya yang ada di luar sistem politik lama sebagai sentimen populismenya dengan cara menciptakan janji akan perubahan dan memerangi segala tindak korupsi, pelanggaran HAM, dan hal-hal lain yang mencitrakan bentuk politik Orde Baru. Populisme Jokowi juga tampak dari berbagai metode untuk menggambarkan dirinya sebagai bagian rakyat kebanyakan dengan blusukan, atau pencitraan sejenis di media.

Sewaktu masa Pemilu, banyak yang kurang menyadari bahwa sebenarnya keduanya ada di dalam lingkaran oligarki meskipun mengusung jenis sentimen populis yang berbeda. Di sinilah paradoksnya, populisme pada dasarnya mengatasnamakan atau memposisikan diri pada kepentingan orang banyak, publik, warga, rakyat atau apapun, namun pada kenyataannya hanya ditujukan untuk memuluskan kepentingan para oligark. Perkawinan antara oligarki dan populisme tersebut nyata terjadi di Indonesia kini. Dengan demikian, populisme yang mereka pakai secara umum bisa diartikan sebagai sebuah instrumen politik untuk mendapatkan dukungan dengan cara menciptakan fantasi mengenai polarisasi kepentingan: kita versus mereka. Pemenang dari pemilihan umum presiden 2014, Joko Widodo misalnya, setelah menjabat pada akhirnya menunjukan bahwa dirinya tak bisa lepas dari lingkaran oligark dengan politik balas jasa dalam penunjukan kabinet, belum ada upaya serius dalam penyelesaian kasus HAM (bahkan menunjuk pelanggar HAM dalam kabinetnya), dan membiarkan kehancuran salah satu instrumen penting dalam perlawanan terhadap oligarki: Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini membuktikan begitu kuatnya cengkraman oligarki dalam sistem politik Indonesia, bahkan populisme yang berangkat dari harapan akan kondisi ideal pun hanya menjadi intrumen untuk mengaburkan keberadaan para oligark.

Jika melihat pada penjabaran pada lini masa berkembangnya oligarki di Indonesia, tidak bisa dipungkiri bahwa mulai mengakarnya praktik oligarki dalam sistem politik berbarengan dengan era demokrasi liberal sesudah reformasi. Pertanyaan penting kemudian mengemuka: Apakah keberadaan oligarki tak terelakkan dalam sebuah sistem politik demokrasi representatif? Menjawab pertanyaan ini haruslah disertai dengan kecermatan agar tak terjerumus dalam fatalisme semacam: solusi untuk memberantas oligarki dengan demikian dengan menghapus demokrasi dan kembali pada totalitarianisme. Menyalahkan pengakuan terhadap kebebasan politik sesudah reformasi sebagai sumber utama masalah oligarki sama saja menyalahkan adanya kerumunan (di pasar, atau di dalam Bus, misal) sebagai penyebab pencopetan terjadi, sehingga solusinya fatalis: tak perlu ada kerumunan maka kasus pencopetan itu tak terjadi. Sebuah permasalahan jika ingin didapat sebuah penyelesaian yang efektif, maka tanggungjawabnya harus diletakkan pada subjek yang dapat dituntut tindakannya. Pada kasus pencopetan dalam kerumunan maka tanggung jawab bisa disematkan pada kehati-hatian orang di kerumunan dan penjaga keamanan. Dalam merajalelanya oligarki dalam demokrasi maka tanggung jawab itu diletakkan pada pemerintah yang memegang kekuasaan eksekutif, dan regulasi yang dibuat oleh legislatif serta diawasi oleh penegak hukum. Namun bagaimana bila oligarki justru paling bercokol di lembagalembaga tinggi itu sehingga perubahan sangat sulit? Di sinilah pentingnya posisi masyarakat sipil, termasuk di dalamnya organisasi masyarakat sipil dalam upaya transformasi di dalam sebuah negara dengan kondisi pemerintahan dan parlemen yang saling mengunci. Dalam bagian selanjutnya akan dibahas dengan lebih detail mengenai peran masyarakat sipil tersebut.

Hal lain yang perlu diperhatikan saat menyalahkan kebebasan akan permasalahan yang muncul seperti oligarki dalam demokrasi, adalah tidak diperhatikannya adanya logika koruptif dalam penyelenggaraan kebebasan. Dalam kasus pelegalan politik dinasti oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yang diatur dalam UU Pemilihan Kepala Daerah, misal, argumen yang dipakai adalah melarang politik dinasti sama saja melarang kebebasan untuk dipilih sebagai warga negara. Pernyataan MK tersebut tidak salah, namun menjadi problematik ketika diletakkan dalam konteks sistem politik Indonesia yang jelas-jelas dikuasai oligark. Seolah masalah pertentangan kepentingan dalam politik dinasti yang jelas-jelas mencederai kepentingan publik tak dihiraukan. Dibandingkan dengan tegasnya pemerintah maupun perangkat hukum dalam membatasi kebebasan sipil pada UU Informasi dan Transaksi Elektronik, atau penyampaian pendapat umum di aksi kamisan baru-baru ini, tampak bahwa penyelenggaraan atau pembatasan kebabasan oleh negara masih tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

Konfrontasi Masyarakat Sipil

Pesimisme adalah suatu hal yang sulit dihindari dalam agenda melawan oligarki. Dalam sebuah sistem politik oligarkis mencari sebuah jalan keluar jelas bukan hal yang mudah. Harapan yang disematkan pada mereka yang maju menjadi bagian dari kekuasaan eksekutif maupun legislatif lebih sering terkooptasi dalam kuasa oligarki daripada setia pada amanat kepentingan rakyat. Namun jatuh pada keputusasaan tentu bukanlah pilihan. Apa yang terjadi di Islandia bahkan membuktikan bahwa perlawanan terhadap oligarki sangatlah dimungkinkan.

Setelah didera oleh krisis finansial yang dimulai di Amerika dan berimbas di Eropa tahun 2008, protes dari publik hampir mendera hampir seluruh dataran Eropa. Namun, salah satu protes yang cukup menampakkan hasilnya justru di Islandia, negara pulau di ujung utara dataran Eropa. Ketidakadilan mudah sekali dirasakan oleh warga yang terkena dampak krisis waktu itu, karena mereka harus menanggung lewat bail out ulah para bankir dan pemerintah yang seenaknya berjudi dengan ekonomi. Protes dari alunalun kota menuju parlemen itu sempat disebut sebagai ‘Revolusi Alat-alat Dapur’ karena para pemrotes menggunakan panci dan wajan untuk melempar salju, bom asap, dan yogurt ke arah gedung parlemen. Tuntutan mereka agar Perdana Menteri dan kabinet bertanggung jawab atas kondisi krisis tersebut berhasil terpenuhi pada tahun 2009 saat Perdana Menteri Geir Haarde dari Partai Kemerdekaan mundur. Kemudian baru pada tahun 2010 mantan Perdana Menteri tersebut dianggap bersalah, serta hampir 26 pimpinan bank yang berafiliasi dengan perdana menteri dan Partai Kemerdekaan juga diseret ke meja hijau dengan total hukuman 74 tahun. Oligarki yang bercokol di Islandia dipaksa tunduk pada kehendak publik untuk perbaikan serius.

Tentu tidaklah sepenuhnya sesuai untuk membandingkan kasus di Islandia dengan di Indonesia begitu saja. Selain situasi politik berbeda, kondisi sosial-ekonomi, sistem hukum yang tidak serupa, serta momen perubahan (kairos) juga membuat kedua negara ini tidak bisa begitu saja dibandingkan. Namun satu hal yang paling perlu diperhatikan dari kemenangan kecil di Islandia adalah gerakan perubahan yang dimulai dari gerakan masyarakat sipil, disertai dengan kesetiaan pengembanan amanat publik dan perjuangan hingga bertahun-tahun. Gerakan masyarakat sipil di Indonesia, seperti reformasi 1998, meskipun berhasil menjatuhkan rezim berkuasa, namun belum dapat mengantisipasi pembajakan situasi perubahan itu oleh kaum oligark. Tulisan ini tidak mencoba untuk masuk lebih dalam kepada perdebatan tentang seberapa jauh sebuah gerakan dikatakan berhasil, dan mana yang dianggap gagal. Namun pembahasan yang dianggap perlu saat ini adalah tentang posisi dan fidelity (kesetiaan) dari gerakan masyarakat sipil tersebut.

Di dalam kondisi sistem demokrasi representatif sekarang yang dikuasai oligarki dan dicirikan dengan pemerintahan yang mengedepankan populisme sebagai instrumen semata, posisi gerakan masyarakat sipil menjadi sangat vital. Akan menjadi masalah jika dalam situasi dimana sistem representasi rakyat tidak berjalan dengan baik akibat kuasa oligarki itu, organisasi atau gerakan masyarakat sipil justru terlena dalam dalam sentimen populisme semu. Akibatnya fungsi dari gerakan dan organisasi masyarakat sipil yang seharusnya menjalankan fungsi pengawasan dan mendorong perubahan kehilangan daya kritisnya karena gagal menjaga jarak dengan kekuasaan. Lebih menggelikan lagi jika alasan tidak bisa menjalankan fungsi kritik kepada kekuasaan justru datang dari perasaan ewuh pekewuh karena ada tetua atau konco dewe yang duduk dalam posisi kekuasaan dan memaksakan agenda kekuasaan pada gerakan atau organisasi masyarakat sipil.

Contoh menarik adalah ketika Presiden Joko Widodo membeli berbagai jenis burung, reptil, dan amphibi di sebuah pasar hewan dan melepaskan di kebun raya Bogor. Secara sekilas laku itu seolah tampak dapat dibenarkan, bahkan sedikit dramatik, namun jelas bukan sebuah contoh tentang gagalnya melihat simpul permasalahan. Membeli binatang-binatang tersebut dari para pedagang justru mendorong perdagangan hewan ilegal menjadi semakin banyak. Melepaskan hewan-hewan tersebut tanpa kajian serius mengenai kesesuaian habitat juga langkah sembrono. Lebih jauh lagi, seharusnya akan jauh lebih tepat presiden menggunakan perannya sebagai pemimpin pemerintahan untuk memastikan regulasi tentang kelestarian lingkungan berjalan baik daripada seolah memelihara ketenaran melaui tindakan populisme instrumental. Di sinilah peran organisasi masyarakat sipil yang lebih memahami persoalan untuk melancarkan kritik. Jika yang terjadi justru adalah kanalisasi kritik oleh pemerintah, seperti mengkritik boleh saja tapi silahkan disampaikan kepada lembaga pemerintah yang ditunjuk dan tak perlu membuat gaduh dengan melancarkan kritik secara terbuka, maka yang terjadi adalah pembungkaman secara halus dan penghianatan terhadap nilai transparansi publik. Hal serupa yang terjadi dalam masa awal kasus pembakaran hutan 2015 lalu, terbukti proses penyelesaian yang digadang lewat kanal pemerintah tersebut melempem menghadapi para pemodal.

Namun tidak bolehkah kita mendukung kekuasaan? Apakah kekuasaan akan selalu salah? Dasar dari pandangan skeptis yang perlu diemban oleh gerakan atau organisasi masyarakat sipil bukanlah sekadar niat buruk yang diarahkan kepada kekuasaan. Akan tetapi sebuah kesadaran bahwa di mana terletak kekuasaan, kecenderungan untuk berbuat lancung menjadi semakin besar, apalagi dalam sistem politik yang dikuasai oligarki. Karenanya, dengan segala daya dan kemampuan yang dimiliki organisasi atau gerakan masyarakat sipil, seperti riset, advokasi, pendidikan, kampanye, serta bentuk tekanan politik lain; kesetiaan haruslah tetap diarahkan pada kepentingan publik daripada pada penguasa. Lebih jauh lagi, perlawanan terhadap oligarki perlu dijadikan sebuah platform bersama dalam menyusun kekuatan dari gerakan dan organisasi masyarakat sipil. Hal ini dikarenanakan perlawanan terhadap oligarki tidak dimonopoli dalam bidang politik dan ekonomi, namun hampir di semua bidang. Yang paling jelas adalah dalam gerakan melawan korupsi, tekanan dari para oligark begitu terasa kuat di sana. Dalam bidang Hak Asasi Manusia juga serupa, para oligark merasa nyaman dengan penegakan HAM yang lemah karena akan selalu dapat menggunakan kekerasan untuk kepentingan mereka tanpa perlu kawatir soal penegakan hukum. Seperti halnya juga dalam pelestarian lingkungan hidup, selama pemerintah lebih mementingkan kepentingan ekonomi daripada keberlangsungan lingkungan di masa depan, eksploitasi untuk meraup keuntungan berlimpah bisa terus dijalankan para oligark.

Menjadikan konfrontasi kepada kuasa oligarki sebagai sebuah platform bersama tentu bukan suatu hal yang mudah. Menganggap tiap gerakan atau organisasi masyarakat sipil sebagai selalu bebas kepentingan privat dan hanya mengarahkan segala daya upaya untuk kepentingan publik juga berlebihan. Tapi sekali lagi dalam konteks peran, organisasi atau gerakan masyarakat sipil mempunyai kepentingan yang tentu berbeda dengan pemerintah yang terkunci dalam logika kekuasaan oligarkis. Karenanya posisi unik inilah yang mungkin dapat digunakan jika ingin dicapai lebih banyak lagi kemenangan-kemenangan kecil yang semakin lama akan membuncah menjadi gelombang besar.

** Penulis adalah sekretaris umum kooperasi Sorge dan peneliti di Institute for Policy Analysis of Conflict.