Baca PDF (OCR): Konsep Bisnis dan HAM dalam Logika Kekuasaan Oligarki

3 halaman · teks PDF berhasil diekstrak tanpa OCR · 1.6 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. Konsep Bisnis dan HAM dalam Logika Kekuasaan Oligarki Kania Mezariani G.

Konsep Bisnis dan HAM dalam Logika Kekuasaan Oligarki Kania Mezariani G.

“Dari 100 entitas ekonomi terbesar di dunia, 51 adalah perusahaan dan 49 adalah negara”

Hal tersebut merupakan hasil penelitian Sarah Anderson and John Cavanagh di tahun 2000. Fakta ini menjadi perdebatan mengenai pengaruh kekuasaan yang terus berjalan hingga saat ini. Ada yang berpendapat bahwa kekuasaan negara berkurang seiring meningkatnya pengaruh perusahaan multinasional, dan pula menjadi salah satu faktor terjadinya krisis ekonomi global di tahun 2008. Apakah hal tersebut mencerminkan kegagalan negara untuk mengontrol para oligark? Apakah permasalahan klasik tentang bagaimana menyeimbangkan oligarki dengan demokrasi masih belum terjawab? Tidak sedikit upaya yang telah diambil untuk menjawab pertanyaan tersebut. Salah satu upaya yang muncul dalam lima tahun terakhir adalah konsep bisnis dan hak asasi manusia. Ada baiknya kita membahas terlebih dahulu tentang oligarki dan konsep bisnis dan HAM sebelum membahas apakah konsep tersebut mampu mengontrol oligarki.

Jeffrey Winters mendefinisikan oligarki sebagai politik pertahanan kekayaan oleh pelaku yang memiliki kekayaan material. Menurutnya, sumber terpenting variasi oligarki terletak pada sifat ancaman terhadap kekayaan dan hak milik, dan bagaimana masalah utama pertahanan kekayaan dikelola secara politis. Oligark adalah pelaku yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi besar sumber daya material yang bisa digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosial eksklusifnya. Oligark selalu individu, tak pernah berupa perusahaan atau kelompok lainnya. Mereka merupakan satu bentuk kekuasaan dan pengaruh minoritas berkat sumber daya material (uang) yang telah mereka kumpulkan secara pribadi dan mereka mau simpan serta pertahankan. Oligark juga bisa menjadi pemerintah, tapi tidak harus menjadi pemerintah. Dengan kata lain, oligark dan oligarki berasal dari konsentrasi kekayaan (dan kekuasaan dari kekayaan) yang ekstrim di tangan perseorangan, atau adanya kesenjangan ekonomi yang ekstrim.

Latar belakang munculnya konsep bisnis dan hak asasi manusia adalah meningkatnya pelanggaran hak asasi manusia yang diakibatkan oleh operasi perusahaan. Sistem ekonomi neoliberal cenderung berdampak negatif terhadap pemenuhan hak asasi manusia karena minimnya peran negara dalam mengontrol pasar. Kebijakan-kebijakan yang dihasilkan cenderung untuk memfasilitasi kepentingan ekonomi daripada kepentingan publik, sehingga pemenuhan hak asasi manusia tidak terlaksana secara maksimal. Untuk itu, ada tuntutan masyarakat global agar perusahaan dapat dibatasi dan dikontrol negara, agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi yang terus meningkat, yang dianggap telah menyebabkan kemiskinan global. Dalam menghadapi tuntutan tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mensahkan hasil laporan Prof. John Ruggie yang telah dimandatkan untuk membuat studi terkait permasalahan antara perusahaan dan hak asasi manusia, yang kemudian dikenal sebagai Prinsip Ruggie.

Konsep Bisnis dan hak asasi manusia merupakan Prinsip-Prinsip Panduan untuk Bisnis dan HAM (Prinsip Ruggie), yang terdiri dari tiga pilar dan bersifat sukarela. Pilar pertama adalah Kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia, dimana pemerintah harus melindungi individu dari pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak ketiga, termasuk bisnis. Pilar kedua adalah Tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia, yang berarti tidak melanggar hak asasi manusia yang diakui secara internasional dengan menghindari, mengurangi, atau mencegah dampak negatif dari operasional korporasi. Pilar ketiga adalah Kebutuhan untuk memperluas akses bagi korban mendapatkan pemulihan yang efektif, baik melalui mekanisme yudisial maupun non-yudisial. Ketiga pilar di atas juga dikenal sebagai prinsip Protect, Respect, Remedy atau Perlindungan, Penghormatan dan Pemulihan. Pilar-pilar di atas mempertegas pembagian tanggungjawab antara negara dan perusahaan, dimana negara bertanggung jawab untuk mendistribusikan keadilan terhadap masyarakat publik dan perusahaan. Sehingga tanggung jawab yang diemban oleh negara jelas lebih besar dari perusahaan.

Lalu, apa hubungannya dengan oligarki? Meskipun Prinsip Ruggie mempunyai pendekatan yang pragmatis, namun tidak dapat dipungkiri bahwa latar belakang munculnya konsep tersebut adalah untuk mengembalikan fungsi negara untuk berkuasa terhadap kekayaan yang berkembang sehingga tidak menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia. Dengan kata lain, konsep tersebut, secara tidak langsung, diharapkan dapat mengontrol oligarki. Prinsip Ruggie yang terdiri dari tiga pilar tersebut bertujuan untuk meningkatkan peran negara untuk mengontrol perusahaan melalui kebijakan, memberikan tanggungjawab terhadap perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia, dan memastikan adanya mekanisme-mekanisme hukum dan non-hukum bagi perusahaan yang melanggar hak asasi manusia.

Kebijakan yang tumpang-tindih mengakibatkan ketidakpastian hukum. Untuk itu negara harus memastikan adanya kebijakan yang harmonis dan koheren, khususnya terkait bisnis dan hak asasi manusia. Selain kebijakan yang koheren, negara juga harus menegaskan ekspektasi negara terhadap perusahaan untuk tidak terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia melalui operasi perusahaannya. Negara dapat mengambil langkah-langkah yang lebih untuk memastikan bahwa perusahaan menghormati hak asasi manusia, sebagai contoh, membentuk kebijakan yang mewajibkan seluruh perusahaan yang beroperasi di Indonesia untuk menghormati hak asasi manusia. Hal ini mulai terlihat di Indonesia ketika Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengeluarkan Peraturan Menteri terkait Bisnis Perikanan dan hak asasi manusia pada 10 Desember 2015. Kebijakan tersebut menjelaskan tentang kewajiban perusahaan perikanan untuk menghormati hak asasi manusia. Dengan adanya kebijakan seperti di atas, meskipun Prinsip Ruggie bersifat sukarela, perusahaan harus tunduk terhadap kebijakan domestik dimana perusahaan itu berada.

Selain meningkatkan peran dan tanggung jawab negara, Prinsip Ruggie juga memberikan tanggung jawab terhadap perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia. “Menghormati” dalam hal ini adalah dengan mencegah terjadinya dampak negatif terhadap hak asasi manusia akibat operasi perusahaan melalui kebijakan HAM, uji tuntas hak asasi manusia, dan akses terhadap pemulihan. Perusahaan harus mempunyai kebijakan atau komitmen HAM yang menyatakan bahwa mereka akan menghormati hak asasi manusia. Kemudian, Perusahaan harus mampu menilai dampak-dampak apa saja yang dapat muncul akibat operasi perusahaannya terhadap masyarakat melalui pelaksanaan uji tuntas HAM. Apabila perusahaan terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia, mereka harus memberikan akses terhadap pemulihan bagi orang-orang yang terkena dampak negatif akibat operasi perusahaannya. Dengan kata lain, tanggung jawab perusahaan lebih sedikit dibanding negara, yaitu dengan sebatas “menghormati” bukan “melindungi” hak asasi manusia.

Negara harus memastikan adanya mekanisme yudisial maupun non-yudisial yang efektif akibat meningkatnya kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan perusahaan. Mekanisme tersebut harus dapat diakses oleh masyarakat yang terkena dampak. Perusahaan dapat dituntut secara global melalui mekanisme-mekanisme non-yudisial apabila melanggar hak asasi manusia, yaitu mekanisme pengaduan OECD, RSPO, IFC, dst. Sementara mekanisme yudisial hanya dapat berfungsi di negara-negara dimana perusahaan itu beroperasi apabila negara tersebut sudah memiliki kebijakan terkait hak asasi manusia dan bisnis. Meskipun Prinsip Ruggie bersifat sukarela, namun perkembangan mekanisme non-yudisial global telah memberikan perusahaan tidak mempunyai pilihan lain, selain untuk ikut menghormati hak asasi manusia.

Berdasarkan penjelasan di atas, konsep bisnis dan hak asasi manusia memang terlihat untuk meningkatkan peran negara terhadap pemenuhan hak asasi manusia, yaitu melindungi hak asasi manusia dari pihak ketiga, termasuk dari bisnis. Namun, apakah hal tersebut berpengaruh terhadap oligarki? Pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang tegas dalam melindungi hak asasi manusia dengan mewajibkan Prinsip Ruggie untuk diimplementasikan oleh perusahaan, dan menghentikan impunitas terhadap perusahaan yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia. Dalam konteks Indonesia misalnya, sebagai salah satu negara yang menjadi pusat investasi sejumlah perusahaan baik nasional dan asing maka perlu ada pengawasan khusus untuk memastikan konsep bisnis dan HAM dapat terimplementasi dengan baik. Pertanyaan besarnya adalah apakah pemerintah mampu menahan diri, dalam proses pembuatan kebijakan, dari pengaruh oligark untuk mempertahankan pendapatan mereka atau justru mendahulukan kepentingan masyarakat? Hal ini jelas menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia, karena para oligark pemilik beberapa perusahaan besar di Indonesia yang sudah hampir menguasai panggung politik dan menjadi bagian dari pemerintah sejak zaman Orde Baru hingga pasca reformasi ini. Konsep bisnis dan HAM pada praktiknya dapat menjadi sebuah instrumen yang membatasi ruang gerak oligark namun tanpa pengawasan publik yang konsep tersebut dapat pula menjadi alat bagi oligark dalam melakukan ekspansi harta kekayaannya.

**Penulis adalah peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) bidang Pembelaan HAM untuk Keadilan yang sedang menempuh studi S2 di Aberdeen University, Skotlandia