Baca PDF (OCR): Tanggapan dan Masukan Terhadap Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet

8 halaman · teks PDF berhasil diekstrak tanpa OCR · 2.7 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
  2. I. PENGANTAR
  3. II. CATATAN ATAS MATERI MUATAN RPM
  4. 1. Mendefinisikan Layanan OTT
  5. 2. Layanan OTT dan Operator Telekomunikasi
  6. 3. Pembentukan Badan Usaha Tetap (BUT) Layanan OTT Asing
  7. 4. Penempatan Pusat Data dan Nama Protokol Indonesia oleh Layanan OTT
  8. B. Fitur Penyadapan dan Penapisan dalam Layanan‐layanan Over‐The‐Top
  9. 1. Pasal Penapisan (Filtering)
  10. 2. Pasal Penyadapan (Interception)
  11. PROFIL ELSAM
  12. Alamat:

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Tanggapan dan Masukan Terhadap Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet

Diajukan kepada:

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

I. PENGANTAR

Salah satu penanda penting dari begitu merasuknya digitalisasi dalam aktivitas keseharian masyarakat modern saat ini adalah masifnya pertumbuhan—dan otomatis penggunaan— layanan aplikasi dan konten berbasis jaringan internet. Dalam diskursus ekonomi teknologi digital (digital economy technology), layanan ini disebut sebagai layanan “over‐the‐top” (OTT), yaitu layanan yang memanfaatkan jaringan internet dalam pemanfaatan aplikasi dan/atau jasanya. Sementara produk‐produk layanan OTT memanfaatkan akses internet dari operator telekomunikasi, jenis layanan ini menggantikan fungsi layanan sejenis yang tersedia secara tradisional atau non‐jaringan (offline). Jenis layanan ini merentang dari layanan streaming film atau video seperti Netflix, Hulu, Amazon TV, dan TV‐networks lainnya (yang menggantikan fungsi layanan TV kabel); layanan berkirim pesan dan video call seperti Gmail, YahooMail, Skype, Whatsapp, SnapChat, Line (yang menggantikan fungsi pengirim pesan SMS atau telepon analog); sosial media seperti Twitter, Facebook; layanan mesin pencari seperti Google, Bing, Yahoo; laman berbagi video atau musik seperti Youtube, Vimeo, SoundCloud, Smule sampai aplikasi‐aplikasi berbasis internet yang merentang mulai dari aplikasi perjalanan, pesan‐antar, berita online, hingga pendidikan dan hiburan.

Sayangnya, merespon inovasi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu cepat di atas, justru para pembentuk kebijakan selalu tertingal di dalam menyediakan perangkat hukum dan kebijakan yang luwes dan dapat menjadi acuan dalam pemanfaatan teknologi tersebut. Padahal teknologi ini membutuhkan regulasi yang komprehensif untuk mencegah hilangnya fungsi, sekaligus menjaga efisiensi dan interoperabilitasnya. Selain itu, pengaturan ini juga penting untuk meletakkan prinsip‐prinsip hak asasi manusia yang akan memfasilitasi perlindungan hak‐hak pengguna, serta perumusan tanggungjawab dari para pemangku kepentingannya. Situasi ini juga dialami Indonesia, yang selalu tertinggal dalam menyiapkan perangkat kebijakan untuk memandu pemanfaatan teknologi ini.1

Keberadaan OTT tidak hanya mengubah lanskap ekonomi digital dalam kaitannya dengan ekosistem jaringan telekomunikasi antara layanan OTT dengan operator telekomunikasi—dan terutama sekali, menurunnya pengguna‐pengguna jasa layanan offline—namun juga mempengaruhi cara orang berinteraksi yang sangat terkait erat dengan penikmatan hak‐hak asasi manusia di ruang publik baru bernama internet (online). Kontur digital yang mengasumsikan kemudahan, akselerasi, dan dalam banyak hal menawarkan kemurahan dalam mendistribusikan informasi secara global menciptakan benang merah antara peningkatan pertumbuhan ekonomi informasi, komunikasi dan teknologi dengan kebutuhan untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia di dunia digital. Sebagai contoh, infrastruktur jaringan internet yang memungkinkan OTT dapat beroperasi—yang dalam banyak perdebatan dihiasi oleh dimensi fisik dunia teknologi digital—memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengakselerasi kebutuhan penikmat internet, terutama dalam mengakses informasi yang terdistribusi melalui dunia maya. Di sisi lain, operator telekomunikasi adalah pihak yang bertanggungjawab pada keteraksesan jaringan sehingga relasi ini menciptakan ekosistem digital (OTT—operator—pengguna) yang saling mendukung satu‐sama lain.

Rencana Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) membentuk kerangka pengaturan layanan OTT dapat dipahami dalam konteks menciptakan kesinambungan di dalam ekosistem ekonomi teknologi digital yang semakin berkembang pesat. Namun demikian, model pengaturan di dalam Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (selanjutnya disebut RPM Layanan OTT), nyatanya masih memiliki sejumlah persoalan. Terutama terkait dengan cakupan ruang lingkup layanan OTT, dalam konteks digitalisasi aktivitas pengguna di dunia maya. Merespon hal tersebut, melalui naskah ini, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), hendak memberikan sejumlah catatan tentang rencana pembentukan RPM ini.

1 Lihat: Wahyudi Djafar, Kebijakan Kontrol versus Kebebasan Berinternet: Pengantar singkat tentang perkembangan dan dinamika regulasi terkait internet dan hak asasi manusia di Indonesia, Malaysia dan Filipina, (Jakarta: ELSAM, 2013).

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Jl. Siaga II No. 31, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta 12510, Indonesia Telp. (62‐21) 797 2662, 7919 2564, Fax. (62‐21) 7919 2519 Email : [email protected], Website : www.elsam.or.id

II. CATATAN ATAS MATERI MUATAN RPM

A. Pengaturan Layanan Over‐The‐Top dalam Rangka Keseimbangan Ekosistem Teknologi Digital

1. Mendefinisikan Layanan OTT

Menurut Pasal 1 angka 3 RPM Layanan Konten, layanan OTT terdiri dari layanan aplikasi dan layanan konten. Sementara layanan aplikasi diartikan sebagai penggunaan perangkat lunak untuk mengakses layanan melalui internet, layanan konten didefinisikan sebagai berikut:

Layanan Konten melalui Internet adalah penyediaan informasi digital yang dapat berbentuk tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, permainan (game) atau kombinasi dari sebagian dan/atau semuanya, termasuk dalam bentuk yang dialirkan (streaming) atau diunduh (download) dengan memanfaatkan jasa akses internet melalui penyelenggara jaringan telekomunikasi.

Dalam seluruh definisi yang ada, umumnya layanan OTT merujuk pada aplikasi dan layanan yang dapat diakses melalui internet dengan memanfaatkan jaringan operator yang menawarkan layanan akses ke internet seperti jaringan sosial, mesin pencari, situs‐situs berbagi video, dan lainnya (Bhawan, 2015). Layanan OTT bukanlah jaringan transmisi melainkan layanan yang beroperasi dengan jaringan internet dan sama sekali berbeda dengan operator yang menyediakan jaringan pokoknya (Godlovitch, dkk, 2015: 22). Jadi, secara prinsipil operator penyedia jaringan sama sekali tidak bertanggung jawab terhadap layanan yang didistribusikan oleh penyedia layanan OTT di internet. Operator hanya bertanggung jawab pada ketersediaan akses terhadap jaringan internet, seperti ketersediaan infrastruktur internet.

Secara umum, layanan OTT terbagi atas tiga jenis yaitu:

a. Layanan pesan dan suara (communication services).

b. Ekosistem aplikasi yang terhubung dengan jaringan sosial dan e‐commerce.

c. Penyedia konten video atau audio.

Secara praktis, definisi layanan konten di dalam RPM Layanan Konten bermasalah karena gagal mempertimbangkan (1) domain yang digunakan untuk mendistribusi konten internet (eg. .com, .co.id, .edu, .org, .au, .ch, dll.) (2) jenis layanan konten (trade‐purposes sites, government sites, news sites, situs sosial media, dll.) dan (3) dunia maya sebagai ruang nir‐fisik. Kegagalan RPM Layanan Konten melihat betapa beragamnya jenis layanan konten ini terlihat dari ketentuan Pasal 7 yang membolehkan penyedia layanan OTT melakukan pembebanan biaya kepada pengguna melalui tiga opsi yaitu boleh bekerjasama dengan operator, wajib bekerjasama dengan operator atau menjadi operator telekomunikasi jika fungsinya sama atau bersifat substitutif dengan penyedia jaringan telekomunikasi. Selama ini, pengguna OTT mengeluarkan biaya untuk jaringan telekomunikasi yang dibayarkan kepada operator untuk dapat mengakses internet. Ketentuan ini absurd karena jika dilakukan maka pengguna bisa dikenakan biaya oleh penyedia layanan OTT pada saat yang bersamaan ketika dia sudah membayar untuk dapat mengakses jaringan dari operator. Karena definisi layanan OTT tidak spesifik, maka layanan‐ layanan social networks seperti Facebook, Twitter atau layanan berbagi seperti Youtube dan SoundCloud dapat mengenakan biaya kepada pengguna.

Pembebanan biaya oleh layanan OTT kepada penguna merupakan kebijakan internal perusahaan sehingga tidak perlu diatur di dalam RPM Layanan Konten. Kendati merupakan hal yang wajah layanan OTT membebankan biaya, RPM Layanan Konten seharusnya lebih memikirkan tentang standar minimal fitur yang dapat dikenakan biaya kepada pengguna agar tidak terjadi tumpang‐tindih pembiayaan dengan operator telekomunikasi. Dalam hal ini, maka RPM Layanan Konten perlu mengklasifikasikan jenis layanan OTT apa saja yang dimungkinkan untuk melakukan pembebanan biaya kepada pengguna.

Rekomendasi: (i) Definisi Layanan OTT harus dirumuskan kembali berdasarkan peruntukan layanannya di dunia maya untuk menghindari penyamaan perlakuan terhadap seluruh layanan OTT di dalam jaringan internet yang berpotensi membebankan pengguna layanan; (ii) Dukungan terhadap keberadaan layanan OTT dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi teknologi digital harus diikuti dengan pembangunan infrastruktur internet yang memadai melalui pembentukan perundang‐undangan untuk menghindari tumpang‐tindih antara layanan OTT dengan operator telekomunikasi.

2. Layanan OTT dan Operator Telekomunikasi

Pasal 7 RPM Layanan Konten diwajibkan untuk bekerjasama dengan operator telekomunikasi atau menjadi operator telekomunikasi jika fungsi yang ditawarkan sama atau bersifat substitutif dengan operator telekomunikasi. Tuntutan ini tidak masuk akal karena layanan konten jauh berbeda dengan operator telekomunikasi. Semestinya, RPM Layanan Konten lebih mendorong layanan OTT untuk bekerjasama dengan operator telekomunikasi demi memaksimalisasikan penggunaan jaringan internet untuk mengakses layanan OTT.

Rekomendasi: (i) Keberadaan Pasal 7 di dalam RPM Layanan OTT harus dievaluasi tingkat reabilitasnya dalam proses implementasi untuk menciptakan ekosistem persaingan usaha yang adil antara layanan OTT dengan operator telekomuniasi; (ii) RPM Layanan OTT harus lebih menitikberatkan pada penciptaan prosedur operasionalisasi layanan OTT yang lebih praktis dalam rangka keteraksesan pengguna dan dukungan terhadap operator telekomunikasi di Indonesia

3. Pembentukan Badan Usaha Tetap (BUT) Layanan OTT Asing

Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) RPM Layanan OTT mewajibkan layanan OTT asing untuk membentuk Badan Usaha Tetap (BUT) yang berbunyi:

(2) Selain penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Layanan OTT dapat disediakan oleh penyedia layanan OTT asing dengan ketentuan wajib menjadi Bentuk Usaha Tetap, yang selanjutnya disebut BUT, di Indonesia.

(3) BUT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didirikan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang‐undangan di bidang perpajakan.

Pembentukan BUT bagi layanan OTT asing tidak realistis karena hal ini justru akan menghambat pertumbuhan ekonomi digital yang tengah berkembang‐pesat saat ini. Pertumbuhan layanan aplikasi berbasis internet, misalnya, bahkan melewati batas‐batas geografi sehingga orang dapat menggunakan layanan OTT secara real time. Keharusan menjadi BUT mengindikasikan gagalnya RPM Layanan OTT melihat layanan OTT sebagai entitas digital yang terlepas dari keharusan untuk terikat dengan keberadaan fisik. Selain proses yang rumit dan memakan biaya, pembuatan BUT bagi layanan OTT asing justru akan berpotensi menjadi beban bagi pengguna jika layanan OTT tersebut mengalihkan biaya yang harus dikeluarkannya dalam membuat BUT kepada pengguna. Pemerintah harus memikirkan mekanisme yang lebih efektif untuk mengikat layanan OTT asing pada prosedur pembayaran pajak ke Negara dengan mempertimbangkan aspek dunia maya sebagai ruang yang nir‐fisik dan melampaui batas‐batas geografi.

Rekomendasi: Ketentuan tentang kewajiban pembentukan BUT bagi layanan OTT asing harus dievaluasi kembali dalam rangka mengoptimalisasikan peran layanan OTT asing dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi teknologi digital di Indonesia.

4. Penempatan Pusat Data dan Nama Protokol Indonesia oleh Layanan OTT

Pasal 5 poin e RPM Layanan OTT menyatakan bahwa layanan OTT wajib:

Menggunakan nomor protokol internet Indonesia dan menempatkan sebagian server dalam pusat data (data center) di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Fakta bahwa seluruh orang dapat mengakses layanan konten yang disediakan tanpa memperhatikan batas‐batas geografi diabaikan dengan pengaturan tentang penggunaan nomor protokol internet Indonesia dan menempatkan sebagian server dalam pusat data (data center) di Indonesia (Pasal 5 poin e). Implementasi ketentuan ini mustahil dapat dilakukan dan, bahkan sejatinya, tidak perlu ada sama sekali. Apalagi, kewajiban untuk menggunakan nomor protokol internet di Indonesia oleh layanan OTT asing justru akan berpotensi melanggar hak untuk mengakses informasi dari pengguna. Lagipula, setiap layanan OTT asing memiliki kebijakan sendiri terkait dengan mekanisme pengumpulan (dan pemanfaatan) data dan aturan tentang distribusi informasi dunia maya dalam layanannya. Pemerintah cukup mengatur mengenai mekanisme penggunaan data oleh layanan OTT asing yang diakses oleh pengguna dari Indonesia tanpa perlu mewajibkan layanan OTT asing menempatkan pusat data di Indonesia.

Rekomendasi: (i) Ketentuan mengenai penempatan pusat data di Indonesia dan kewajiban penggunaan nomor protokol di Indonesia dalam RPM Layanan OTT harus dievaluasi reabilitasnya mengingat teknologi komputasi yang menjadi fundamen keberadaan jaringan internet yang digunakan oleh layanan OTT memungkinkan pemanfaatan layanan OTT dan lalu‐ lintas informasi dalam pemanfaatan layanan OTT dapat dilacak secara real time; (ii) RPM Layanan OTT harus diarahkan kepada prosedur praktis tentang tata cara perlindungan dalam penggunaan layanan OTT oleh pengguna dari Indonesia.

B. Fitur Penyadapan dan Penapisan dalam Layanan‐layanan Over‐The‐Top

1. Pasal Penapisan (Filtering)

RPM Layanan Konten mewajibkan penyedia layanan OTT untuk melakukan penapisan (filtering) konten (Pasal 5 poin c) sesuai dengan peraturan perundang‐undangan. Selama ini, sandaran hukum bagi praktik penapisan mengacu pada UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang secara teknis kemudian diejawantahkan melalui Permenkominfo No. 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. Selain banyak persoalan terkait dengan legitimasi hukum penapisannya, penerapan ketentuan penapisan terhadap layanan OTT juga berpotensi akan menimbulkan konflik antara penyedia layanan OTT dengan operator telekomunikasi. Hal ini kemungkinan besar terjadi, karena selama ini penapisan selalu dilakukan oleh operator telekomunikasi berdasarkan perintah dari Kemenkominfo, dengan merujuk pada database Trust Positif, sebagai mandat dari Permenkominfo 19/2014. Selain karena operator telekomunikasi tidak bertanggung jawab terhadap konten OTT, layanan OTT juga pada dasarnya sudah memiliki kebijakan kontennya sendiri (seperti Facebook, YouTube, Netflix, dll.), sehingga benturan antara standar Kemenkominfo (yang sejatinya legitimasi dan legalitas masih memunculkan persoalan), dengan standar penyedia layanan OTT, tentu akan mempengaruhi gerak ekonomi teknologi digital, yang akan berdampak pula pada penikmatan akses terhadap konten. Lagipula, selama ini, praktik penapisan dan bahkan pemblokiran situs berdasarkan daftar Kemenkominfo selalu menimbulkan masalah. RPM Layanan Konten justru akan lebih impelementatif dan efektif jika kebijakan konten diserahkan sepenuhnya kepada layanan OTT (swaregulasi), dan Pemerintah hanya bertanggungjawab untuk menentukan sistem pemeringkatan (rating) konten‐konten yang ditawarkan oleh layanan OTT.2

Rekomendasi: (i) Ketentuan mengenai penapisan tidak perlu diatur di dalam RPM Layanan OTT karena masing‐masing layanan OTT memiliki kebijakan internalnya sendiri sehingga Pemerintah hanya perlu memaksimalisasi kebijakan layanan OTT dalam konteks koordinasi dan pengawasan penggunaan; (ii) Infrastruktur legal untuk memastikan bahwa praktik penapisan yang dilakukan baik oleh layanan OTT sendiri maupun Pemerintah sangat dibutuhkan untuk menjamin keteraksesan dan kesetaraan pengaksesan informasi oleh pengguna di dalam jaringan dunia maya, yang semestinya diatur pada level undang‐undang.

2 Pembahasan lebih lanjut mengenai penapisan, lihat: Wahyudi Djafar dan Zainal Abidin, Membelenggu Ekspresi: Studi Kasus Mengenai Praktik Pemblokiran/Penyaringan Konten Internet Dan Kriminalisasi Pengguna Internet Di Indonesia, (Jakarta: ELSAM, 2014). Dapat diakses di http://elsam.or.id/2014/05/membelenggu‐ekspresi‐studi‐kasus‐mengenai‐ praktik‐pemblokiranpenyaringan‐konten‐internet‐dan‐kriminalisasi‐pengguna‐internet‐di‐indonesia/.

2. Pasal Penyadapan (Interception)

Selain diatur dalam Pasal 5 poin f, ketentuan mengenai penyadapan secara implisit juga diatur di dalam Pasal 9 yang berbunyi,

(1) Penyedia Layanan OTT wajib menyimpan data rekaman transaksi dan trafik Layanan OTT paling sedikit 3 (tiga) bulan.

(2) Untuk keperluan proses peradilan, penyedia Layanan OTT wajib menyimpan data rekaman yang terkait langsung dengan proses peradilan dimaksud berdasarkan permintaan aparat penegak hukum sampai dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Di Indonesia, praktik penyadapan/intersepsi komunikasi, maupun bentuk‐bentuk intrusi terhadap informasi dan data‐data pribadi lainnya, selama ini diatur secara tersebar dalam berbagai peraturan perundang‐undangan. Sedikitnya terdapat 15 peraturan perundang‐ undangan yang materi muatannya mengatur tentang praktik penyadapan/intersepsi komunikasi,3 dan sedikitnya terdapat 30 undang‐undang yang memberikan ruang bagi praktik intrusi data pribadi di Indonesia.4 Selama ini, mekanisme penyadapan yang dilakukan oleh kurang lebih 10 institusi pemerintah didasarkan pada ketiadaan undang‐undang yang komprehensif (legality principle) dan ketiadaan ketentuan yang proporsional (necessity and proportionality principles), oleh karena tidak adanya mekanisme yang terstandarisasi dan terintegrasi. Praktik penyadapan bagi beberapa layanan OTT seperti Apple (iTunes Store, App Store, iCloud dll.) dan Whatsapp (end‐to‐end encryption system) merupakan tindakan yang sama sekali dilarang sehingga sangat sulit menerapkan ketentuan penyadapan jika tidak didasarkan pada prosedur yang jelas dan transparan.

Rekomendasi: (i) RPM Layanan OTT tidak perlu menjadi peraturan perundang‐undangan baru yang mengatur praktik penyadapan terhadap layanan OTT. Munculnya muatan tersebut justru akan sangat berkontradiksi dengan kepentingan layanan OTT untuk melindungi data‐ data pribadi pengguna, termasuk tidak sesuai dengan prosedur hukum penyadapan yang semestinya diberlakukan; (ii) Pembentukan aturan hukum yang komprehensif mengenai perlindungan data pribadi amat sangat dibutuhkan, sebagai pondasi sah terhadap praktik penyadapan sekaligus mencegah praktik intrusi data pribadi yang tidak sah, baik oleh layanan OTT sendiri maupun oleh Pemerintah.

Demikian masukan ELSAM terhadap materi muatan RPM tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 26 Mei 2016

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM),

Wahyudi Djafar

Deputi Direktur PSDHAM

3 Pembahasan lebih lanjut mengenai kebijakan penyadapan/intersepsi komunikasi (surveillance), lihat: Wahyudi Djafar dan Miftah Fadhli, Surveilans Dan Hak Asasi Manusia: Rekomendasi Pengintegrasian Standar Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Kebijakan Surveilans Di Indonesia, (Jakarta: ELSAM, 2015). Dapat diakses di

http://elsam.or.id/2015/12/surveilans‐dan‐hak‐asasi‐manusia‐rekomendasi‐pengintegrasian‐standar‐hak‐asasi‐manusia‐

dalam‐pembentukan‐kebijakan‐surveilans‐di‐indonesia/.

4 Pembahasan lebih lanjut mengenai kebijakan perlindungan data pribadi di Indonesia, lihat: Wahyudi Djafar, Ruben Sumigar, dan Lintang Setianti, Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Usulan Pelembagaan Kebijakan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia, (Jakarta: ELSAM, 2016). Dapat diakses di http://elsam.or.id/2016/03/perlindungan‐data‐pribadi‐di‐ indonesia‐usulan‐pelembagaan‐kebijakan‐dari‐perspektif‐hak‐asasi‐manusia/.

PROFIL ELSAM

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Institute for Policy Research and Advocacy), disingkat ELSAM, adalah organisasi advokasi kebijakan, berbentuk Perkumpulan, yang berdiri sejak Agustus 1993 di Jakarta. Tujuannya adalah turut berpartisipasi dalam usaha menumbuh‐ kembangkan, memajukan dan melindungi hak‐hak sipil dan politik, serta hak‐hak asasi manusia pada umumnya – sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa‐Bangsa 1948. Sejak awal, semangat perjuangan ELSAM adalah membangun tatanan politik demokratis di Indonesia melalui pemberdayaan masyarakat sipil lewat advokasi dan promosi hak asasi manusia (HAM).

Kegiatan utama ELSAM adalah: (1) studi kebijakan dan hukum yang berdampak pada hak asasi manusia; (2) advokasi hak asasi manusia dalam pelbagai bentuknya; (3) pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia; dan (4) penerbitan dan penyebaran informasi hak asasi manusia.

Program kerja ELSAM yaitu: (1) pengintegrasian prinsip dan norma hak asasi manusia dalam kebijakan dan hukum negara; (2) pengintegrasian prinsip dan norma hak asasi manusia dalam kebijakan tentang operasi korporasi yang berhubungan dengan masyarakat lokal; dan (3) penguatan kapasitas masyarakat sipil dalam memajukan hak asasi manusia.

Alamat:

Jl. Siaga II No.31, Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta‐INDONESIA 12510 Tel. +62 21 7972662, 79192564, Fax. +62 21 79192519 Surel: [email protected], laman: www.elsam.or.id Twitter: @elsamnews ‐ @ElsamLibrary