Baca PDF (OCR): Deklarasi Akhir Kongres Dunia ke-­6 Menentang Hukuman Mati

3 halaman · teks PDF berhasil diekstrak tanpa OCR · 3.1 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. Deklarasi Akhir Kongres Dunia ke--‐6 Menentang Hukuman Mati Oslo, 23 Juni 2016
  2. DENGANGEMBIRA:
  3. TETAPI MEMPERHATIKAN:
  4. Organisasi Antar--‐Pemerintahan dan Organisasi Internasional:
  5. Negara--‐negara yang hadir dalam Kongres Oslo:
  6. Negara--‐negara retensionis untuk melakukan:
  7. Negara--‐negara abolisionis:
  8. Anggota--‐anggota parlemen:
  9. Lembaga--‐Lembaga HAM Nasional:
  10. Di negara--‐negara retensionis,
  11. Aktor--‐aktor ekonomi dan budaya:
  12. Aktor--‐aktor abolisionis dari masyarakat sipil:

Deklarasi Akhir Kongres Dunia ke--‐6 Menentang Hukuman Mati Oslo, 23 Juni 2016

Kami,

Peserta Kongres Dunia ke--‐6 Menentang Hukuman Mati, yang diselenggarakan di Oslo (Norwegia) dari 21 sampai 23 Juni 2016 oleh organisasi Ensemble Contre la Peine de Mort (ECPM) dengan disponsori oleh Norwegia, Australia dan Prancis, dan bekerjasama dengan World Coalition Against the Death Penalty, dengan ini

MENGADOPSI Deklarasi inisetelah mengikuti tiga hari debat yang intensif, pertukaran pengalaman, kesaksian, film;

DENGANGEMBIRA:

--‐ bahwa gerakan abolisionis telah berkembang di dunia dengan 3/4 negara--‐negara telah menghapuskan hukuman mati baik dalam hukum maupun dalam praktek;

--‐ bahwa banyak negara--‐negara abolisionis dan organisasi--‐organisasi antar--‐pemerintahan telah bergabung dalam gerakan abolisionis internasional dan negara--‐negara retensionis yang menghadiri Kongres juga mengutarakan perhatian mereka terhadap gerakan tersebut;

--‐ bahwa sejak Kongres Dunia Madrid di tahun 2013, 6 negara telah menghapuskan hukuman mati untuk semua jenis kejahatan, yakni, Madagaskar, Mongolia, Nauru, Fiji, Republik Demokratik Kongo, dan Suriname; bahwa kecenderungan terhadap penghapusan hukuman mati di Amerika Serikat berlanjut;

--‐ bahwa gerakan abolisionis terus berkembang dan makin beragam, dengan 158 anggota World Coalition Against the Death Penalty, dan negara--‐negara, koalisi--‐koalisi kawasan dan nasional, penyatuan organisasi--‐organisasi dan aktor--‐aktor dari masyarakat sipil, jaringan--‐jaringan parlemen, jaringan--‐jaringan akademis, lembaga--‐lembaga hak asasi manusia nasional, bisnis dan serikat, dan jurnalis, semua bergabung dalam mempercepat langkah untuk mempromosikan penghapusan hukuman mati;

--‐ bahwa beberapa negara abolisionis telah mengintegrasikan gagasan abolisi universal ke dalam kebijakan hubungan luar negeri mereka;

--‐ bahwa pengikat antara aktor--‐aktor dari masyarakat sipil dan organisasi antar--‐pemerintahan, organisasi regional, dan internasional telah diperkuat dengan tujuan untuk menciptakan atau menegakan negara hukum;

--‐ bahwa aktor--‐aktor ekonomi internasional utama, seperti Pfizer atau Ricard Branson (pendiri Virgin group) telah mengambil pendirian publik untuk menentang hukuman mati;

--‐ bahwa telah ada pernyataan positif, seperti dari Menteri Kehakiman Republik Demokratik Kongo dan Mongolia bahwa mereka akan mendukung moratorium dalam sidang Perserikatan Bangsa--‐Bangsa bulan Desember depan;

--‐ oleh kesadaran bahwa cakupan dan keseriusan dari bahaya yang ditimbulkan dari hukuman mati kepada keluarga dan terpidana yang dicintai, korban, dan anggota masyarakat lainnya.

TETAPI MEMPERHATIKAN:

--‐ bahwa kemunculan ulang kekerasan teroris di skala global yang digunakan sebagai dalih oleh beberapa pemerintahan, seperti Mesir, untuk menjustifikasikan retensi hukuman mati untuk menekan pergerakan lawan;

--‐ bahwa menurut Amnesty International, 58 negara dan wilayah masih memberlakukan hukuman mati, dan sering kali menerapkannya secara sewenang--‐wenang;

--‐ bahwa di tahun 2015, 1.643 orang telah dieksekusi di seluruh dunia, terutama di Iran, Pakistan, Arab Saudi, Irak, Amerika Serikat, walaupun jumlah statistik ini tidak termasuk jumlah orang--‐orang yang dieksekusi yang tidak diketahui di Tiongkok;

--‐ bahwa penetapan hukuman mati untuk perdagangan narkotika adalah secara jelas bertentangan dengan rekomendasi--‐ rekomendasi UNODC dan terhadap temuan--‐temuan yang disampaikan selama UNGASS pada bulan April 2016 di New York.

Bahkan, negara--‐negara anggota PBB telah menyepakati bahwa kegagalan terhadap kebijakan “perang atas narkotika”, justru bersumberseutuhnya pada visi yang represif;

--‐ bahwa beberapa negara yang telah memulai kembali eksekusi setelah moratorium yang cukup lama, seperti Indonesia, Pakistan atau Chad;

--‐ bahwa hukuman mati masih diberlakukan bagi terpidana anak dan orang--‐orang dengan keterbelakangan mental; bahwa hal tersebut diberlakukan secara diskriminatif berdasarkan etnis, latar belakang sosial, kebangsaan atau keagamaan, warna kulit, dan orientasiseksual;

--‐ bahwa sering kali, sebagai konsekuensi atas status mereka, terpidana mati sering kali menderita kondisi penahanan yang menyedihkan, yang melanggar martabat manusia dan tak jarang merupakan perlakuan yang tidak manusiawi dan merendahkan mereka.

MENGGARISBAWAHI KEBUTUHAN UNTUK MENGAMBIL LANGKAH--‐LANGKAH YANG SIGNIFIKAN TERHADAP PENGHAPUSANHUKUMAN MATI SEUTUHNYADANUNIVERSAL, KAMIMEMANGGIL:

Organisasi Antar--‐Pemerintahan dan Organisasi Internasional:

--‐ untuk meneruskan dan meningkatkan kerja sama dengan negara--‐negara dan masyarakat sipil untuk memajukan penghapusan hukuman mati yang universal;

--‐ untuk mengintegrasikan isu--‐isu terkait penetapan hukuman mati dalam diskusi--‐diskusi dengan UNODC dan semua pemangku kepentingan;

--‐ untuk secara sistematis mengintegrasikan, secara relevan, hukuman mati ke dalam kerja yang telah dilakukan oleh Pelapor Khusus PBB, khususnya untuk terorisme, eksekusi di luar hukum, penyiksaan, migran, dan kemiskinan;

--‐ untuk mengadopsi, sesegera mungkin, instrumen--‐instrumen regional, seperti Protokol Tambahan untuk Piagam HAM Afrika tentang penghapusan hukuman mati;

Negara--‐negara yang hadir dalam Kongres Oslo:

--‐ untuk bersiap pada komitmen--‐komitmen yang telah dibuat selama Kongres, khususnya komitmen yang dibuat oleh Guinea untuk mengumumkan Kitab Hukum Pidana tanpa hukuman mati pada 1 Juli 2016;

Negara--‐negara retensionis untuk melakukan:

--‐ untuk secara drastis mengurangi cakupan kejahatan--‐kejahatan yang dapat dihukum dengan pidana mati dalam legislasi mereka dan, di masa yang akan datang, untuk menghapus hukuman mati jika ditemukan dan mendiskusikan solusi--‐solusi alternatif yang memungkinkan seseorang untuk berubah;

--‐ untuk menghormati Konvensi Internasional tentang Hak--‐Hak Anak, dan untuk menolak penggunaan hukuman mati bagi anak di bawah umur dan bagi mereka yang di bawah umur ketika melakukan kejahatan;

--‐ untuk mengumpulkan dan mempublikasikan informasi yang dapat diandalkan dan independen secara teratur terkait dengan hukuman mati dan penyampaian opini publik tentang hukuman mati dan jenis--‐jenis hukuman alternatif lainnya;

--‐ untuk mengambil langkah menuju penghapusan hukuman mati dengan menerapkan moratorium pidana mati dan eksekusi, berkesesuaian dengan resolusi untuk moratorium terhadap penggunaan hukuman mati yang diputuskan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2007, dan diikuti oleh 81 negara yang telah meratifikasi Protokol Opsional Kedua Kovenan Internasional Hak--‐Hak Sipil dan Politik;

--‐ untuk menjamin kuasa hukum yang kompeten bagi terdakwa kurang mampu secara finansial.

Negara--‐negara abolisionis:

--‐ untuk membuat jaminan, tidak sekedar retorik, terkait langkah--‐langkah yang konkret dan nyata yang mendukung penghapusan hukuman mati yang universal, khususnya dalam penerapan konsekuensi bagi pelanggar jaminan--‐jaminan ini terhadap pelanjutan hubungan diplomatik dan ekonomi dengan negara--‐negara retensionis;

--‐ untuk menandatangani dan meratifikasi Protokol Opsional Kedua Kovenan Internasional Hak--‐Hak Sipil dan Politik;

--‐ untuk memberikan bantuan finansial untuk perang internasional terhadap perdagangan narkotika secara bersyarat terhadap tidak diberlakukannya pidana mati;

--‐ untuk memajukan dan menjamin penghormatan hak asasi fundamental terhadap perjuangan melawan terorisme, termasuk penolakan hukuman mati;

--‐ untuk mendukung aktor--‐aktor dari masyarakat sipil yang bekerja untuk mendukung abolisi;

--‐ mendukung resolusi UNGASS yang memanggil untuk moratorium universal terhadap hukuman mati pada tahun 2016.

Anggota--‐anggota parlemen:

--‐ dari seluruh dunia untuk berkumpul dalam jaringan--‐jaringan nasional, regional dan internasional dalam membawa debat abolisionis di dalam parlemen--‐parlemen negara retensionis;

--‐ dari negara--‐negara abolisionis untuk membantu rekan--‐rekan mereka dari negara--‐negara retensionis untuk mengajukan rancangan--‐rancangan abolisionis.

Lembaga--‐Lembaga HAM Nasional:

--‐ untuk secara sistematik menambah pertanyaan--‐pertanyaan terkait dengan hukuman mati ke dalam agenda mereka dan untuk mendorong negara mereka untuk menghapus hukuman mati dengan mendukung resolusi UNGASS yang memanggil untuk moratorium universal terhadap hukuman mati pada tahun 2016.

Di negara--‐negara retensionis,

--‐ pengacara--‐pengacara untuk mencari pelatihan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas dalam mempertahankan klien yang menghadapi hukuman mati;

--‐ jaksa penuntut umum untuk tidak menetapkan hukuman mati;

--‐ hakim untuk melaksanakan kewenangan diskresinya untuk tidak memberlakukan pidana mati dan untuk mendorong juri--‐ juri non--‐profesional untuk melakukan hal yang sama.

Aktor--‐aktor ekonomi dan budaya:

--‐ untuk memperkuat komitmen mereka dengan penuh semangat memberitakan bahwa penerapan hukuman kuno dan merendahkan sangatlah berbahaya bagi keselarasan pembangunan ekonomi, pariwisata, dan pertukaran budaya.

Aktor--‐aktor abolisionis dari masyarakat sipil:

--‐ untuk bertindak secara serempak, dengan bergabung dalam World Coalition Against the Death Penalty, untuk memperkuat kolaborasi abolisionis, atu organisasi--‐organisasi lainnya, seperti International Network of Universities Against the Death Penalty;

--‐ membawa kampanye--‐kampanye dalam meningkatkan kesadaran dan akademis tentang penghapusan bagi publik, pengambil kebijakan politik, dan pelajar, bergabung dalam jaringan internasional untuk pendidikan dan berpartisipasi dalam acara tahunan Hari Dunia Menentang Hukuman Mati pada 10 Oktober dan untuk “Kota untuk Hidup” pada 30 November.

Oslo,

23 Juni 2016