Baca PDF (OCR): Pencarian terhadap kemungkinan melakukan kombinasi demokrasi...

9 halaman · teks PDF berhasil diekstrak tanpa OCR · 2.6 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. Abstrak:
  2. Pendahuluan
  3. Tantangan da\am Mengawa\ Aspirasi Rakyat
  4. Kcperluan membangun Representasr, Alternatif: Representasi Populer
  5. Skema 1. Model Studi Demokrasi yang berorientasi pada Representasi
  6. Democratic Representation
  7. Peningkatan Hubungan (scalling-up) antar Mediator Sebagai Fokus
  8. Kesimpulan
  9. Daftar Pustaka

Pencarian terhadap kemungkinan melakukan kombinasi demokrasi langsung dan Demokrasi Penvakilan di Indonesia dalam Menghadapi Negara- Kelompok Bisnis- Kdompok Komunal Oleh :Yudi Fajar

Abstrak:

Peningkatan proses demokratisa.si di Indonesic: pasca Soeharto dapat dilihat sebagai perlunya mengkaji ulang mengenai bentuk representasi populer dalam menghadapi Negara- Kelompok Bisnis- Kelompok Komunal. Usaha yang dilakukan capat berfokus pada perlunya melakukan kombinasi antara nilai-nilai demokrasi yang mempromosikan kontro/ populer (orang banyak) terhadap urusan publik yang berbasis pada kesamaan politik, de'1gan kebutuhan lokalitas yang mendasari pada kekuatan masyarakat sipil (ekonomi, sosial, kultural, dan simbolik). Kombinasi yang dilakukan adalah kebutuhan aktor-aktor demolrrasi untuk masuk ke dalam arena politik dan menemukan berbagai bentuk peronnya sebagai mediator.

Pendahuluan

Kebutuhan untuk menggunakan instrumen demokrasi guna memperbaiki kualitas h.dup dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari setiap warga negara menjadi landasan penting dalam membicarakan demokratisasi. Demokrasi tidak hanya berwujud dalam partai politik dan/atau organisasi masyarakat sipil. Demokrasi juga ada di dalam proses kehidupan seharihari. Politisasi terl:adap standar p-emenuhan kebutuhan hidup menjadi semakin nyata dalam prakteknya seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, pemenuhan tingkat upah buruh, dan lainnya.

Persoalan demokrasi di Indonesia di masa pasca Soeharto lengser sejak 21 Mei 1998 sudah dicoba dianalisis oleh herbagai pihak. Salah satu hasil riset yang memotret perkembangan demokrasi di Indonesia adalah hasil riset ulangan (re-survei) yang dilakukan Demos pada tahun 2003/2004 dan 2007, dimana hasilnya menunjukkan perubahan bentuk d:::mokrasi di Indonesia menjadi demokrasi elit yang terkonsolidasi (Tornquist 2008a: 5). Elit domir:an inilah yang banyak sigap bereaksi ketika ada kebutuhan pembenahan mengenai bentuk representasi guna mengakomodir aspirasi politik warga negara (demos) narrun tetap dengan koridor: Ya, demokmsi perlu dibenahi, dan biarkan kami melakukannyu. Semmtara warga negara dipanclang sebagai massa untuk mobilisasi dukungan. Kelompok inilah yang semakin menguasai perangkat demokrasi dan menjelma menjadi kekuatan oligarkis (Demos 2008: 64). Berdasarkaq survei 2003/2004, elit dominan ini sekurang-kurangnya mempunyai akses ke 4 buah sumber kekuasaan, yaitu modal ekonomi, modal so ;ial (jaringc;.n kontak yang besar), modal budaya (pengetahuan dan informasi), dan m'>dal non-ekonomis (k .!mampuan melakukan tekanan-tekanan atau

Clemonstrasi massa) (.Friyono & ubono 2007: 4). Konclisi ini LiUaK banya.K bcrubah .Kctika dilakukan survei ulangan 2007 (Demos 2003: 56).

Usaha untuk melakukan perbaikan atau perubahan untuk menyelesaikan persoalan t. d mokrasi elit mengarah pada perbaikan mengenai bentuk representasi. Hingga saat ini usaha perbaikan itu dilakukan oleh tiga kelompok yaitu: (1) kelompok pengusung rekayasa kelembagaan atau rekayasa elitis (elitist crafting), (2) kelompok pengusung reformasi partai dari dalam, diwujudkan dalam bentuk memasuki maupun membe?tuk partai alternatif yang kebanyakan dilakukan dari atas (top-down); dan (3) kelompok yang membangun lembaga perwakilan langsung yang berhubungan dengan organ atau komisi tertentu di lembaga pemerintahan, misalkan melalui participatory budgeting atau pembentukan forum-forum warga yang politis. (Demos 2008: 84).

Kelemahan dari masing-masing kelompok ini secara garis besar dapat disebutkan ::;ebagai berikut: kelompok penyusung rekayasa kelembagaan menyerahkan perubahan kepada din elit partai; tidak bertujua"1 untuk melakukan demonopolisasi elit; dan proses reproduksi elit etap ada di tangan elit dominan tanpa berusaha rnernbangun kapasitas politik dari warga negara (masyarakat lemah). Kelemahan kelornpok reforrnasi partai terletak pada: ketidakmampuan untuk rnengatasi fragm:-ntasi di kalangan aktivis demokrasi; tidak ada hjelasan rnandat antara kader yang masuk ke tubuh partai dengan kontrol dari basis pendukungnya; dan pengorganisasian politik yang tidak matang sehingga partai-partai alternatif yang dibangun belurn rnemadai untuk beri· 1mpetisi dengan partai-partai dominan. ' Kelernahan upaya melembagakan demokrasi langsung adalah: kecenderungan untuk rnenerima relasi kekuasaan yang sudah ada; proses deliberatif yang dilakukan belum memberikan bentuk dernokratis yang jelas ji dalam forum itu; dan perlunya memperjelas beberapa prinsip dasar mulai dari kejelasan orang yang dilibatkan, hak dan kewajiban anggota, mekanisme pertanggungjawaban wadah yang dibuat dan isu-isu kesetaraan yang diperjuangkan (Demos 2008: 92-93).

Lalu, balli!imana cara untuk mengawal aspirasi warga negara dalarn proses politik represemasi yang ada saat ini? Penulis akan menjawabnya dalam pencarian kemungkinan untuk melaku\an kombinasi antara demokras1 langsung dengan demokrasi perwakilan di Indonesia.

Tantangan da\am Mengawa\ Aspirasi Rakyat

Kondisi umum hubungan kekuasaan yang Lcrjlll1i ui Indunuaiu puovu. Gvv A-.... dijelaskan oleh Tornquist (akan terbit 2008c: 4) sebagai berikut:

(1) kekuasaan berada dalam hubungan segitiga antara negara, kelompok bisnis dan kelompo1< komunal (berdasarkan identitas, a.gama dan hubungan darahl keluarga);

(2) kekuatan dari kelompok komunal dan ke\ompok bisnis meningkat dengan semakin mengurangi kapasitas dan sumber daya milik umum yang seharusnya ada di dalam negara;

(3) pemimpin kelompok komunal dan bisnis dapat melegitimasi diri mereka dengan cara yang berbeda, namun pengurangan urusan-urusan yang sifatnya untuk kepentingan orang banyak (publik) tcrsebut terkait dengan komunitas etnik dan agama tertcntu justru cocok dengan perspektif neolib ral (privatisasi sumber daya milik umum). Pengurangan jaminan sosial bagi rakyat justru menggerakkan sumbangan yang berdasarkan semangat komunal dan sumbangan untuk sekolah bagi orang miskin, sedangkan di sisi lain, orang kaya semakin meminta peJayanan privatrumah sakit danSeKOlu:khUSUS bagi anak-anaknya;

(4) hubungan antara negara dengan rakyat justru kebanyakan dimediasi pada satu sisi oleh kelompok komunal, dan di sisi lain oleh kelompok bisnis dan pasar. Kelompok rentan/miskin ini melarikan diri ke tempat religius (masjid, gereja, dll), sedangkan kelompok berpunya/orang kaya pergi me:r1cari kebebasan dan pelayanan di mal (seperti Carrefour, dll).

(5) hubungan politik yang relatif otonom antara negara dan rakyat justru semakin buruk karena hubungannya bersifat Jari atas ke bawah (top-down) baik dari para politisi dan aparat negara, begitu juga dari organisasi dan gerakan yang ada di bawah terhadap rakyat.

Dalam memahami dinamika tantatangan yang ada di Indonesia, kritik juga perlu ditempatka'l pada kelompok/ kekua :an lainnya, salah satunya kelompok masyarakat sipil. Perlu disadari bahwa ada kekurangan dari penekanan yang terlalu besar pada kekuatan masyarakat sipil. Kekuatan masyarakat sipil memang kuat di Indonesia ketika di akhir tahun 1 950-an dan awal 1960-an, namun tidak mempromosikan demokrasi karena terpolarisasi oleh politik aliran dan terorganisasikan dalam partai politik. Hal yang perlu disadari ketika tragedi 1965 dimana milisi sipil, dan kelompok pemuda ikut terlibat dalam pembunuhan dimana me7eka juga bagian dari masyarakat sipil. Pada masa pasca Soeharto, keberadaan organisasi masyarakat sipil .:etap terpecah-pecnh, bahkan kadang terpisah dari masyarakat secara umum (dem0krat mengambang) (Torr.quist akan terbit 2008b: 4-8).

Studi dari Harris (2005: 2-11) di India dan Sao Paulo jusa dapat dijadikan sambaran aahwa akthita.s art;allli'ifli'ii fltiiidQ mili'J'flrfl}.<pt ..,_;i.:J ( ·-- J --- - ( ._;_;J J -+ ... ------1..----- perubahan dibandingkan dengan sistem kepartaian (old politics). Beberapa hasil temuan Harris diantaranya sebagai berikut: bentuk organis"tJi da masyarakat sipil banyak c!itemukan di kota-kota besar, namun mereka sering menyingkirkan warga miskin; ketika terdapat jaringan asosiasi yang efektif dan aktor-aktor kolektif yang kuat (di Sao Paulo), mereka digerakkan oleh sebuah partai politlk yang programatik; dan warga miskin tergantung pada bentuk lama dari meka isme partai politik, meskipun tahu bahwa mekanisme partai politik politik yang ada penuh dengan keterbatasan. Pelajaran yang dapat diambil dari studi ini adalah terdapat kebutuhan untuk saling melengkapi antara organisasi masyarakat sipil <ian sebuah partai politik yang programatik yang bertujuan pada pemenuhan representasi warga miskin.

Kcperluan membangun Representasr, Alternatif: Representasi Populer

Kondisi di atas memberikan kebutuhan untuk acianya alternatif bagi bentuk representasi populer yang demokratis. Representasi populer ini merupakan bentuk pe•wakilan yang berlandaskan kontrol orang bm.1yak. Tornquist (akan terbit 2008c: 11) mencoba melakukan kombinasi antara bentuk demokrasi langsung dengan demokrasi perwakilan drJam 3 pilar dasar yaitu: (1) rakyat (demos), (2) hal-hal yang menjadi urusan umum, dan (3) berbagai bentuk mediasi untuk tindakan kontrol dari publik terhadap sisi masukan (input) dan keluaran (output) misalnya: dalam pembuatan kebijakan dan implementasinya (lihat: Skema 1.Model Studi Demokrasi yang be;.·orientasi pada Representasi).

Definisi rakyat (demos) dalam hal ini perlu diperluas untuk meliputi semua warga negara dari suatu negara. Dinamika yang berjalan dalam hal pendefinisian mengenai rakyat ini juga beririsan dengan masalah-masalah yang diangkat, kelompok yang ada dalam masyarakat, d:m kewilayahan (teritori).

Definisi mengenai kepentingan umum (matters of common concern) juga berdasarkan pada hal-hal yang akan dibangun secara bersama dan digunakan dalam proses demokrasi sebagai kepentingan bersama, buk n pada kepentingan yang sifatnya personal. Institusi pemerintah yang mengurusi kepentingan publik terdiri dari lembaga legislatif; lembaga eksekutif; lembaga administratif yang mengurusi sipil & militer; dan lembaga kepolisian & pengadilan. Lembaga lain yang mengurusi kepentingan umum ini juga t"rmo:t:>uk l"mbo:t6U yun6 dib"ntuk Wltuk m"ne;uru:>i P"ne;a.turun k\Jbu uha.n w a. n e; a. 0 seperti lembaga akademik mandiri, partisipasi buruh dalam manajemen perusahaan, pertemuan tahunan dari organisasi komunitas, atau berbagai institusi yang mengurusi konsultasi dan partisipasi dari berbagai badan pengurus dan komisi-komisi khusus. Lembaga-lembaga inilah yang biasanya melakukan bentuk demokrasi langsung (Tornquist akan terbit 2008c: 14).

Hal yang menjadi target dalam model representasi ini adalah pembangunan mediasi antara rakyat (demos) dengan hal-hal yang menjadi kepentingan bersama (Matters of Common Concern). Proses untuk dapat mengawal aspirasi rakyat sangat tergantung pada sisi masukan (input) dan keluaran (output) dari proses demokrasi; serta kebijakan yang didasarkan atas kesamaan politik dan implementasi yang berlaku ke semua orang. Perlu disadari bahwa rakyat (warga negara) tidaklah satu kesatuan karena terpecah dalam 3 wilayah yaitu simbolik, deskriptif dan substantif. Kondisi warga negara yang terpecahpecah ini merupakan sarana dalam pembentukan wakil, dima.na aktor-aktor akan mewakili warga negara dan proses pemberian kuasa (otorisasi) kepadanya; juga akan berbicara mengenai tingkat kepekaan dan akuntabilitas, serta kapasitas wakil untuk menyuarakan kepentingan dan ide yang dimiliki rakyat dan bertindak sesuai dengan kepentingannya itu. (Tornquist akan terbit 2008c: 14-15).

Representasi rnelalui mediator ini terdiri dari 3 pihak yaitu: (a) masyarak.tt sipil (asosiasi masysrakat sipil) yang didefinisikan sebagai asosiasi yang dibentuk dari keh[dupan sehari-hari rnasyarakat, khususnya dalam organisasi masyarakat sipil berbentuk LSM, komunitas lokal, organisasi populer, media, dunia akadernik, dan kehidupan buda)a; (b) pemimpin informal dan asosiasi non-sipil seperti patron, makelar/broker (fixers), asosiasi komunal, kepala suku dan 'figur populer'; (c) masyarakat politik yang terdiri dari partai politik, organisasi kepentingan yang terkait secara politis dan kelompok penekan & kelompok lobi.

1 Representasi simbolik meliputi kepercayaan, identitas dan proses mendapatkan legitimasi. Representasi deskriptif meliputi wilayah/ teritori, komunitas dan kelompok. Representatif substatntif meliputi pandangan, ide, dan kepentingan.

Skema 1. Model Studi Demokrasi yang berorientasi pada Representasi

Matters of Common Concern
Institution for privateInstitution for Auxiliary state Institution for Public Government civic self- institutions and The Civil & The Judiciary ThePoliticalfor Public Government
8contracted public Administration governanceThe Political
Democratic Representation In politically equal policymaking and impartialRepresentation via Moderators
In politically equal policymaking and impartial implementation *authorization with mandate *accountability with transparency and
mandate *accountability with transparency and responsiveness
responsiveness
People (Demos)
Symbolic Representation Descriptive Representation Subst:!ntive Representation Standing for: believe, identity, and Standing for: teritory, community, Acting for: Views, ideas, gaining legitimacy group, gender interests
T
The articulated people: Social Units, conflicts, cleavages & actors with capacities, interest, ideas & positions on public matters
Matters of Common Concern ·(which may governed in more or less public ways)
Institution for privateAInstitution for Auxiliary state Institution for Public Government
civic self- institutions and The Civil & The Judiciary ThePolitical governance institutions for sub- Military & Police ExecutiveThePolitical Rial
Institution for Participation/representation at all level and in all sectorsThe Political Legislative at all level

Democratic Representation

Representation via Moderators
Civil SocietyCivil Society Political society Informal LeadersInformal Leaders
- Civic/NGO -Popular Organization -Civic ·experts' (media, academic, cultu:-al workers)- Political parties - Politically related interest organizations - pressure/lobby groups- Patrons, fixer:; -communal associations - clan leader - Popular figures
PPeople (Demos)
Sumbolic ReresentationnSymbolic Representation Descriptive Representation Subst:!ntive RepresentationActing for Vews id
Standing for: believe, identity, and Standing for: teritory, community, Acting for: Views, ideas,gaining legitimacy group, gender interests
The articulated people: Social Units, conflicts, cleavages & actors with capacities, interest, ideas & positions on public matters

Peningkatan Hubungan (scalling-up) antar Mediator Sebagai Fokus

Kelampak masyarilkat ipiJ tid.nk .nknn n'>!lU """""'b!ln_cmn J'\An;nD"k!lt!ln lmhnnn!ln dengan 2 kelompok lainnya ketika tidak ada kepercayaan dengan pemimpin informal dan masyarakat politik. Kita perlu menyadari bahwa kegiatan yang hanya memfokuskan pada satu kelompok saja, tidak akan efektif. Kesadaran tiap kelompok akan kekurangan yang dimilikinya justru diharapkan menjadi penggerak dalam langkah peningkatan hubungan (sea/ling-up) ini. Kelompok masyarakat sipil akhimya juga harus menyadari jika semuanya bergerak diluar sistem politik yang dikritik, maka ruang politik yang ada akhimya dikuasai olehelitdominanyangsaatiniberkuasa.

Tantangan ke depan yang penting adalah perlunya melakukan kombinasi antara nilainilai demokrasi yang mempromosikan kontrol populer (orang banyak) terhadap urusan publik yang berbasis pada kesamaan politik, dengan kebutuhan lokalitas yang mendasari pada kekuatan masyarc:tkat sipil (secara ekonomi,sosial, kultural, dan simbolik).

Secara spesifik, Demos (2008: 104-109) mengeluarkan rekomendasi untuk mengembangkan representasi altematif dari kondisi buruknya bentuk representasi elit yang ada saat ini melalui pembentukan blok politik demokratik. Blok pnlitik demokratik ini merupakan bentuk rekomendasi dari usaha membangun sistem representasi populer sebagai langkah kongkret demonopolisasi sistem representasi dan sistem kepartaian yang semakin lama semakin tertutup. Skenario melakukan sca!ling-up 3 unsur mediator (asosiasi masyarakat sipil, pemimpin informal dan masyarakat politik) dalam pandangan Demos (2008: 107) dilakukan melalui perluasan gerakan berbasis isu, berbasis kelompok-kelompok kepentingan dan berbasis geografis (lokal-supralokal).

Hambatan terbesar dalam pembangunan blok politik demokratik ini menurut Demos (2008: 106), justru berasal dari kondisi di dalam gerakan pro demokrasi sendiri yang masih mengalami fragmentasi, tidak terkonsolidasi dan belum pemah menemukan titik temu untuk membangun gerakan bersama. Usaha fasilitasi terhadap kemungkinan pertemuan antar kelompok pro demokrasi juga sedang dilakukan, namun nampaknya masih sulii untuk menuju pembentukan blok politik demokratik ini.

.;, Kombinasi yang dilakukan dalam rekomendasi Demos (2008: 107) adalah kebutuhan aktor-aktor demokrasi untuk masuk ke dalam arena politik dan menemukan berbagai bentuk perannya sebagai mediator. Mekanisme penting dalam pembangunan representasi populer menurut penulis adalah meningkatkan kemampuan kontrol warga negara terhadap elit atau wakil yang sudah mereka pilih sehingga ketika terjadi perpindahan sikap yang dirasak.an jjd.akkonsisten dari aspirasi awal.maka san!!wakil danatse.Qera diJZantikan.

Kesimpulan

Pencarian terhadap kombinasi demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan di Indonesia dapat diiakukan melalui bentuk representasi populer, dimana kontrol rakyat terhadap kepentingan umum dapat terus ter:iaga. Bentuk representasi populer telah dicoba dibuat dalam "Model Studi Demokrasi yang berorientasi pada representasi", namun tugas pencarian kemungkinan kombinasi ini masih jauh dari selesai. Pertanyaan yang masih tersisa untuk terus dijadikan bahan diskusi secara bersama-sama oleh berbagai kalangan adalah: bagaimana meningkatkan (scalling-up) organisasi sipil dan organisasi populer yang tersebar dalam tingkat lokal, terpecah-pecah, dan berada dalam satu spesialisasi isu; (2) bagaimana membangun bentuk representasi populer c!alam hubungannya dengan berbagai insitusi pemerintah; (3) bagaimana cara penanganan terhadap bentuk klien<ilisme politik; dan (4) bagaimana meningkatkan pembangunan ekonomi seiring d ;:ngan proses demokratisasi yang dijalankan (Tornquist 2008d: 97).

Pembahasan mengcnai Blok Politik Demokratik juga masih perlu di erluas dalam usaha menjawab strategi kombinasi demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Penulis melihat perlunya kesinambungan untuk mempertemukan 3 pihak (masyarakat sipil, pemimpin informal, dan masyarakat politik) yang menjadi mediator dalam merumuskan kepentingan umum (matters of common concern) dengan mencari titik singgung diantara ketiga pihak tcrsebut. Kekurangan yang dimiliki oleh masing-masing pihak justru diharapkan menjadi dorongan untuk saling meningkatkan kapasitas dan jaringan para aktor dalam menggunakan berbagai instrumen demokrasi yang sudah tersedia. Pembangunan kapasitas yang bersifat organisasional inilah yang kemudian harus berjalan seiring dengan ideologi yang bemama "kontrol rakyat terhadap kepentingan umum".

Daftar Pustaka

Harriss, J. (2005). "Politics is a dirty river": But is there a 'new politics' of civil society? Perspectives frorri global cities of India and Latin America', dalam Power Matters: Essays on Institutions, Politics and Society in India. Delhi: Open University Press. Demos. (2008). Satu Dekade Reformasi: MC'ju dan Mundurnya Demokrasi di Indonesia, Ringkasan Eksekutif dan Laporan Awal Survei Nasional Ked!la Masalah dan Pilihan Demokrasi di Indonesia (2007-2008),Jakarta:Demos Priyono, A.E, Samadhi, W. P, Tornquist, 0, et. al. (2007), (English ed. Birks, T.) Making Democracy Meaningful: Problems and Options in Indonesia .Jakarta dan Singapore: Demos dan PCD-Press dengan !SEAS. Tornquist, 0. (2008a). Pendahuluan dan Rlngkasan Eksekutif- Kemajuan, Kemunduran, dan P:lihan, dalam Demos. (2008). Satu Dekade Reformasi: Maju dan Mundurnya Demokrasi di 1-ndonesia, Ringkasan Eksekutif dan Laporan Awal Surve1 .:.! "Sional Kedua Masalah dan Pilihan Demokrasi di Indonesia (2007- 2008), Jakarta: Demos - Tornquist, 0. (akan terbit 2008b). "Civic Action and Deficit Democracy". Dalam:: P. Selle and S. Prakash (Eds.), Beyond Civil Society. London: Routledge. Tornquist, 0. (akan terbit 2008c). "Introduction: The problem is representation! Towards an analytical framework", Chap.l dalam: Tornqubt, 0, Neil Webste and Kristian Stokke (Eds): Rethinking Popular Representation. Houndmills: Palgrave Tornquist, 0. (2008d), Research-Based Democracy Promotion: Learning from an Indonesian Pilot Programme. University of Oslo, (2008, Juli 11) [onlirte] diakses melalui: http://www.pcd.ugm.ac.id/