Baca PDF (OCR): Kedaulatan Rakyat vs Kedaulatan Kapital_Arbi Sanit

36 halaman · 36 halaman diproses dengan OCR · 14.7 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. Memahami Indonesia Negara Gagal:
  2. /-Indonesia
  3. Catatan Kaki:

KEDAULATAN RAKYAT VS KEKUATAN KAPITAL DALAM DINAMIKA REFORMASI POLITIK DAN AKSES TERHADAD LEMDAGA DEMOKKASI INDONESIA*

Arbi Sanit

Disepanjang perjuangan demokrasi ke dua Indonesia, dipergentian abad 20 ke 21 yang sudah berlangsung lebih dari satu dekade, kehidupan Rakayat dan Masyarakat serta Bangsanya berada dalam kon disi tragis. Diketengahkan seperti itu karena di atas sumber daya alam (SDA) yang diakui Dunia sebagai kaya, berlangsung terus kehi dupan yang memprihatinkan, mulai dari ketidak adilan dan kemiskin an serte ketertinggalan ilmu dan teknologi, sampai kepada keren - tanan Bangsa dan stabilitas sosial serta ketidak pastian hukum.Ke adaan itu belum mengalami perbaikan yang memadai, sekalipun berba -a gai komponer Masyarakat dan Negara telh memberikan kontirbuci secara langsung ataupun terutama melalui Penguasa dan Pemerintahan yang resmi. Karenanya tidaklah mencengangkan dan malah masuk akal bila Indonesia dikategorikan sebagai Negara gagal oleh berbagai ahli tentang perkembangan kehidupan Masyarakat dan Bangsa.

Akan tetapi, sekalipun berbagai rintangan penyebab bagi pe - nanggulangan masalah yang dihadapi sedang diperdebatkan, adalah jelas bahwa sudah ada kecenderungan kesepakatan tentang dominan - nya peran faktor salah kelola atas kegagalan fungsi negara dimaksudkan.(Drucker). Salah kelola pemanfaatan SDA untuk memenuhi sebesar mungkin hajat hidup rakyat Indonesia, berlangsung terus disepanjang kemerdekaan, dengan catatan bahwa di dalam proses refor masi politik yang disertai dengan pelembagaan demokrasi sampai de wasa ini, intensitas salah kelola semakin sukar direduksikán. Itu lah sebabnya maka harus dipertanyakan, tentang akar masalahnya di samping penyelesaiannya secara substanst.

Amat boleh jadi keberlanjutan salah kelola Negara dengan meng operasikan Sistem Politik dan Pemer'ntahan, berlangsung dalam ben tuk kesenjangan antara cita cita (das sollen) dengan realita (das sein) di sepanjang perjalanan reformasi politik dan pelembagaan demokrasi sejauh ini. Adapun kesenjangan (gap) itu sendiri diduga disebabkan oleh, keunggulan (dominasi) pengaruh kekuatan kapital terhadap kekuatan perjuangan kedaulatan rakyat, di dalam proses perubahan dan pembaruan politik di samping mengakses lembaga lembaga demokrasi sebagai produk pergeseran politik.

Berdasarkan asumsi dan dugaan itulah, disusun penjelasan dan analisis berbasis teori dan fakta empirik, tentang kaitan di anta ra salah kelola dengan gagal fungsi negara. Untuk itu telaah ini dilanjutkan dengan fokus pembahasan tentang, konsep negara gagal, proses reformasi politik, pelembagaan dan akses institusi demokra si, dan kerancuan design Peraturan Perundangan tentang Sistem Politik dan Pemerintahan Indonesia.

*). Draf awal yang tidak untuk dikutip dan dipublikasikan ini,tapi disampaikan kepada para peserta Diskusi Panel dalam rang ka Konferensi Nasional tentang Demokrasi dan Tirani Modal, yang diselenggarakan atas kerjasama ELSAM dan FISIP UI, OLEH PUSKAPOL FISIP UI di Kampus UI, Depok, pada hari Rabu, 06 Agustus 2008.

Memahami Indonesia Negara Gagal:

Sebagai organisasi terumit dan terdominan dalam suatu Masya- Indonesia rakat Bangsa sebagai Negara Gagal tentu bisa dilihat secara parsial ataupun konprehensif, dengan syarat berpegang kepada prinsip argumentatif secara jujur dan adil (fairness). Itulah sebabnya ma ka Stoddard1 melakukan analisis Negara Gagal sebagai tidak punya kemampuan untuk memfasilitasi rakyatnya dalam memenuhi kebutuhan -keliruan secara layak. Diamond² memperhatikan kelambanan dan kemasyarakat merespon ketidak seimbangan kondisi lingkungan alam, sebagai permasalahan Negara Gagal. Dan Rotberg³ telah, membuktikan Negara Ga gal dengan menganalisis ketidak mampuan menghadapi dominasi ekono mi dan politik serta militer bangsa ataupun negara lain secara adil dalam artian saling menguntungkan. Sl ngalaman Negara Eropa Timur di tahun 1980-an menunjukkan bahwa Ru sia gagal sebagai Negara Adikuasa antara lain karena perpecahan anggota federasi, sementara Yugoslavia gagal karena pecahnya wila yah negara. Lalu perlu pula dicatat beberapa negara di Afrika yg mengalami kegagalan karena koflik suku berdarah dengan konsekuensi melumpuhkan fungsi lainnya dari negara bersangkutan. Jadi da - patlah dikemukakan lima kategori Negara Gagal yang disebabkan o - leh, kerusakan lingkungan hidup, mainimnya kesejahteraan, rendahnya daya saing bangsa, ketidak utuhan wilayah, dan disintegrasi bangsa, yang secara sendiri ataupun terkombinasi berpotensi mengancam survivenya negara.

Dewasa ini, Indonesia beralasan untuk dikategorikan sebagai Negara Gagal, setidaknya dilandaskan kepada tiga dari lima kriteria di atas. yaitu, gagal mcnsejahterakan rakyat secara layak, ga gal memelihara lingkungan alam yang dipersyaratkan, dan gagal mem pertahankan daya saing global secara aman. Kegagalan negara mense kesejahteraan jahterakan rakyat Indonesia, tergambar. dari tren indeks berdasar HDI dan Income per capita yang cenderung menurun dari poin 1985.84 tahun 1998 ke 1680.85 tahun 2005, 4yang langsung di bawah /-wah Thailan dan Malaysia, apalagi Korea Slt. Cina dan jauh di ba Selain dari itu jumlah penduduk miskin yang L-adalah di tahun 1997 34.01 juta, meningkat drastis menjadi 49,50 juta di tahun 1998, untuk menurun tahun berikutnya menjadi 47,97 juta yans selanjutnya menjadi 35,10 juta tahun 2005, dan meningkat kembali 39,30 juta tahun2006, serta turun 1agi ke 37,30 tahun berikutnya dan kembali naik menjadi 41,50 juta tahun 20085. Lalu pènganggu ran yang grafiknya menanjak terus dalam kemitingan 45 derajat, da ri4,3% di tahun 1997 menjadi 11,1% di tahun 20066. Dipuncak gunun§ es permasalahan kesejahteraan rakyat Indonesia masa kini, ada fak ta orang makan dua hari sekali Lalu ada kenyataan tentang tukang beca yang bersama kedua enak 8 diri karena miskin dan sakitan. Begitu pula motif bunuh dari satu keluarga dengan cara yang sama sekalipun tidak berhasil sepenuhnya di Sumatera Utara. Di Kediri seorang ibu bunuh diri dengan tiga orang anaknya, dan di Sidoarjo seorang berusia muda bunuh diri dengan alasan ekonomi9.

Di balik gambaran kemiskinan penduduk itu, ditemukan fakta tentang perkembangan pendidikan yang seirama. Tidak bersekolah se banyak 16,3% dan bersekolah (tamat dan tidak tamat) SD sebanyak 61,9%, serta berpendidikan menengah (SLTP dan SLTA) berjumlah 20,7%, di samping berpendidikan tinggi 1,2% dalam tahun 1990; hanya mengalami perubahan menjadi 7,9% tidak bersekolah dan 33,8% berpendidikan SD, 34,7% yang sekolah menengah, serta 3,6% pendidi tinggi 10 kanvtahun 2004. Perkembangan itu memposisikan Indonesia pada pe ringkat ke 17 dengan indeks 0,83 dari 177 negara, di mana Vietnam yang belum lama merdeka berada satu peringkat di bawah Indone 11 sia

Kegagalan fungsi negara dalam pelayanan kesehatan, tertangkap tetap dari penurunan angka kematian ibu yang menyisakan jumlah tinggi. /-ibu Tahun 1995 tercatat 334 kematian'per 1000 kelahiran, untuk menu - 12 Kegagalan fungsi itu, dirun terus menjadi 262 di tahun 2006 ketahui pula dari kondisi tingkat akses air bersih dan fasilitas sanitasi. Sekarang tercatat 55 juta orang tidak punya akses air 13 bersih,dan 69 juta orang Indonesia tidak punya akses sanitasi dengan akibat 5.000 anak di bawah usia balita meninggal setiap ha ri karena diare, dan 100.000 orang meninggal setiap tahun14.

Berbagai kejahatan melawan hukum yang berlangsung terus, sekalipun berbagai upaya penegakan hukum sudah dijalankan, menendai pula kegagalan negara Indonesia. Bagitulah halnya dengan illegal logging yang merupakan faktor pengrusakan hutan. terurama d - puiau Jawa, tampaknya mampu memanipulasi penegakan hukum. Dalam minggu pertama sampai ketiga bulan April 2008, polisi menyita 12. 000 meter kubik dan 30.000 batang kayu hasil pembalakan liar di 15 Kalimantan Barat dan Tengah. Tanggal 14 Maret 2008, polisi me - rn nagkap 23 kapal motor mengangkut 12.000 meter kubik kayu illegal hutan lindung yang diperoleh dengan merambah 7.000 hektar di daerah Ketapang,Ka secara berkelanjutan 16 limantan Barat. Pencurian kayu besar besaran juga terjadi di Su matera, Sulawesi, Maluku, dan Papua, di mana ada yang tertangkap dan ada yang lepas kembali.

Kejahatan yang berianjut lainnya, sekalipun menikam nilai ke manusiaan ialah trafficking. Organisasi Internasional Untuk Mig rasi Indonesia (I0M) mencatan bahwa dari tahun 2005 sampai 2008 terjadi 3.042 kasus perdagangan manusia, yang berasal dari berba- 17 gai daeráh.

Merajalelanya illegal fishing ditunjukkan oleh penangkapan 204 kapal yang dipergunakan dari tahun 2003 sampai 2007, dengan 18 catatan tidak ada tahun yang hampa tangkapan. Dalam dua minggu di pertengahan Maret 2008, 24 kapal pencuri ikan ditangkap oleh aparat kemanan, selain dari 9 kapal dengan 472 ton ikan curian yg 19 berharga Rp.8,5 miliar. Dalam ceramahnya di hadapan taruna Aka demi Militer dan pelajar di awal bulan Mei, Menteri Pertahanan memperkirakan bahwa setiap tahun Indonesia dirugikan oleh illegal 20 fishing tidak kurang dari 16 miliar dolar AS.

Kejahatan akut yang juga merusak pisik dan harkat manusia In donesia ialah penyeludupan den peredaran Narkoba. Dalam kurun wak tutahun 2002 sampai 2008, terjadi penurunan penangkapan heroin /-di samping.peningkatan dari 20 kg menjadi 14,69 kg, shabu.dari 46,58 kg menjadi 1.081,72 kg, mariyuana dari 61.291 kg menjadi 31.887 kg, dan ekstasi dari 21 84.224 butir menjadi 1.195.305 butir.

Kejahatan kemanusiaan menjadi bagian integral dari gagal negara Jndenes wwaa acnauirannya yang berlanjut alias akut. Dari 16 jenis kejaahtan konvensional, 5 di antaranya meningkat seca ra berarti dari tehun 2007 ke 2008. Kejahatan itu ialah pencurian dengan pemberatan, kejahatan dengan senjata api, gangguan keterti 22 ban umum, perjudian, dan perusakan."' Tapi penculikan juga ber - lanjut, seperti lima kasus dalam tahun 2007,dan lima lainnya di 23 tahun berikutnya.

Masuk akal apabila kelangsungan berbagai-perlawanan terhadap hukum itu, terjamin oleh oleh calah satu atau kombinasi dari seba gian tipe korupsi yang secara keseluruhan merupakan kejahatan ter akut di Indonesia. sebab melindungi atau membebaskan pelaku kejahatan adalah peluang korupsi. Memang korupsi di Indonesia, bukan saja mengobjekkan pelaku kejahatan, meleinkan dengan frekuensi di samping kualitas yang lebih rumit, korupsi kerah putih tidak ka - lah populer. Begitulah halnya dengan korupsi politisi, aparat ne gara, pengusaha, sampai ilmuwan dan pendidik serta pemangku agama. Begitu kolosalnya korupsi Indonesia, ditunjukkan oleh peringkat - nya yang selalu tinggi antar negara. Di tahun 2008, dari 13 negara yang disurvey oleh Political and Economic Risk Consultancy (PERC) terhadap 1.400 warga asing pelaku bisnis, diketahui bahwa Indonesia berada diperingkat 3 dengan skor 7,98 (dari 10.0 ter - 24 tinggi), sekalipun telah turün dari tahun 2007 dengan skor 8,03. Parahnya korupsi Indonesia, dibuktikan pula oleh peringkat pem berantasannya lintas negara. Dalam laporan Wold Bank tentang Tata kelola Global (WGI) tahun 2007, indeks pemberantasan korupsi Indo nesia adalah 27,1%, di àtas Vietnam dengan indeks 26%, tapi ja- 25 uh di bawah Singapura dengan peringkat tertinggi sebesar 96,1%. -nesia memberantas korupsi

Sekalipun kemampuan Indo' sudah jauh meningkat dari tahun 26 1998 dengan kemampuan 9,2% dan di tahún 2008 ini KPK melaku kan gebrakan yang 'menciutkan' korupter dereo" ore~ DPR dan pejabat negara yang lainnya, namun dukungan luas kepada lembaga itu masih diserfai dengan kritik, seperti tebang pilih dan pilih kasih. Lagipula operàsi pemberantasan korupsi yang mene kankan strategi kuratif, tidak akan efektif untuk mencegaknya karena berbagai sistem kekuasaan pemerintahan belum diefisien dan ditransparankan.

Gagal negara karena respon tidak tepat masyarakat dan pemerin tah negara terhadap kerusakan lingkungan hidup, setidaknya dapat dikenali melalui kerusakan hutan dan pencemaran Jingkungan.perair an dan penukiman. Di antara tahun 1990 sampai 2005, kondisi hutan ru Indonesia dengan area seluas 190.457.009 hektar, tutpan hutan yg 27 tersisa hanyalah 88.495.000 ha atau 48,8%. Sekalipun kontribusi relatif kecil kerusakan hutan Indonesia terhadap pemanasan global, namun adalah -wa pasti bah'kerusakan hutan telah berakibat kepada banjir dan kekeringan di lingkungan hutan yang rusak. Hal itu telah menyulitkan penduduk perkotaan karena pemukimannya kebanjiran, dan penduduk pedesan yang mengalami kerusakan panen. Muara kondisi itu telah merugikan perekonomian warga masyarakat.

Bersanaan dengan kerusakan hutan, berlangsung pula kerusakan daerah perairan karena pencemaran bahan beracun yang berasal dari limbah industri. Akhir akhir ini diketahui kerusakan perairan pan tai Timur Sumatera oleh mercuri, yang membahayakan kesehatan juta an orang penduduk. Namun seperti halnya kerusakan hutan dengan akibat berantainya, pencemaran udara dan perairanpun belum teres - pon secara memadai oleh pemerintahan negara dan masyarakat; sejauh ini.

/-Indonesia

Akhirnya Negara Gagal berakar kepada rendahnya daya saing global. Habibi dan Dorojatun mengartikan daya saing global sebagai keunggulan kompetisi yang melebihi.keunggulan komparasi, dari sua bangsa.28 Bila Edy Swasono melihat problomanya berkaitan denaan 29 faktor produksi , maka Dorojatun mengkaji masalah ekonomi biaya tinggi, rendahnya fasilitas perdagangan, merosotnya investasi,le- 30 Adapun mahnya sistem distribusi nasional, dan persaingan ekspor. Miranda Goeltom, berpendapat bahwa akarnya adalah rumusan visi indeks, bangsa tanpa mengedepankan ilmu inovatif, sehingga peringkat daya sing global Indonesia dewasa ini hanyalah 54 dari 131 negara di 31 mana Malaysia berada pada posisi 23.

Bila diikuti pemikiran ekonomi klasik dan neo liberal, maka aktualita Indonesia sebagai negara gagal fungsi itu, berhulu kepa da kondisi pasar yang tidak bebas. Sebab pasar adalah institusi e konomi utama yang menentukan kemakmuran individu dan bangsanya 32 yang punya akses kepada kapital. Akan tetapi bila dipandang dari kebutuhan untuk mengkondisikan pasar yang cenderung termanipulasi oleh kekuatan kapital, sehingga berproses secara tidak fair dan menimbulkan kesénjangan sosial-ekonomi, maka gagal negara In- 33 donesia dipandang sebagai akibat dari disfungsi pemerintahannya, yang secara demokratik bekerja dengan mengandalkan kedaulatan rak yat melalui mekanisme perwakilan politik (atas nama dan untuk rak yat.

Lemah dan tidak efektifnya Sistem Politik dan Pemerintahan Indonesia dan ketidak koherenan serta tidak sinegisnya lembaga lembaga demokrasi yang mengoperasikan sistem dimaksudkan di se - panjang perjalanan reforamsi, menyebabkan rakyat kehilangan sarana untuk mengimbangi keunggulan kekuatan kapital nasional dan internasional dalaim mengendalikan pasar. Konsekuensinya demi.pengem n bangan kapital, pasar buka' saja menjadi terbuka melainkan sekaligus mengundang perburuan rente dengan cara apapun. Muara dari pem benaran segala cara untuk mendapatkan untung itu ialah ketidak à- dilan dan keterpurukan ekonomi, ketidak pastian dan ketidak adilan an hukum, kerusakan lingkungan hidup, dan kelemahan deye saing global, yang secara bersama memáknai gagalnya fungsi Negara Indonesia.

Kedaulatan Rakyat vs Kekuatan Kapital Dalam Reformasi Poli tik:

Reformasi politik diartikan sebagai Pembaharuan Sistem Poli- 34 unsur tik, yang oleh Almon dan Powelldisimpulkan sebagai mencakup Str 35 Tapi Benda yang menyi uktur dan kulter serta proses politik. gi substansi perubahan politik, mengumpamakannya sebagai botol ba~ ru yang berisi anggur lama. Bila perumpamaan Benda dibaca berda sarkan analisa sistem politik Almon dan Powell maka beralasan untuk menyimpulkan bahwa perjalanan reformasi politik Indonesia, ba /-si ru mengalami modernisa'struktur, sedangkan . kulturnya tetap tra- ,-nya disional, sehingga tidak mengherankan berlangsung proses yang ti- /−ra dak koheren dan tidak sinergis, sementa tidak bisa membuat langkah penyelesaian masalah secara tepat dan berkemajuan. Mudah didu ga bahwa kinerja reformasi (sistem) politik itu, merupakan akibat secara formal dan ideal dari ketidak imbangan pcrjuangan rakyat'berdaulat'dengan kekuatan kapital yang, riil dominan, untuk menggunakan pemerintahan negara bagi mengu - judkan aspirasi dan kepentingannya. Proses reformasi politik se - perti itu, berlangsung di dalam setiap unsur analisis pembaharuan selain dari org pemerintahan, perubahan politik, yaitu arah dan aktor serta motif nya berubahy yang akhir nya tercermin di dalam prduk proses itu yakni kebijaksanaan pub - lik.

Pergeseran arah reformasi politik, bukan saja menggambarkan (0rba) pergantian otoritarianisme dengan demokrasi (reformasi) di pengujung tahun 1990-an, melainkan juga bermuatan transformasi koletivisme menjadi kombinasi koletivisme dengan individualisme dan liberalisme menjelang Pemilu 2004, sebagaimana terkandung di dalam proses dan hasii amandemen keempat UUD 1945. Diketahui bahwa Pembukaan uup 1945 yang tidak diubah, mengartikan bahwa ideologi kolektivisme dipertahankan; sementara masuknya sejumlah pasal HAM ke dalam batang tubuh UUD,berarti menerima prinsip individualisme, Pada hakekatnya,kombinasi arah reformási politik tersebut, baru - lah'menggambarkan kemenangan awal dari kaum liberal yang diwakili olen ahli ekonomi muda terutama dari UI penerus kelompok Berkeley atas kaum'sosialis' UI dan UGM seperti Mubiyarto dan Sri-Edy Swasono. Sebab perjuangan kedua kubu baru sampai ke tingkat ideologi yang dirumuskan ke dalam konstitusi, berupa arah kembar reformasi politik. Sekalipun begitu, kemenangan ideologis kaum liberal itu, justeru menimbulkan problema baru, yaitu membuka peluang konflik konstitusional berbasis ideologi, yang belum ipertarungkan apala gi disepakati kerangka penyelesaiannya di tingkat ideologi, dan berguna untuk menyelesaikan turunan konflik itu di tingkat prak - sis.

Sesungguhnya kemenangan awal kaum liberal yang mencerminkan aspirasi kekuatan kapital, dalam bentuk arah kembar refornasi politik (:kolektivisme dan individualisme), belum memastikan pedo - man bersama bagi semua pihak, sehingga ruang konflik ideologi masih tetap terbuka. Karena itu, adalah menjadi tantangan baik bagi kubu kekuatan kedaulatan rakyat, maupun untuk kubu kckuatan kapital, untuk menyelesaikan amandemen UUD 1945 tentang arah reformasi politik, dengan menyepakati kerangka konstitusional untuk membimbing penentuan prioritas atas arah kembar reformasi, dalam berbagai masalah kehidupan di tingkat praksis politik.

/-prinsip

Penggunaan keseimbangan dalam mencari penyelesaian konflik /-apabila arah yang kembar itu, amatlah berguna upaya itu bertolak dari pilihan asumsi bahwa reformasi masih berlangsung dalam tahap transi masih si, alias masih jauh dari tingkat konsolidasi. Alasannya ialah'ara mat lemhnya kemampuan kedaulatan rakyat, untuk menyeimbangkan apa

Jagi memonogkon pvrjrengwnnya mongaauupi ncaualun aupital. Delngan begitu maka botol barunya Benda, mulai mengalami pembaharuan isi berupa anggur campuran.

Perubahan aktor politik di awal reformasi memang tampak radi kal secara formal, karena militer yang begitu dominan posisi dan peran politiknya di era Orba, digantikan oleh aktor sipil teruta- /-peran strategis ma politisi partai.. Akan tetapi kelompok masyarakat sipil yang terdiri dari kaum intelektual dan mahasiswa serta aktivis LSM dalam proses pergantian Sistem Politik Orbe ke reformasi, bergeser pula kepada politisi partai sejak persiapan Pemilu 1999. Namun be -pengaruh gitu, secara riil,'kekuatan kekuatan eks Orba dan yang setia kepa da sistem politik itu, masih berlangsung sampai tahun ke 10 refor masi, bahkan amat boleh jadi lebih lama lagi.

Campur aduknya aktor politik yang berperan di dalam proses reformasi, dimungkinkan oleh berbagai kondisi. Pertama kaum refor mator asli, tidak siap dengan konsep atau blue print reformasi po litik sampai sekarang. Mereka bersikap "bagaimana nanti" untuk me ndorong dan menyambut kejatuhan rejim Orba. Kedua, sampai kinipun kaum reformator tidak pernah kompak secara ideologis dan organisa toris. Mereka tidak menbangun wadah perjuangan yang kuat supaya mampu menjadi kekuatan politik dominan, untuk menentukan arah dan tujuan serta rekonstruksi penyelenggaraan negara. Ketiga, sikap politik dan strategi perjuangan kaum reformator, terjerumus kedalam pragmatisme sebagai produk sistem kekuasaan otorilarian yang mengungkung dan mendikte mereka selama 1ebih dari empat dekade ke kuasaan Orla dan Orba. Keempat, kaum reformator adalah aktor poli tik yang kurang berpengalaman tentang seluk beluk politik praktis atau seni berpolitik, karena profesi sebelum menjadi polisi yang melatari perjuangan oposisionel mereka terfokus kepada idealisme (cita cita) politik. Dan kelima,

ra terkombinasi, menyebabkan mereka mudet yugan uien stratesi rekonsiliasi tersenbunyi yang'dipergunakan oleh politisi eks Orba yang kaya pengalaman politik praktis. Itulah sebabnya mereka ter libat dalam kebersamaan dengan kekuatan eks Orba untuk merancang dan melaksanakan persiapan Pemilu dan SU MPR tahun 1999, yang meng hasilkan kesepakatan praktis tentang pembagian kekuasaan dan pena kembali taan Sistem Politik.melalui perubahan UU Politik sejak tahun 1998 dan amandemen UUD 1945.

Amat disayangkan karena benang merah dari rekonsiliasi terse lubung itu bukanlah pemenuhan aspirasi kedualtan rakyat, berupa demokratisasi yang mengkondisikan realisasi kesejahteraan, sesuai ideal dengan arah reformasi politik sebagaimana di'tumandangkan mahasis wa. Melainkan mencerninkan kepentingan kekuasaan yang menjembata ni penguasa ke kepentingan kapital, Dengan begitu buyarlah perbera dan hakiki aktor Orba dengan aktor reformasi. Dalih yang selalu dikenukakan ialah,mari melihat ke depan dengan menganbil hikmah sejarah masa lalu.

Benang morah rekonsiliasi terselubung itu, menampilkan hakekat notifasi dari aktor reformasi politik, baik kelompok orisinal yang bersikap sejak era Orba, mapun kelompok eks Orba yang mere - formasi diri sendiri, ataupun kelompok pendatang baru yang akhir kahir ini memenuhi gelanggang politik. Bersama sama mereka beranran jak dari motif berkuasa dan akses kapital, dalam menjalani proses reformasi.

Motif akses kekuasaan dan kapital itu, semakin menguat di ka langan kaum reformator, sejalan dengan perkembangan reformasi itu sendiri. Di awal reformasi, kaum reformasi memang saling bersaing untuk berkuasa atas Negara, akan tetapi mereka tetap mencoba ideal. Begitulah halnya dengan sikap politisi yang baru bermutasi da ri profesi ilmuwan, ulama, cendekiawan, mahasiswa, a!tivis JSM, dan sebagainya, menjelang Pemilu tahun 1999. Ternyta, minimnya pengalaman dan minimnya akses ke sumber dana, melamhakan kepemimpinan mereka, sejak pertengahan masanya berkuasa. Akibatnya re formasi lembaga demokrasi mengalami kemandegan. Di dalam partai tumbuh konflik yang bermuara kepada distorsi keutuhan partai. Dilembaga perwakilan rakyat nasional dan daerah, para politisi mu - lai merasakan kebutuhan mengakses sumber dana yang lebih besar, untuk memenuhi standar minimal sosial ekonomi para pemimpin politik dan pemerintahan. Di DPRD penampakan motivasi akses kapital i tu, sudah berlangsung menjelang Pemilu 2004, sebagaimana dibuktikan dengan perlawanan terhadap Pp 110 yang membatasi penghasilan mereka, dengan konsekuensi ratusn anggota DPRD terperangkap tuduh an korupsi. Di DPR puncak penyalah gunaan kekuasaan untuk mengakrm ses suber dana secara efektif, terbuka oleh kp? setahun menjelang akhir berakhirnya masa jabatan yang dimulai dari Pemilu tahun 2004.

Lebih dari itu, motif berkuasa dan akses kapital justeru diperlihatkan oleh pergeseran pemimpin politik kepada golongan peng usaha yang dimulai sejak Pemilu 2004. Dan menjelang Pemilu 2009, motif akses kapital itu menajam, sebagaimana dibuktikan dengan pe muncakan proses politik uang di antara Calon Pemilu dan Pilkada untuk memperoleh nomor urut jadi atat membayar tiket pencalonan o leh partai, di samping untuk membiayai proses pemenangan Pemilu terutama biaya kampanye. Dengan begitu, kedigdayaan politik kekuatan kapital semakin mewarnai reformasi politik Indonesia, sekali pun demokrasi universal menjunjung prinsip bahwa trust (kepercaya an) adalah mekanisme wajib bagi interaksi kekuasaan politik.

Reformasi organisasi kekuasaan pemerintahan, barulah melan - jut-perubahan-yang dimulai oleh rejim Orla dan Orb, yaitu mengalih

Presídensial. Tapi dalam prakteknya, rresiuen uroc yang uipiiin o leh dan bertanggung jawab kepada MPR (legislatif super) sehingga memenuhi ciri Parlementarianisme, malah memusatkan kekuasaan di tangannya sehingga bukan saja tidak terkontrol oleh DPR melainkan menjadikannya berfungsi sebagai parlemen stempel karet.

Namun begitu, setelah UUD 1945 di amandemen yang antara lain untuk memastikan pemberlakuan Sistem Pemerintahan Presidensial di tahun 2004, ternyata UU Politik yang setiap menjelang Pemilu diro bah, berkelanjutan memuat ketentuan yang mengkondisikan operasi sistem parlementer di lembaga legislatif nasional dan daerah. Lalu berlangsunglah praktek sistem pemerintahan ganda, yaitu Presidi densial di Lembaga Kepresidenan dan Parlementer Lembaga Legislatif, dengan nuahsa parlementarian karena tanpa tersedianya dukung DPR an mayoritas yang diperlukan oleh presiden, maka penggunaan hak legislasi dan kontrol DPR dirasakan sebagai melemahkan presiden. Begitu pula dengantiadanya formalitas pengelompokan anggota legis latif atas fraksi pendukung pemerintah dan oposisi, yang menyebab kan presiden bisa kehilangan fungsi kemenangan mayoritasnya dárd Pemilu di hadapan DPR, sebab para menterinya kebanyakan adalah to koh partai yang punya fraksi di DPR. Memang untuk menghadapi terjadinya ketidak loyalan menteri, presiden membuat kontrak bersama mereka. Akan tetapi selalu saja ada menteri yang merasa'kepenting an politiknya dirugikan oleh langkah presiden, maka menteri ber - sangkutan bersikap oposisi. Bisa jadi sikap oposisional pembantu presiden itu terjadi, karena kontrak dengan menteri tidak dikukuh kan dengan kontrak dengan pimpinan partainya.

Kerumitan kerumitan sistem pemerintahan yang memandulkan koherensi dan sinergi kinerjanya, adalah buah dari pragmatisme poli tik yang telah memeuk watak papl Indonesia di era refformasi yang berakar ke masa pemerintahan otokrasi D rakter selam bampir dua generasi, tslan memandulkan sikap idea - lisme para politisi sekarang. Karenanya mereka membuat kesepakatan termasuk tentang sistem pemerintahan, secara 'asal atáu harus jadi' berdasar pertimbangan kepentingan sempit dan jangka pendek. Mekanisme pembuatan keputusan oportunistik itu adalah peluang bagi kekuatan kapital untuk mendominasi substansi dan interpretasi perundang undangan politik demi keuntungan. Operasi pemanfaatan peluang itu, dilakukan mereka dengan menggunakan teknik politik uang untuk 'menggarap' para politisi. Sejak persiapan Pemilu 2004 yang penggunaan teknik politik uang,/dilengkapi dengan oksodus pengusa ha menjadi politisi, mengambil alih kepemimpinan partai melalui muktamar atau kongres, di samping melalui perolehan kemenan ngan di dalam Pemilu.

Kebijaksanaan publik sebagai produk dari proses kinerja kese luruhan aspek reformasi politik tersebut di atas, pada hakekatnya merupakan kombinasi dari strategi dan rencana penyelesaian masalah yang dihadapi oleh rakyat dan masyarakat serta negara sembari mem raih kemajuan. Karena itu kebijaksanaan publik menjadi objek pertarungan politik yang lebih kurang sama bobotnya dengan perebutan posisi kekuasaan negara, baik bagi kekuatan kedaulatan rakyat mau pun oleh kekuatan kapital. Dalam pada itu, berkenaan dengan fung~ sinya sebagai penyelesaian masalah dan pengkondisian kemajuan un- 1-dan tuk.setiap atau keseluruhan aspek kehidupan, maka konstrain waktu dan kemampuan menyebabkannya difurgsikan berdasar prioritas, Berkaitan dengan hal itu, dikenal tipologi dan objektifserta ruang 36 Iingkup kebijaksanaan publik. /-terhadap tujuan

Berdasar fungsinya dikenali empat tipe kebijaksanan publik yaitu, ekstraktif, regulatif, distributif, dan prosedural. Menu kan sisten pemerintahan partemencer mejaui sistem pemerintanan presidensialisme. Tapi di awal reformasi, prakteknya justeru memperkuat DPR karena pengalaman buruk dengan dua rejim otokrasi yang mengebiri kekuasaan (peran dan fungsi) DPR menjadi parlemen stempel karet (rubber stamp parleamen), sehingga presiden menjadi penguasa yang tidak tersaingi dan tidak terawasi. Setelah mengalami nya selama lebih dari empat dekade,kaum oposan bersama rakyat akhirnya mendukung penguatan DPR sedemikian rupa,sehingga malah me nyulitkan posisi presiden bersama kabinetnya untuk menunaikan tü ga secara efektif. Dalam sapuluh tahun reformasi, malah ketidak imbangan kekuasaan legislatif dengan eksekutif, dipandang sebagai re sebab bagi kegagalan pmerintahan negara menyelesaikan masalah rak yat dan masyarakat serta bangsa.

Pada hakekatnya, ketidak pastian sistem pemerintahan sebagai /-an pengorganisasi'kekuasaan negara, yang diakibatkan oleh pertarungan kekuatan sosial-politik atas pilihan terhadap fungsi demokrasi /-bentuk dan'sistem pemerintahan, baik di level konstitusi maupun ditatarran UU secara ideal di satu sisi, ataupun di dalam praktek penyelenggaraan negara di sisi lainnya. Sejarah memperlihatan bahwa dr dalam kerumitan kombinasi pilihan yang terjadi, lahir ketidak koh herenan kelembagaan pemerintahan yang berakibat kepada kesulitan para penguasa bersinergi untuk menghasilkan kebijaksanaan publik yang diperlukan menyelesaikan masalah.

Lihatlah kembali UUD 1945 sebelum amandemen yang bermuatan Sistem Pemerintahan Presidensial dan sekaligus Sistem Pemerintahan Parlementer, dijadikan acuan oleh rejim Orla dan Orba. Tapi ke dua rejim itu memusatkan kekuasaan pada Lembaga Kepresidenan. Sekalipun begitu, sejak persiapan Pemilu 1971 pemerintah Orba membu at UU Politik yang secara keseluruhan menopang Sistem Pemerintahan

Presidensial. Tapi dalam prakteknya, rresiden oroc yang aipiiino leh dan bertanggung jawab kepada MPR (legislatif super) sehingga memenuhi ciri Parlementarianisme, malah memusatkan kekuasaan di tangannya sehingga bukan saja tidak terkontrol oleh DPR melainkan menjadikannya berfungsi sebagai parlemen stempel karet.

Namun begitu, setelah UUD 1945 di amandemen yang antara lain untuk memastikan pemberlakuan Sistem Pemerintahan Presidensial di tahun 2004, ternyata UU Politik yang setiap menjelang Pemilu diro bah, berkelanjutan memuat ketentuan yang mengkondisikan operasi sistem parlementer di lembaga legislatif nasional dan daerah. La- 1u berlangsunglah praktek sistem pemerintahan ganda, yaitu Presidi densial di Lembaga Kepresidenan dan Parlementer Lembaga Legislatif, dengan nuahsa parlementarian karena tanpa tersedianya dukung DPR an mayoritas yang diperlukan oleh presiden, maka penggunaan hak legislasi dan kontrol DPR dirasakan sebagai melemahkan presiden. Begitu pula dengantiadanya formalitas pengelompokan anggota legis latif atas fraksi pendukung pemerintah dan oposisi, yang menyebab kan presiden bisa kehilangan fungsi kemenangan mayoritasnya dárd Pemilu di hadapan DPR, sebab para menterinya kebanyakan adalah to koh partai yang punya fraksi di DPR. Memang untuk menghadapi terjadinya ketidak loyalan menteri, presiden membuat kontrak bersama mereka. Akan tetapi selalu saja ada menteri yang merasa'kepenting an politiknya dirugikan oleh langkah presiden, maka menteri ber - sangkutan bersikap oposisi. Bisa jadi sikap oposisional pembantu presiden itu terjadi, karena kontrak dengan menteri tidak dikukuh kan dengan kontrak dengan pimpinan partainya.

Kerumitan kerumitan sistem pemerintahan yang memandulkan koherensi dan sinergi kinerjanya, adalah buah dari pragmatisme poli /-ra tik yang telah-membentuk watak papolitisi Indonesia di era reffozmési peno boraher ho maee pomorenomnun vvnerrnn vmouugwn ni rakter selama hampir dua generasi, telah memandulkan sikap idea - lisme para politisi sekarang. Karenanya mereka membuat kesepakatan termasuk tentang sistem pemerintahan, secara 'asal atáu harus jadi' berdasar pertimbangan kepentingan sempit dan jangka pendek. Mekanisme pembuatan keputusan oportunistik itu adalah peluang bagi kekuatan kapital untuk mendominasi substansi dan interpretasi perundang undangan politik demi keuntungan. Operasi pemanfaatan peluang itu, dilakukan mereka dengan menggunakan teknik politik uang untuk 'menggarap' para politisi. Sejak persiapan Pemilu 2o04 yang penggunaan teknik politik uang,/dilengkapi dengan cksodus pengusa ha menjadi politisi, mengambil alih kepemimpinan partai melalui muktamar atau kongres, di samping melalui perolehan kemenan ngan di dalam Pemilu.

Kebijaksanaan publik sebagai produk dari proses kinerja kese luruhan aspek reformasi politik tersebut di atas. pada hakekatnya merupakan kombinasi dari strategi dan rencana penyelesaian masalah yang dihadapi oleh rakyat dan masyarakat serta negara sembari mem raih kemajuan. Karena itu kebijaksanaan publik menjadi objek pertarungan politik yang lebih kurang sama bobotnya dengan perebutan posisi kekuasaan negara, baik bagi kekuatan kedaulatan rakyat mau pun oleh kekuatan kapital. Dalam pada itu, berkenaan dengan fung sinya sebagai penyelesaian masalah dan pengkondisian kemajuan uny-dan tuk.setiap atau keseluruhan aspek kehidupan, maka konstrain waktu dan kemampuan menyebabkannya difurgsikan berdasar prioritas. Berkaitan dengan hal itu, dikenal tipologi dan objektifserta ruang 36 1ingkup kebijaksanaan publik.

/-terhadap tujuan

Berdasar fungsinya dikenali empat tipe kebijaksanan publik yaitu, ekstraktif, regulatif, distributif, dan prosedural. Menu rut urgensinya ternadap tujuan, kebijaksanaan publik dibedakan atas kebijaksanaan jangka panjang dan menengah serta pendek. Dan a tas ruang lingkup pemanfaatannya, dikategorikan pula kebijaksanaan publik atas berbagai aspek kehidupan seperti, ekonomi, sosial bu daya, hukum danseterusnya.

Adalah konstrain waktu dan biaya serta manajerial, yang menye tidak babkan penguasa dan pemerintah'mampu membuat dan melaksanakan kebijaksanan publik dengan mengikuti seluruh kategirnya di atas. Ma ka kecenderungan yang berlaku dalam pembuatan dan pelaksanaannya adalah menbuat pilihan berdasarkan prioritas. Keharusan menge - didasri nyampingkan hambatan, adalaih konsekuensi dari prioritas yang oleh tingkat relevansinya dengan masalah, dalamartian dirancang dan di serta keadilan putuskan berdasar tingkat efisiensi dan efektifitas yang dapat di capai melalui hasil dan dampaknya.

Sejauh ini, ternyata refornasi kebijaksanaan publik Indonesi a sebagai negara gagal fungsi, bukan saja berujung pada kegagalan mereduksi dan atau menyingkirkan hambatan, melainkan juga bermuara pada kelemahan pilihan prioritas. Ketidak efisienan menyeluruh berlangsung kebijaksanaan publik, mulai dari perencanaan dan perdebatan serta pemutusannya, sampai kepada pelaksanaan dan efaluasi serta pengawasan, melewati proses panjang dan berbelit (rumit) yang memerlukan biaya tinggi. Pemutusan substansi dan pilihan alternatifnya - pun berlangsung,melalui proses tawar menawar yang telah menggeser -dalam artian metode kompromi adil atas nama dan untuk rakyat, menjadi perse - kongkolan yang amat mengutamakan kepeitingan pembuat keputusan be serta golongannya. Proses kebijaksanaan publik yang tidak kompati bel dan tidak transparan seperti itulah, yang memungkinkan terjadi nya dominasi oleh golongan kuat secara politik dan terutama seca ra kapital sehingga bermuara pada ketidak adilan, karena sistem yang membingkai progc kobijkasnanaea ooporol Itu,CIUak mengkondisikan kekuatan kedaulatan rakyat untuk berpartisipasi se cara efektif.

Dalam proses amandemen UUD 1945 sebagai kebijaksanaan dasar tentang bingkai bernegara, konsultan asing seperti dari NDI dan US AID secara 1angsung serta pelobby LSM yang ditunjang dengan da na bantuan negara besar, mendorong masuknya pemikiran dan regulasi demokratik seperti HAM, kontrol rakyat terhadap pemerintah, pe 37 ran partai dan masyarakat sipil dalam negara, melalui berbagai pasal dan ayat beru UUD tersebut. Lebih jauh pengaruh kekuatan ka berlangsung yang pitalmelalui institusi dan konsultan serta dana asing itu, juga berlangsung dalam pejvaharuan Sistem perpajakan dalam UU Pajak, liberalisasi ekonomimelalui APBN dan penataan BUMN dan kebijaksanaan Migas, dan sebagainya. Di dalam proses mamandemen UUD 1945, kekalahan kekuatan kedaulatan rakyat tergambar dalam ketidak mampuan kaum konserpatif yang terdiri dari anggota MPR beraliran nasionalis radikal terutama dari PDIP yang dalam kampanye Pemilu ta hun 1999 mengaku sebagai partainya rakyat kecil alias 'sandal jepit. Malah kaum intelektual dan kelas menengah seperti LSM, berpi hak kepada perjuangan liberalisme atas kebijaksanaan negara. optimal

Memang kemenangan pemikiran dan kepentingan kekuatan kapital atas kedaulatan rakyat dalam proses kebijaksanaan publik di Indoyang nesia, dimulai sejak krisis ekonomi di bawah Presiden Soeharto ti dak terkendalikan,dan menyebabkanya harus menerima bantuan IMF yang disertai dengan kekuasaan untuk menentukan perekonomian dan poltik Indonesia. Lelu Presiden B.J. Habibi yang menggantikannya, dan berlanjut ke Presiden reformasi berikut yaitu Gus Dur dan Megawati, melanjutkannya dengan perubahan yang tidak substansial. Presiden SBY memang menghentikan kerjasama dengan IMF, akan tetapi kebijaksanaan yang sudah ditentukannya berlanjut, baik dalam ben tuk prinsip maupun berbentuk operasionalisasinya. Begitulah mi salnya dengan kebijaksanaan pasar bebas, privatisasi BUMN, subsidi BBM, Pengelolaan MIGAS, pertanian sampai pendidikan, dan sete- 1 rusnya.

Akses Dalam Pelembagaan Demokrasi:

Huntington benar tatkala menyimpulkan bahwa stabilitas poli- 38 tik dikondisikan oleh pelembagaan politik. Maknanya adalah fung si pelembagaan pclitik untuk menjamin ketersediaan sarana bagi si apapun yang berkepentingan untuk berpartisipasi ataupun memobilisasi rakyat secara politik, sehingga dimungkinkan terciptanya rasa aman warga.masyarakat berdasar adanya kepastian politik yang dikondisikannya.

Berdasar penelusuran konprehensifnya atas lembaga demokresi diberbagai negara, Dahl sampai kepada pendapat tentang enam insti tusi yang dibutuhkan oleh demokrasi berskala besar yaitu, peja - -sebagai perwakilan politik bat terpilih, Pemilu bebas, bebas berpendapat, informasi multi sum 39 ber, otonomi perserikatan, HAM inklusif. Tentu ada kebebasan un tuk membentuk berbagai lembaga demokrasi sejauh beralasan, akan tetapi keenam institusi itu berarti merupakan syarat bagi setiap masyarakat yang berkepentingan dengan kehadiran nyata demokrasi.

Perjalanan demokrasi Indonesia, terutama di era reformasi, a mat diwarnai oleh kesenjangan di antara fungsi kepastian politik dengan kehadiran dari lembaga demokrasi. Sejauh ini sudah ada ham pir 500 1embaga perwakilan rakyat mulai dari DPR dan DPRD Propinsi sampai ke DPRD Kota dan Kabupaten serta sekitar 60 000 Dewan /-dan seluruh daeran Perwakilan Desa. Pemilu nasional akan ketiga kalinya dalam tahun 2009, sementara sudah hampir tiga perempat daerah menyelenggarakan Pilakda Langsung sejak 2005. Tidak terbantahkan bahwa era reforma si merupakan sorga kebebasan berpendapat dan akses sumber informa si serta kebebasan asosiasi, disepanjang Indonesia merdeka. Dan sekalipun masih menghadapi berbagai hambatan, berdasar penerimaan formal prinsip dan aturannya sudah dituangkan dalam peraturan per undangan, sementara realisasinya sudah dimungkinkan melalui pem - bentukan bermacam lembaga perjuangannya.

Memang pelembagaan demokrasi masih terbentur oleh tingkat adaptabilitas stake holders dan komp!eksitas pengorganisasian ser 46 ta otonomi lembaga disamping koherensi unit unitnya, yang secara bersama membangun solidaritas vested interest teikait yang ber 41 yang menyebabkan fungsi lembaga demuara kepada integrasi. Kesulitan itulah mokrasi belum menjamin kepastian politik secara memadai, dengan konsekuensi hadirnya ketegangan politik berupa persaingan ketat sampai curang, yang tidak jarang melahirkan konflik dan bahkan kekersan politik.

Boleh jadi kesenjangan fungsi kepastian politik dari lembaga demokrasi dengan pelembagaan institusi demokrasi itu, berakar kepada keterperangkapanreformasi politik oleh tradisi primordialisme dan parokhialisme, sehingga berkompromi dengan tujuannya mengujudkan demokrasi moderen. Maka dewasa ini sedang berlangsung pengoperasian mekansime bargaining dan kompromi menjadi persekong kolan, sebagaimana kedaulatan rakyat bergeser menjadi kekuasaan e lit, dan manfaat bersama menjadi keuntungan penguasa (oligarkhi), di dalam proses lembaga lembaga demokrasi Indonesia. Dengan sendi rinya ketidak pastian pelembagaan dan institusi demokrasi itu, me nentukan perjalanan akses rakyat terhadap lembaga demokrasi, Dan kondisi itulah yang lebih menguntungkan bagi kekuatan kapital dibanding dengan raihan kekuatan kedaulatan rakyat. sebagaimana sedan Pemimpin Terpilih,, seba tidaknya tergambar di dalam Otonomi Perserikatan, Pemilu gai lembaga demokrasi Indonesia yang berperan strategis dewasa ini.

Otonomi Perserikatan ditampilkan oleh Ormas dan Orpol yang amat beragam dan terkelompok berdasar aneka jaringan nistoris atau ideologi dan kepentingan, yang dalam kaitannya dengan kekuasa an negara terbedakan secara tegas di antara Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Partai Politik (partai). Sekalipun lebih banyak Crmas yang mandiri terhadap partai, akan tetapi setiap Partai wembina Ormas sealiran (ideologi) berdasar politik aliran. Tapi partai me nikmati otonominya secara optimal, baik terhadap masyarakat seba gai basisnya maupun terhadap negara sebagai sasaran bagi upayanya /-pengaruh. untuk membangun' Hanya saja otonomi perserikatan itu, masih jauh dari memberi manfaat kepada masyarakat luas, karena berlangsungnya sistem kekuasaan internal yang sentralistik dan oligarkhis oleh e lit organisasi organisasi itu. Malah pengelolaan institusi demokrasi moderen itu, seringkali menjadi tidak efektif alias gagal fungsional, karena memanfaatkan mekanisme tradisi seperti nepotis me, koletifisme, klik, dan sebagainya.

Ormas berpeluang lebih besar diperangkap tradisi, karena kebanyakan dibentuk oleh kelompok primordial berdasar suku dan atau agama ataupun daerah asal'menurut kelahiran dan atau pemukimán 42 (domisili). Bersama tujuan pembentukannya untuk melindungi dan me 1-0rmas perjuangkan kepentingan bersama, basis sosial'sebagai organisasi moderen mengkondisikannya untuk cenderung berproses secara tradisional.

Sejauh ini, kelangsungan dan keberhasilan kinerja Ormas meng ujudkan tujuannya, amat ditentukan oleh keserasian penataan kekua secara rasional saan internal organisasi yang bertolak dari pemikiran moderen, de berdasar tradisi ngan kebiasaan bersikap dan bertindak yang diwarisi secara-turun temurun. Tapi perubahan ekonomi dan komunikasi yang mengglobal de terdorongnya, ngan konsekuensi pembaharuan cara pikir dan gaya hudup,setidak - menyebabkan, nya pada sebagian anggota terutama kalangan muda Ormas,keserasian tradisi dengan modernitas dimaksudkan mengalami gangguan. Muara dari kondisi itu ialah mandegnya kegiatan Ormas. Memang dimungkin kan perpecahan, akan tetapi identitas primordial yang memelihara loyalitas primordial. melemahkan kekuatan pemecah, sehingga keutu dan gaya hidup han bertahan. Hanya saja perbedaan cara berpikir itu berlangsung terus secara laten, namun berpengaruh terhadap pelemahan motif ak tivis dan pengurus untuk berinisiatif dan meningkatkan kinerja Or mas. Diperkuat oleh alasan kesibukan profesi, pengaruh kesenjangan struktural yang moderen dengan kultural yang tradisional itu, menjadikan kebanyakan Ormas mati suri yang cenderung membuktikan ataa eksistensi dirinya secara minimal melalui acara pertemuan pesta da lam rangka memperingati hari penting atau pemilihan penguruc taru.

Partai policikpun cenderung bergiat secara tidak intensif di samping tidak efektif dan tidak efisien. Karenya tidak mengherankan apabila sumbangannya kepada masyarakat dan bangsa serta negapraktek ra menjadi terbatas alias minim. Diperkuat dengan skandal dan XKN /-ja partai di maka kiner era reformasi, telah meminimalkan kepercayaan rakyat terhadapnya. Survey menunjukkan bahwa partai dan DPR dianggap pub 43 lik sebaga lembaga terkorup.

Anatomi partai menurut ideologi dan kepemimpinan serta organisasi kekuasaan di samping prioritas program dan strategi perjuangan serta basis sosial, mengindikasikan penyebab kinerja dan sum bangan partai yang jauh dari harapan rakyat seperti itu. Secara i deologis, partai politik tidak terbedakan dengan jelas satu sama lain. Kebanyakan partai menggunakan Pancasila sebagai ideologi atau asasnya, dengan pengecualian beberapa yang mengideologikan agama secara pasti atau tersamar. Kecenderungan ideologi seperti i tu membingungkan karena, kompetisi menjadi tidak jelas antar sesamapartai,atau kompetisi partai besar atas nama negara dalam berhadapan dengan partai lainnya. Lagipula kalaupun terjadi kompe -dipertanyakan, tisi apakah berdasar ideologi atau kepentingan semata. Lebih dari itu, timbul kesan bahwa setelah merasa capek memproses rerorma si partai sampai ke semacam sikap putus asa, sehingga secara suka rela kembali menerapkan sistem ideologi tunggal rejim Orba. Tapi adalah jelas bahwa ketidak perdulian partai dengan ideologi, meru pakan ujud dari puncak pragmatisme politik yang justeru berkem - bang di bawah dua rejim otokrasi Orla dan Orba, berdasarkan mekaserta nisme penyelamatan diri atau berperandi dalam sistem paksaan. I tulah sebabnya maka partai juga hersikap tidak nemerlukan ideolog untuk menafsir ulang dan atau mengembangkan ideologi.

Kondisi kepemimpinan partai dewasa ini terkesan seadanya, se -an bagaimana terbukti dari kesederhana kualitas popularitas dan kapa bilitasnya. Popularitas alemi berbasis kinerja bersama rakyat dalam menyelesaikan masalahnya, telah tergantikan dengan populari - tas rekayasa karbitan melalui rapat akbar dan model terakhir adalah penggunaan motode'iklan sabun' yang berbiaya tinggi. Populari tas karbitan itu sendiri menjadikan kriteria kapabilitas kepemimpinan,seperti integritas dan kejujuran serta pengalaman politisi di samping negarawan dan manajer pemerintahan bersama pemimpin pembaharu yang relevan dengan tugas, menjadi terabaikan. Akibatnya partai terbuka untuk dipimpin oleh penguasa kapital. dengan dengan konsekuensi kinerjanya bergaya penguasa dan memerintah mengandal sembari kan hukummengabaikan kearifan.

Pemimpin bertipe penguasa itulah yang berkecenderungan memba ngnun tatanan kekuasaan partai secara sentralisitik. Dpp berperan menentukan dalam banyak hal, sementaraunit organisasi partai dida erah lebih bertindak sebagai pelaksana. Sikap berbeda pemimpin da erah dari partai cenderung diperlakukan sebagai ketidak disiplink an, sehingga menyelesaiannya dengan memberi sanksi mulai dari te goran atau peringatan sampai pemecatan. Kemudahan pemimpin mengaralkan sentralisasi kekuasaan partai, dimungkinkan oleh pemberlakuan orientasi kekuasaan tradisional oleh kalangan elit partai se cara umum.

Tidak jelasnya ideologi alias kecenderungan pragmatisme poli tisi partai bersama kecenderungan elitisme tatanan kekuasaan, melatari ketidak berpihakan partai kepada rakyat, sebagaimana dicer minkan dalam prioritas program yang dirancang. Program partai yg berkaitan dengan upaya untuk memenangkan persaingan aias kekuasaan negara, diprioritaskan terhadap progran yang berkaitan dengan pelayanan anggota apalagi untuk masyarakat luas. Ujudnya ialah meng utamakan sikap dan kegiatan yang menguntungkan elit partai, ketin bang memberikan manfaat kepada anggota dan rakyat luas. Sikap ys tidak sehat secara demokratik itu, justeru tidak melemahkan posisi penguasa dan elit partai, karena perkembangan demokrasi masih mentoleransi berlangsungnya kinerja sistem kekuasaan paternalisme yang terselur melalui mekansime money politics,dengan fungsi meme lihara kepercayaan publik dan atau memulihkannya dalam hal pemimpin mengalami penurunan dukungan.

Tergantikannya ideologi dengan pragmatisme bersama minimnya pengalaman kebanyakan pemimpin partai dewasa ini, mengkondisikan partai untuk menggunakan strategi perjuangan 'bagaimana nanti' yg bersifat fleksibel dan berbasis kepentingan penguasa partai. Kare nanya teramati sikap partai yang berubah dengan enteng dan penuh keraguan serta tidak tegas dalam menghadapi masalah serius apalagi rumit (komplikatif). Ketiadaan standar prosedur dalam sistem politik memang kesempatan untuk tidak konsisten, akan tetapi ke - cenderungan pilihan sikap inkonsisten, tentu terpulang kepada penguasa dan elit partai itu sendiri.

Dari pengamatan terhadap keseluruhan elit dan penguasa partai di Indonesia, diperoleh pemahaman bahwa kecenderungannya bersikap tradisional ketimbang rasional, berkaitan erat dengan paradigma mereka tentang hubungan dengan basis sosial. Sebagaimana diketa - hui masyarakat pos kolonial Indonesia yang bersifat tradisional, memang memberi peluang kepada pemimpin partai untuk bersikap sama dengan alasan untuk memperoleh kepercayaan dan dukungan. Dari sisi hak, argumen itu dapat dimengerti. Akan tetapi dari sisi kewajiban pemimpin dan partai untuk mengelola masyarakat demi kemajuan kehidupannya, maka sikap pasrah elit partai itu amatlah tidak masuk akal. Tapi itulah kenyataan partai sanpai sekarang, dengan pe ngecualian sedikit pemimpin dan partai.

sedikit

Sementara pembaharu masyarakat dari kalangan partai yang baru hadir itu, masil menggunakan pendekatan moral agama, sehingga pei Sementara itu luasannya ke segenap kalangan masyarakat akan bermasalah. pembaha ru muda diluar partai dengan gagasan yang bisa diterima masyarakat luas, tidak mempunyai jaringan organisasi cukup efektif utnuk men dorong perubahan substansial masyarakat Indonesia.

Pengorganisasian dan pengelolaan perserikatan otonon seperti itu, membentuk peluang partisipasi yang membedakan golongan masya rakat. Kenyataannya ditunjukkan oleh kecenderungan bahva pengurus terutama pimpinan utama Ormas dan Partai, adalah tokoh terdidik di samping berpengalaman luas berdasar dukungan ekonomi yang mencuku pi, sebagaimana lazimnya golongan atas dan menengah masyarakat.Di perkuat dengan tradisi paternalisme, terbuka peluang bagi elit or ganisasi tersehut untuk menjadi dominan, dengan akibat partisipasi digeser menjadi mobilisasi di mana jumlah dan bentuk aktifitas massa ditentukan oleh elit Ormas atau partai.

Dengan sendirinya, posisi dan peran publik di dalam lembaga demokrasi secara terkendali seperti itu,membuktikan keterbatasan peluang akses kekuatan kedaulatan rakyat. Dari tiga unsur akses terhadap perserikatan otonom yang dapat dipilih atau dikombinasikan yaitu, punya (mendapat) informasi tentang profil lembaga dan berpartisipasi aktif serta memperoleh manfaat nyata darinya, maka kecenderungan yang tampak ialah lebih banyak rakyat yang sekedar mengetahuinya. Sedangkan untuk berperan,lebih terbuka secara mobilisasi, yang kebanyakan lebih menguntungkan penguasa atau pengurus.

Dibanding dengan Pemilu Orba, dimasa reformasi partisipasi pemilih menjadi 1ebih rendah sekitar 20% (nasional) sampai 40-an persen (Pilkada). Itulah konsekuensi penerapan prinsip demokrasi bahwa memilih adalah hak (kedaulatan) rakyat. Mereka yang tidak menggunakan hak pilih itu tergolongkan berdasar alasan berhalangan dan tidak terdaftar ataupun menolak nenggunakan hak pilih sebagai protes (Golput).

Golput (Gclongan Putih) muncul pertama kalinya menjelang Pemilu 197l untuk memprotes proses mobilisasi yang mengkebiri esensi Pemilu,yaitu demokrasi di bawah kekuasan militer dan otckrasi Presiden Soeharto. Sejak itu, setiap Pemilu sampai sekarang, isu Golput ditampilkan oleh kalangan warga masyarakat yang berpenda - pat bahwa demokrasi tidak memberi manfaat kepada masyarakat dan bangsa serta negara secara memadai. Pemilu hanya berguna buat kaum elit dalam rangka membagi kekuasaan negara secara syah, dalam rangka merealisasikan demokrasi minimal.

Kritik terhadap Pemilu yang membatasi akses kalangan luas ma syarakat untuk berpartisipasi aktif dan luas, menjadi beralasan karena Pemilu di era reformasipun membatasi penentuan calon dan pemenangnya oleh pangurus partai dengan menetapkan nomcr urut, de ngan ketentuan bahwa nomor jadi yaitu sebanyak jumlah korsi yang bisa dimenangkan diberikan kepada pengurus dan atau tokoh terke - nal yang bersedia menyumbang biaya kampanye sebesar mungkin. Dalam kegiatan Pemilu yang kurang strategis dari segi kekuasacn, seperti kampanye dan menghimpun sumbangan serta penyerahan suara di TPS di samping mengawasi Pemilu, akses partisipasi dibuka selebar lebarnya dan malahan dimobilisasi.

Keritik tersubstansial terhadap Pemilu sebagai lembaga demok rasi ialah minimnya akses rakyat terhadap manfaat dari hasil Pemi lu itu sendiri. Pemilu yang berfungsi minimal terhadap demokrasi, dibuktikan oleh hasilnya yang berhenti pada terpilihnya pejebat pemerintahan alias penguasa negara. Akan tetapi pejabat itu ham - pir semuanya gagal memenuhi janji (niat/program) yang dikemukakan kepada pemilih di masa kampanye. Hal itu menjadi kecenderungan ku at karena Pemilu tidak menguatkan fundasi kehidupan politik dan para pemenang Pemilu pemerintahan, supaya mampu menyelesaikan masalah dan nembuat kema juan,dengan cara menghasilkan kebijaksanaan publik yang berelevan si tinggi dengan masalah dan mengkondisikan penyediaan public go -ta ods secara mencukupi ser'mengkondisitan supaya kehidupan rakyat berproses secara damai, sehingga demokrasi terujudkan seca- 4.4 ra maksimal. Itulah sebabnya maka terjadi kepincangan akses lem baga Pemilu di antara kaum elit yang minoritas tapi mampu dan ber punya dengan rakyat kebanyakan.

Kegagalan pemimpin terpilih dalam Pemilu Pemilu di masa reformasi, selain berakar kepada kepemimpinannya juga bersumber kepada sistem partai dan sistem politik/pemerintahan yang tidak mengkondisikan kinerjanya menjadi efektif dan efisien serta trans paran. Kepemimpinan terlalu mengandalkan popularitas yang tidak diimbangi dengan kapabilitas. Apalagi bila popularitas itu tidak yang akan dilandasi dengan kemampuan mesin organisasi politik,merentankan kekuatan politik pemimpin bila dukungan yang dibangun berdasar ko alisi kepentingan terganggu oleh konflik kepentingan.

Karena kapabilitas kepemimpinan denganunsur integritas (juju) dan visioner serta pengalaman politisi bersama negarawan dan manajer 45 pemerintahan disamping pemimpin pembaharu, yang punya relevansi kuat dengan tugas sebagai pejabat negara pemenang Pemilu tidak mencukupi (memadai), maka tidak tersedia alternatif untuk mensubstitusi popularitas.

Rentannya kemampuan personal pemimpin hasil Pemilu, tidak pu la terkompensasi 'oleh ketersediaan dukungan kuat dari sistem partai yang berbentuk ultra multi partai, karena kenuskilan membentuk kekuatan politik mayoritas yang dipersyaratkan oleh pemerintahan efektif dan sekaligus demokratik. Lagipula inkapabilitas pemim - pia yang disertai dengan lemahnya sistem partai, tidak juga terkom pensasikan oleh sistem pemerintahan,karena pos Pemilu selalu di - warnai oleh Sistem Pemerintahan yang tidak koheren, sehingga kompo nen pemerintahan tidak terkondisikan untuk bekerja secara sinegis guna menghasilkan kebijaksanaan publik sesnai dengan masalah. Selalu saja penguasa hasil Penilu terbingungkan,oleh kombinasi yang tidak sistemik di antara Sistem Pemerintahan Presidensial dengan sistem Parlementer.

Sistem Partai tanpa kekuatan politik mayoritas dan Sistem Pe merintahan tanpa kcherensi dan sinegi, mengkondisikan kinerja para penguasa negara yang terpilih dalam Pemilu, mulai dari anggota DPR dan pasangan presiden sampai kepada anggota DpRD dan pasangan Kepala Daerah, untuk mengabaikan fungsi perwakilan politik yang 46 dipikulnya. Ketidak pastian kinerja dan fungsi kebijaksanaan publik yang dihasilkan mereka melalui mekanisme sistem partai dan sistem pemerintahan yang harus dipergunakan, meletakkan mereka da lam situasi yang tidak aman secara politik. Untuk memperoleh rasa aman, mereka justeru menanfaatkan kinerja sistem partai dan sistem pemerintahan untuk mengamankan kepentingan diri dan golongannya,

Akibatnya mereka tidak fokus untuk melayani konstituen dengan jalan membantu mereka menyelesaikan masalah melalui kebijaksanaan publik relevan yang dihasilkan.

Pengabaian kepentingan rakyat oleh pejabat negara yang terpi lih dalam Pemilu dan Pilkada, sesungguhnya bukan hanya dihasilkan berdasar sikap reaktif terhadap ketidak pastian sistem partai dan sistem pemerintahan. Lebih dari itu, beralasan untuk menyimpulkan para wakil rakyat nya sebagai konsekuensi dari suatu kesepakatan terencana, sehing pula ga beralasan untuk mengkategorikannya sebagai suatu persekongkolan politik (political conspiracy). Setidaknya ada dua penjelasan yang bisa diketengahkan, pertama ialah kecenderungan kompromisme berbasis saling memenuhi kepentingan di kalangan pembuat kebijak- (substansi) sanaan publik,yang disertai dengan tawar menawar isukebijaksanapertukaran an denganrdana dan fasilitas material, sebagaimana telah dikemuka /-ran kan dalam bagian terdahulu. Dan kedua adalah realita peratu'perun dangan politik, khususnyaUU Susduk dan Tatatertib Badan Legisla - tif pusat dan daerah, yang tidak mengeksplisitkan dan merinci fung si perwakilan politik anggota dewan bersangkutan. Pada hal fungsi legislasi dan budjut serta kontrol DPR dan DPRD, secara rinci diatur dalam UU Susduk dan Tatatertib dewan.

Ketidak jelasan makna dan mekanisme perwakilan politik bagi wakil rakyat, menjadikan mereka terkondisikan dan atau berpeluang untuk fokus pada perjuangan kepentingan diri dan golongan. Dibimpilihan bing oleh pramatisme politik,langkah itu bukan saja menguntung - kan sesuai prosedur, melainkan menguntungkan secara berlipat ganda dengan cara menyalahi prosedur tetap yang berlaku. Itulah yang membawa wakil rakyat terpilih ke tahanan polisi atau jaksa teruta ma KPk, yang berlanjut ke pengadilan dan berujuns di penjara.

Denganbegitu jelaslah bahwa akses terhadap pejabat terpilih di negara ini, jauh lebih terbuka bagi golongan berpengaruh kareha kekuatan finasial, ketimbang rakyat yang hanya bermodal kedaulatan. Interaksi wakil rakyat dengan kekuatan kapital, amat jelas dalam kasuc perubahan UU BI dan pcralihan hutan di Riau dan Sumatera Selatan.

Reformasi Fundasi Politik dan Lembaga Demokrasi:

Akhirnya telaah tentang reformasi politik dan akses terhadap lembaga demokrasi ini, sampai kepada kesimpulan bahwa realita Indonesia di era reformasi ditampilkan oleh gagal fungsi negara, se negara bagaimaan ditunjukkan oleh ketidak efektifan pemerintahan mengelo la kekayaan alam dan sumber daya manusia dalam rangka emngkondisi keberhasilan, kan upaya rakyat untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Salah kelo la kehidupan rakyat oleh pemerintahan negara itu, berlangsung diyang diwarnai dalam tatanan dan proses kekuasaan pemerintahan oleh kesenjangan antara das solien dengan das sein, sebagaimana berlangsung di sepanjang perjalanan reformasi politik dan pelembagaan demokrasi. Ternyata perubahan politik dan lembaga demokrasi yang secara prosedural tampak mengalami kemajuan, bila ditelaah secara substansial diperoleh pemahaman bahwa perubahan itu tidak tepat arah dan berlangsung secara parsial dalam ketidak serasian struktur dengan kulturnya, sehingga membangun sistem politik dan pemerintahan de~ mokratik yang tidak koheren serta tidak sinergi. Maka tidaklah mengherankan apabila kebijaksanaan publik yang dihasilkan pemerin tahan reformasi, tidak memberikan manfaat memadai bagi rakyat seamat kalipun kaum elit dan penguasa menikmati faedahnya.

Kesenjangan manfaat pemerintahan negara di antara lapisan me syarakat itu, adalah konsekuensi dari dominasi kaum elit dan pengu perubahan, asa berkat dukungan kekuatan kapital di dalam struktur dan proses demokratisasi politik dan pemerintahan, di mana peran kekuatan ke daulatan rakyat lebih termobilisasikan ketimbang berpartisipasi.

Inkeherensi dan asinergis sistem politik dan pemerintahan In donesia di dalam perjalanan transisi demokrasi, adalah hasil dari kompromisme di antara kaum elit dan penguasa yang mencerminkan do minasi kekuatan kapital, sebagaimana diresmikan dalam peraturan perundangan di bidang politik. Ujudnya ialah inkoherensi dan asinergis fundasi sistem politik dan pemerintahan yaitu kepemimpinan dan sistem partai serta sistem pemerintahan.

Strategi demokratisasi berbasis politik, memungkinkan peratu ran perundangan yang tidak sejalan untuk 'diakali' supaya tidak mendistorsi kelancaran transisi demokrasi. Tapi karena kebanyakan kaum elit dan penguasa Indonesia terbiasa dan merasa nyaman menggunakan pendekatan hukum untuk memproses demokratisasi sistem politik dan pemerintahan, maka sepatutnya upaya mengkoherenkan dan mensinergikan fundasi kehidupan politik dan pemerintahan dengan melakukan perubahan atas UUD dan UU Politik.

Sinkronisasi peraturan perundangan politik, dmulai dengan mengkonsistenkan UUD dengan UU Politik,lalu dilanjutkan dengan mengkoherensikan semua UU Politik yaitu UU Partai, UU Pemilu Le - gislatif, UU Pemilu Presiden dan Kepala Daeran, UU Susduk, UU Pem da dan UU Ormas. Untuk itu Sistem Pemerintahan Presidensial yang sudah dipastikan dalam UUD 1945 Amandemen, dijadikan dasar sinkro nisasi semua UU Politik. Dengan begitu diupayakan sinkronisasi UU sebagai berikut:

1. UU Ormas dan UU Partai disusun supaya bersubstansi yang mendukung danmemperkuat sistem politik dan pemerintahan demokrasi presidensialisme mayoritarian;

2. Begitu pula halnya dengan UU Pemilu DPR dan DPRD, serta UU Pemilu Presiden dan UU Pemilu Kepala Daerah;

3. Selanjutnya hal yang sama dilakukan dalam perubahan UU

Susduk, UU Pemda, UU Kementrian Negara dan UU Lembaga Kepresidenan yang sedang disusun.

4. Khusus dalam perubahan UU Pemilu legislatif dan eksekutif perlu dimasukkan persyaratan (kriteria) kepemimpinan poli tik dan pemerintahan, untuk menampilkan calon dan pemim - pin terbaik di antara yang ada.

5. Semuanya itu memerlukan perubahan cara berpikir berdasar analisa dua variabel, dengan keterkaitan analisa demokra si-Pemilu-Kepemimpinan-sistem partai-sistem pemerintahan.

Sinkronisasi peraturan perundangan itu, setepatnya dilakukan setelah Pemilu 2009 supaya berproses dengan tenang. Dimulai dengan membatalkan seluruh UU Pclitik melalui MK dengan alasan bertentang an dengan UUD. Lalu mendesak DPR dan Presiden untuk melakukannya. Akan tetapi dikawal oleh masyarakat sipil. Bila mandeg, masyarakat sipil membuat draf yang harus disetujui oleh DpR. Bila menolak. naskah itu dihadapkan kepada referandum.

Catatan Kaki:

1). Stoddard, Ethnonationalism and the Failed States: Source of Civil State Fragmentation in the Political Economy Emerge, 2000.

2). Diamond, Jared., Collapse. Penguin Books, 2006.

3). Rotberg, The Nature of Nation State Failure, 2002.

4).Didin S. Damanhuri, Media Indonesia 23 Mei 2008.

5). Data BPS yang diolah Litbang Media Indonesia, diterbit - kan 19 Mei 2008.

6). Ibid.

7). Media Indonesia, 5 Mei 2008.

8). Kompas 8 Mei 2008.

9). Ibid.

10). BPS, Statistik 60 Tahun Indonesia Merdeka, BPS, 2005:52.

11). Media Indonesia5 Apri1 2008.

12). Media Indonesia, 29 Maret 2008.

13). Kompas 28 Maret 2008.

14). Ibid.

15). Kompas, 22 Apri1 2008.

16). Koran Tempo, 9 Apri1 2008.

17). Kompas, 18 Apri1 2008.

18). Kompas, 28 Maret 2008.

19). Ibid.

20). Kompas, 9 Mei 2008.

21). Media Indonesia, 10 Mei 2008.

22). Kompas 21 Mei 2008.

23). Media Indonesia, 26 April 2008.

24). Kompas 11 Maret 2008.

25). Media Indonesia 2 Juli 200?.

26). Ibid.

27). Media Indonesia, 10 Mei 2008.

28). Dorodjatun Kuntjoro-Jakti,"Mengapa Posisi Comparative Ad vantage Indonesia Tetap Tidak Muncul sebagai Compatitive Advantage di Pasar Global, Regional ataupun Donestik ?". Power Pointers untuk Pra Seminar II Lemhanas, 12 Maret 2008.

29).Ibid.

30). Sri-Edi Swasoño, "Daya Saing Dan Produktivitas Nasional" makalah untuk Lemhanas RI, 12 Maret 2008.

31). Kompas 11 Mei 2008.

32). Dipelopori oleh Adam Smith, lihat Mark Skousen, Sang Maestro Teori Teori Ekonomi Moderen. Prenada, 2006.

33). Dasar pemikirannya dari Keynes yang di dalam Ilmu Poli - tik antara lain dimanfaatkan oleh Lipset, lihat Ibid.

34). Dah1, Perihal Demokrasi. YOI: 2001.

35). Almond and Powell, Comparative Politics: A Developmental Approach. Little, Brown and Company, 1966.

36). Eugenen J. Kolb, A Framework For Political Analysis. Pre tice-Hall, Inc., 1978.

37). Valina Singka Subekti, Menyusun Konstitusi Transisi. Disertasi UI.

38). Samuel P. Huncington, roiiticai orcer in Cnanging Societies. Yale University Press, 1963.

39). Dah1, Op.cit.

40). Huntington, Op.cit.

41). Talcot Parson, Esai Esai Sosiologi, jilid 2. Jakarta: Ak sara Persada 1986.

42). Clifford Gertz, The Religion of Java. Free Press, 1966.

43). Transparansi Internasional Indonesia.

44). Lipset and Lakin., The Denocratic Century. University of 0klahoma Press, 2004.

45). Arbi Sanit, Kepemimpinan Strategis dan Transformatif. Kerjasama JAICA dan Badiklat Depdagri, 2004.

46). Arbi Sanit, Perwakilan Politik di Indonesia. Rajawali, 1985. Semua pejabat negara tcrpilih dalam Pemilu dartikan sebagai Wkil rakyat, karena berwenang membuat kebijkasanaan publik atas nama dan untuk rakyat.

47).Arbi Sanit,"Koherensi UU Politik", makalah tidak diterbitkan, 2006.

Jakarta, 30 Juli 2008.