Baca PDF (OCR): Perluasan Akses Publik Menuju Proses Politik Yang Deliberatif

10 halaman · teks PDF berhasil diekstrak tanpa OCR · 2.5 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. PEnUUASAN AXSES PUNTIrc MTTxu".Iu POUTIK YANG DELIBERATIF
  2. Surnber Bacaan:

PEnUUASAN AXSES PUNTIrc MTTxu".Iu POUTIK YANG DELIBERATIF

Oleh: Arif Susanto

Salah satu konsepsi yang paling tradisional tentang politik adalah bahwa politik merupakan penyelenggaraan urusan publik. Konsepsl tersebut berimplikasi pada terbukanya kemungkinan untuk menetapkan 'nilai-nilai bersama' sebagai landasan untuk menentukan apa yang etis dan apa yang tidak etis dalam politik. Pada yang privat, orang memiliki kebebasan individual relatifnya untrrk menentukan apa yarrg patut dan sesuai bagi dirinya. Sementara, pada yang publik bingkai kebebasan idealnya dibangun sebagai hasil kesepakatan bersama (yang mungkin tidak selalu utuh dan stabil) di antara pelakupelaku yang berpengetahuan dan berkcsadaran; suatu batas yang dibutuhkan agar kebebasan tersebut tidak terpisah dari tanogungjawab dan tersuruk menjadi ancaman bagi esensi kebebasan itu sendiri. Wilayah publik selalu mengandaikan tanggutigiawab manusia dalam kerangka hubungannya dengan lingkungan. Pada dasarnya, setiap dir^ ruemaltg sctar;r .J"an berhak atas kebebasan dasar tefientu I'ang dibutuhkan untuk menjag', keberlangsungan kehidupan. Namun, bingkai kebebasan dibutuhkan agar hak satu pihak tidak tercederai oleh upa-)'a p*menuhan hak pihak yang lain. Bingkai semacaln itu pun idealnva iidak sernata mewakili nilai-nilai dominan yang menuntut suatu aplopriasi sepihak. agar ia tidak berubah r.renjadi tekanan dominatif yang justru membatasi kebebasan sosial.

Manakala menyangkut perumusan dan pelaksanaan umsan publik, politik adalah juga penyelenggaraan kekuasaan. Muatan kekuasaan, kita tahu, hadir manakala tindakan seseorang memiliki keterkaitan dengan orang lain. Dimensi kekuasaan ada dalam hubungan antar-orang; sebab, relasi memang tidak pemah terbangun daiam suatu kesetara:,i yang mutlak. Uniknya, efektifitas penyelenggaraan umsan publik antara lain ditentukan oleh pendayagunaan kekuasaan. Tanpa kekuasaan, negara sebagai suatu unit akan gagal berfungsi, mengingat tidak ada kendali dalam suatu kerangka sistemik untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan. Maka amat penting untuk memberi substansi etis pada kekuasaan, terutama kekuasaan politik. Tanpa muatan etis, politik dapat jatuh melulu sebagai penyelengqataan kekuasaan yang berperspektif du'ninasi; penguasaan yang satu atas yang lain.

Kembali ke pemahaman mula tentang masyarakat politik sebagai masyarakat adab, apa yang menjadi pembeda utama antara masyarak-at polltik dan masyarakat prapolitik ialah tatanan sosral yang menopang keberlangsungan masyarakat tersebut. Masyarakat politik memiliki 'kesepakatan' yang mengikat dan menjadi rujukan bersama bagi merekayang menjadi bagiannya -semacam kontrak sosial yang tidak dikenal pada masyarakat pra-politik. Kesepakatan sebagai rujukan bersama merupakan suatu rajutan norma yang dimaksudkan sebagai sarana untuk mengejawantahkan keadaban daiam hubungan antar-orang. Norma tersebut antara lain memilah apa yang sah dan apa yang tidak sah dalam penyelenggaraan kekuasaan; suatu basis bagi legitimasi kekuasaan politik. Dengan kesep:katan semacam itu, pcmenuhan hak dan perlindungan atas hak juga tidak lantas membuat manusia yang satu menjadi 'serigala' bagi manusia yang lain. Perlindungan terhadap kemanusiaan adalah pula perlindungan terhadap kehidupan. Dalam konteks ini, masyarakat politik menjadi jalan menuju kebebasan.

Bagi Hannah Arendt (1959) polis (brdang publik) adalah ruang kebebasan; bebas dalam arti merdeka dari ketidaksetaraan yang hadir dalam penguasaan. Kesetaraan merupaiian inti kcoebasan. Menjadi yang politik -1'aitu hidup dalarn suatu pollsberarti bahr,va urusan bersama diputuskan melalui persuasi, bukan melaiui paksaan dart l,ekerasan. Dengan begitu politik mengandaikan tindakan saling Can bersama, bukan suatu dominasi. Dalam kerangka kesaiingan semacam ini, substansi negara adalah komunikasi, sementara komunikasi adalah aktivitas, gerakan, dinamika di antara individu-individu yang berhenti berada manakala individu-individu itu tercerai-berai (Hardiman,200l). Jika keberagaman dan pertentangan dipercaya sebagai sesuatu yang alamiah hadir dalam setiap masyarakat, maka politik yang berporos pada komunikasi dapat diajukan sebagai media resolusi konflik di antara kepentingan-kepenting.l yang majemuk. Politik, pada akhimya, menjadi salah satu perwujudan kegiatan manusia yang amat penting dan otentik (secara sosial) apabila di dalamnya terjadi interaksi di antara warganegara yang merdeka dan setara demi kemanfaatan terbesar bagi publik.

Pengakuan terhadap kesetaraan kini menjadi salah : rtu karakter yang membentuk perbedaan antara demokrasi modern dan demokrasi klasik. Pemerintahan rakyat Athena dalam peradaban Yunani Kuno, .nisalnya, tidak memberi hak politik bagi para budak, perempuan, dan kaum pendatang -suatu eksklusi yang secara mendasar berlawanan dengan semangat demokrasi. Meskipun demokrasi tidak semata berbicara tentang kesetaraan, tetapi kesetaraan adalah suatu kemestian kondisi bagi demokrasi. Dengan begitr,-, tidak mungkin untuk menyebut suatu tatanan politik yang men:biakkan ketimpangan secara sistematis sebagai tatanan yang demokratis. Kesetaraan memungkinkan politik menjadi gelanggang yang kompetitif, yaitu ketika setiap orang memiliki kesempatan yang relatif sama untuk rnengunjukkan suatu pilihan tindakan. Kesetaraan juga memberi peluang kemungkinan yang lebih besar bagi orang untuk dapat mewujudkan kehendaknya ketimbang manakala orang berada dalam kungkungan dominasi.

.Iika politik dimengerti sebagai 'seni kernrrngkinan', maka politik mesti membuka keiuasan mang yang optimal bagi publik untuk berpartisipasi. Semakin luas ruang partisipasi, sernakin banyak pilihan-pilihan tindakan yang mungkin untuk diambil. Keluasan ruang partisipasi juga memgngkinkan orang untuk tidak sekadar pasif, melainkan aktif sebagai subjek )'ang berlindak. Orang dapat memperiuangkan kepentingann)'a sesuai dengan tatanan normatif yang mengatur mekanisme pengunjukan kehendak. Kalan$hn iiberalis biasanya sangat peduli terhadap isu perlindungan atas kebebasan politik semacam ini. Mereka umumnya menghendaki peran politik yang memungkinkan \varganegara untuk secara bebas mengejar kepentingan privatnya, sementara kekuasaan negara mesti dijalankan berdasarkan kepentingan warganegara secara umum. Pada hakikatnya, politik partisipatoris semacam ini bertolakbelakang dengan penguasaan yang cenderung membatasi atau bahkan menutup sama sekali alternatif pilihan bagi publik.

Selain partisipasi politik dan perlindungan terhadap kebebasan, demokrasi pada tataran minimal juga mempersyaratkan suatu prosedur pengambilan kepuJusan. Dalar'r banyak kasus, keputusan diambil dengan merujuk pada suara terbanyak (majority rule). Hal ini berangkat dari pengandaian bahwa suara terbanyak mewakili bagian terbesar dari kehendak publik. Suara terbanyak adalah mekanisme minimal yang mungkin untuk dijalankan secara optimal oleh demokrasi modern yang komplel's unhrk mengenali dan memastikan suatu 'kehendak bersama'. Tentu saja, sebagaimana dikemukakan oleh para pengkritik majoriiy rule, rr^odel ini tidak akan pernah mampu menangkap kehendak genuine setiap warganegara. Tetapi, patut pula rntuk ditimbang bahwa kompleksitas persoalan dan besamya jumlah warganegara menjadi hambatan yang harus diatasi oleh prosedur politik agar ia dapat berjalan secara efektif. Operasionalisasi demokrasi, dengan .4emikian, mesti memerhatikan kualitas keputusan yang beranjak dari dan menuju pada kemanfaatan terbesar bagi publik sebagaimana dimaksud di atas. Merujuk pada pemahaman Schumpeterian -yang melihat demokrasi sebagai suatu metode kelembagaan dalam kerangka pengambilan keputusan politik (periksa Schumpeter, 1987)- demokrasi kemudian harus memastikan bahwa warganegara bebas untuk mengusung beraga.m isu untuk diartikulasikan baik secara langsung maupun tak langsung. Pengaturan kelembagaan semacam itu mewujud antara lain pada pemilihan umum sebagai prosedur untuk mengenaii kehendak warganegara.

Nemun dernikian, secara substansial demokrasi rnenuntut lebih daripada sekadar terpenuhinya prosedur pemilihan umum. Sebab, pemenuhan prosedur pemilihan umum saja belum memadai untuk tenvujudnya 'pemerintahan rakyat'. Suatu rezim dapat saja menyelenggarakan pemilihan umuffr secara berkala sembari memobilisasi warganegara untuk turutserta sekadar menjadi penggembira dalam pesta-pora politik yang kosong dari esensi demokrasi (ingat rezim Orde Baru yang menyebut pemilihan umum sebagai 'pesta demokrasi') atau memaksa mereka untuk memberikan dukungan terhadap kelanggengan keliuasaan rezim tersebut. Kita pun paham bahwa partisipasi politik tidak selalu bermakna tindakan voluntaristik yang dilakukan tanpa tekanan. Artinya, ada jebakan elektoralisme manakala orang secara sederhana melihat penyelenggaraan pemilihan umum sebagai tolok ukur tunggal demokrasi. Elektoralisme jelas tidak sebangun dengan demokrasi. Substansi demokrasi berbicara soal partisipasi sadar publik dalam politik, sementara elektoralisme dapat saja abai terhadap partisipasi non-voluntaris publik sebagai hasil tekanan dominatif oleh elite. Dengan menimbang moli-f tindakan p'ublik untuk terlibat dalam penyelenggarunn suatu pemilihan umum, demokrasi elektoral yang sekadar patuh pada prosedur formal penyelenggaraan pemilihan umum dapat dibedakan dari demokrasi substansial yang peduli pada hakikat kebebasan dan kesetaraan dalam politik.

Persoalan yang mengernuha kemudian adalah bagaimana memperserr^pit ruang gerak para demagog -yang memanipulasi emosi publik melalui prasangka politik demi keuntungan sepihak merekadalam suatu tatanan yang justru demokratis. Di beberapa negara dengan tatanan demokrasi yang relatif terkonsolidasi, kita bahkan dapat melihat partai, atau kandidat yang posisi sikapnya dapat dikategorikan sebagai ekstren, justru memperoleh simpati yang tidak kecil dari publik pemilih. Dengan pandangan sempit berbasis komunitas, mereka menggagas kebijakan eksklusi sistematis terhadap kalangan minoritas; dan dalam tekanan sosio-ekonomi yang kuat, kadang gagasan semacam itu menjadi masuk akal bagi publik pemilih. Hal ini menunjukkan bahwa tatanan demokrasi, yang sesungguhnya mengedepankan kebebasan, dapat pula dimanfaatkan sebagai jalan bagi para demagog untuk membunuh kebebasan itu sendiri.

Di sinilah aspek kontr.rl publik dalam politik menemukan signifikasinya. Dalarn prcses pemilihan umutn, kampanye kadang menjadi wahana yang penuh muslihat untuk memperdaya publik -terutama mereka yang tidak cukup berdaya secara sosial. Pada dasarnya kampanye memungkinkan adanya komunikasi manakala para kandidat secara terbuka mengemukakan program-progrannya, sementara publik dapat secara intens mencermati alternatif yang tersaji di hadapannya sebelum mengambil suatu pilihan. Kampanl,e yang komunikatif memberi peluang bagi publik untuk dapat membuat pilihan berdasarkan pertimbangan-perlimbangan rasional, bukan sekadar'memilih kucing dalam karung'. Di sisi lain, elitisme yang sesungguhnya melekat pada demokrasi perwakilan dapat ditransformasi menjadi elitisme yang kompetitif apabila para kandidat bersaing untuk tidak semata memperebutkan jabatan publik, melainkan pula membeberkan diri sebagai 'halaman-halaman yang dapat dibaca secara kritis oleh publik'. Dengan begitu, kegiatan ini dapat menjadi ruang diskursus dalam demokrasi deliberatif yang mengedepankan komunikasi.

Prosedur demokrasi, menurut Habermas (1996), membuka, -ialan bag. terbangunnya suatu jejaring yang terbentuk dari pertimbangan-pertimbangan pragmatis, permufakatan, serta diskursus mengenai pemahaman-diri dan keadilan. Hal ini menjadi basis bagi pengandaian bahwa tatanan yang rasional dan berkeadilan sesungguhnya dapat diwujudkan selama alur informasi tidak dihambat. Jelas bahrla orang tidak dapat berbicara tentang publik yang memiliki kesadaran politik dan mampu terlibat dalam nencermatan intensional terhadap pilihan tindakan, seandainya publik sendiri tidak memiliki cukup informasi tentang situasi yaug dihadapi. Publik yang berdaya menjadi suatrr keniscayaan dalam prosedur permusyawaratan, karena itu proses politik tidak hanya harus membuka ruang bagi keterlibatan optimal publik, melainkan pula memastikan bahwa akses para pelaku politik terhadap informasi tidak timpang. Ketimpangan akses terhadap informasi dapat terjadi ketika tidak tersedia sumber iniormasi alternatif atau terjadi penguasaan oligopolistis terhadap sarana komunikasi. Diskursus sulit urtuk hidup di atas bangunan oligarkisme, ia tidak mungkin pula lahir dari tatanan yang totaliter.

Di samping ketimpangan informasi, dalam komunikasi politik kerap pula terjadi distorsi )'ang mengganggu transfer informasi. Yang menjadi persoalan adalah ketika distorsi lebih disebabkan oleh cara penlajian informasi yang secara sengaja didesain untuk mengelabui publik. Politik masa k-ni banyak dipengaruhi oleh cara oekerj a a la pasar. Produsen yang paham cara beroperasi pasar tidak bekerja secara pasifmenanggapi kebutuhan konsumen, mereka justru secara otoritatif mengendalikan pasar. Tidak sekadar reaktif memenuhi petmintaan pasar, para produsen --dengan sumberda,va 1,an_e lebii: lengkap ketimbang apa yang dimiliki oleh konsumerlbahkan dapat menentukan apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang harr-rs dipahami adalah bahwa ciistorsi informasi menciptakan disparitas. Ketirnpangan semacam ini memberi keuntungan terbesar bagi . mereka yang akses terhadap sumberdayanya lebih kuat. Kerja politik yang menggunakan logika semacam ini akan mengacaukan makna publik. Sebab, publik tidak iagi dipahami dalam kerangka segala yang menyangkut keumuman atau komunitas yang terbuka dan melingkupi, melainkan semata sebagai angka dukungan politik.

Cara kerja pasar modern serupa dengan cara kerja teater; keduanya lebih diarahkan untuk menyentuh sisi emosional pihak lawan (konsumen pada pasar, audiens pada teater). Tidak mengherankan jika dalam kehidupan politik kontemporer, panggung kampanye pemilihan pejabat publik kini beroperasi mirip panggung hiburan. Bedanya, panggung kampanye adalah sosio-drama yang bersifat perrnanen, kompleks, dan memberi bertumpuk informasi yang bahkan sulit untuk dicerna oleh publik sendiri. 'Kekuatan komunikasi kampanye lebih terletak pada kisah-kisah yang digubah para kandidat dan perhelatan-perhelatan yang mereka gelar demi menyuguhkrn segenap kemampuan, harapan, dan nilai mereka ketimbang bersandar pada serenretan fakta dan angka, sebab dan akibat, serta kecenderungan-kecenderungan statistik', demikian Gronbeck (2000). Public relations dalam kampanye-kampanye kini lebih bermakna sebagai cara untuk mengelabui publik ketimbang cara untuk berkomunikasi dengan publik, ia merjadi upaya untuk menginformasikan citra sebagaimana yang dikehendak; oleh sang penyampai pesan. Dalam konteks ini kehendak untuk membangun citra (yang sesungguhnya tidak otentik) lebih mengemuka daripada kehendak untuk membuat publik menjadi well-informed. Kehendak semacam itu semakin menyesatkan publik ketika kampanye negatif menjadi bagian strategis upaya seorang kandidat untuk melemalrkan kandidat lainnya. Di Amerika Serikat, misalnya, mengemuka pandangan bahwa 'sei':ngan terhadap lawan dapat memberi kesan yang lebih mendalam kepada calon nemilih ketimbang segala pesan yang mengunjukkan kebaikan' (Polsby dan Wildavsky, 1991). MoJel kampar:ye seperti itrr semakin mendistorsi informasi, publik pun tidak lagi mendapatkan haknya untuk memperoleh informasi yang benar. Alih-alih menjadi berdaya, upaya publik untuk mencerap informasi sebanyak mungkin dari para kandidat dapat berbuah koleksi keboliongan dan fitnah.

Apa yang terjadi di indonesia pun saya pikir tidak jauh berbeda. Saat masa kampanye nrenielang pemilihan pejabat publik, para calon pemilih berhadapan dengan berlimpah inforrnasi yang pada akhirnya membuat mereka hampir tidak mungkin menentukan pirihan yang otentik. Warganegara 'bertemu' dengan para kandidat lewat tayangan televisi, poster dan selebaran di segenap penjuru kota/desa, maupun panggung kampanye terbuka di berbagai tempat publik sebagai 'pentas drama'. Tetapi, mengherankan bahwa perjumpaan-perjumpaan semacam itu tidak dapat menjadi media diskursus tempat elite dan massa memperbincangkan persoalan dan menawarkan alternatif jawaban. Di sana informasi tidak berjalan mengikuti alur komunikasi. Komunikasi politik yang konsiderat memang tidak mungkin dibangun dalam qituasi timpang, tanpa logika sebab-akibat, serta tanpa pemahaman memadai tentang subjek yang dihadapi. Di berbagai kesempatan kampanye, para kandidat kadang berdialog dengan para audiens. Tetapi, keterlibatan audiens dalam suatu 'pementasan' semacam itu bukanlah keterlibatan yang penuh; pentas drama memang tidak pernatr m:ngajak audiens untuk menjadi pelakon utama dalam suatu pergelaran.

Berhadapan dengan kenya-taan senlper itu, Gronbeck memberi tawaran pencermatan terhadap motif, karakter, dan kompetensi para kandidat sebagai dasar untuk membuat penilaian etis atas pilihan yang tersedia (perhatikan tabel).

MORAL VANTAGESBTHICAL PIVOTS
Motives CharacterCharacterCompetences
Message MakersAre candidates' mouves acceptable?Are candidates' characterological styles acceptable?Have candidates demonstrated political competence?
Message ConsumersWhat politicai motives do set of voters find acceptable?\\ hat characterological sty'les do sets of voters find acceptable?Wrat measures of competence are used by particular sets of voters?
MessagesAre candidates' motives expressed in acceptable rvays?Are candidates' clrlracterological sryles depicted in acceptable walts?Are candidates illustrating their political competence in messages and fesponses to
Sit,.radons\\4rat motii'es areIt-fesponses to opponents' messages? Do candidates read
\\4rat motii'es are acceptable in various srtuations?\\'irat characterological sfiles are expected in varit-rus siruations?Do candidates read various politicai situations cornpetentiy?

Questions that Cqn Guide voters' Ethical Judgments in presidential Campaign Sumber: Bruce E.Gronbe.k (2000).

Pencermatan Gronbeck berangkat dari dua hal. Pertama, karena kampanye politik telah menjadi suatu panggung sosio-drama, maka dia menarik suatu analisis atasnya berdasarkan tiga dimensi utama suatu pertunjukan, yaitu: tindakan atau plot (mythos), karakter (ethos), dan pemikiran (dianoia). Tiga dimensi inilah yang kemudian mengeruclt menjadi tiga poros etis yang meliputi motif, karakter, dan kompetensi yang dapat dijadikan acuan bagi para calon pemilih untuk membandingkan apa yang mereki. - kehendaki dan apa yang dapat mereka indera dari para kandidat. Kedua, dia menekankan pentingnya kejujuran dalam politik mengingat orang membutuhkan kepastian manakala perubahan berlangsung terus-menerus, juga karena kejujuran dapat menjadi patokan untuk menilai motif, karakter, dan kompetensi seseorang. Meskipun demikian, , i1orrg""O sendiri mengakui bahwa publik tidak pernah bisa benar-benar paham tentang kandidat yang meieka hadapi dan persoalan yang diusungn;ra dalam kampanye politik, mengingat apa yang disajikan kepada (dan untuk diketahui oleh) publik sesungguhnya teiah lebih dulu melalui penyeleksian. Dan lebih dari itu, semuanya dikemas dalam simbol-simbol yang kerap menyembunyikan 'apa yang sesungguhnya' kepada publik. Dari Gronbeck orang Japat memahami bahwa superfisialitas tampak sebagai musuh bagi komunikAsi politik.

Berangkat dari posisi bahwa kesepakatan dalam politik mesti diambil melalui persuasi, bukan melalui paksaan dan kekerasan; maka pemutarbalikan fakta dan sensor sistemik terhadap infolmasi publik mesti dikategorikan sebagai kekerasan dalam komunikasi politik. Sebab, komunikasi politik yang timpang (akibat tiadanya kehendak untuk bersikap terbuka dan senjangnya akses terhadap informasi) dapat mempersempit ruang nalar. Bagaimana nalu' dapat beriungsi optimal sebagai iirstrumen untuk nengambil keputusan jika informasi yang dicerap tidak utuhi Tatanan yang rasional dan berkeadilan, sekali lagi, mempersyaratkan lancarni arus informasi. Dengan demikian, kekerasan komunikasi menopang kegagalan proses politik untuk menjadi sarana perwujudan kebebasan bagi rvarganegara. I(etiki.. penyelenggaraan urusan publik bukan lagi menjadi inti proses politik, kedaulatan rakyat pun berada dalam ancaman. Menyimak Habermas (1999), kedaulatan rakyat mesti mew"rjud hanya dalam kondisi diskursif dalam proses pernbentukan-opini-dan kehendak yang bermacam ragam. Tetapi. diskursus mempersyaratkan kesetaraan, bukan ketimpangan. Jika penguasaan atas sumberdaye timpang, maka hubungan politik hanya akan melahirkan dominasi, bukan demokrasi. Dominasi oleh elite terhadap massa akan membuat politik menjadi arena upaya untuk mengakumulasi kekuasaan semata. Kenyataannya, demokrasi superfisial memberi ruang yang nyaman bagi para demagog yang menunggangi demos untuk meraih kepentingan sepihak mereka.

Penilaian etis Gronbeck, bagaimana pun, dapat menjadi pintu masuk untuk membuat massa menjadi lebih berdaya di hadapan elite. Ketid*jujuran paling tidak dapat diminimasi pada tataran yang tidak terlampau ekstrem ketika publik memiliki informasi yang memadai tentang situasi yang mereka hadapi. Pada saat yang sama, publik yangwell-informed sepatutnya mengembangkan suatu solidaritas yang dengannya mereka mampu membangun otonouf. Publik yang berdaya akan memiliki kekuatan kontrol dan posisi tawar yang lebih baik untuk mendesakkan kehendak bersama demi memengaruhi pioses pengambilan keprrtusan. Proses pembentukan opini dan keheirdak dalam politik, dengan begitu, beroperasi dalam komunitas yang berdaya danpeduli.

Habermas sendiri percaya bahwa keberhasilan perwujudan politik deliberatir bergantung pada pelembagaan prosedur permufakatan dan kondisi dalam komunikasi, serta pada saling-hubtrngan antara proses deliberasi yang terlembagakan dan opini publik yang terbangun secara informal. Namun demikian, prosedur permufakatan tidak lantas menetralkan kekuasaan dan tindakan strategis untuk memperjuangkan kepentingan. Demokrasi majemuk mengemuka manakala beragam kepentingan yang saling bersinggungan atau bahkan bertolakbelakatrg berkontestasi tanpa yang satu secara semena-mena menidakkan yang lain. Jika kita memahami bahwa konflik menjadi salah satu karakter yang lekat pada tubuh demokrasi, tentu kesepahaman yang terwujud rnelalui proses permufakatrn tidak rnerupakan suatu kesepahaman yang selalu stabil dan perrnanen. Karena politik sebagai prosedur dimaksudkan sebagai cara untuk mengelola hubungan antarmanusia yang selalu memiliki potensi konflik, maka kehendak untuk mengandaikan keutuhan pemahaman yang nirkonflik niscaya merupakan suatu pretensi untuk mengubur poiitik.

Surnber Bacaan:

Arendt, Hannah, 1959, The Human condition,New york: Doubleday Achor Books. Gronbeck, Bruce E., The Ethical Performance of Candidates in American presidential Campaign Dramas, dalam Robert E Denton Jr., (ed), 2000, political Communication Ethics: An Oxymoron?,New york: praegei. Habermas, Ji.irgen, Popular sovereignty as procedure, d,alam James Bohman and william Rehg (eds), 1999, Deliberaltive Democracy, cambridge: MIT press. Habermas, Jiirgen, 1996, Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy, Oxford: polity press. Hardiman, F Budi, 2001, "politik" dan "Antipoliiik,, Hannah Arendt tentang Krisis Negara, dalam ATMA nan JAyA Tahun XV No. 3. Polsby, Nelson W. dan Wildavsky, Aaron, 1991, Presidential Elections,New york: The Free Press. schumpeter, Joseph-A.,.1987 (6th edt), capitalism, socialism, and Democracy, Lcndon: Unwin Paperbacks