Baca PDF (OCR): Menakar Perlawanan Politik Elektoral : Pengalaman Gerakan Rakyat di Bengkulu

11 halaman · teks PDF berhasil diekstrak tanpa OCR · 3.5 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. MENAKAR PER.LAWAI\AN POLITIK ELEKTORAI. ; Pengalaman Gerakan Rakyat di Bengkulu
  2. Abstraksi
  3. Pendahuluan
  4. Asal Muasal - Wacana Politik Praktis
  5. Terlibat Dalam Pemilihan Anggota DPD
  6. Perolehan Suara 5 Besar Calon Anggota DPD Bengkulus
  7. Pittaoot di Bengkulu
  8. Respon RakYat
  9. Tidak Menggunakan Hak Pilih
  10. Rakyat Bisa Memilih SraPa Saja
  11. Pragmatisme Dalam Pemilihan Langsung
  12. Hak Pilih Sebagai Kekuatan Tawar Rakyat
  13. Belajar Politik Dari Rakyat
  14. DAFTAR PUSTAKA

MENAKAR PER.LAWAI\AN POLITIK ELEKTORAI. ; Pengalaman Gerakan Rakyat di Bengkulu

Oleh Hendra Budirnan o

Abstraksi

Dalam tulisan ini dapat ditemui bagaimana'cara rakyat' ttterespon momentum politik lokal, baik pemilihan anggota DPD maupun Pernilihan Kepala Daerah langsung dengan caranya sendiri untuk menghadapi berbagai kekuatan politik utama, elit potiiit dan piaktek politik kelas menengah dalarn konteks Bengkulu. Tulisan ini menunjukan bagaimana kelihaian rakyat memainkan peran politisi dalam Pilkada 2005 ai Bengkulu. Peran ini dimainkan untuk memanfaatkan momentum Pilkada sebagai ajang "balas dendam" dan perlawanan diam-diam. rakyat mendayagunakan trak pilihnya sebagai kekuatan tawar dengan para politisi. Secara implisit, rakyat telah mengubeh penampakannya sebagai politisi, i'ang mampu melakukar' tekanan dan tawar me'1.awar dengan rivai politiknya.

pergalaman dalam beberapa kali Pemihr telah mendidik rakyat menjadi "peserta" pendidikan politik, bukan pendidikan peniilih. Rak'rt tidak bisa lagi dibeli dengan janji, atau semacam kontrak potitik di atas kertas rRakyat ingin mendapat keuntungan langsung dan dapat dirasakan secara bersama dalam Pilkada 2005. l)engan kusus Bengkulu ini anggapan-anggapan bahrva ri.kyat tidak sadar politik patui dipertanyakan. karena bisa jadi 'cara berpolitik' rakyat .iauh Iebih canggih dan ampuh dari ga-va politik formal kelas menengah.

Pendahuluan

Daiam era Orde Baru (Orba), pemilu tidak dapat dikatakan sebagai lembaga strategis dalammenyttarakanaspirasirakyat.Partai.parlai),angadapadasaatittt:PPP.Golkar dan PDI adalah sekedar lembaga yang harus ada dalarn sistem clemokrasi. Siapapun tahu, bahrva ketiga partai tersebut dalam ketiak rejirn Orba di bar','ah komando Suharto. Kondisi demikian mempunyai darnpak yang sangat luas. orang pada rlmumnya, bahkan kalangan akademisi dibuat bingung dalam membedakan antara negara, pemerintah dan orang-orang pemegang kekuasaan. Sehingga detnokrasi palsu ya,rg berjalan. Rakyat buta politik adalah dampak ; irng sengaja diilginkan.

Selayaknya pemilu mempunyai 3 hal penting jika ingin disebut sehagai lembaga strategis dalam kehidupan berdemokrasi' '

Pertama, pemilu menyediakan ruang kepada rakl'at sebagai kesempatan untuk mengejawantahkan mandat institusional langsung. Mandat , yang sering disebut sebagai dengan kedaulatan rakyat tersebut, sangat penting datam demokrasi modern, karena demokrasi yang tidak melibatkan rakyat hanyalah oligraki.

Kedua, Pernilu menyediakan kesempatan bagi penrbahan politik secara damai melalui sirkulasi elite dan atau peneguhan komitmen baru. Kemungkinan menghadirkan muka dan atau kebijakan politik baru melalui pemilu adalah mekanisnre membuat perubahan politik tanpa revolusi'

Ketiga, pemilu memberi kesempatan kepada rakyat menjadi penentu atas kontestasi, ftompetisi dan rivalitas politik serta pilihan nilai yang menentukanasib mereka hingga pemilu berikutnya. Melalui pemilu rakyat ditempatkab sebagai penentu berbigai pilihan prioritas dan cara terbaik mencapai tujuan kolektif '. Iadi pada jaman Orba pemilu tidak layak disebut sebagai sarana demokrasi, Rakyat dininabobokkan, dibelenggu daya kritisnya dan akhirnya dijadikan barang mainan politik tanpa etika politik domokrasi yang wajar'

seperti pemilu sebelumnya, banyak NGo atau organisasi Rakyat yang mendapatkan proyek pemilu dari lembaga-lembaga donor seperti program pendidikan pemilih dan pemantauan Pemilu. secara detail, kedua proglam ini lebih menitikberatkan pada bagaimana pemiliir (rakyat) dapat memahami mekanisme pemiiu yang bernruarapada "kertas suara" masttk kedalam "kotak Suara" dengan benar, dan itulah demokrasi dalam penyerahan mandat kedaulatan rakyat ke tangan para elit politik.

Dengan program pelatihan dan pemantauan dalam kerangka proyek donor tersebut, tepentingan p"rnbungunan konsolidaii berhenti hanya pada proyek pemilu dan tidak ditarik lebih luas lagi. Pengalaman di Pemilu 1999 dan 2004 telah memberikan pelajaran berharga bagi kawan-kawan pro demokrasi dalam menelan buah pahit dari hasil pemilu:-'ang mereka pantau.

Sekarang ini sudah terjadi suatu transisi dimana beberapa kelompok dan organisasi gerakan sosial telah mentransformasikan diri kedalam Gerakan Politik, mJskipun dalam skala "Kampung" atau "Desa" 3 ataupun local, baik melaluijalur DPD dan Pilkada. Proses transisini menunjukan bahwa ruang politik bukanlah sesuatu yang harus dihindari, justru harus dimasuki, dikuasai dan dipengaruhi oleh gerakan sosial kerakyatan.

@ Penulis adalah aktivis Perkumpulan Kantor Bantuan Hukum Bengkulu (KBHB); Terlibat aktifdalam gerakan demokrasi 1990-an dan gerakan rakyat di Bengkulu.

I Kantor Bantuan Hukum Bengkulu (KBHB), " Peninggalan dan Kemunculan Kembaii Orde Baru," Kecenderungan Politik Lokal di Bengkulu, Januari-Maret2004

Asal Muasal - Wacana Politik Praktis

Keterlibatan Perkumpulan Kantor Bantuan Hukum Bengkulu (PKBHB) bersama organisasi rakyat seperti Serikat Tani Bengkulu (STAB), Serikat Nelayan Bengkulu (SNeB) dan Himpunan Pedagang Mandiri Bengkulu (HPMB) dalam aktifitas politik praktis awalnya didasari oleh hasil asesment dan pendidikan analisis data dari Clearing House. Badan ini kemudian diubah lagi'menjadi satu proyek pendidikan pemilih PKBHB. Karena tugas dari clearing house sudah beralih menjadi pelaksana sosialisasi UU Pemilu.

Sejak bulan Januari hingga Oktober 2003, tidak kurang dari 2C (dua puluh) kali PKBHB melakukan sosialisasi UU Pernilu atas permintaan dari Paftai Politik' pengurus partai politik, para calon anggota KPU dan Panwas, Forum Kepala Desa, Aliansi Misyaralat SipilBengkulu, KIPPda dan Pengurus STAB, SneB dan HPMB'

2 Daniel S, Kompas, l9 Maret 2004

' Konsep transisi gerakan social di Bengkulu menuju Gerakan politik secara jelas di utarakan dalam artikel Sekjen Serikan Nelayan Bengkulu (SNEB), Usin Abdisyah Putra'i o'Pemilu 2004 : Konsolidasi Demokrasi sebagai upaya Transformasi Gerakan Sosial ke ,lerakan Politik Potret Gerak Indonesia."

Terlibat Dalam Pemilihan Anggota DPD

Dalam pemilihan calon anggota DPD dari Bengkulu terdapat l8 calon yang ikut bertarung.Gerakan rakyat di Bengkulu sendiri merespon kesempatan untuk dapat berpolitik via mekanisme pemilihan DPD. Nama Muspani muncul pertama kali pada tanggal 18 April 2003, saat dilaksanakan Rapim III STAB. Selanjutnya diikuti oleh Rapat Pimpinan SneB II pada bulan_ Agustus 2003 datl. terakhir oleh Rapat Anggota ffp1fg pada bulan Desember 2003. Jadi secara umum, Muspani dicalonkan dan calon dari tiga organisasi rakyat (STAB, SneB dan HPMB) di Bengkulu. Selanjutnya Muspani membuat rontrak politik dengan ketiga organisasi rakyat yang mencalonkannya tersebut secara terbuka didepan publik.

Muspani berlatar belakang pengacara dan aktif sebagai pembela Ham dengan mendirikan kantor Bantuan Hukum Bengkulu. Dengan KBHB, Muspani terlibat aktif melakukan pembelaan rakyat yang menjadi korban kebijakan penguasa dan kapitalisme perkebunan sejak tahun 1997 seperti pembelaan pada petani dalam kasus kaiet minim getah dari proyek TCSSP, petani yang dituduh mencuri sawit, penggusuran pedagang dan terdesaknya nelayan tradisional' Seluruh wilayah burpingun Muspani dan KBHB ini lalu di organisisr dan diberi wadah yang akhirnya menjadisebuah gerakan sosial kerakyatan. Gerakan ini sekarang memperoleh moment potiiik dengan pencalonan Muspani sebagai figurnya. Menurut Muspani, ada keterkaitan intaia peminggiran rakyat dengan proses politik yang berlangsung' " Bahwa kelompok-ketomp& yang terpinggirkan itu tidak memiliki akses (tidak berarti) bagi pusat-pusat kekuasan yang memiliki dan hak menyusun keputusankeputusan lolitik yang justru akan mempengaruhi kehidupan kelompok-kelompok yang terpinggirkan itu sendiri."'

Selama masa kampanye pemilu legislatif dan anggota Dewan Perwakilan Daerah, Muspani menghadiri tidik kurang 300 pertemuan di kelompok masyarakat pinggiran di Provinsi Bengkulu.

Berkat dukungan ruuru dari rakyat kecil itu, Muspai't berhasil memperoleh sekitar 65.000 suara. ia berada di nomor urut ketiga Calam perolehan suara pemilihan anggota DPD untuk Provinsi Ben;kulu. Jumlah suara yang diperolehnya sedikit di ati-perolehan suari'PDI-P di Bengkulu yang memperoleh lima kursi untuk DPR. Menurut koran Kompas dalam liputannya tentang profil Muspani. "Kemenangan Muspani merupakan kemenangan rakyat kecif Vung ielama ini menjadi korban'" 6 Dan kemenungan tersebut menurut koran Kompas membuktikan bahwa sosialdi40desabasisSTABseBengkulupada*l^":duni_Agustus200lguna

menggali masalah dan potensi dari seluruh anggota S I Ar'' "u;rggota STAB .mengajukan altematif Namun dibeberapa desa, beberupu penyelesaian masalah nl"lului mekanisme politlli yaitu pem.bentukan partai petani' Sejak saat itu wacanapartai lperluangun; piitit sudah menjadi bahan pembicaraan di lingkungan anggota sreg. iut.it ipun saat Kongres STAB II bulan September 2001 dilaksanakan, tidak dihasilkan sat, tcesefatatai untuk membentuk panai (politik) unount-unoang belum dapat mengakomodir petani. Karena "r"*r--p"r*gt"t berdirinya partai potiiik lokai Tetapi, r"]uf. rli.itu langgam organisasi sudah aif.o.U inutikan dengan kerj a-kerj a kepartaian (po i itik)' . .

wacana ,"*g partai potitik terus bergulir.di tubuh STAB dalam Rapat "mengeluarkan satu resolusi untuk pimpinan I STAB uitan luni zooz. siaB mengirstruksikan kepada semua pgngu.u. sreg yan! menjadi anggota partai politik yang ada untuk *uniu, dari partai tersebut. oari .la3aran pengurus inti STAB baik tingkat pusat (Bpp) ;il tilekat Kabupaten (BPD) ada 8 (delapan) orang yang . langsung meng,.rndurkun iiri sebagai p"nguru, ..""!11.il''ota Partai politik, yakni pDIp dan Golkar. Alurun dikeluarkinnya satu resoiusi ini' karena Blok Politik Bengkulu bersama ;;;;; uiot potitit oi : ltima; provinsi se Sumatera sudah akan membangun partai poiiiit alternatif yang kemudianCiU-ii nama: Perserikatan Rakyat'

Peluang Dalam Pertarungan Politik ! , Hingga akhir 2003, peluang untuk terlibat ,ialam pertarungan politik praktis bagiPKBHBdano.guni,u,irakya!masihtertutup.Undang-undangbelumdapat mengakomoOi, p"riZntukan partai politik lokal' Sementara pembentukan partai Oit.ntuLun or.n kesiapan kawan-kawan jaringan di politik tingkat "rri;;;i;;gui

beberapa provinsi di luar Bengkulu' Ditengahmsnunggumomentum,hadirUUPemilubaruyangmembuka peluang masuk dan terlibatnya organisuri *u.yurukat sipil di luar partai politik yang ada yaitu melalui institusi OfO (O.*an perwattilan Daerah)' Maka Divisi Hukum PKBHB'terusmengikutiperkembanganpemualaga.n.urj.Pemilusejakbulanoktober 2003 hingga F.b;;;i 2004. t<e4a'Jari Divisi Hukum PKBHB kemudian

dikembangkuna".,gun.embentuksatubadanclearinghousepemilu. Tugas dari clearing house pemilu adalah menlaOi sentril informasi kepemiluan bagi semua pihak yang membutuhk"" O"l" Jan informasi tentang pemilu' Badan ini terus melakukan pengumpulan dan p"ng"t.l un data hingga akhir 2003' Meskipun uu pemilu disyahkan i;?;;*qa 19'Fe6ruari 2003, namun paket UU Politik lainnya masih terus dibahu, or"rt iFn hingga Juli 2003, dan peraturan KPU dan Pqnwas masih terus lahir. clearing House PKBHB ini kemudian menjadi sentral informasi vang selalu Oiuf.r", oi"f, uiggota fpU aigengkulu (hingga 5 bulan pertama setelah anggota Kpu dilantik), karena.sistem out -uurJyung'-"r"ka miliki belum memadai' para anggota panwas hingga 3 bylal p".tu-u setelalidilantik juga tetap-menggunakan data clearing uour". i.r-6ugai lembag; p.r*oii dan.pelaksana pendidikan pemilu seperti KIpp dan i;*n, Reftor bahkan partai politik di Bengkulu jugamenggunakan pengorganisran rakyat adalah kunci bagi pemberdayaan politik paftisiparoris'" k.nr.nungun Muspani memberikan inspirasi di kalangan petani, nelayan,. dan pedagang-kecil di bengkulu bahwa mereka bisa menjadi penentu dalam kehidupan politik."'

t pidato Muspani dalam kapasitas sebagai Direktur Kantor Bantuan Hukum Bengkulu dalam r-.mbukaan Kongres II Serikat Tani Bengkulu (STAB) Bapelkes 2l s.d24 September 2001.

u Ko*pas, 10 juli 2004,*Muspani, Lahirnya Seorang Pemimpin Ralgtat

" Refleksi dan Evaluasi Analisis Sosial (ANSOS)' o Dok,-"r, KBHB, Notulensi Workshoo Agustus 2002'

Perolehan Suara 5 Besar Calon Anggota DPD Bengkulus

NoNo nama Jumlahsuara
11 Bambang Suroso 1 55.650155.650
22 Mahvudin Sobri 99.36799.367
33 Muspani 64.97664.976
44 Eni Khairani 56.07856.078
55 55.92855.928

Pittaoot di Bengkulu

senin, 27 Juni2005 provinsi Bengkulu menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah secara langsung (selanjutnya disingkat Pilkada) untuk memllih calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta memilih Bupati dan Calon Bupati di enam kabupaten, yakni kabupaten Muko muko, Kaur, Seluma, Kepahiang, Lebong dan Rejang Le6ong. Hasil penghitungan suara sementara KPU -- hingga I Juli 2005 -- untuk pilkada Gubemur, putungin Agusrin M. Najamuddin dan M. Syamlan Lc masih unggul dengan p".bt"n"i tuari24yo. Pasangan ini diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (-PKS) dan partai Bintang Reformasi-(PBR). Urutan kedua, ditempati oleh pu"rungun Muslihan DS dan Rio Capela dengan perolehan suara.2lo/o. Muslihan - Rio maju Jebagai calon atas dukungan Partai Demokrat dan PAN, Unggulnya pasangan pfS ini kelimbang pasangan pittui luin sungguh mengejutkan semua pihak. Hampir tidak ada satupun pengamat atau pemerhati (tepatnya penonton) politik yang mempredikari Uu.t-*u lusangan PkS akan memperoleh suara melampaui kandidat. . lain. balam pilkada putarun kedua, oktober,2004,pasangan yang didukungPKS ini berhasil memangnkan perarungan dan menjadi Gubernurdan wagub Bengkulu'

Respon RakYat

Dalam Pilkadal di Bengkulu telah terjadi tiga respon rakyat yang menonjol yaiu; Pertama, semakin tingginya angka pemilih (terdaftar) tidak menggunakan hak pitittnyu. Jika dibandingkan-dengan Pemilu April 2004 dan Pemilihan Presiden puturun pertaina dan kedua (selanjutnya disingkat Pilpres 2004)., Kedua, tecendrungan pemilih yang menggunakan hak pilihnya tidak berlandaskan pada partai poliiik yang diikutinya; Ketiga, makin maraknya pragmatisme di kalangan rakyat pedesaan.

Jika fenomena itu dapat diidentifikasi sebagai bentuk dari pertawanan rakyat, kita bersyukur bahwa sejaiah telah memberikan sumbangan gagasannya untuk r"f""gtupi daftar bentuk-bentuk perlawanan rakyat dalam katagori pembangtangan' nalanitonteks gerakan sosial, tut tit ini dapat memberikan.alternatif banl perlawenan utu, t.f.uutaan (politik) yang dorninun. i'{u*un, jika tidak berhati-hati' gerakan p".Uungf.ungan ini dupuiber-balik arah saat kita sendiri mengubah wujud kekuatan politik t"Uugii kontestan Pemilu di tahun 2009 nanti'

' Ko^por,9 Juli 2004 Gairah Organisasi Ralryat di Benghtlu

8 KBHB, Data Panitia Pemenangan Pemilu Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Tidak Menggunakan Hak Pilih

Gerakan untuk tidak memilih dalam pemilu oleh apra atkivis - sejak tahun l97l disebut dengan Golongan Putih (Golp.r0. eaOu Pilkada Juni 2005, jumlah warga yang tidak menggunakan trat pilihnyamencapai angkl 's4.%o. -Dati 1.064.010 berkisar p"tiififr terdaftar, yang -rnggunakan h_ak pilihnya pada Pilkad" ?o9a:.fi-"ya zoo.ooo orang atau hanya 66 %. Selebihnya tidak menggunakan hak pilth'

Untuk pilkada j00S, kecil kemungkinan faktor teknis bahwa seorang pemilih keliru cara mencoblos menjadi sebab meningkatnya jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnyu ku."nu Pilkada 2005 ini adalah pemilihan umum secara tangling yang kelima sejak April 2004- Jadi kesimpulannya bahwa surat suara yang il;"i"ffi tiiak sah dalam Piftada Juni 2005 di Bengkulu, dilakukan dengan sengaja untuk menjadi Golput. Jumlah surat suara tidak sah ini kurang lebih 24'000 suara atau 2,5Vo

Alasan lain pemilih tidak datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya' Ada dua faktor penyebabnya: (1) sengaja tidak datang meskipun sudah menerima kartu pemilih. Alasan yung t"*p dikimukan, diantaranya' 1id+ ada gunanya (apatis), tingung untuk *"n"itukun pilihan (ragu), dan ada_ kesibukan atau pekerj aan.,yang lebih penting (enggan). (2) Tidak datang karena tidak menerima kartu pemilih dan kartu undangan dari KPU.

Faktor kedua ini yang dalam satu minggu menjelang hari pemungutan suara, menjadi isyu dan berita santei di media massa iokal. Banyak pemilih belum menerima [u.tu p.rifih. Alternatif ditawarkan DPRD Kota Bengkulu agar nemillh yang tidak mendapat kartu pemilih, dapat menggunakan kartu pemilih Pilpres II' Namun usulan ini ditolak oleh KPU kota nengkulu. Alasannya' semua pemilih terdaftar sudah mendapat kartu pemilih. Jika ..riku tidak mendapatkan kartu pemilih, artinya tidak masuk dalam DPT sebagaimana yang telah didata oleh Pemda' Diantaranya Agusrin (calon Gubemur) yung fid* -"nouput kartu pemilih, karena baru tiga bulan terakhir berdomisili di eengliulu. Jumlah iurat suaia yang tidak terpakai ^'arena pemilih terdaftar tidak hadir di TPS lebih dari 300.000 atau 3l,5yo.

Rakyat Bisa Memilih SraPa Saja

nengkulu adalah provinsi "kuning". Klaim ol9! fulesionaris Golkar memang cukup bEralisan. Paling tidak untuk dua kali Pemilu 2004, Bengkulu nampak memang uerwa3atr kuning. Padi pemilu legislatif 2004 lalu, Golkar unggul dengan perolehan suuta di tingkat provirni 171.518 suanatau25Yo'

Pilkada pen. ilihan Gubemur dan Bupati 2005 merunluhkan asumsi itu' calon Gubernur dari PKS, unggul dengan perolehan 24 %' Sedangkan calon Gubernur dari

Goikar, terpuruk diurutan keempat dengan hanya memperoleh l2oh. Padahal jika dibandingkin dengan Pemilu Legislatif 2004, PKS hanya menduduki urutan ke tiga setelah Golkar, PDIP dan PAN dengan total suara 55.936 atau 8,1%. Hanya jika dibandingkrn dengan pemilu 1999, peningkatan suara PKS cukup berarti, yang sebelumnya hanya mendapat 17.768 atau I kursi kini mendapat 5 kursi di DPR Provinsi Bengkulu.

Klaim Golkar semakin kabur, saat menengok hasil perolehan suara sementara Pilkada Bupati di Rejang Lebong. Suherman - Iqbal Bastari, calon Bupati dari gabungan paN, pKpg dan PBR menang mutlak dengan perolehan 40,5yo. Padahal nejang Lebong adalah basis utama Golkar yang selalu mereka klaim selama ini. Sementara dalim Pilkada Bupati Seluma, Murman Effendi - Bustami pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dari PKPI merajai dengan perolehan suata 27,3o/o, sedangkan calon yang diusung oleh Partai Golkar, yakni Sumardi hanya mendapat 13,3 oA atau-;rutan kelima dari enam calon Bupati Seluma.

Pemilih Bengkulu rupanya tidak terpatok oleh klaim partai. Hal ini bisa dilihat dari fakta-fakta iapangan yang menunjukan "kekaburan" itu. Sudah lirna kali Bengkul'r melakukan Pemilu sejak tahun 20C4, dan hasilnya memang diiuar dugaan. Mari kita ambil contoir Dikecamatan Manna'

Di Kecmatan Manna, ,\gusrin - Syamlan (calon Gubernur dari PKS) mendulang suara mutlak 51,2oA atau memperoleh 31.629r suara dari 61.728 total suara sah. Padahal PKS saat Pemilu 2004, menduduki urutan kelima dalam ranking perolehan suara untuk DPR Provinsi. Pada Pilpres p7 taran pertama, Megawati mendapat suara 35,61%. Anehnya, dalam Pemilu legislataif 2004, PDIP dapat ditekuk oleh Gbkar. Kemenangan Megawati pada Pilpres I, amblas saat SBY menang dengan 4.349 suara, sedangkan Megawati hanya mendapat 3.821.

Kenyataan di atas mengambarkan tidak sederhana klaim dukungan politik itu' Memang "omong besar" seperti ini sebagai alat tawar dari para politisi dan.calo politik di depan kandidat Gubernur atau Bupati, yang ujung-ujungnya ingin memperoleh keuntungan finansial. Seperti layaknya dagang sapi. Tetapi, jika "omong besar" itu dijadikan dasar oleh kandidat dalam menyusun strategi pemenangan, niscaya akan gagal total. Karena kenyataannya, realitas politik di tingkat desa tidak statis seperti dugaan semula.

e Sumber: KBHB, Data Panitia Pemenangan Pemilu Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Pragmatisme Dalam Pemilihan Langsung

Uang faktor penentu kemenangan, begitu anggapan umum para penonton p",litik. Jawabannya bisa ya, juga tidak jika .,;;^nkronkan dengan kenyataan yang ierjadi. Contoh dalam Pilkada 2005 di Bengkulu. Agusrin adalah seorang pengusaha daii Jakarta. Ia selalu memamerkan mobil Mercy-nya saat kampanye. Hanya untuk - membentuk citra sebagai pengusaha sukses. Sementara. Sudirman Ail adalah mantan Kapolda Jawa Barat yang memiliki kekayaan yang berlimpah dan didayagunakan secara penuh dalam Pilkada 2005. Sementara pasangan Sudirman, Syahrir AB adalah mantan birokrat Bengkulu yang juga kaya.

Citra sebagai orang kaya, bisa menjadi senjata makan tuan ditengah kenyataan pragmatisme yang semakin menguat di masyarakat. Citra ini justru "dimanfaatkan" dengan sebaik-baiknya oleh para pendukung maupun warga masyarakat umum. Caranya: menyedot uang sebanyak-banyaknya, soal pilihan itu urusan lain. Benar mereka pendukung tetapi bukan pemilih.

Sikap pragmatisme sesungguhnya bukan watak asli pemilih Bengkulu. Paham ini disosialisasikan dan ditumbuhkembangkan justru oleh para politisi sendiri. Saat Pemilu 2004, persemaian paham ini mulai ditumbuhkan. Para Caleg dan calcn DPD, cialam kampanye dan menemui pendukungnya memberikan "bingkisan" fsnrpa bola voli, net, baju kaos, baskom,,piring, semen, sampai-sampai mengaspal jalan desa.

Namun rakyat di de"a bukanlah wilayah yang tertutup dan hanya menerima satu calon saja. Hampir semua calon masuk. Para kandidat (politisi) melakukan hal serupa. Namun ketika ditanya siapa yang akan dipilih dengan diplomatis akan dijawab oleh si petani, "yang paling baik."

Setelah belajar dengan fasih bagaimana cara "memanfaatkan" -- atau menurut Sun Tzu, cara menipu - dalam Pemilu 2004, rakyat hampir menemukan formulanya: mengubah "virus" menjadi "serum". Serum sebagai obat penawar atau anti toksin, diambil dari virus yang sudah dilemahkan. Jika dalam Pemilu 2004, para tim sukses yang aktif maka kini bergeser pada komunitas atau kumpulan warga YilnE menggantikannya. Karena saat Pemilu 2004,ral<yat ngrasa "ditipu" oleh kandidat dan trm sukses.'ldaka, saatnya mereka melakrrkan negosiasi secara langsung. Tidak jamanya lagi klaim politik dilakukan oleh para calo dan elit partai. Tidak jamanya lagi proposal diajukan oleh para elit desa kepada para kandidat. Sekumpulan warga mengambilalih inisiatif dan pekerjaan negoissi politik ini. Rakyat mengajukan "proyek desa" yang langsung dapat dinikmati. Seperti perkatan seorang petani. " Kalau mau menang, ya perbaiki jalan desa. Sejak dulu, ialan di desa ini rusak berat, hingga hasil bumi sulit untuk dipasarkan ke luaf'.

Singkatnya rakyat butuh bukti dan bukan janji. Tuntutan merekapun tidak terlampau muluk-muluk sebagaimana yang kerap dilakukan oleh mahasiswa dan elemen kelas tengah lainnya seperti berantas l,'rrupsi, tegakan hukum, pendidikan murah dan hal normatif lainnya yang biasanya dituangkan dalam kontrak politik.

Di Bengkulu, warga desa tidak melakukan kontrak politik, tapi langsung meminta kebutuhan konkrit saat itu juga.Tidak menunggu hasil: menang atau kalah. Beragam permintaannya: perbaiki jalan dan jembatan, bea siswa untuk anak miskin, pipa paralon untuk saluran air, kursi dan tenda untuk balai desa, seng untuk atap iu*uh para warga desa dan lain sebagainya yang merupakan kebutuhan mendesak semua warga saat itu. Hampir tidak diketemukan, komitmen yang dituangkan dalam kontrak politik.

Rakyat juga kreatif dalam membuat jenis kontrak politik sebagaimana dikemukakan oleh ketua kelompok tani di desa Tawang Rejo, kabupaten Seluma. Mereka meminta modal sebanyak Rp. 2 juta rupiah sebagai pendukung usaha koperasi desa. Isi kontraknya, jika kandid atkalah atau tidak dimenangkan oleh seluruh anggota koperasi, uangnyi biia ia tarik kembali. Kalaupun tidak, kandidat itu tetap menjadi anggota koper"si yang memiliki iuran sebanyak Rp 2 juta rupiah. Artinya uangnya tidak hilang percuma. Money politic ? Entahlah !

Bagi rakyat dalam Pilkada 2005, kalah atau menang kandidat yang mereka dukung, mereka sudah mendapat "keuntungan" sebelumnya. Meskipun hanya berbentuk materi belaka. Pragmatisme lebih pada perwujudan keuntungan materi yang bisa dinikmati secara bersama oleh seluruh warga desa.

Hak Pilih Sebagai Kekuatan Tawar Rakyat

Dari peristiwa Pemilu 200a dan Pitkada 2005, tesis baru jusiru muncul. Tesis itu adalah rckyat mendayagunakan hak pilihnya sebagai kekuatan tawar dengan para pclitisi. I\{emanfaatkan atmosfer politik uang sebagai senjata untuk menekan para pclitisi. Secara implislt, rakyattelah mengubah penampakannya sebagai politisi, yang mampu melakukan tekanan dan tawar menawar dengan rival politiknya. Pengalaman dalam beberapa kali Pemilu telah mendidik rak;'at menjadi "peserta" pendidikan politik, bukan pendidikan pemilih.

Beberapa aktivis unsur NGO, Ormas dan akademisi ada yang merespon kenyataan itu dengan pro dan kontra. Kubu yang pro menyatakan bahwa rakyat telah mampu melakukan "perlawanan" dalam bentuk yang berbeda. Bahwa negosiasi politik dilakukan karena yang dihadapannya diposisikan sebagai rival (musuh) bukan sebagai kawan. Sebagaimana misi dari gerakan, untuk terus memacu perlawanan rakyat atas paham dominan. Kubu yang kontra sebaliknya menyesalkan bahwa rakyat sudah terikut arus dalam kecendrungan pragmatisme sebagaimana tradisi ya;g hidup dilingkungan para elit partai atau politisi. Apalagi para aktivis NGO, Ormas dan akademisi yang terlibat dalam tim -sukses Gubernur atau Bupati, menemui rakyat dengan tampilan' yang tidak lagi seperti dulu: lugu, bodoh dan bersahaja. Kesimpulannya rakyat kita ternyata sudah cerdas.

Belajar Politik Dari Rakyat

Kosa kata politik selama ini selalu disandingkan dengan cara pandang dan persepsi dari para elit dan kelas tengah. Ilmu politik diajarkan secara teoritis di bangku kuliah, khususnya di fakultas ilmu politik. Para pengamat, penonton bahkan pemerhati politik yang sering bikin ulasan yang a-historis dan aneh-aneh itu datang dari kelas tengah. Politik dalam pengertian praktis (real politic dan political game) juga masih didominasi oleh para pelaku dari kelas tengah. Sehingga makin memperkuat kepercayaan bahwa politik itu milik kelas tengah (borjuasi). Rakyat dalam hal ini diposisikan hanya sebagai object atau korban. Bisa kita baca dari pemyataan seperti, 'Jangan bodohi rakyat", "rakyat terus ditipu oleh para elit partai", ;'Pemilu jangan mengorbankan rakyat". Meskipun pernyataan ini pro atas penindasan rakyatetapi tetap saja memposisikan rakyat sebagai object politik. Bagaimana jika kenyataannya bahwa rakyat sebagai pelaku, "Rakyat menipu para politisi". Apakah, dominasi pengetahuan dan praktek atas ilmu politik masih dimiliki oleh kalangan klas tengah ?.

Di Bengkulu terbukti rakyat juga mempunyai kesadamn dan logikanya sendiri untuk menjawab sikap pembangkangannya yang berbeda dari logil:a mahasisiwa atau ataktivis NGO. Ibu Samsiah, seorang pedagang sayur di Pasar Minggu, Kota Bengkulu mengatakan, "milih atau tidqk milih, saya juga tetap iadi tukang sqyur. Lalu apa bedanya ? ". fiirap apatis yang berbeda dengan cara pikir kelas tengah. Seorang petani petani dari kecamatan Kerkap, Bengkulu Utara juga memberikan logikanya sendiri mengapa memilih golput. " apa gunarrya milih, kemarin saja milih caleg, setelah terplih sudah lupa dengan kami. Lebih baik, ngurus usaha marning (jangung brondol) saja, ada untungnya." Sementara petani di kecamatan Lebong Utara bersikap tolput dengan alasan. "saya binggung mau milih siapa, semua (calon Gubernur) itu l:luarga. Lebih baik saya netral sQja."

Prilaku ulit partai dan calo politik yang melakukan "politik atas nama", serta merta telah dilawan oleh komunitasnya sendiri. Rakyat sebenamya tidak merasa keberatan "diatasnamakan" tetapi harus jujur dan terbuka. "Mereka yang untung, kita yang buntung. Mereka -- elit dan calo pol.itik -- dapat uang kita yang dibmpah setengah mati kerja". Ujar salah seorang ketua kelompok paguyuban tani, saat mereka mengetahui bahwa mereka "dijual" dan "diatasnamakan" secara diam-diam. Tindakan ini dilawan dengan membelot ke calon lain. Pembelotan terjadi semata karena tidak mematuhi tata krama organisasi, dan nilai-nilai kepatutan. Padahal, pemberian suara ke calon lain -- yang bukan berasal dari partai yang sama atau ikatan suku yang sanra -- mereka tidak memperoleh keuntungan materi apapun. Hanya karena marah atas kelakuan para elit dan calo yang selalu "menjual" dukungan politik. Apa kata rakyat pendukung, "biar tahu rasa dia -- elit partai dan calon politik-- ,kalau kita tidak turut apa kchendaknya".

Demikian juga tindakan rakyat melakukan tawar menawar dengan kandidat. Ada barang ada harga, begitu prinsip "dagangnya". Rakyat tidak bisa lagi dibeli dengan janji, atau semacam kontrak politik di atas kertas- Rakyat ingin mendapat keuntungan langsung dan dapat dirasakan secara bersama dalam Pilkada 2005. Bahkan ada yang mengatakan, "kapan lagi kita punya jalan yang baik. Pilkada ini kesempatan kita". l'rik seni menipu yang kerap digunakan oleh para pclitisi saat berhadapan dengan rakyat, kini digunakan oleh rakyat sendiri.

Salah satu peristiwa yang bisa dirujuk yaitu mobilisasi massa saat kampanye di satu kecamatan oleh tiga orang kandidat calon Gubernur berbeda, namun dihadiri oleh massa yang sama. "knn lumcyan dapat uang transport dan nasi bunghts". Begitu juga saat mereka diberikan "bingkisan" oleh semua kandidat, diterima semua tidak ada yang ditolak. "kami tidak minta, ini dikasih merekn, ya kita terima. Msa rezeki ditolak. Mosalah memilih itu pilihan masing-masing tidak bisa dipaksaknn". Penerimaan uang atau materi diterima oleh rakyat, hanya ingin "memanfaatkan" situasi dalam Pilkada 2005 ini. Mereka tidak mau lagi tertipu ketika Pemilu 2004 lalu. Kalaupun calon mereka menang atau kalah, tidak hinggap lagi rasa penyesalan dan sakit hati karena merasa "ditipu" oleh para politisi.

Nremang timbul kekhawatiran, sikap pragmatisme dan politiking yang mulai lihai dimainkan oleh rakyat merasuk juga dalam tubuh gerakan rakyat Apalagi jika gerakan ini akan ber-metamorforsa dalam wujud kekuatan politik alternatif dalam Pemilu 2009.Hanya indikasi kearah itu belum menunjukan kuatnya virus ini.

Bagaimanapun, kelihaian rakyat memainkan peran politisi dalam Pilkada 2005 ini, didasarkan pada kemarahan dan perlawanan mereka atas pengalaman Pemilu 2004 lalu. Peran ini dimainkan untuk memanfaatkan momentum Pilkada sebagai ajang "balas dendam" dan perlawanan diam-diarn i3ukan karena watak dan karakter dasar dari rakyat sesungguhnya.

Kedepan, semua elemen yarrg pro gerakan rakyat harus mampu menangkap sinyal ini -sebagai dasar melakukan pendidikan politik yang kontinyu. Pendidikan pemilih yang instan secara kasat mata belum punya pengaruh yang berarti pada rakyat saat menentukan sikap politiknya. Pendidikan pemilih hanya menjadi salah satu bagian dari proses pendidikan politik yang harus dilakukan terus menerus.

Pendidikan politik harus menarik semua peristiwa politik nyata sebagai pembelajaran penting dan memberikan kerangka serta arah - tujuan yang sesuai .lengan misi perlawanan rakyat. Pendidikan politik harus bersumber pada situasi dan dinamika matrial yang terus berkembang dan berubah. Pendidikan politik bukanlah dogma statis memilki standar yang bisa digunakan disegala zaman. Terakhir, pembelajaran politik sudah seharusnya merujuk pada pengalaman konkrit yang iilukuk* oleh rakyat dimana mereka sendiri memainkan peran baik sebagai pelaku maupun objeknya. Atau, kita memang harus lebih banyak berguru pada rakyat di arena pertarungan Politik nyata.

DAFTAR PUSTAKA

Kantor Bantuan Hukum Bengkulu (KBHB), " Peninggalan dan Kemunculan Kembali Orde Baru," Kecenierungan Politik Lokal di Bengkulu, Januari-Maret 2004. - Notulensi" Refleksi dan Evaluasi Analisis Sosial (ANSOS), Agustus 2002. -,,DataPanitia Pemenangan Pemilu Dewan Perwakilan Daerah (DPD)" Muspani," Perluasan Partisipasi Politik Rakyat," Pidato Muspani, Direktur Kantor Bantuan Hukum Bengkulu dalam pembukaan Kongres II Serikat Tani Bengkulu (STAB) Bapelkes 21 s.d 24 September 2001' Putra,usin Abdisyah " Pemilu 2001 Konsclidasi Dqmokrasi sebagat upaya Trarrsformasi Gerakan Sosial ke Gerakan Politik Potret Gerak Indonesia." KBF{B,2004. Wisudo, P Bambang," Muspani, Lahimy'zgsorang Pemimpin Rakyat" Kompas, 10 juli 2004. -" Gairah Organisasi Rakyat di B/;ngkulu,"Konxpas,9 Juli 2004