Baca PDF (OCR): Di Bawah Naungan Modal: Politik Hukum Liberal di Indonesia Pasca Reformasi

14 halaman · teks PDF berhasil diekstrak tanpa OCR · 4.3 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. Di Bawah Naungan Modal: Politik Hukum Liberal di Indonesia Pasca Reformasi*
  2. Penganta r
  3. Politik Hukum Liberal: Perspektif Teori
  4. Lahirnya UU Migas: Studi Kasus
  5. Implikasi UU Migas
  6. Penutup
  7. Lampiran http ://www.usaid.gov/pubs/cbj2002/ane/id/497-01 3.html ACTIVITY DATA SHEET
  8. LamPiran http://www.usaid.gov/policy/budget/cbj2004/asia-near-east/Indonesia.pdf
  9. Inpuls, Outputr, Aclivit ie::
  10. FY 2003 Program:
  11. Ff ?gfJ4. Program:

Di Bawah Naungan Modal: Politik Hukum Liberal di Indonesia Pasca Reformasi*

M Kholid Syeirazi"

Penganta r

Pada penghujung tahun 199?, ekonomi Indonesia terpuruk ke jurang krisis yang dalam. Krisis ter.iadi tidak lama setelah World Bank mengeluarkari laporan tahr,rnan vang berisi puja-puji atas prestasi ekonomi yang mengagumkan, dengan pertumbuhan GDP rata-rata 7,7 persen anta.a lg"9l'-lgg4, g,2persen pada 1995, dan 7,8 persen pada 1996. Gambaran itu seketika runtuh ketika depresiasi baht Thailand menjalar ke Indonesia dan menghantam sendi-sendi perekonomian nasional.l Krisis ikonomi segera menempatkan Indortesia sebagai 'pasien'lembaga-lembaga kreclitor internasional sepefti lMF, WorlJBank. clan ADB. Sebagai 'de'"va penolong', lernbaga ini datang dengan pelbagai agenda iiberalisasi yang dipaksakan sebagai prasyarat (conditionalities) pencairan dana pinjaman. IMF, misalnya, menuntut pemerintah Indonesia melaksanakan program liberalisasi dan deregulasi sektor keuangan, privatisasi aset-aset negara, dan pengetatan fiskal melalui pencabutan subsidi publik di sektor pangan, pendidikan, dan kesehatan.2

Dalam naungan l|/ashington Consensus, IMF-bersama World Bank dan ADB-merancang serangkaian program reformasi seperti reformasi sektor energi dan ketenagalistrikan, refor.nasi sektor sumber daya air, reformasi selctor perkebunan dan kehutanan, reformasi sektor sumber daya minenl, dan seterusnya.3 Bersama lembaga donor lain, IMF melakukan intervensi dalam proses pengambilan keputusan ekonomi dan politik, termasuk pembuatan perundang-undangan, dengan dalih ferlunya Indonesia mempertahankan stabilitas ekonomi untuk mendukung kepercayaan pasar.

Sejarah politik hukum Indonesia lantas mencatat lahirnya sejumlah produk perundang-undangan 'liberal' seperli UU No 22 Tahun'2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas), UUNo 20 Tahun 20A2 tentang Ketenagalistrikan, UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN, UU No 7 Tahun 2004 tentang Sumber DayaAir(SDA), UU No 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu Nomor I Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang, UU No lg Tahun 2004 tentang Perkebunan, dan UU No 25 Tahun 2007 tentangpenanaman Modal (uu pM).

Sebagai hasil dari kesepakatan politik, undang-undang tersebut tidak lepas dari noktah keberatan. Ketika sejumlah undang-undang itu disahkan dalam Sidang Paripuma DPR, beberapa anggota dewan dari beberapa fraksi mengajukan minderheidsnota (nota keberatan), dengan alasan substansi sejumlah undangundang itu bernisbat pada paham liberal yang 'durhaka' terhadap UUD 1945, khususnya pasal 33 yang mengatur soal perekonornian nasional.

Tabel

Kasu esanan han UU Diwarnal Minderherdsnota id

Unda ng-U ndang/Tan ggal Pensesahan PengusuU AlasanPengusul/Alasan
UU Penanaman Modal No 25 Tahun 2007 (29 Maret2007)F-PDIP dan FKB. Kedua fraksi meminta RUU PM ditunda pengesahannya karena terlalu liberal, proasing, dan tidak berpihak kepada kepentingan nasional. FPDIP menilai pasal 22 mengenai fasilitas kemudahan perpanjangan HGU, HGB dan hak pakai tidak berdasarkan hukum dan melanggar UU pokok
UU Perkebunan No 18 Tahun 2004Agraria (UUPA) No 5/1960. UU Perkebunan No 18 Tahun 2004 Sayuti Rahawarin (FPDU). Beberapa oasal
(12 Juli20044).(l 2 Juli 2004). harus disempurnakan, misalnya tentang HGU perkebunan dan HGB yang memungkinkan area perkebunan diubah meniadi perumahan.
UU Sumber Daya Air No 7 Tahun 2004 (19 Februari 2004)Fraksi Reformasi, plus dua nggota FKKI. Total ada tujuh anggota DPR yang mengajukan keberatan, tetapi tidak dilakukan voting untuk mengesahkan. UU SDA dianggap bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945.
UU Ketenagalistrikan No 20 Tahun 2002 (4 September 2002)Hartono Mardjono, Abdul Kadir Djaelani, Sayuti Rahawarin (Fraksi Perserikatan Daulatul Ummat (FPDU) dan Permadi. UU ini dianggap merugikan rnasvarakat sebaga i konsumen dan beftentangan dengan Pasal 33 uuD 1945.
UU Migas No 22 Tahun 2001 (23 Oktober 2001) Sumber: diolahdari "Pusat Data Hukumonline" dan berbagai sumber.12 Anggota DPR dari berbagai fraksi, yaitu Hartono Mardjono, Dimyati Hartono, Amin Aryoso, Sadjarwo Sukardiman, Suratal HW, ,/.ries Munandar, Tunggul Sirait, LT Susanto, Rodjil Gufron, Abdul Kadir Djaelani, Posdam Hutasoit, dan S. Soeparni. Nota penolakan dari 12 anggota dewan itu berbunyi; tidak dapat menerima, tidak menyetujui, dan tidak ikut bertanggungjawab atas disahkannya UU Migas karena bertentangan dengan pasal 33 uuD 1945.

Sumber: diolahdari "Pusat Data Hukumonline" dan berbagai sumber.

Kendatipun disertai minderheidsnota, secara material sejumlah UU tersebut sah sebagai undangundang sejak disahkan DPR dan sah secara formal setelah ditandatangani Presiden. Secara hukum, minderheidsnota tidak menghalangi atau membatalkan sebuah persetujuan yang disahkan oleh kuorum. Undang-undang yang pengesahannya disertai minderheidsnota it,t kemudian diajukan uji materi Qudicial review) oleh sejumlah kalangan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dari sejurnlah unding-undang yang disebutkan di atas, hanya satu yang secara mutlak dibatalkan MK, yaitu UU No 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan.

Demam liberalisasi yang menjelma dalam produk perundang-undangan di Indonesia rnerupakan pelaksanaan dari agenda-agenda ekonomi neoliberal yang telah dimulii sejak pertengahan l9g0-an, antara lain melalui paket kebijakan liberalisasi, deregulasi, dan debirokratisasi. Namun, imlplementasinya secara massif menemukan momentumnya setelah Indonesia dilanda krisis ekonomi yang paiah dan mengundang lembaga seperti IMF untuk memulihkan perekonomian nasional. Sebagai ryu*tuntuk pencairan dani pinjaman, pemerintah Indonesia wajib melaksanakan program-program penyesuaian struktural (structural adiustment program) melalui penandatanganan Letter of Intent (LOi), yang salah satu butir kesepakatannya adalah liberalisasi tata kelola sektor-sektor strategis di bidang sumber daya alam.

'Disampaikan dalam sesi "Akomodasi Kepentingan Modal dalam Proses Pembaruan Undang-Undang,'pada Kont'erensi warisan otontarianisrne: Demokrasi Irrdonesia dan Tirani Modal,.lakarta, 5-7 Agustus 200g.

"-Alumnus Pascasarjarra llmu politik Ul, beker.ia sebagai renaga Ahli di DpR Rl 'Thee Kiarr wie, "lndonesia's Economic Pertormance Under the New Order. The Eft'ects oiLiberalisation and Globalisation',, The Indonesian Ouarterly, Vol XXVI, No. 2, Second euarter (199g), hal. 123. 'Liltat Lepi T Tarrnidi, "Krtsis Moneter lndonesia: Sebab, Darnpak, Peran IMF dal Saran", Buletin Ekononti lvloneter 4ctn Perbankan (Maret 1999) hh l-25. ' Rincian langkah dan jadwal reformasi ekonomi dan kelembagaan Indonesia yang disepakati Rl-lMF diumumkan pada 20 'lanuari 2000 Kesepakatan tersebut adalah syarat pencairan dana bantuan'sebesar US$Z6O juta, sebagai bagian dari paker bantuan sebesar US$5 rniliar yang akan dicairkan dalam jangka rvaktu riga tahun.

Politik Hukum Liberal: Perspektif Teori

Akomodasi modal dalam proses pembaruan perundang-undangan di Indonesia menyeret pada isu dialektika hukum dan politik. Ada ttga model kerangka untuk menjelaskan interplay hukum dan politik. pertama, hukurn determinan atas politik dalam arli wilayah politik harus tunduk pada aturan-aturan hukum. Kedua, politik determinan atas hukum karena hukum merupakan produk dan kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi. Ketiga, politik dan hukum sebagai subsistem kemasyarakatan beracla pada posisi yang derajat determinasinya seimbang satu sama lain, sebab meskipun hukum merupakan proark keputusan politik tetapi begitu hukum ada, maka semua kegiatan politik harus tunduk pada aturan-aturan hukum.a

Politik dan hukurn berbagi tugas sebagai alat untuk memecahkan masalah-masalah kemasyarakatan, di mana politik adalah aspek dinamis dari tugas tersebut, sedangkan hukum merupakan aspeknya yang statis.

Sebagian ahli menyebut hukum adalah politik yang diam. Hubungan-hubungan politik-hukum merupakan dasar politik hukum, karena itu pelaksanaan dan pengembangan hukum tidak bisa dipisahkan dari pelaksanaan dan pengembangan politik secara keseluruhan. Politik hukum terkait dengan kebijakan pembangunan hukum (legal policy) yang disepakati oleh elirelit masyarakat yang memegang otoritas politik. Mengutip Mahfud, politik hukum adalah arah atau garis resmi yang dijadikun duru. pijak dan cara ' " r'rntuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsu ,lun n.gura.t

Tesis Mahfud bertolak dari prerriis: hukunr adalah produk politik, karena itu karakter isi setiap produk hukum akan sangat ditentukan oleh konfigurasi politik yung .iluhi.kannya. Konfigurasi politik yang demokratis akan melahirkan produk hukum -vang berkaiakter iesponsif atau otonom, secla-ngkan konfrgurasi politik yang otoriter akan rnelahirkan produk hukum yang berkarakter konservatif atau ofiodoks. Mengembangkan tesis Mahfud, tulisan ini hendak memperluas argumen bahwa konJigurasi politik ekonomi yang liberal melahirkan produk hukum yang bersifat tiberal.

Sejak ruemutuskan untuk menempuh jalur reformasi propasar dan mengembangkan dernokrasi liberal, politik hukurr h'rdonesia cenclerung berada dalarn tekanan untuk ,n"ng"trlbungkan kebebasan dan liberalisasi dalarn dua aspek paling penting, yaitu politik dan ekonomi. politik hukum Indonesia pasca reformasi menampung aspirasi pemerintahan konstitusional yang menempatkan rakyat dan hak-hak asasi manusia ke dalam cita hukum nasional, tetapi sekaligus mengakomodasi tuntutan liberalisme yang mendesakkan pasar bebas dan terbuka dalam skala dunia. Arus ini masuk melalui usaha-usaha untuk merombak Pasal 33 UUD 1945 yang telah menjadi ideologi ekonomi nasional selama 44 tahun.

Perubahan keempat UUD 1945 menambahkan dua ayat dalam Pasal 33 UUD 1945 yang oleh beberapa kalangan dinilai mengusung semangat Iiberal dan kapitalistik. pasal 33 Ayat @) dan (5) berbunyi: "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian,- r"riu dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasionali'. "Ketentuan lebih lanjut *eng"nui pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang".

- Perombakan pasal 33 UUD 1945 telah melalui kontestasideologis di antara Tim Ahli Ekonomi Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja (PAH I BP) MPR yang merumuskan naskah perubahan konstitusi yang terkait dengan ekonomi. Sebagian Tim Ahli menghendaki agar Pasal 33 UUD tO+s yangmenyangkut asas kekeluargaan dan kerakyatan tidak diubah karena asas tersebut sudah menjadi ldeo-logi bangsa yang dirumuskan sejak tahun 1930-an. Tim Ahli yang berpandangan demikian aadan Mubyarto aa,ilawa,i Rahardjo. Tim Ahli lainnya seperti Sjahrir, Didik J Rachbini, Sri Adiningsih dan Sri Mulyani, menghendaki agar asas itu diubah dan disesuaikan dengan tuntutan reformasi. Asas kekeluargaan ielah dimanipulasi Soeharto untuk melanggengkan praktik ekonomi oligarki sehingga perlu dihilangkan dan diganti dengan asas kemanusian atau keadilan. Mr-rbyarto dan Darvarn Rahardjo akhirnya mundur dari Tim Ahli pAH I Bp MPR, dengan alasan berbeda pendapat yang tidak bisa disatukan dengan anggota Tim Ahli bidang ekonomi lainnya menyangkut Pasal 33 UUD 1945.6

Penambahan Ayat (4) dan (5) pada Pasal 33 UUD 1945 merupakan bentuk kompromi, karena kekhawatiran bahwa asas kekeluargaan dan kerakyatan akan dihapuskan dari Pasal 33 UUD 1945 tidak terbukti' Kendatipun demikian, hasil kerja perubahan menolak mengadopsi bagian penjelasan pasal 33 UUD 1945 lama secara utuh, dan hanya memindahkan dan merumuskan kembali kata demokrasi ekonomi dalam bagian penjelasan ke dalam Ayat (4) perubahan Pasal 33 UUD 1945 yang baru, dengan membubuhkan kata efisiensi yang bernuansa pasar dalam sistem perekonomian nasional.

Bagian Penjelasan Pasal 33 dalam UUD 1945 yang lama secara tegas menyatakan bahwa produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat diutamakan di atas kemakmuran orang per orang. Karena itu,-cabang-iabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang-seorang.f Bagian penjelasan ini secara tegas menggambarkan bahwa sistem ekonomi berdasarkan konstitusi adalah ekonorni kerakyatan yang bernapas kekeluargaan.

Perspektif teori politik hukum liberal ini membantu menjelaskan bagaimana pengaruh liberalisme, yang bekerja rnelalui institusi maupun lewat agen penyusun kebijakan yang menyakini ide-ide liberal, telah membentuk sebuah konfigurasi hukum yang liberal. Sebagai sebuah resultante (hasil kesepakatan politik),0 konstitusi adalah kristalisasi dari collective mind yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Pemikiran kolektif ini merupakan refleksi dari situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat.

Masyarakat Indonesia setelah jatuhnya Soeharto dan runtuhnya rezim otoriter Orde Baru adalah masyarakat yang dirundung euforia untuk merombak tatanan kenegaraan dari otokrasi menjadi demokrasi. dari sentlalistik rnenjadi desentralistik, dari represif menjadi liberal. Liberalisasi lantas rnelancla struktur kehidupan berbangsa dan bernegara, baik di bidang politik, ekonomi, maupun hukum dan perundangrrndangan. Bab tentang Hak Asasi Manusia vang sebehrmnya tidak teru,adahi clalanr konsiitgsi lcini ditampung secara khusus dalam Pasal 28A hingga 28J UUD 1945 hasil perubahan. Presiden yang sebelumnya mandataris MPR kini dipilih langsung oleh rakyat. Pusat yang sebelumnya menguasai hampir semua aspek pemerintahan kini berbagi kewenangan dengan daerah.

Sayangnya, liberalisasi di bidang politik yang menjelma dalarr.r dernokrasi politik tidak kongruen dengan penirrgkatar.r kesejahteraan rakyat dalam konsep demokrasi ekonomi sebagaimana dibayangkan para foundingfathers.Dalam arus demokrasi politik, rakyat tetap miskin, pengangguran meningkat, dan korupsi tak teftanggulangi. Demokrasi akhirnya mulai banyak dipersoalkan. Rakyat memang telah memilih pemimpin mereka secara langsung, tetapi rakyat belum menempati posisi sentral yang menentukan kebijakan-kebijakan ekonomi politik negara. Rakyat terasing dari demokrasi, karena demokrasi ternyata bukan sistem yang memihak kepentingan mereka.

Gugatan terhadap demokrasi muncul karena demokrasi kian menjadi alat dominasi segelintir elit (bisnis maupun politik) untuk melangsungkan kepentingan-kepentingan mereka.e Kampanye demokrasi oleh Dunia Barat semakin dipahami sebagai kampanye pasar bebas dunia dengan aktor-aktor seperti IMF, World Bank, dan WTO. Demokrasi pada akhimya menjadi instrumen untuk menegakkan pasar bebas, karena pasar bebas lebih kompatibel dalam naungan sistem demokratis. Hertz mengingatkan, aktor-aktor kapitalis global secara diam-diam membajak kedaulatan publik dalam demokrasi. Kendatipun pemimpin pemerintahan dipilih oleh rakyat, kebijakan pemerintah nyatanya lebih banyak melayani kepentingan pemilik modal dan korporasi-korporasi multinasional. Di titik inilah kapitalisme membinasakan demokrasi.r0

Kelas pemilik modal bukan hanya memperalat demokrasi sebagai ideologi untuk melegalkan kebebasan, termasuk kebebasan mencari laba di negeri lain, tetapi juga memperalat hukum untuk menunjang kepentingan ekonomi politik mereka. Hukum lantas menjadi pantulan dari kepentingan kelas-kelas penguasa sebagaimana dinyatakan Marx. Menurut Marx, hukum dan tatanan institusional lainnya, termasuk pendidikan, agama, filsafat, moralitas, seni dan budaya adalah refleksi dari struktur kekuasaan ekonomi. Kelas pemilik modal yang menguasai ekonomi memperalat negara, sehingga kekuasaan negara selalu mendukung kepentingan mereka. Tatanan institusional lain, termasuk hukum dan sistem kepercayaan rnasyarakat, rnemberikan legitimasi kepada kekuasaan kelas-kelas atas. Hukum, sebagai kristalisasi dari collective mind,pada dasarnya adalah kristalisasi dari gagasan-gagasan kelas penguasa.rrTesis marxian ini layak ditimbang untuk melihat daftar panjang koleksi undang-undang liberal di Indonesia.

o Moh. Maliiud MD, Potitik Hukurn cli lnclonesia, cet. ke-J (.Takarta Lp3ES, 2006), hal. B

t Moh Mahfud MD, Membangun Polittk Hukum, Menegakkan Konstitusi(.lakarta: Lp3ES,2006), hal. l5

" Kompas,25 Mei 2001 (Mubyarto dan Dawam Rahardjo Keluar dari rim Ahli pAH I Bp MpR).

^ -' MPR Rl, IJndang-tJndang basar Negara Republik lidonesia Tahun 1945 (.lakarta: Seketariat .lenderal MpR RI, 2006), hal t9-20

Lahirnya UU Migas: Studi Kasus

Draf RUU Migas termasuk draf yang pertama kali diusulkan untuk dibahas sejak Indonesia dilanda krisis moneter dan menempuh jalur reformasi propasar yang didukung IMF. Memanfaatkan situasi nasional yang tengah diharu biru oleh euforia reformasi, desain dari skenario liberalisasi perlahan menyusup ke jantung perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi nasional.r2

Di tengah konfigurasi politik.yang diliputi oleh euforia liberalisasi, draf RUU Migas pertamakali diajukan pada 24 Maret 1999 pada masa pemerintahan presiden BJ Habibie, dengan Menteri Pertambangan dan Energi Kuntoro Mangkusubroto. Dalam rentang Maret-September 1999, draf usulan pemerintah ini sempat dibahas di DPR hingga memasuki Pembicaraan Tingkat IV (pandangan fraksi-fraksi). Dengan alasan membahayakan kepentingan negara, dan bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945, Pansus RUU Migas DPR akhirnya menolak melanjutkan pembahasan draf RUU Migas dan mengembalikannya kepada pemerintah.

Inti gagasan dari RUU Migas yang ditolak DPR adalah regulasi yang hendak mereduksi monopoli Pertamina dan rneliberalisasi pengusahaan migas Indoriesia dari hulu ke hilir. RUU ini hendak memecah (unbundling) struktur industri migas yang terpadu (vertically integrated) dan dimonopoli Pertamina ke dalam beberapa ranting usaha dan menjadikan industri hilir migas Indonesia lebih terbuka bagi persaingan. Usaha pengilangan, penyimpanan, pengangkutan, dan niaga dibuka untuk swasta, termasuk asing. Sistem PSC (Prodttction Sharing Contract) khas Indonesia yang ditiru banyak negara.iuga dirombak sebagai bukan satu-satultya sistertr kontrak kerja sar.na penguasahaan migas. DPR kala itu menilai, jika RUU Migas diloloskan, industri migas nasional seperti 'lepas dari mu.lut singa, masuk ke mulut buaya', artinya monopoli Pertamina diakhiri, tetapi muncul oligopoli swasta asing.''

Penolakan DPR, selain karena perspektif tentang kepentingan nasional, juga bisa dipahami dalam kerangka dinamika politik yang menempatkan pemerintahan BJ Habibie dalam posisi terdesak karena legitimasi politisnya rendah di hadapan rakyat maupun DPR. Berbagai gejala politik yang ierjadi menuntur pembacaan bahwa BJ Habibie tengah berada di tubir kekuasaannya. Selain itu, perhatian publik dan anggota DPR lebih tertuju kepada agenda Sidang Umum MPR yang akan digelar pada Oktober 1999. Penjelasan ini lebih bisa menjelaskan mengapa dengan substansi undang-undang yang sama, tetapi diajukan oleh pemerintahan baru yang Ieblh legitimate, RUU Migas pada akhirnya lolos sebagai undang-undang, tanpa resistensi yang keras dari DPR.

Draf RUU Migas, dengan inti'gagasan yang sama, diajukan kembali oleh pemerintahan baru pada29 September 2000. Surat pengajuannya ditandatangani oleh Wapres Megawati Soekarnoputri. Jika ditelaah dokumen-dokumen yang termuat dalam Risalah pembentukan UU Migas, akan terbaca noktah-noktah antitesis pandangan fraksi-fraksi di DPR terhadap draf RUU Migas versi pemerintah, khususnya yang dituangkan dalam pemandangan umum fraksi-fraksi dan pengantar musyawarah pembahasan RUU Migas. lsu-isu krusial seperti soal Kuasa Pertambangan, monopoli Pertamina, sistem PSC (Production Sharing Contract), keberadaan Badan Pelaksana dan Badan Pengatur, persetujuan DPR terhadap setiap kontrak kerja sama, pelepasan harga BBM ke mekanisme pasar, dan liberalisasindustri hulu dan hilir migas Indonesia, semuanya mendapat sorotan kritis dari fraksi-fraksi di DPR.

Tabel

Ikhtisar Pandangan Fraksi-fraksi terhadap RUU Migas (Septem ber 2000-Oktober 2001)

NoFraksiNo Fraksi Sikap dan Pokok-pokok Pandangan
1FPDIPFPDIP . Setuiu monopoli Pertamina dihapuskan,

for the establishment of a special purpose agency to allocate acreage and supervise exploration and production conlracts; the eslablishment of an independenl agency lo regulate monopoly elements of downstream businesses; the enabling of effective cotnpelilion in the supply of fuels lo the domestic market; and the lransformation of Pertamina inlo a limited liability enterprise. In parallel, domesticfuel prices will be progressively increased so as to encourage more eficienl energt choices and lo phase-out the budgel subsidy; loward these ends, an initial inuease will be implementedfor FY 2000. Low income households will be protected by largeted subsidy schemes lhat are being developed in close consultation with the trlorld Bank; (81 fhe government remdins commilted lo building o world class oil and gos industry in which a reformed Pertamina will continue to play a key role. The recent special audil and an earlier internal managenenl review commissioned by Pertatnina identtfu clearly v,here performonce needs to be substantially improved. The government will require Perlamina to develop and publicize, by March 2000, a comprehensive reslructuring plan that will include corrective aclions in all problem areas identifed by the special audit. "Memorandum of Economic and Financial Policies Medium-Term Strategy and Policies for 199912000 and 2000", http:i/rvrvw.imt.org/external/nplloi/2)\\lidnl)ll. Dalam Memoranda of Economic and Financial Policies (MEFP),.luli 2000, perintah itu dinyatakan kembali pada butir 60. The goverrunent rentains slrongly cotnmiiled to the comprehensive lega! and policy reforntsfor lhe energ,t sector outlined in the MEFP of Jonuary 2000. ln particular, tvo new laws concerning Electric Power and Oil and Nalural Gas will be submitled lo Parliament during September. The Ministry of Mines and Energt has prepored medium lerm plans lo phase out luel subsidies and reslore electricity tariffs to commercially viable levels. "Memorandum oi Economic and Financial Policies", Juli 2000, http:i/www.irnf.org/extenial/np/loi/2000/idnl03lindex.htm

'' Media Transparansi, No 7, April 1999 (RUU Migas: Siapa yang Diunrungkan?).

. Setuju jenis-jenis kontrak lain selain PSC, seperti Kontrak Karya, diberlakukan.
27mengantisipasinternational free trade. . Jangan sampai RUU Migas gagal diundangkan laei. 2 FPG . PSC (Production Sharing Contract) dipertahankan sebagai satu-satunya bentuk kontrak kerja sama migas. . Setiap kontrak kerja sama sebelum ditandatangani harus terlebih dahulu disetujui DPR.
3B. BUMN Pertamina dipertimbangkan menjadi Badan Pelaksana yang melaksanakan Kuasa Pertamban gan oemerintah. J FKB . Badan Pelaksana ditangani sebuah BUMN. . Pencabutan Kuasa Pefiambangan dari Pefiamina ditinjai kembali. . Pemberian wewenang dan Kuasa Pertambangan dari
4ppMenteri kepada investor asing atau swasta membahayakan. . Pelaku ekonomi nasional harus dilindungi dari dominasi oerusahaan asinp + FPPP . Agenda liberalisasi migas harus tetap mengacu dan berpijak kepada Pasal 33 UUD 1945. . Penghapusan monopoli Pertamina mengancam pengendalian distribusi, pemasaran, dan jaminan harga BBM yang merata di seluruh Indonesia. . Waspadai dominasi korporasi-korporasi besar dunia
n. Waspadai dominasi korporasi-korporasi besar dunia terhadapemerintah; jangan sampai UU Migas yangbaru membuat bangsa Indonesia asing di neseri sendiri. 5 Fraksi Reformasi . Gagasan menghapuskan monopoli Pertamina dan mengganti UU No 811971 harus dilakukan dengan ekstra hati-hati. . Kegagalan Pertamina bukan karena undang-undangnya, melainkan karena faktor integritas SDM-nya. . Melepaskan harga BBM ke mekanisme pasar dapat mengancam hak rakyat terhadap migas dengan harga yang
67FEmengancam hak rakyat terhadap migas dengan harga yang terjangkau. . Setiap kontrak misas harus disetuiui DPR. 6 FPBB . Idem dengan konsep pemerintah. ,| FPDKB . Berpandu pada tiga konsep utama: mineral rights berada di tangan negara, mining rights berada di tangan pemerintah, economic rights berada di tangan BUMN. . Kontrak PSC (Production Sharing Contract) adalah satusatunya kontrak yang bisa menjamin kepemilikan negara
. Keberadaan Badan Pelaksana dan Badan Pengatur rentan menimbulkan kerumitan. Badan Pelaksana seharusnya adalah BUMN Migas yang bertindak sebagai operator, bukan sekadar regulator semata. . Harga BBM dan Gas Bumi tidak boleh dilepaskan ke pasar, tetapi ditetapkan pemerintah dengan mernperhatikan nilai keekonomian usaha. 8 FPDU Idem dengan konsep pemerintah.
9 FKK]9 FKKI Industri migas adalah industri yang vital dan strategis, pengelolaannya harus melalui pengendalian negara, tidak boleh dilepaskan ke rnekanisme pasar. Monopoli dalam industri migas bukan barang haram. Penghilangan monopoli harus dilakukan dengan hati-hati.
Monopoli dalam industri migas bukan barang haram. Penghilangan monopoli harus dilakukan dengan hati-hati. Seti ap kontral< pertarnban gan mi gas h arus d i kon su ltas ikan
dulu ke DPR.
10FTNI/Polrit0 FTNI/Polri . Idem dengan konsep pemerintah.

Namun, anehnya, setelah bekerja selama kurang lebih 9 bulan, Pansus RUU Migas DPR ternyata tidak merubah apa-apa, kecuali sedikit perubahan redaksional. Hampir semua rumusan UU Migas dikembalikan ke versi pemerintah. Dengan demikian, rapat-rapat Pansus DPR hanyalah seremoni untuk "lnengacarakan" konsep pemerir.rtah yang sudah sangat bias dengan konsep asing.'t Dalatt.r situs resmi USAID, terungkap pengakuan terbuka lembaga ini dalam merancang, memengaruhi, dan mengawal pelaksanaan liberalisasi sektor energi dan ketenagalistrikan. Menimbang pentingnya pengakuan itu, penggalan pernyataan berikut akan dikutip secara agak panjang lebar:'t

"USAID helped draft new oil and gas policy legislation submitted to Parliament in October 2000. The legislation rvill increase competition and efficiency by leducing the role of the state-orvnecl oil colllpany in exploration and production. A rnore elllcient oil and gas sector will lower prices, increase product quality for consumers, increase government revenues, and improve air quality. USAID will continue to work on developing implementing regulations for the oil and gas legislation.

ln FY 2001, USAID plans to provide $850,000 DA to supportNGOs and universities in developing programs for raising awareness and supporting involvem"nt of local government and the public of energy sector issues, including removal ofenergy subsidies and phase out ofleaded gasoline.

An increase or decrease in political will for energy sector reform may warrant adjustments to this objective. The appointment in 2000 of a private sector-oriented reformist as the new head of the State Oil and Gas Company bodes well for reform agenda progress.

USAID works closely with the Asian Development Bank (ADB) and the World Bank on energysector reform. USAID assistance is leveraging a $20 million ADB power sector-restructuring loan, with USAID advisors playing project management and planning roles. The ADB and USAID worked together on drafting a new oil and gas law in 2000. Complementing USAID efforts, the World Bank has conducted comprehensive studies of the oil and gas sector, pricing policy, and provicled assistance to the State electric company on financial and corporate restructuring. Along with USAID, Canada and the ADB are helping Indonesia develop an action plan for leaded gas phase-out and reducing overall transportation em issions.

USAID technical assistance on drafiing led to the enactment of a new oil and gas law in October 200 I that increases competition and efficiency by ending the monopoly of the State Oil and Gas Company (Pertamina). lmplementation of the law will upgrade product quality for consumers, increase government revenues, and improve air quality. USAID is encouraging the Government of Indonesia (GOI) to enaat a second new law governing electricity to increase efficiency, introduce independent regulation, and open the power market to competition".

(USAID telah membantu merancang draf RUU Migas yang diserahkan kepada DPR pada Oktober 2000. RUU ini akan meningkatkan persaingan dan efisiensi dengan mereduksi peran Pertamina di bidang eksplorasi dan produksi. Sektor migas yang lebih efisien akan menurunkan harga, meningkatkan kualitas produk bagi konsumen, meningkatkan penerimaan negara, dan memperbaiki kualitas udara. USAID akan terus bekerja untuk menyusun peraturan pelaksanaan dari UU Migas.

Untuk projek tahun 2001, USAID menganggarkan dana sebesar US$850.000 untuk menyokong NGO dan universitas untuk mengembangkan program peningkatan kesadaran dan dukungan atas keterlibatan pemerintah lokal dan publik terhadap isu-isu sektor energi, termasuk penghapusan subsidi energi dan pengurangan bensin bertimbal.

Pasang surut kemauan politik untuk mereformasi sektor energi akan menjamin penyesuaian terhadap tujuan ini. Pengangkatan seorang reformis berorientasi swasta sebagai dirut Pertamina baru pada tahun 2000 (Baihaki Hakim-pen) akan memuluskan kemajuan dari agenda reformasi tersebut.

USAID bekerja bahu membahu dengan Asian Development Bank (ADB) dan Bank Dunia untuk melaksanakan reformasi sektor energi. Bantuan USAID menambah bobot bantuan ADB sebesar US$20 juta untuk program reforrnasi sektor kelistrikan, dalam mana para konsultan USAID memainkan peran dalam manajemen projek dan perencanaan. ADB dan USAID bekerja bareng menvusun RUU Migas pada 2000. Melengkapi usaha LISAID, World Bank mengaclakan" kajian korrpreltensif di sektor migas, kebijakan halga dan memberikan asistensi kepada PLN untuk melaksanakan restrukturisasi keuangan dan perusahaan. Bersama USAID, Kanada dan ADB membantu Indonesia mengembangkan rencana aksi mengurangi bensin bertimbal dan mereduksi gas btrang sernua transporlasi.

Bantuan teknis USAID dalam menyusun RUU Migas mempercepat pengesahan RUU ini pada Oktober 2001 yang akan meningkatkan kompetisi dan efisiensi dengan mengakhiri monopoli Pertamina. Pelaksanaan dari UU ini akan meningkatkan kualitas produk untuk konsumen, meningkatkan penerimaan negara, dan memperbaiki kualitas udara. USAID mendesak pemerintah Indonesia untuk segera mengesahkan UU Ketenagalistrikan yang baru untuk meningkatkan efisiensi, memperkenalkan regulasi yang mandiri, dan membuka pasar kelistrikan bagi persaingan;.

" Teori konstitusi sebagai "resultante" dirumuskan oleh KC. Wheare, Modern Constitution (Oxford: Oxford Universjtv Press. l95l).

" Cf. Herbert Marcuse, One-Dimensional Man; studies in the ldeologt of Advanced Industrial Soclely (Boston. Beacon press, I 964). hal. 52

i" Lihut Nor..na Hertz, The Sitent Takeover; Gtobat Capitatism and the Death oJ Democracy (Ner.v York: HarperBusiness, 2003)

rl Karl Marx and Frederick Engels, Selected Works (Moscow: Progress Publishers, 1968) Vol. I hal. 363. r2 Dari sekian banyak agenda reformasi ekonomi yang tertuang dalam Letter of Inrent (LOI), salah satunya adalah program reforrnasi sektor energi. Reformasi sektor energi tercantum dalam butir kesepakatan huruf F (The Energ,, Secror) d-alam Ir'lennrandwn of Economic and Financial Policies (Letter of lntent), 20 Januari 2000. Tiga butir yang secara tegas mengandung 'perintah'lMF untuk membenahi sektor energi, khr.rsusnya minyak dan gas, adalah: (80) In the oi!and gas sector, the got,ernment is Jirmll, genTnilled to the following ctclions: replacing existing laws u,ith a modern legal frantev,ork; testnrcttrring and reforming Perlamina: ensuring that fiscal lernts and regulations for exploration and production remain inlernationally competitive; allowing domeslic product prices lo reflect internalional market levels; and eslablishing a coherent and souncl policy frantewctrk for promoling efficienr and environmentally suslainable patterns of domeslic energy use', (81) The droft oil and gas lot, thar ivas presenled lo lhe previous parliantenl v,ill be reviewed and resubnitted with a view to its passage cluring 2000. This lcnv will provicle

t 4 Dalam Rapat Kerja tanggal 9.luli 2001, pernerintah yang dirvakili Dr Ir Rachmat Sudibjo, menolak tuduhan bahrva RUU Migas disusun atas perintah lembagalembaga donor asing seperti iMF. Menurutnya, IMF hanya nimbrung agenda liberalisasr. karena tuntutan untuk merombak Pertamina sudah bergulir sejak 1995. Risalah Buku lll, t 5

http: wr.vrv. usard. gov/pubs/cbj2002/ane/id/497-009 htnrl

Implikasi UU Migas

Pemberlakuan UU Migas membawa implikasi yang luas bagi masa depan pengembangan industri migas nasional. Liberalisasi yang menafasi jantung UU Migas telah mereduksi kontrol negara terhadap cadangan dan produksi migasnya. Dengan merombak Pertamina sebagai perseroan biasa, negara telah kehilangan alat, yang berupa badan usaha, untuk menguasai, mengatur, menyelenggarakan, dan mengawasi pendayagunaan sumber daya migas untuk'sebesar-besamya kemakmuran rakyat. Menyerahkan penguasaan negara atas sumber daya migas kepada Badan Pelaksana (BP) yang bukan badan usaha sama sekali tidak menjamin kontrolnegara terhadap barang publik (public utilities) yang menguasaihajat hidup orang banyak. Memberikan wewenang kepada Badan Pengatur Hilir (BPH) unnik mengatur kegiatan hilir migas telah mengorbankan skala usaha vertikal terpadu (vertically integrated) yang lebih terbukti bisa menjamin kepentingan nasional, sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945.

Implikasi yang paling mengancam adalah, karena kontrol terhadap cadangan dan produksi migas sudah tidak berada pada BUMN migas, negara kehilangan alat untuk menjamin keamanan pasok (securiqt oJ sttpply) BBM atau BBG, akibatnya krisis bahan bakar minyak dan gas membayangi sektor energi nasional. Kasus ambruknya beberapa industri besar di Aceh, yaitu PT PIM (Pupuk Iskandar Muda), PT AAF (Asean Aceh Fertilizer), dan PT KKA (Kertas Kraft Aceh) akibat terganggunya suplai gas karena KPS lebih memilih menjual gasnya ke luar negeri adalah contoh nyata dampar liberalisasindustri migas nasional. Hal yang sama menimpa sejumlah industri di Jawa Timur yang berhenti beroperasi karena terhentinya pasokan gas dari PCN.

Selain itu, menggantungkan jaminan suplai atau PSO (Public Service Obligation) ke BP Migas yang tidak mengontrol langsung BBM, tidak memiliki truk, tanker, dan peralatan distribusi lainnya adalah harapan yang penuh pertaruhan. Pertamina, oleh UU Migas, tidak diperintahkan secara tegas untuk menyediakan dan melayani kebutuhan BBM masyarakat setelah masa transisi berakhir (November 2005). Dalam kerangka liberalisasi industri migas nasional seperti diatur dalam UU Migas, kebutuhan BBM diserahkan ke rnekanisme pasar. Mekanisme pasar diperlaruhkan untuk menjamin keamanan pasok di negeri yang konstitusinya menganutwelfare srare (Pasal 33 UUD 1945). Padahal, negara liberal kapitalistik seperti Amerika Serikat saja selalu menempatkan jargon "security of supply" sebagai soko guru kebijakan energinya, kendatipun UU Energi Nasional AS selalu dirombak setiap kali ganti pemerintahan.r6

Pemberlakuan UU Migas juga telah merombak fungsi negara dan pemerintah sebagai pelindung dan pelayan hajat hidup orang banyak menjadi pelayan pasar dan menempatkan rakyat pemilik kekayaan sumber daya alam sebagai objek yang tunduk kepada mekanisme pasar dan hukum-hukum perdagangan dunia. Dilepasnya harga BBM, sebagaimana yang dilakukan pemerintah dengan menaikkan harga BBM untuk I.nengirnbangi harga rninyak dunia, adalah u,Lrjud dari tanggalnya kedaulatan bangsa atas keka),aannva sendiri. Rakyat pada akhirnya dipaksa membayar BBM, yang sebagian besar masih diambil dari perut buminya sendiri, dengan harga yang ditetapkan oleh pasar. Seljsih harga berarti subsidi, subsidi berarti defisit APBN.

Secara filosofis, negara kian menjelma sebagai alat pasar ketimbang alat untuk memihak kepentingan-kepentingan rakyat, khususnya rakyat yang paling lemah secara ekonomi. Penghapusan subsidi BBM dalam nalar neoliberalisme harus dilakukan dalam rangka menghapuskan distorsi pasar, kendatipun rakyat harus menanggung beban kehidupan yang semakin berat.

Dalarn desain liberalisasi, kehadiran UU Migas semakin mengukuhkan dominasi asing dalam industri migas nasional. Jika di bawah naungan UU No 8ll97 l saja partisipasi Pertamina dan perusahaan nasional lainnl,a tidak pernah mencapai 10 persen. kehtidiran UU Migas semakin meluaskan dominasi rnaskapai tambang minyak dunia dalam industri hulu migas nasionai. Harapan untuk menjadikan Pertamina sebagai perusahaan minyak kelas dunia, sebagaimana digaungkan belakangan ini, akan semakin jauh panggang dari api. Ibarat masuk ke gelanggang pefiempuran, Peftamina telah dilucuti senjatanya. Pertamina bLrkan lagi penegang Kuasa Pertambangan yang menguasai cadangan dan produksi migas nasional, serla bukan lagi pengawas dari kegiatan KPS-KPS sehingga tidak lagi meniliki akses untuk rnengontrol jLrrnlah lifting dan kewajaran besaran cost recovery.

Pertamina telah dirombak sebagai perusahaan dengan skala usaha yang telah dipecah-pecah (unbundled), sementara perusahaan-perusahaan minyak dunia lainnya semakin terintegrasi secara vertikal, yang mencapai efisiensinya dengan mengintegrasikan kegiatan sektor hulu dan hilir. Mereka menambang minyak sekaligus mengurus distribusi dan penjualannya. Perusahaan-perusahaan migas nasional dun;a yang kini dikenal sebagai "the new seven sisters" adalah perusahaan-perusahaan dengan skala usaha besar dan terpadu, yang mengontrol langsung cadangan dan produksi migasnya. Perusahaan asing bertindak sebagai kontraktor yang bekerja di bawah kontrol dan manajemen BUMN terkait. Perusahaan asing tidak menentukan kebijakan produksi, karena kebijakan produksi berada di tangan BUMN yang bertindak sebagai kepala operator.

Sebagai implikasi pemberlakuan UU Migas, Pertamina tidak otorratis menjadi kepala operator dari setiap kegiatan hulu karena ia adalah peserta biasa dalam tender Wilayah Kerja. Pertamina harus bersaing dengan kontraktor lain, yang bisa saja "kalah" seperti dalam kasus perebutan operatorship Blok Cepu. Kenyataan ini menegaskan bahwa BUMN yang dirancang sebagai alat negara untuk menguasai cadangan dan produksi migas nasional ini sudah tidak lagi memiliki kontrol terhadap cadangan minyak mentah dan produksinya, apalagi menentukan volume ekspor dan tingkat harga pada skala dunia. Implikasi terjauhnya adalah tanggalnya syarat Indonesia menjadi negara anggota OPEC (Organization of Petroleum Exp or t i n g C ou n tr i e s).1 1

Negara seperti Indonesia semakin sulit memenuhi kuota produksi karena dua hal. Pertama, Indonesia tidak rnempunyai kontrol langsung terhadap cadangan dan produksi minyak mentahnya karena cadangan dan produksi crude oil Indonesia Cidominasi KPS-KPS asing. Indonesia tidak bisa rnemaksa KPSKPS asing untuk memacu volume produksi, karena mereka adalah kontraktor pemerintah (Badan Pelaksana) yang bukan badan usaha sehingga tidak bisa memimpin langsung kegiatan produksi. Kondisi ini mengancam Indonesia menjadi negara net oil importer permanen. Kedua, seandainya negara-negara anggota OPEC diminta untuk mengurangi jumlah produksi, Indonesia, sebelum keluar dari OPEC pada 2008, akan kesulitan melakukannya karena pemerintah yang diwakili BP Migas akan berhadapan dengan KPS-KPS asing yang bisa menyeretnya ke Arbitrase Internasional atas dasar klaim kerugian yang ditimbulkan oleh pengurangan jumlah produksi. Hal ini, misalnya, dialami Venezuela karena Presiden Hugo Chavez mengurangi produksi perusahaan minyak atau KPS guna memenuhi pembatasan produksi OPEC.

Jika semua anggota OPEC berada dalam kondisi demikian, maka liberalisasi yang tengah berlangsung di negara-negara anggota OPEC seperti Indonesia (sebelum keluar dari OPEC), Venezuela, Nigeria, Aljazair, dan lrak merupakan skenario sistematis untuk melumpuhkan OPEC dari dalam. Posisi OPEC akan sangat lemah dalam mengatur suplai dan harga minyak mentah dunia. Mengutip Kurtubi, benang merah dari seluruh agenda liberalisasi dan privatisasi BUMN Migas di negara-negara eksporter minyak seperti Pertamina (lndonesia), Sonatrach (Aljazair), PDVSA (Venezuela), dan NNPOC (Nigeria) adalah rnembubarkan OPEC, sebuah kartel rninyak yang paling ditakuti Amerika Serikat. Dalam 40 tahun terakhir, ekonomi AS seringkali terpukul karena politik minyak OPEC.

Jika BUMN negara OPEC sudah diprivatisasi, maka kontrol produksi dan suplai ke pasar minyak dLrnia tidak lagi berada di tangan BUMN negara OPEC, sehingga OPEC tidak lagi bisa mengatur suplai dan harga minyak mentah dunia. OPEC yang sudah dilucuti senjatanya itu akan dirombak menjadi organisasi penelitian biasa yang tidak mempunyai kekuatan untuk menjalankan politik harga dan kebijakan produksi.

Implikasi lain yang paling krusial adalah, di tengah berjangkitnya wabah "resource nationalism" yang melanda berbagai negara di dunia, khususnya Amerika Latin, UU Migas telah menutup pintu bagi Indonesia untuk menegaskan kepentingan nasionalnya di hadapan KPS-KPS asing. Tuntutan nasionalisasi industri migas nasional, seperti disuarakan berbagai kalangan, akan menabrak tembok UU Migas dengan sistem kontrak kerja samanya yang cenderung menempatkan pemerintah (BP Migas) dan kontraktor dalan.r kedudukan setara, masing-masing sebagai para pihak pembuat kontrak. Hilangnya klausul dalam pSC standard bahwa Ledaulatan negara dan kepentingan nasional berada lebih tinggi cli atas kontrak. dan bahrva setiap kontrak lidak boleh rnencegah atau men-rbatasi hak pernerintah Indonesia untuk mengutamakan kepentingannya, termasuk tidak dibawa ke arbitrase, merupakan sinyal lain runtuhnya wibawa nasionalisme dalam kontrak-kontrak strategis yang menentukan masa depan bangsa.

Dirornbaknya Pertamina sebagai PT (Persero) lewat PP No 3l Tahun 2003 jLrga nrernungkinkan privatisasi Peltarnina. Pada rrasa keper-nirnpinan Baihakr Flakin, secara jelas rr,tadntap Pertamina diarahkan untuk dijual. Pada 2010, Pertamina diharapkan sudah siap melakukan privatisasi melalui penawaran saham umum (lPO). Jika itu terjadi, usaha-usaha untuk melakukan nasionalisasi, dalam pengertiannya yang lunak maupun ekstrem, yaitu renegosiasi kontrak seperti yang dilakukan Bolivia yang meliputi peningkatan pembagian keuntungan (saham), alih teknologi, dan peningkatan pajak/royalti; penghentian sepihak kontrak dengan kompensasi seperti yang dilakukan PM lran Mohammed Mossadegh; dan nasionalisasi tanpa renegoisasi maupun kompensasi seperti yang dilakukan Fidel Castro di Kuba, dan pada tingkat tertentu Soekarno di Indonesia pada penghujung tahun 50-an, akan semakin menjadi gaung dari masa silam.

Bahkan, nasionalisasi dalam pengertian yang paling soft, yaitu penghematan cost recovery d,an pengutamaan minyak/gas untuk kebutuhan dalam negeri, juga terhambat oleh sistem baru yang dikembangkan UU Migas. Ef,rsiensi cost recovery sulit dilakukan karena BP Migas hanya mengawasi "dari jauh" dan tidak terlibat langsung dalam kegiatan produksi sehingga kontrol atas setiap biaya yang dikeluarkan tidak bisa dikawal secara ketat. Pengutamaan migas untuk kebutuhan dalam negeri juga terhambat oleh Pasal 22 (l)UU Migas yang membatasi DMO (Domestic Market Obtigation). Sebelum pasal itu dibatalkan MK, proyeksi agar ekspor hanya dilakukan setelah kebutuhan domestik terpenuhi, lebih rnustahil lagi dilakukan.

'" Kurtulri. "Tanker VLCC dan Liberalisasiekror Hilir tndustri Migas" , Kornpas,26 .luni 2004

" lndonesia akhimya rtemutuskan keluar dari OPEC pada 2008, setelah menyertai keanggotaanya sejak 1962. Untuk keanggotaannya di OPEC itu, Indonesia membayar iuran tahunan sebesar US$2 juta.

Penutup

Di penghujung bulan Juni 2008, persis saat demo mahasiswa menentang kenaikan harga BBM berakhir ricuh di depan gedung DPR, parlemen Indonesia, melalui sebuah voting terbuka, meloloskan hak angket untuk tnenyelidiki tata kelola migas nasional. Tidak ada jalan lain, jika DPR memang sungguhsutlgguh hendak rnengoreksi kebijakan nasional di sektor energi, sistem perrninyakan nasional harus dirombak mulai dari hulu kebijakannya. DPR tidak boleh berhenti pada teknis tata kelola migas dan peran 'rnafia minyak' di dalamnya, tetapi mengusut kerangka regulasi dan roadmap kebijakan yang hendak meliberalisasindustri migas nasional, sebagaimana teftuang dalam UU Migas dan peraturan-peraturan turunannya. Tidak ada jalan lain, jika DPR hendak menebus 'dosa politik' karena telah ikut meloloskan UU Migas yang sangat bias asing ini, DPR harus mengambil inisiatif mengganti UU Migas dan mengusulkan kerangka regulasi baru yang lebih sejalan dengan prinsip ekonomi konstitusi (Pasal 33 UUD 1945).

UU Migas bukan hanya telah terbukti merapuhkan konsep penguasaan negara dalam tiga matrik mineral rights, mining rights, dan economic rights, tetapi membuat industri migas nasional terpuruk karena sistem yang dikembangkannya tidak efisien. Sejak disahkannya UU Migas, produksi minyak nasional terus anjlok, sementara biaya produksinya terus meningkat. Ketika harga minyak dunia melonjak dan APBN 'beradarah-darah' oleh apa yang disebut dengan 'subsidi', pemerintah mengalihkan bebannya kepada masyarakat dengan cara menaikkan harga BBM, Sistem brokerage yang dikembangkan UU Migas, implikasi dari status BP Migas sebagai pemegang Kuasa Pertambangan yang bukan institusi bisnis, melanggengkan keberadaan mafia-mafia minyak, yang membuat rakyat dan negara harus mernbayar BBM lebih rnahal.

Pertamina, yang bukan lagi alat negara untuk menjamin keamanan pasok(security of suppty) BBM dalam negeri, cenderung semakin tidak efisien dalam membiayai proses pengadaan minyak mentah dan BBM dor-nestik. Dalam bingkai kalkulasi bisnis, karena statusnya telah beralih sebagai PT Persero, BUMN ini rnenrburu laba dan rnenagihkan semua beban inefisiensinya kepada negara claiarr bentuk cosr recot;eryt. Minyak yang bisa dibeli Pertamina di bawah MOPS, tetap dihitung dengan harga MOPS, karena kebijakan rezim liberalisasi harga oteh UU Migas dan Perpres No 55/2005. Untuk minyak mentah yang diambil dari perut bumi Indonesia, proses pengolahannya hingga menjadi BBM tetap mengacu pada harga MOPS, dengan alasan kilang minyak dalam negeri belum efisien.

Ini semua memukul dua arah neraca ekonomi pemerintah, neraca penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan negara menurun, meskipun harga minyak naik, karena produksi minyak menurun terus. Di sisi lain, pengeluaran negara semakin besar, selain karena inefisiensi cost recovery, juga karena rezim penghitungan subsidi berbasis liberalisasi. Biaya produksi minyak dan BBM tidak dihitung berdasarkan ratarata biaya pokok produksi dalarn negeri, rnelainkar.r rengacu pada harga pasar (MOPS). Cara ini rnembuat APBN 'seolah-olah' jebol karena membengkaknya subsidi, karena itu rakyat harus ikut menanggungnya dengan membeli BBM lebih mahal.

UU Migas telah 'menggadaikan' arti kedaulatan nasionai kepada dogma pacta sunct servanda (kesucian sebuah kontrak). Upaya-upaya pemerintah untuk menegaskan kepentingan nasionalnya, seperti menerapkan windfall profit tax, selalu menumbuk "ikatan-ikatan suci" sebuah kontrak yang tidak boleh diurai. Negara, yang seharusnya berdaulat atas kekayaan mineral dalam perut bumi Nusantara, tiba{iba tersatidera oleh tantu yang bisa rnendiktekan atuliut rurrjah kngga tuan rumahnya. Kontrak pernerintah dengan perusahaan-perusahaan minyak seperti perjanjian internasional, yang perselisihan atasnya harus diselesaikan oleh badan arbitrase internasional. Hukum nasional tiba-tiba bungkam di bisnis "emas hitam" di negerini.

Tidak ada jalan lain, untuk memulihkan kedaulatan nasional di bidang energi, UU Migas harus dirombak dengan undang-undang baru yang lebih "merah-putih". Bendera nasional harus dikibarkan di semua produk kebijakan dan perundang-undangan di negeri ini. Jika pemerintah diam, DPR yang harus bergerak. Jika dua-duanya diam, rakyat akan menunggu lebih lama lagi untuk bisa menjadi tuan di negeri sendiri.

Lampiran http ://www.usaid.gov/pubs/cbj2002/ane/id/497-01 3.html ACTIVITY DATA SHEET

PROGRAM: Indonesia

TITLE AND NUMBER: Energy Sector Governance Strengthened,49'7-013 STATUS: Continuing

PLANNED FY 2001 OBLIGATIONS AND FUNDING SOURCE: $4,000,000 DA PROPOSED F\'2002 OBLIGATIONS AND FUNDING SOURCE: $4,000,000 DA INITIAL OBLIGATION: FY 2000 ESTIMATED COMPLETION DATE: FY 2004

Summary: The energy sector is critical to the Indonesian economy, generating nearly 30% of total Coverrtment of Inclonesia revenues and selving as a rrajol source of foreign exchange. Ilou,ever', utrssive national energy subsidies ($4.5 billion annually, or halfofall energy revenues) bleed the national budget and reduce funding for critical education, health and other social programs. Poorly conceived energy policies have resulted in inefficient production and distribution by state-owned monopolies and wasteful energy consumption. Reform efforts have accelerated since 1999, however, and the Government of lndonesia energy sector reform agenda has focused on improving efficiency and attractingprivate sector investment. The few vested interests benefiting from the cunent structure and the lack of transparency remain as obstacles to reform.

This strategic objective will strengthen energy sector governance to help create a more efficient and transparent energy sector. By minimizing the role of government as a regulator, reducing subsidies, and promoting private sector involvement, a reformed energy sector can contribute billions of dollars in tax revenue. A more efficient energy sector will also have positive environmental impact, rationalize pricing, increase access to energy services, and help sustain lndonesia's natural resource base. USAID has been the primary bilateral donor working on energy sector reform, which helps leverage larger multilateral loans.

Key Results: At the strategic objective level, impact is demonstrated by increases in energy sector contributions to Government of Indonesia revenues and increases in emission units avoided (greenhouse gases, lead and other local pollutants). Achievement of this objective also relies on three key intermediate results; l) energy sector reform implemented; 2) broader and more knowledgeable participation in energy sector reform; 3) environmentally friendly investments in the energy sector increased.

Performance and Prospects: USAID intends to obligate a total of $4 million in DA in FY 2001 to strengthen energy sector governance and help create a more efficient and transparent €nergy sector. USAID advisors play a catalytic role in helping the Government of Indonesra develop and implement key policy, legal and regulatory reforms. In 2000, the Government of Indonesia reduced energy subsidies by increasing electricity prices by 20ohand fuel prices by 12%. Wary of public reaction to the price hikes because similar increases in 1998 led to street demonstrations, the Government of lndonesia, with USAID assistance, ensured that national and local parliaments, civil society organizations, media, and universities were involved in the decision. As a result, there was minimal public outcry. USAID also supported this process by providing policy analysis for energy pricing and subsidy removal. Additional increases are necessary and will require greater public understanding of the impact on the economy and on vulnerable groups. USAID will continue to provide technical analysis on the macroeconomic and microeconomic impact on industries and households, including a study on the impact of pricing policy on women and vulnerable populations.

USAID is helping restructure the electricity sector to open it to private competition, increase efficiency, and reduce the demand for scarce public funds in the sector. USAID advisors work directly with Government of Indonesia officials responsible for implementing power sector reform, revising draft electricity legislation and redesigning regulatory structures. USAID has provided much-needed assistance to the state electricity monopoly in improving power plant efficiency. The program has been replicated quickly rvithin the r.nonopoly as it prepares for sector restructuring.

tn pV ZOOt, USAID plans to provide $2.85 miilion in DA to incrementally fund contractors under the Global Bureau Energy indefinite quantity contracts for energy analysis and policy assistance, and for assistance in restructuring the electricity, and oil and gas sectors.

USAID helped draft new oil and gas policy legislation submitted to Parliament in October 2000. The legislation will increase competition and efficiency by reducing the role of the state-owned oil company in exploration and production. A more efficient oil and gas sectorwill lower prices, increase product quality for consumers, increase government revenues, and improve air quality. USAID will continue to l'orl< on developing implementing regulations for the oil and gas legislation.

USAID, in partnership with an Indonesian NGO, has been instrumental in gaining the commitment of the state-owned oil company to phase out leaded gasoline in Iakarta by July 2001. USAID is assisting the Ministry of Energy's Oil and Gas Directorate to dei,elop and implement a long-range fuel standards plan that will provide the fburrdation tbr refinery upgrade decisions and the production of cleaner fuels.

In FY 2001, USAID plans to provide $850,000 DA to support NGOs and universities in developing programs for raising awareness and supporting involvernent of local government and the public of energy sector issues, including removal of energy subsidies and phase out of leaded gasoline.

New decentralization laws have devolved the licensing of electricity businesses and management of non-oil and gas resources to local govemments. USAID has helped establish a university network that can serve as a resource for local governments to address revenue sharing and regional pricing issues. The program will provide education on national policy issues and a forum for local govemments to analyze and understand their own €nergy issues, provide input into national policy and develop their own local policy.

In FY 2001, USAID plans to provide $300,000 in DA to support U.S. Department of Enbrgy/Albany Research Center to partly fund the expansion of the performance and efficiency improvement program and possibly to support Indonesian and international NGOs in developing renewable energy and energy effi ci ency investment activities.

Possible Adjustments to Plans: An increase or decrease in political will for energy sector reform may warrant adjustments to this objective. The appointment in 2000 of a private sector-oriented reformist as the new head ofthe State oil and gas company bodes well for reform agenda progress.

Other Donor Programs: USAID rvorks closely with the Asian Development Bank (ADB) and the World Bank on energy-sector reform, USAID assistance is leveraging a $20 million ADB power sector-restructuring loan, with USAID advisors playing project management and planning roles. The ADB and USAID worked together on drafting a new oil and gas law in 2000. Complementing USAID efforts, the World Bank has conducted comprehensive studies of the oil and gas sector, pricing policy, and provided assistance to the State electric company on financial and corporate restructuring. Along with USAID, Canada and the ADB are helping Indonesia develop an action plan for leaded gas phaseout and reducing overall transportation emissions.

Principal Contractors, Grantees, or Agencies: The Energy Policy Analysis Office and Oil and Gas Policy programs are implemented by Advanced Engineering Associates International. The Institutional Strengthening for Electricity Sector Refom program is implemented by the Institute of lnternational Education. The Power Plant Improvement program is implemented by Albany Research Labs, U.S. Department of Energy.

LamPiran http://www.usaid.gov/policy/budget/cbj2004/asia-near-east/Indonesia.pdf

Daia Sheet

USAID ltlission:lndonesia
USAID ltlission: Program Title;Energy Sector Reform
PillanEconomic Growth, Agriculture and Trade
Strategis Obiective:497{13
Strategic Objective: Statu s:Continuing
Proposed FY 2003 Obligation:$2,000,000 DA
Prior Year Unobligaled:$0
Proposed FY 2004 Obligation:$2,000,000 DA
Year of lnitial Obligation:FY 2000
E*timated Gompletion Dale:FY 2005

Summary: The energy seclor is a ma.jor component of lhe Indonesian economy, generatlng neady 30 percent oi total Goveriment of Indonesia (GOl) revenues and significant foreign exchange. Horuever, the sector is plagued by conuption, weak policies, monopolistic gnd inefficient production and distribution, and wastifuiconsuhption. Energy subsidies are being phased out. but continue to burden the slate budget. USAIO's program to im[-rove the efficiency and transparency of the energ]t_sector includes technical assistance and training to: accelerate imple.mentation of legal and regulatory reforms goveming the oil and gasand electnotysectors; strengthen GOI capacityto anallze and setenergypollcy;. Droaoen public partiopation in energy sector reforms; eliminate subsidies to rationaiize energy prices; and increase investment in envimnmentally friendly energy produclion and use.

Inpuls, Outputr, Aclivit ie::

FY 2003 Program:

Accelerate im'plemeniation of key energy sector policy and-legal reforms ($1,500,000 DA). USAID will fund tecfrnical assistance and training-io assist fie GOI in developing regulations and guidelinqs- 1o implement the nernr Oil and Gas Law and the Eledricity Law (both laws were draned wtlh UsAlu assistance), and assist in the establishment and initial operation of the independent Regulatory Board for dolvnstream oil and gas operation USAID advison will rrrork with govemment and nongovernmerttal institutrons to help ln"donesia acfrreve ils planned 50 percent redustion of energy subsidies tn 2003, rncluding efiorts to help the public understand why prices will nse. Technical assistance will support efforts to develop alternatirre fuels for kerosene and assist in the drafting and passage of a ne* law gweming Indonesia's geothermal qnjrpy resources...(Advanced Engineering Associates International (pnme), and Institute for lntemalional Education (prime)).

lncrease investment in environmentally fnendly energy production and use ($500,000 DA) USAID will - expand the renewable energy development progran: to increase the efficiency and perf_ormance of existing electriaty generating-iacilities and reduce greenhouse gases. (Albany Research Center, U.S -Energy Department of (pnme) Winrock lntemaljonal (n1me), Inlemational Council for Local Environmental Iniltalive (sub) and the Indonesran Foundation of Environment Management (sub)).

A public-private alliance initiated with funding from the USAID Asia and Near East Bureau will focus on reducing air pollutron through effioenry improvemenls wrthin the public bussystem, reduced reltance on -cars, private and the int6duction oi clbaner public buses. (The Inslitule of Transportatlon and ba,elopment Policy, Pelangi Indonesia (lndonesia Rainboar), the Transportation Research and lnjury Preveniion Program, the Jakarta City Goremment, the lnfrastructure Development Finance Company, and the Clean Air Initrative forAsian cities).

Ff ?gfJ4. Program:

Accelerate implementation of key energy sector policy and legal reforms ($1,000,900 DA) USAID plans to initiate na,v tedrnical assistance ani training activities to help establish an independent Electnoty Markel Supervisory Board and implement open downstream oil and gas operations