Baca PDF (OCR): Ketatanegaraan Indonesia : Good Governance atau Good Governing Neoliberal Performance

10 halaman · teks PDF berhasil diekstrak tanpa OCR · 4.3 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. KETATANEGARAAN INDONE SIA : G O OD G OYE RNANC E ATAU GOOD FOR GOVERNING NEOLIBERAL PERFORMANCEI
  2. Pengantar
  3. Neoliberalisme Good Governance
  4. Reformasi Ketatanegaraan?
  5. Good Governance: Teknologi Peluruhan Kedaulatan Rakyat
  6. Daftar Pustaka

KETATANEGARAAN INDONE SIA : G O OD G OYE RNANC E ATAU GOOD FOR GOVERNING NEOLIBERAL PERFORMANCEI

R. Herlambang Perdana Wiratraman *

Pengantar

Sungguh mengenaskan perkembangan ketatanegaraan Indonesia hari ini.

Sejak reformasi bergulir, jumlah kelembagaan negara yang dibentuk baru mencapai lebih dari 70 lembaga, baik di bawah pilar kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan yudisial. Demokrasi sendiri berjalan menempuh rute prosedural yang sarat dengan politik representasi liberal pemilu, tanpa bisa lagi mengidentifikasi keperluan mendasar bugi pe-.rruhan kesejahteraan sosial. Hak asasi manusia pun telah melengkapi suasana konstitusionalisme UUD RI 1945, meskipun dalam prakteknya hak-hak asasi manusia pun diseleksi untuk menuruti kebutuhan liberalisasi pasar. Dan yang paling atraktif dan ofensif dalam diskursus ketatanegaraan adalah good governance (berikut turunannya), sebagai pilihan strategi peredaman di tingah euforia publik menutut perubahan, dengan memberikan pemangku kepentingan yang lebih dominan untuk menafsirkan dan mengendalikan agenda-agenda perubah*-!.*Uuftu*ya. Ia hadir seperti mitos, yang begitu gampang dipercaya baikoleh plngambil dan pelaksana kebijakan, kaum intelektual dan celakanya, sebagian besar rakyat.

Makalah ini hendak mengrrpas problematika ketatanegaraal Indonesia dari sudut pandang diskursus dan bagaimana ia bekerja untuk menfasilitasi kepentingan politik dominan dalam strategi pembaruan undang-undang. Secara lebih khusus, mlmbongkar apayang nampak dan yang tersembunyi di balik diskursus 'baik' dari good governance, utamanya dikaitkan-dengan upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi **oriu (HAM). apatatr dalam konteks tersebut, HAM diakomodasi, disubordinasi, ataukah dineeasikan?

Neoliberalisme Good Governance

Dengan mudah kita menyaksikan atau mendengar dari dekat bahasa santun nan elok .good governance', tetapi dengan sangat gampang pula di sekitar kita terlihat centang perenang terjadi korupsi sistematik, legalisasi suap antar lembaga kekuasaan, pelanggann hak asasi manusia dan kebijakan imperial lainnya. Sepertinya, beda tipis antaru ipi yang disebut dengan 'good' (baik) dengan 'bad' (buruk) atau 'poor' imiskin) daiam tata kelola pemerintahan, katena keduanya berjalan seiring bak lintasan rel kereL yang didisain kuat menancap dengan 'bantalan' teori dan mistifik

asi kekt'asaan, yangkeluar masuk stasiun mengangkut (baca: memperdagangkan) penumpang sebanyak-banyaknya. Persis seperti 'good governancei yang Aiinietcsitai dlri negara satu ke negara lain yang menebarkan pengaruh tentang kebenaran absolut pengelolaan urusan negara (ketatanegaraan).

Unikny4 tak lama berselang, mitos ini kian beranak-pinak dalam sejumlah mitos lainnya yang membuat teori-teori yang menopang di bawahnya sangatlah absurd, latah dan menggelikan karena telah jauh meninggalkan substansi serta paradigma ketatanegaraan. Lihat saja, 'good sustainable development governance' (Partnership Initiatives 2b02;, .good financial governance' (Soekarwo 2005), 'good environmental governance' (Wijoyo Z-00S: 44), 'good coastal governance', dan lain sebagainya.

Kritik terhadap good governance bukanlah hal yang baru, karena banyak studi atau riset yang telah dilakukan untuk membongkar wacana ini dalam berbagai pendekatan, baik itu pendekatan politik, ekonomi, sejarah, hukum, sosiologinternasioJal, hubungan internasional dan pendekatan disiplin ilmu lainnya (Abrahamsen 2000; Bello 2002,200i Bendana 2004: George 1995; Parasuraman, et. al. 2004; Pieterse 2004; Quadir et al. 2001; Robinson 2004; Selznick 1969; Gathii 1998; Hosen 2003; wiratraman 2006,2007).

Bank Dunia merupakan pencetus gagasan yang memperkenalkannya sebagai 'program pengelolaan sektor publik' Qrublic sector management program), dalam rangka pencipaan ketatapemerintahan yang baik dalam kerangka persyaratan bantuan pembangunan (*orld Bank 1983: 46). Good governance dalam konteks ini merupakan suara fembangunan. Sebagai suara pembangunan, sesungguhnya ia lebih menampakkan pendisiplinan demokrasi atau model ketatapemerintahan tertentu. Krisis di Afrika telah mernbawi pesan demikian jelas dalam mencetuskan suatu konsep baru mengenai 'governance' untuk menentang apa yang disebut Bank Dunia sebagai suatu 'crisis of gbvernance' atau 'bad governance' 1*or1d Bank 1992). Pengalaman Afrika pasca krisis utang dan perang dingin teLh menggambarkan latar dari suatu iklim umum dalam menyokong pasar bebas dan demokrasi liberal, dan hal ini telah secara dahsyat menunjukkan betapa good govemance sebagai pemaksaan politik hukum oleh negara indushialisasi maju dan agen internasional (termasuk lembaga maupun negara donor) dalam membentuk ketatapemerintahan pasar (Abrahamsen 2000; Siokke tigS;Cattrii lees).

Dalam konteks Asia, proyek-proyek good governance sesungguhnya telah lama diperkenalkan ke sejumlah negara, utamanya ke negara-n ega.r-yut g .-*iliki ketergantungan atas bantuan hutang luar negeri. Proyek tersebut sama sekali tidak Lempedulikan r-zim yang berkuasa adalah rezim yang koruptif dan diktatorial. Di Indones ia, pada awal tahun l990an sudah mulai diperkenalkan model ketatapemerintahan yang ramah terhadap kepentingan Pffiff, melalui skenario program penyesuaian struktural. Uestipun demikian, saat Soeharto masih berkuasa, proyek-proyek yang dikembangkan di Indonesia praktis gagaldan tidak bisa dipertanggungiawabkan. Bahkan korupsi yang aitukukan atas bantuan ttut*g luar negeri tersebut diketahui Bank Dunia, namun Bank Dunia melakukan pembiaran atas hutang-hutang yang dikorupsi tersebut. Inilah yang disebut 'criminal debt' (huiarrg kriminal), yang iionisnya harus dibayar oleh rakyat dan dibebankan pada generasi Uungru pasca So"frarto (Winters 1999;2002).

Jadi apa yang disebut sebagai 'bantuan' oleh Bank Dunia, sebenarnya merupakan proses ,sistematik penghancuran yang tidak hanya ditujukan pada rakyat saat rezim Soeharto berkuasa, melainkan pula ongkos 'pelanggengan kekuasaan diktato.' yang memiliki konsekuensi panjang t-erhadap jutaan .ukvut-Indonesia di masa-masa berikutnya. Dalam situasi demikian, terlihatlah dengan jelas bahwa 'good governance' bersahabat dengan mekanisme-mekanisme siluman yang tidal berkepentingan atas demokratisasi dan hak asasi manusia.

Tekanan Bank Dunia dalam urusan pembaruan ketatapemerintahan kian menguat disuntikkan setelah terjadinya krisis finansial di Asia di paruh akhir 1990an. Praktek dan justifikasi Bank Dunia melalui diagnosa antara ketatapemerintahan yang 'bunrk dan baik' menjadi wacana utama dalam mempengaruhi faktor-faktor kegagalan dalam konteks krisis tersebut, dan ini persis seperti apa yang telah dilakukan sebelumnya di Afrika pada l980an.

Seiring bersama dengan gerakan reformasi yang dilakukan oleh mahasiswa tahun 1998, seolah proponen neo-liberal diberi 'pintu masuk' untuk kembali menanamkan proyekproyeknya fiuga melalui utang) kepada pemerintah. Ratusan juta dolar dikucurkan untuk pemerintah dalam membiayai pembaruan kebijakan dan institusi politik, hukum dan ekonomi, sehingga tak terelakkan bahwa good governance menjadi arus utama pembaruan birokrasi dan hukum sebagai penopang proyek ketatapemerintatran tersebut.

Desentralisasi yang terjadi di awal reformasi telah memuluskan dan menyuburkan wacana good governance, karena ia menjadi sesuatu yang seksi, segar, populer, dan diucapkan secara berulangkali baik oleh pejabat tinggi hingga level yang paling rendah di daerah. Tak terkecuali, agenda-agenda gerakan menjadi ikut pula termoderasi dan mempercayai good governance sebagai obat mujarab bagi tatanan birokrasi politik-ekonomi Indonesia. Akademisi dan organisasi non-pemerintah pun latah mengucapkan wacana tersebut sebagai ikon baru yang menemani demokratisasi. Sejak reformasi bergulir, telah lahir banyak pusat studi maupun proyek-proyek good govemance yang dipesan melalui perguruan tinggi, dari mulai isu yang lekat dengan pembaruan hukum, pembaruan peradilan, desentralisasi, penganggaran, hingga soal legal drafting. Begitu juga organisasi non-pemerintah yang secara kuat pula mentransmisikan gagasan good governance melalui isu yang tidak jauh berbeda.

Mengapa transmisi wacana good governance tersebut demikian kuat diusung oleh Bank Dunia dan kemudian ditransplantasikan dengan rapi oleh agen-agen negara maupun nonnegara? Kita bisa mulai membedahnya dari sisi konseptual, dan lalu dilanjutkan dengan memetakan bagaimana kerangka konseptual tersebut menjadi sangat dominan dipaksakan ke negara-negara selatan, termasuk di Indonesia.

Dalam laporannya tahun 1989, Bank Dunia telah mengekspresikan gagasan "IJpaya untuk menciptakan suatu kemampuan lingkungan dan untuk membangun kapasitas-kapasitas akan dibuang bila konteks politik tidak mendukung. Pada akhirnya, pemerintahan yang baik memerlukan pembaharuan politik. Ini berarti suatu tindakan bersama melawan korupsi dari tingkat paling tinggi hingga paling rendah. Hal ini dapat dilakukan dengan menata suatu contoh baik, dengan memperkuat pertanggungjawaban, dengan mendukung debat publik, dengan memelihara suatu pers bebas. Ini juga berartimembantu perkembangan akar rumput dan organisasi non-pemerintah seperti serikat petani, perkumpulan-perkumpulan, dan kelompok-kelompok perempuan" (World Bank I 9S9).

Dengan langgam bahasa yang hampir sama, Bank Dunia telah menyatakan pula, "Good governance dilambangkan dengan dapat diperkirakan Qredictable), terbuka (open) dan pembuatan kebijakan yang tercerahkan (enlightened policy-making), suatu birokrasi diilhami dengan bertindak etos professional dalam pemajuan fasilitas publik, rule of law, prosesproses transparan, dan masyarakat sipil yang kuat berpartisipaso dalam kepentingan publik. Ketatapemerintahan yang miskin Qtoor governance) di sisi lain dikarakteristikan dengan pembrxtan kebijakan yang sewenang-wenang, birokrasi yang tidak dapat dipertanggungiawabkan, sistem perundangan yang liaak adil dan tidak bisa ditegakkan, penyalahgunaan kekuasaan eksekutif, suatu masyarakat sipil yang tidak bisa menikmatik kehidupan publiknya dan korupsi yang meluas." (world nant< ree+: viiy.

Dalam mengkampayekan good governance, Bank Dunia telah memprogramkan suatu program pembelajaran dan telah memperkenalkan konsep ketatapemerintahan, Good govemance merupakan suatu manual yang didefinisikan sebagai implementasi efektif kebijakan dan provisi pelayanan yang yang responsive terhadap kebutuhan-kebutuhan warganya. Good governance melekat pada kualitas, seperti akuntabilitas, responsif, transparan, dan efisiensi. Ia mengasumsikan kemampuan pemirintah untuk mengelola-sosial, perdamaian, jaminan hukum dan tatanan, mempromosikan dan menciptakan kondisi-kondisi Y_$g Perlu untuk pertumbuhan ekonomi dan mamastikan suatu level minimum jaminan sosial (World Bank 2002). Definisi yang demikian sesuangguhnya telatr tetap dan secara kuat dipertahankan untuk menyokong aturan main bahwa mimUuat pasar bederja secara efisien dan lebih problematil*ya, Bank Dunia mengoreksi kegagalan pasar (Bank Dunia lgg2).

Sejumlah dokumen-tersebut memperlihatkan bahwa pendekatan yang digunakan oleh Bank ?l*u' khususnya dalam menegaskan isu-isu penting akuntabilitur, .ir.tn'ggufr"ya ditujukan dalam rangka mengupayakan pembaharuan untuk stabilitas politik JJn pemUangunan ekonomi yang diperlukan dalam proses liberalisasi pasar. Konsep politik eionomi-yang demikian sesungguhnya berfokus pada model demokrasi liberal dan iibiratisasi ekonomi, Oa" good governance-nyapun merupakan model neo-liberal, yakni 'good governance free market as s i s t anc e' (Wiratraman 2006).

Watak neo-liberalisme good governance dapat dilihat dari sasaran-sasilrannya yang senantiasa berpusat pada efisiensi pengelolaan sumb erdaya dan menopang pasar UiUas. Elemen-elemen kuncinya adalah akuntabilitas, rule of faw, transparan, ian partisipasi. Sungguh, elemen-elemen ini juga menjadi kebutuhan masyarakat Indonesia di te;gah eioria reformasi, namun elemen kunci tersebut sebenamya menyimpan rencana besar untuk melucuti peran-peran negalz di sektor publik dan menggantikannya dengan peran dominan swasta atau privat. Urusan perlindungan hak-hak asasi manusia bukanlah,r*r* yang penting dalam skema good governance ini, meskipun mandat tanggung jawab hak asasi manusia bertumpu pada peran utama negara (vide: Pasal 28I ayat($ Giang-Undang Dasar 1945 Setelah Amandemen). A contrario, berarti, good gou.**., yang demikian hanya akan menempatkan posisi pasar secara dominan, dan urusan-urusan publik yang dimaksud-kan pun telah diseleksi (baca: dipangkas) berbasis pada iklim liberalisasipasar.

I Makalah untuk Konferensi Konperensi Warisan Otoritarianisme: Demokrasi dan Tirani Modal, dalam panel Tirani Modal, Hukum dan Ketatanegaftan, dengan Teina Akomodasi Kepentingan Modal dalam proses Pembaruan Undang-Undang. Panel diselenggarakan atas kerjasama Human Rigi'ts Law st"ai"t fnniij Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Airlanggadan Kon-sorsium Reformasi Hukurn Nasional (KRHN), 5-7 iuli 2008, FISIP UI, Jakarta. Makalah ini diolah kembali dari tulisan sebelumnya, ,,Good Covernance dan Mitos Ketatanegaraan Neo-Liberal", Jumal Bersatu, Edisi Mei 200g, Jakarta.

Reformasi Ketatanegaraan?

Diakui memang, bahwa telah terjadi banyak perubahan yang cukup banyak termasuk lompatan-lompatan pembentukan dan kerja kefembagaan negara yang kian melengkapi percaturan politik kenegaraan Indonesia. Proyek-proyek hukum dilakukan secara serentak, mulai dari upaya pembaruan hukum, pembaruan pirudilan, dan pembaruan lembaga-lembaga negara lainnya.

Bagi Bank Dunia, hukum dan implementasinya dilihat sebagai faktor-faktor penting untuk memperkuat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. U;tuk mendukung perturnbuhan ekonomi dan sistem pasar bebas, salah satu elemen prinsip good govern*.l iautut ,legal framework for development' (kerangka perundang-undangan untut pembangunan) (Woild

Bank 1992). Dalam kerangka perundangan yang demikian, rule of law adalatr konsep utama yang secila instrumental dan substansial penting, karena ia mengkonsentrasikan pada keadilan (iustice), kejujuran (fairness) dan kebebasan (liber,ry). Bank Dunia menegaskan suatu sistem hukum yang ofair', yang kondusif untuk menyeimbangkan pembangunan (World Bank 1992:29-30).Ini sebabnya" tidak terlampau mengejutkan, perspektif Bank Dunia dalam good governance terkait utamanya dengan kebutuhan-kebufuhan perundangan bagi aktoraktorkomersial dalam pasar (LCHR 1993:53).

Pendapat cukup kritis dilontarkan dalam menganalisis hubungan antara rule of law dan kerangka perundangan untuk pembangunan dibawah agenda agenda good governance telah -mettgatahkan ditulis oleh Tsuma (1999). Menurutny4 Bank Dunia memulai proyek pembaruan hukum dalam l990an ketika good governance menjadi Uagian dari agenda pembangunan (Wortd Bank 1992; 1995a). Kerangka perundangan untuk pembangutt* ini sesungguhnya merupakan evolusi proyek-proyek Bank Duniq ketika gank Ounia telah m€,mpromosikan good governance sebagai sinonim dengan suara pengelolaan pembangunan (World Bank 1 992: I ; Tshum a 1999: 79). Ini disebabkan Bank Dunia meletakkan doktrin rule of law sebagai suatu prasyarat untuk pembangunan ekonomi.

Bila kita lihat lebih jauh, perspektif rule of law dengan memperkuat prosedural dan instifusional semata, dalam rangka menjamin stabilitas dan predikbilitas yang menjadi elemen mendasar suatu iklim usaha, adalah suatu perspektif yang lebih dipengaruhi oleh model Weberian dalam hukum. Weber (1978: 24-26) mengidentifikasi 4jalandalam orientasi aksi sosial: rasional secara instrumen, rasional nilai, memiliki daya pengaruh, dan tradisional. la telah mengargumentasikan bahwa prediktabilitas dan perhitungan dalam sistem perundangan adalah penting bagi pembangunan kapitalis. Rule of law sebagai prasyarat untuk liberalisme kapital adalah konversi segala bentuk produksi - buruh, tanah dan modal - ke dalam komoditas-komoditas yang memiliki nilai daya tukar mereka dalam pasar (Tshuma 1999: 85). Dalam hal ini, konversi kapitalistik berarti proses transformasi ke dalam komoditas-komoditas yang menggunakan kekuatan paksa negara untuk merzrmpas hak-hak nkyat dalam jumlah besar. Serupa dengan hal tersebut, Polanyi (1944) telah lama menekankan bahwa transformasi memiliki konsekuensi traumatik bagi merekayangdirampas alat-alat produksinya serta mereka yang secara konsekuensi dipaksa untuk rn.n3nal t.n uginyu sebagai buruh hanyauntuk bertahan hidup (polanyi, dalam Tshuma 1999: g5).

Dalam konteks Indonesia, tekanan disain ketatanegaraan neo-liberal sangat jelas terlihat ketika upaya pembaruan hukum tidak meletakkan arah perubahannya pada sistem yang lebih berkeadilan bagi rakyat banyak, melainkan lebih menuruti kepentingan atau seiera pasar dalam penciptaan iklim usaha. Dalam soal pembaruan kelembagaan negara, hal ini bisa dicontohkan pada pembentukan institusi peradilan khusus bagi buruh melalui UndangUndang No. 2 Tahun 2004 tentane Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PpHt. Pembentukan mekanisme peradilan baru ini merupakan bagian dari proyek pembaruan peradilan (iudicial reform) yang disponsori Bank Dunia dan bertujuan untuk sekadar meningkatkan owaiah' perekonomian suatu bangsa. Sedangkan dalim soal pembaruan peraturan perundang-undangan, banyak kasus yang bisa dicontohkan, seperti lahirnya Undang-Undang Sumberdaya Air (UU No. 7 Tahun 2004), Undang-Undang penanaman Modal (UU No. 25 Tahun 2007), Undang-Undang Ketenagakerjaan (UU No. 13 Tahun 2003).

Bagi Bank Dunia, ;;:k pembaruan peradilan adalah relevan bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu bangsa, dan ini merupakan kunci sukses strategi peminjaman uang Bank pada suatu negaxa (Shihata 1995: 170; Armstrong 1998). Singkatnya, proyek pembaruan peradilan dilihat sebagai bagian penting upaya membuat sistem perundangan di negara berkembang dan selatan serta negara dengan ekonomi hansisi lebih ramah pasar. Dalam implementasinya, upaya pembaruan ini dilakukan dengan segala bentuk cara mulai dari proses perencanarm dan perancangan kebijakan, merevisiny4 mengajarkannyakepada menteri yang terkait dengan hukum dan perundang-undangan dan mengajaknya untuk berfikir lebih strategis dalam mendorong liberalisasi pasar. Sebagai suatu mesin-perundangan, ia meyakinkan adanya kompetensi, etika, dan jaminan digaji secara profesiona[ bagi meieka yang membentuk perundangan yang secara baik mendisain promosi aktifitas komersial (Posner 1998: 1; Severino 1999). Sejak 1994, Bank Dunia, Bank Pembangunan InterAmerika (Inter-American Development Bank) dan Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank) telah menyetujui dan mengucurkan pinjaman bagi proyek pembaruan peradilan sebesar US$ 500 juta di 26 negan (Armstrong I 99S).

Good governance dalam konsepnya yang demikian, memperlihatkan hubungan sangat erat antara upaya-upaya pembaruan hukum (termasuk pembaruan peradilan) dengan bagaimana menciptakan sistem keuangan yang 'sehat' bagi parsyarat liberalisasi pasar. Ia diupayakan untuk menjamin, bukan pada hak-hak masyarakat banyak, melainkan jaminan bagi pemodal yang melakukan investasi dan menggerakkan sumber dayanya dalam suatu mekanisme yang benar-benar efisien. Dalam konteks ini, kerangka hukum ditujukan untuk meyakinkan adanya jaminan hak-hak para kreditor dan bekerjanya fungsi peradilan untuk menegakkannya,rus informasi yang lebih bertanggung jawab, peraturan yang lebih kuat dan independen, khususnya bagi supervisi lembaga-lembagakeuangan (world Bank 2005: g).

Terbentuknya Pengadilan Hubungan Industrial di Indonesia, sungguh bukan hal yang susah untuk diamati sebagai kepentingan neo-liberal yang dimainkan Bank Dunia, karena sejak awal Bank Dunia telah mendorong negara-negara yang berhutang untuk membuat aturanaturan dan mekanisme hukum baru. Tidak saja pada hukum perburuhan saja, banyak kebijakan peraturan baru yang terkait semacam peraturan investasi dan peidagangan, peraturan anti-korupsi, dan pembentukan peradilan usaha (niaga) yang kesemuanya ditempatkan dalam rangka menjalankan mesin legislasi bagi efektifitas pengucuran utang sekaligus meminimalisir resiko atau ketiadaan jaminan hak-hak atas kekayaan. Sekali lagi, good governance lebih bertumpu pada disain substantif kerangka hukum untuk (sekadar) liberalisasi pasar.

Good Governance: Teknologi Peluruhan Kedaulatan Rakyat

Dalam tulisan singkat ini, berupaya mendekonstruksi bahwa selain bentuknya yang imperatif dan penuh dengan mitos 'kebaikan', good governance juga menggunakan teknologi yang dalam prakteknya justru mengsubordinasi atau bahkan bertentangan dengan upaya p.rnujrutr, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Ia seperti mantra dalam sirkuit pembangunan yang membentuketatapemerintahan politik dalam abad globalisasi.

Bagaimana teknologi ini bekerja dan berpengaruh dalam mensubordinasi hak-hak asasi manusia? Pertama, munculnya good govemance tidak terpisahkan dengan tekanan untuk liberalisasi pasar dalam bentuknya yang lebih santun. Oleh sebabnya, good govemance sekarang lebih tampil dalam diskursus hak asasi manusia, nu-un terseleksi dan mengharuskan ramah terhadap pasar (market friendly;ftwman rights paradigm). Meskipun banyak yang berpendapat bahwa good govemance sangat terkait dengan upaya maju hak asasi manusia, namun dalam sejumlah penelitian dan kajian membuktikan sebaliknya. Mulai dari konstruksi wacan4 paradigma, dan rancangan good govemance yang ditampilkan dengan dominan neoJiberalisme yang memaksakuo n"g*u-negara selatan mengikutinya, sungguh dinamika antara teks dan konteksnya memperlihatkan fnyingkiran hak-hak rat yai banyak. Apa yang kita saksikan sekarang ini, good govemance merupakan teknologi mendisiplinkan demokrasi melalui kerangka hukum-untuklembangunan. Unitnya, teknologi dipergunakan secara. latah baik bagi kalangan pemerintahan itu sendiri maupun di luar pemerintahan' seperti organisasi non-pemerintah, pusat studi kampus, jurnalis dan kelompok- \9to-mg9t masyarakat lainnya. Teknologi transplantasi gagasan gbod govemance kian mulus {iryuautcan persinggungan keinginan perubahan daiam konteks reformasi tidak bisa drjelaskan dengan gampang, mana yang terbilang 'baik' dan mana yang terbilang ,buruk,, karena teknologi wacana ini memberikan perangkap di segala lini rHntul. mengerucut pada proses-proses liberalisasi pasar.

Di kalangan intelektual kampus, barangkali memang good govemance telah banyak diajarkan melalui dikta(or)-diktat(or) perkuliahan (utamaiya tuji* ketatapemerintahan dan ketatanegaraan), karena tidak sedikit akademisi dan iusarfusat studi di perguruan tinggi yqg penuh dengan kesadaran mentransmisikan gagasatt neo-liberalisme ketatanegar{nn melalui good governancg. Dengan perspektif Derrida i.trt*g 'difference,, good go,n"ir*.. yang dilanggamkan oleh sejumlah pihak nampak seragam, tetapi ugniu-ug"nda secara substansi dibaliknya sungguh berbedi, baik secara historfs, konseitual]prinsip, dan narasinarasinya. Tentunya, ketika memperbincangkan konsepsi dominan, wacana Bank Dunia lah yang paling kuat dan berpengaruh untuk lebih bisa menancap pada disain kebijakan pemerintahan, termasuk pembaruan hukum dalam konteks ketatanegaraan.

Kedua, teknologi yang digunakan untuk mentransmisikan good governance juga mendasarkan pada strategi mistifikasi kekuatan-kekuatan yang sebenarnya tidak berimban!. Bank Dunia tidak bekerja sendiri di Indonesia, ia melibaikan pete4a-peke4a wacana yang memuluskan proyek-proyek pembaruan. Bantuan hukum Oa*i iangta pengurangan kemiskinan yang digencarkan Bank Dunia (melalui Justice for the pooil,juga digerojok dengan jumlah dana besar agar mesin promosi hak asasi manusi4 anti korupsi, demokrasi, rule of law, partisipasi, dan lain sebagainya, kelihatan sungguh-sungguh ada dan bekerja, telah melengkapi wacana paradigma hak asasi manusia *,nut pu.*. --

Situasi pemiskinan struktural yang diakibatkan proyek Bank Duni4 seperti kebijakan fleksibilitas buruh dengan - salah satunya - hadirnya-rrfu yang menyakitkan bagi buruh untuk beracara di peradilan, proyek privatisasi, dan komersialisasi, tidaklah men3aa"i agenda bagi proponen neo-liberal. Dalam konteks inilah, mistifikasi wacana dan mesin institusional merupakan teknologi rasional yang secara sistematik memproduksi konsep ,kebenaran dan pengetahuan' good governance, merupakan cara menghaluskan penindasan neo-liberal.

Ketiga, teknologi P.erundangan yang dibingkai dalam wacana good governance, dengan menggunakan doktrin rule of law sebagai prasyarat pembangunan ekonomi, dipergunafan untuk membenarkan imperialisme pa.sar. Good gou.**.. merupakan alat canggih menstipulasi mekanisme perubahan hukum dan insiitusi melalui kerangka hukum untuk pembangunan sebagai bentuk penjaminan kepentingan korporasi daripemodal. Secara ideologi, promosi prinsip-prinsip liberalisasi pasar ja,rt't.Uit kuat dibandingi<an perlindungan bagi rakyat miskin, dan hal ini sangat jelat t.tlitruti*i upaya sistematik menarik peran-peran negara agar 'sumberdaya dan pengelolaannya lebih efisien'. Teknologi ini memperlihatkan dua hal: (i) good governance absen dalam upaya pemajuan hak asasi manusia, dan tidak segan-segan menggerogotinya dan mensubversinya dalam bentuk-bentuk kebijakan payung

(semacam 'kerangka hukum untuk pembangunan'). (ii) good governance secara paradigmatik memindahkan peran-peran negara ke swasta atau privat, sehingga ia memperlihatkan jalur yang berbeda dengan aspirasi hak asasi manusia, dan sekaligus membajak jalur yang ada untuk kian melemahkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak.

In]lah apa yang publik percayai tentang kebaikan-kebaikan dalam good governance, yakni 'GOOD for GOVERning Neoliberal performANCE. 'Bila secara sistematik dilakukan dengan teknologi pembenaran melalui pembaruan peraturan perundang-undangan, maka tetah terang bahwa good govemance yang sangat menekankan proseduralisme melahirkan proses-proses pelanggaran hak asasi manusia yang difasilitasi oleh hukum yang ada atau dibentuknya (legalized violations of human rights). Dengan mitos ketatanegaraan (dan manha-mantranya) good govemance yang mengusung agenda-agenda pembaruan, menjelaskan pada kita bahwa hukum ditempatkan sekadar alat kekerasan dan sekaligw pelumas menuju mekanisme pasar bebas.

Sebagai kesimpulan, sekaligus peringatan, bahwa good governance sebagai teknologi neoliberal telah benar-benar rapi disiapkan untuk meluruhkan kedaulatan rakyat melalui pintu pembaruan ketatanegaraan Indonesia. Pintu itu memang tidak 100 persen dipuktukun untuk dibuka, melainkan teknokrat liberal sendirilah dari produk rezimreformasi yang menawarkan diri dan bahkan mengajak seisi rumatr untuk bermantra membukanva.

Daftar Pustaka

Abralramsen, Rita (2000) Disciplining Demouacy: Development Discourse and Good Governance in Africa. New York : Zed Books. Bello, Walden (2005c) Dilemmas of Domination, The Unmaking of the American Empire. New York: Metropolitan Books, Henry Holt and Company.

Abrahamsen, Rita (2004) "The Power of Partnership in Global Govemance". Third lnorld Quarterly, Vol 25, No. 8, 1453-1467,2004.

Armstrong, Patricia (1998) Selected World Banh Judicial and/or Legal Reform Projects. New York: Lawyer's Committee of Human Rights.

Bello, Walden (2002) Deglobalization: Ideas fo, a New World Economy. London: Zed Books.

Bendana, Alejandro (2004) "Good Governance" and the MDGs: Contradictory or Complementary", Paper presented at Institute for Global Networh Information and Studies (IGNIS) Conference, Oslo, 20 Septemb er 2004.

Gathii, James Thuo (1998) "Representations of Africa on Good Governance Discourse: Policing and Containing Dissidence to Neo-Liberalism", Third World Legal Studies, 65, 1998-1999 .

George, Susan (1995) ilshe* World Bank and Its Concept of Good Governance", The Demo cratization of Dis empow erment, The Problem of Demouacy in the Third World. London: Pluto Press.

Hosen, Nadirsyah (2003) Reform of Indonesian Law in the Post-Soeharto Era (1998-1999). PhD thesis, Faculty of Law, University of Wollongong. LCHR/Lawyers Committee For Human Rights (1993) The World Bank: Governance and Human Rights. New York: Lawyers Committee For Human Rights. Parasuraman, S et. al. (200a) Good Governance: Resource Book. Bangalore: Books for Change-ActionAid. Partnership Initiatives (2002) Good Governance in Sustainable Development (http://webapps0l.un.org/dsd/partnerships/public/partnerships/228.html) (diakses tanggal 161612006). Pieterse, Jan Naderveen (2004), Globalization or Empire? New york: Routledge. Posner, Richard A (1998) "Creating A Legal Framework for Economic Development", The ll/orld Bank Research Observer,Vol. 13, No. I (February 1998), p. l-11. Quadir, Fahimul, Sandra J. Maclean, and Timothy M. Shaw (2001) "Pluralism and The Changing Global Political Economy: Ethnicities in Crises of Govemance in Asia and Africa", in Crises of Governance in Asia and Africa, The International Political Economy of New Regionalisms Series. Burlington: Ashgate. Robinson, Richard (2004) "Neo-Liberalism and The Future World: Markets and The End of Politics", Inaugural address as Professor of Political Economy, delivered on 5 February 2004 at ISSilnstitute Social Studies, The Hague, Netherlands. Selznick, Philip (1969) Law, Society, and Industrial Justice. New York: Russel Sage Foundation. Severino, Jean-Michel (1999) Remarlcs to the Jakarta Capital Markets Conference, Vice President, East Asia and Pacific The World Bank, Jakarta"August 24,1999 Shihata, Ibrahim FI. (1995) The World Bank in Changing lltorld: Selected Essays and Lectures. Vol. 2. The Hague: The Martinus Nijhoff publishers. Soekarwo (2005) Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Financial Gov ernance. Surabaya: Airlangga University press. Tshuma, Lawrence (1999) "The Political Economy of The World Bank's Legal Framework for Economic Development", socio and Legal studies, vol.8 (r),75-96, New Delhi: Sage Publication. Weber, Max (1978) Economic and Society: Volume Iand 2.Berkeleyllos Angeles/London: University of California Press. Wijoyo, Suparto (2005) Otoda dari Mana Dimulai? Surabaya*Airlangga University Press.

Winters, Jeffrey A (1999) 'Criminal Debt', a paper for Conference: Reinventing the llrortd Bank: Opportunities and Challenges for the 2l't Century, 14-16 Mei lggg, Northwestem University, Illinois, US. Winters, Jeffrey A (2002) 'Criminal Debt', in Reinventing the World Bank, Jonathan R. Pincus and Jeffrey A. Winters. Ithaca NY and London: Corenll University Press. Wiratraman, R. Herlambang Perdana (2006) "What's Wrong With 'Good Governance'? A Human Rights Perspective on Governance Reform in Indonesi a." Paper presented for The I't Southeast Asian Studies project of 2006 on the topic "Indonesian Future in 2006", organized by the Southeast Asian Studies Program (SEAS) of the Liberal Arts Faculty of the Thammasat University, Thaitaid, zob January 2006. Wiratraman, R. Herlambang Perdana (2007) Good Governance and Legal Reform in I nd o n e s i a. Bangkok : OHRSD Mahidol University. world Bank (19s3) world Development Report 198-3. washington: world Bank. World Bank (1989) Sub-Saharan Africa: From Crisis to Sustainable Growth. Washington: World Bank. World Bank (1992) Governance and Development. Washington: The World Bank. World Bank (1994) Governance: The World Bank's Experience. Washington: The World Bank. World Bank (2002) "Module I: Introduction to Governance", Youthfor Good Governance, Distance Learning program. (http://extsearch.worldbank.ore/ o Yo20 G ov ernanc eo/o20) (acc es sed on | 4 / 5 I 200 6). World Barik (2005) OED Review of Bank Assistance For Financial Sector Reform, Country Evaluation and Regional Relations-Operation Operational Development, July 2i, 2005, ReportNo.33030.