Konstitusi Dalam Intaian Neoliberalisme: Konstitusionalitas Penguasaan Negara Atas Sumberdaya Alam Dalam Putusan Mahkamah Konstitusil
Yance Arizona'
"Apabila menurut Pasal 33 UUD 1945 kooperasi mnlat membangun dari bawah, melaksanakan dahulu yang kecil, yang rapat pertaliannya dengan keperluan rakyat seharihari dan kemudian berangsur-angsur meningkat ke atas. Pemerintah membangun dari atas, me/aksanakan yang be-sar-besar, ,sepertl ntembangun tenaga /istrik, per-secliaan air ntinunt, menggali saluran pengairan, membuat jalan-jalan perhubungan guna lancarnya kegiatan ekonomi, menyelenggarakan berbagai macam praduksi yang menguasai hajat hidup orang banvak. "
Mohammad Hatta
Cita-cita Koperasi Dalam Pasal 33 UUD 1945
Pidato Hari Koperasi, 12 luli 1977
I. PENGANTAR
Jimly Asshiddiqie (2005) menyatakan bahwa, sepanjang corak muatan yang diaturnya, UUD 1945 mendekatiradisi penulisan konstitusi pada negara-negara sosialiseperti USSR, Cekoslowakia, Albania, ltalia, Belarusia dan Hongaria yang menempatkan konstitusi disamping berfungsi sebagai hukum dasar bidang politik, juga merupakan hukum dasar bidang ekonomi (economic constitutiona/) bahkan sosial (socia/ constitution).3 Sebagai hukum dasar bidang ekonomi, hubungan negara dan masyarakat terhadap sumberdaya alamo sebagai komponen ekonomi terlihat dalam Pasal 33 UUD 1945.
"Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, dimana cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak serta bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya diknasai oleh negare clan clipergunakan untuk sebesar-besa r kemakmuran rakyat. LJntuk itu, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan meniaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, yang diatur lebih lanjut dalam undang-undang.
Landasan konstitusional itu menjadi titik anjak penjabaran usaha perekonomian nasional yang terlihat dalam sejumlah UU di bidang sumberdaya alam. Permasalahan yang acap mengemuka dalam perundang-undangan di bidang perekonomian sumberdaya alam, sepanjang berkaitan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) adalah: (a) bagaimana penguasaan negara atas sumberdaya alam (b) menjamin dan ditujukan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat serta (c) bagaimana peranan swasta/modal/investor dalam perekonomian berkaitan depgan sumberdaya alam. Pasal 33 UUD 1945 menjadi tempat dimana tiga persoalan itu ditujukan dan dievaluasil<an. Persoalan tersebut, pacla level suprastruktur politik akan mengarahkan perdebatan antara konsep penguasaan publik berhadap-hadapan dengan konsep kepemilikan perdata dari Negara terhadap sumberdaya alam beserta konsekuensi hubungan hukumnya.
Persoalan itu semakin menarik dikaji pada masa transisi karena pada masa transisi di negara-negara berkembang, seperti lndonesia, dan negara bekas komunis terdapat gelombang penetrasi modal yang berupaya membuat negara berkembang untuk melakukan adaptasi dengan sistem perekonomian global yang berpaha.m neoliberal. Ada dua periode transisi yang penting dan mendasar sejak Republik Indonesia teibentuk, yaitu menjelang pemerintahan Orde Baru dan setelah keruntuhan Orde Baru (reformasi). Pada masa transisi terjadi serangkaian perundang-undangan di bidang sumberdaya alam yang nilai-nilai dasar pengaturannya tidak dapat dilepaskan dari konteks paradigma perekonomian global. Tulisan ini mencoba merekam inviltrasi nilai-nilai tersebut kemudian melihat bagaimana peranan Mahkamah Konstitusi yang juga merupakan bagian dari transisi reformasi, serta sebagai penyangga negara demokratis konstitusional yang memiliki kewenangan menguji UU terhadap UUD 1945 memberikan respons lewat putusannya. Tulisan ini ingin menjawab bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan konstitusionalitas penguasaan negara atas sumberdayalam ditengah kecenderungan politik legislasi di bidang sumberdaya alam yang neoliberal.
' Makalah disampaikan dalam Konferensi Warisan Otoritarianisme: Demokrasi Indonesia di Bawah Tirani Modal. panel Tirani Modal dan Ketatanegaraan, Selasa, 5Agustus 2008 di FISIP Universitas Indonesia. Dari cakupannya, makalah ini merupakan pengembangan dari skripsi penulis dengan Judul: Penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 3j LIUD 1945: Studi Perbandingan Putusan Penguiian UU Ketenagalistrikan dengan Putusan Pengujian ulJ Sumberclaya Air. Fakultas Hukum Universitas Andalas,2007. Keterbatasan makalah ini adalah berfokus kepada analisa logikal putusan Mahkamah Konstitusi berhadap-hadapan dengan penetrasi modal daripada akomodasi hak-hak masyarakat dan hak ulayat dalam Konsep Penguasaan Negara atas Sumberdaya alam. Hal ini mengingat intensi permohonan pengujian konstitutionalitas penguasaan negara atas sumberdaya alam ditujukan untuk menghadang perretrasi modal. Makalah ini mencoba membahas dua tema pehling di Indonesia hari jni, konstitusionalisme dan neoliberalisme. '? Penulis berkegiatan pada Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat
dan Ekologis (t-luM:r), dan aktif di Komunitas Anti Clobalisasi Ekonomi (KOACE).
r iimfy Asshiddiqie, Hukunt Tata Negara dan Pilar-Pilar Dentokrasi; serpihan Pentikiran HukLrnt, Mt:dia c.lan f/lAl. Konsritusi Press, Cetakan Kedua,.Jakar1a, 2005, hal. j24
a Menurut Hariadi Kartodihardjo, sumberdaya alam adalah seluruh bentang alam (re,source-s -sy.stenr/resource-s -stock) termasuk ruang publik dalam skala luas maupun daya-daya alam di dalamnya, serta seluruh komoditi yang dihasilkannya (re.source f/ow-s). Baskara T. wardaya dkk. Mene/u.suri Akar otoritariani-sme dl lndonesia, ELSAM, lakarta. 2a07 . hal.
257 .
II. EPISODE POLITIK HUKUM UU DI BIDANG SUMBERDAYA ALAM a. Menjelang Orde Baru
Dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno (Orde Lama) penjabaran Pasal 33 UUD 1945 sepanjang soal penguasaan negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang ada di dalamnya ditafsirkan dengan melahirkan UU tentang Ketentuan Pokok-pokok Agraria atau UUPA (UU No.5/1960). Tutuan utama dari UUPA adalah untuk melakukan redistribusi tanah dan melakukan pemerataan penguasaan tanah bagi rakyat. Menurut Mahfud MD, UUPA merupakan produk hukum yang sangat responsif, berwawasan kebangsaan, mendobrak watak kolonialis yang masih mencengkeram bangsa lndonesia sampai selama 15 tahun menjadi bangsa dan negara merdeka (tahun 1945 sampai tahun 1960).s Pada masa itu, UUPA adalah aturan utama sebagai landasan pengaturan pertanahan, air, hutan dan perkebunan.
Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun adalah rezim yang menghamba kepada kepentingan modal. Bahkan Undang-undang pertama kali dibuat oleh rezim itu adalah UU Penanaman Modal Asing (UU No. 1/1976). Selang empat bulan kemudian, diundangkanlah UU tentang Ketentuan Pokok Kehutanan (UU No. 511967), lalu UU tentang Ketentuan
Pokok Pertambangan (No. 11/1967). Tiga undang-undang tersebut menunjukkan arah politik hukum pemerintah bahwa perekonomian lndonesia di bawah Orde Baru akan ditopang dengan modal asing sebesar-besarnya pada sektor Kehutanan dan Pertambangan.
Kelahiran UU Kehutanan dan UU Pertambangan merupakan satu bentuk fragmentasio pengaturan sumberdaya alam yang sebelumnya sudah diatur dalam UUPA. Kelahiran dua UU tersebut bahkan dalam hal tertentu medistorsr semangat UUPA yang ber.orrentasi pada pemerataan dan redistribusr tanah. Pola fragmentasi perundang-undangan ini bila dirunut memiliki kesamaan dengan spesialisasi kerja dalam sistem produksi. Pembagian kerja ditujukan agar spesialisasi dilakukan dan produksi dapat ditingkatkan setinggi-tingginya untuk mencapai nilai lebih dari produksi yang beriebrh. Setiap unit kerja rnemilrki mekanisme dan nilai-nilai tersendiri yang membedakannya dengan unit kerla lain. Dalam perundang-undangan sumberdaya alam, spesialisasi itu diwujudkan menjadi sektoralisasi sumberdaya alam yang secara objektif (alam dan lingkungan yang dieksploitasi), dinilai secara kuantitatif dan spesifik (minum diversity) yang diurus oleh intansi pemerintah secara khusus. Hal ini kemudian' menghadirkan konflik antar departemen yang mengurusl sumberdaya alam (egosektoral) karena adanya ruang sumberdaya alam yang tumpang tindih.'/
Sekumpulan UU yang lahir pada masa itu bukan hanya teks hukum yang berada dalam ruanB hampa, tetapi memiliki jiwa dan konteks sosialnya, yaitu pembangunanisme (developmentalism).8' Semangat Pembangunanisme sebagai jalan merekonstruksr negaranegara yan$ mengalami penjajahan dan peperangan pada perang dunia kedua sudah mulai diwacanakan oleh Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman dekade 1950-an. Pembangunanisme itu kemudian disebarkan ke beberapa negara non-blok untuk mengatisipasi gelombang komunisasi negara dunia ketiga. Indonesra pacsa Soekarno masuk sebagai bagian negara yang berkiblat pada pembangunanisme tersebut.
b. Reformasie atau Adaptasi?
Pembangunan ekonomi Orde Baru sudah mengarah kepada kemajuan el<onomi pada dekade 80 sampai 90-an. Tetapi, pada tahun 1997 perekonomian dunia mengalami gelombang krisis moneter yang bermula di Thailand, Korea Selatan dan sampar menggulung Indonesia dan beberapa negara Asia Tenggara lainnya. Hal ini berimbas kepada runtuhnya bangunan ekonomi a la Orde Baru. Krisis tersebut berujung pada "berhentinya" Soeharto sebagai punggawa republik setelah 32 tahun berkuasa dan memantik perubahan pada banyak sektor. Susilo Bambang Yudhoyono menyebutkan bahwa krisis yang melumpr-rhkan perekonomian Indonesia pada tahun 1997 disebabkan oleh 6 (enam) faktor, yaitu:10
1 . Secara regional dan aspek geo-ekonom i, Indonesia mendapat efek berantai dari krisis ekononrl yang ter jacli di Thailand dan Korea Se/atan (the contagio n effec t)
2. Sebagai rangkaian dari efek berantai tersebut, di dalam negeri terjadi spekulasi dart perilaku panik yang luar biasa, diikuti dengan pemindahan modal ke luar negeri (capital flight) yanS bergerak sangat cepat.
Kebiiakan pemerintah lnclonesia untuk mere.spons krisi-s mone[€]r terr-cebtr{, rneskipun resepnya kemudian disusun bersama-sama dengan lMF, dinilai tidak tepat. Kesalahan kebijakan ini termasuk penyebab teriadinya krisis perbankan yang sebenarnya strukturnya sudah |emah, seka/igus sebagai pemicu meledaknya hutang luar negeri.
4 Secara struktural, cukup banyak yang menilai bahwa krisis ekonomi disebabkan oleh hubungan politik dengan bisnis (crony capitalism), terutama hubungan antara pemerintah dengan pengusaha yang tidak sehat yang pada gilirannya menyebabkan kesalahan yang bersifat sisternik serta menimbulkan inefisiensi dan disfungsi struktural.
5. Bentuk lain dari hubungan tidak sehat antar penguasa dan pengusaha seperti disinggung di atas adalah kroniisme, yang memangsa sumberdaya dan output ekonomi kita dalam skala besar.
6. Absennya good governance pada pemerintahan yang lalu, yang sesungguhnya merupakan tutunan dari kegagalan institusi negara dalam membangun dan menegakkan aturan hukum, juga menyebabkan kehancuran yang bersifat struktural.
Pasca Orde Baru, pergantian kepemimpinan dan perubahan di berbagai sektor dengan semangat reformasi berlangsung. Pada level hukum berpuncak pada paket amandemen UUD 1945 empat kali (1999-2002). Perubahan yang menambah sampai 300% ketentuan UUD itu seiring dan diikuti dengan perubahan pada level undang-undang dan kebijakan lainnya. Di bidang perundang-undangan sumberdaya alam, pola fragmentasi peraturan gaya Orde Baru dilaniutkan dan bertambah masif. Ada 12 (dua belas) ULJ yang dibual, yaitu: (a) UU Kehutanan; (b) UU Perlindungan Varietas Tanaman; (c) tjU Minyak dan Cas Bumr; (d) UU Ketenagalistrikan; (e) UU Panas Bumi; (f) UU Sumberdaya Air; (g) UU Perkebunan; (h) UU Penetapan Perpu No. 1/2004 tentan8 Perubahan UU Kehutanan; (i) tlU Perikanan; (j) UU Penanaman Modal; (k) UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; (l) UU E nergi.11
Watak dari UU yang lahir pasca Orde Baru, terutama yang berkaitan dengan sumberdaya alam, disamping memasifkan sektoralisasiumberdaya alam juga diikuti dengan gelombang komersialisasi dan privatisasil2 atau swastanisasiektor publik yang semestinya merupakan tanggungjawab langsung dari negara. Semangat ini berakar dari apa yang dikenal dengan
Washington Consensus yang menyatakan bahwa kinerja perekonomian yang baik membutuhkan perdagangan bebas, stabilitas makro serta penerapan kebijakan harga yang tepat. Tak dapat dipungkiri, kesepakatan inilah yang kemudian menjadi pencetus bagi kelangsungan mekanisme pasar.t'
Washington Consensus dikenal juga sebagai nilai-nilai dasar dari neoliberalisme ekonomi yanB menyelinap dalarl globalisasi. Clobalisasi dalam r;rngka penyebaran netolrberalrsme rtu memperlihatkan 2 (dua) dimensi yakni, pertama dimensi ekonomi dan korporasi (economic and corporation globalization). Kedua, dimensi politik dan negara (political and state globalization).'' Kedua dimensi tersebut nampak pada kebijakan yang diskenariokan dan drdesain oleh negard-negard rna1u yang tergabung dalam CB (Anrerika Serikat, Kanada, Itali, Perancis, lnggris, Jerman, Rusia, dan Jepang) melalui 3 (tiga) mesin globalisasi yaitu, pertama lembaga keuangan internasional (tnternational Financial lnstitutionsllFl's),'5 kedua Organisasi Perdangangan Dunia (World Trade Organization/WTO), dan ketiga perusahaan multinasional (Multinational CorporationlMNO.l6 Melalui mesin-mesin globalisasi di atas, negara-negara maju semakin memperkokoh hegemoni mereka untuk mengatur dan mengontrol sumberdaya di dunia. Lewat tangan WTO mereka mengatur kebijakan perdagangan dunia.tT Melalui lembaga keuangan multilateral, mereka dapat menentukan negara mana yang dapat menikmati kucuran uang. Kemudian dengan meminjam kekuatan lMF, mereka menekan negara-negara untuk melakukan deregulasi, privatisasi, dan liberalisasi.
Secara lebih spesifik, Elizabeth Martinez dan Arnoldo Carcia menyebutkan ada 5 (lima) Nilai dasar dari Neoliberalisme, yaitu:18
1. AIURAN PASAR. Membebaskan perusahaan-perusahaan swasta dari setiap keterikatan yang dipaksakan pemerintah. Keterbukaan sebesar'besarnya atas perdagangan internasional dan investasi. Mengurangi upah buruh lewat pelemahan serikat buruh dan penghapusan hak-hak burtth. Tidak ada lagi kontrol harga. Sepenuhnya kebebasan total dari gerak modal, barang dan iasa.
MEMOTONC PENCELIJARAN PUBtlK DALAM HAL PELAYANAN SO5/AL. INi SCPCTIi l . terhadap -sektor penc/i dikan dan kesehatan, pengurangan anggaran untuk'iaring pengaman' gntuk orang ntiskin, dan sering juga pengurangan ar'tggarart ttntuk irtfrastruktur publik, seperti jalan, jembatan, air bersih - ini juga guna mengurangi peran pemerintah. Di lain pihak n"te,reka tidak merientang adanya sub-sidi dan manfaat paiak (tax benefits) trntuk kalangan bisnis.
DERECULASI. Mengurangi paraturan-peraturan dari pemerintah yang bisa mengurangi keuntungan pengusaha.
PRtVATtSASI. Menjual BIJMN-BlJN,lN di bidang barang dan jasa kepacla inve-stor swasla. Termasttk bank-bank, industri strategis, jalan raya, jalan tol, listrik, sekolalt, runtalt sakit, bahkan juga air minum. Selalu dengan alasan demi efisiensi yang lebih besar, yang nyatanya berakibat pada pemusatan kekayaan ke dalam sedikit orang dan membuat publik membayar lebih banyak.
5. MENCHAPUS KONSEP BARANC-BARANC PUBLIK (PUBLIC COODS) ATAU . KOMUN,TAS. Menggantinya dengan "tanggungjawab individual", vaitu menekankan rakyat miskin untuk mencari sendiri solusinya atas tidak tersedianya perawatan kesehatan, pendidikan, jaminan sosial dan lain-lain; dan menyalahkan mereka atas kemalasannya.
Program deregulasi, privatisasi dan liberalisasi yang dimotori oleh mesin-mesin neoliberal yang dipraktikkan drmana-mana adalah SAP (Structural Adjustment Program). SAP atau Program Penyesuaran Struktural merupakan program utama dari Bank l)unia dan lMF, termasuk juga WTO dengan nama lain. WTO memakaistilah-istilah seperti fast-track, progressive liberalization, harmonization dan lain-lain. lntinya tetap sama. Di balik nama sopan "penyesuaian struktural", adalah "penghancuran dan pendobrakan radikal" terhadap struktur dan sistem lama yang tidak bersesuaian dengan mekanisme pasar bebas. Jadi Pasar Bebas adalah intinya (mesin penggeraknya), Neo-Liberal adalah ideologinya, dan SAP adalah praktek atau implementasinya. Sementara tujuannya adalah ekspansi sistem kapitalisme global.
5 t'aahfud MD, Pergu)atan Politik dan Hukunt Di lndone.sia, Cama Media, Yogyakarta, 1999. hlm. I 12. lebih lanlut, Mahfud MD menjelaskan soal politik hukum UUPA dalam disertasinya yang berjudul: Perkembangan Politik Hukum Di /ndone-sia, Universitas Cadjah Mada, Yogyakafta, 'l 993,
6lstilah fragmentasi dambil dari istilah biologi yang berarli pembiakan aseksual dengan jalan membelah menjadi beberapa bagian, setiap belahan dapat berkembang menjadi organisme baru. Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan ketiga. Jakarta: Balai Pustaka, 1990. hal. 244. Pola ini sudah penulis coba sentuh dalam analisa putusan MK sebelumnya yang beriudul: Pembuka Pintu Calon Perseorangan; Analisis Metode Penafsiran MK dalam PtftL$an N0. 05lPUU-v/2007, lurnal
Konstitusi Volume 4 Nomor 4, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, .lakarta, 2002. hlm 51 - 73.
7 Tumpang tindih sumberdaya melahirkan konflik-konflik antara instansi di bidang sumberdaya alam misainya antara Badan Pertanahan Nasional, Departemen Kehutanan, Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral (utamanya pertambangan), sena Departemen Pe(anian (termasuk perkebunan) karena secara objektif (alam dan lingkungan) tidak dilakukan pemisahan tata batas secara pasti oleh hukum negara, bahkan pada dasarnya tidak bisa dilakukan pemisahan baik berdasarkan kelembagaan yang administratifersebut, sebab alam merupakan suatu ekosistem yang saling terkait (co-exi-(tency).
E lstilah pemban8unan (deve/opmentalism\ menjadi paham yang disakralisasi sejak dekade 60-an atau pasca perang dunia kedua. Ani kata pembangunan sendiri a<lalah perubahan sosial dari kondisi tenentu ke kondisi yang lebih baik. Seolah-olah tersembunyi "nilai kebaikan" dibalik pelaksanaan pembangunan. Sehingga karena tujuan dan anggapan dasar kebaikan tersebut maka proses pembangunan cenderung mengizinkan pengorbanan-pengorbanan tertentr.-lihat Heru Nugroho, Negara, Pasar, dan Keadilan So.slaf Pustaka Pelajar, yogyakarla,2001 . hlm. 111
e lstilah Reformasi di lndonesia penama kali diperkenalkan oleh IMF dan negara-negara donor untuk melakukan perornbakan ekonomi Orde Baru. lstilah ini mengalami artikulasi dengan tuntutan perubahan politik dari gerakan nrahasiswa peroa ranun 1998 untuk menggulingkan Soeharto. Lihat Robertus Robet, Dari Transisi Ke Kontigen,sr: Hak A,sa.si Manu-sja Di Era pascaSoeharto. Dalam Jurnal Hak Asasi Manusia Dignitas, Hak Untuk Menentukan Na-sib Sendirr, Volume lll Nomor lTahun 2005, ELSAM, .lakarta. hal. 207-208.
10 Susilo Eambang Yudhoyono, Revitailsasl Ekonomi lndonesia: Bisnis, Politik, dan Cood Covernance. Brighten Press: Versi PdfJuni 2004
t' Pada level di bawah UU yuga terdapat peraturan yang banyak disorot, diantaranya PP No. 3612005 tentang Pengadaan Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Demi Kepentingan Umum, dan PP No. 2/2008 tentang Jenis dan Tarif Penerrmaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegialan Kehutanan Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan. Di samping pada regulasi, terdapat beberapa kebijakan pemerintah yang mendivestasr perusahaan penting negara seperti PAM Jaya, Indosat, dan perpanjangan kontrak kerjasama deng;in Exxon Mobil di Blok Cepu.
r2 Privatisasi adalah lindakan atau proses r.rntuk memindahkan urusan perdagangan atau industri dari kepernilikan atau kontrol pemerintah men;adi kontol atau milik perusahaan pribadi. Dalam Black'Law Dictronary drsebutkan Pnvatizatie;n i.s lbe acl or process of converting a busines-s or industry from govermental ownership or control to private enterpri.se. Black's Law Dictionary, Eight Edition, Thomson Business, USA, 2004. hal. 1234.
'r Winarno Yudho, dkk, P:ivatisasi Ketenagalistrikan, Minyak dan Ca,s Bumi: Dalatn Per,spektif Peratrrran perundang, undangan, Kebiiakan Politik Pemerintah dan Penerapannya di lndonesia, Pusat Penelitian dan Pengkajian Sekrerariat Jenderal
dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, .jakarta, 2005. hlm.
24 t4 M. Ridha Saleh, Ecoside : Politik Kejahatan /ingkt.rgan dan Pelanggaran Hak A-sa.sj Manusia,Walhi, Jakarta, 2005. hal.
50 t5 Lembaga Keuangan lnternasional antara lain: Bank Dunia (WB), Dana Moneter lnternasional (lMF), Bank pembangunan nsra (ADB), Bank Pembangunan Afrika (AfDB), Bank Pembangunan Eropa (EBRD), Bank Pembangunan antar Amerika (|ADB), dan Bank Pembangunan lslam (lDB).
t6 Selain melalui institusi-institusi tersebut, negara-negara maju menciptakan lembaga keuangan untuk mendukung rnvestasr mereka di fuar negeri. Lembaga ini umumnya disebut sebagai lembaga Kredit Ekspor (Export credit Agencies/fCA) seperti .,BlC (Jepan9, Exim Bank (AS), EDC (Kanada), HermesJerman). Kemudian mereka juga menciptakan lembaga penjamin yang ditujukan untuk menjamin investasi atas aset-aset negara tersebut di luar negeri, misalnya OPIC (AS). Lihat Kbnspira.si Clobal : Keiahatan yang Teiorganisir dalam Aflina Mustafainah, et. al. Manual Pendidikan Dasar Clobatisasi, Jakarra, debtwAtcH
Indonesia, JK-LPK, dan Community Developmenr Bethesda, 2004, hal.
14 '7 Salah satu aspek yang diatur oleh WTO adalah perdagangan yang terkait dengan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKl)/frade Re/ated Aspect of lntelectual Property Rights [R/Ps). TRIPs merupakan instrumen hukum internasional untuk melindunei kekayaan intelektual dan penemuan termasuk makhluk hidup yang salah satunya adalah benih atau vanetas perlanian. Dengan hak paten atas mahkluk hidup, seseorang atau suatu lembaga memiliki hak sepenuhnya untuk memanfaatkan atau meniuai jenis atau varietas yang telah dipatenkan. Bila orang lain ingin memanfaatkan atau menjual jenis atau varietas yang sama mereka harus membayar pada pemilik paten. lmplikasinya para petani dan masyarakatdat tidak dapat lagi menjalankan aktivitas seperti menyimpan benih, mempertukarkan, menanam, dan menjual tanpa seijin pemilik paten. Lihai posisi Koalisi Ornop terhadap WTO dalam Meentje Simatauw, Leonard Simanjuntak, Pantoro Tri Kuswardono, op. cit, hal. 3g clalam Adzkar Ahsinin, Ancaman C/obali-sasi terhadap /mplenrenta,si HLtkum Lingkungan: Sebuah 'tinjaLtan perspektif Fenrjni,qt Theory, 2005. hal. 2
16 Elizabeth Martinez dan Arnoldo Carcia, lvhat Ls Neo-[ibera/i-snr?, Third World Resurgence No.99/199ti, hlrn. z,B. c]alarn Bonnie Setiawan, Ekonomi Pasar Yartg Neo-tibera/i.stlk Ver-su.s fkononrr Berkearlilan So,slal Disanrpaikarr pada Diskusi publik "Ekonomi Pasar yang Berkeadilan Sosial" yang diadakan oleh 'Forum Komunikasi Parrai Politik dan Politisi trntuk Reformasi, tanggal 12 Juni 2006 di DPR-Rl, Jakarta. Hal 4-5
III. PENAFSIRAN MAHKAMAH KONSTITUSI DITENCAH META-KONSTITUSIONALITAS a. Kisah Sumbang Pengujian IJndang-undang
?enetrasi neoliberalisme tidak berhenti pada tataran substansi hukum dalam perubahan UU di bidang sumberdaya alam. Tetapi juga memasuki dimensi struktur hukum dengan melakukan perombakan birokrasi (eksekutifl dalam kerangka good governance, penguatan fungsi legislasi DPR serta pembangunan istitusi yudisial baru seperti Pengadilan Niaga dan Mahkamah Konstitusi. Di Indonesia, perubahan pada level struktur hukum ini dilakukan di bawah payung Ru/e of law yang direjuvensi dari konsep Negara Berdasarkan Hukum yang sudah dilontarkan para pendiri republik pada tahun 1945. Keterkaitan antara penetrasi neoliberalisme, terutama privatisasi, dengan konsep Ru/e of Law juga dikemukakan oleh Joseph E. Stiglitz dalam penelitiannya pada negara-negara eks komunis.'n
Mahkamah Konstrtusi yang dibentuk untuk mewujudkan supremasi yudisial melalui kekuasaan review undang-undang men.iadi institusi yang paling efektif untuk memfasilitasi proses integrasi pada ekonomi global melalui serangkaian putusan kontroversialnya.'o Selak tahun 2003, sudah ada lima UU di bidang sumberdaya alam yang diuji kepada Mahkamah Konstitusi (UU Ketenagalistrikan, UU Migas, uu Kehutanan, UU Sumberdaya Air, dan UU penanaman Modal). BLnang merah dari dalil permohonan pengujian kelima UU tersebut berkaitan dengan penetrasr neoliberalisme dalam.bentuk deregulasi, privatisasi, liberalisasi dan komersialisasi sumberdaya alam. Hal tersebut dianggap akan mengurangl tanggungjawab negara dalam menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia dan konstrtusional warga negara.
Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kelima permohonan pengujian L.JLJ tersebut, dilihat dari amar putusannya, berbeda-beda. Ada permohonan yang dikabulkan keseluruhan, dikabulkan sebagian, ditolak, ditolak dengan conditional/y cortstitutiorta/ dan trdak dtertnra. Meskipun amar putusannya berbeda-beda, hal itu tidak menghalangi penetrasi neoliberalisme dilndonesia. Kondisi itu membuat penting untuk mengevaluasi apakah pembaruan hukum dalam paham The Ru/e o{ I-aw yang diirrstrumentalisasi lewat lembaga pengujian UU terhadap LtUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi memberikan kontribusi bagi penegasan penguasaan negara atas sumberdaya alam atau sebaliknya?"
b. Doktrin Panca Fungsi Penguasaan Negara
Lewat putusan pengujian UU Ketenagalistrikan (UU No. 2O|2OO2), Mahkamah Konstitusi menghidupkan kembali diskursus tentang konsep penguasaan negara atas sumberdaya alam yang terakhir diperbincangkan secara serius dalam pembahasan UUPA 48 tahun silam (tahun 1960).22 Dalam menafsirkan makna frasa "dikuasai oleh negara" dari Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi mengkonstruksi 5 (lima) fungsi negara dalam menguasai cabang-cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang
banyak serta bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnyaTabel
Panca Fungsi Negara Dalam Menguasai Sumberdaya Alam
| 1 | 1 Pengaturan (regelendaaA | No Fiingsi Penielasin Fungsi pengaturan oleh negara dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah (eksekutlf). Jenis peraturan yung dimaksud sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 UU No |
| 2 Pengelolaan (beheersdaad) | 1O12OO4, serta Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah (eksek uti0 yang bersifat meng,atur (regelendaad) Dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (s/rare-holding) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara' Dengan kata lain negara c.q. Pemerintah (BUMN) mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan untuk digunakan bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Dalam peyelenggaraan pemerrntahan daerah, funesi ini dilakukan oleh perusahaan daerah | |
| 3 | Kebijakan (beleid) | funesi ini dilakukan oleh perusahaan daerah 3 Kebiiakan (beleid) Dilakukan oleh pemerintah densan merumuskan dan mengadakan kebiiakan |
| 一 | Pengurusan | 4 Pengurusan Dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan |
| (bestuursdaad) | (bestuursdaad) mencabut fasilitas perizinan (vergunning), lisensi (licentie), dan konsesi (concessie). | |
| 5 | J Pengawasan (toezichthoudensd aad) | (concessie). Dilakukan oleh negara c.q. Pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting dan/atau yang menguasai ha jat hiclr_rp orang banyak dirlal<sucl benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat. Termasuk dalam fungsi ini yaitu kewenangan pemerintah pusat melakukan pengr.rjian Perda (executive review) |
Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa penguasaan negara atas sumberdaya alam lahir dari konsep hubungan publik. Dikatakan sebagai konsep hubungan publik karena:
"Konsep-si pengt,a-saan o/eh negara nrerupakan konsep-si hukunr pul.llik yarrg bcrkaitarr dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam L)tJD 1945, baik di bidang politik (demokrasi politik) maupun ekonomi (demokrasi ekonomi). Dalam Daham kedaulatan rakyat itu, rakyatlah yang diakui sebagai sumber, pemilik dan sekaligr,s pemegang kekuasaan terti,nggi dalam kehidupan bernegara, sesuai dengan doktrin "dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyal". Dalam pengertian kekuasaan tertinggi tersebut, tercakup pula pengertian kepemilikan publik oleh rakyat secara kolektif."23
Meskipun menyatakannya sebagai konsep hubungan publik, Mahkamah Konstitusi tdak menolak bahwa hubungan negara dengan sumberdaya alam juga merupakan manifestasi dari hubungan keperdataan. Pengakuan itu secara implisit ditemukan dalam penggalan putusan berikut:24
- Menimbang bahwa dengan memandang IJUD 1945 sebagai sistern sebagaimana dimaksud, maka pengertian "dikuasai oleh negara" dalam Pasal 33 IJL)D 1945 mengandung pengertian yang lebih tinggi atau lebih luas daripada pemilikan dalam konsepsi hukum perdata.;
- Menimbang bahwa jika pengertian kata "dikuasai oleh negara' hanya diartikan sebagai pemilikan dalam arti perdata (privat), maka hal dimaksud tidak akan rnencukupi dalam menggunakan penguasaan itu untuk mencapai tujuan "sebesar-bes arnya kemakmuran rakyat";
- Namun demikian, /<onsepsi kepemilikan perdata itu sendiri harus diakui sebagai salah satu konsekuensi logis penguasaan oleh negara yang mencakup juga pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud;
- Oleh karena itu, baik pandangan yang mengartikan perkataan penguasaan oleh negara identik dengan pemilikan dalam konsepsi perdata maupun pandangan yang menafsirkan pengertian penguasaan oleh negara itu hanya sebatas kewenangan pengaturan oleh negara, kedu a-duany a ditolak oleh Mahkamah:
Hubungan kepemilikan negara atas sumberdayalam dalam literatur Property Rights Regime disebut sebagai state property.2s Dalam state property, kepemilikan negara merupakan kondisi konstitutif keberadaan suatu negara, yaitu untuk menggeneralisasi bermacam-macam hak yang ada di dalamnya. Dari generalisasi itulah lahir fungsi mengatur, mendistribusikan, mengendalikan dan mengawasi. Machperson menyebutkan bahwa kepemilikan oleh negara memiliki kemiripan dengan hak milik pribadi, sebab negara merupakan pribadi buatan.
Dengan demikian, milik negara (state property - penulis) harus digolongkan sebagai milik kelembagaan, yan1 merupakan milik ekslusif dan bukanlah sebag.ai milik umum, yang merupakan nilik non'ekslusif . Nlilik ne1ara adalah hak eks/u-sli dari sualu pribadibt.tatan.:L'
Konsekuensi dari sifat ekslusif dari konsep keperdataan penguasaan negara atas sumberdaya alam melegalisasi kewenangan negara melalui pemerintah untuk melal<ukan hubungan keperdataan." Hubungan keperdataan itu tidak berarti balrwa Pemerintah dapat menlual sumberdaya alam kepada pihak swasta, melainkan melakukan hubungan kontrak atau perjanjian dengan pihak swasta berkaitan dengan "pengalihan" hak atas sumberdaya alam. Dalam hubungan keperdataan yang bersifat konsensual dari perjanjian atau kontrak antara dua pihak atau lebih, berlakulah asas mengikat dalam hukum perjanjian yang menyatakan bahwa perjanjian merupakan hukum bagi para pembuatnya atau pacta sunt servanda.
Dalam perkembangannya, di luar doktrin panca fungsi penguasaan negara menurut Mahkamah Konstitusi, tindakan keperdataan Pemerintah dan Pemerintah Daerah berlangsung dan berkembang, terutama dalam bidang investasi. Ada 5 bentuk kerjasama investasi antara pemerintah dengan swasta, yaitu:?B
i. Kejasama Konsesi (consession contract)
ii. Kerjasama Kontrak Bangun (BuildlRehabilitation Contract)
b. Bangun, Kelola, Alih Milik (Build, Operate, Transfer)
c. Bangun dan Alih Milik (Build and Transfer) atau Turn-Kev proiect
d. Bangun, Milik dan Kelola (Build, Own, Operate)
e. Bangun, Alih Milik dan Kelola (Build, Transfer and Operate)
f . Bangun, Sewa, AIih Milik (Build, Lease, Transfer)
C. Tambahan, Kelola dan Alih Milik (Add, Operate Transfer)
i. Kerjasama Operasi (Operating Contract)
ii. Kerjasanta Pengelo!aan (Managemen Contract)
iii. Kerjasama Patungan (Joint Venture Contract)
c. Memaknai Pemikiran Bung Hatta: Dimana Letak Modal(Asing)?
Secara historis, pembahasan mengenai Pasal 33 UUD 1945 tidak dapat dilepaskan dari pemikiran Mohammad Hatta tentang ekonomi kerakyatan, yaitu perekonomian yang disusun atas asas kekeluargaan (Pasal 33 ayat 1 UUD 1945). Pandangan ekonomi kerakyatan Hatta diinstitusionalisasi dengan menjadikan koperasi yang berciri kolektivisme sebagai tulang punggung pengembangan ekonomi nasional.
Menurut Hatta, supaya pengurusan ekonomi oleh rakyat itu terwujud, maka negara menjadi organisasi yang menguasai bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (Pasal 33 ayat 3 UUD 1945). Negara menjamin agar ,"boruro"rurny. kemakmuran rakyat tercapai lewat penguasaan tersebut, yaitu melalui pengawasan dan pengaturannya.
Sedangkan terhadap peranan modal, Hatta mengkonstruksi keterlibatan modal sebagai alternatif atau pelengkap dari usaha-usaha sektor produksi atau sumberdaya alam yang besar setelah dimaksimalisasi pengusahaannya oleh dalam negeri (koperasi datn badan usaha negara). Hatta menyebutkan:
"Cara begitulah dahulu kit? memikirkan betapa melaksanakan pembangunan ekonomi dettgan da-sar Pasa/ 33 UIJD 1915. Terutanta digerakka/) tenaga-renaga lnrlottesta yang Iemah dengan ialan koperasi, kemudian diberi kesempatan kepada golongan swasta untuk menyerahkan pekerjaan dan kapital nasional. Apabila tenaga nasiona[ dan kapital nasiona! tidak mencukupi, kita piniam tenaga asing dan kapital asing untuk melancarkan produksi. Apabila bangsa a-sing tidak ber-sedja nteminjamkan kapitalny,a, tnaka c/lberi ke-sernp:rtan kepada mereka untuk menanam modalnya di tanah air kita dengan syatat-syatat yang ditentukan oleh Pemerintah lndonesia sendiri. Syarat-syarat yang ditentukan itu terutama meniamin kekayaan alam kita, seperLi hutan kita dan kesuburan tanah air kita. tetao terpelihara." 2e
Kutipan tadi menunjukkan pemikiran Hatta di tahun 1 946 bahwaperekonomian Indonesia dimasa datang diusahakan dengan jenjang prioritas berikut:30 Pertama, mendayagunakan rakyat sebagai pelaku pembangunan ekonomi dengan jalan koperasi; kedua, yaitu golongan swasta dan modal nasional; ketiga, bila tenaga dan modal nasional tidak mencukupi, maka kegiatan produksi dilakukan dengan meminjam tenaga dan modal asing;31 keempat, bila bangsa asing tidak bersedia meminjamkan modalnya, maka diberi kesempatan kepada mereka untuk menanam modal di Indonesia dengan syarat-syarat oleh pemerintah agar kekayaan alam Indonesia tetap terjaga.
Bila pemikiran Hatta pada tahun 1946 dimaknai pada hari ini sebagai tafsir histons atas Pasal 33 UUD 1945, tentu penggolongan yang bersifat prioritas oleh Hatta memiliki nilai otoritatif dalam pembentukan undang,undang dan dinamika sosial ekonomi.
Konsep jenjang prioritas aktor yang disampaikan oleh Hatta dimaknai berbeda oleh Pemerintah dan DPR dalarn keterangan yang disampaikan di dalam persidangan pengulran undang-undang serta di dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi. Bagi pemerintah, DPR dan Mahkamah Konstitusi, pendapat Hatta di atas merupakan titik tolak untuk melegalisasi bahwa liberalisasi serta peranan swasta dalam pengusahaan sumberdaya alam bukanlah hal yang "diharamkan". Fungsionalisasi dari peranan swasta rtu dilakukan secara kompetitif berdasarkan asas demokrasi ekonomi untuk berasing dengan koperasr dan badan usaha milik negara. Demokrasi ekonomi lebih diartikan sebagai periaingan daripada partisipasi secara struktural dari kelembagaan ekonomi masyarakat.
Yance Arizona l 0
Dalam putusan pengujian UU Penanaman Modal, Mahkamah Konstitusr menjabarkan prinsip-prinsip dasar demokrasi ekonomi32 yang diturunkan dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 sebagai berikut:
1. Asas efisiensi berkeadilan adalah asas yang mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing;
2. Asas berkelaniutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pernbangirrlan melalui penananran nrodal untul< rnen1arlin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik masa kini maupun masa yang akan datang
3. Asas berwawasan lingkungan adalah asas penanaman modal yang memperhatikan dan mengutalnakan perlrndungan dan pemeliharaan lingkungar-r hrdup;
4. Asas kemandirian adalah asas yang mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya p6rtumbuhan ekonomi;
5. Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan nasional.
Dengan demikian, baik koperasi maupun BUMN dalam beberapa usaha pemanfaatan sumberdaya alam akan bersaing dengan pengusaha raksasa internasional seperti lrans National Corporation (TNC). Contoh nyata hal ini dapat dilihat dalam penentuan operator pemanfaatan minyak di Blok Cepu. Lewat serangkaian negosiasi akhirnya pemerintah menyerahkan operator Blok Cepu kepada Exxon Mobil sebagai Ceneral Manager, sedangkan Pertamina memegang komite operasi bersama.'3 Hal ini terjadi karena pertamina dianggap tidak mampu, tidak efisien dalam dan berselubung dengan korupsi.
d. Konstitusionalitas Privatisasi
Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dalam fungsi negara cq lladan Usaha Milik Negara (BUMN) mengelola (beheersdaad) sumberdaya alam diperbolehkan share-halding atau berbagi saham antara saham dari pemerintah dengan saham dari mocJal swasta. Dalam putusan pengujian UU Ketenagalistirkan, Mahkamah Konstitusi menjadikan privatisasi bersifat konstitusional dengan menyatakan:
"maka penguasaan dalam arti pemilikan privat itu juga harus dipahami bersifat relatif dalam arti tidak mutlak selalu harus I0A%, asalkan penguasaan oleh negara c.q. pemerintah atas pengelolaan sumber-sumber kekayaan dimaksud tetap terpe/ihari sebagaimana mestinya. Meskipun Pemerintah hanya memiliki saham mayoritas relatif,3a asa/kan-tetap menentukan dalam proses pengambilan keputusan atas penen tuan kebijakan dalam badan usaha yang bersangkutan, maka djvestasi ataupun privatisasi atas kepemilikan saham pemerintah dalam badan usaha milik negara yang bersangkutan tidak daLpat dianggap bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945."
Pertimbangan demikian, disamping melegalisasi dvestasi atau privatisasi, juga meyakini bahwa kepemilikan saham mayoritas relatif dari negara dapat mengonttj kebiiakan
t 1 Yance Arizona
BUMN. Penafsiran sebagaimana dikutip di atas dalam kategori penafsiran hukum merupakan penafsiran fungsional (functional interpretation) yang menilai konstitusionalitas suatu norma berdasarkan bagaimana kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam penerapannya.'5
Privatisasi itu lahir dengan memperhatikan Pasal 33 ayat (4) yang menuntut adanya efisiensi berkeadilan, yaitu untuk rnewu;udkan iklim usaha yang adrl, konclusif, cian berdaya sarng. Selama ini BUMN memonopoli pengelolaan suatu cabang produksi penting seperti minyak. Untuk menggusur monopoli itu maka BUMN "diperlemah" tidak hanya dengan membuat mekanisme persaingan antara BUMN dengan swasta, tetapi luga menciptakan peluang agar saham BUMN drnriliki oleh prlrak bukan negara.
Selama ini alasan Pemerintah untuk memprivatisasi BUMN adalah karena BUMN dianggap tidak efisien dan berselubung dengan korupsi. Namun dasar privatisasi BUMN yang demikian merupakan sesat pikir yang amat serius. Pertama karena privatisasi didasarkan kepada ketidakpercayaan Pemerintah terhadap institusi milik Pemerintah sendiri. Suatu pengakuan ketidakmampuan ini merupakan cerminan mental bangsa terjajah. Untuk perbandingan, sebagaimana diceritakan dalam buku Dl Neged Penjajah: Orang lndonesia di Negeri Belanda 1600-1950, yang ditulis Harry A. Poeze.36 Tidak semua or.ng Indonesia di Negeri Belanda pada permulaan abad 20 sepakat dengan ide kemerdekaan dan kemandirian bangsa Indonesia yang disuarakan oleh Tjipto Mangoenkoeosomo dan Mohammad Hatta. Noto Soeroto (seorang Jawa) adalah cerminan orang yang lebih Belanda daripada orang Belanda. Noto Soeroto mengatakan bahwa untuk "Hindia (lndonesia) belum matang satu abad untuk merdeka." Bagi Noto Soeroto yang diperlukan adalah suatu asosiasi kolonialisme antara Belanda dengan Hindia. Indonesia tidak bisa jadi bangsa mandiri tanpa bayang-bayang kekuasaan Ratu Belanda. Kedua, privatisasi BUMN tidak akan otomatis menghilangkan perilaku koruptif di dalam BUMN dan membuatnya mampu melayani masyarakat dengan baik. Privatisasi PAM Jaya misalnya tidak membawa pelayanan hak masyarakat atas air di Jakarta menjadi lebih baik. Disamping itu, privatisasi tidak akan menghilangkan kewajiban Pemerintah untuk memberantas korupsi pada le.mbaga-lembaga neSara.
Penelitian yang dilakukan oleh Winarno yudho dkk (2005) tentang privatisasi Ketenagalistrikan dan Migas yang diterbitkan oleh Mahkamah KonstitusirT nremberikan beberapa catatan penting terhadap kebijakan privatisasi yang sedang berlangsung. Beberapa kesimpulan dari penelitian itu antara lain:
1. Pengajuan pengujian UU Ketenagalistrikan dan UU Migas oleh masyarakat merupakan wujud penolakan terhadap privatisasi sektor Ketenagalistrikan dan Migas
2' Privatisasi syarat dengan kepentingan aktor-aktor globalisasi ekonomi seperti TNC,s, lFl's dan Lembaga Dagang Internasional daripada suatu upaya mewujudkan kemandirian ekonomi bangsa
3' Resep privatisasi yang diberikan, baik di lndonesia maupun negara lain, khususnya di negara dunia ketiga oleh IMF sama sekali tidak memberikan catatan positif baei
Yance Arizona l 2 perbaikan kinerja BUMN. Ini menunjukkan bahwa tidak ada kausalitas antara privatisasi dengan membaiknya kinerja BUMN.
4. pen[alaman di beberapa negara yang melakukan privatisasi malah menimbulkan dampak kenaikan harga, pemutusan h.r.rbr-rngan kerja dan sama sekali tidak menjamin prinsip manajemen Yang baik.
e. Amandemen Konstitusi dan Pluralisasi Nilai
Hal yang tidak kalah penting untuk dikemukakan adalah soal pluralisasi nilai-nilai konstitusi lewat amandemen UUD 1945. Pluralisasi nlai-nilai itu terjadi dengan ditambahkannya ayat (4) di dalam Pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi:
Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar alas demokrasj ekonorni dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelaniutan, berwawasan lingkungan, kemanclirian, serta dengan menjaga keseimbanga n kemaiuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Penambahan nilai.-nilai tersebutidak men.iadi unsur pelengkap atau komplementer dari nilai-nilai penguasaan negara atas sumberdaya alam yang sebelumnya dicantumkan dalam Pasal 33 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.7 (tujuh) prinsip dasar demokrasi ekonomi dalam rangka perekonomian nasional dalam Pasal 33 ayat (4) tidak meneguhkan penguatan ekonomi kolektif melalui koperasi, melainkanilai-nilai baru yang dapat ditafsir secara lebih luas.38
Konsekuensi dari pluralisasi nilai-nilai penguasaan negara atas sumberdaya alam dari Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menjadikan sifat konstitusionalitas penguasaanegara atas sumberdaya alam tidak bersifat tunggal dan determinatif. Sehingga, konstitusionalitasidak lagi diukur berdasarkan kebenaran, melainkan dari relasi kuasa berbagai aspek yang bertarung. Misalkan antara neoliberalisme dengan nasionalisme, historis dengan kontekstual, fondasionalisme dngan pragmatisme, ketertiban dengan kemanfaatan dan lain sebagainya.
Berdasarkan pilihan konstitusional maka putusan lembaga yudisial dapat dinilai dengan menggunakan pendekatan teori pilihan rasional yang berkembang dalam wacana ekonomi politik.3e Meminjam pendekatan teori pilihan rasional, maka putusan Mahkamah Konstitusi terdiri dan dipengaruhi oleh empat elemen, yaitu:
1 . Preferensi (preference) yang dilakukan dengan perangkingan atau menentukan prioritas berdasarkan berbagai pilihan konstitusionalitas yang mungkin. Dalam hal ini pluralisasi nilai yang sudah dilakukan dengan menambahkan Pasal 33 ayat (4) ULID 1945 merupakan pra kondisi yang menentukan keleluasaan putusan.
2. Kepercayaan (belief) yaitu untuk tidak bertindak semata-mata didasarkan kepada emosi dan kebiasaan, tetapi juga atas dasar kepercayaan akan struktur sebab akibat dunia nyata. Disinilah letak keyakinan hakim, baik berdasarkan bukti-bukti di persidangan, konteks sosial yang membentukesadaran hakim, serta kondisi eksternal yang sedang berlan gsun g memberi kan pen garuh, seperti neol iberal isme'
Yance Arizona 1 3
3. Kesempatan (Oppurtunity) yang terkait dengan sumberdaya dan kendala. Baik atas luasnya kewenangan dan alat-alat yang dapat menjadikan tindakan memiliki legitimasi. Hal ini terkait dengan kewenangan dan relasi institusi pengadilan dengan lembaga negara serta lembaga sosial lainnya.
4. Tindakan (action) yaitu keputusan (amar) yang dipilih oleh hakim menladi purusan Mahkamah Konstitusi.
Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian UU di bidang sumberdaya alam terhadap Pasal 33 UUD 1945 tidak cukup dianalisa dengan menggunakan cara tradisional metodologi penafsiran hukum.a0 Putusan tersebrut tidak lagi murni beracJa pada domarn hukum (yang murni), tetapi .1uga sebagai keputusan politrk yang memoderasr dan memberikan legitimasi kepada masuknya nilai-nilai neoliberalisme ekonomi.
Dalam dualisme hermeneutika konstitusi Lief H. Carter, maka putusan yang demikian mencerminkan pilihan oleh kaum pragmatis dari pada oleh kaum fondasionalis. Kaum pragmatis menekankan pentingnya keterkaitan antara aturan dan pilihan-pilihan. Bagi kaum pragmatis, masyarakat terbentuk melalui pencapaian dan pemeliharaan kualitas-kualitas komunikasi yang efektif diantara para anggota masyarakat. Sehingga, prinsip-prinsip hukum formal, filsafat doktrinal, dan bentuk analisis akademik tidak selaras dengan karakter dunia pragmatis yang penuh dengan narasi dan perbincangan.o,
reJoseph E. Stiglitz dan Sergio Codoy, Crowth, lnitial Condition, Law and Speed of Privatization iD Transitional Countries: 11 Years later, National Bureau of Economics Research, Massachusells Avenue, Chambridge,2006. dapat diLrndul-r cli: http : I I ww w. nbe r. orF,J pape rsl w 1 1 992
20 Indriaswati Dyah Saptaningrum, /elak Neoliberalisme dalam Perkembangan Hukunt /ndone.sia, Jurnal Jentera Edisi Khr-rsus 2008. hal.81.
2' Dalam penelitiannya, Stiglitz melihat ada keterkaitan antara Ru/e of Law dengan legitimasi PtopsrtY Ri3:hf.s Reg,rne yang merupakan penjabaran dari washington consensus. Rule of Law juga memberikan legitimasi bagl kepemilikan pribadi (prtvate property) atau privatisasi dalam perekonomian negara. Lihat: Joseph E. Stiglitz dan Karla Hoff, The Creatjon of Rule of Law and Tl'te Legitimacy of Property Rights: The Political and Economic Con.sequence-s ofA Corrupt Privatizatiott, National Bureau of Economic Research, Massachusetts Avenue, Chambridge, 2005. Dapat diunduh di: http:i/www.nber.org,,/papers/w1 1772
22 Dalam UUPA, pengusaan negara atas sumberdaya alam dilembagakan dengan konsep Hak Menguats:ti Negara (HMN). Konsep tersebut memberikan wewenang kepada Pemerintah untLrk: (a) mengatur dan mcnyeleng.r',arakrr.r perLlntLik;ln, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; (b) menentukan d;rn mengattrr hrrbr"rngan hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; dan (c) menentukan dan mengatur hubunganhubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
2r PUU Ketenagalistrikan (hal 333), PUU Migas (hal 2AI), pUU Sumberdaya Air (hal 4gT-4gg dan 514-515), pUU penanaman Modal (hal 271)
'?a PUU Ketenagalidtrikan (hal 332-333), pUU Mlgas (hal 207-208\, pUU Sumberdaya Air ()hal 514), pUU penanaman Modal {J].al 232)
2s Dalam Property Rights Reginre atau Rezim Hak Milik, hak atas sumberdaya alam dikelompokan menjadi empat jenis hak yang didasarkan kepada aktor pengemban hak, yaitu: (1) Open Acce,s.s yang semua orang dapat menikmatinya karena sumberdaya alam dianggap tidak be(uan (re.s nu//iu-g; (2) Stare property yang menyatakan bahwa negara selaku pemilik sumberdaya alam yang dapat melakukan tindakan hukum publik sekaligus perdata; (3) Comnrrnon eroperty yang rnenganggap sumberdaya alam merupakan kepemilikan bersama suatu komunitas; dan (4) Privarc Property yang, merupakan kepemilikan pribadi sekaligus merupakan hak atas sumberdaya yang terkuat. Selengkapnya dapat dilihat: Fikret Berkes (edt), Comnton Propeny Re,source: Ecology and Community-Based Suistainable Development, Belvalen Press, London, 1 989, khusunya hal Z10.
'z6 C.B. Macpherson, Pernikiran Da.sar fentang Hak Milik, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakafia, 19u9, hal. / ?r Berbeda dengan perianjian yang dilakukan dengan Negara Asing atau B:rdan Internasional yang kebetrlakr-rannya dilakukan melalui ratifikasi ke dalam bentuk hukum perundang-undangan nasional, perjanlian kerjasama Jenilan pihak swasta dalam pemanfaatan sumberdaya alam tidak diratifikasi menyadi peraturan hukum nasional. '?E Sumber http://www.kapet.org diunduh tanggal 20 Juli 2008
2e Mohammada Hatta, Fkonomi tndonesia di Masa Datang, Pidato yang diucapkan sebagai Wakil presiden dalam Konferensi Ekonomi di Yogyakarta pada tanggal 3 Februari 1946. Lihat dalam buku: Sistem lkononti dan Dentokra.sj Fkononri:
Membangun sistem Ekonomi Nasiona/, editor sri Edi swasono, ul press, Jakarta, 1985. hal 1 - 13. ro Sebagaimana dituiis oleh Sri Edi Swasono, Mohammad Hatta memposisikan utang tuar negeri sebagai pelengkap dan investasi asing didasarkan kepada mutual benefit bukan dominasi. Sri Edi Swasono, Ken"tandirian [kononti: Menghapus Si-stem fkonomi Subordinasi, Mentbangun EkonomiRakyat. fulakalah disampaikan dalam Kongres Kebudayaan V, Bukiiringgi, tgl 20- 22 Oktober 2003
rrMenurut Revrisond Baswir, Hatta lebih mengutamakan pembuatan hutang luar negerr dari pada jnvestasJ asing. Hal ini untuk memastikan bahwa rakyat tetap meniadi pelaku clalam pembangunan. Lihat nevriiond Baswir, Mafia Berkeley-dan Krisis Ekonomi lndonesia, Pusraka Pelaiar, 2OO6. hal 255
12 Penjelasan Demokrasr Ekonomi ini merupakan pembelokan yang sangat berbeda dengan penjelasan Demokrasi Ekonomi sebelumnya dalam Penjelasan UUD 1945 sebelum amandemenl Daiam UUD 1945 sebelum amandemen, Demokrasi Ekonomi diartikan produksi dikeriakan oleh semua, untuk semua di bawah pimprnan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat' Kemakmuran masyarakatlah yan diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Lihat juga penjelasannya oaram Revrisond Baswir, lbid, hal. 248-253
rr N4arrvan Batubara dkk, Tragedi .da.n lroni Blok CepLt: Na-slona/l.snie yang Tcrgaclai, Bening citr:r Krea-si lndonesra, Jakarla, 2006. hal, 92. Lebih lengkap lihat hal 1.1-12 makalah ini.
ra Mayoritas relatif yang dimaksud adalah besaran saham yang tjdak harus lebih dari 50%. Tetapi dapat kurang darj 50% asalkan diantara seluruh pemilik saham, saham pemerintahlah ying paling besar.
's .;ohn Roland, Principles of Con-st,trrtiona/ lnterpretation, the Constitution Society, diakses dari |]ttp,//www.consti ns/prin cons.html, (a April 2006).
" Harry A. Poeze, Di Negeri Peniajah: Orang lndonesia di Negeri Belanda 1600 - 1g50, Kepustakaan l)opuler Cramedia dan KITLV, Jakarta. 2008. khususnya lihat hal.
92 - 94. 3t Winarno Yudho, Op. Cit. Khususnya bagian kesimpulan. Hal. 97-99
38 z (tuiuh) prinsip-prinsip dasar demokrasi ekonomi dalam rangka perekonomian nasional ini ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Pengujian UU Penanaman Modal. Penjabaran dari prinsipprinsip tersebut diielaskan pada bagian berikut dari tulisan ini.
re Wilfiam H. Riker dalam Politica/ Sclence and Rational Choice (1994) menyatakan bahwa tindakan rasional terdrri dari Perangkingan, Kepercayaan, Kesempatan dan Tindakan. Menurut Habermas dalam fhe Theory of CinttLrltcative Action (1984), tindakin rasional adalah tindakan yang disengaja untuk mencapar hasjl maksimal dengan menciptakan kondisi kondusif dan institusi yang mendukung sehingga dapat dilakukan tindakan dengan tingkat kesalahan minimal. Lihat Deliarnov, Op. Cit, hal.134-135
IV. MENGEMBALIKAN "YANG PUBLIK/
Jika Negara adalah organ publik yang melampaui konsepsi badan hukum privat, mengapa Negara cq Pemerintah dapat menjadi pihak dalam sengketa dengan pihak swasta (asing) berkaitan dengan sumberdaya alam yang dikuasainya (Pasal 32 UU No. 2S/2O07)? Hal ini tidak lain karena Pemerintah dapat melakukan perjanjian atau kontrak dengan pihak swasta dalam ekonomi sumberdaya alam. Keadaan ini menurunkan derajat-negara sebagai representasi "Yang Publik." Degradasi ini terjadi secara sistematis lewat deregulasi yang dilakukan dengan mengadopsi hubungan perlanjian atau kontrak antara Pemerintah dengan Swasta dalam "pengalihan" suatu hak atas sumberdaya alam (UU Migas).
Dalam literatur ditemukan setidaknya tiga paham tentang hubungan penguasaan negara atas sumberdaya alam.a2 Pertama, Paham Negara Liberal Klasik. Akar pemi[iran paham ini ditelusuri dari pemikiran Adam Smith dan John Locke. Paham ini menempatkan negara dafam posisi yang minimun untuk melancarkan liasseiz /aire. Negara penjaga Ualam (nightwatchman state) hanya sebagai badan publik yang memastikan terpunuhinya hak dasar individu warga negara, yaitu hak kebebasan, hak hidup dan hak milik. Untuk memberrkan kepastian hak milik bagi individu dan badan hukum privat, Negara
Yance Arizona 1 4 memfasilitasi modal melalui kewenangannya memberikan izin dan perjanjian. Hubungan hukum yang utama dalam konsepsini adalah kebebasan bersaing (liberalisasi) dan kebebasan berkontrak (konsensual).
Kedua, Paham Negara Kelas. Sejalan dengan pemikiran Karl Marx yang menganggap bahwa ketidakadilan dan kesenjangan sosial ekonomi antara bor.iuis,dan proletar terjadi karena diadopsinya konsep kepemilikan rndividu, maka Negara hadii sebagar sualu representasi kelas sosial yang merombak tatanan kepemilikian individu untuk dijadikan sebagai kepemilikian kolektif dipundak Negara. Paham ini berpandangan bahwa hanya Negara yang memiliki hak milik atas sumberdaya alam untuk memberikan keuntungan bersama, tidak bagi kepentingan rdividu.
Ketiga, Paham Negara Kesejahteraan (Welfare State). Paham ini mencoba menggabungkan antara Paham Negara Liberal Klasik dengan tujuan-tujuan yang ada dalam Paham Negara Kelas. Suatu upaya konseptual yang pragmatis. Paham ini tidak lagi semata-mata memposisikanegara sebagai alat kekuasaan tetapi sebagai organ yang melakukan pelayanan (an agency of service). Pelayanan oleh negara tidak terbatas pada bidang politik saja sebagaimana dalam paham liberal klasik, tetapi memasuki dimensi ekonomi untuk medorong pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan jaminan sosial. Namun Konsepsi Negara Kesejahteraan initidak bisa dilepaskan dari konteks perkembangan kapitalisme. Desakan kapitalisme baik TNC dan MNC didukung oleh agen-agen iternasional seperti lMF, World Bank dan WTO menggeser tujuan Negara Kesejahteraan yang sejatinya bertujuan untuk melayani pemenuhan hak-hak sipol dan ekosob warga negara menjadi pelayan bagi ekspansi kapitalisme global: Negara Karpet Merah.
Doktrin Panca Fungsi Negara yang dibangun Mahkamah Konstitusi mencoba merekonstruksi "Yang Publik" dalam penguasaan negara atas sumberdaya alam. Terkait dengan sengketa antara Pemerintah dengan investor terkait pemberian izin HCU, HCB dan Hak Pakai, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa penyelesaian sengketanya berada dalam rumpun pengadilan administrasi negara, bukan di pengadilan umum.'" Sebab pemberian HCU, HCB, dan Hak Pakai kepada investor merupakan manifestasi hubungan administrasi, bukan kontraktual. Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa pilihan penyelesaian sengketa antara Pernerintah dengan investor bukanlah materimuatan dari UU. Seharusnya klausula penyelesaian sengketa melalui arbitrase dicantumkan di dalam kontrak, kasus demi kasus.
Model penyelesaian sengketa yang diinternasionalisasi melalui arbitrase internasional (pasal 32 UU PM) sudah menjadi ancaman bagi kedaulatan Indonesia. Hal ini berkaca pada pengalaman kelahiran Perpu No. 1/2004 yang kemudian menjadi UU No. '1912004 yang melegalisasi keberadaan pertambangan di dalam kawasan hutan lindung yang sebelumnya dilarang dalam UU Kehutanan (UU No.4111999). Pada penghujung pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, perusahanaan tambang yang beroperasi dkawasan hutan lindung seperti Freeport mengancam akan membawa persoalan larangan pemerintah dalam UU Kehutanan ke Arbitrase Internasional sebab bertentangan dengan kontrak karya pertambangan yang sudah disepakati sebelumnya. Atas desakan itu Presiden mengeluarkan Perpu yang disepakati oleh DPR menjadi UU dan di-amini oleh Mahkamah Konstitusi.
Hubungan keperdataan antara Pemerintah dengan Investor menggeser urusan publik ke dalam ir"ng bisnis dan berorientasi pa<1a keuntungan ekonomi. Pada hal-hal tertentu pemerintahan yang demikian dapat dikategorikan sebagai Corporatocracy.oo Corporatocracy tidak saja dirnaknai bahwa orang-orang di dalam penrerintahan didomrnasi oleh orang berlatarbelakang saudagar dengan motrf ekonomi yang diraih dari kekuasaan politik, tetapi juga di baca dari konsep hubungan hukum yang dibangun dengan prhak investor. Watak Corporatocracy misalnya nampak dalam kasus Blok Cepu. Pada mulanya Pemerintah menyatakan tidak akan campur tangan dan nrenyerahkan kesepal<at kepada Pertanrin;t dengan Exxon Mobil dengan pendekatan B to B (business to business) Tetapi dalam praktiknya, soal pemanfaatan Blok Cepu tidak lepas dari campur tangan dua Presiden, yaitu Persiden SBY dengan Presiden Bush yang berbasis pada urusan bisrnis: Business to Business, tidak murni Covernment to Government lagi..lmplementasi hubungan hukum pemanfaatan Blok Cepu oleh Exxon Mobil dilakukan dengan McU dan Kontrak Kerjasama oleh Pemerintah melalui BP Migas yang berkedudukan sederajat. Bukan administrasi perizinan yang satu arah.
Di luar putusan Mahkamah Konstitusi juga sudah ada upaya untuk me-re-publik-asi hubungan.keperdataan Pemerintah dengan investor, hal ini dalam dilihat dalam RUU Pertambangan Mineral dan Batubara (Versi tahun 2005) yang sedang dibahas di DPR untuk menggantikan UU Pertambangan (UU No. 1 111967). Disana rumusan kontrak diganti menjadi hubungan perizinan yang beraspek publik.as Meski ada dorongan merubah kontrak menjadi izin, tetap harus diperhatikan bahwa penguasaan negara mempunyai relasi dengan hak-hak individu masyarakat serta hak masyarakatdat atas sumberdaya alam. Selama ini dalam praktiknya formalisasi hak oleh negara malah menjauhkan masyarakat untuk memanfaatkan dan menikmati sumberdaya alam. Bahkan mengusir masyarakat dari wilayah yang mereka tempati karena izin sudah diberikan kepada pihak swasta.
Untuk itu, konsep penguasaan negara atas sumberdaya alam harus dilihat sebagai bagian dari sistem hak atas sumberdaya alam. Berbicara tentang "hak" dalam konstruksi politik, maka ia bersifat relasional yang mengaitkan seluruh pengemban hak dalam suatu sistem hak. Sistem hak tersebut dikatakan sebagai suatu sistem bila mengarah kepada satu tujuan. Tu.iuan yang digariskan oleh UUD 1945 adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sebesar-besar kemakmuran rakyat tidak hanya bermakna rakyat sebagai objek yang akan menerima, sebab kemakmuran tidak saja soal hasil. Sebesar-besar kemakmuran rakyat juga soal proses, sehingga rakyat adalah subjek yang seharusnya terlibat secara partisipatif. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak mengarah kepada penguatan peran masyarakat untuk memanfaatkan sumberdava alam.
a0 Yang penulis maksud dengan metodologi penafsiran hukum tradisional adalah jenis-jenis penafsiran hukum yang diadopsi dari Pemikiran Utrecht yaitu (a) Taalkundige lntetpretatie; (b) hislorjsche interpretatie; (c) -sy-stemarische interpretatie; (d) teleleologische interpretatie; dan (e) autentieke interpretatle. Kebanyakan ahli hukum Indonesia mengadopsi pemikiran Utrecht tentang penafsiran hukum. lihat E. UtrechV Moh. Saleh Djindang, Pengantar Dalant Hukunt lndor-tesia, Cetakan Kesebelas, PT. lchtiar Baru, Jakarta. 1983. Metodologi penafsiran hukum berkembang pesat dan sudah banyak jenis-jenis baru penafsiran hukum yang baru. Dalam penelusuran penulis terdapat 3l (tiga puluh satu) jenis penafsiran hukum. Lihat yance Arizona, Pembuka Pintu Calon Perseorangan; Analisis Metode Penafsirin MK clalam putusan No. 05/pl_JIJ-V:2007,, Jurnal Konstrtusi Volume 4 Nomor 4, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakana. hlm 5t - 23. Secara garis besar, ienis-ienis penafsiran hukum itu dapat dibedakan berdasarkan dua kategori. Kategori perlama yaitu originalis atau non-originalis. Kategori kedua yaitu berdasarkan sumber penafsiran atau cara penafsiran. a' Lihat Cregory Leyh, Hermeneutika Hukum: Sejarah, Teori dan Praktik, Nusamedia, Bandung, 2008. hal. 303-304. o2 Abrar Saleng, Hukum Pertambangan, Ull press, yogyakarta.2004. hal. Z-16.
or Dalam putusan pengujian UU Penanaman Modal, meskipun pengaturan tentang sengketa peD,tnilman modal bukan merupakan ketentuan yang dimohonkan oleh Pemohon. Tetapi Mahkamah Konstitusi memberikan penilaran di dalam putusannya.
a5 Penulis mendasarkan argumentasi berkaitan dengan RUU Pedambangan Mrneral dan Batubara dari RUU yang diaiukan Pemerintah melalui Surat Presiden Rl kepada Pimpinan DPR Rl Nomor:R,29lPresl5l2005 teftangSal 20 Mei 2005.
Daftar Pustaka
Abrar Saleng, (2004). Hukum Pertambangan, Ull Press, Yogyakarta' Adzkar Ahsinin, (2005). Ancaman Globilisasi terhadap lmplementasi Hukum Lingkungan: Sebuah T i niau an P erspektif Ferninist T heory, Tidak Dipubl ikasikan' Arimbi Heroe putri dkk, (2004). Manual Pendidikan Dasar clobaljsasi, debtwA'lcH Indonesia, jKLPK, dan Community Development Bethesda, Jakarta' Baskara T. Wardaya, dkk, (2007). Nlenelusuri Akar Otoritarianisme di lndonesia, hLSAM, Jakarta Black's Law Dictionary, Eight Edition, (2004).Thomson Business, USA' -Ekonomi Pasar Yang Neo-libera/istik Versus Ekonomi Berkeadilan Sosia/, Bonnie Setiawan, (2006). Makalah Disampaikan pada Diskusi Publik "Ekonomi Pasar yang Berkeadilan Sosial" yang diadakan oleh'Forunr Komunikasi Partai Politik dan Politisi untuk Reforrnasi'tarrggal 12 iurri 2006 di DPR-RI, Jakarta. C.B. Macpherson, (1 989). Pemikiran Dasar Tentang Hak Milik, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum . Indonesia, Jakarta. Def iarnov, (2006). Ekono.mi Politik, Penerbit Erlangga, Jakarta. Doty Damayanti, Artikei . Mengurai Kusut Kebiiakan Energi Lewat Hak Angket, Kompas, 22 )uli 2008. E. Utrecht/ Moh. Saleh D;indang, (1983). Pengantar Dalam Hukum lndonesia, Cetakan Kesebelas, PT. lchtiar Baru, Jakarta. Fikret Berkes (edg, (1989). Common Property Resource: Ecology and Community-Based Suistainable Development, Belvalen Press, London. Cregory Leyh, (2008) . Hermeneutika Hukum: Seiarah, Teori dan Praktik, Nusamedia, Bandung. Harry A. Poeze, (2008). Di Negeri Peniaiah: Orang lndonesia di Negeri Belanda 1600-1950, Kepustakaan Populer Cramedia dan KITLV, Jakarta. Heru Nugroho, (2001), Negara, Pasar, dan Keadilan Sosia/, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. lan Sapl^riro, (2006). Evolusi Hak dalam Teori Libera/, Freedom Institute dan Yayasan Obor lndonesia, Jakarta. Indriaswati Dyah Saptanirigrum, (2008). /eiak Neo/iberalism edalam Perkembangan l-lukum lndonesia, Jurnal Jentera Edisi Khusus 2008, PSHK, Jakarta. Jimly Asshiddiqie, (2005). Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM, Konstitusi Press, Cetakan Kedua, Jakarta' (2006) Pengantar tlmu Hukum fata Negara Jitid l, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstittrsi, Jakarta. John Roland , Principles of Constitutional !nterpretatian, The Constitution Society, diakses dari http ://www. co n st itutio n.org/co rrs/pri n corE. lt tm l, (4 April 2006) 1osuph@doy(2006),Crowth,lnitialConditions,Lawand5peedof Privatization in Transitiona! Countries: 11 Years later, National Br,rreau of Fconomic Research, Massachusetts Avenue, Chambridge, 2046. Dapat diunduh di: http:/lwww. rr ber.orglpapers/w 1 1 992 |oseph@@oosl.TheCreationofRuIeofLawandTheLegitimacyofProperty Rights; The Political and Economic Consequences of A Corrupt Privatization, National Bureau of Economic Research, Massachusetts Avenue, Chambridge,2005. Dapat diunduh di: http :l I Ww w.nb er.or il paper iN 1 1 22 ramui geiar Bahasa Indonesia, (1990). Cetakan ketiga, Balai Pustaka, Jakarta' M. Ridha Saleh, (2005). Ecoside : Politik Kejahatan lingkungan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Walhi, Jakarta. Mohammad Hatta, (1 946). Ekonomi lndonesia di Masa Datang, Pidato yang diucapkan sebagai Wakil Presiden dalam Konferensi Ekonomi di Yogyakarta pada tanggal 3 Februarl 1946' Lihat dalam buku: Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi: Membangun Sistem Ekonomi Nasional, editor Sri Edi Swasono, Ul Press, Jakarta, 1985. hlm 1 - 13' Mahfud MD, (1999). Pergulatan Politik dan Hukum Di lndonesia, Catna Media, Yogyakarta'
Yance Arizona 1 7
MarwanBatubara,dkk,(2006).TragedidanlroniBlokCepu:NasionalismeyangTergadai'Bening
CitraKreasi I ndonesia, Jakarta' Moises Na,im, (2000). Washington Consensus or Washington Confusion?, Foreign Policy, Spring' diunduh dari bltp://www.ioreignpglicv'com/ .pada tanggal 31 Maret 2008'
Nadia Ha6ad, (tanpa ffutt l(ebt;6 SeLt"t Sr,,ntrerdaya Air lndonesia; Pe'gartth C/oba/i'sasi c/an Keb i jakan Wo rld B ank, lnfid, lakarta'
Revrisond Baswir, (2006). Mafia Berkeley dan Krisis Ekonomi Indonesia, Pustaka Pelajar'
Rikardo Simarmata, (2002). Kapitalisme Perkebunan dart Konsep Kepenilikan Tanah o/eh Nagera' Insist Press, Jakarta.
Hak Asasi Manusia Di Era Pasca-Soeharto' Robertus Robet, (2005). Dari Transisi Ke Kontigensi: LJntuk Menentukan Nasib Sendirl, Volume llr Dalam lurnal Hak Asasi Manusia Dignitas, Hak Nomor I Tahun 2005, LLSAM, Jakarta'
Bumi: Dalant PersPektif winarno Yudho, dkk, (2005). Privatisasi Ketenagalistrikan, Minyak dan cas dan PeneraPannYa di Peraturan Perundang-undangan, Kebiiakan Politik Pemerintah Kepaniteraan Mahkamah Indonesia, Pusat Penelitian dan Pengkajian sekretariat Jenderal dan Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta'
Satjipto Rahardjo, (2006). Hukum dalam lagat Ketertiban, UKI Press. Jakarta' susilo Bambang Yudhoyono, (2004). Revita/isasi Ekonomi Indonesia: Bisnis, Politik, dan cood
Covernance. Brighten Press: Versi PdfJuni 2004 diunduh dari: Wicipto Setiadi, (2007). /nstumen Pemerintahan, http://www.legalitas.ord?q = node/269 tanggal 25 Juli 2008' lnp:/iWWW.leg,alltaS'otg!q :llgutr/zu7 tqrr66qr LJ twtt Lvvv'
ffiCilon perseorangan; Analisis Metode Penafsiran MK dalam Yance Putusan No. 05lPUtJ-v12007, Jurnal Konstitusi Volume 4 Nomor 4, Mahkamah Konstitusi Republik lndonesia, Jakarta. hlm 51 - 73'
-r doozl penafsiran Mahkamah Konstitusi Terhadap Pasal 33 UndangUndang Dasar Negara 'Riepudik lndonesia Tahun 1g45: Studi Perbanclingan Putusan Penguiian LJndang-undang Ke:tenagalistrikan dan Putusan Penguiian Undang-undang Sumberdaya Air' Skripsi Sarjana Hukum (S1) program Kekhususan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.
Surat Kabar
http://wWw. I am ptr n gpost. 99m
bttplyi*,t tr,.t"".r
"ra"L. Yance Arizona l 8
Putusan Mahkamah Konstitusi
a. Putusan Perkara Nomor OOl-021-022/PUU-l/2003 mengenai Pengujian l'U Nomor 2On0A2 tentang Ketenagal istrikan.
Putusan Perkara Nomor 0O2IPUL)-112003 mengenai Pengujian UU Nomor 22l2OO1 tentang b. Minyak dan Cas Bumi.
putusan perkara Nomor 058- 059-060-063/PUU-lll20o4 dan 00s/PUU-lll/2005 mengenai c . Pengujian UU Nomor 7l2OO4 tentang Sumberdaya Air'
putusan perkara Nomor 21-22lPtJU-V/2002 mengenai Pengujian UU Nomor 25l2OO7 tentang d . Penanaman Modai.
e. Putusan Perkara Nomor 003/PUU-lll/2005 mengenai Pengujian UU No' 19 Tahun 2004 tentang penetaoan peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1 999 tentang Kehutananan.
LAMPIRAN
a l Yance Arizona t9
Tabel 1
UU Pada Masa Transisi Pasca Ofdg !3lg-(RglglTqs=i]j
| UU Pada Masa Transisi Pasca Ofdg !3lg-(RglglTqs=i]j | ||
| Tahun | I'anun rroguK:il(eurjdxdr | ' wffi'1$ ;qroffiiiffi*fitr:{i""',i.l}.' :."d'1 ;"}t" I ;', empertahankan skema-sken'ra hal< privat crlalam |
| Kehutanan | pengusahaan hutan. Seiring dengan UU Otoda dan berbagai pera"tLrran pelaksananya membprikan kewenangan kepada Pemda untuk n'rengeluarkan IPK di daerah | |
| 2000 2001 | Perl indungan Varietas Tanaman UU No. 22l2OO1 tentang MinYak | P""grtrr- mengenai komersialisasi varietas pertanian, termasuk tanaman transgen ik - F"nentuun tarif minyak melalui mekanisme pasar' |
| dan Cas Btrmi | Membentuk BP Miga-s yang akan melakukan kontr 'rk keriasama dalam pemanfaatan M,gas dengan s*att' P;c"fh*."Lnisme pelayanan listrik darr publik ke | |
| Ketenagal istrikan | mekanisme pasar dan privatisasi/swastanisasi pengusahaan listrik densan cara unbundling tvtelegalisas; lzin Usaha Pertambangan Panas Bumi' Kegiatan | |
| Bumi | usaha pada sektor hulu pertambangan panas bumi yang padat modal. komersialisasi dan privatisasiumberdaya air | |
| 2004 UU No. 7l2oo4 tentang Sumberdava Air | P"r"**t"- perkebunan dilakukan dengan | |
| UU No. 18/2004 tentang Perkebunan UU No. 19/2oo4 tentang | memperti mbangkan kebutuhan pasar M"l"grl'r"" kembali pertambangan terbuka di dalam | |
| Perubahan UU Kehutanan | kawaian hirtan lindung yang sebelumnya dilarang dalam UU No. 41l1 999 | |
| 2007 | UU No. 31l2OO4 tentang Perikanan 2007 UU No. 25l2OO7 tentang | P"d. t*gkrt p"t"turan pelaksanaanya membuka komersialiasi wilavah oerikanan dengan berbagai skema hak' - Persamaan antara investor dalam negeri dengan investor luar negeri - Kemudahan pemindahan aset - Perpanjangan di muka hak-hak atas tanah dan jangka waktu hak-hak atas |
| UU No. 27l2OO7 tentang | tanah yang melebihi UUPA - Pengaturan sengketa oenanaman modal melalui arbitrase lnternasional Melegalisasi Hak Pengusahaan Perairan Pesisir | |
| Pulau Kecil | UU No. 3O|2OO7 tentang Energi fr,lungadopsi istilah nilai keekonomian yang hampir mirip dengan harga pasar yang sudah dibatalkan MK dalam UU | |
| Bl iLi Minoral dan Baty Bara | Misas RUU Mineral dan Batu Bara S"d""g dib"h.t di OpR. Mengatur peranan swasta melalui | |
| 2008 | UU Mineral dan Batu bara | mekanisme perizinan. Tidak Iagi ioCtt4 Ctull-pgllglll3n - |
Tabel 2
i dari Orde Lam ke Orde Baru UU Masa lransist aKe
| UU Masa lransist aKe i dari Orde Lam ke Orde Baru | ||
| 1 | 1 UU No. 111967 Penanaman Modal Asing | Penanaman Modal Asing |
| 2 | UU No. 2/1967 | 2 UU No. 211967 ffi tentang Keanggotaan Ken'rbali Repr-rblik lndonesia dalam /nternationa/ Monetary Fund dan Barlk For Recotlstructlotl |
| 3 | and Development 3 UU No. 511967 Ketentuan-ketentuan l'okok Kehr'rtanarr | |
| 1 UU No. 6/1967 Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan | ||
| 5 | ULL No. 11/1967 | 5 UU No. 11/1967 Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan |
| 6 | UU No. 14/1967 | Ketentuan Pokok Perbankan |
| 7 | UU No. 3/1968 | 6 UU No. 1411967 Ketentuan Pokok Perbankan 7 UU No. 311968 K"orrggotaun Republik Indonesia pada /nternational Developnrent |
| 8 | UUNo.5/1968 | Assoctauon o UU No. 5/1968 Penyelesaian Perselisihan Antara Negara Dan Warga Negara Asing |
| 9 | ULL No.6/1968 | Meneenai Penanaman Modal 9 UU No. 6/1968 Penanaman Modal Dalam Negeri |
Tabel 3
Sepuluh Prinsip-prinsip Dasar Washington Consensus (Ten Commandments)
| (Ten Commandments) | ||
| N1° | Fiscal Discipline | 1 Fiscal Discipline @deficitscontributetoinflationandcapita|f|ight. |
| 2 | 2 Public Expenditure | Therefore, govemments should keep thenlt% fficedore|irninated.Covernmentspendingshou|d |
| 3 | Priorities | be redirected toward education, health, and infrastruciure development. _ J Tax Reform ft* t"- O"* "should be broad" and marginal tax rates "should be |
| A | Interest Rates | moderate." lnteresf Rafes markets should determine a country's interest rates' Domestic financial |
| 5 | Exchange Rates | Positive real interesl rates discourage cqpltauliSht and increase 5 Excfiange Rates ffistadopta''competitiVe.'exchangeratethatwi|| |
| 6 | Irade Liberalization | bolster exports by making them cheaper abroad. - 6 Trade Liberalization fatifts sf,outa be minimized and should never be applied toward |
| 17 | forsisy Direct Investment | intermediategoods needed to pJoduqex |
| 8 | Privatization | 7 Foreig t Direct Investment Foreign investment can bring needed capital and skills and, theretore, should be encouraged. B Privatization Private industry operates more efficiently because managers either have a |
| 9 | Dereguation | ,'direct personal stake in the profits of an enterprise or are accountable to those who do." State-owned enterprises S@ q Deregulation f".utiiuu government regulation can promote corruption and dlscriminate |
| 10 | Property Rights | against smaller enterprises that have minimal access to the higher reaches of the bureaucracv. Covernments have to deregulate the economy' |
| 10 Prop | Property RightsProperty rights | 1 0 Property Rights Property rights must be enforced. Weak laws and poor judicial systems reduce incentives to save and accumulate wealth. |
lrcyReform',injohnWd|iamson,ed.,LatinAmericanAdjustmem: How Much Has Happened? (Washington: Insntute for International Economics, 1990). Dalam Moises Na'im, Washington Consensus or Washing{on Confusion? Foreign Policy, Spring, 2OOO. hal' 89. Diunduh dari http:/&ww&reig,npolicv.com/ pada tanggal 31 Maret 2008
Yance Arizona 1 i
Tabel 4
Putusan Perkara Permohonan Pengujian UU Berkaitan Dengan Konstitusionalitas Pengusaan Negara Atat as )um Sumberdava Alam
t 21 Yance Arizona
| Atat as )um Sumberdava Alam | |||
| UU N,). 20 I 2Oo2 tentang Ketenagalisrikan | |||
| 1 | 1 Asosiasi Penasehat Hukum dan HAM Indonesia 001/PUU-l/2003 DIKABULKAN | 001/PUU-1/2003 | DIKABULKAN |
| 2 | 2 lr. Achmad Darvoko. M. Yunan Lubis, SH 02l|PUU-l/2003 DIKABULKAN | 021/PUU-1/2003 | DIKABULKAN |
| 3 lr. | 3 lr. Januar Murn, lr. Davrd Tombeng o22lPlu-t12003 DIKAI]ULKAN | 022/PUU-1/2003 | DIKABULKAN |
| 3 lr. Januar Murn, lr. Davrd Tombeng o22lPlu-t12003 DIKAI]ULKAN UUNo.22l2OO1 tentang Minyak Dan Gas Bumi | |||
| UUNo.22l2OO1 tentang Minyak Dan Gas Bumi Dorma H. Sinaga, SH, Ketua Umum APHI Cs 002/PUU-l/2003 MENOLAK | PERMOHONAN T.ORMIL, MENCAI]ULKAN SEBACIAN PERMOHONAN MATERIL | ||
| o. lglZOO+ tentang Penetapan Perpu No. "ll2OO4 tentang Pe rubahan atas UU No. 1/1999 tentang UUN -l ICEL, WALHI, YLBHI, Lembaga Advokasi Satwa, dkk (Tim Kchrrt anan meniadi UU | |||
| 1 | -l ICEL, WALHI, YLBHI, Lembaga Advokasi Satwa, dkk (Tim Advokasi Penvelamat Hutan LindunS) 2 DPP Persatuan Pengusaha Pelayaran Rakyat (DPP LRA), | 003/PUU-lll/2005 DITOLAK | DITOLAK |
| 2 | 2 DPP Persatuan Pengusaha Pelayaran Rakyat (DPP LRA), HM. Yunus & Drs. H. Abd Rasyid Cani. Kuasa Hukum: Dedi M. Lawe, SH dkk | 013/002 | 01 3/PU U-lll/200s TIDAK DITERIMA |
| 3 | 3 Hendta Sugiharto (PT. Astra Sedaya Finance), Bahrul llmi Yakub, 5H., dkk | 021/PUU-n112005 DITOLAK | DITOLAK |
| U U lo. 7l2OO4 tentang SumberdaYa Air 058/PUU-ll/2004 DITOLAK I Munarman, SH dkk (Tim Advokasi Rakyat untuk Hak Atas | |||
| 一 | Air) | 059/PLILLH1/2004 | |
| 2 | z lohnson Paniaitan, SH dkk (Walhi, PBHI dll) 0s9/PUU-ll/2004 DITOLAK 3 lohnson Paniaitan, SH dkk (Walhi, PBHI dll) 060/PUU-ll/2004 DI'TOLAK | 059/PUU-1/2004 | DITOLAK |
| 3 | 4 Suta Widhava 063/PUU-ll/2004 DITOLAK | 063/PUU-11/2004 | DITOLAK |
| 4 | 5 (Tim Advokasi Keadilan Sumberdaya Alam) Suyanto, | 008/PUU-lll/2004 DIIOLAK | DITOLAK |
| Bambans Widiovanto, 5H, LLM | |||
| UU lo. 25 12007 tentang Penanaman Modal | |||
| Diah .\stuti, Hendri Saragih dkk (Tim Advokasi Cerak Lawan) | 021/PUU-V/2007 | 021lPvtJ-v 12007 DIKABULKAN SFBACIAN | |
| 2 | Lawan) 2 Diapin, Halusi Tabrani dkk. Kuasa Hukum: YLBHI' LBH lakarta dan LBH Bandar LamPung | 022lPUU-V12007 DIKABULKAN | SEBACIAN |
a6 Sebagian penjelasan dalam tabel ini diambil dari tulisan Indriaswati Dyah Siiptaningrum, /elak Neo/ibera/irnre dalarrr eerkem"barg)n Hukum tndonesia, Jurnal 1entera Edisi Khusus 2008. Penulis menambahkan beberapa UU baru yang sudah disahkan dan yang sedang dibahas di DPR.