DEMOKRASI TANPA KESEJAHTERAAN? Telaah dan Gagasan bagi Reforma Kebijakan Sosial di fndonesia'
N
D. Triwibowo2
D etnokr asi da;n tclntang an ke s ej ahter ororn
Sanggupkah demokrasi membawakan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi warga negara? Bagi banyak negara berkembang yang memilih jalan demokrasi, tantangan terbesar-bukan lagi menyelenggarakan pemilihan umum yang ajeg dan akuntibel namun -lebih _kepada bagaimana memampukan mesin dembkraJi mendongkrak tingkat kesejahteraan sosial-ekonomi warganya secara lumintu (Diamond, zoog). Ini bukanlah sebuah tugas yang ringan mengingat begitu banyaknya negara berkembang Ylng perekonomiannya stagnan Uaht<an merosot seteiah -er"ng'i<uh demokrasi. TidaHah mengherankan jika kinerja kesejahteraan kerap menjadi batu uji bagi keberlanjutan sistem demokrasi di suatu negara karena capaian yang buruk bisa memicu_terjadinya pembalikan demokrasi(democracA reuersal). Sepertihalnya yang diutaraka! oleh Hutchins bahwa, "The death of democracy is not ltkely to be an assassinchonfrom ambush. It :urrill be.a sbu extinctionfrom apathy, indffirence, and undernourishment'' .
Tantangan ini merupakan isu yang relevan bagi demokrasi di Indonesia. Satu dekade setelah robohnya Orde Baru, demokrasi masih saja sibuk berpeluh-peluh mengatasi masalah kemiskinan, kesenjangan dan diskriminasi sosial, seita ketimpangan lintas yrlayah yang menghambat pemenuhan janji kesejahteraan. secira ga*pu.tg kesulitan ini bisa dilihat dalam capaian Indonesia kala memenuhi target giobal MDGs bagi pengurangan kemiskinan. Laporan terkini dari uN EScAp, uNDp, dan ADB menggolongkan Indonesia dalam kategori "falling further behind" (sekelompok dengan Bangladesh, Myanmar, Laos, PNG, dan rilipina) jika dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Pasifik (GAPRI, zoo8). Menurut laporan tersebut,_ capaian Indonesia secara umum dinilai buruk karena perkembangannya lamban dan bahkan mengalamai kemunduran.
Capaian kesejahteraan, seperti halnya di Indonesia, tidak bisa dilepaskan dari keberadaan dan kinerja kebijakan sosial (social policy) yang dikembingkan oleh negara 1Uidgl9V, 2ooo). Kebijakan sosial, menurut Midgley lebih lanjut, adalah instrum-en_ kebijakan yang secara khusus dirancang dan diterapkan untuk -meningkatkan kesejahteraan warga negara. Lindenthal (zoo+) mengimbuhkan bahwa kebijakan sosial secara luas akan melayani empat tujuan utama, yaitu : (i) pengurangan kemiskinan; (ii) peningkatan standar hidup; (iii) pengurangan kerentanan sosial (social uulnerabili4r); serta (iv) penciptain kesempatin kerja. Kebijakarr perlindungan sosial (social protection) aadali instrumen utama bigi pencapaian tujuan pengurangan kerentanan sosial.
$9brja_$n sosial yang efektif membutuhkan aktifnya peran negara (Gough, zooo). Merujuk pada_pe_ngalaman negara-negara demokrasi lanjut (manffe dem.ocracy), Gough menandaskan bahwa peran aktif tersebut tidak berarti negara menempatkin
Cirinya sebagai satu-satunya sumber pemasok kesejahteraan bagi warga negara. Negara harus mampu menggunakan kebijakan sosial untuk mengatur bauran keseiahteraan (welfare mx) dengan menjaga keseimbangan peran mekinisme pasar dan keluarga sebagai sumber pasok sehingga warga negari tidak menjadi terlalu bergantung p-ada pasar tenaga kerja (de-coimodification) maupun uluran keluarga mereka (de-familiarr'schon) untuk mendapatkan pasokan keiejahteraan (Gougl, 2ooo).
Nampaknya, halinilah yang belum bisa dilakukan dengan baik oleh entitas negara di Indonesia. - -$uji?" Bank -Dunia (zoo7) menunjukkan masih rendahnya t-ingkat belanja publik di sektor kesehatan dibandingkan dengan negara-negara laii di kawasan Asia. Demikian juga dalam cakupan kebijikan pirlindungan sosial. Lindenthal (zoo+) menyatakan bahwa hanya- 7%o darl penduduk Indo-nesia yang tercakup oleh skematunjangan hari tua, serta hanya g% yang dilindungi jaminan -kelompok pe.{a.ngqulgll kesehatan. Dikembangkannya jaminan kesehitan bagi miskin (ASKESKIN) memang bisa memperluas-cakupan tersebut dari i5X menliai 7},?%.dari populasj, lqmun proporsi tersebut juga belum mampu mencakup separo -(zooo) darijumlah penduduk Indonesia.s Gough menlkategorikan siitem -"Iess perlindungansosial di Indonesia sebagai instttutionilly 1eueloped and diff_erentiatet', ata:u dengan kata lain paling tidak tertata dan terle-mbagakair dengan baik.
I Makalah pada Panel Gerakan Buruh di Bawah Tirani Modal dalam Konferensi Warisan otoritarianisme: Demokrasi Indonesia dan Tirani Modal, 5 Agustus 2oo8, Depok.
'z Peneliti kebijakan sosial; kini tengah bekerja pada perkumpulan prakarsa
Prospek refortna di rndonesiodari keterbelo.kangan ke kuldesak
Berbagai faktor mempengaruhi perkembangan kebijakan sosial di suatu negara. Gough (zooo), sebagai contoh, menjelaskan-bahwa faktor budaya, faktor ekonomi dan pola pembanguna! yang berlangsung di negara-negara Asia'berbeda dengan nega-ra-negara Eropa sehingga akan menghasilkan pola kebijakan sosial serta bauian kesejahteraan yang berbeda pula. Holiday dalam Gough (z6oo) berpendapat bahwa n_egara-negara Asia mensubordinasikan kebijakan sosial di bawah kebijakan ekonomi. Negara-negara Asia Timur, seperti halnya Korea Selatan, Taiwan, dan Jepang, mengembangkan sistem kebijakan sosial yang bersifat residual, memusatkan belanja sosial pada sektor-sektor produktif (khususnya pendidikan) serta menempatkan peningkatan kesejahteraan sebagai turunan dari pertumbuhan _ ekonomi (Holiday, Shin dalam Gough, zooo).
Pola yang berkembans {i Asia Timur juga tidak sepenuhnya sama dengan yang ada * atr} le-nggara,.ke-cuali singapura (Holiday dalam Gough, zooo). Sebaglan dari "|<9t-er!glakan_gan" (backuardness) perkembangan kebijikan sosial di Iidonesia tidak bisa dilepaskan dari karakteristik dasar yuttg aai ai negara-negara dalam kawasan tersebut. Gough (zooo) menjelaskan beberapa faktor |ang mJnyebabkan gapaian_kesejahteraan di negara-negara Asia Tenggara (khususnya Indonesia, Thailand, Filipina, dan Malaysia) lebih rendah dibandingkatt n"guiu-tregara Asia Timur, di antaranya: (i) lebih kuatnya pengaruh dinamika global lerhadap _perekonomian domestik di Asia Tenggara; di mlna kekuatan pasir mampu lebift leluasa menekan negara; (ii) masih belum matangnya sistem ddmokrasi dan masih lemahnya _posisi layar masyarakat sipil terhadap negara; (iii) rapuhnya kekuatan serikat pekerja; (rv) masih dominannya sektor pertinian dan jejaring p"^gu-uo sosial lang disediakannya b€r kesejahteraan warga; serta' (v) t-radisi yang berkembang untuk menempatkan kebijakan sosial sebagai alai tontrol negara !g&g4gp rye.€u q9#!? (be4qperlist instiument). Dalam koriteks ini, kebijakansosiut tidak lebih merupakan sebuah instrumen yang digunakan oleh elit untuk mempertahankan status quo, meredam tuntutan bagi reforma yang menyeluruh dengan memberikan konsesi-konsesi yang terbatas pada kelompok-kelompok warga negara yang terpecah belah (Baldrnrin dalam Gough, 2ooo).
Nantun, persamaan-persamaan ini tidak dengan sendirinya menyeragamkan dinamika perkembangan serta taraf capaian kesejahteraan di negara-negaia Asia Tenggara (Triwibowo dan Bahagijo, zoo6; Pierson, 2oo4). Secara umum, capaian yang diraih Indonesia berada di bawah Thailand dan Malaysia. Sebagai contoh, prosentase belanja sosial Indonesia terhadap PDB sebelum krisis hutwu mencapai t,7%o, di bawah Malaysia (z,g%) serta Thailand (r,g%). Setelah krisii, sementira cakupan perlindungan sosial di Thiland berkembang pesat dengan menyertakan tunjangan pengangguran dan keluarga, Indonesia tidak mengalami perkembangan yang berarti (Pierson, 2oo4).
Secara umum, Lindenthal (zoo4) mengilustrasikan terbatasnya peran negara dalam mengoptimalkan kebijakan sosial di Indonesia sebagai berikut:
. Sifal sistem jaminan sosial (social insurance) yang contributory, di mana pendanaan bertumpu pada kontribusi pekerja dan pemberi kerja, sementara negS.rl hanya berperan minimal dengan mengkususkan intervensinya pada kebijakan pengurangan kemiskinan
. Terbatasnyacakupan sistem jaminan sosial, sebagai bagian dari perlindungan sosial, yang hanya melayani minoritas populasi
. Tingginya ketergantungan pada keluarga (baik keluarga inti maupun keluarga luas) untuk memberikan perlindungan sosial inormal terhadip hilangnla pendapatan atau gangguan kesehatan
o Terbatas {an terfragmentasinya bantuan sosial (socia/ cssistance) pada kelompok-kelompok miskin
. Sistep kesehatan publik yang tidak didanai dengan memadai dan tidak mampu memberikan pelayanan yang mumpuni terhadap seluruh warga
Upaya reforma slstem perlindungan sosial memang telah menjadi agenda rezim pemerintahan paska krisis mulai dai era transisi di bawah BJ Habibie (Wisnu, zoo1). Hanya saja, seperti yang kemudian dalam kasus Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), upaya reforma yang diawali dari keterbelakangan tersebut bisa dengan mudah tergelincir menjadi jalan buntu, sebuah kuldesak.
SJSN merupakan upaya pengintegrasian pengelolaan dan perluasan cakupan layanan perlindunag sosial dengan menjamin penyediaan pelayanin kesehatan, leselamatan kerja, tunjangan hari tua dan kematian bagi semua wirga negara Indonesia melalui asuransi sosial da_n tabungan wajib serta dengan mewajibkan pemerintah membayar premi bagi mereka yang tidak mampu (Wisnu, zooT). SJSN juga dimaksudkan untuk menciptakan sistem terpadu di bawah Dewan Jaminan Sosiil Nasional (DJSI\I) yang mengkoordinasikan berbagai lembaga pelaksana sistem jaminan sosial yang sudah ada (Wisnu, zooT). DJSN merupakan lembaga berbadan hukum wali aminaf, yang berbe4a dengan bentuk perseroan terbatas milik negara yang dominan dalam lembaga pelaksana yang ada sebelumnya.
Haly_a saja, empat tahun setelah diundangkan melalui UU No. 4of zoo4, reforma ini seolah menemqi ialan buntu dalam implementasinya. Wisnr, (uoo7),'menjel^"kar., erikut:
"..b9 introducing -a highly dramatic change, i.e. the merger of aII social securitg agencies under the one roof of D"rsN..., the transformation ojlegal sfatus of the agencies that would stop the flou of agents' diuidend-sharing w'ith the state, and the inclusion of the poor as additional benefi.ciaries of the system without a clear mechanism of financing it, the Indonesian gouernment adopted a reform that created seuere resistance and skeprtcismfrom the stakeholders.."4
Secara umum, paling tidak ada dua hal di luar resistensi para pemburu rente dalam birokrasi yang bisa menjelaskan kegagalan reforma kebijakan sosial (khususnya perlindungan sosial) melalui SJSN, yaitu:
1. Kenyataan bahtaa negara tetap menempatkan reforma tersebut dalam kerangka instrumen Bonapartis bagi pengendalian warga negara dan sumberdaya mereka. Wisnu menunjukkan bahwa reforma teriebut di satu sisi akan menurunkan tingkat kemanfaatan yang diterima pengiur, namun di sisi lain kontrol negara atas warga dan dana publik yang dihimpun melalui reforma tersebut.s Dengan kata lain, reforma ala SJSN ini tetap didorong oleh motivasi lamanegara dalam menguasai besaran sumber daya yang memungkinkan mereka berlaku independen terhadap tekanan eksternal serta-kebutuhan untuk _menciptakan instrumen kontrol terhadap perilaku aktor non-negara. Banyaknya kepentingan yang terlibat menyebabkan reforma ini berujung pada kompromikompromi politik yang tidak menguntungkan para pengiur dan warga negara, khususnya pekerja.
2. Kuatnya _penolakan yang dilakukan para pemangku kepentingan, termasuk pekerjg dan sektor priuat. Pada awalnya ide reforma inimendipat sambutan positif dari sektor privat dan pekerja, Namun, saat mereka sadar bihwa reforma tersebut tidak didasarkan pada kepentingan pekerja dan warga negara namun lebih untuk melayani agenda rezim pemerintahan yang tengah berkuasa mereka mulai melakukan penolakan yang kuat. Kesepahamai antira sektor privat dan pekerja atas tidak idealnya desain dan proses reforma serta makin terbukanya -mekanisme penyuaraan (uoicing) dalam proses demokratisasi memungkinkin berlangsungnya penolakan yang efektif terhadap upaya kontrol Bonapartis negara.
Dalam kasus SJSN, reforma kebijakan sosial tergelincir dalam kuldesak karena prosesnya tidak dimaksudkan untuk mengatsi keterbelakangan yang ada namun justru memperkuatnya.
e Dikutip dari angka -yang disajikan ILO dalam background Seminar Nasional "Realizing Social Security for AII - Should JAI4SOSTEK be Reformed?", Le Meridien Hotel, 16 Juii zoo8.
M eng g ag as p akt a sosial ( s o cial p aets) b ag i pr o s e s r eforrna
Apakah demokratisasi mampu memfasilitasi reforma kebijakan sosial yang bermakna? Alih-alih pesimis, pengalaman dalam reforma via SJSN menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia membutuhkan lebih dari intervensi-intervensi Bonaparttsme yang usang. Agenda-agenda reforma terkini, seperti revisi SJSN, penataan ulang JAMSOSTEK, perluasan cakupan perlindungan sosial untuk menjangkau pekerja informal maupun pen)'usunan kerangka kebijlkan yang terpadu bagi pemberian bantuan sosial pada kelompok miskin harus terus didorongkan.6 Masalah utama adalah pada bagaimana reforma tersebut dikelola.
]vl-elujuk pada Wisnu (zoo7), evolusi kebijakan sosial yang berkembang di Indonesia lebih merYpakan inisiati birokrasi dan output dari proJes teknokrafrs. Sebagian besar regulasi yang terkait dengan jaminan kesejahteraan pekerja dari masa drde kTu -hingga Orde Baru merupakan buah pengaturan kekuatin eksekutif yang dilakukan secara tertutup. Proses seperti ini hanya bisa bertahan dalam kekuatai {eprqi negara dan lemahny-a kekuatan tawar aktoi-aktor non negara. Dalam sistem demokrasi, reforma kebijakan sosial yang bermakna membutirhkatr pengelolaan proses yang berbeda karena sifatnya yang melingkupi kemaslahatan banyik pi[ut .
Penguatan serta revitalisasi pakta sosial sebagai landasan reforma kebijakan sosial secara _menyeluru! lerypakan gagasan yang menarik untuk dipertimbangkan. -telah Merujuk pada Avdagic, Rhodes, dan Visser (ioos), revitalisasi pui.tu sosial T"."o.l9tg. panya\ _negara Eropa dalam menyeimbangkan tdkanan kompetisi globalisasi dan perlindungan sosial pekerja sejak dekad" r9!o-at . Bahkan di negara- -neg-ara yang tidak mgmpunyqi tmdisi korporatisme yang kuat, seperti Irlaidia, berbagai varian revitalisasi pfkta sosial mampu melindunli kesejahieraan pekerja dan warga negara (Avdagic, Rhodes, dan Visser, zoo5).
Secera llmum, pakta sosial merujuk pada "suatu bentuk khusus bagi kerjasama makro (macro cooperation) _yang ierkait dengan berbagai bentuk p"trgit,,ru.t makro (macro concertation) yqng lain atau pertukiran politil @ottticaf exihange) antara - perwakilan pemerintah_ dengan kelompok-kelompbk kepentingan yang te."rorganisir guna menegosiasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebilakan lintas sektor maupun lintas tingkataa" (Fajertag dan pochet; siaroff; Hajsel; siegel dalam Avdagic, Rhodes, dan Visser, zoo5). ILO, secara lebih sederhana, menjefinisikan pa$l sosial s_ebagai "outcome dari suatu proses dialog sosial yang sukses. Dialog sosial merupakan pertukaran gagasan antaia pemerintah, sektoi privat, serta pekerji untuk mencapai kesepahaman terhadap berbigai mgam isu kebijakan sosial -uup.ro ekonomi' fi{k jarang dialog ini juga melibatkan aktor lain, seperti organiiasi masyarakat sipil, serta kelompok-kelompok agama".z
Pakta sosial bisa mengambil banyak bentuk serta membaicarakan isu yang berbeda antara praktek di ne_gara satu dengan negara lain. Hanya saja, teradapai dua ciri dasar yang mengikat keragaman pakta sosiil tersebut, yaitu:
' Pelibatan yang b-ermakna serta pembagian tanggung jawab antara para peserta -and dialog, termasuk pemerintah dalam negosiisi proses pengambilan keputusan atas kebijakan sosial tertentu
' 9ligltasi pada pembentukan kesepahaman dan kesepakatan atas berbagai isu kebijakan sosial dan ekonomi yang pelik dan inelibatkan perteniangan kepentingan antara peserta dialog
Pakta sosial bisa digunakan untuk menghapus asimetri informasi, mengelola harapan dan berbagai tanggung jawab dalam mendorong reforma kebijakan iosial yang lebih menyeluruh.
Proses revitalisasi mencakup upaya penguatan pelembagaan (fnsfi'tutionalbation) dari ragam pakta yang !eTpit:e[!!9-tak terintegrqs! & !:"!"\ pe\!a yang le-bih lebar-inklusif-dan terintegrasi (Avdagic, Rhodes, dan Visser, zoo5). Pada dasarnya terdapat empat varian pakta sosial yang telah berkembang di berbagai negara seperti yang ditunjukkan dalam gambar r berikut:
Gambar r. Varian/taksonomi pakta sosial
| Cakupan area/Isu kebijakan | |||
| Tingkat pengaturan atau derajat artikulasi | Rendah | kendan | Tinggi |
| Kuadran1 | Kuadran z | ||
| Shadow pacts | Headline social pacts | ||
| Sempit-elitis-tak | Luas-inklusif-tak | ||
| terintegrasi/dangkal | terintegrasi/dangkal | ||
Sumber: Avdagic, n Visser (zooS)
Proses revitalisasi mencakup dua trajektori utama dalam penguatan pelembagaan yaitu proses integrasi atau pergeseran vertical (kuadran r ke g; kuadran z ke 3; atau kuadran z ke 4) serta proses ekspansi atau pergeseran horizontal (kuadran r ke z; atau kuadran 3 ke 4).
Dasar-dasar pakta sosial yang sejauh ini telah dikembangkan di Indonesia masih didominasi oleh bentuk-bentuk "shcdou) pects" atas isu-isu yang sempit, dalam proses yang terfragmentasi dan tertutup. Bentuk palta dalam kuadran 3 yang lebih terintegrasi sebenarnya telah mulai dikembangkan namun hanya terbatas pada isu pengupahan dan masih bersifat elitis. Revitalisasi pakta sosial bagi reforma kebijakan sosial di Indonesia dengan demikian harus diawali dengan proses ekspansi (kuadran 3 ke + dan r ke z) serta dikuti dengan integrasi (kuadran zke +). Bentuk pakta sosial yang mencakup isu yang luas, melibatkan partispasi yang inklusif serta terintegrasi secara kuat haruslah menjadi tujuan dalam proses reforma kebijakan sosial di Indonesia.
Kekuatan kolektif kaum pekerja harusnya diarahkan untuk mendorong revitalisasi pakta sosial. Di banyak negara Eropa, kaum pekerja telah menjadi kekuatan yang signifikan dalam proses ini baik melalui partai politik maupun melalui kerja-kerja serikat. Untuk keluar dari keterbelakangan dan menghindari jebakan kuldesak, adalah tepat saatnya bagi kaum pekerja untuk mempertimbangkan revitalisasi pakta s_osial sebagai agenda politik bersama. Sebagai sebuah bentuk upaya untuk kiluar dari sangakar sempit income policies serta bergabung dengan kekuatan masyarakat sipil lainnya dalam mendorong reforma kebijakan sosial, untuk memastikan demokrasi mampu memenuhi janji kesejahteraannya kepada warga negara.
q Lihat Wisnu, D. 2oo7. Gouerning Social Secuity - Economic Cn'srs and Reform in Indonesia, the Philippines, and Singapore. Disertasi. Ohio State University. Ohio, hal 49- r40.
* *sttatndieaorlaT E@sug g e stl'at improued the benefi.t leuel. The contribution rate has remained skewed towards-putting the cost-of t!t9 burden on the workers. As funded s7stem, workers not only are not guaraiteed the leuel benefi.ts they taould receiue upon contingencies, their pool of accumulaied funds is subjecttotax,fees,anddiuidendpaymenttothestateasstakeholders..". Ibid,hal49-44.
o Dikutip dari ILO. Op.At. ' Lihat "Social pacts at the national leuel in European countries", diunduh dari http : //www.ilo. org/public/ english/dialogue
Senglaj literatur
Bank Dunja. 2oo7. Spending for Deuelopment - Making the Most of Indonesia's Nero Opportunities. Indonesia Public Expenditure Reuiew zoo7. BankDunia. jakarta. Diamond, L.- zoo3. Deueloping Democracy touards Consolid.ation (Edisi Indonesia). IRE Press. Yoryakarta. GAPRI. eoo8. The Train of MDGs 2o1S - WilI h make a Stop in Indonesia? GAPRI and Oxfam GB Indonesia Program. Jakarta. Gough, I. zooo. Welfare Regime in East Asia and Europe. Paper dalam Annual World. - Bank Conference on Deuelopment Economics Europe zooo.- Univerlity of Bath. Bath. Lindenthal, R. 2oo4.,f4" Challenge of Sociat Protection for AII - Policg Option for Indonesia. Ajoint ILO-UNSFIR paper. UNSFIR. Jakarta. Midgley, J. eooo. "The -Definition of soeial policy" dalam J. Midgley, M.B. Tracy dan M. Livermore (ed). The H andbook of social polfcy. sage publication. l,ondon. Pierson, C. zoo4. Late Industrializers and the Deuelopment of the Welfare Sfafe. IJNRISD paper. UNRISD. Jenewa. Triwibowo, D dan Bahagijo, S. zoo6. Mimpi Negara Kesejahteraan - Peran Negara dalam Produksi dan Alokasi Kesejahteraan Sosial. Lp3ES. Jakarta. !V_i9-nu, D. zoo7. Gouerning Social Security - Economic Crisis and Reform in Indonesia, the Philippines, and Singapore. Disertasi. Ohio State UniversiW. Ohio
Avdagic, S; Rhodes, M dan J. Visser. zoo5. The Emergence and Evolution of Social Pacts - A Provisional Framework for Comparative Analysis. European Governance Papers No. N-o5- or, diunduh dari http://www.connex-network.org/eurogov/pdf.