Primus :"Pek, kami mau tanya opa seperti apo payung hukum Yang daPat melindungi pada saat kita melokuknn mogok? "
Pak Daryoko,' "Ioh, mau mogok kok nolrya payung hukum? Kalo mou mogok, ya mogok aja, gak usah tanya-tanya poyung hukum. Pilihannya cuma dua, mogok atau mati."
(tonya jowab dalon dishtsi tentong privatisasi, Hotel Cemara, 15 January 2008)
Mengingat keterbatasan waktu, tulisan ini mencoba untuk membagi centa tentang refleksi pergaulan bersama dengan serikat-serikat pekerja di sektor publik ketimbang sebagai sebuah naskah akademis. Pengalaman sekian tahun bersama dengan para pekerja buruh di sektor manufaktur menjadi perbandingan dalam memahami proses tumbuhnya kesadaran berserikat di kalangan pekerja selc;tor publik dan bagaimana mereka pada akhirnya dapat mengidentifikasi atau mengasosiasikan diri mereka sebagai kelas pekerja. Sebagai pekerja di sektor publilq dalam sejarah WrlaBryny4 serikat pekeda juga merasa b€Fh-ngung atas isu'isu yang berkaitan Ketika mereka tentang apa yang
Pekerja sektor publik di Rejim Orba
Uraian di atas adalah pandangan penulis tentang gerakan buruh yang dilahirkan dari rahim rejim Orde Baru yang represif. Kesadaran serikat buruh untuk melawan gerak modal melalui pemogokan masih dibayangi-bayangi oleh Gerakan-ini belum lepas dari penganrh rejim orde baru walaupun reformasi sempat memberikan peluang bagi gerakan buruh untuk menkonsolidasi dan menaikan posisi tawarnya- Hal ini dapat Aimatctu-i karena gerakan reformasi di tatrm 199E tidaklah merubah rtrutt* rejim modal yang mengeksploitasi buruh selama 32 tatrun kecuali mengganti para aktornya sesaat dan para aktor itu pun tampak akan kembali lagi melalui mekanisme parlementarian yang terjadi setiap lima tahun sekali. Namun demikian' pemakluman itu pun tidak dapat dipakai untuk melegitimasi kelemahan yang kita miliki sekarang far"na sejarah sudatr memberikan banyak keseinpatan buat kita unlu* -kelemahan-kelemahan memperbaiki tersebut. Beberapa moilIen s€perti aksi menentang UU 13 tahun 2003, kenaikan harga minyalq Pilkada, pemilihan presiden dan momen lain adalah momen penting di mana sebagai serikat buruh dapat bermmasama menjelaskan seluruh peristiwa tersebut dari cara pandang kita sebagai kelas pekerja.
Sepanjang Orde Baru berdiri, mogok adalah barang htram bagi serikat bumh. Penangkapan para pemimpin buruh seperti Mochtar Pakpahaq Dita Sari hingga Maninah yang terbunuh di Surabaya adalah contoh-contoh yang diberikan kepada rejim kepada gerakan buruh untuk tidak menggunakan mogok untuk menyelesaikan persoalan indushial. Soeharto misalnya mencabut Peraturan Menteri Perburuhan no 90 tahun 1995 tentang Pendaftaran Serikat Buruh dan menggantikannya dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi no I/I\,IEN/1975 tentang gtdaftaran Serikat Pekerja/buruh di mana pada intinya adalah membatasi pendidan dan gerak dari serikat pekerja. Pekerja diarahkan untuk bersatu di dalam satu Federasi Serikat Pekeda Seluruh Indonesia. Di luar federasi itq organisasi pekerja tidak akan diakui.
Diluar pekeda manufaktur, kelas pekerja seperti pegawai negeri dan para pekerja yang bekerja di perusahaan-perusahaan negara atau publik, dikonsilidasikan dalam Korps Pegawai Negeri Republik Indonesi. Bagi mereka yang bekerja sebagai gurrr' Persatuan Guru Republik lndonesia adalah wadah yang resmi. Para pegawai yang berkwnpul di KORPRI dituntut kesetiaannya melalui panca darma pegawai negeri sipil . Pegawai negeri secara tegas dilarang untuk berpolitik dan berorganisasi selain KORPRI. Sepanjang usianya, KORPRI dan PGRI menjadi pendukung setia dari GOLKAR dan Rejim Orde Banr. Tidak hanya para pekerjanya, keluarga" khususnya istri para pegawai negeri itu pun dikonsolidasi lewat Dharma Wania dan Dharma Pertiwi. Jumlah mereka pun semakin lama semakin bertambah karena pola rekru[nent yang mengandalkan nepotisme dan jaringan saudara. Saat ini , diperkerikan jumlah pegawai negeri indonesia mencapai lebih dari 3 juta orang. Ter'besar di Asia Tenggara. Sebagai kelas pekerja yang lahir dalam pelukan Orde Baru, mogok kerja adalah sesuatu yang asing sama sekali karena tidak pernah ada dalam sejarah mereka di Orde Baru.
Sementara pegawai negeri dan pekerja di BUMN dan perusahaan negara menikmati kesejahteraan dan tunjangan-tunjangan dari dana pemerintah, para pekerja di sektor manufaktur bekerja keras mengejar pertumbuhan ekonomi. Hal ini juga tedr,ait dengan benrbatrnya sbategi Industrialisasi Strategi Impor menjadi Industri Strategi Ekspor. Kebiiakan ini membutuhkan banyak buruh untuk rnengakomodasi investiasi modal yang mulai masuk. Tidak hanya buruh dalam arti jumlah, trtryiiuga jumlah buruh yang berdisplin dan patuh, Oleh sebab itu, menguatkan hegemoni atas gerakan buruh adalah penting untuk menjamin modal-rnodal dapat berakumulasi secara maksimal.
Kontrol yang dilakukan terlrudap gerakan bunrh sejak jaman rejim Soeharto hingga saat ini terbukti efektif karena hampir seluruh aksi mogok yang dilakukan oleh bunrh hanya berkisar masalabmasalahymg normatif. Penelitian Djadja Sembiri, di tahun 1994, menyebutkan bahwa dari 200 orang yang pernah melakukan pemogokan' E5Yo diantaranyabert€itan dengan masalah upah yang tidak dibayarkan.
Di tahun 2001, datanya tidak berubatr signifikan karena dari data yang diteliti oleh Jainudin, upah adalalr tuntutan utama yang menjadi dorongan buruh untuk melakukan pemogokan. Meskipun demikian datadata ini juga bias karena sebagian besar diambil dtri media masszl di mana pada saat itu kontnol terhadap pers juga demikian kuatnya sehingga tuntutan-tuntutan seperti Anti-Dwi Fungsi ABRI, AntiHutang dan tuntutan politik lain tidak diliput atau tidak dimuat. Tuntutan-tuntutan di dalam aksi bumh yang juga bermuatan politik hanya dilakukan oleh serikat buruh seperti FMBI, PRD atau pun percampuan antana gerakan mahasiswa dan gerakan buruh.
Meski tindakan yang represif tersebut m,rmpu meredam dan menghegemonr perlawanan gerakan buruh, kecaman-kecaman internasional terhadap Pemerintah Indonesia semakin meningkal Pada tahun 1993, parlemen Amerika memberikan sebuah sangsi pemboikotan produk-produk ke Indonesia dalam skema General Prefered System yaitu sebuah mekanisme yang melarang hubungan bisnis kepada negara-negara yang memiliki masalah dengan hak asasi manusia terutama tentang kebebasan berserikat. Demikian pula bantuan-bantuan luar negeri yang mulai dikaitkan dengan pelakmnaan hak assasi manusia telah membuat pemerintah semakin cantik untuk menutupi struktur eksploitasi yang berjalan tersebut.
Reformasi
Tekanan-tekanan yaflg semakin gencar menemukan momentnya ketika krisis kapital terjadi di sepanjang tatrun 1997 hingga 1999. 'l'ingkat inflasi yang tinggi dan subsidi minyak yang mulai dicabut telah mendorong rakyat untuk melakukan gerakan politik anti orde baru. Gerakan yang disebut dengan gerakan reformasi itu pada akhimya mampu membuat Suharto untuk mundur dan digantikan oleh wakilnya BJ. Habibie. Semenjak pemerintahanny4 banyak inisiatif dan perubahan yang dilakukannya mulai dari pernberian referendum untuk Timor Leste hingga penandatangan konvensi-konvensi ILO. tangkah politik tersebut diambilnya untuk memberikan tanda yang membedakannya antara jamawrya dengan Jaman Suharto. Ini adalatr langkah politik intemasional yang penting terutama kepada negara-negara barat yang akan dmintai utangnya untuk membiayai krisis capital yang terjadi di Indonesia.
Seiiring dengan penrbahan-perubahan di wacana hak asasi manusia dan perburuhan, modal pun menuntut restrukturisasi strukturalnya. Bank Dunia berhasil menekan Indonesia untuk melapangkan jalan terbentuknya pasar bebas dengan cara mendorong privatisasi perusahaan-perusahaan negara dan BUMN. Mulai lah satu persafu perusahaaan telekomunikasi, listrik, air, transportasi udara laut, jasa penerbangan dan perusahaan lain dipreteli.
Perubahan itu pun memilfti konsekuensi berubahnya status hubungan kerja pekerja di perusahaan-perusahaan negara dan BUMN. Para pekerja pun menyambut baik ide privatisasi tersebut karena harapan tentang naiknya kesejahrcrarln pekerja. Pada masa itu para pekerja di sektor-sektor menengah seperti perbankan atau jasa dipandang memiliki kedudukan lebih dari segi materi dan penghargaan. Kementian BUMN pun membebaskan pam pekerja untuk membuat serikat pekerja di tempat kerjanya masing-masing dan tidak ada lagi paksaan untuk menjadi anggota KORPRI. Di tengah era bam, hampir seluruh pekerja BUMN yang kemudian diswastanisasi, mendirikan serikat pekerja sesuai dengan pilihan mereka masing-masing.
Meski demikian, kesadaran pekerja kerah putih itu masih dihegemoni oleh paradigma Orde Baru tentang monoloyalitas. Ketua serikat pekerja masih ditunjuk oleh manajemen dan bila mengadakan kegiatan masih perlu untuk melaporkan kepada pihakmanajemen.Padatalrun-tatrun awal berdirinya serikat WkerJadi BUMN, masih belum dapat dibedakan antara KORPRI dan serikat pekerja. Istilah-istilatr seperti serikat pekerja prm masih dianggap tabu apalagi mengidentifikasilon diri sebagai buruh. Oleh sebab itu dominan nirma yang dipakai oleh para pekerja di BUMN tersebut adalah serikat serikat pekeqaataupun persatuan pegawai.
Proses kesadaran atas posisi kelasnya mulai tersingkap ketika privatisasi mulai mempreteli tunjangan-tunjangan dan fasilitas kesejahteraan yang selama ini mereka miliki. Para pekerja mulai diminta untuk mendaftarkan diri kepada Jamsostek di mana tertcadang fasilitas yang diberikan jauh lebih rendah dari pelayanan yang mereka percleh pada masa lalu. Serikat Pekerja PLN yang menolak bergabung dengan Jamsostek, diancam akan dibawa pengadilan. Terakhir, peringatan dilontarkan pada beberapa waktu yang lalu di media massa ibukota, Sekretaris Menteri Negara BUMN Said Didu mengatakan sistem penggajian karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seluruh Indonesia akan dikaji ulang. Menurut Kementerian BUMN biaya yang dikeluarkan untuk gaji dan kesejahteraan karyawan tidak wajar . Disebuktkan pula bahwa ada beberapa BUMN yang karyawannya menerima gaji2& bahkan 30 kali dalam setahun. Gaji karyawan BUMN ini pada umumnya bersumber dari banyak item selain gaji pokok. Misalnya bonus, insentif, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, jasa produksi, dan sebagainya yang diterima dalam setahun.
Hal yang menarik dari bahwa beberapa pergerakan serikat pekerja di BITMN khususnya serikat pekerja di sektor publik seperti listrik, telekomunikasi dan hansporasi, penolakan tarhadap privatisasi lebih keras dan gerakan mereka lambat laun dapat mendekat kepda gerakan-gerakansosial yang juga mengusung ideologi yang sama seperti gerakan petani dan gerakan hak asasi manusia. Serikat Pekerja di sektor energi listrik hrsama dengan beberapa lembaga swadaya masyarakat berhasil membatalkan berlakuknya unbundling perusahaaan lishik pada tahun 2002.1ni adalah pencapaian yang luar biasa karena di beberapa negara lain, hanya sedikit serikat pekerja yang dapat menahan lajunya privatisasi di sektor listrik dan energi. Di sektor air, SP.PDAM bersama dengan sebuah lembaga swadaya pemerhati air dapat membuktikan tentang kenrgian yang dialami oleh pemerintah daerah ketika menandatangani perjanjian kontrak dengan operator-operator asing. Terakhir adalatt aksi yang dilakukan oleh serikat pekerja pelabuhan menolak RI-)U Pelayaran yang dianggap akan meliberalisasi pelabuhan, membuka operator asing masuk dan menguasai pelabuhan-pelabuhan penting di Indonesia.
Kebebasan untuk tidak menjadi anggota KORPRI juga membuat organisasi ini tidak lagi kuat seperti dulu walaupun tetap menjadi salah satu organisasi dengan jumlah anggota pekerja yang terbanyak. Secara politik, KORPRI juga tidak lagi secara formal mendukung Golkar. Mereka mencoba untuk me4iadi sebuah organisasi profesi yang jauh dari potitik dan bersifat indepeden. Berganti-gantinya partai politik yang duduk dipuncak pemerintahan dan tidak lagi berasal dari satu partai adalah sumber konflik politik laten yang tumbuh di dalam asosiasi tersebut. Oleh sebab itu, dalam kongresnya, KOPRI menyatakan diri untuk tidak tagi terjun dalam ar€na politik. Mereka secara formal mendukung perbaikan birokrasi yang bersih dan profesional.
Problem yang muncul, sama sepeni halnya dengan awal pendirian dari S€rikat Pekerja di BUMN, konsep atau gagasan tentang binrkrasi yang bersih dan profesional itu tidak ada referensinya dalam sejarah birorkasi di Indonesia. Hidup dalam kesadaran monoloyalitas membuat pegawai negen gugup untuk menempaftan diri mereka di posisi apa. Disaat yang hrsamaan, proses rcformasi birokrasi tetap terjadi namun pesoalaanya proses itu bukan seperti yang mereka bayangkan.
Reformasi birokrasi yang terjadi justru melahirkan kekacauan di dalam jenjang atau tradisi kepangk*an birokrasi kepegnwaian negeri sipil. Hal itu itu disebabkan antara lain karena pergantian pejabat-pejabat di dalam departemendepartemen berubah sesuai dengan penunjukan kepentingan politik menteri-mentinya yang ditunjuk presiden.
Di jaman Orde Baru, mayofitas menteri-mentri yang dillih adalah berasal dari satu paftai yaitu Golkar. Hubungan antara kedudukan di Golkar, KORPRI dan posisi di dalam Departernen hampir tidak ada bedanya. Ketua KOFJRI di dalam sebuah departemen pada umumnya adalah eselon tertinggi satu tingkat di bawatt menteri atau mentri itu sendiri. Bila ia menduduki sebagai pejabat tertinggi di dalam departement dan juga KORPRI, pada umumnya mereka juga menduduki posisi tertinggi didalam GOLKAR. Strukhr seperti ini telah berjalan puluhan tahun dan ketika rejim Orde Baru runtuh dan digantikan dengan demokrasi parlementarian, strukturyang mapan ini pun ikut terkoyak-koyak.
Setelah gerakan reformasi, sebagian besar para Pejabat atau menteri-mentri yang ditunjuk secara politik untuk memimpin sebuah departemen bukan orang-orang yang berpengalaman di dalam birokrasi. Mereka membutuhkan *petunjuk" dari birokrat di dalam departemen itu agar tidak tersesat dalam keruwetan protokoler dan SOP. Di sisi lain, jabatan sebagai menteri juga dianggap sebagai sebagai mesin uang yang dibutuhkan oleh partai di mana menteri itu berasal. Ketergantungan ini yang menyebabkan para birokrat benrpaya menolong pejabat bersangletan dan biasanya birokrat itu memperoleh kenaikan kedudukan atas usahanya membantu kepentingannya.
Perlombaan saling mendekatkan diri kepada menteri-menti itu yang pada akhirnya m erubah kernapanan yang telah dirasakan puluhan tahun tersebut. Seseorang dapat melewati satu atau dua tahap jenjang karir dalam waktu yang cepat selama sang mentri menginginkannya. Sebagaian dari pegawai negeri sipil yang tidak setuju dengan proses itu mulai berpikir untuk mendirikan Serikat Pekerja. Salah satu organisasi yang sempat didirikan dan belum dideklrasikan adalatr Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia. Namun sayanglyq proses pembentukan serikat ini tidak lagi terdengar.
Tantangan Serikit Pekerja sektor Publik
Secara lambat laun, pasar tanagakerja di perusahaan-perusahaan BUMN pun disuntik dengan kebijakan Labor Market Flexibility. hoses privatisasi yang terjadi di perusahaan-perusahaan BLJMN lewat berbagai macam cara dan metode yang berbedabeda. Pada perusahaan air minum, privatisasi terjadi seiiring dengan proses otonomi daerah di mana penrsahaan air minum berada di bawah tanggungajawab Pe,merintatr Daerah Setempat dan tidak lagi menjadi Anggung jawab pemerintah pusat. Ini juga terjadi di sektor telekomunikasi di mana bagian-bagian perusahaan mulai di outsourcing mulai dari customer office hingga pemeliharaan jaringan. Di Perusahaan Lisfiik Negar4 jumlah karyawan outsourcing dan kontrak sekitar X) ribu onmg sementara karyawan tetapnya hanya sekitar 48 ribu onang. Jumlatr karyawan tetap ini semakin Oe*urang rata-rata l0@ pekerja pertahun karena sakit atau pensiun. Onang yang hilang itu tidak digantikan dengan pekerja tetap tetapi diganti pekerja kontrak atau outsourcing.
Seuktur pekerja tetap di perusatraan-perusahaan publik akan hanya akan berada pada tingkat menengah atas yang membutuhkan kekampilan dan pengalaman. Mercka akan bertindak sebagai super,visor atas operator-operator yang kebanyakan adalah pekerja-pekerja kontrak dari penrsahaan4erusahaan outsourting.
Struktur ini menjadi masalah dan salah satu falf,or yang menyebabkan p€rsatuan antara pekerja tstap dan kolrtak sulit untuk diperternukan. Pekeqa te/rap beranggapan bahwa para pekerja konhak itu tidak berkerja dengan sungguh-sungguh untuk memberikan pelayanan. Mereka cenderung melakukan korupsi karena upah yang diterima oleh pekerja konfiak itu sangat kecil. Akibat-akibat dari korupsi terscbut yang seringkali menyulitkan posisi pekerja tetap yang hanrs bertanggung jawab atas keseluruhan proses produksi dan pelayanan.
Sementara itu, definisi Core Business tidak pemah jelas. Definisi core business perusahaan publik semakin lama semakin kecil cakupannya dan kemudin digantikan dengan perusahaan-perusahaan outsourcing dengan pekerja-pekerja kontrak. Seringkali, perusahaan-perusahaan itu sendiri adalah bagian dari bisnis direksi perusahaan itu sendiri yang membuka peluang terjadi korupsi dan mengurangi pelayanan terhadap masyarakat.
Bagi serikat pekerja di seltor publik, perjuangan untuk melindungi diri mereka tidak lepas juga dari perjuangan untuk menolak privatisasi. Privatisasi sektorsektor publik di beberapa negara telah menimbulakn korban dari sisi pekerja berupa PHK dan pengurangan kesejahteraan. Selain berdampak kepada pekerja, pelayanan terhadap masyarakat juga menjadi mahal dan berpotensial mengalami penurunan. Sebagai contoh, privitasasi perusahaan-perusahaan air minum di jakarta di mana operator air asing tidak dapat memenuhi janji mereka untuk menyediakan air bersih kepada masyarakat miskin.
Untuk pegawai negeri, Undang-undang 13 tahun 2003 tidak melarang pegawai negeri untuk mendirikan serikat kecuali menyebutkan bahwa akan dikeluarkan sebuah peraturan tersendiri yang mengatur pendirian dari pegawai negeri sipil. Sudah lima tahun berlalu, p€raturan yang disyaratkan itu tidak pernah dibuat
Untuk melindungi kepentingan mereka" pekerja di seltor publik sulit untuk menggunakan hak mogok merel€ seperti halnya para pekerja di sektor non-publik. Undang-rmdang 13 tahun 2003, secara terang membatasi bahwa mogok dapat dipakai hanya untuk hal-hal yang berkaitan dengan isu normatif. Isu seperti penolakan penjualan asset-asset negara yang dianggap sebagai bagian dari proses privatisasi bukanlatr isu normatif yang masuk dalam logika Undang-undang Ketenagakerjaan. Mengusung isu anti-privatisasi akan dikategorikan sebagaisu politik.
Meski demikian, ILO sendiri menganggap bahwa selama izu tersebut berkaitan dengan usatra pekeja untuk melindungi kepentingannya seperti misalnya kenaikan garga bensin, inflasi, mat<a tidak boleh ada larangan yang dikenakan kepada pekerja yang melakukan pemogokan atas isu politik tersebut. Namun, terlepas dari itu semua, mogok memiliki nilai yang jauh lebih luas daripada sekedar hak. Mogok adalah senjata politik kelas pekerja dan politik kelas pekerja adalah mendirikan sebuah neg;ara yang dernokratis-kerakyatan.