Baca PDF (OCR): Membangun Kemandirian Sikap Politik Gerakan Buruh Indonesia Melawan Neoliberlis

6 halaman · teks PDF berhasil diekstrak tanpa OCR · 3.1 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. Membangun Kemandirian Sikap Politik Gerakan Buruh Indonesia Melawan Neoliberlisme *
  2. Awalan
  3. Neoliberalisme
  4. Agenda neoliberal di Indonesia2
  5. Buruh dan Agenda Politik
  6. Pemilu 2009, bukan solusi atas permasalahan kaum buruh

Membangun Kemandirian Sikap Politik Gerakan Buruh Indonesia Melawan Neoliberlisme *

Oleh : Khanid Istakhori **

Awalan

Selama 32 tahun rezim otoriter Soeharto berkuasa proses pembungkaman kebebasan berserikat dan berpolitik serikat buruh terus dilakukan sebagai upaya untuk mengamankan investasi modal dan melanggengkan kekuasaannya. Proses pembungkaman ini membatasi perjuangan buruh hanya pada kesejahteraan ekonomi dan terlepas dari agenda sosial politik serta memutus rantai sejarah bahwa serikat buruh sebagai salah satu entitas yang identik dengan gerakan politik. Dalam sejarah perkembangan Serikat Buruh di Indonesia sebelum Orde Baru, gerakan buruh selalu hadir sebagai kelompok terdepan dalam melakukan berbagai aktivitas politik untuk memperjuangkan kehidupan buruh pada khususnya dan perjuangan kemerdekaan serta mempertahankannya.

Runtuhnya rezim Soeharto menjadi momentum bagi kaum buruh untuk mewujudkan kebebasan berserikat, /etforia/ ini ditandai dengan munculnya beragam serikat buruh yang lahir dengan berbagai visi dan strategi. Banyaknya serikat buruh yang lahir tidak menjadikan gerakan buruh menjadi lebih punya posisi tawar buruh lebih tinggi terhadap pengusaha ataupun negara. Malahan sebaliknya gerakan buruh terjebak pada kepentingan sektarian dan perjuangan yang terjebak hanya pada tuntutan normatif.

Kondisi yang tidak segera berubah ini pada akhimya memaksa Serikat Buruh untuk kemudian memilih jalur-jalur yang dirasainya akan memberikan hasil tercepat dengan cara yang instan. Serikat Buruh progresive yang berlandaskan pada kekuatan.rnassa anggotanya dan perjuangan berbasis kekuatan rakyat tentu akan tidak memilih cara-cara instan itu. Diperlukan sebuah kejernihan pikir pada landasan ideologi perjuangan khas kelas buruh untuk mampu memotret kondisi objektif yang sejatinya.

Neoliberalisme

Dewasa ini kita sering mendengar sosialisasi yang dilakukan pemerintah tentang pengentasan kemiskinan. Dari mulai iklan televiai, radio sampai berita di koran. Jargon dan slogan melawan kemiskinan seolah menyihir rakyat Indonesia. Pertanyaan yang muncul dibenak kita adalah pemerintah akan melakukan apalagi, selama ini bukannya uang yang harusnya untuk rakyat banyak dihamburkan tidak jelas. Sisa ORBA masih dominan dalam pemerintahan maupun legislative. Reformasi yang diharapkan mampu merubah nasib kehidupan iakyat dari keterpurukan malah masuk pada lingkaran benang kusut yang tak terurai. Apa sebenarnya yang melatar belakangi hingga krisis ekonomi yang menjerat kehidupan rakyat pada keterpurukan ekonomi seolah menemui jalan buntu?

Sebagai negara bekas jajahan, Indonesia belumlah terlepas dari jerat kekuatan imperialisme. , Kolonialisme atau penjajahan memang sudah tidak tampak secara nyata dalam bentu fisiknya. Tetapi penjajahan bentuk baru dalam bentuk yang kini kita rasakan seperti tertutup tabir yang seolah rumit untuk disingkap. Sistem kapitalisme yang dianut rezim SBY-JK adalah kelanjutan dari penguasa rezim sebelumnya. Setelah orde lama digulingkan oleh militer suharto maka rezim mililer yang berkuasa menjadi boneka dari penjajahan bentuk baru (neoliberaisme).i

Liberalisme berintikan pada persaingan bebas. Dalam kenyataan sehari-hari, setiap orang tidaklah sama, setiap negara tidak sama kuat. Maka penerapan liberalisme berarti memusnahkan kelompokkelompok yang lemah, menciptakan kesenjangan sosial yang lebar. Krisis demi krisis adalah konsekuensi logis dari sistem ekonomi liberal. Ketika rakyat miskin harus menderita beban kenaikan harga-harga, maka kaum pemilik modal mendapat keuntungan yang semakin berlipat.

Liberalisme sangat mementingkan bebasnya pasar dari intervensi Negara. Persaingan bebas berarti setiap pihak harus menjadi pelaku pasar, bukan mengatur pasar. Maka kedudukan Negara sebagai regulator ditentang habis-habisan oleh kaum liberal. Negara dianggap sebagai penghalang bagi pasar, benalu yang harus dikikis, parasit birokrasi yang membuat pertumbuhan ekonomi berjalan lambat. Pemberian tunjangan sosial kepada rakyat miskin dianggap menciptakan ketergantungan yang besar terhadap Negara dan mematikan kreativitas warga negara. Keberadaan perusahaan-perusahaan milik Negara dituding sebagai penghambat terhadap pasar bebas sehingga harus diprivatisasi (baca dijual pada swasta/swatanisasi internasional). Peran Negara harus dikurangi pada tingkat minimal, yaitu mengamankan modal-modal kapitalis dengan perangkat undang-undang yang pro pemilik modal dan aparat yang represifterhadap setiap protes rakyatnya.

Ekonomi liberal jelas-jelas mencerminkan kepentingan kelas pemodal, lapisan borjuasi besar (nasional dan internasional) yang juga menempatkan orang-orangnya di tubuh parlemen dan eksekutif. Demi lancarnya investasi, Negara dipaksa untuk melindungi keamanan modal milik mereka. Aksi-aksi buruh dan petani direpresi. Gerakan-gerakan nkyat radikal yang mempeduangkan haknya ditindas.

I .lito liberoiisme klosik terbolos podo globolisosi posor, moko neoliberolisme lebih mendosorkon diri podo globolisosi modol. Liberolisme klosik mengenol ososiosi-ososiosi dogong seperli VOC. Neoliberolisme mempunyoi jouh lebih bonyok logi perusohoon-perusohoon seperti ilu, dengon ioringon berskolo internosionol. Neoliberolisme bertumpu podo investoli mqdol besor-besoron Ke

Agenda neoliberal di Indonesia2

Privatisasi BUMN telah dilakukan dan mayoritas BUMN yang sebenarnya secara ekonomi sangrrt menguntungakan (misalnya indosat) telah dikuasai oleh modal asing, Pencabutan Subsidi secara pasti dilakukan oleh seluruh pemerintahan yang berkuasa pasca reformasi, dan akibatnya adalah melonjaknya angka kemiskinan di Indonesia. Program-program lipstik yang dibuat untuk mengantisipasi dampak pencabutan subsidi tersebuterbukti gagal mengatasi dampaknya.

Liberalisasi pasar dilakukan dengan bangga oleh pemerintahan yang ada, kesulitan petani dalam berproduksi dan memasarkan hasil pertaniannya tidak pernah menjadi perhatian, impor beras menjadi kebijakan membanggakan mereka. Lemahnya infrastrutur industri tekstil Indonesia juga tidak menjadi perhatian pemerintah dalam membuka Indonesia menjadi pasar tekstil.

Penguasaan sumber daya alam Indonesia oleh asing, pemerintahan nasional tidak punya kemauan untuk mengambil keuntungan yang lebih besar dari hasil tambang yang Indonesia miliki, pemerintahan kita lebih konsen untuk membuat investor tersebut nyaman mengeruk hasil bumi Indonesia tanpa ada manfaatnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Saat ini hampir tiap bulan pasti ada pembukaan tambang batu-bara baru untuk wilayah Kalimantan dan semuanya itu untuk kesejahteraan kaum modal semata, dan rente bagi penguasayangada.

Utang luar negeri yang telah menjadi alat untuk melemahkan, ternyata tidak berani dikemplang oleh pemerintahan selama ini, bahkan untuk meminta pengurangan utang pun mereka tidak berani, akhirnya dana rakyatlah yang dikuras untuk membayar utang tersebut, rencana penghapusan utang luar negeri bukan berarti pemerinthan SBY-JK dan mungkin pemerintahan yang akan datang akan berhenti berutang, karena bisikan kaum ekonom neoliberal akan selalu merayu untuk Indonesia selalu hidaup dalam jeratan utang.

Regulasi investasi, yaitu membuat peraturan yang membuat investor nyaman berinvestasi seperti intensif pajak, membangun iklim investasi yang kondusif yang berarti keamanan yang terjamin, serikat buruh yang "ramah" serta sistem tenaga kerja yang fleksibel.

Neoliberalisme Sebagai Ideologi Pemerintah dan Partai Politik

Pemerintah SBY - JK sangat tergantung pada IMF, world bank dan Negara pemberi hutang lainnya seperti Amerika, Jepang, Belanda, Jerman dan Kanada. Besarnya jumlah hutang indonesia yang kurang lebih 1000 triliun membuat pemerintah menjadi boneka kepanjangan tangan dari kepentingan mereka. Hampir semua undang-undang yang diusulkan pemerintah adalah usulan dari IMF atau negeri pemberi hutang. UU PROPENAS merupakan kelanjutan dan penegasan/penguatan dari UU PMA tahun 1967(dan disahkannya UU PMA pada29 april2007) dan hal tersebut berarti pemerintah Indonesia telah melakukan kebijakan antara lain3 :

l. Sumber daya alam diserahkan pengelolaannya kepada modal asing

2. Militer harus menjaga kegiatan operasi modal asing

3. Rakyat harus bekerja mengikuti ketentuan-ketentuan modal asing

4. Membuka pasar bebas bagi hasil industri modal asing

5. Menyediakan buruh murah bagi modal asing

UU PMA dan UU no 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan misalnya memberi keleluasaan pada majikan dalam melakukan pemutusan hubungan keda serta dipermudahnya lenaga kerja kontrak. Kebijakan flexibilitas tenaga kerja sangat menguntungkan pemilik modal. Flexibilitas artinya perubahan dari system kerja tetap menjadi kontrak atau outsorching (yayasan penyalur tenaga kerja ).

Berdasarkan kebijakan neoliberalisme yang diadopsi rezim SBY-JK , bisa kita jadikan titik tolak memandang neoliberalisme dalam lingkup perburuhan:

Pertama : regulasi atau kebijakan perundangan sampai peraturan daerah dalam hal upah bisa dipastikan akan berlomba menawarkan upah serendah mungkin. Komponen kebutuhan hidup layak yang menjadi patokan dalam menghitung upah murah dijadikan alat pemerintah dan pengusaha untuk menekan upah serendah mungkin menjadi legal atau sah. Ditambah dengan dipecahnya upah dalam hal sektoral, membuat buruh terpecah belah. Karena akan ada diskriminasi upah dengan alasan yang dibuat-buat.

Kedua: semakin menjamurnyayayasan2 penyalur tenaga kerja adalah bentuk nyata dari dukungan pemerintah terhadap system kerja kontrak dan outsorcing. Dimana hubungan buruh dan majikan bukan lagi langsung tetapi lewat jasa perantara pengerah tenaga kerja. Pengaburan hubungankerja akan membuat buruh semakin mudah dieksploitasi hak-haknya. Kerja kontrak dan outsorcing memudahkan bagi pemilik modal atau perusahaan melakukan tindakan sewenang-wenang dalam jam kerja yang panjrng, hilangnya tunjangan yang diterima buruh serta dimudahkannya buruh di PHK tanpa pesangon. Dan 5'ang lebih berbahaya adalah buruh akan sulit berorganisasi. ini menjadi alat pemilik modal lewaat tangan pemerintah dalam menghilangkan kekuatan serikat buruh dimasa mendatang.

Ketiga : Lahirnya UUK 13/2A$, merupakan satu paket dengan UU 2l/2000 dan UU PPHI No.02 tahun 2004. seperti kita telah pahami bersama merupakan turunan/bagian dari UU PROPENAS (Program Pembangunan Nasional) yang menjadi program Neo Liberalisme/globalisasi atau kapitalisme, UU Propenas memakai konsep yang diberikan oleh IMF, World Bank dan RDA

(Regional Devolepment Agency) dengan dalih mengentaskan kisis ekonomi di Indonesia. Selain UU Propenas, kita bisa lihat juga Inpres 3/2006 betapa isi Inpres ini sangat mengabdi pada kepentingan pemodal. Inpres tersebut turunan dari RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Nasional 2005 - 2009 pemerintahan SBY-JK yang dalamBAB 23 tentang ketenaga kerjaan menyatakan bahwa untuk mengatasi problem pengangguran dan investasi maka harus dibuat kebijakan "pasar'tenaga kerja yang Fleksibel".

Pengadilan perburuhan yang sekarang berlaku setelah dihapusnya UU 22 thn 1957 dan UU 12 thn 1964 menjadi UU PPHI adalah agenda yang diminta dalam paket neoliberal yang disepakati rezim pemerintah indonesia dengan IMF atas desakan kaum kapitalis internasional. Promosi pemerintah dengan UU PPHI adalah cepat, murah dan adil, tetapi temyata malah kebalikannya. Rumit, tidak murah karena bayarbiaya perkara yang sudah jelas buruh tidak akan mampu, dan yang lebih tragis adalah jauh dari rasa keadilan, ditambah waktu yang juga tidak pasti. Peradilan perburuhan dengan UU PPHI dijadikan alat ampuh oleh perusahaan dalam memecat buruhnya, karena sadar bahwa buruh pasti akan enggan berperkara dalam sidang pengadilan.

Kebijakan pemerintah sangat mendukung pada pemilik modal bisa kita urutkan dari kebijakan upah murah pada level upah minimum kota ( UMK ) sampai upah minimum provinsi ( UMP ) yang jauh lebih kecil dan komponen penghitungan upah yangkatanyaberstandar layak tetapi sesungguhnyajauh dari layak. Juga penerapan system kerja kontrak di berbagai daerah industri yang saat ini telah mencapai 70% . System kerja kontrak dan outsourcing telah memberikan : ketidakpastian kerja kepada buruh dan rakyat secara umum, melemahnya daya tawar buruh karena upah yang rendah, tidak

ada jaminan sosial bagi buruh, dan melemahnya daya beli masyarakat sekitar industry4. Protes terhadap kebijakan upah murah, system kontrak dan outsourcing serta penolakan kenaikan harga BBM tidak pemah ditanggapi oleh pemerintah daerah maupun pusat. Karena alasan mereka agar investor tertarik menanamkan investasinya. Jadi jelas sekali yang ditawarkan pertama ke pihak penanam modal oleh pemerintah kita adalah buruh Indonesia di upah murah dan mudah di PHK. Upah murah dan system kerja fleksibel sama dengan model perbudakan modem, karena buruh hanya mendapat upah sebagaimbalan dan bukan HAK. Itupun hanya cukup untuk hidup sangat pas-pasan apalagi untuk keluarga.

Industri nasional indonesia tidak berpijak pada kekuatan yang sebenarnya nyata untuk mensejahterahkan rakyat. hendaknya penguatan industri dasar berdasar sumber daya alam yang tersedia dan kekuatan geografi indonesia sebagai negeri maritime, dengan gugusan kepulauan dan luas laut yangmengelilinginya. industri nasional kita tidak untuk pemenuhan kebutuhan dasar rakyat dan industri yang dikembangkan adalah industri yang dicangkokan oleh pemodal asing atau atas pesanan asing untuk pemenuhan pasar eksport seperti tekstil, pakaian, elektronik, perakitan otomotif dan sepatu yang hampir semuanya dengan bahan baku import. Yang terjadi adalah sebaliknya, industri dasar yang menjadi kekuatan penting malah dikuasai oleh perusahaan international seperti minyak, tambang, energi dan ketika bangsa ini membutuhkan harus import dari perusahaan internasional.

Dari gambaran diatas bisa kita lihat beberapa hal yang menjadi watak dari para penguasa negeri ini walau sudah silih berganti masih tetap tidak terjadi perubahan yang baik untuk kesejahterahan rakyat. Dikarenakan antara lain :

- boneka kapitalis keuangan dunia ( IMF, WB, negeri pemberi hutang )

- industri nasional yang lemah

- industri padat karya yang hanya bersandar pada pasar eksport dengan bahan baku import.

- sumber mineral, gas, minyak, tambang yang dikuasai pemodal dan kapitalis asing.

----..'tt!u

- Industri pertanian yang masih lemah

- Menerapkan fleksibilitas dalam segala hubungan industrial dalam rangka menarik investasi asing.

negoro-negoro berkembong, pemongkqson subsidi-subsidi sosiol, privotisosi BUMN, pemboloson terhodop orgonisosi-orgonisosi rokyot.

3 Dorsono P, Ekonomi politik globqlisosi (Jokortq: Diodit Medio), hol.28.

4 Hosil riset KASBI dengon LBH Bondun g 2007, dompok sosiol system kontrok don outsourcing diwilqyoh: Bondung, Bekosi, Korowong, Tongerong don Jokorto. _

Buruh dan Agenda Politik

Rezim penguasa yang silih berganti pasca reformasi 98 hanyalah memperkuat kebijakan neoliberlisme. Posisi rezim terebut secara massif mendapatkan dukungan solid dari partai politik di Indonesia yang tumbuh menjamur dengan berbagai jargon dan symbol-simbol perjuangan. Dalam prakteknya semua partai politik ikut terlibat dalam pengesahan dan menyepakati produk UndangUndang yang tidak berpihak pada rakyat, termasuk dalam pengesahan UUK 13/2003 dan UU PMA. Juga dalam dalam menyepakati kebijakan kenaikan harga BBM tahun 2005 dan tahun 2008 ini yang semakin memperburuk kehidupan rakyat.

Dari sini bisa dengan kasat mata kita sebagai rakyat bisa mengatakan bahwa partai politik yang sedemikian banyak dengan jurgon perjuangan, simbul agsma dan program humanisnya tetaplah dalam cengkaraman ideology neoliberlisme dan bersujud pada 'spasar bebas". Maka suatu "keblingeran" bila pemimpin serikat BurulVserikat pekerja melakukan kolaborasi strategis dengan parpol-parpol yang ada tersebut.

Partai politik hanyalah memanfaatkan "suara" dari kaum buruh untuk mengantarkannya ke gedung parlemen dan tampuk kekuasaan, yang akhirnya malah menindas buruh sendiri dengan kebijakannya. Pimpinan serikat buruh yang diajak kerja sama dan diberikan tempat dalam daftar CALEG hanyalah symbol untuk menarik suara massa tersebut. Pada faktanya pemimpin serikat buruh/serikat pekerja ditempatkan pada daerah pilihan (dapil) yang bukan basis serikat tersebut.

Praktek politik lainnya adalah dengan "kontrak politik" antara pimpinan serikat dengan partai politik. Kenyataanya kontrak politik yang dilanggar tidak bisa digugat dengan cara apapun. Inilah bukti bahwa buruh hanya dijadikan komoditas politik tanpa ada upaya pencerdasan.

Pemilu 2009, bukan solusi atas permasalahan kaum buruh

Pada level pemilu ini, bukan saja praktek yang adatelah menyodorkan fakta bahwa buruh dan rakyat lainnya hanyalah sebagai pemilih yang disuruh mencari "kucing garong" dibungkus karung bagus. Tetapi lebih dari itu system pemilunya telah menempatkan buruh dan rakyat lainnya pada posisi "hanya pemilih" tetapi tidak bisa dipilih. Ini terletak pada subtansi paket UU Pemilu. Misalnya saja UU no l0 tahun 2008 memberikan kesempatanbagi calon independen untuk tampil dalam pemilihan presiden, namun bila di runut akan nampak bahwa kesempatan itu hanya merupakan sebuah kenaifan dari kemungkinan yang ditawarkan. Hanya merupakan pemanis dan bukan kondisi yangsebenarnya ditawarkan oleh elit politik.

Dengan kenyataan diatas, maka KASBI rnengambil sikap untuk "melakukan golput secara terorganisir" sebagai salah satu bentuk protes dan delegitimasi pada penguasa yang dihasilkan pada pemilu 2009. Upaya yang sudah dilakukan adalah dengan membangun diskusi dan konferensi pers bersama LBHJ dan beberapa organisasi rakyat. Menolak adanya kontrak politik yang hakikatnya adalah mengajarkan pemimpin buruh menjadi "broker" politik dengan menjual suara anggotanya. Untuk itulah kedepan KASBI dengan kelompok-kelompok yang memiliki pandangan yang sama akan terus bergerak membangun front politik mengusung calon dari organisasi rakyat serta dipandu oleh kepentingan rakyat.

Penyikapan terhadap pemilu ini tidak mengesampingkan pada kerja melawan system kerja kontrak dan outsourcing serta upah murah. Pembangunan persatuan kaum buruh dengan berbagai cara di kawasan industry terus dilakukan sebagai dasar perjuangan. Secara nasional KASBI aktif di ABM, di beberapa daerah anggota K-ASBI aktif membangun forum,. Aliansi atau front antar serikat buruVserikat pekerja dengan mengusung isu pokok : Upah layak (berkait dengan UMK), penolakan Sistem kontrak dan outsourcing serta penolakan kenaikkan harga BBM.

Taktik yang diambil memakai beberupa cara. Ad^ dengan aksi bersama, melalui jalur hukum walaupun diakui ini sangat lemah dan jalur kampanye. Hasilnyapun masih sangat minimalis, ini dikarenakan pemahaman dan budaya yang ada dalam serikat pekerja/serikat buruh masih mengacu pada hokum dan"cara berpikir" pemerintah.

Pilihan KASBI untuk bersikap GOLPUT pada Pemilu 2009, sesuai delgan resolusi Kongres II KASBI di Malang Jawa Timur pada bulan Januari 2008 adalah sebuah pilihan sadar dengan sebuah keyakinan bahwa GOLPUT dalam pandangan KASBI pada pemilu 2009 haruslah merupakan sebuah kesatuan sikap dari seluruh elemen di dalam KASBI. Sebuah sikap yang didorong karena persamaan pandangan. Maka, KASBI tidak akan berhenti pada sikap Golput sajq tetapi akan terus mendorongnya menjadi bola saju gerakan perlawanan yang melibatkan semua elemen gerakan demokrasi di Indonesia. Golput dalam pandangan KASBi adalah gerak terus menerus terorganisir, terpimpin. keberhasilan gerakan golput akan memberikan sinyal habat bagi siapapun pemimpin negeri ini hasil pemilu bahwa ada sebuah kekuatan besar yang memilih jadi oposan atas kekuasannya. Namun demikian, Sikap Golput dalam pemilu 2009 haruslah menjadi sebuah bangunan awal bagi pembangunan kekuatan rakyat menuju proses yang lebih panjang, misal saja pemilu 2014.

Keyakinan pilihan KASBI pada perjuangan berbasis massa anggota dan pembangunan front politik dari seluruh elemen masyarakat juga dipengaruhi kondisi yang hari ini terus menunjukkan kondisi yang sangat buruk, misalnya saja betapa banyaknya aktivis serikat buruh yang bertumbangan ketika berhadapan dengan "sogokan-sogokan" bagi dirinya dengan memilih berbelok arah, menyatakan pada pilihan terbaik dari pilihan-pilihan terburuk sebenarnya sinyal bahwa kefrustasian itu sedang jadi hantu yang menakutkan. Bagi KASBI ini sepen;rh adalah konsistensi pada pilihan dan ketetapan hati untuk tetap berada dalam ranah perjuangan rakyat dan konsistensi atas tanggung jawab pada perjuangan rakyat itu.

Sebagai akhir dari tulisan ini, menarik kiranya untuk menempatkan sebuah pertanyaan bagi kita semua, kemana arah yang akan kita tuju sebagai muara gerakan buruh ke depan dengan tetap memperhatikan kondisi objektif yang ada dan tetap berlandaskan pada keyakinan akan ideologi perjuangan kelas buruh ?

Jakartq 6 Agustus 2008

* Makalah ini diampaikan dalam Diskusi Panel Buruh dan Politik, Konferensi Warisan Otoriterianisme, tanggal 6 Agustus 2008 di UI Depok. ** Sekretaris Jenderal Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia