0rwnltotlPffilduruhltfuh lndoncden Uorlrcr 0nraniralion i"' &laq "r/9"h"nitf f* S*"ry,tu
NESTAPA KAUM BURUH" Saepul Tavip Ketua Dewan Penasehaf OpS/ (Organisasi Pekerja Seluruh tndonesia)
Pengantar.
Presiden telah sitih berganti. Menteri Ketenagakerjaan pun sudah sering bongkar pasang. Dari mulai kaum politisi, pengusaha, militei bahkan yang berasat Oari kaum PYtYn. sekalipun, pernah menduduki jabatan.penting tersebut.- Nimun kenyataannya, tidak juga mampu mengangkat nasib kaum buruh lang dari waktu tce waktu semakin terpuruk tak berdaya.
Semasa Presiden Habibie berkuasa, Pemerintah Indonesia juga telah meratifisi g konvensi dasar lLO. Yang sangat penting di antaranyadafah Konvensi No. gZ tentang hak kebebasan bersenkat (freedom of association/. Sementara Konvensi No. 9g tentang hak berunding bersama (cotlective bargaining) telah diratifikasi terlebioh dahulu di era Pemerintahan Soekarno, tahun 1957. Lagi-lagi nasib kaum buruh juga tidak berubah. Ratifikasi tersebut layaknya tak lebih iefeOar upaya tebar pesona untuk menunjukkan'seakan-akan' negeri ini sangat menghormati hak-hak kaum buruh.
Saat ini kaum buruh dihadapkan oleh berbagai persoalan yang semakin kompleks, dinamis dan terus berkembang seiring dengan perubahan dan dinimika dunia industri di era globalisasi ini. Pergerakan modal yang semakin cepat antara negara maupun antar daera h, tela h menem patkan posis i buruh semakin terjepit. Mo{gryao;-memi[fii*arakter -sebesa lebih ,mengedepankan peraihan keuntungan yang oiented) kgtiqbanq menempatkan buruh ser'a@'tr*t r"nentukan peralhan keuntungan, dari waktu ke waktu semakin mEnun;ufkan sifatnya yang liar, ganas dan inhumanis.
Modal semakin tidak perduli dengan persoalan-persoalan hak-hak dasar buruh ditempat kerja. Modal cenderung ekptoitatil mefanggar HAM dan menindas setiap upaya perlawanan yang dilakukan kaum buruh melalui organisasi serikat buruh. Sementara peran negara untuk memberikan perlindungan kepada kaum buruh sebagai kelompok masyarakat yang lemah, semakin melemah seiring tuntutan para pemilili modaf ying tidak menghendaki negara campur tangan terlalu jauh dalam urusan-urusan perburuhan dan juga jika terjadi konflik yang terjadi antara pemilik modal dengan kaum buruh. Negara bahkan dapat ditafsirkan tidakberdaya menghadapi kekuaian kaum pemodal dan cenderung tunduk terhadap kemauan mereka.- Sehingga tidak jarang, ketika pelanggaran terhadap hak-hak kaum buruh terjadi dan kerap riii te4aoi, -negaE tidak melakukan apa-apa. Negara melakukan pembiaran. Peran Instansi p6merintah di Bidang Ketenagakerjaan (baik di Pusat maupun Daerah) yang memiliki tanggung-jawab dan kewenangan melakukan pengawasan, tidak berdaya. -
Sudah tidak terhitung kasus-kasus pelanggaran terhadap hak-hak normatif buruh yang kurang mendapat perhatian negara. Dibiarkan tanpa ada penyelesaian yang jelas. Juga tanpa ada tindakan yang tegas terhadap para pelanggamya. Modal semakin mendapat angin untuk menunjukkan arogansinya dan terus melakukan pelanggaran terhadap hakhak buruh. Kondisini pada akhirnya semakin membuat nasib kaum buruh tidak pernah berubah. Kaum buruh semakin terpuruk di tengah sistem ekonomi yang semakin kapitalistik ini. Segala upaya yang dilakukan oleh kaum buruh melalui orgnisasi serikat buruhnya untuk bangkit dan melawan kekuatan modal yang sewenang-wenang, tak jarang kandas hanya karena kurang mendapat dukungan dari negara. Bahkan dalam banyak kasus, aparat negara bersekongkol dengan para pemiliki modal untuk menghancurkan kekuatan kaum buruh. Gerakan serikat buruh tetap saja dipandang sebagai kekuatan yang berbahaya, kontra produktif dan destruktif, yang dapat mengganggu jalannya proses produksi. Sehingga upaya untuk menghambat tumbuh kembangnya serikat buruh masih terus dilakukan sampai hari ini.
lsu-isu aktual
Jika dirunut satu persatu persoalan apa saja yang saat ini dihadapi kaum buruh, rasanya tidak akan cukup membuat satu seri tulisan. lsu-isu perburuhan adalah persoalan yang tidak akan pernah ada habisnya untuk dikaji, dianalisis, dipahami, didiskusikandan dicarikan sofusinya. Persoalan buruh bersifat multi4imensi. Tidak hanya menyangkut persoalan gkon$jgrng!+ (upah, jaminan .sosi menyangkut peEoalan penghargaan dan penghormatan terhadap proses pe aspek hqkum (soal Ferli@mbungan kerja).
Dengan demikian, memahami persoalan buruh adalah memahami sebuah bangunan besar yang memerlukan sudut pandang yang berbeda-beda. Tidak bisa dengan cara pandang kaca mata kuda.
*Disampaikan pada KonferensiWarisan Otoriteianisme, Demokrasidan Tirani Modal, Kampus FISIP-UI Depok, 5 Agustus 2008
Secara ekonomi, buruh belum sejahtera
Secara sederhana, untuk mengukur tingkat kesejahteraan kaum buruh dapat dilihat berapabesarangk@abupaten/popinsidansektora|)yangditetapkan dari sebuah proses negosiasi di antara para p€l5E-h'ub[ngan industrial, yaitu Pemerintah, Buruh dan Pengusaha dalam sebuah lembaga bemama Dewan Pengupahan. Lembaga kerja sama inilah yang menetapkan besaran upah minimum yang harus dibayarkan oleh kalangan pengusaha kepada para buruhnya.
Namun pada kenyataannya, nilai upah minimum tersebut masih sangat jauh dari kebutuhan hidup yang layak. Upah minimum masih diukur dalam tataran kebutuhan hidup seorang buruh lajang yang baru mulaibekerja.
Celakanya, upah minimum adalah angka negosiasi, bukan nilai reil yang didasarkan pada sebuah hitung-hitungan yang komprehensif dan mendalam dengan menilik kebutuhan hidup buruh dan keluarganya, daya beli buruh dan fluktuasi harga-harga kebutuhan hidup serta masa kerjanya. Kebijakan upah minimum telah memukul rata kebutuhan hidup kaum buruh pada suatu standard yang sesungguhnya bias dan semu.
Hasil survey trimwulanan yang dilakukan OPSI (Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia) tentang Indeks Persepsi dan Indeks Daya Beli Pekerja di 4 kota besar (Jakarta, Bandung, Medan dan Surabaya) selama bulan Februari-Mei 2008 semakin membuktikan thesis tersebut. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan konsumsi inti, seorang buruh lajang yang mengontrak rumah membutuhkan biaya minimum Rp 1,82 juta per bulan. Menurut Presiden OPSI Yanuar Rizky, angka tersebut jelas defisit bagi buruh karena rata-rata upah minimum yang ditetapkan di empat kota tersebut Rp 900.000 per bulan.
Ditegaskan, untuk memenuhi konsumsi inti, lajang yang mencicil rumah membutuhkan upah minimum Rp 1,41 juta per bulan. Sementara buruh berkeluarga yang mencicil rumah membutuhkan upah minimum Rp 3,12 juta sebulan.
Indeks daya belitersebut menunjukkan, upah minimum yang ditetapkan di keempat kota tersebut tidak sesuai dengan pemenuhan kebutuhan riil minimum. Untuk menutup defisit, rata-rata buruh berutang kepada koperasi karyawan, kartu kredit, ketuarga lain, serta melakukan usaha lain sepertigadai barang dan berhemat.
Ketika Pemerintah menaikkan harga BBM hingga3}o/o di bulan Juni 2008 lalu, Survey OPSI edisi kedua menunjukkan betapa daya beli kaum buruh semakin merosot. Ratarata turun 7,16 persen.
Jadi, pada kondisi upah minimum tidak nrenyentuh pemenuhan kebutuhan riil buruh, daya beli buruhpun semakin merosot. Ini semakin memperlebar jurang antara kebutuhan riilburuh derrgan upah minimum.
Kondisi semacam ini semakin diperparah oleh perilaku Pengusaha-pengusaha nakal yang tidak mau membayar upah buruhnya sesuai ketentuan upah minimum. Belum fagi pelanggaran terhadap jam kerja yang melebihi jam kerja normal yang tidak diperhitungkan dan dibayar upah lembumya. Sementara kewajiban untuk menyertakan para buruh dalam program jaminan sosial tenaga kerja (amsostek) masih sering dilanggar pula.
sangat disayangkan, pelanggaran-pelanggaran yang kerap terjadi secara sengaja, berulang dan bahkan di depan mata tidak juga membuat aparat Pengawas dari Instansi terkait untuk mengambiltindakan tegas kepada Para Pengusaha nakaltercebut.
Untuk kasus ini, Penulis pernah memiliki pengalaman empiris ketika membela para karyawan di sebuah perusahaan televisi swasta dari kelompok usaha yang dimiliki seorang Menteridi Kabinet Presiden SBY. Nyata-nyata para karyawan tersebut dipotong upahnya untuk membayar premijamsostek namun kenyataannya premi yang jumlahnya hampir 1 milyar tersebut, tidak disetorkan. Pengaduan ke Instansi terkaitpun sudah dilakukan. Jumpa perspun digelar. Namun sayang, sampai saat ini pelanggaran terhadap UU No. 3 tahun 1992 tentang Jamsostek tersebut, tidak pernah ditindak. Pengaduan kandas di tengah jalan dan Ketua Serikat Pekerja yang membongkar skandal tersebutpun diPHK.
Secara sosial, perlakuan terhadap buruh tidak manusiawi
Mungkin tidak pernah terbayang dalam benak kita bagaimana para pemilik modal memandang buruh sebagai alat produksi, memperlakukannya secara sangat tidak manusiawi. Mereka dipaksa untuk terus bekerja dan berporduksi menghasitkan barang dan jasa tanpa pernah mendapatkan penghargaan sebagai manusia yang memiliki harga diri, harapan-harapan akan masa depan yang lebih baik serta hak untuk menyampaikan keluhan atas kondisi keda yang penuh tekanan tersebut.
Bagi para pemilik modal, dengan membayar upah (meski sering kali tidak mencukupi kebutuhan riil hidupnya) urusan dianggap selesai dan produksi harus tetap jalan. Pemifik modal tidak mau digerecoki dengan urusan-urusan yang dapat menghambat kefancaran proses produksi. Buruh tidak boleh complain, banyak protes dan menuntut macam-macam apalagi mengorganisir dirinya ke dalam wadah serikat buruh dan bersuara lantang. Ketika buruh masuk ke dalam Perusahaan (tempat kerja), maka sepenuhnya buruh menjadi hamba sahaja yang harus taat dan patuh terhadap setiap kehendak pemilik modal (do it my way). Soal-soal HAM, hak-hak dasar buruh dan kesejahteraan adalah persoalan yang ada di luar sana dan tidak boleh masuk di dalam perusahaan.
Anggapan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa kuli, rasanya tidak terlalu keliru. Cobalah datang ke pabrik-pabrik di berbagai kawasan Industri yang tersebar di daerah Jawa-Barat. Bagaimana kaum buruh diforsir untuk terus bekerja siang dan malam. Bahkan hari libur yang semestinya untuk beristirahat dan berkumpul bersama keluargapun mereka korbankan karena harus masuk kerja demi mengejar target produksi untuk kepentingan ekspor. Tidak peduti apakah buruhnya kelelahan atau mengalami sakit. Kalaupun sampai sakit, mereka tidak dicover oleh jaminan perawatan kesehatan yang i?lemadai. Tindakan yang biasa dilakukan para pemilik modal adafah memP!{K para buruh yang kondisifisiknya lemah dan tidak produktif.
Dengan hubungan kerja yang bersifat kontrak dan outsourcing yang saat ini semakin mewabah karena mendapat legitimasi dari UU Ketenagakerjaan, rasanya memang sulit bagi kaum buruh untuk bisa bertahan bekerja di Perusahaan-perusahaan tersebut untuk waktu yang lama. PHK terasa semakin mudah dilakukan bahkan tanpa ongkos pesangon.
Perhatikan pula, bagaimana fasilitas-fasilitas sosial yang seharusnya dipenuhiditempat kerja. Seperti fasilitas ibadah, tempat makan, toilet, P3K dan tranportasi antar jemput. Sangat mengkhawatirkan dan tidak manusiawi. Bisa dibayangkan bagaimana ribuan buruh harus berdesakan beribadah sholat di sebuah musholla Pabrik berukuran kecil yang hanya dapat menampung belasan orang dalam waktu yang sangaterbatas (15 - 30 menit). Begitu juga ketika istirahat makan. Dengan ruang makan, kursi dan meja yang terbatas, tidak jarang para buruh makan sambil duduk atau berjongkok di lantai pabrik. Sementara pemilik modal (Manajemen Perusahaan) dengan pongahnya mengawasi aktivitas makan mereka sambil sesekali menegur jika mereka tidak tertib. Cobalah periksa, berapa nilai catering yang menjadi jatah makan mereka. Tidak lebih dari Rp.5.000,-. Sungguh mengenaskan.
Tingkat pengetahuan yang terbatas terhadap hak-hak dasarnya di tempat kerja dan tingkat pendidikan buruh Indonesia yang rata-rata SLTP, memang menjadi alasan utama betapa mereka tidak berdaya menghadapi hegemoni kekuatan dan kekuasaan modal. Ditambah lagi sikap pragmatis yang berkembang di kalangan buruh itu sendiri yaitu yang penting bisa kerja dan punya penghasilan, membuat upaya untuk menumbuhkan kesadaran kolektif melakukan perlawanan terhadap kekuatan modal yang eksploitatif tersebut terasa sangat sulit.
Akibatnya, buruh semakin termarginalkan dan perlakuan tidak manusiawi dianggapnya sebagai bagian dari resiko hidup yang harus mereka alami dengan jiwa besar dan sikap pasrah. Yang penting bagi mereka, kerja mereka dibayar. Urusan dianggap selesai.
Secara politik, posisi tawar buruh masih temah
Semenjak Pemerintah meratifikasi Konvensi ILO No. 87 tentang freedom of association, saat ini sudah terdapat lebih dari 80 Federasi Serikat Buruh di tingkat Nasional dan ribuan lainnya serikat buruh di tingkat perusahaan. Maraknya pertumbuhan serikatserikat buruh tersebut, temyata secara politik juga belum mampu meningkatkan posisi tawar kaum buruh.
Berbagai keb'rjakan yang dibuat negara (Pusat dan Daerah) ternyata sampai hari ini dalam proses pembuatannya masih belum sepenuhnya melibatkan kaum buruh melalui wakiFwakilnya di serikat buruh. Akibatnya, kebijakan-kebijakan tersebutidak memiliki keberpihakan kepada kaum buruh.
Suara-suara kaum buruh menjadi sangat sayup-sayup terdengar. Negara lebih mau mendengarkan suara-suara dari kalangan pemilik modal dengan aiosiasi-asosiasi pengusahanya. Artinya, kekuatan buruh melalui serikat-serikat buruhnya masih belum memiliki posisi tawar yang cukup kuat dan menentukan untuk dapat didengar oleh negara guna merubah nasib kaum buruh.
Hal ini terbukti ketika Presiden SBY melakukan road show ke sejumlah negara investor beberapa tahun lalu, tidak ada seorangpun wakil buruh yang diajak lerta datam rombongannya. Tetapi banyak sekali kalangan Pengusaha yang diikutsertakan.
Ketika UU Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003 dibuat, sudah ada kecurigaan bahwa negara lebih mengakomodir kepentingan kalangan pengusaha yang memang sangat berkepentingan terhadap UU tersebut. Kandungan UU tersebut telah membuat naiiO kaum buruh semakin merana. Sistem kerja outsoursing, kontrak yang berkepanjangan, sistem pemagangan, PHK yang semakin mudah dilakukan dengan adanya tindakan skorsing, hak mogok yang semakin dibatasi benar-benar telah mengibiri hak-hak buruh.
Belum lagi keputusan-keputusan Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi (Kepmen) sebagai bentuk peraturan pelaksana dari UU, yang lahir tanpa didahului oleh sebuah upaya konsultasi dengan kalangan serikat buruh. Akibatnya, ada sejumlah Kepmen yang merugikan kaum buruh. Diantaranya adalah Kepmen tentang cuti besar. Belum lama ini juga telah terbit SKB lima Menteri yang mengatur soal perubahan jam kerja demi melakukan efisiensi penggunaan energi listrik. Lagi-lagi kaum pekerja dirugikan dengan kebijakan tersebut.
Posisi tawar kaum pekerja di dalam perusahaan juga tidak beda di dalam negara. Ketika pemilik modal membuat kebijakan, mereka sangat tidak mau mengajak atau berkonsultasi dengan para buruhnya guna menampung aspirasi mereka kendatidi situ sudah ada serikat buruh. Pemilik modal menganggap buruh adalah kelompok masyarakat yang bodoh dan tidak mengerti apapun tentang kondisi perusahaan. Sehingga suara mereka tidak perlu didengar.
Hal ini memang tidak terlalu mengherankan, karena UU sendiri tidak memberikan keharusan atau kewajiban apapun bagi pemilik modal untuk mendengarkan dan menampung aspirasi dan kepentingan buruhnya. Perhatikan bunyi pasal 109 UU Ketanagekerjaan No. 13 tahun 2003 :
Peraturan perusahaan disusun oleh dan menjadi tanggungjawab dari pengusaha yang bersanghttan.
Peraturan perusahaan disusun dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja/buruh di perusahaan yang bersanglatan.
Memang ada beberapa alasan mengapa posisitawar buruh sanga lemah secara politis. Di samping masih banyak buruh yang belum terorganisir ke dalam wadah serikat buruh, gerakan serikat buruh yang sudah terfragmentasisaat ini cenderung hanya mengangkai isu-isu yang terbatas pada problem keseharian mereka. Hanya sed-ikit oiganisaii buruh yang berfikir dan berbicara di luar kotak (thingking aut of the 6ofl.
Sementara organisasi buruhnya juga kurang dikelola dengan baik dan secara profesional. Demikian pula program-program kerjanya yang liOaf sustainable dan cenderung reaktif dalam merespon kondisi sesaat. Hai tain aOllan gerakan buruh lebih sering bergerak sendirian tanpa melibatkan atau bergabung ke Ollam aliansi-aliansi strategis yang terdiri dari elemen-elemen gerakan lain. Gerakan serikat buruh cenderung menjadi sangat sektoral.
Memang.a_da upaya dari sementara kalangan aktivis buruh yang coba masuk ke dalam partai politik untuk dapat menyuarakan kepentingan kaum burun. Namun bagi kalangan yang sudah apriori terhadap keberadaan parpol, manuver mereka dipanding nanya upaya untuk mencarf jabatan dan karir pofitik yang jika sudah tercapai, mereka akin lupa terhadap nasib kaum buruh karena kepentingan parpol yang diwakilinya tentu akan lebih kuat dan dominan.
Secara hukum, buruh tidak terlindungi
Meski di era reformasi telah diratifikasi sejumlah konvensi dasar ILO dan paket UU di Bidang Ketenagakerjaan telah dihasilkan, harus diakui secara hukum buruh di Indonesia rnasih belum sepenuhnya terlindungi.
UU yang secara filosofi seharusnya melindungi kaum yang lemah (buruh), malah lebih banyak mengebiri hak-hak buruh. Sehingga seringkali dalam setiap aksi-aksi unjuk rasa yang terjadi kaum buruh masih terus memprotes/menolak berbagai aturan ying ada dalam UU tersebut.
Memang ada sejumlah pasal yang mengatur soal sanksi pidana bagi kalangan pengusaha yang melanggar hak-hak buruh, namun pasal-pasal tersebuf selama ini dirasa mandul, tidak efektif. Para aparat penegak hukum yang bertugas mengawal pelaksanaan dan penegakan hukum, nampaknya gamang Oalam menerapkan pasalpasal terserbut karena keterbatasan pengetahuan danpemahaman terhadap beibagai persoalan buruh.
Perhatikan UU No.3 tahun 1992 tentang Jaminan SosialTenaga Kerja Pasal 29 :
(I) Barang siapa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (I); Pasal I0 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); pasal 18 ayat (l), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan oyat (5); Posal 19 ayat (2); Pasal 22 ayat (I); dan pasal 26, diancam dengan hulatman htrungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggitingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
(2) Dalan hal pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) untuk kedua lcalinya atau lebih setelah putusan a*tir telah memperoleh ltnhtatan huhtm tetap, maka pelanggaran tersebut dipidarw latrungan silamaJamanya 8 (delapan) bulan.
(3) Tindakpidana sebagaimona dimaksud dalam ayat (l) adalah pelanggaran
Juga UU No.21 tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat Buruh pasal43 :
I. Barang siapa yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh sebagaimana dimalrsud dalam Pasal 28, dikcnakan sanlui pidana ptiia* poling singlcail (satu) tahun dan paling lama J (ima) tahun dary'atau denia piti"S sedikit np 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak np SOO.OOO.OOO,OO (tiio ratus juta rupiah).
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam cyat (I) merupakan tindak pidana kejahatan.
Ditambah lagiketentuan dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan :
Pasal 183
(I) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 74, dfkenakan sankst pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (ima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling barryak Rp 500.000.000,00 (ima ratus juta rupiah).
(2) Tindakpidana sebagaimana dimaksud dalam syat (1) merupakan tindakpidana kejahatan.
(1) Barang siapa melanggar **r,rff,!iu!"tr1,r"* dimaksud datam pasat 167 ayat (5), dilrenakan sanksi pidana penjara paling singlcot I (satu) tahun dan paling lama 5 (ima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp soo.ooo.bo0,00 (imi ratus juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat U) merupakan tindak pidana lrejahatan'
pasat IgS
(I) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalom Pasal 42 ayat (I) dan 6yat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), pasal 80, pasal 82, pasal 90 ayat (l), Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan syat (7), dikcnakan sanlcsi pidana penjara paling singkat I (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) merupakan tindak pidana kcjahatan.
Posal 186
0 Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan 6yat (3), Pasal 93 ayat (2), pasal 137, dan pasal 138 ayat (l), dikcnakan sanksi pidana peniara paling singkat I (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (seputui iuta rupiah)'don paling banyak Rp 400.00A.000,00 (empat ratus juta rupiah).
(2) Tindakpidana sebagaimana dimal$ud dalam ayat (l) merupakan tindakpidana pelanggaran.
Pasal 187
Q) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), Pasal 44 ayat (I), Pasal 45 ayat (l), pasal 67 ayat (I), pasal 7I ayat (2), pisat 76, Pasal 78 ayat (2), Pasal 79 ayat (I), dan ayat (2), pasal gs ayat (s1, aa" pasal 144, dikenakan sanksi pidana lrurungan paling singkat I (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp I0.000.bOO,Ob (sepuluhiuta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (t) merupakan tfudak pidana pelanggaran.
Pasal 188
(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pasal 38 ayat (2), Pasal 63 ayat (I), Pasal 78 ayat (I), pasat l0g ayat (l), Pasal III ayat (3), Pasal II4, dan Pasal i,48, dikenaknn sanksi pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000,00 (ima juta rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000,00 (ima puluh juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) merupakan tindak pidana pelanggaran.
Pasal 189
Sanlrsi pidana peniara, kurungan, dan/atau denda tidak menghilangkan lcewajiban pengusaha membayar hak-hak dary'atau ganti kerugian kepada tenaga kerja atau pekerja/buruh.
Kendati sudah sangat jelas ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana, tapi sampai hari ini rasanya masih sangat sulit ditemukan seorang Pengusaha diseret ke pengadilan dan divonis bersalah karena melanggar pasat-pasal teriebut. Penegakan rasanya masih jauh api dari panggang.
Penutup
f{irgnya dapat dismpulkan bahwa kaum buruh saat ini masih akan terus dihadapkan oleh berbagai persoalan yang semakin mengancam kesejahteraannya, kelangsungan kerjanya serta menempatkannya pada posisi yang marginal. Dipeilukan kedl sama yang solid dari seluruh elemen gerakan buruh bersama-sama civilsociety lainnya untuk melawan tirani modal demi mengangkat harkat dan martabatnya baik sicara ikonomi, sosial, politik maupun hukum seraya mendorong keberpihakan Negara terhadap kaum buruh.