Baca PDF (OCR): Gelombang Baru Reforma Agraria Di Awal Abad Ke­21

20 halaman · teks PDF berhasil diekstrak tanpa OCR · 2.7 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. GELOMBANG BARU REFORMA AGRARIA DI AWAL ABAD KE21**)
  2. 1. PENGANTAR
  3. 2. KONDISIKONDISI GLOBAL PENGHIDUP TIGA GELOMBANG REFORMA AGRARIA (PRA 1990AN, PASCA 1990AN, DAN SAAT INI)
  4. 3. KEBANGKITKAN STUDISTUDI YANG MEMPENGARUHI BANGKITNYA GELOMBANG BARU REFORMA AGRARIA
  5. 4. PENUTUP: MENENGOK SEKELEBAT KE CARA REFORMA AGRARIA KEMBALI KE PENTAS KEBIJAKAN NASIONAL INDONESIA SAAT INI

Noer Fauzi*)

GELOMBANG BARU REFORMA AGRARIA DI AWAL ABAD KE21**)

“… pemecahan masalah tanah merupakan suatu syarat untuk perwujudan yang sempurna dari aspirasiaspirasi kebangsaan negerinegeri Asia Tenggara; dan bahwa hal itu, untuk sebagian besar, merupakan kunci bagi pembangunan ekonomi dan reorganisasi masyarakat yang berhasil.”

(Eric Jacoby 1961:253)1

1. PENGANTAR

Agenda penguatan akses rakyat pada tanah dan kekayaan alam dengan mengubah struktur agraria biasanya dikenal dengan istilah Reforma Agraria (bahasa Spanyol), atau dikenal juga dengan nama agrarian reform (bahasa Inggris) atau pembaruan agraria (bahasa Indonesia). Agenda Reforma Agraria ini pada mulanya adalah agendanya gerakan rakyat yang berakar pada pengalaman penderitaan petani sebagai mayoritas rakyat (pedesaan) di bawah rezim kolonial dan paska‐kolonial. Penderitaan petani yang kronis itu bersumber dari politik agraria penguasa kolonial untuk penguasaan wilayah (negara kolonial), dan perluasan sistem produksi dan ekstraksi komoditas‐komoditas baru (untuk perusahaan‐perusahaan kapitalis skala dunia). Keresahan agraris hingga berbentuk pemberontakan‐pemberontakan lokal dapat dipadamkan dengan operasi‐operasi represif singkat, peperangan panjang maupun pengendalian melalui organisasi pemerintahan kolonial yang baru, termasuk pribumi setempat. dengan bentuk penguasaan tidak langsung (indirect rule) melalui elit‐elit feodal

Merupakan kenyataan historis di pedesaan Dunia Ketiga dimana saja bahwa sebagian golongan petani mengambil jalan menentang dan menantang hadir dan bekerjanya kuasa‐kuasa baru yang menindas mereka. Pada intinya, gerakan‐gerakan petani yang hadir baik dahulu maupun saat ini adalah tantangan‐tantangan yang relatif berkelanjutan atas kekuasaan yang menindas golongan‐golongan tertentu rakyat di pedesaan. Tantangan‐tantangan yang mengacaukan dan terus‐menerus kolektif atas merosotnya kondisi hidup akibat penggunaan dan penyalahgunaan (disruptive and continuous challanges) itu pada mulanya merupakan suatu tanggapan kekuasaan pihak pemegang kuasa‐kuasa ekonomi‐politik. Tanggapan itu bukan hanya terhadap masalah lokal, seperti dinyatakan oleh studi Wolf lebih 30 tahun yang lalu dalam buku klasiknya Peasant War in The Twentieth Century (Wolf 1971:273):

merespon masalah‐masalah lokal, jika memang benar‐benar pernah ada. Tetapi … pemberontakan‐pemberontakan petani abad kedua puluh tak lagi sederhana hal itu merupakan reaksi‐reaksi yang langsung pada keguncangan sosial yang mengenainya, yang digerakkan oleh perubahan sosial yang lebih besar lagi. Penyebaran pasar telah membongkar manusia dari akarnya, dan mengguncang mereka agar lepas dari hubungan‐hubungan sosial dari mana mereka dilahirkan. Industrialisasi dan perluasan komunikasi telah memunculkan tandan sosial baru, sampai sekarang tak percaya pada posisi‐posisi dan kepentingan sosial mereka sendiri, tetapi dipaksa oleh ketidakseimbangan kehidupan mereka untuk mencari suatu tambahan baru. Otoritas politik tradisional terkikis atau ambruk; para pesaing baru untuk kekuasaan sedang kosong. Dengan demikian ketika pembela pro‐petani menerangi obor mencari para pemilih baru untuk dimasukkan ke dalam arena politik yang pemberontakan, bangunan besar masyarakat telah membara dan siap mengambil api. Ketika perang berakhir, bangunan itu tak akan sama seperti sebelumnya.

Cerita sejarah penindasan atas suatu golongan‐golongan rakyat pedesaan di negara‐negara Asia, Afrika dan Amerika Latin bukanlah cerita baru, terutama bagi mereka yang meneliti, menulis, membaca dan mengajar sejarah. Tema penindasan dan perlawanan ini telah mengisi wajah pedesaan yang merentang dari dulu hingga penguasa negara kolonial dan kapitalis kolonial telah menjadi sumber dari sekarang. Setelah feodalisme ditaklukkan dan kehilangan kuasanya di pedesaan, para penindasan dan perlawanan itu. Isi dan cara pemerintahan kolonial dan feodal menjalankan politik agraria, kondisi‐kondisi yang membentuknya, dan akibat‐akibat khusus dari padanya benar‐benar telah mempengaruhi pemikiran para pemimpin pejuang kemerdekaan banyak negara di Dunia Ketiga. Untuk Indonesia sendiri, ketetapan “untuk membentuk pemerintah negara Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia … dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”2 telah mendasari “perjuangan perombakan hukum agraria nasional (yang) berjalan erat dengan sejarah perjuangan bangsa melepaskan diri dari cengkaraman, pengaruh dan sisa‐sisa penjajahan; khususnya perjuangan rakyat tani untuk membebaskan diri dari kekangan‐kekangan sistem feodal atas tanah dan pemerasan kaum modal asing.”3

perjuangan konkrit rakyat tani untuk keadilan agraria merupakan basis sosial dari Sesungguhnya di daerah‐daerah jajahan, struktur agraria yang tidak adil dan aspirasi kebangsaan. Tak heran bila seorang peneliti agraria ternama tahun 1960‐an, Eric Jacoby dalam buku klasiknya Agrarian Unrest in Southeast Asia (1961) mengemukakan bahwa “… dapat dinyatakan dengan jelas bahwa sesungguhnya struktur agraria yang bersifat merusak lah yang memberi jalan bagi gagasan kebangsaan, dan perjuangan‐perjuangan politik (selanjutnya) dikuatkan oleh identitas rasa perjuangan kemerdekaan melalui perjuangan tanah.”4

Secara berbeda‐beda, di awal masa kemerdekaannya banyak elit negara paska‐ kolonial, termasuk presiden Soekarno, benar‐benar dipengaruhi oleh naskah resmi

FAO (Food and Agricultural Organization) Land Reform Defects in Agrarian Structure as Obstacles to Economic Development yang dikeluarkan pada 1951. Apa yang dilakukan oleh FAO kemudian beresonansi dengan cara bagaimana negara‐negara paska‐kolonial menjadikan Reforma Agraria bagian dari agenda bangsanya hingga pada puncaknya tahun 1979 pada World Conference on Agrarian Reform and Rural (Wiradi 1999). Konferensi dunia yang menghasilkan Peasant Charter (Piagam Petani) Development (WCARD), dimana Indonesia mengirim delegasi yang sangat besar itu sayangnya menjadi “upacara kematian” Reforma Agraria, yang digerus oleh model‐model Pembangunan Pedesaan (termasuk pertanian) yang baru, seperti revolusi hijau, agroindustri/agribisnis, produksi komoditi untuk ekspor, dan lainnya. Secara gamblang, setelah mengevaluasi praktek pembangunan pertanian di 26 (dua puluh enam) negara, John Powelson and Richard Stock (1987) menyimpulkan bahwa petani telah dikhianati oleh banyak elit negara‐negara paska kolonial. Dalam buku yang berjudul The Peasant Betrayed: Agriculture and Land Reform in the Third World itu, kedua peneliti itu sampai pada kesimpulan yang kelam bahwa setelah landreform dijalankan, program‐program selanjutnya yang dijalankan rezim/pemerintahan baik yang Kiri maupun Kanan, “telah dan terus menyengsarakan petani daripada menolong mereka”. Lebih penting lagi, setelah kedua peneliti ini menggolongkan dua jenis landreform berdasar (a) kekuatan pemerintahan yang budiman, dan (b) kekuatan petani, mereka menegaskan, bahwa hanya pada kondisi dimana petani hasil land reform yang dijalankan. bersandar pada kekuatan diri sendiri lah mereka dapat melanjutkan menikmati hasil‐

*) P h.D Candidate di University of California – Berkeley, Department Environmental Science, Policy and Management (ESPM). Sebelumnya aktif sebagai pimpinan dan pegiat berbagai organisasi non‐pemerintah, Dewan Pakar Konsorsium Pembaruan Agraria 2002‐2005. seperti Ketua Badan Pelaksana Konsorsium Pembaruan Agraria 1995‐1998; 1998‐2002, dan Koordinator

**) Makalah pada Seminar “Agenda Pembaruan Agraria dan Tirani Modal”, dalam Rangka Konperensi Warisan Toritarianisme: Demokrasi dan Tirani Modal, Kampus FISIP UI – Depok, 5 – 7 Agustus 2008. Sebagian dari naskah ini pernah disampaikan pada acara “Kajian dan Evaluasi Reforma Agraria 2008”, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN‐RI), Jakarta, 29 Maret 2008.

1 Bahasa Inggris aslinya “ … the solution of the land problem is a prerequisite for the full realization of the national aspirations of the countries of Southeast Asia and that, to a large extent, is the key to economic development and a sound reorganization of society” (Jacoby 1961:253).

2 Kalimat dalam Pembukaan UUD 1945.

3 Pidato Pengantar Menteri Agraria (Mr. Sadjarwo) di dalam sidang DPR‐GR tanggal 12 September 1960, dalam Penerbit Jambatan, hal. 53. Harsono, Boedi (1994) Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturanperaturan Hukum Tanah. Jakarta:

4 Kalimat aslinya, “ … it can be asserted that it was the defective agrarian structure which paved the way for the national idea, and political developments have confirmed the emotional identity of the fight for freedom with the cry for land” (Jacoby 1961:50).

2. KONDISIKONDISI GLOBAL PENGHIDUP TIGA GELOMBANG REFORMA AGRARIA (PRA 1990AN, PASCA 1990AN, DAN SAAT INI)

bahwa kontraksi dalam struktur kesempatan politik (political opportunity structure) Dalam literatur teori akademik mengenai gerakan sosial telah umum dipahami di tubuh negara adalah penanggung jawab utama bagi mobilisasi suatu atau sejumlah kelompok gerakan (protes) sosial untuk mengedepankan klaim‐klaim baru dan kerangka baru penguasaan dan pengelolaan atas sumber daya publik yang dipertentangkan, membentuk kembali aliansi kekuatan dalam masyarakat. Apa yang secara akademik dikenal dengan political opportunity structure theories (POST) ini pada mulanya dikembangkan oleh Charles Tilly (1978) dan kemudian secara lebih solid dikembangkan oleh Mc Adam (1982) dan Herbert, Kitschelt (1986). Sidney Tarrow, merumuskan struktur kesempatan politik sebagai “consistent, but not necessarily formal, permanent, or national dimensions of the political environment which either encourage or discourage people from using collective action” (Tarrow 1994:18). Dalam usaha memperjelas konsep itu, McAdam (1996) mendaftar empat ciri utama dari padanya yakni, keterbukaan relatif dari sistem politik yang melembaga, kestabilan relatif dari ikatan‐ikatan para elit yang menyokong suatu kebijakan tertentu, ketersediaan persekutuan‐persekutuan baru yang berpengaruh, dan kapasitas negara untuk meredam mobilisasi kekuatan‐kekuatan sosial di masyarakat. Struktur kesempatan politik ini dapat dipandang sebagai yang bertanggung jawab untuk peningkatan atau penurunan resiko atau keuntungan dari persepsi para pemimpin kekuatan itu mengenai derajat ancaman dan keuntungan berbagai upaya mobilisasi kekuatan sosial di masyarakat, yang bekerja melalui yang berhubungan dengan putusan kebijakan publik, kesempatan berhasilnya mobilisasi, dan bagaimana otoritas negara memfasilitasi atau meredam mobilisasi tersebut (Tilly 1978). Tonggak selanjutnya dari pendekatan ini dimantapkan oleh trio pendekar the political process approach in social movement theory, yakni Charles Tilly, Mc Adam, dan Sidney Tarrow (2001). Perkembangan dari teorisasi ini kemudian telah menjadi suatu aliran pemikiran yang sangat berpengaruh, terutama dalam studi‐studi gerakan sosial berbahasa Inggris (Kriesi 1995, 2004; Meyer 2004, Meyer and Minkoff 2004).

Faktor kesempatan politik yang terbuka inilah yang memungkinkan diangkutnya agenda Reforma Agraria ke dalam kebijakan publik di tingkat nasional dan global. Karya tulis Saturnino M Borras Jr., Christóbal Kay and A. Haroon Akram

Lodhi, 2007, “Agrarian Reform and Rural Development: Historical Overview and menghidupkan Reforma Agraria, pra 1980‐an dibandingkan dengan setelah 1990an. Current Issues,” cukup memadai untuk memahami perbedaan kondisi yang Tabel 1 berikut ini adalah matriks yang menyederhanakan analisis dari dari tiga sarjana dari Institute of Social Studies (ISS), the Hague, tersebut (Borras, Kay, and Akram‐Lodhi 2007:16‐17).

Tabel 1. distandarisasi, misalnya untuk perpajakan

Perubahan dalam dasar‐dasar ekonomi dan sosial‐politik dari land reform (Perbandingan Pra 1980an dengan Setelah 1990an)

Pra 1980-anPra
1980­an Setelah
1990an
 Perkebunan‐perkebunan
besar
yang EKONOMI ada
tidak
efisien,
harus Masih
berlanjut
 Perkebunan‐perkebunan
besar
yang ada
tidak
efisien,
harus direstrukturisasi
melalui
land
reform  Privatisasi
dan
individualisasi
hak milik
untuk
mempercepat
investasi dan
pertumbuhan
modal
dalam ekonomi
pedesaan Berlanjut
–
dan
semakin
meluas
cakupannya
 Inefisiensi
,
korupsi,
dan
pengekangan
politik dalam
pertanian
sosialis
dan
kooperatif,
misalnya Eropa
Bagian
Timur,
Asia
Tengah,
Cina.  Inefisiensi,
korupsi
dan
pengekangan
politik pertanian‐kolektif
yang
dihasilkan
oleh
program land
reform
massal
di
masa
lampau,
misalnya
SOSIAL­POLITIKMexico
dan
Peru
 Perang
Dingin  Dominasi
“Dunia
Pertama”  Keresahan
dan
gerakan
agraria
yang yang
biasanya
digerakkan
oleh
upaya transformasi
masyarakat

dan
negara secara
revolusioner  Sebagai
sebuah
strategi
untuk melegitimasi
dan/atau mengonsolidasi
satu
faksi
elit
yang bergantung
pada
kekuasaan
negara Dekolonisasi  Menyelesaikan
sisa‐sisa
feodalisme
dan kolonialisme
dalam
skala
yang
tidak
sepanas
dan sekental
dekade
lalu,
kecuali
di
beberapa
negara, seperti
Zimbabwe,
Timtim.  Terkikis
secara
substansial
bersamaan
dengan berkurangnya
gerakan
pembebasan.
Namun keresahan
pedesaan
tetap
bertahan
lama
(contoh utama
Chiapas‐Mexico,
Brazil)  Masih
berlanjut,
seperti
Zimbabwe,
Venezuela, Bolivia,
West
Bengal
bergantung
pada
kekuasaan
negara melawan
yang
lainnya  Sebagai
unsur
yang
terintegrasi
dari modernisasi
negara
terpimpin, seperti
peta
kadastral
yang distandarisasi,
misalnya
untuk Meluas
dalam
tingkat
pencapaian
teknologi
yang tak
terbayangkan
sebelumnya
(seperti
pemetaan satelit/digital,
bank‐data
yang
terkomputerisasi)

distandarisasi, misalnya untuk perpajakan Isuisu Baru:  Konstruksi dan konsolidasi demokratis pada negara‐negara paska‐otoritarian, atau pasca‐ perang sipil konflik, pasca‐apartheid Afrika Selatan, atau pasca  pengetahuan mengenai kekhususan hak‐hak masyarakat adat  pengetahuan tentang hubungan gendaer dan reform tanah, terutama hak‐hak perempuan dalam land  pengetahuan tentang hubungan tanah dengan kerusakan dan pemulihan lingkungan  Terus berlanjut dan munculnya bentuk‐bentuk kekerasan (seperti dalan hubungan etnik)  Munculnya ‘pendekatan berbasis hak asasi (manusia)’ dalam pembangunan, termasuk “hak‐ hak masyarakat adat (indigenous people). aktor kritis terhadap pembangunan di tingkat  Kebangkitan ornop (NGO) yang fenomenal sebagai lokal, nasional dan internasional

Setelah meredup di akhir 1990‐an, di awal abad 21 ini agenda Reforma Agraria berbagai badan internasional, dan sejumlah negara di Asia, Afrika dan Amerika Latin. telah kembali menjadi salah satu pokok bahasan terdepan dari agenda pembangunan Ragam penjelasan mengenai kondisi yang menjadi alas kehadiran agenda reforma agraria di tingkat global itu telah secara detil dan terpisah‐pisah hal itu telah dikemukakan oleh Putzel (2000), Ghimire (2001), FAO (2002), Prosterman and Hanstaad (2001), El‐Ghonemy (2003), Moyo, Sam and Yeros (2005), Courville and Patel (2006), Quan (2006) Borras, et.al. (2007), Cousins (2007), and El‐Ghonemy (2007).

Seperti pada masa kolonial, agenda Reforma Agraria ini pun bermula dari gerakan‐gerakan rakyat pedesaan yang menyuarakan penderitaan petani yang kronis. Namun, kita tidak bisa memahami karakter gerakan‐gerakan rakyat pedesaan saat ini dengan menggunakan kerangka sebagaimana kita memahami gerakan‐gerakan di masa kolonial. Penyelidikan atas aksi‐aksi kolektif gerakan sosial saat ini telah sampai pada kesimpulan bahwa karakter umum dari gerakan sosial pedesaan dewasa ini berbeda nyata dengan gerakan‐gerakan yang dilakukan dan berkembang pada masa kolonial, maupun di masa ketika land reform berjaya di tahun 1960an‐1970an. Petras (1998) menuliskan bahwa ”Gerakan‐gerakan petani kontemporer tidak dapat dibandingkan dengan gerakan‐gerakan terdahulu, yang juga tidak cocok dengan pandangan umum mengenai para petani yang tidak ke mana‐mana, buta huruf dan ”Dapat dipastikan adanya perbedaan yang nyata dengan karakter gerakan‐gerakan tradisional yang berjuang demi “tanah untuk penggarap.” Webster menguatkan, sosial pedesaan yang dahulu bertumbuhan mulai awal tujuh dekade pertama abad 20 dan seterusnya, baik perubahan bentuk organisasinya, bentuk mobilisasinya, gagasan 2004:2). perjuangan yang disuarakannya, hingga bentuk aksi yang dilancarkannya” (Webster,

Dalam buku yang saya tulis sendiri, Memahami Gerakangerakan Rakyat Dunia Ketiga (Fauzi 2005a) dan karya‐karya sarjana agraria dari berbagai negara yang saya sunting dalam buku Gerakangerakan Rakyat Dunia Ketiga (Fauzi 2005b), telah diurai secara detil ciri‐ciri baru gerakan pedesaan di negara‐negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Kedua buku tersebut diniatkan untuk mengajak pembaca memperbaiki cara memahami gerakan‐gerakan rakyat pedesaan Dunia Ketiga, yakni Pedesaan Tak Bertanah) di Brazil; EZLN (Ejercito Zapatista de Liberacion Nacional MST (Movimento Dos Trabalhadores Rurais Sem Terra atau Pergerakan Pekerja atau Tentara Pembebasan Nasional Zapatista) di Mexico; FOIN (Föderation der indigenen Organisationen des Napo atau federasi organisasi masyarakat adat Napo) di Afrika Selatan; gerakan‐gerakan pendudukan tanah atau land occupation movements Ekuador; LPM (Landless People’s Movement atau Gerakan Rakyat Tak Bertanah) di di Zimbabwe; NBA (Narmada Bachao Andolan atau Gerakan Menyelamatkan Narmada) di India; AOP (The Assembly of the Poor atau Dewan Kaum Miskin) di Samahang Mamamayan sa Kanayunan atau yang secara tekstual berarti Koordinasi Muangthai; UNORKA (Pambansang Ugnayan ng Nagsasariling Lokal na mga Nasional Organisasi‐organisasi Rakyat Pedesaan Lokal Otonom) di Filipina, dan AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) di Indonesia. Dari seluruh analisis terhadap dari masing‐masing gerakan dan perbandingan antar gerakan, serta rujukan pada pendapat‐pendapat para sarjana lainnya, penulis menemukan keragaman pelaku utama dan pendukung dan keragaman jenis aksi kolektif yang diandalkan masing‐masing gerakan. Aksi‐aksi kolektif dari para pelaku utama dan pendukung kekhususan bangunan kekuasaan ekonomi dan politik yang dihadapi gerakan, objek dari masing‐masing gerakan ini dibentuk dan bekerja berhadapan dengan sumber kekuasaan yang dipertarungkan, lingkungan agraria yang dihadapi, pertarungan yang dimasukinya. kekhususan kesempatan politik yang dimanfaatkan, termasuk arena‐arena

Perubahan struktur kesempatan politik memberi sinyal dan peluang bagi rangkai aksi kolektif yang dilakukan oleh organisasi‐organisasi gerakan sosial pedesaan. Tentunya, tiap‐tiap aksi kolektif tertentu niscaya menghadapi struktur kesempatan politik yang tertentu pula. Meski struktur kesempatan politik yang kondisi perubahan politik nasional (yang juga beresonansi dengan perubahan politik dihadapi setiap aksi dari gerakan tertentu dapat berbeda‐beda, namun tersedia suatu internasional) yang membuka ruang luas bagi gerakan pedesaan. Misalnya, tumbangnya rezim apartheid (seperti di Afrika Selatan), transisi dari rezim politik multi‐partai dimana berbagai partai politik baru dan lama (seperti di otoritarian atau komunis (seperti yang terjadi di Indonesia, Albania) dan kebijakan Indonesia) membutuhkan legitimasi dan dukungan mayoritas penduduk pedesaan. Hampir semua amatan atas gerakan‐gerakan rakyat pedesaan menunjukkan bahwa perubahan politik nasional mempengaruhi bagaimana susunan kekuasaan di pedesaan dipertarungkan, khususnya pertarungan kekuasaan yang berbasis pada penguasaan tanah. Seperti dinyatakan oleh Jonathan Fox (1990:1) bahwa “distribusi kekuasan pedesaan di negara‐negara yang sedang berkembang ikut membentuk dan dibentuk oleh politik nasional”. Dengan adanya perubahan susunan kekuasaan di pedesaan ini, tentu gerakan‐gerakan rakyat pedesaan ikut terpengaruh dan mempengaruhinya pula. Oleh perubahan kekuasaan ini, Fox mengemukakan istilah pencarian keseimbangan baru terjadi dalam interaksi antara masyarakat sipil dan “demokratisasi pedesaan” (rural democratisation) untuk menunjukkan bagaimana negara. “Dalam masyarakat sipil, hal ini menyangkut kebangkitan dan konsolidasi lembaga‐lembaga sosial dan politik yang sanggup mengemban kepentingan‐ kepentingan pedesaan berhadap‐hadapan dengan (visavis) negara. Beberapa bisa saja secara khusus bersifat pedesaan, seperti organisasi‐organisasi petani, sementara yang lain dapat berupa keorganisasian yang nasional sifatnya, seperti partai‐partai politik, yang mengembangkan pengaruhnya sampai pedesaan. Bagi negara, mayoritas, juga akuntabilitasnya secara formal maupun informal terhadap warga‐ demokratisasi pedesaan membutuhkan adanya penguasa yang efektif didukung oleh warga yang tinggal di pedesaan.” (Fox 1990:1)

Faktor umum yang membuka kesempatan politik untuk reforma Agraria adalah kegagalan global teori dan praktek neoliberalisme yang berlangsung sepanjang 25 Adjustment Program) atau Program Penyesuaian Struktural, yang diberlakukan tahun, semenjak dilancarkannya apa yang diistilahkan dengan SAP (Structural secara menyeluruh dalam suatu negara maupun yang khusus pada sektor pertanian. Apa yang dimaksud dengan SAP itu adalah serangkai paket kebijakan IMF dan Bank Dunia yang dimulai tahun 1980‐an untuk menghadapi krisis hutang yang dialami oleh negara‐negara sedang berkembang di Amerika Latin, Asia, dan Afrika. Paket kebijakan itu dapat dibedakan menjadi dua: stabilisasi dan kebijakan‐kebijakan penyesuaian struktural. Sebagaimana diurai Rita Abrahamsen, ”Stabilisasi didorong oleh IMF dan umumnya berjangka pendek serta dirancang untuk segera mempunyai dampak pada nota anggaran negara melalui kebijakan‐kebijakan seperti devaluasi, deflasi, serta kontrol moneter dan fiskal. Program‐program ini, diharapkan mengurangi pendapatan riil sehingga dapat menekan permintaan domestik baik terhadap barang‐barang impor maupun ekspor. Meskipun program‐program kebijakan penyesuaian struktural ditujukan pada sisi suplai ekonomi. Sementara itu, stabilisasi memusatkan perhatian pada pengendalian permintaan, namun kebijakan‐ tindakan‐tindakan penyesuaian struktural dikelola oleh Bank Dunia dan berusaha mengatasi persoalan keseimbangan pembayaran dengan meningkatkan produksi meningkatkan produktivitas dan efisiensi, mengubah sumber daya menjadi proyek‐ ekspor. Program‐program ini umumnya lebih berjangka‐panjang serta berupaya proyek yang produktif, dari sektor yang tidak dapat diperdagangkan menjadi sektor liberalisasi ekonomi, dimana peran negara secara drastis telah direduksi melalui yang dapat diperdagangkan” (Abrahamsen, 2003:65‐66). Akibat dari SAP ini adalah pengurangan‐pengurangan pengeluaran publik, privatisasi kegiatan‐kegiatan sektor publik, serta penghapusan kontrol atas impor, ekspor dan devisa.

Globalisasi neoliberal tidak bisa menghasilkan pemerataan (equality) tapi justru memperbesar ketimpangan (inequality) itu. Kebijakan‐kebijakan neoliberal itu bersenjatakan apa yang sekarang ini diteorisasi oleh Akram‐Lodhi (2007) sebagai neoliberal enclosure dengan ragam variasi substansi dan penampakannya. Yang dimaksud dengan neoliberal enclosure dapat dibedakan dengan bentuk‐bentuk enclosure yang klasik seperti perampasan tanah dan kekayaan alam para petani untuk badan‐badan usaha raksasa milik negara atau swasta, atau proses “paksa” petani menjadi tenaga kerja bebas buruh upahan, yaitu “untuk memperdalam dan memperkokoh hubungan kepemilikan kapitalistik dengan mengurangi secara relatif kekuasaan rakyat miskin pedesaan”. Hal ini dicapai melalui penggunaan proses‐ proses pasar yang dikombinasi dengan intervensi pemerintah. Dalam arti ini, neoliberal enclosure adalah hasil‐samping dari proses akumulasi kekayaan yang menggunakan rasionalitas ekonomi. Namun pada tingkat permulaan, neoliberal kekayaan alam, lalu kemudian kekayaan modal yang diperoleh dari usaha‐usaha enclosure mensyaratkan pengukuhan status kepemilikan pribadi atas tanah dan produksi maupun perdagangan. Neoliberal enclosure itu telah menguatkan struktur agraria yang ‘terbelah dua’ (bifurcated agrarian structure): Satu sub‐sektor berorientasi ekspor, modal yang lebih intensif dan berhubungan dengan TNC (Transnasional Corporation), namun kurang dalam integrasi hubungan hulu‐hilir, dan satu sub‐sektor lainnya adalah ragam produksi untuk kebutuhan domestik, lebih padat‐karya, hubungan hulu‐hilir lebih kuat, namun tidak homogen (Akram‐Lodhi,

2007:1446).

Neoliberal enclosure ini menguatkan arus penghilangan dunia pedesaan, agraria dan petani (deruralization, deagrarianization and depeasantization processes). Setelah meneliti perubahan agraria di Asia, Afrika dan Amerika Latin di akhir abad 20, Bryceson, dkk. menyimpulkan “penerapan kebijakan‐kebijakan penyesuaian struktural (structural adjustment policies) dan liberalisasi pasar skala dunia akan terus memberi akibat pemusnahan (dissolving effect) pada kehidupan petani” (Bryceson et al 2000:29). Araghi mengemukakan istilah global depeasantisation untuk gejala “meningkatnya jumlah orang yang tadinya terlibat dalam pertanian … dalam waktu yang cepat dan dalam jumlah besar‐besaran menjadi terkonsentrasi di wilayah perkotaan” (1995:338). Seperti yang dilaporkan World Population Prospects (1988), di negara‐negara Asia, Afrika dan Amerika Latin – yang dalam konteks perang dingin diistilahkan “Dunia Ketiga” – penduduk yang hidup di kota mencapai 41 persen di tahun 2000, melonjak cepat dari 16 persen di tahun 1950 (Araghi 1995). Sejarawan kenyataan masa lampau dan sedang dalam proses melenyap, seperti yang ditulis kondang Hobsbawm adalah penyuara dari golongan yang menganggap petani adalah dalam karya klasiknya Age of Extremes bahwa “… perubahan yang sangat dramatis dari paruh kedua abad ini, dan sesuatu yang memutus hubungan kita dari dunia masa penduduk manusia sepanjang sejarah yang diketahui) (Hobsbawm,1994: 288‐9, 415). lalu, adalah the death of the peasantry, kematian petani (yang merupakan mayoritas

3. KEBANGKITKAN STUDISTUDI YANG MEMPENGARUHI BANGKITNYA GELOMBANG BARU REFORMA AGRARIA

seputar akses pada tanah kembali menggeliat dalam naskah‐naskah akademik berupa Seiring dengan bangkitnya agenda Reforma Agraria dewasa ini, pokok bahasan buku maupun artikel dalam jurnal‐jurnal ilmiah. Sekedar sebagai ilustrasi yang belum lengkap, di awal tahun 2001, terbit naskah di bawah bendera The UN World Institute for Development Economics Research (WIDER) berjudul Access to Land, Rural Poverty and Public Action (de Janvry, et al., 2001). Buku ini mendiskusikan panjang lebar seluk‐beluk betapa pentingnya akses atas tanah, kebijakan land reform dan aksi‐aksi kolektif untuk memerangi kemiskinan di pedesaan. Buku ini juga menghadirkan evaluasi terhadap stateled land reform dan untuk sebagian menghadirkan grassrootinitiated land reform. Namun, pada intinya buku itu adalah promosi mengenai tak tergantikannya peran pasar dalam meningkatkan akses orang miskin terhadap tanah, pendekatan pasar ini dielaborasi dalam buku Land Policies for Growth and Poverty dan perlunya pemerintah mengadopsi marketassisted land reform. Promosi Reduction: World Bank Policy Research Report. Walaupun buku ini dinyatakan sebagai karya Klaus Deininger (2003), namun lebih jauh buku ini merupakan buku pegangan The World Bank’s Thematic Group on Land Policy and Administration (sering disebut secara singkat sebagai The Land Thematic Group), yang mengarahkan proyek‐proyek perubahan kebijakan, manajemen dan administrasi pertanahannya Bank Dunia, serta badan‐badan pembangunan internasional lainnya.

Pendekatan pasar ini memperoleh tantangan dari IFAD (International Fund for Agricultural Development) yang mengeluarkan IFAD Poverty Report 2001: The Challenge of Ending Rural Poverty. IFAD secara eksplisit menghidupkan kembali keunggulan usaha pertanian skala kecil, dan redistribusi tanah skala besar dalam strategi mengurangi kemiskinan di pedesaan secara drastis. Yang memimpin penulis laporan IFAD tersebut adalah Michael Lipton, yang telah terkenal sebagai tokoh pendekatan neo‐populis dalam pembangunan pedesaan (Lipton 1977) dan juga khususnya berjasa dalam teorisasi land reform ketika agenda ini sedang jaya‐jayanya di badan‐badan pembangunan interansional dan negara‐negara berkembang di akhir dari Griffin, Khan and Ickowitz, (2002) “Poverty and Distribution of Land” dalam tahun 1970an (Lipton 1974). Laporan tersebut segera dikuatkan oleh artikel panjang Journal of Agrarian Change No. 2(3), yang kembali menghidupkan argumen tentang kebijakan dan praktek urban bias yang memelihara kemiskinan, dan mengusulkan pentingnya land reform sebagai strategi memerangi urban bias policies itu.

Sebagai tanggapan atas artikel ini, dan secara tidak langsung juga pada buku Access to Land di atas, Bernstein (2002) “Land Reform: Taking A Long(er) View” dalam Journal of Agrarian Change 2002 No. 2(4) mengedepankan suatu kritik yang tajam baik terhadap pendekatan pasar maupun neo‐populis. Selanjutnya, Byres (2004) menyunting artikel‐artikel yang mengelaborasi lebih lanjut pandangan kritis ini dalam Journal of Agrarian Change 2004 No. 4 (1&2) dan mengritik argumen utama pendekatan neo‐populis dengan basis contoh‐contoh empiris, yang kemudian ditanggapi balik oleh Griffin, K., A.R. Khan and A. Ickowitz (2004) dalam karya “In 4(3). Defence of Neo‐Classical Neo‐Populism” dalam Journal of Agrarian Change 2004 no

internasional di atas, UNRISD (United Nation Research Institute for Social Seiring dengan lingkar debat akademik dan kebijakan lembaga pembangunan Development) telah mendukung suatu kelompok yang membawa nama masyarakat sipil, The Popular Coalition to Eradicate Hunger and Poverty untuk membuat pada pembuatan buku bunga rampai tentang inisiatif gerakan sosial, ornop, dan serangkaian riset pendahuluan, pengembangan jaringan yang kemudian bermuara negara dalam menghidupkan berbagai agenda land reform di Asia, Afrika dan Amerika Latin (Ghimire 2001a). UNRISD kemudian menyelenggarakan rangkaian penelitian independen di bawah tema “Grassroots Movements and Initiatives for Land Reform” yang keseluruhan naskahnya kemudian ditebitkan dalam buku berjudul Land Reform and Peasant Livelihoods: The Social Dynamics of Rural Poverty and Agrarian Reform in Developing Countries (Ghimire, 2001b). Studi lanjutannya dilakukan UNRISD dengan tema “Civil Society Strategies and Movement for Rural Asset Redistribution and Improved Livelihood” menyambut maraknya gerakan sosial pedesaan menuntut redistribusi dan dan kelompok‐kelompok masyarakat sipil dari Bank Dunia dan badan‐badan pembangunan internasional lainnya. Naskah‐ bekerja menghadapi ekspansi ideologi dan program kebijakan pertanahan pro‐pasar naskah hasil riset itu diterbitkan dalam buku Civil Society and The Market Question: Dynamics of Rural Development and Popular Mobilization (Ghimire, 2005), Roma: World Summit on Sustainable Development (WSSD) di tahun 2002, Moyo dan Yeros UNRISD dan ITDC. Seiring dengan bangkitnya tema gerakan perjuangan tanah dalam mengkoordinasi scholarcum‐activists untuk menulis analisa mengenai gerakan‐ gerakan sosial pedesaan yang mengandalkan okupasi tanah sebagai taktik utamanya. Usaha ini kemudian dibukukan di bawah judul Reclaiming the Land: The Resurgence of

Rural Movements in Africa, Asia and Latin America (Moyo dan Yeros, 2005). Setahun Action Network) yang sepanjang tiga tahun pergulatan aktivis gerakan sosial dalam setelah buku itu, suatu lingkaran aktivis yang tergabung dalam LRAN (Land Research Kampanye Global tentang Pembaruan Agraria menerbitkan buku yang berjudul Promised Land: Competing Visions of Agrarian Reform (Rosset, Patel, dan Courville, khusus “Agrarian Reform and Food Sovereignity”. 2006). Buku ini mengritik keras pendekatan pro‐pasar dan mengedepankan kerangka

Kritik pada pendekatan pro‐pasar juga dilakukan oleh sejumlah sarjana yang memiliki penelitian mendalam di berbagai negara Asia, Amerika Latin dan Afrika. Sarjana‐sarjana yang dikoordinir oleh Institute of Social Studies (ISS) The Hague yang disponsori oleh Bureau of Development Policy ‐ UNDP (the United Nations menyelenggarakan penelitian bertema “Land Policies, Poverty and Public Action” Development Programme). Sepuluh pengalaman implementasi land reform kontemporer diterliti dan disajikan secara analitis dan komparatif, yakni Armenia, Zimbabwe. Salah satu muara kebijakan dari penelitian ini ada suatu Policy Brief No. Bolivia, Brazil, Egypt, Ethiopia, Namibia, The Philippines, Uzbekistan, Vietnam, dan 2/Nov/2006 “The Unresolved Land Reform Debate: Beyond State‐Led and Market‐ Led Model” (Borras and McKinley, 2006). Mereka kemudian menerbitkan hasilnya Perspectives from Developing and Transition Countries (Akram‐Lodhi, Borras Jr., dan dalam buku berjudul Land, Livelihoods and Poverty in an Era of Globalization: Kay, 2007). Seiring dengan proses pembuatan buku ini, dua dari kelompok sarjana dari Institute of Social Studies (ISS), the Hague ini akan pula yang mengeluarkan buku Question (Akram‐Lodhi and Kay 2007). suntingan berjudul Peasant Livelihoods, Rural Transformation and the Agrarian

Untuk melihat dinamika pasang‐surut dari kebijakan land reform di dunia semenjak masa keemasa Reforma Agraria di tahun 1960‐an, kita tidak bisa untuk mengabaikan jurnal ternama FAO (Food and Agricultural Organization) Land Reform Land Settlement and Cooperatives, yang terbit reguler tiap tahun semenjak tahun 1963. Jurnal yang telah berumur 45 (empat puluh lima) tahun itu sejak awal diterbitkan sebagai suatu medium untuk diseminasi informasi dan berbagai pandangan tentang land reform and topik‐topik yang berhubungan, dan diisi oleh ahli‐ahli dari badan‐badan PBB, pemerintah‐pemerintah anggota FAO, maupun ahli dar badan‐badan independen. M. Riad El‐Ghonemy, salah seorang redaktur awal awal jurnal ini, dan kemudian juga menjadi pekerja intelektual di FAO untuk jangka waktu yang panjang hingga saat ini, menulis suatu buku baru berjudul The Crisis of Rural Poverty and Hunger: An Essay on the Complementarity between Market and

GovernmentLed Land Reform for its Resolution (El‐Ghonemy 2007). Buku yang pemerintah dalam menjalankan land reform ini pun mengisi daftar studi‐studi mencoba mendamaikan dan mencari keseimbangan antara kekuatan pasar dan terbaru itu tentunya dapat menjadi sumber bagi mereka yang hendak memiliki pemahaman akademik mengenai kebangkitan agenda reforma agraria itu.

Di salah satu ujung dari kajian atas pengalaman‐pengalaman pelaksanaan land kategori/pengelompokan berbagai tipe Reforma Agraria. Berdasarkan cara reform di berbagai tempat dengan berbagai pelaku, biasanya disusunkan bagaimana land reform itu dijalankan, dibedakan tiga tipe ideal, yakni: StateLed Land Reform, MarketLed Land Reform, dan PeasantLed Land Reform. Namun, dengan sangat menarik, setelah menyelidiki secara empiris praktek‐praktek ketiga model itu, Borras dan Mckinley (2006) mengemukakan model keempat yang merupakan suatu upaya mewujudkan ProPoor Landreform yang realistis dengan 4 (empat) pilar pokok (lihat Tabel 2), yakni:

(i) Pengorganisasian rakyat miskin pedesaan yang otonom; Organisasi ini dibentuk dari kebutuhan dan perjuangan rakyat miskin sendiri, jatuh‐ bangun menempa dan membangun kepemimpinannya yang mandiri. Mereka harus lah otonom dari kekuatan negara dan pengusaha tanah luas dan mewakili kepentingan strategi dan program buruh tani, petani gurem, mampu memenuhi kebutuhan praktis mereka. masyarakat adat maupun kaum miskin dan perempuan pedesaan serta

(ii) Koalisi politik yang luas dan pro‐reforma; Koalisi ini harus kuat, misalnya, untuk menolak berkompromi dengan faksi‐faksi politik yang mewakili kepentingan penguasa tanah luas, pengusaha‐pengusaha besar industri agrobisnis yang berorientasi ekspor, dan memegang teguh kepentingan strategis dari buruh tani, petani gurem, masyarakat adat maupun kaum miskin dan perempuan pedesaan.

(iii) Investasi publik, kredit pemerintah dan asistensi teknis yang besar; Koalisi di atas harus lah sampai pada keberhasilan mengalokasikan bajet negara dalam jumlah yang substansial. Hal inilah yang akan mampu menciptakan kondisi‐kondisi perbaikan produktivitas dan kualitas lingkungan yang menjamin keberlangsungan nilai guna dari tanah yang diredistribusikan.

(iv) Intervensi mikroekonomi maupun wilayah untuk meningkatkan produktivitas dan perbaikan lingkungan itu tidak akan berhasil berkelanjutan tanpa pilar yang keempat, yakni strategi pembangunan propoor yang berorientasi pertumbuhan (propoor Growthoriented

Development Strategy). Pilar keempat ini memang berhadapan dengan arus besar globalisasi neoliberal, sehingga mau tidak mau elit negara harus berfungsi menjalankan kewajibannya untuk menyediakan berbagai fasilitas yang memproteksi orang miskin pedesaan dari ancaman neoliberal enclosure.

Tabel 2. 4 (Empat) Tipe Land Reform berdasarkan Aktor Utama Penggeraknya

Market­Led Land Pertimbangan
utamanya
adalah
pencapaian
efisiensi/produktivitas
secara  Mengurangi
peran
negara; ekonomis;
Reform Petani
yang
seharusnya
menjadi
‘supir’
dalam
Reforma
Agraria, sesungguhnya
berada
di
bawah
perintah
pelaku‐pelaku
pasar;  Nyatanya,
‘terpusat
pada
pasar’
artinya
‘terpusat
pada
tuan tanah/pedagang/
Perusahaan
asing
(TNC)’.  Pertimbangan
utamanya
biasanya
berhubungan
dengan mengamankan/menjaga
legitimasi
politik,
meskipun
agenda‐agenda pembangunan
juga
penting;
State­Led Land Reform  ‘Komitmen
politik
yang
sangat
kuat’
sangat
dibutuhkan
untuk
mewujudkan agenda
land
reform,
plus
perbaikan
akses
lainnya;  Biasanya
memperlakukan
petani
sebagai
pelaku
yang
dibutuhkan
secara  Partisipasi
pelaku‐pelaku
pasar
sangat
rendah,
kecuali
mereka
yang
terpilih administratif; karena
lebih
memiliki
pengaruh
dalam
kebijakan
pemerintah
dan
elite pejabatnya.
Peasant­Led Land Reform Asumsi
utamanya
adalah
bahwa
‘negara
terlalu
terbelenggu
oleh kepentingan
elit
(elite
capture)’,
sementara
kekuatan
pasar
juga
= kepentingan
elit.  Dengan
demikian,
satu‐satunya
cara
untuk
mencapai
reforma
agraria
yang pro
kaum
miskin
adalah
jika
petani
dan
organisasi
mereka
secara
mandiri mengambil
insiatif
untuk
menerapkan
reforma
agraria.
Pro­Poor Land Reform Asumsi
utama:
tidak
meromantisasi
‘kemahakuasaan’
petani
dan
organisasi mereka;
dan
juga
tidak
meromantisasi
sifat
budiman
negara.  Mendasarkan
pada
keterkaitan
masalah
keadilan,
produktivitas
dan kerusakan
lingkungan
hidup;
serta
keberkaitan
antara
perspektif‐perspektif yang
mampu
menjelaskan
masalah
tersebut;  Menganalisa
negara,
gerakan‐gerakan
petani
dan
kekuatan
pasar
bukan sebagai
kelompok‐kelompok
yang
terpisah‐pisah,
namun
sebagai
pelaku‐ pelaku
yang
terhubung
satu
sama
lain
melalui
cara
bagaimana
tanah
dan kekayaan
alam
diperebutkan
secara
politis
dan
ekonomis;  Memiliki
tiga
ciri
kunci:
‘berpusat
pada
petani’,
‘didorong
oleh
negara’,
dan ‘meningkatkan
produktivitas
secara
ekonomis,
keadilan
sosial,
dan

4. PENUTUP: MENENGOK SEKELEBAT KE CARA REFORMA AGRARIA KEMBALI KE PENTAS KEBIJAKAN NASIONAL INDONESIA SAAT INI

Globalisasi dan neoliberalisme5 di Indonesia telah berpengaruh begitu mendalam dalam masyarakat pedesaan Indonesia sebagaimana telah diurai detil oleh banyak penulis (Cf.: Fauzi, 2001; Wibowo dan Wahono 2003, Setiawan, 2003; Khudori, 2004; Ya’kub, 2004, Herry‐Priyono 2006). Seperti juga gerakan‐gerakan sosial umumnya di Dunia Ketiga, berbagai organisasi gerakan rakyat pedesaan di globalisasi neoliberal itu. Indonesia telah menjadikan Reforma Agraria sebagai agenda tandingan atas

terus digeluti oleh sejumlah sarjana serta aktivis agraria dan lingkungan yang aktif Agenda “Reforma Agraria” kembali bergeliat dimulai sejak awal 1990an dan dalam pengorganisasian penduduk miskin pedesaan (petani, masyarakat adat, dan kelompok marjinal lainnya), dan advokasi kebijakan land reform/pembaruan agraria, serta menghasilkan naskah‐naskah studi kondisi agraria dan kritik politik agraria yang dianut rejim Orde Baru (Kasim dan Suhendar, 1996; Bachriadi, et.al., 1997; Suhendar dan Winarni, 1997; Wiradi, 1999). Lebih dari itu, rangkaian kegiatan demonstrasi, diskusi, seminar, konferensi yang dimotori serikat‐serikat petani lokal, dan organisasi non‐pemerintah tak putus‐putusnya menyuarakan keharusan penyelesaian konflik agraria dan agenda reforma agraria (lihat misalnya Harman, et.al., 1995; Fauzi and Fidro, 1998). Sementara itu, tuntutan‐tuntutan keadilan agraria yang dijalankan oleh penduduk‐penduduk desa berlangsung terus hingga menemukan momentum yang pas untuk meluaskan aksi‐aksi pendudukan tanah itu, yakni saat mengiringi berakhirnya kekuasaan rezim Soeharto di tahun 1998. Andil dari organisasi‐organisasi gerakan agraria lokal maupun ornop‐ornop nasional pendukungnya sangat lah besar dalam mengangkat agenda Reforma Agraria saat itu.

berbagai mobilisasi massa hingga pembentukan asosiasi‐asosiasi organisasi gerakan Keterbukaan politik lah yang memungkinkan penampilan terbuka dari agraria di tingkat lokal sampai nasional, yang di antaranya ditulangpunggungi oleh aktivis‐aktivis agraria. Ketika kesempatan politik terbuka dalam sidang‐sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di tahun 1999 hingga 2001, yang sebagai presiden Indonesia 1966‐1998, para promotor reforma agraria dan aktivis terbentuk sebagai bagian dari transisi politik nasional setelah Soeharto mundur gerakan lingkungan untuk pertama kalinya mampu memasukkan agenda pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam dalam proses pembuatan dokumen negara, yang kemudian menjadi TAP MPR RI No. IX/MPR‐RI/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Meskipun dokumen ini dinilai berbeda‐beda oleh kalangan ornop (Bey, 2002; 2003; Bachriadi, 2002; Wiradi, 2002; Lucas and Warren, 2003; serta Ya’kub, 2004), namun dokumen negara itu reforma agraria, baik yang diusung oleh badan‐badan negara, maupun organisasi‐ merupakan tonggak bersejarah, yang membentuk rute selanjutnya dari agenda organisasi gerakan agraria (Fauzi, 2002; Soemardjono, 2002; dan 2006; serta Winoto, 2007).

adalah Komisi Nasional Hak‐hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam konteks Salah satu badan negara yang selanjutnya mengimplementasi TAP MPR ini transitional justice untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di masa Orde Baru.6 Ujung dari usaha ini adalah promosi usulan pembentukan Komisi Nasional untuk Penyelesaian Konflik Agraria (KNuPKA) yang disampaikan kepada Presiden Megawati Soekarnoputri dan kemudian juga pada Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (Bachriadi, 2004a; dan Tim kerja KNuPKA, 2004). Namun kemudian jawaban datang dari pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra di tahun kelembagaan Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI untuk menangani dan 2005 yang menolak pembentukannya dan merekomendasikan penguatan menyelesaikan konflk‐konflik agraria.

Pimpinan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN‐RI) pada periode 2001‐2005 menggunakan TAP MPR itu untuk melakukan pengusulan undang‐undang baru pengganti Undang‐undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 (UUPA) dengan “meredefinisi prinsip‐prinsipnya” (Soemardjono, 2002, 2006, 2008). Hal ini menangguk pro dan kontra yang berkepanjangan, baik di kalangan ornop, sarjana hukum agraria, dan pejabat pemerintahan, seperti halnya berbagai usulan revisi UUPA sebelumnya (untuk sketsa mengenai hal ini lihat Bagan 1 Konstelasi Upaya‐upaya untuk Mengubah UUPA 1960, yang bersumber dari Bachriadi 2004b, 2006, 2007). Aliran energi yang besar dan kontroversi ini diakhiri dengan tercapai kesepakatan antara pimpinan BPN‐RI saat ini dengan Komisi II DPRRI pada Rapat dilakukan terhadap produk perundang‐undangan di bawah UUPA (Sinar Harapan, 30 Konsultasi tanggal 29 Januari 2007 untuk tidak mengubah UUPA, dan pembaruan Januari 2007). Selanjutnya, BPN‐RI berkonsentrasi untuk menjalankan dan mengembangkan mandat pelaksanaan reforma agraria dari Presiden RI dengan prinsip “tanah untuk keadilan dan kemakmuran”, termasuk mencoba apa yang disebut sebagai PPAN (Program Pembaruan Agraria Nasional) yang didengungkan akan mengalokasikan tanah objek reforma agraria seluas 9,25 juta hektar (8,15 juta ha berasal dari hutan konversi, dan 1,1 juta ha berasal dari tanah di bawah kewenangan langsung BPN) (Winoto, 2006).

Meskipun pengumuman bahwa pemerintah hendak menjalankan PPAN itu dilakukan Kepala BPN RI bersama Menteri Kehutanan RI dan Menteri Pertanian RI, dan sejumlah studi telah merekomendasikan keharusan agenda reforma agraria dan sektor kehutanan lihat Contreras‐Hermosilla and Fay, 2005; Kartodirdjo, 2006; pengelolaan sumber daya alam di jurisdiksi kedua departemen ini (misalnya, untuk sedangkan untuk sektor pertanian lihat Mayrowani, et.al., 2004), namun di dua departemen itu, agenda reforma agraria belum menjadi agenda utama. Dengan demikian, tidaklah mengherankan bahwa kita belum menemukan cara bagaimana Reforma Agraria diintegrasikan ke kedua departemen itu. Bahkan inisiatif‐inisiatif dari Departemen Kehutanan, mulai dari pembentukan kawasan konservasi yang koersif, pembolehan investasi di kawasan konservasi hingga bentuk‐bentuk baru perhutanan sosial, dan Departemen Pertanian, mulai dari revitalisasi perkebunan, perkebunan untuk bahan bakar nabati hingga upaya pelestarian lahan pertanian sawah abadi, belum dapat beresonansi dengan apa yang dikerjakan BPN dengan PPAN itu. Perlu penelitian dan penilaian yang seksama apakah macam‐macam counterreform. inisiatif itu membentuk apa yang tergolong menurut Feder (1970) sebagai

Perlu penyelidikan yang mendalam dan seksama bagaimana dinamika perjuangan agraria dan implementasi bentuk‐bentuk program pembaruan agraria pemerintah dalam menghadapi masalah‐masalah agraria (agrarian questions) dewasa ini, dengan terutama meletakkannya dalam konteks yang luas yakni (i) berbagai bentuk kemiskinan, keterbelakangan, dan ketidakadilan agraria yang kronis, yang tampak berupa kekurangan bahan makanan dan nutrisi yang cukup, konsentrasi kepemilikan asset, pengangguran terbuka dan terselubung yang besar, kerusakan not least – ketidakmampuan rakyat pedesaan memiliki tabungan (domestic capital) lingkungan yang mengguncangkan, konflik agraria yang meledak‐ledak, dan – last but dan mengembangkan teknologi untuk memperbaiki produksi, dan kondisi‐kondisi keberlangsungan hidupnya; (ii) berbagai strategi dan kebijakan pembangunan agraria yang dijalankan secara nasional maupun lokal, termasuk yang yang diidentifikasi oleh Kepala BPN RI sebagai endpipe policies dan colonial mode of development (Winoto, 2007); dan (iii) berbagai konfigurasi kekuatan politik lokal yang terbentuk akibat warisan sistem politik Orde Baru, transisi demokrasi di tingkat nasional maupun implementasi kebijakan desentralisasi‐demokratik yang diterapkan semenjak tahun 2000, yang didalamnya termasuk kekuatan‐kekuatan masyarakat sipil berjaringan secara nasional maupun transnasional, dan gerakan sosial yang berakar lokal.

mendalam mengenai debat‐debat klasik dan kontemporer tentang masalah‐masalah Pengetahuan empiris tersebut, disertai dengan (i) pengetahuan teoritik yang agraria dan agenda Reforma Agraria, dan (ii) pengetahuan pembanding mengenai bagaimana dan konteks Reforma Agraria dijalankan di berbagai negara lain, perlu Reforma Agraria Indonesia. Saat ini karya‐karya tulis yang bermutu mengenai seluk‐ ditempatkan dalam rangka membangun basis pengetahuan yang otoritatif tentang beluk kondisi, politik, gerakan dan reforma agraria Indonesia masihlah sangat terbatas. Undangan Benjamin White (2005:132) untuk merintis bahan pengajaran “teori dan praktek reforma agraria” sungguh‐sungguh relevan untuk Indonesia saat ini. Dengan sangat menyadari bahwa salah satu syarat dari pelaksanaan reforma agraria yang berhasil adalah tersedianya basis pengetahuan yang memadai, maka selain memperbanyak ragam kekuatan sosial‐politik yang mengusung agenda Reforma Agraria, yang benar‐benar diperlukan juga adalah produksi pengetahuan mengenai keragaman kondisi agraria wilayah, bukan hanya yang bersifat aspek‐aspek dari keadaan agraria saat ini, tapi juga disertai dengan menghubungkan keadaan khusus pula.. ***) agraria saat ini dengan proses pembentukannya dalam sejarah dan geografi yang

Wallaahualam bissawab.

Bandung, revisi 28 Juli 2008

5 Mengikuti David Harvey (1990, 2001, 2003), penulis membedakan globalisasi sebagai proses saling berhubungannya berbagai bagian dunia yang utamanya ditandai oleh “semakin mengkerutnya ruang dan waktu” (time-space compressions) akibat perkembangan kekuatan produktif (modal, teknologi, komunikasi, dll); dan neoliberalisme sebagai suatu proyek ideologi dan politik yang menomor satukan prinsip-prinsip kebebasan, kepemilikan pribadi yang mutlak, pasar bebas, dan akumulasi modal skala dunia.

6 Sebelumnya, Komnas bekerjasama dengan organisasi gerakan agraria menyelenggarakan Konferensi Nasional Salah satu resolusinya adalah desakan pembentukan TAP MPR tentang Pembaruan Agraria. Pembaruan Agraria untuk Perlindungan dan Pemenuhan Hak‐hak Asasi Petani 17‐20 April 2001 di Jakarta.