NEGARA KESEJAHTERAAN : PRO DAN KONTRA MODAL ASING-)
Oleh : Erman Rajagukguk
Apakah negara kesejahteraan dapat terjadi dengan agenda Neoliberalisme, yang antara lain, menekankan peranan modal asing dalam perekonomian nasional? Bagaimana peranan hukum ekonomi dalam legislasi nasional untuk mencapai negara kesejahteraan dalam " agenda neoliberalisme"?
Jawaban atas pertanyaan pertama, tergantung kepada teori mana yang kita anut : Liberalisme, Marxisme, teori Dependency. Liberalisme tentu mengikuti Adam Smith dalam "the Wealth of Nations" dua abad yang lalu, bahwa decentralization of political powel and liberalization of the mqrket contribute to producer confidence, initiative' investment, and growth. Marxisme menyebut penanaman modal asing adalah pemerasan kaum kapitalis terhadap kaum proletar, dalam hal ini buruh. Namun Deng Xian Ping mengatakan, baiklah kembali kepepatah Cina Kuno, "Tidak penting kucing itu hitam atau putih, yang perlu bagaimana ia bisa menangkap tikus". Cina Niarxist mengundang modal asing daq menjadi keh;atan ekonomi baru dunia. Begitu juga teori Dependency (ketergantungan) berpendapat, bahwa penanaman modal asing itu membuat ketergantungan negara pinggiran (negara berkembang) kepada negara centre (negara maju)
Sudah sejak berdirinya Republik Indonesia, masalah negara kesejahteraan dan modal asing itu menjadi perdebatan.
Pasal 33 UUD 1945 (sebelum amandemen) menyatakan :
(l) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
bangsa Indonesia, yang juga Mohammad Hatta, proklamator dan bapak 1945 dirancang, pada sebuah perumus terpenting Pasal 33 tersebut ketika UUD peftemuan dengan wakil-wakil organisasi rakyat di gedung Sono Suko di Solo pada tahun 1951 yang mengatakan:
"(Jtk membangun negara Kita, Kita tidak mempmryai kapital, karena itu kita palrai lmpital asing utk kepentingan Kita, Kita anti kapitalisme, tetapi tidak anti kapital. Kita djuga tidak segan2 memakai tenaga bangsa asing, l<arena kita memang kekurangan tenaga ahli. Mereka itu kita bajar, menurut ukuran pembajaran internasional jang memang tinggi, diil@ dibanding dengan pembajaran kepadn tenaga2 ahli kita. Hal itu djangan diirikan, karena mereka itu tidak mempunjai kewadjiban terhadap Negara kita, sedang kita mempunyai kewadjiban terhadap Negara dan bangsa...
Ada sementara golongan dalqm masjarakat kita jang kswatir, bahwa dgn memakai kapital asing itu, kita akan djatuh kembali kedslam pendjadjahan. Demikian Hatta selandjutrrya. Terhadap merelm ilu Bung Hotta katakan, bahwa mereka itu masih dihinggapi oleh restan2 zaman kolonial yang minderwaardigheids complex dari zaman kolonial dahu\. Sebagai bang,sa jang telah merdeka, kita harus mempunyai kepertjajaan atas diri kita sendiri."
") Disarnpaikan pada Diskusi Panel "Kritik Atas Arah Kecenderungan "Supremasi Hukum". Paskah 1998 Terkait Dengan Modal"', diselenggarakan oleh ELSAM. HUMA, SAWIT WATCH, INFID, WALHI, AMAN, yLBHi, ICEL. Jakarra 5-7 Agustus 2008. Tidak untuk dipublikasikan, masih ada perbaikan catatan kaki.
Menurut Mohammad Hatta:
"Dihrasai oleh negara dnlam Pasal 33 Undang Undnng Dqsqr 1945 tidek berarti negara sendiri menjadi pengusaha, usahawan atau ondenemer. Lebih tepat dikatakan bahwa kekuasaa.n negara terhadap pada membuat peraturan gana me lancarkan jalan ekonomi ...
Cita-cita yang tertanam dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 iolqh produksi yang besar-besar sedapat4apatnya dilaksarukan oleh Pemerintoh dengan bqntuqn kaprtal pinjamon dari luar. Apabila siasat ini tidak berhasil, perlu jttga diberi kesempatan kepada pengtsaha asing menanam modalnya di Indonesia dengan syarat yang ditentukan oleh Pemerintah. Pokohrya modal asing yang bekerja cii Indonesiu itu membuka kesempatan bekerja bagi pekerja Indonesia sendiri. Daripada mereka hidup menganggur, lebrh boik mereka bekerja dengan jaminan hidup yang culary.
Cara begitulah dehufu kita memikirkan betapa melaksanakan pembangunan ekononti dengan dasar Pasal 33 Utdang-Undang Dasar 1945. Terutqma digerakkan tenaga-tenaga Indonesia yang lemqh dengan jalan kooperasi, kemudian diberi kesempotan kepada golongan swastq untuk menyerahkan pekerjaan dan kapital nasionaL Apabila tenaga nasional dan kapital nasional tidak mencukupi, kita pinjam tenagq asing dan lapital asing untuk melancarkan produksi. Apabila bangsa asing tidak bersedia meminjamkan kapitalnya, maka diberi kesempatan kepada mereka untuk menqndm modalnya di tanah air kita
dengan syarat-.syarat yang ditentukan oleh Pemerintoh Indonesia sendiri. Syaratt) "Wakil Presiden Hatta : Kita Anti kapitalisme. tapi tidak anti kapital ...", Pedoman, 19 syarat yang ditentukan itu terutama menjamin kekayaan alam kita, seperti hutan kita dnn kesuburan tanah air kita, tetap terpelihara. Orang asing yang mau menggarap tentu ingin melihat, balwa penanam modal bagi merelca berarti memperoleh keuntungan. Keuntungan bagi kita bekerja sama dengan mereka ialqh, supayq pekerja-pekerja kita yang menganggur atau belum bekerja memperoleh pekerjaan, tanah kita yang subur dipelihara dan ditinglcatlcan kesuburannya, dnn hutan kita yang ditebang, dibarui dengan mencmam gantinya. Dari hasil hutan kito tidak sedibit pekerjaan baru, seperti penggergajian dnn pertuAnngan baru yang dapat dihidupkan di atas tqnqh air kita. Kesempatan yang dibuka untuk bangsa asing untuk menanam modol merelm di Indonesia ialah, supaya mereka ikut serta mengembangkan kemalonuran bangsa kita, bangsa Indonesiq. " 2)
Dalam sejarah Indonesia pro-kontra modal asing mengalami pasang surut. Kebijakan anti modal asing dimulai dari perjuangan untuk mengembalikan Irian Barat pada tahun 1958. Dalam sejarah Indonesia merdeka, Pemerintah pernah dua kali melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan asing dengan undang-undang.
Pertama, Pemerintah Indonesia mengambil alih perusahaan-penrsahaan Belanda pada tahun i958, berkaitan dengan perjuangan mengembalikan Irian Barat dari pendudukarr tselanda. Perusahaan-perusahaan Belanda yang dinasionaiisasi adalah perkebunan, yang setelah dinasionalisasi menjadi perusahaan negara sampai sekarang. Berkaitan dengan nasionalisasini, timbul gugatan perusahaan tembakau Belanda di Bremen (German), ketika tembakau dari perkebunan di Deli akan dilelang pada pasar tembakau di Bremen. Kasus ini terkenal dengan kasus tembakau Bremen. Duduk perkaranya bermula dari pengapalan tembakau dari bekas perusahaan Belanda yang dinasionalisasi oleh Pemerintah Indonesia. Pemilik perusahaan yang dinasionalisasi tersebut mengklaim tembakau tersebut sebagai miliknya. Pengadilan Bremen dalam putusannya, antara lain, menyatakan nasionalisasi yang dilakukan Penrerintah Indonesia adalah hak negara yang berdaulat.
Kedua, Pemerintah melakukan pengambilalihan perusahaan-perusahaan Inggris dan Amerika, pada waktu Indonesia mengadakan konfrontasi dengan Malaysia. Pada tahun 1962 Indonesia menganggap Amerika dan Inggris sebagai pendukung utama pembentukan Negara Malaysia, yang oleh pemerintahan Sukarno dianggap neo kolonialisme dan neo imperialisme.
Politik luar negeri Indonesia pada waktu itu anti Barat. Amerika dan Inggris dianggap menjadi pendukung utama neo kolonialisme dan neo imperialisme Indonesia condong ke Blok Komunis, dalam hal ini membuka hubungan erat dengan Soviet Unie, negan-negaraBropa Timur, Cuba, China, Vietnam Utara dan Korea Utara.
Walaupun pemerintahan Sukarno anti bantuan luar negeri dan modal asing, Indonesia tidak menolak bantuan luar negeri dari negara-negaraBlok Timur, Jepang dan Perancis (pembangunan bendungan Jatiluhur) dan Amerika sendiri, antara lain pembangunan jalan "Iakarta by Pass", Cawang - Tanjung Priok.
Hukum Ekonomi yaitu hulc.rm yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi tidaklah berciiri sendiri. Hukum bukan variable yang "independent", ia tergantung kepada faktorfaktor lain dalam masyarakat, sosial politik, ekonomi, dan hubungan internasional dalam perdagangan. Hal ini dapat dicermati dari perkembangan pengaturan penanaman modal asing di Indonesia.
Di bawah Pemerintahan Presiden Sukarno ekonomi Indonesia seakan-akan hendak mengalami kerutrtuhan. Indonesia tidak mampu membayar utang luar negerinya yang pada waktu itu berjumlah lebih dari dua biliorr dollar. Laju inflasi sekitar 20-30 persen perbulan.
Pada tahun 1966, Pemerintah Indonesia mengadakan pendekatan baru dalam kebijakan ekonomi, antara lain mengundang kembali masuknya modal asing. UndangUndang yang baru tentang penanaman modal asing diundangkan pada tahun 1967. Untuk menarik modal asing cii Indonesia, undang-undang ini menyediakan perangsang di bidang perpajakan, jaminan untuk mentransfer keuntungan, jaminan hukum terhadap kemungkinan nasionalisasi, dan prosedur penyelesaian perselisihan yang mungkin timbul di kemudian hari.
Undang-Undang Penanaman Modal Asing No. I Tahun 1967 secara samarsamar mengandung kontradiksi. Di satu pihak Undang-Undang ini mencoba mendorong penanaman modal asing dengan menawarkan berbagai rangsangan dan fasilitas. Namun di pihak lain, Undang-Undang ini dapat menimbulkan keseganan untuk mengadakan investasi di Indonesia dengan adanya berbagai pembatasan. Umpamanya, pemerintah akan menentukan bidang mana saja yang terbuka untuk modal luar negeri. Di samping itu Pemerintah mewajibkan penanaman modal asing memberikan kesempatan kepada modal nasional untuk ikut berpartisipasi setelah jangka waktu tertentu. Kontradiksi ini adalah sesuatu yang logis dari pendirian negara-negara yang sedang berkembang yang memandang pentingnya modal dan teknologi asing untuk pembangunan ekonomi, namun secara bersamaan berusaha menghindarkan dominasi asing atas perekonomian.
Hanya satu minggu saja setelah peristiwa 15 Januari 1974 yang anti Modal Jepang, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijaksanaan baru yang bersangkutan denganjumlah minimum saham nasional dalam perusahaan penanaman modal asing, Indonesianisasi tenagakerja, dan pengalihan teknologi. Berdasarkan keputusan sidang kabinet tanggal 22 Ianvari 1974, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengeluarkan surat edaran yang antara lain menyebutkan bahwa saham nasional dalam perusahaan penanaman modal asing harus menjadi sekurang-kurangnya 51% dalam jangka waktu 10 tahun. Bersamaan dengan itu diperlakukan pula kebijaksanaan Indonesianisasi tenaga kerja, antara lain dengan mengenakan iuran wajib pendidikan dan latihan sebesar US $ 100. tiap tenaga kerja asing pada perusahaan-perusahaan yang belum dapat memenuhi jadwal pengakhiran tenaga kerja warga negara asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Domestikasi dalam penanaman mcdal asing sudah merupakan kecenderungan yang umum pada tahun sembilan belas tujuh puluhan. Hal ini merupakan akibat dari kekhawatiran yang mendalam dari negara-negara yang sedang berkembang terhadap dominasi negara-negara maju dalam sistem ekonomi internasional. Umpamnya, sebagian besar patent dan teknologi adalah milik perusahaan-perusahaan multi nasional yang memiliki saham terbesar dalam investasi dan perdagangan dunia, baik untuk bahan-bahan mentah maupun pengolahannya. Di lain pihak, negara-negara yang sedang berkembang hanya merupakan pemakaian dari modal dan teknologi negara-negara maju, di samping sebagai penyedia bahan mentah dan tenaga kerja. Perdebatan "rJtaraSelatan" ditahun tujuh peluhan berkisar kepada penekanan perlunya perubahan yang mendasar dalam sistem ekonomi internasional. Negara-negara Selatan (negara-negara yang sedang berkembang) telah memberikan argumentasi tentang perlunya hubungan yang lebih sederajat antara negara-negara yang sedang berkembang dan negara-negara maju. Perubahan juga diperlukan dalam mekanisme dan institusi-institusi penanaman modal. Salah satu masalah yang kontroversial ialah tentang peranan perusahaanperusahaan multi nasional. Pada umumrrya, perusahaan-perusahaan multi nasional menjalankan kontrol yang efektif atas perusahaan-perusahaan afiliasi mereka melalui pemilikan saham-saham atau menjadi pemegang saham mayoritas. Sebagian besar negara khawatir terhadap sistem pemilikan dan pengawasan terhadap sektor-sekfor kunci dari perekonomian mereka oleh perusahaan-perusahaan asing. Negara-negara yang sedang berkembang telah membawa kekhawatiran ini ke dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan berusaha agar badan dunia tersebut turut mengatur perusahaan-perusahaan multi nasional dalam suatu kerangka aturan permainan sistem ekonomi internasional yang lebih menguntungkan negara-negara yang sedang berkembang. Suatu aksi bersama untrrk terciptanya tata ekonomi internasional baru dalarn suatu program berhasil dilahirkan pada I Mei 1974 dan dalam sidang khusus keenam dari Majelis Umum PBB, suatu seksi tersendiri telah membicarakan "Peraturan dan pengawasan terhadap aktifitas perusahaan-perusahaan trans-nasional". Dikatakan antara lairy bahwa seluruh usaha-usaha harus ditujukan untuk memformulasikan, menyepakati dan melaksanakan pengaturan internasional terhadap perusahaanperusahaan transnasional. Kegunaan dari ketentuan-ketentuan adalah untuk mengatur aktivitas perusahaan-perusahaan multi nasional di negara-negara penerima modal, melenyapkan hambatan-harnbatan Calarn praktek bisnis, dan menselaraskannya dengan rencana dan tujuan pembangunan nasionai dari negara-negara yang sedang berkembang. Dalam kerangka ini termasuk peninjauan kembali pengaturan-pengatuan yang telah ada.
. Negara-negara yang sedang berkembang memperkirakan bahwa dengan pengaturan-pengaturan yang baru tersebut, akibat-akibat yang tidak menguntungkan dari keterlibatan perusahaan-perushaaan multi nasional akan dapat diatasi. Di bawah pengaturan-pengaturan yang baru, modal, teknologi dan keahlian perusahaanperusahaan multi nasional akan dapat membantu perluasan industri dan barang-barang ekspor negara-negara yang sedang berkembang. Kebijaksanaan Indonesianisasi merupakan salah satu usaha untuk mengawasi penanaman modal asing.
Pada tahun 1980 harga minyak mulai turun. Pemerintah merubah'kebijakan investasi dari "import subsitution" menjadi "export oriented". Dalam rangka mengundang kembali modal asing, pemerintah menyediakan insentif baru bagi modal asing.
Kebijakan baru memberikan perlakuan yang sama antara perusahaan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Hal ini dapat dilihat Cari Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 1986 Tentang Persyaratan Pemilikan Saham Nasional
Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing Untuk Diberikan Perlakuan Yang Sama Seperti Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri. Kebijakan ini dikenal dengan istilah Paket 6 Mei 1986.3
Perusahaan penanaman modal asing agar mendapat perlakuan yang sama dengan penanaman modal dalam negeri harus memenuhi sejumlah persyaratan, yaitu, minimal 75% (tujuh puluh lima persen) sahamnya dimiliki oleh negara dan/atau swasta nasional atau minimal 5lYo (lima puluh satu persen) sahamnya dijual melalui pasar modal atau minimal 5l% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh negara dan/atau swasta nasional dan yang dijual melalui pasar modai, dengan ketentuan bahwa saham yang ditawarkan untuk dijual melalui pasar modal tersebut minimal sebesar 20% (duapuluh persen).
Keputusan Presiden No.17 Tahun 1986 diperbarui dengan Keputusan Presiden No.50 Tahun 1987. Berdasarkan Keputusan Presiden ini, perusahaan penanaman modal asing agar dapat diberikan perlakuan yang sama dengan penanaman modal dalam negeri, harus memenuhi persyaratan: minimal 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh negara dan/atau s$'asta nasional, atau minimal 45Yc (empat puluh lima persen) sahamnya diniiliki oleh negara dan/atau swasta nasional dengan syarat 20Yo (dua puluh persen) dari jumlah seluruh saham dijual melalui pasar modal sebagai saham atas nama. Tujuan dari dikeluarkannya kebijakan ini adalah untuk merespon peraturan tentang investasi kepemilikan saham dan untuk meningkatkan ekspor non migas serta merangsang penanaman modal.a
Dengan perubahan tersebut, maka perusahaan penanaman modal asing yang telah dipersamakan dengan perusahaan penanaman modal dalam negeri berhak menggunakan semua fasilitas yang diberikan pemerintah kepada perusahaan penanaman modal dalam negeri. Misalnya, bidang usaha yang tertutup bagi modal asing tetapi terbuka bagi penanaman modal dalam negeri akan memperoleh kredit dari bank dan langsung mendistribusikan hasil produksinya di pasar-pasar domestik. Selain itu, batas waktu untuk peningkatan saham nasional juga diperpanjang yang semula 10 tahun,5 diperpanjang 5 tahun.6
Sebagai tindak lanjut dari kebijakan ini, pemerintah melakukan tindakantindakan. Pertarna, mengijinkan para investor asing memiliki saham sampai 95 persen dari perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor. Untuk perusahaan-perusahaan yang bernilai $10 juta atau lebih, atau yang berlokasi di propinsi tertentu, biasanya di Indonesia Timur, para investor asing jrrga boleh memiliki sampai 95 persen dari perusahaan. Dalam lima tahun, bagian dari kepemilikan domestik harus bertambah sampai sekurangnya 20Yo. Sedangkan, untuk investasi lainnya, minimum 2OYo dari modal harus dari pihak indonesia dan setalah l0 tahun harus meningkatkan sampai 5l persen. Kedua, akses yang lebih luas di bidang keuangan untuk perusahaan patungan. Perusahaan patungan harus diperlakukan sama seperti perusahaan domestik dan diizinkan untuk meminjam dari bank-bank negara dan berpartisipasi dalam rencana kredit dengan syarat bahwa mitra asing paling sedikit telah mendivestasi 75 persen dari perusahaan atau telah mendaftarkanpaling sedikit 51 persen dari sahamnya untuk dijual di bursa saham. Ketiga, penangguhan pernbayaran PPN (maksimal 5 tahun sejak perusahaan dapat berprcduksl secara komersial atas impor barang rnodal yang diperlukan dalam penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri dalam seklor industri jasa di luar jasa konstruksi , tidak termasuk suku cadang, bahan baku dan bahan pembantu. Keempat, terbukanya kesempatan bagi pengusaha kecil untuk meminta dan memperoleh fasilitas penanaman modal, meskipun mereka melakukan proyek nonpenanaman modal asing/penanaman modal dalam negeri.T
Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 menyebutkan perubahan-perubahan yang sangat mendasar dalam kebijakan investasi, antara lain:
a. Perusahaan penanaman modal asing dapat melakukan kegiatan usaha di sektor publik yang dahulu hanya diusahakan oleh negara, yaitu. perkebunan, perikanan, kehutanan, pertambangan (asa pengeboran minyak dan gas bumi), perhubungan (pembangunan dan pengusahaan pelabuhan laut dan udara, angkutan laut, transportasi darat, dan angkutan udara), pekerjaan umum (pengolahan dan penyediaan air bersih untuk umum), kesehatan, dan penyediaan jasa dan jaringan telekomunikasi.
b. Penanaman modal asing dapat dilakukan dalam bentuk patungan dengan modal dalam negeri atau keseluruhan modal dimiliki oleh warga negaralbadan hukum asing.
c. Besarnya jumlah modal yang ditanamkan dalam rangka penanaman modal asing ditentukan berdasarkan kelayakan ekonomi dalam kegiatan usahanya.
d. Kegiatan usaha penanaman modal asing dapat dialokasikan di seluruh wilayah Indonesia, diutamakan cii daerah kawasan berikat dan kawasan industri.
e. Saham pihak Indonesia dalam perusahaan patungan, minimal 5Yo dari seluruh modal yang disetor pada waktu pendirian perusahaan patungan.
f. Perusahaan penanaman modal asing 100% dalam jangka waktu 15 tahun sejak berproduksi komersial, harus menjual sebagian dari sahamnya (tanpa ketentuan presentasenya) kepada badan hukum Indonesia melalui pemilikan langsung atau melalui penjualan saham Ci pasar modal.
Pada saat lahirnya Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994, teiadi berbagai kontroversi.8 Setidak-tidaknya ada empat faktor yang menimbulkan kontroversi tersebut.
a, Seklor-sektor usaha yang dapat dimasuki investasi asing semakin banyak. Meluasnya sektor usaha bagi penanaman modal asing akan menambah ruang gerak penanaman modal asing sehingga menjadi daya tarik untuk memasukkan modal ke indonesia. Sektor-sektor yang modal asing dapat sampai l00yo, antara lain perkebunan, perikanan (usaha perikanan tangkap terpadu dan budi daya ikan), kehutanan (usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam dan pembenihan tanaman hutan), pertambangan (asa pengeboran minyak dan gas bumi), perhubungan (pembangunan dan pengusahaan pelabuhan laut dan udara), pekerjaan umum (pengolahan dan penyediaan air bersih untuk umum), kesehatan (asa pelayanan medis, meliputi pendirian dan penyelenggaraan rumah sakit, medical check up, laboratorium klinik, pelayanan rehabilitasi mental, jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat, penyewaan peralatan medis, jasa asistensi dalam pertolongan kesehatan dan evakuasi pasien dalam keadaan darurat, jasa manajemen rumah sakitdan jasa pengetesan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan medis), dan bidang usaha komunikasi (peralatan jasa dan jaringan telekomunikasi).
b. Liberalisasi dalam pemilikan saham asing. Dengan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994, penanaman modal asing dapat menguasai sepenuhnya saham yang ada tanpa harus bermitra bisnis dengan pemodal Indonesia. Kesempatan ini, paling tidak sampai lima beias tahun pertama setelah berproduksi secara komersial.
c. Liberalisasi atas modal yang ditanamkan untuk proyek penanaman modal asing. Ketentuan yang sebelumnya menyebutkan bahwa liberalisasi atas modal ini dapat dilakukan jika nilai investasinya minimal I juta dollar AS atau lebih dari dua milliar rupiah. Kebijakan ini mendapat kritikan dari calon investor, antara lain dari kalangan pengusahp menengah Jepang. Maka, dengan Peraturan Pemerintah ini, batasan minimal atas modal yang harus ditanamkan oleh penanaman modal asing tidak ada lagi. Artinya, jika secara ekonomis dianggap layak maka dapat mengajukan untuk menjadi penanaman modal asing langsung. Implikasinya dari kebijakan ini, unit-unit usaha asing bisa masuk semua sektor bagi penairaman modai asing. Kebijakan ini membawa dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah akan mendorong terjadinya efisiensi sebagai akibat terbukanya persaingan dan bertambahnya suplai serta bagi konsumen dalam negeri akan sangat rnenguntungkan karena tawaran produk lebiuh banyak dan kompetitil Sedangkan dampak negatifnya adalah pengusaha nasional akan tersisih jika tidak melakukan upaya-upaya yang responsif untuk menghadapi pesaing baru.
d. Investasi dapat dilakukan di seluruh wilayah tanah air Indonesia. Liberalisasi ini mendorong terjadinya efisiensi dan persaingan yang sangat ketat antara usaha nasional dengan asing.
Pada pembahasan RUU Penanaman Modal yang kemudian menjadi UndangUndang No. 25 Tahun 2007, perdebatan antara perlunya modal asing dan pentingnya perlindungan kepentingan lokal, tampak jelas. Hal tersebut kemudian tercermin dalam pasal-pasal undang-undang tersebut. Sebagian retorika sebagian substantive. Getarannya sampai ke Mahkamah Konstitusi.
September l9-51.
2) Mohamrnad Hatl4"Cita-Cita Koperasi Dalam Pasal 33 UUD 1945". Pidato pada Hari Koperasi 12 Juli 1977 dalam Sri-Edi Swasono (Ed.). Sislern Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi. (Jakarta: [-II Pres. 1987). lul. 17-19.
3 Keputusan Presiden RI Nomor t7 Tahun 1986 Tentang Persyaratan Pemilikan Saham Nasional Dalam Perusahaan PMA Untuk Diberikan Perlakuan Yang Sama Seperti Perusahaan PMDN diubali dengan {eputusan Presiden No.50 Tahun 1997.
" Yozua Makes, "Divestasi pada Perusahaan PMA: Beberapa Masalah", Nev'sletter, No.l3/lV/Junl1993.
s Keputusan Presiden RI Nomor l7 Tahun 1986 Tentang Persyaratan Pemilikan Saham Nasional Dalarn Perusahaan Penanaman Modal Asing Untuk Diberikal Perla,kuan Yang Sama Seperti Perusahaan Penanaman Modal Dalam Neeeri.
6 Keputusan PresideiNo.s0 Tahun 1987 7 Mustapadidjaya AR dan Zulkarnain Djamin, Mendorong DuniaLlsaha : Aspek Prosedural dan Birokrasi, (Jakafia : UI Press, 1987).ha1.139.
8 Edy Suandi Hamid, "Mengundang PMA dengan Liberalisasi Investasi". Suara ll[erdeftz, 6 Juni r994
Penutup
Budaya hukum yang mendukung adanya kepastian hukum (predictability); melahirkan stabilitas, yaitu hukum yang mampu mengakomodir atau menyeimbang kepentingan-kepentingan yang saling bersaing dalam masyarakat, dan hukum yang menciptakan keadilan (fairness).
Friedman mengatakan bahwa sistem hukum tersebut terdiri dari tiga unsur : substansi, aparatur, dan budaya hukum. Bila substansi undang-undang baik, aparatur dan budaya hukumnya tidak mendukung, undang-undang tinggal huruf mati di atas kertas. Bagaimana hukum yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat sebagian besar bergantung kepada budaya hukum masyarakat kita.