Baca PDF (OCR): Mencermati perkembangan hukum dalam bidang-bidang strategis

13 halaman · teks PDF berhasil diekstrak tanpa OCR · 4.0 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. Panel II : "Mencermati pe.kembangan hukum dalam bidang-bida ng strategis"
  2. Pengantar
  3. [. Pe"a Kecenderungan Perda
  4. I)inamika politik legislasi Percla
  5. Perda-Pel'da yang DipersqAlkalr
  6. . Perda Perizinan dan Iletribusi Daerah
  7. 1 l . Perda Perizinan
  8. 2. Perda lletribusi
  9. . Perda Pengelolaan dan Pemanfaatan SDA
  10. Sgnteks Perda dengan UU Payungnya
  11. III. Catatan-Catatan Penting
  12. Daftar PLrstaka :

Panel II : "Mencermati pe.kembangan hukum dalam bidang-bida ng strategis"

Catatan Terhadap kecendenrngan politik hukum di Indonesia : kajian produk-produk hr-rkum daerah yang mentberikan peluang masuknya moclal secara besar-besitron prssfts desentralisasi I999

oleh :

Asep Yunan Firdausl

Yance Arizonaz

I nbstrak: I I I

| .9cntbi/;rrt lirlttrtt bt'rjitlitn, pcrda-perda yang jumlahnya saat ini mencapai jumlah lJ.OO0-.tn I lebih, sebagian menuai kecaman baik atas substansi maupun proses pembentukannya. Tidak I han.ra k;rl;ttt1J;rrt rtut.s.yaritknt sipil .vnng meng(,carn, kalangitn Dentilsaha (pusail pttn me,nolrtk I kt'lnrliritrt sc'1'urtt/;rlt 1.tc't'dit, IJahkirtt l)ctttt;t'irtl;rlt ltttsitl rttuliti tr;c'r;tlt dc,ttgi;tt parcl;t-pc,r.c!;t yitng I dinilai asal-asalan dan lalu membatakanilya.

I Seiumiah perda telah dibatalkan oleh pemerintah karena dianggap bertentangan dengan I aturan ptrttnd;rng;trt di atasnya. Pantbatalan Pc,rda-Perda tt,rsebut diketahui juga I didesakkan olch kalangatt pengusahu ntilupun departe'men keuangan dimana alasan I uta:nany;t adalah Perda-Perda terse,but dianggap nenghambat investasi di daerah.

I Disisi lain Perda dituding sebagai alat legit,;masi baru bagi masuknya moclal secara besarI besaran rJi daerah. Apakah perda tebih ban.yak memfasilitasi arus modal ke daerah atau I sebaliknt'a? Apakah perda berdiri sendiri sebagai aturan di daerah dalam menfasilitasi I masuknya modal besar? Atau Perda hanya merupakan penerjemah {Jndang-Undang di level I daerah? Bagaimana prakteknya di daerah dan dampak terhadap lingkungan dan SDA dan I hak-hak masyarakat marginal.

Pengantar

Tidak dipungkiri bahwa perubahan sistem tata negar;i Indonesia dari sentralistik ke desentralistik, menjadi salah satu faktor pendorong munculnya Peraturan Daerali (Perda) di seluruh Indonesia. Sangat fantastis, hanya dalam waktu 5 tahun setelah sistem desentralisasi resmi tliltt'r'lirkrrl<ittt'' jlttttlitlt l)t:t'tla yirrr.rq rliIt'r'llitkarr rrrclcbilri jurrrlalr ke sclur.rrlrarr Llnclang-Unclang yarng trrlah di terbitkar, oleh pemerintah pusat dan I)plla.

Pzrsl";t tt'rltitnya Undang-tlrrrlang No.22 tahun '1999 tcntang Pc'merintahan l)it'tirlt, t'ilrtt;ttt l't:t-tlir tclirlr tlitt'r'lritl<;rrr olr,lr lrcrrrt'r'irrtirlr tlirt:r'lrlr lrlril< lrirrlir level pr<;pinsi nraupun kabupaten/kota. Meski telah ditaksir mencapai angka ribtran. tidak ada satupuu lt'rnlxrgl p(.r'lt(.rilttith )';tng ptt.r'rgt.lllhrri sr.clrlr ltasti jrtrrrllrll I't't'tl:t y:ttrg tt'lrtlrlilcr'lritli;rrr. l)t'llrrrlcrrrcrr l):rlrrrrr Nr'llr.r'i (l)r'prl:rgr.i) It;rltylr trtt'ttt'ittitt :;t'jrttttllrlt lr.()l;/l l'r,r'tl;r yirrrg tlitt:r'lritlrirrrlilrlwalr glirytrrrg LIU No. 22 tahun 1999, sementara setelah UU tersebut diubah dengan UU No.32 tahun 2004, jumlahnya belum tercatatr'. Departemen Keuangan (Depkeu) dan Iladan Pengkajian Ekonomi, l(euangan dan l(erjasama Internasional (llapekki) mencatat jumlah dua kali lipat clari Depclagri yaitu 13.520 Percla yang Jiterbitkan dan jumlah itu hanya berasil dari kumpulan percla-percla mengenai pajak dan retribusi.(i Sesungguhnya agak nrengherankan jika lembaga pemerintah seperti Departemen Dalam Negeri tidak memiliki angka akurat mengenai jumlah Perda yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah di seiuruh Indonesia. Sebab, setiap Perda yang cliterbitkan oleh Pemerintah Daerah wajib atau harus dilaporkan ke Menteri Dalam Negeri sebagairnana diatur dalam UU No.22 tahun 1999 yang telah cliubah oleh UU No 32 tahun :1004. Ada tiga kemungkinan situasi ini terjadi yaitu pertama, karena Pemerintah Daerah tidak patuh terhaclap kewajiban Undang-Unclang selrirrgga tidak melaporkan Perda ya,ng telah cliterbitkani keclua lemahnya pengawasan oleh Depdagri terhada'r Pemerintahan Daerahi dan ketiga Depdagri serrcliri tidak memiliki sistem data base perda yang baik, sehingga tidak r'nampu secara cepat menghitung jumlah Perda yang te:lah terbit di seiuruh Indonesia.

Disamping aspek kuantitas, secara kualitas banyak perrla yang dibentuk cenderung asal-asalan. Maksr-rdnya, proses penggagasan, perancangan, pembahasan cian penetapan perda tidak melalui tahapan semestinya. Satjipto Rahardjo membedakan tahapan-tahapan tersebut ke dalam 3 tahapan besar, yaitu tahapan inisiasi, tahapan sosio-politis dan tahapan yuridis.T Modus yang paling menonjol adalah dengan cara menjiplak (co,cy-paste) PerdaPerda yang telah diterbitkan sebelumnya. Beberapa contoh bisa disebut, misalnya percla tentang kelembagaan aclat cli Kabupaten Gowa, cli Kabupaten Lampung utara dan di Kabupaten Lampung Barai serta di Kabupaten way Kanan. Pada Perda-Perda tersebut struktur dan isinya mirip.s

Birlang-bidang pengaturan Perda lgsa sangat beragarn n^ulai dari mengatur hal-hal yang bersifat moral-sulisa-keagamaan, adat-istiaclat sampai kepada urusjan investasi. Dengan kata lain clari uruszrn akhirat s^zlmpdiengan urusan murni duniawi. Situs Perdaonline ntengklasifikasi penrbidangan pengaturan perda menjadi 14 biclang{', termasuk di clalamnya biclang lain-lain yang rnewadahi pengaturan diluar 13 katagori lainnya. Sebenarnya Undang-Udang juga telah memberikan batasan pembidangan pengaturan Perda sebagaimana telah diatur dalam UU Pemerintahan Daerah (No.32 Tahun 2O0D. Pembidangan tersebut adalah :

r perencanaan dan pengendalian pembangunan;

, perencanaan, pemanfaatan, dan pengawa.san tata ruangi

. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketent(iraman masyarakati

' penyediaan sarana dan prasarana umumi

! penanganan bidang kesehatani

. penyelenggaraan pendidikan;

r penanggulangan masalah sosial;

. pelayanan bidang ketenagakerjaani

. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengahi

' pengendalian lingkungan hidup;

. pelayananpertanahani

. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;

. pelayanan administrasi umum pemerintahani

' pelayanan administrasi penanaman modali

. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnyai dan

. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundangundangan.

Pembatasan tersebut bukan tanpa maksud, tetapi memang diperuntukan sebagai panduan hukum terhadap Pemerintah Daerah yang akan menerbitkan sebuah Perda. Jika batasan ini tidak dipatuhi maka akan berkonsekuensi pada produk Perda yang diterbitkan, sebagaimana telah cliatur dalam UU No.32 'l"ahun 2OO4 jo. PP. No.20 'l'ahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Iteview alas perda telah banyak clilakukan, tirlak tranya clilakukan <lleh Peinerintah yang notabene memiliki kewajiban pengawasan atas produk hukum daerah, tetapi juga oleh kalangan Pengusaha melalui lembaga Kl'l-'ODr(' *-yang merupakatr inisiasi beberapa incliviclu pe ncliri dan lembagalernbaga pendukung seperti liadin dan Apindo--, dan juga oleh kalangan masyarakat sipil. Irokus review dari Pemerintah dan Pengusaha relative sama yaitu konsen terhadap perda. mengenai Paiak dan Retribusi Yqng dianggarr nrenghambat dan merusak iklinr investasi, l"lal ini dibuktikan den$an usulan berikut clibatalkannya ratusan perda yang mengatur soal pajak dan r-etribusi cli seluruh Indonesia.ll Sementara kalangan masyarakat sipil secara untum llanyak mengkaji perrla-percla yang rnencliskrinasi warga masyarakaI seperti Perda 'fibum DKI Jakarta, Perda Mallsiat dan Perda bernuansa syariat. Sementara yang terkait clengan investasi, tuntutan masyarakat justru lebih clitujukan kepada keputusan*keputusan kepala daerah yang secara serampangan menerbitkan izin-izin pemanfaatan sumber daya alam. Alasan yang cliajuka' karena dianggap akan merugikan masyarakat lokal/adat maupun merusak lingkungan pacla satu sisi dan menguntungkan pemilik moclal rli sisi lain, Anrbil contoh penerbitan berbagai Percla yang objeknya sumberclaya alam clan cliikuti mekanisme perizinan pemanfaatan sumberdaya alam, seperti berbagai lzin Pemanfaatan Kayu (lPK) dan lzin Pemanfaatan Karu'l'anah Milik (lPK'l'M) menjacli tren bagi daerah vans memiliki banvak sumberdaya hutan. Banyaknya pengeluaran berbagai IPK dan IPKTM dari Bupati yang claerahnya memiliki sumberdaya hutan disinyalir berakibat -eriut men,mbulkan bencana alam seperti banjir clan longsor yang meningkat' (Kaltim) misalnva seiak tahun 1999-2002 telah Bup.ti Kutai mengeluarkan 650 izin HPHH aun f<tU'paten Bulungan (Kaltinr) sebanyak l.|00-an izin.ru IIal aenritia,r juga terjadi pacln selttor sumberelHya altltn lainnya.

ISagimasyarakats;ipil,perdaditudingsebagaialatlegitimasibarubi..gi mzrsuknyanroclalsecarabesar*besaraticlidaerahmeskipunpadasaatyang Samakalanganpengusaha,,,"ngon*gupbanyakratusanperdayang r'r:ngJ,,rn'at it-tveslasi. ttrguin'''tu ';f'5111lgguttitya kt:t:t:tltlcrutlgart ,c:rtla cialunr mcn.qzrtur investast cli claerah'/ Mengapa masyaritkat sipil dan 1len1;usaha Sama_Samo '"nun,ut pun.,uatolan s.ejurnlah procluk hukur'n daerah yang terkaii investasi? no"r."rr' p"rou berdiri sendiri sebagai aturan di daerahcialarnrnenfasilitasi-u,,ut.nvumoclalbesar?AtatrPerdahanya nrerupakan penerjemah u",i;;;:unrt"ng di. level claerah'i IJasainrana prakteknya cli ,laeruh cla' au*pur.-t"rtradap lingkungan dan SDA dan hak-hak masYarakat marginal'

' Direktur Eksekutif HrrMa 2 Peneliti HuMa

' Undang-Undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah secara resmi dinyatakan berlaku sejak 7 Mei 1999 dan sejak itu Pemerintah Daerah diberikan kewenangan mengatur dirinya sendiri, kecuali

yang te€as'tegas ditetapkan sebagai kewenangan pemerintah pusat berdasarkan Undang-Undang. ' Jumlah Undang-Undang yang diterbitkan Pemerintah Pusat sejak Tahun l950 sampai dengan tahun 2005 kurang lebih berjumlah tl37 buah Undang-Undang. Bandingkan dengan jumlah Perda yang saat ini

jumlah-perkir:rannya telah mencapai I 3.520 Perda. ' Republika online, 899Perda dibqtalkon, edisi 3 | Maret 2006. ' Dedi Muhtadi, Ketika Semangat Desennalisasi Tidak Kompak, Edisi I April 2006. ' Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Cetakan kelima, (Bandung : PT.Citra Aditya Bhakti, 2000) hal. 178.

" Lebih jauh silakan periksa perda-perda tersebut melalui situs v,ww.perdaonline.org

o l4 bidang katagorisasi tersebut adalah : l. agama; 2, akses terlradap hukum dan hukum adat; 3. investasi asing;4. isu anakt 5. isu perempuan; 6. kesehatan dan jaminan sosial;7. pendidikan;8. peraturan kemasyarakatan; 9. perencanaan pembangunan; 10. struktur pemerintahan kecamatan dan desa; Il.tanah, lingLungan dan sumber daya alam; 12. tenaga kerja dan buruh migran; 13. usaha lokal dan investasi; 14. lainlain, lihat lebih jauh di rvrvrv.perdaorl[,,e"erg 'u KPPOD adalah singkatan dari Kornite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah diinisiasi pada akhir

tahun 2C|00 olch KADIN. LPEM Ul dan CSIS.

[. Pe"a Kecenderungan Perda

Setelah lima tahun mempraktikkan UU No' 22l1ggg' pemerintah melakukan pe,.ubahan clengan *"n*unounnrlun uu No. 32/2OO4 sebagai "obat" untuk tnenyembuhkanotonomiclaerahyangclipanclangkebablasan, Diunrjangkannva UU No' gZtili+ tentang Pemerintahan Daerah tidaklah menyelesaikan persoalan yang cliwariskan clari lrraktik penerapan UtJ No' 22/1999. Kenyataannya otonomi daerah hanya merupakan proses fragmentasi kekuatan politik, dari p'emerintah pusat menjadi terbagi-bagi dan berpincla,h ke daerah. Kekuasaan aLau kewenangan itu disambut oleh elit-elit daerah untuk membangun kekuatan politik dan bisnis masingmasing. Cara mereka melakukan hal tersebut, dalam banyak hal meniru cara yang pernah digunakan rezim Fremerintahan Orde Baru.13 Dalam penelitian Rikardo Simarmata dan Stephanus Masiun QOOD disebutkan cara-cara lersebut cliantaranya adalah: (1) menggunakan sumberdaya alam sebagai basis penclapatan ekonomi; Q) menaklukkan pimpinan lokal/kepala adat dengan memformalisasi proses pengangkatan dan memberi fasilitas, termasuk uangi (3) melemahkan posisi DPIiD dengan melakukan sogokan dan penyuapan; (4) menggunakan cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan kasusi (5) terus melanjutkan praktik kolusi, korupsi dan nepotismei dan (6) mengiming-imingi investor dengan sejumlah insentif supaya menanamkan modalnya. Cara lain diluar enam cara di atas arrtara lain: (a) mengusahakan l<odifikasi dan formalisasi hukum adati (b) memfasilitasi kebangkitan kerajaan atau kesultanan masa lalu derrgan menunggangi isu 'masyarakat a<Jat' clan (c) nlemobilisasi masy'arakat claerah untuk menentang kebijakan mauputl program pemerintah pusat terutama untuk unit*unit usaha yang beracla cli claerah.ra

Dengan aclanya peraturan daerah di bidang sumL,erdayalam terutama dalam bentuk perizinal, pajak darr retriltusi, tnaka pemerintali claerah dapat meningkatkan pendapatan asli claerah. Di sisi lain, pola itu mengakibatkan: (1) ekonomi biaya tinggi bagi investasi karena terdapatpungutan ganda dalam usaha pemanfaatan sumberdaya alam yang sebeiumnya sudah dipurrgut oleh pemerintah pusat, meskipun diakui ada Perda-Perda pro investor seperti Perda Kota lJalikpapan No.9 tahun 2004 tentang insentif bagi investor: (2) tekanan bagi masyarakat karena beban dari peningkatan pajak dan retribusi terhadap pemanfaatan sumberdaya alam dibebankan kepada masyarakat konsumen yang oleh pengusaha dilakukan dengan menaikkan harga produk; (3) tekanan bagi masyarakat adat/lokal yang selama ini sudah mengelola sumberdaya alam sejak lama sebagai tradisi, karena Percla yang lahir tidak menganggap keberadaan mereka atau nrembangun proseclur formal baru yang membebanii serta (4) ticlak terkendalinya pencL.maran dan kerusakan alam akibat eksploitasi sumbcrdaya alam di daerah.

:ff*:f ;mm*l';t"im*'lif'*l;?:4ift {i:l"i!}7'i};"ra"Karak'|erPerdadun l ' september rekanan Baru Bagi Lingkungan a:: M":l:ii!i';:;";';";i'ng'*uons;;w;;""HuM1tN9' ltLPt:P* d'p::':i?::i :i^Xi?l'::^;':"t"";'';;;;; Association of studv on common 2002, har 16. 'turisan 71""0:i:ii irirtt"* tri' zi'"uabwe' l7-21 Juni 2002

I)inamika politik legislasi Percla

Sejak e111p6rrri rlacralr cligulirkarr, surlah ribuan Percla clibuat oleh pemerirrtah ciaeralr baik pacla level provinsi nraupun kabupaten/ktlta. Da[a yang diperoleh clari Departemen Keuangan, sampai l)esember 2006 terdapat 9.617 Perda yang terkait clengan perizinan, pajak clan retribusi di daerah. Dari sejumlah itu l)epartemen Keuangan sudah merekomendasikan kepada Departemen

Dalam Negeri untuk membatalkan tig5 Perda yang terkait dengan pajak dan retribusi di daerah. Sedangkan data yang diperoleh dari Departemen Dalam Negeri menunjukkan bahwa sejak talnrn 2002 sampai tahun 2007 Perda yang dibatalkan baru berjumlah 761 Perda. l?i;rcian perbandingan data tersebut di bawah ini:

- Departemen KeuanganDepartemen Dalam Negeri
Per Desember 2006Per November 2007
Perda yg diterinra 9.617 Tahun Jumlah1:9.617TahunJumlah
Perda yg sudah16.1186.1 18 2002 1919
20032003 105
Disetujui I 5.075 2004 233:5.0752004233
-!.!qyi{:148l4tt 2005 136136
I)il;a la lkar895fJ95 2006 tr4114
20072007 151
TotalTotal 761
Strmhcr daLa: Direktorat Paj,,tk [)acmh dan /lertibusi Dtrerah Dep.Keu.Strmber data: Departeman Dalam Ne'geri

Data di atas mengindikasikan bahwa tidak semua Perda pajak daerah dan retribusi daerah yang direkomendasikan untuk dibatalkan oleh Departemen Keuangan (paling tidak 2U5 Percla sampai Desember 2006) ditindaklanjuti clengan pembatalan Percla oleh l)epartemen I)alam Negeri. Di sisi lain, terclzrpzrt beberapa liercla pzrjak dzrerah dan retribusi rlaerah yang tidak direkomendasikan dibatalkan oleh Departemen Keu,rngan (meskipun secara substansi Perda tersebut juga dianggap bermasalah) justru dibatalkan oleh Dt,partemen Dalam Negeri.lr' Ilal itu menuniukkan buruknya koordinasi antardepartemen dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Perda. Disamping soal koordinasi, proses evaluasi Perda oleh pemerintah pusat juga memakan waktu yang lama.r{;

Meskipun pasal 145 ayat (1) UU No. 32/2004 telah menegaskan bahwa I'erda di:;ampaikan oleh pemerintzrh daerah kepada pemerintah pusat paling lanra setelah 7 (tujuh) hari ditetapkan, tenyata tidak semua l)erda yang sudah dibuat dilaporkan oleh pemerintah daerah. Bahkan sampai hari ini, berapa jurnlah Perda yang telah terbit tida'< dapat dipantau secara tepat oleh pernerintah pusat karena tidak lerrgkapnya pendokumentasian Perda. Ivlenurut Departemen Hukum dan i IAM, banyaknya Perda yang tidak dilaporkan oleh Pemda kepada pemerintah pusat terjadi karena 3 (tiga) hal,r7 yaitu: 1 I ketidaktahuarr Petttcla bllt'wa ada kcwajibarr nrcrt:liil untuli menyerahkan Perda ke pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam UU Pemerintahan Daerahi 2) keengganan menyerahkan Perda ke pemerintah pusat karena tidak adanya sanksi bagi daerah yang tidak menyerahkan Perda yang telah mereka buati dan 3l untuk menghindari sanksi berupa pembatalan dari pemerintah pusat atas Perda yang dilaporkan, karena berdasarkan Pasal 145 ayat (2) UU No. 32i2Lt04 menyatakan bahwa Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang*undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh pemerintah pusat.

Catatan dari Departemen Hukum dan HAM tersebut menyatakan bahwa tidak baiknya pendokumentasian Perda terjadi karena kelalaian Pemda serta kekhawatiran Pemda bahwa Perda yang telah mereka buat akan dibatalkan olr:l-r pemerinlah pusat, terkesan hanya menyalahkan lremda. Padahal, tidak baiknya pendokumentasian Percla juga terjadi karena kekhawatiran Pemda karena proses pengujian Perda oleh pemerintah pusat memerlukan waktu yang lama, proses yang lama tersebut membuat Perda yang sudah dibuat terkatung-katung menjelang adanya hasil pengujian oleh pemerintah pusat. Hal tersebut berdampak terhadap ketidakpastian pelaksanaan Perda yang seharusnya sudah dapat dijalankan dengan pasti oleh Pemda. Disamping itu, pemerintah pusat juga belum melakukan inovasi dalam pengembangan clatabirse penclokumentasian Pcrrla yang ntemr-rdahkan pengumpulan lrerda, nrisalkan nrelalui pcnclokumenlasian clengan cara elektronik seperti melalui CD atau website yang khusus mengumpulkan dan menampilkan data-data dan isi Perda. Pemerintah pusat juga ticlak mengeluarkan kebijakan memberikan reward atau punishment bagi Pemda yang tertib dan tidak tertib meleporkan Perda yang mereka buat. -l'idak adanya upaya sistematis untuk menciptakan pendokumentasian Perda yang baik dari pemerintah pusat mer unjukan indil<asi bahwa pemerintah pusat sendiri masih memiliki banyak kelemahan, atau bahkan memandang soal pendokumentasian Perda ini bukan merupakalr hal yang sangat penting dzrn segera.

Dalarn banyak hal, kepentingan yang terartikulasi dalam materimuatan Perda seringkali dipandang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan kepsplipgon Llmum oleh pemerintah pusat. Misalkirn banyak pemerinnah claerah yang membuat Percla pungutan kemudian menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Menurut KPPOD sejumlah 3IVo Perda seputar pajak dan retribusi daerah yang dibuat pemerintah daerah justru merusak investasi di dae'rah bersangkutan.rs Disamping Perda yang dipandang bermasalah karena memberatkan investasi di daerah, kalangan masyarakat sipil berpandangan banyak Perda yang dianggap bermasalah karena bersifat diskriminatif dan tidak ramah lingkungan. Misalkan Perda-Perda yang membatasi kebebasan warganegara karena alasan jenis kelamin, agama dan golongan serta Perda yang memposisikan sumberdaya alam dan lingkungan hanya untuk dieksploitasi guna memenuhi apbisi keuntunqan ekonomis tanpa mengutlayakan keberlanjutannya clan clampak berrcana yang clapat ditimbulkan alam.

Untuk mengatasi masalah yang ditimbrrlkan dari kemunculan Perda, dalam sistem hukum Indonesia sudah terdapat dua mekanisme pengujian Geview) Perda yang dianggap bermasalah, yaitu judicial review Perda oleh Mahkamah Agung dan executive review dalam bentuk pengawasan dan evaluasi Perda oleh Pemerintah Pusat. Perkembangan pengujian Perda baik oleh N{ahkamah Agung maupun oleh Pemerintah melalui Departemen Dalam Negeri, ditemukan data sebagaimana di bawah:

Mahkamah Agung Departemen Dalam NegeriMahkamah Agung Departemen Dalam Negeri
Keadaan perkara Hak Uji Materil tahun 2003-iuni 2OOTPerda yang dibatalkan oleh Depdagri 2003-Nop 2007
Jumlah perkara masuk175175 Tahun JumlahJumlah
Jumlah perkara diputus19696 2A02 1919
Variasi putusan 2003 1051.772003105
a. ditolak -ry1:77l l 2004 236236
b. dikabulkan14b. dikabulkan 14 2005 136136
C. N.O.2c. N.O. 2 2006 714114
d. Cabutan3d. Cabutan 3 2007 15i151
Jumlah perkara yg belum diputus79
1TotalTotal 76r
xSunrber d.,tLa: Makalah, Ilak LIji hfateriel, Imam Soebechi, .5.H., M.H (Hakim Agund, disampakan dalam Seminar Alasional Mendu 1'ata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) A4elalui Ptnirtgkitl;tn Kontpclansi Aparalur Pt,mc'rirtlitlt I)ae:ralt Dalam tcrlib l'e:nbenltrkirrt Peraturan I)aerah. 19-2r.) Novcrnbcr 2007.

'l'al>el di z tas setidaknya menunjukkan bahwa Perda yang dianggap bernrasalah selalu ada setiap tahunnya. I lal itu juga meuunjukkan bahwa selama ini pemerintah terbukti belum berhasil mengatasi masalah yang timbul dari kehadiran suatu Perda, meskipun ada mekanisme pengujian Perda.r(' Pemerintah juea sering melanggar l.letentuan tentang pengujian Perda yang sudah ditetapkan dalam UU Pemda, misalkan tentang bentuk

Itukunt pembatalan Perda. l)alarn tJU No. :l'2/2004 clisebutkan bahwa pembatalan Percla clilakukan clengan Peraturan Presiden, tetapi clalam przrktiknya selama ini belum pernah'ada satu pun Peraturan Presiden yang berisi pembatalan Perda.20 Pilihan serama ini adalah menggunakan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmenclagri), 'fetapi, kekeliruan ini diterima saja oleh pelnerintah daerah. Pemerintah daerah terkesan menerima pembatalan Percla clilirkukan clengan Kepnrcnclagri serta ticlak nrelakukan perlawanan dengan mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agr-rng sebagaimana dibolehkan clalam Pasal 145 ayat (S) UU pemda.

Diduga tidal: adanya respons pemerintah daerah atas kekeliruan bentuk hukum pernbatalan Perda oleh pemerintah terjacli karena 3 (tiga) hal, yaitu: al ketidaktahllan pemerintah daerah tentang instrumen pembatalan perda yang seharusnya adalah Perpres. I lal ini terjadi karena pemerintah claerah masih memegang ukuran peraturan lama (uU No. zzl13gil yang tidak menyebut secara eksplisit bentuk hukum pembatalan percla, padahal UU No. 32/2004 telah secara tegas menyatakan bahwa bentuk hukum pembatalan Perda dilakukan melalui Perpresi bl Keacuhan pemerintah daerah tentang bentuk instrumen pembatalan hukum Perda, karena bagi Pemerintah Daerah yang membatalkan Perda aoalah pemerintah pusat, terlepas bagaimana bentuk hukum pembatalannyai atau cl keticlakmauan pemerintah daerah melakukan upaya hukum pengajuan keberatan ke Mahkanah Agung karena objek sengketa (Perda yang ciibatalkan) tioak begitu signifikan clalam penyelenggaraan pemerintah daerah. IIal ini acialah kecenderungan yang paling mungkin karena besarn),3 biaya dan ketidakpastian proses yang akan dilakukarr oieh Mahkamah Agung dalam menguji perda. Karena Mahkamah Agung masih dipandang sebagai lembaga yang penuh ketidzrkpastian.

Sampai sekarang, Perda bernrasalah masih nrenjacli persoalan clalam penl'elenggaraan pemerintahan di daerah. 1'ernyata upal/a represif clengan pengawasan Perda oleh pemerintah pusat dan pengujian perda oleh Malrkamah Agung masih belum efektif mengatasi masalah tersebut.

tt ibicl 'o

ibid

'5 Wawancara dengan Direktur Pajak Daerah dan Retibusi Daersh Departemen Keuangan pada tanggal 7 Agustus 2007

tu Dalam satu kesempatan mengadakan Pendidikan Hukum Kritis untuk pegawai Biro Hukum Pemerintahan Kabupaten di Sanggau, Kalimantan Barat, seorang peserta dalam kegiatan tersebut pernah menyampaikan bahwa evaluasi Perda oleh Pemerintah pusat bahkan memerlukan waktu sampai 7 (tujuh)

tahun.f7 Draft Buku Panduan Memahami Peraturan Dqerah, Direktorat Jenderal Peraturan Perundangudangan Departemen t'lukum dan HAM bekerjasama dengan Uniled Netion Development Programme

(UNDP), dikonsultasipublikkan pada seminar nasional Menuju Tata Kelola ,'emerinla'han Yang Baik (Good Governanc,z) Melalui Peningkalan Kompetensi Aparatur Pemerinlah Daerah Dalam lertib Pembentukan Peraturan )aersh, l9-20 November 2007.

" 3lo Perda Rusak lklim Investasi, Koran Seputar Indonesia, 30 November 2007.

re Pada bulan April 2006 misalnya, Ketua Kadin (MS Hidayat) menyebutkan masih ada sekitar 1.000 Perda Kab.rpaten dan Kota yang bermasalah karena memicu terjadinya ekonomi biaya tinggi melalui legalisasi aneka praktik pungutan atau regulasi yang menghambat perizinan. Lihat Sriwijaya Post, Selasa l3 .luni 2006

Perda-Pel'da yang DipersqAlkalr

Di bawah ini akan disinggung secara sekilas contoh-contoh perda yang paling banyak dipersoalkan terxait dengan investasi atau ekonomi. Data cliarnbil dari hasil riset Ilulvla ntengenai kecenclerungan karakter percla pengelolaan sumber daya alanr.

. Perda Perizinan dan Iletribusi Daerah

Dengan mengambil contoh Perda yang mengatur mengenai kehutanan, dibawah ini sekilas disajikan katagorisasi Perda Perizinan dan Retribusi I)aerah, yaitu :

Pasat 145 ayat 3 UU No. 32/2004 menyebutkan Keputusan pembatalan Perda sebagaimana dit'tqksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden pali,ng lsma 60 (enam puluh) hiri sejak diterirnanya Perda sebagaimana dimaksud pada oyut (l).

1 l . Perda Perizinan

a. Izin Pengelolaan Dan Pemanfaatan Kayu Dan Hasil Hutan

b. Izin Pemanfaatan Flutart (lPH)

c. Izin Pemungutan Hasil Flutan Tan;rman

d. lzin Pemungutan Hasil l-lutan Bukan Kayu pada Kawasan Hutan Prodrrksi Pola

e. Partisipasi Masyarakat

f.. lzin Pemanfaatan Kayu (lPK)

g. Izin Usaha Hutan Tanaman (IUHT)

h. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Hutan

i. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan

j. Izin Kayu yang Masuk Dalam Kabupaten

k. Pengumpulan KayLl Rakyrrt '

l. Izin Tempat Penumpukan Kayu Masak

m. lzin Pemungrrtan I Iasil l-lutan (lPHl-l)

2. Perda lletribusi

a. Iletribirsi PemanfaaLan Lah:rn pada Hutan Negara

b. Retribusi lzin Pemanfaatan Kawasan Hutan

c. Retribusi Izin Usaha Penternfaatan Kawasan IIr,rtan

d. Rctribusi Izin Usah:r Pcngambilan llasil llutan

e. Retribusi lzin Pengambilan Hasil Hutan lkuta r

f. Retribusi Izin Penebangan Kayr,r

g. Iletribusi Izin Perigangkutan Hasil l-lutan

h. Retribusi lzin Angkut Kayu Desa/Hutan Rakyat dan Kayu Olahan

i. Retribusi PenyelenggaranProduksiPengolahan, Pengendalian Mutu, Pentasaran Dan Peredaran Hasil I-lutan

Retribusi Pengganti Nilai Tegakan

l . Retribusi Pangkalan Hasil Hutan 11..

I I , Retribusi Lalu Lirrtas atau Peredaran Hasil Hutan

m Retribusi liasil Hutan

n. Retribusi Pelayanan Bimbingan dan Pengawasan Penatausahaan Hasil Hutan

o. Iletribusi Pengelolaan l-{asil Hutan

p. ltetribusi Penerbitan Daftar Pengangkutan Pengganti Hasil flutan

q. Retribtrsi Izin Pengusahaan Sarang Runrng Walet

Secara umum, berbagai macam izin dan retribusi sebagaimana dicontohkan dalam bidang kehutanan, dianggap menghambat investasi di daerah seperti yang tliluclr,rhkan olch Kaclin clan I)elrartemcn Kcuangan dan rliamini olch Depclagri dengan membatalkan total 761 perda penghambat investasi sampai tahtrn 2OO7. Lalu dimana faktor Percla sebagai alat legitinrasi masuknya aliran rnodal ke Daerah'i Akan dijelaskan dalam bagian an;rlisa.

Semenlara begitu banyak perda yang dianggap menghambat investasi, justru ada satr-r Perda yang disambut sukacita oleh kalangan perrgusaha, yaitu perda kota Balikpapan No.9/2004 tentang Insentif bagi Investor. Perda ini berisi potongan paljak dan retribusi serta kemudahan perizinan untuk melakukan investasi di Balikpapan.

St'tttcttIitt'lr [rirgi tttusyaraliirt lol<irl irtirrr irtlirt tli rllrt'r'llr, pcr'lurtiirrr tt'r'lurrlulr percla sorlilrs tekstual tidaklah terialu nrengenruka, tapi justru terhaclap irnplenrt'ntasi perdar*perc'la yang borbentuk ijin-ijin usaha eksploitasi Sl)A dari llLrlrzrti yarrg kewenangannya bersumber dari perda. Ilagi masyarakat, legalitas usaha lrerusahaan dari l3upati clianggap ticlak menghargai hak-hak mereka atas sDA dan berkecenderungan akan merusakan lingkungan.

. Perda Pengelolaan dan Pemanfaatan SDA

I, Perda Pengelolaan dan Pemanfaatan

n. Pengelolaan l'{utan dan llasil l-lutan

b. l)cttgcltll;tzttt K:twits;tn l,inclrrng dirn K<lmpcnsasi I,enrtrnfzrat;rn K;rw:rsan Lindung

Pengelolaan Sumberdaya I{utan Berbasis Masyarakat

Pcngclolaan I Ir"rtan l(akyaL

Pengelolaan l-lutan dan Hasil l-lutan

Tata Cara Pemungutan l-lasil Hutan Berupa Kayu

Pelestarian Kawasan Hutan Sagu

Penguruszrn llLrtan dan Retribusi Hasil F{utan

Kehutanan Daerah

Hutan Rakyat

Pencegahan dan Penanggulangan Kebzrkaran Hutan dan Lahan

Pe'inerintah l)aerah banyak sekati mengambil inisiatif membuat perda yang l"erkait biclang kehutanan.'l'api, sayangnya perda di sektor kehutanan clidominasi oleh Perda yang bersifat pungutan. Meski demikian, ada beberapa dae,'ah yang memiliki inisatif membuat Perda di sektor terkait dengan hak dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan, diantaranya Perda Kapubaten Wonosobo l{omor ),212O0I tentang Pengelolaan Sumber Dayi, Hutan Berbasis Masyarakat l.abupaten wonosobo yang telah dibatalkan olt:h Depdagri pada 2005.

Sgnteks Perda dengan UU Payungnya

Secara hierarkis, Ferda sebagai produk hukum yang lebih rendah derajatnya dari undang-Undang maka ia tidak boleh menyimpangi materi UU. perdaPerda secara umum akan mencantumkan UU 22/1999 dan penggantinya UU 32/2004 dalanr konsiderannya. Kemudian secara materil perda-perda akan memasukkan UU lainya sebagai acuan, misalnya tJU Kehutanan, UU Pei'kebunan, UU Pajak dan Retribusi Daerah, UU Pertambangan, clll. I)engan clernikian, Percla-Percla yang dianggap menjacli alat bagi masuknya moclal bcsar kr: claerah sesungguhnya sedang menjalzrnkan semangat uu Pi"r/Lrllf{n}a. l)organ kalinrat lain, tiU scjak awal clibuat --khususnya paska politik desentralisasi-- memang telah memiliki jiwa pro mocial. Mari periksa salah satu rencana strategis Pemerintalr dalam biclang ekorromi sebagaimana tercantum clalam Dokumen l{cncana Jangka Panjang Pemerintah yang menyebutkan :

Perekonomian dikembangkan dengan mekanisme pasar yang berlandaskan persaingan sehat dan memperhatikan nilai-nitai keadilan serta kepentingan sosial sehingga terjanin kesenpatan yaryg sana dalam berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat. pengelolaan kebijakan perekonomian perlu secara proporsionar memperhatikan dinamika globalisasi, komitmen nasional di berbagai fora perjanjian ekonomi internasional, dan kepentingan strategis nasional di dalam menjaga kedaulatan ekononi bangsa.

IJagainrana halnya dengzrn Perda-Perda yang dibatalkan, bukankah sejak awal Percla lelah cliberikan rambu-rambu tidak boleh menyimpangi materi UU? Kalo kita amati, justru Perda-Perda yang dibatalkan oleh Menclagri tersehut dianggap bertentangan dengan UU payungnya. Berclasarkan kajian dan usulan pembatalan Departemen Keuangan, Perda-perda tersebut dianggap mengharnbat iklim usaha dan investasi di daerah. Hal ini berarti, I)cr<la-l)t:rda yang <libatalkan ticlak sejalan clengan semangat investasi yang diialankan oleh pemerintah Pusat.

III. Catatan-Catatan Penting

Dibawah ini disajikan beberapa catatan-catatan penting berclasarkan paparan diatas dan relevansinya dengan pertanyaan-pertanyaan dalam bagian pengantar, antara lain :

- Perda-Perda yang berhubungan dengan investasi sesunguhnya sedang menjadi representasi dari jiwa UU yang menjadi payungnya. Berbagai UU teranyar di Indonesia, justru kental dengan semangat menarik dan m€lngantankan irrvestasi.

- Perda-Perda yang dibatalkan oleh Mendagri atas usulan dari Depkeu dan didukung oleh kalangan pengusaha menganggap Perda-Perda yang telah dibatalkan tersebut menghambat investasi dan iklim usaha di Indonesia. I)engan dibatalkan ratusan perda yang terkait dengan investasi, maka ana loginya yang acontrario, perdapercla yang :;aat ini masih liltertalrankan aclalah ;lerda-perula yang liclak menghambat investasi, sekaligus bisa disebut sebagai Perda yang masih pro-investasi.

- [nvestasi cli claerah tidak sepenuhnya cli clukung oleh faktor kepastian hr-rkum berupa percla, tetapi birokrasi di claerah yang menjadi irnplenrenlor peraluran melnregang peranan penting. Berbagai izin-izin usaha khususnya untuk usaha eksploitasi sering diobral oleh Ilrrp:rti/Wirlikot:r rrntrrk rnt:n;rrik invcstasi. IIzrl ini yang seringr:ali tttcngutrtlang 1;rotc's clan luntutarr dari nrasyarakal lokal/adat karena merasa dirugikan hak-haknya dan dianggap akan merusak lingkungan. Situasi ini bisa climengerti, karena penerbitan berbagai izin-izin seringkali dipenuhi oleh perilaku korup yang saling menguntung baik pengusaha maupun penguasa.

Daftar PLrstaka :

Ilaharcfjo. Sirtjipto, Ilntu llttkunr, l-Sanclung, i,'l'.Citnr Aclitya llhakti, 2000 Simarmatit, Rik;rrdo dirn Stcplranus Masiru'r, Olrmottti Dtcrah, Kt,t'r'ttdcntrtgtn Karakltr l't't't/;t tl;trt 'l't,k;trt,ttt lhnt lJ;tgi l.futgkttttg'ittt d;ttt rtlasS,;tt'itkitt tlditl, Seri Pengcmbangan V/acanalfuM;t, No 1. Scptcmbcr 20021 Direktorat Jendcral Peraturan Perundang-udar gan Departemen []ukum dan IJAM bckerjirsama dengan United Nation L)e:velr,pntent Programlre (UNDP), Draft Buku Panduan Memaha mi Pera luran Daerah, Jakarta, 2OO7

Republika online, B99Perda dibatalkan. edisi 3l Maret 2006. Dcdi Muhtadi, Kc'liktt.Se:manga/ Desentrali.sl.;i 'l'idak Kompak, Krlmpas cdisi 1 April 2006. Seputar lridoncsia. Jll/o Perda llustrk lklint Invcsl;r.sr, Scptrlar lndoncsizr,30 Novcmbcr 2007. Sriwijaya Pcst, Selasa 13 Juni 2006

Undang-U,rdang No,22'l'ahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

W\\; $'. PC f(lll oll I ll'lr' J )l_g

wrt,w.l<l1.129{4r'g

Wa.wancara clcnr{an I)ircklr-tr Pajak l)acrith clan llctibusi l)aerah [)epartcmcn Keuirng?u-r pada tanggal 7 AgLrstr-rs 200'l