Dampak Penguasaan Modal Atas Bidang-bidang Strategis Terhadap Lingkungan Hidup
Nur Hidayati Koordinator Civil Society Forum for Climate Justice ("CSF")
"When we rose up against a national government, we.found that it did not exist. In reality we were up against greal Jinancial capital, against speculation and investment, which makes all decisions, in Mexico, as well as in Europe, Asia, Africa, Oceania, the Americas -every/where. "
[Subcomandante Insurgente Marcos]
Pernyataan Subcomandante Marcos, seorang pemimpin perjuangan masyarakat marjinal di Mexico menggambarkan situasi yang terjadi pada saat ini, bahwa pemerintah nasional sebenarnya tidaklah ada. Yang dihadapi berbagai kelompok marjinal pada saat ini adalah kekuatan modal yang tidak mengenal batas-batas negara dan pemerintahan, yang menentukan apa dan bagaimana berbagai kebijakan yang diketok palunya oleh pemerintah negara-negara yang berdaulat.
Reformasi di tahun 1998 membawa berbagai harapan tentang terwujudnyatatananlndonesia baru yang lebih demokratis dan berkeadilan. Namun Soeharto turun tahta dengan meninggalkan berbagai bom waktu yang siap meledak dan memperparah berbagai krisis yang ada.
Utang dan Eksploitasi Sumberdaya Alam
Ekspansi modal yang masif di Indonesia berawal dari cerita krisis ekonomi di tahun 1997 yang memaksa pemerintah pada saat itu untuk menandatangani Letter of Intent (LOI) dengan IMF dan Bank Dunia untuk mendapatkan paket utang guna menstabilkan anggaran negara. Seperti pepatah yang mengatakan bahwa tidak ada makan siang yang gratis, LOI berisi berbagai program penyesuaian struktural (Structural Adjustment Programs/SAP) yang sangat menentukan arah perubahan kebijakan pemerintah di berbagai sektor yang mengakibatkan berbagai dampak negatif.
Secara umum, dampak negatif tersebut dibawakan oleh dua kebijakan dasar penyesuaian struktural yaitu promosi ekspor bagi keseimbangan perdagangan dan cadangan devisa serta restriksi fiskal melalui pemotongan pengeluaran publik. Konsekuensinya akan terjadi pemotongan anggaran dan subsisdi, seperti BBM, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, serta menekan biaya untuk perlindungan terhadap buruh, lingkungan hidup, dll. Sedangkan dari sisi pendapatan, pajak dan privatisasi digenjot habis-habisan.
Masalah privatisasi tertuang dalam beberapa point LOI 3l Oktober l9g7,LOl penama yang ditandatangani Indonesia dan IMF. Salah satu poin menyebutkan penghapusan pemb atasan-49%o kepemilikan saham oleh asing. Ini berarti dalam kerangka privatiiasi, IIVTF membuka jalan seluasluasnya bagi pihak swasta asing untuk menguasai perusahaan-perusahaan Indonesia.
Hal tersebut dipertegas dalam t,OI l5 Januari 1998 dalam poin 39 yang memaksa pemerintah Indonesia membuka bidang-bidang usaha yang dulu terlarang bagi investor asing (iwasta). Bidang-bidang usaha itu adalah bidang yang menguasai hajai hidup orang banyak seperti
Cerita ttGagapnyatt Regime Reformasi 1 Dampak Penguasaan Bidang Startegis Terhadap Buruh dan Petani Masih Ada Inisiatif Keluar dari Belenggu Neoliberalisme
Koesnadi Wirasapoeha 2
Satu cerlta Jauh dl negerl sebrang sana yang membutuhkan bahan baku makanan untuk konsumsl, bahan baku mlgas untuk Industrl dan otomodtif, bahan baku bubur kayu untuk membuat tlsu dlmana untuk memberslhkan Rotorannya para konsumen, membutuhkan bahan baku rempah-rempah.......sementara dl negerl slnl, membutuhkan pertumbuhan ekonoml...yang menglrlm lah (eksport) bahan mentah Re negerl sebrang. Atau, plnlam dana untuk bangun Jalan-Jalan, perkantoran mewah, Industrl padat modal dlsb. Dana padat modal Juga menJadl satu masalah baru bagl penduduk, ketlka dana ltu dlbangun sebuah waduk untuk PLTA dl Blll-blll Sulau/esl Selatan. Tetapl semua ltu hanya memberlkan mlmpl buruk ral<yat atas Rekuasaan para pemodal untuk mengeruk sebesar-besarnya kekayaan alam dan sumberdaya manusla dl ekspoltasl.
Reglme Orde Baru telah memberlkan llustrasl dan cerita yang membuat ralcyat lndonesla berada dibawah hayang-bayang ketakutan dan penindasan. Reglme Dewa Pembangunan lnl telah mendncapkan kakinya untuk berkuasa atas semua kekayaan alam lndnesla. Akibatnya Reglme Inl, tumbang pada tahun 1998. Orde Reformasl salah satu Jalan untuk memperbalkl kondisl Bangsa Indonesla yang berada dalam bayang-bayang reglme Orde Baru. Sepuluh tahun sudah berJalan, Orde reformasl, bukan memperbaikl kondlsl Bangsa yang sedang terpuruk, malah seballknya. Rakyat semakln dl "kulitl" hak-hak atas sumber' sumber strategls yang pernah dl millklnya, klnl sudah bukan milthnya lagl.
Cerita Satu: Pahitnya Reformasi Bagi Buruh dan Petani
Apa yang masih dimiliki oleh buruh dan petani saat ini? Semua mulai dad hilir sampai hulu sudah di kuasai para pemodal asing yang berlindung di "balik" kebijakan dan layanan birokrat dan para politisi senayan yang juga dibesarkan oleh para pemodal, untuk memudahkan dan membuatkan jalan penguasaan aset-aset bangsa dan rakyat Indonesia. Mulai dari teknologi, akses informasi, modal dan pasar, semua sudah tertutup jalan bagi petani dan buruh. Mulai dari pupuk, bibit, sampai tanah petani. Mulai dari hak sampai inovasi buruh sudah tidak ada lagi yang bisa di agungkan. Lalu mau kemana langkah buruh dan petani, bila sudah dibawah bayang tirani modal dan kekuasaan yang mengatasnamakan demolaasi?
Perjalanan Rezime Soeharto telah diakhiri 1998, berganti dengan regime Reformasi, yang menjanjikan sebuah perubahan lebih baik dari rezime sebelumnya. Tetapi, saya memiliki firasat lain dengan regime reformasi. Kenapa? Saat regime ini dimulai, proyek-proyek demokrasi mulai di "gelontorkan" ke semua arah, baik ke pemerintah, ke legislatif, masyarakat di pedesaan sampai kelompok Organisasi Non Pemerintah. Pertama yang saya ingat adalah, sebuah seminar di Kalimantan Timur yang bertema Desentralisasi pengelolaan Sumberdaya Alam. Tema ini merupakan antisipasi dari sebuah kebijakan "kompromi politiK' atas pusat daerah melalui
Otonomi Daeratr (OTDA) dalam tuntutan "merdeka". Kemudian berkembanglah proyek Otda di semua daerah dengan beragam instrument }unci melalui issu-issu strategis misalnya; partisipasi, demolaatisasi, hansparansi, Hak-Hak Azasi Manusia (HAM), Gendeq Akuntabilitas, Korupsi, Goodgovernance, dlsb yang memiliki sebuah benang merah atas regime reformasi yang di dorong kuat oleh regime global berkuasa.
Dalam kurun waktu 5 tahun, sekitar 2003, sudah bisa ditebak jalan reformasi yang diskenario oleh kekuatan regime global dengan dalih kesejahteraab. Pada titik awal rakyat yang lama di bungkam, menjadi bergerak maju dalam segala hal. Walaupun dengan keterbatasan yang dipahami, rakyat bergerak disemua daerah menuntut perubahan disegala bidang. Sudah pasti, beberapa institusi pemerintah menjadi sasaran tembak kemarahan rakyat yang mendapat sedikit dan terbatas informasi tentang apa itu reformasi dengan semua instument yang di gelontorkan kesemua penjuru. Rakyat bergerak dengan beraninya turun kejalan menyuarakan hak-hak rakyat. Alhasil, beberapa aset-aset negara yang dikelola perusahaan pemerintah (BUMN) masuk dalam daftar privatisasi. Misalnya Telkom, Air bersih, Lisrik, Bulog dlsb. Hasil ini bukan merupakan suksesnya rakyat bergerak, tetapi, sebenarnya bidang-bidang strategis rakyat telah di kuasai oleh pemodal asing. Instrument ini tidak berjalan sendirian di tengah arus reformasi. Instrument ini berjalan dengan dukungan legalitas kebijakan yang merupakan produk hukum berbentuk undang-undang yang di sahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI), kemudian diterjemahkan oleh DPRD dibanyak daerah atas payung Otda. Situasi ini, sebenarnya reformasi untuk memperkuat para memilik modal untuk menguasai aset-aset rakyat yang dimandatkan kepada negara untuk dikelola dalam menuju kesejahteraan rakyatnya. Yang lebih parah lagi, intument reformasi ini memperluas privatisasi tanah-tanah, disponsori oleh Bank Dunia untuk dikuasai asing seluas luasnya. Bentuk nyata ini di wujudkan dalam pemeberian din penguasaan tanah dalam bentuk Hak Guna Us$a (HGU) kepada perusahaan perkebunan skala besar kelapa sawit mencapai diatas 20.000 heltar per unit perusahaan. Sementara, petani atau rakyat Indonesia untuk mendapatkan hak atas tanah 2 hektar saja harus berhadapan dengan penguasa baik di daerah maupun di pusat. Walaupun dibelikan dalam bentuk kebun sawit, tetapi mereka (rakyat - petani) telah membeli tanah (miliknya) dan pohon sawit itu kepada perusahaan. Dan ketentuan ini telah diatur dalam sebuah per undang-undangan dan surat-surat wasiat para kepala daerah sampai kepala negara republiknya yang bersekongkol dengan anggota lesgilatif dimana kepanjangan tangan dari para pemilik modal.
Tentunya situasi ini semakin mempersulit kondisi rakyat Indonesia dan memperlemah posisi negara atas sumber-sumber kekayaan bangsanya. Dampak ini juga membawa pada buruknya kondisi buruh yang semakin menjadi "sapi perah" para pemodal, dengan kerja tanpa batas, upah minim, hak-hak buruh di kebiri, buruh harian lepas dan lain sebagainy4 yang kesemua itu di dukung oleh produk kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah atas seijin Dewan Perwakilan Rakyat. Cerita lainnya dari petani, dalam kenyataan yang ada petani di jawa hanya memiliki tanah sekitar 0,25 hektar artinya hanya seperempat hektar, dan masih banyak petani yang tidak memiliki tanah - sementara tanah-tanah dikuasai oleh pemodal untuk menghasilkan beragam bahan mentah mulai dari rempah-rempah, minyak sawit sampai bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan para "tuan-tuan" di Eropa dan Amerika. Kondisi ini terus bergeser dari Pulau Jawa ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Tanah Papua.
Rakyat Indonesia betapapun besar jumlahnya, tidak akan pernatr menjadi miskin, bila distribusi tanah dan aset sumberdaya alam Indonesia dilakukan secara adil dan berdaulat:atas bangsanya sendiri. Ketika, rempatr-rempah menjadi satu komoditas perdagangan di abad 15, maka, abad 19 dan 20, komoditas perdagangan masih tidak bergeser. Dimana Bangsa Indonesia merupakan Negara "anak manis" menyedia bahan mentah bagi tuan-tuan di Eropa, Amerika sampai daratan Jepang. Mulai dari akar wangi, teh, kopi, coklat, karet, minyak sawit sampai komoditi strategis minyak bumi sudah menjadi barang langka bagi negeri ini untuk berdaulat. Semua kekayaan negeri ini sudah menjadi milik asing yang bersekongkol dengan para elit politik dimana dalam bergerak di sokong oleh para "tuan-tuan" asing yang tidak pernah tidur dalam meninabobokan para penguasa negeri Indonesia.
Ketika" sebuah tanah ditemukan oleh bangsa asing, maka, bangsa ini sudah menjadi penguasa atas bangsa lainnya. Bisa juga disebut tanah temuan ini disebut Ifuloni. Watak koloni ini memiliki kedudukan yang sangat berkuasa atas tanah temuannya, dimana disokong oleh satu sistem ekonomi yang padat modal dikerjakan berdasarkan paksaan atas kekuasaan negara yang dijajah (imprialisme). Watalcnya berorientasi pada bahan mentah yang di kuras untuk kebutuhan negara penjajah, dimana cara kerjanya di dukung oleh padat karya menggunakan tenaga-tenaga kerja yang murah, menindas (kerja paka). Kondis ini terus berjalan, untuk tidak merusak satu sistem koloni yang memiliki watak ekonomi kapitalisme, maka, sokongan birolaasi dan legislasi untuk melegalkan semua bentuk pekerjaan ini dikeluarkan oleh para elit politik di parlemen mulai dari pusat sampai daerah.
Menurut Puslitbangtanak 2002, dari total luas daratan di Indonesia hampir 191 juta ha, sebagian besar (66,16 persen) merupakan kawasan hutan, sedangkan untuk pertanian dengan berbagai agroekologi (sawah, tegalan, dan perkebunan) adalah 36,35 juta ha (18,72 persen). Perluasan lahan pertanian di Indonesia berkembang agak lambat. Perbandingan antara dua titik waktu tahun 1986 dan tahun 1999, lahan sawah berkembang dari 7,75 menjadi 8,70 juta h4 sedangkan lahan kering lebih lambat lagt yaitu dari 11,27 menjadi 12,23 jata ha. Hanya perkebunan yang cepat berkembang, yaitu dari 8,05 menjadi lebih dari 17 juta ha pada kurun waktu tersebut. Dari sisi peluang pemanfaatan lahan, berdasarkan Atlas Arahan Tata Ruang Pertanian Indonesia skala l:1.000.000 @uslitbangtanak, 2001), luas potensi lahan basah di Indonesia masih tiga kali lipat yait! 24,5 juta ha. Lahan yang luas tersebut terutama berada di wilayah Papua, Sumatera, dan Kalimantan.
luta hektar, mengorbankan lebih dar| 800.000 llwa penduduk kehilangan mata pencaharlannya yang tersebar dl70 desa,3 Kabupaten (kapuas, Pulang Plsau, Barito selatan) dan Kota palangkaraya. Keruglan rakyat ditaksh leblh darl2 trllyun, alas kebun rolan, hutan adat, kolam ikan yang dlgusur oleh proyek dalam waklu 6 bulan keria.
Saat Inl proyek dlnyalakan gagal untuk membangun Lumbung Pangan. Kondisl hutan gambut dan aset sumber produksl rakyat rusak. Saat lnl rakyat berswadaya memulihkan kondlsl sumberdaya alam yang rusak Telapl proyek pemullhan dad pemerlntah lebih banyak dl slmpangkan ke untungan probadl para peiabat darlpusalsampaldesa., :'
Dari luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia sampai tahun 2006 mencapai 6,7 juta hektar (Sawit Wacth 2007). Hampir semua perkebunan sekitar 70Vo dllrnrliki oleh investasi asing. Yang pada umumnya dari Negara Malaysia. Dari luas ini, hanya sebagian kecil saja perkebunan rakyat yang terdapat di Sumatera dan Kalimantan sebagian kecil. Indonesia sendiri sampai tahun 2015 akan mentarget luas kebun sawit mencapai 20 juta hektar, artinya perluasan perkebunan kelapa sawit akan terus dilakukan diluar Pulau Jawa, pilihannya Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Artinya perluasan perkebunan skala besar ini akan memberikan dampak pada kondisi petani local dan buruh di perkebunan flihat box 1.2). Dalam satu cerita yang terjadi pada awal tahun 1980 sampai 1990, ketika sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit sekala besar hadir di Kalimantan Timur, sebut saja PTPN XItr yang beroperasi di Kabupaten Paser. Dimana perusatraan ini dibiayai oleh Bank Dunia Melalui mendapat rekomendasi dan perijinan dari Surat Keputusan Menteri, Gubernur dan Bupati, masyarakat lokal diminta menyerahkan tanahtanah adatnya unnrk dijadikan kebun kelapa sawit seluas t 40.000 hektar. Dengan tekanan yang begitu luar biasa, masyarakat lokal menyerahkan tanah-tanahnya di bawah tekanan apilat keamanan. Masyarakat lokal yang menyerahkan tanah akan mendapatkan sebuah kapling ftebun sawit) sebanyak 2 hektar. Sebelum itu terjadi, ada sekitar lebih 30.000 Kepala keluarga (KK) di 3 Kecamatan, kehilangan tanahnya
I Disampaikan pada Konlerensi"Demokrasi lndonesia dibawah TiraniModal" dalam sesi Dampak Penguasaan Bidang'bidang
Strategis Terhadap Masyarakat dan Lingkungan Hiduy'. Tanggal4, 5 dan 6 Agustus 2008, di FISIP Ul Depok Jawa Batat.
z Bergiat Bho Politik - Ekonomidi Sarekat Hijau Indonesia (SHl) tinggaldi Bogor.
Box 1: Konflik Menciptakan "Buruh" dilndustriPerkebunan
Pembangunan perkebunan kelapa sawit di Indonesia banyak menuai bencana, selain bencana lingkungan hidup, kerusakan hutan. Kebun sawit serlng memincu konfllk antara masyarakat dengan pihak perusahaan. Konllik terladl dimulal darl penetapan HGU, pembukaan lahan (hutan) menJadl kebun Lahan. lahan hutan menfadl kebun blasanya merupakan lanah, hutan dan kebun-kebun masyarakat yang dikelola secaradat lstladat
Pulalanan kontlik dl kebun sawit bemula dad proses: konversl hutan menJadl kebun, Ini titlk muasal konflilr, kepemilikan dan model pengelolaan hutan, hutan adat vs hutan Negara, tanah adat vs lanah Negara. Kondisl Inl dlmanfaatkan oleh kepentingan pengusaha. Dalam proses Inl konversl hulan untuk kebun sawit blasanyakan berhadapan antara masyarakatdat dan negata dalam memandang hutan. Pada tahapan pembebasan lahan; Infomasl 'semu' atau kurang berlmbang (tebar lanll), lntimldasl dan pemaksaan yang dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan aparat keamanan dan apatat pemedntah, adanya pendekatan ke tokoh kuncl sepertl; tokoh-tokoh agama, tokoh adat yang mudah dl taklukan oleh para pemilik modal tak punya tanah. Konflik luga dl perparah pada saatahapan pembukaan lahan melalul pembakaran, land clearlng. Blasanya keglatan Inl dilakukan sepertl; membakar/membuldozer lahan mllik masyarakat baru melakukan negoslasl dengan pemlllk lahan, kebun, hulan masyarakatdal, melalul sub-kontrak dan tokoh kuncl. Pada tahapan tanam sebelum produksl; tetdapat hama baru yang mengganggu pohon sawlt maupun mengganggu ladang-ladang penduduk dlsekltar kebun sawit terladl dlskrlmlnasl antara pendatang dan masyarakat lokal ataupun buruh dengan karyawan yang dapat memlcu konllik horizontal, upah buruh yang rendah, dlskrlminasl perawatan anlara plasma dengan Intl, lahan sullt dlakses, penundaan akad kredil konflik lahan mulalmenladl-ladl.
Masyarakat lokal yang lergusur tanah adal, hulan adat, kebun karet kebun rotan dan laln sebagalnya, buupaya menuntut hak haknya, sudah dapat dlpastlkan akan dl tuduh sebagal penghambat pembangunan dan provokator. Proses penyelesalan Il akan dilakukan oleh Pemerlntah yang telah memberlkan lekomendasl pada perusahaan dengan dlbantu oleh aparat kepollslan dan blasanya tentara,. Penyelesalan konftik Inl dengan duduk satu mela antara masyarakat, pemerlntah dan perusahaan serla aparat keamanan melalul Musyawarah Plmplnan daerah (Musplda) yang ditkutl luga oleh anggota DPRD setempat Jalan keluamya sudah blCa dltebak dengan cara menawarkan,mapyarakat lokal untuk bergabung dl kebun sawit kemltraan dalam bentukebun sawll Plasma.
Dari cerita yang ad4 reglme ini telatr mengalami pergantian pemimpin sebanyak 4kali presiden. Dan sebanyak 3kali telah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), telah mencabut banyak subsidi rakyat untuk pendidikan, BBM, kesehatan serta gagal mempertahankan aset-aset vital Negara yang telah di privatisasi. Semua ini, adalah dampaknya terkena pada buruh dan petani. Semakin banyak anak petani tidak mampu menyekolahkan anaknya, tidak mampu membiayai kesehatan dan memenuhi kebutuhan bahan makanan yang bergizi. Semua bahan pokok makanan naik melambung, sementara upah buruh masih dibawatr standar hidup layak, begitu juga harga saran kebutuhan pertanian meningkat pesat naikn/4 tetapi, harga gabah, hasil petani tidak pernah naik, bahkan cenderung turun. Kemiskinan semakin meningkat dan terjadi konflik dimanamana.
Box 3: Sawit Plasma PraktekTanam Paksa Jaman Relormasl
Kebun sawit yang dlkelola oleh masyarakat (pelani) baglan darl perusahaan (lnt plasma). Luas kebun sawit blasanya 1 KIAPLING (2hektar) per Kepala Keluarga yang menglkutl program kelapa sawit "kemitraan" dengann model atau lstilah Sawit Plasma Inl. Luas kebun sawlt mendapat 1KAMPUNG, merupakan UTANG petanl kepada plhak Bank (pemberl modal) pembayarannya melalul mekanlsme koperasl ke perusahaan dan bank Ada beberapa model kebun Sawit Plasma adalah: Sawit Keluarga, Sawit PIR Lokal, Koperasl Kredit Prlmes Anggota (KKPA). Jangka Kredit Sawit Plasma selama 10 - 15 lahun yang dlbayarkan setlap petanl menjual buah dakan dipotong UTANG (lahan, pohon, pupuk, racun, pembinaan, transporlasl, pembualan jalan angkutan).
Kebun PI-ASMA yang diberikan pada masyarakat dengan syarat Masyarakat menyetulul dan menyetahkan tanah kepada perusahaan kebun sawlt lanpa menuntut dikemudlan harl. Dan masyarakat fuga menyetulul pembangunan Pabrik GPO sebagai pabrik pengolah Buah Sawlt dl lanah masyarakat tanpa ganll rugl, karena semua tanah kebun, pabrik adalah TANAII NEGARA yang sudah dl berikan pemerlntah pada perusahaan melalul iln.
Prahek keria Program Plasma ini, perusahaan akan mendapatkan; Tanah GnAnS, sebagaimana telah dlserahkan oleh masyarakat, mendapatkan Tenaga Keria (Buruh) GRAIS - yang bekerja dl kebun-kebun Sawit Plasma, mulal darl Bapah anak, lstrl, cucu, keponakan yang kerla dl kebun PMSMA dan tldak dibayar, mendapalkan buah murah darl petanl sawit dengan harga patokan yang dltetapkan oleh perusahaan dan dlrekomendasloleh pemerlntah daerah, untuk alasan tata nlaga Tandan Buah Segar (TBS) dan mendapatkan Bunga KREDIT Petanl secara tidak langsung yang disimpan dl kas Perusahaan dalam bentuk harga jual buah dan pengemballan clcilan
Kemudlan Petanl mendapatkan apa darlprogram Ini:
1. Kebun kelapa sawit seluas 2 hektar (1 Kampllng) yang dikerjakan oleh masyarakat adalah UTANG darl Bank melalul mekanlsme Perusahaantau KKPA (Koperasl Kredlt Prlmer Anggot4 sebesar Rp 54 s/d 60luta, (cost flnaclal development Palm Oil PlantaUon) yang harus dl clcil 1$20 tahun darl hasll panen buah setiap bulan.
2. Pendapatan setlap bulan darl hasll kebun sawil (2 hektar) Bp 600.000/bln dengan harga buah sawit Rp 500/kg (rente economlc anallsys Pdm oil planlallon convertion 2006).
3. Tanah adal hutan adat, kebun karet, kebun rotan hilang, sungal-sungal lercemar, kehldupan sungal matl dan alr sungal tdak blsa dlmanfaatkan untuk mandl, cucl, mlnum rumah tangga.
4. Konflik Keluarga soal tanah dan rebutan kebun PLASMA yang hanya 2 hektar, bagl anak keluarga dlkemudlan hail - hak waris alas tanah.
Dan perusahaan hanya mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 5.000 tenaga kerja, artinya, ada sekitar 25.000 orang kehilangan pekedaan akibat tanahnya di serahkan ke perusahaan. Satu hal lagi, ketika, perusahaan membagikan kebun-siwit kepada warga, hanya dibagikan kepada 5.000 kepala keluarga, dengan status kebun sawit tersebut adalah utang yang harus dilunasi selarna 15 - 20 tahun melalui mekanisme penjualan buah sawit.
Setidaknya, cerita ini memberikan gambaran yang cukup jelas, bahwa, rakyat kehilangan pekerjaan bukan karena di desa tidak ada pekerjaan. Kebun-Rebun rotan, kebun buah, perladangan, hutan adat tempat menghasilkan hasil hutan non kayu, berburu dan budidaya tanaman lainnya hilang, kemudian lari ke kota untuk mencari ke.ja tetapi, tanah-tanah rakyat di rampas dengan paksa, dan kemudian tidak memiliki pekerjaan. Walaupun mereka diberikan kebun sawit, tetapi harus membayar utang kredit di tanahnya sendiri.
Gambaran lain dari cerita ini, adalah bahwa, rakyat yang mendapatkan kebun sawit (sawit plasma), memiliki rangkaian yang sangat memprihatinkan, ketika, plasma sawit di bagi, maka, penrsahaan telah mengeruk keuntungan yang berlipat ganda, pertama; perusahaan mendapatkan tanah gratis, kedua perusahaan mendapat buruh gratis, ketiga perusatraan mendapatkan buatr sawit murah, karena harga buah sawit di tentukan sepihak oleh perusahaan dan mendapat persetujuan dari pemerintah daeratr berupa Surat Keputusan Bupati, keempat perusahaan mendapatkan keuntungan bunga dari pengembalian laedit petani sawit (lihat box 3).
Cerita Tiga: Buruh Perempuan, murah dilingkaran racun pembunuh!
Kasus pembangunan perkebunan kelapa sawit sekala besar telah berlangsung sejak jaman kolonial Belanda sekitar abad 18. Pada awal tahun 1980an, pengembangan sektor perkebunan di Indonesia mengarah pada Kelapa sawit, sampai tahun 2006, luas kebun sawit di Indonesia mencapai 6,7 juta hektar terkonsenbasi di Sumatera dan kalimantan. Dan masih akan dikembangkan mencapai 20 juta heltar sampai tahun 2015, yang akan didistribusikan di 4 pulau besar seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Industri perkebunan ini akan benyak menyerap tenaga kerja, tetapi juga akan menciptakan penangguran baru jauh lebih besar dari peneyerapannya.
Di Pulau Kalimantan pertzrma kali dikembangkan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur dengan tenaga kerja (buruh) murah di Indonesia. Model PIR Trans dikembangkan di biayai oleh Bank Dunia. Melihat dari proses suksesnya perkebunan sekala besar kelapa sawit ini, kemudian dilakukan perluasan melalui keterlibatan pihak swasta nasional dan asing. Di wilayah Kalimantan Timur, ada sekitar 80 unit perusahaan perkebunan dengan luas lahan dari 4.000 hektar sampai dengan 20.000 hektar. Kebijakan Gubernur di Kalimantan Timur dengan sawit I juta hektar memacu perluasan kebun tanpa melihat kondisi dampak sosial dan penyerapan tenaga kerja. Dari sekian banyak perusahaan, ada beberapa contoph kasus perusahaan di perkebunan, misalnya PT. Nunukan Jaya Lestari (PT. NJL) milik pengusaha Malaysia di wilayah perbatasan Malindo Kabupaten Nunukan, .menggunakan buruh perkebunan berasal dari masyarakat sekitar. Upah buruh lakilaki perhari RM$ 8.00/per hari, setara dengan Rp 20.800, upah buruh perempauan RM$ 7.00/ per hari setara dengan Rp 18.200 per hari. Jam kerja mulai jam 07.00 wita pagi sampai jam 02.00 wita siang terkadang lebih, sebanyak 8 jarn kerja setiap hari. Contoh kasus lainnya, upah Buruh pada perkebunan kelapa sawit pada PT. Asra Group, Buruh lakilaki Rp 17.500/ per hari, dan Buruh perempuan Rp 15.000 per hari, keda mulai jam 08.00 wita pagi sampai jam 16.00 wita sore, hampir 9 jarn kerja. Keadaan ini mendapat perhatian dari pihak pemerinta atas d,=ff.qlsru dari beberapa aktivis buruh. Tahun 2008, upah_."b_.uryh di naikan berdasarkan kondisi lapangan setelah BBm Naik, bagi buruh perempuan sebesar Rp 30.000/hari, bumh laki-laki sebesar Rp 35.000/hari. Tetapi degan biaya hidup yang cukup tinggr, buruh harian lepas ini tidak mendapatkan apa-apa dari pekerjaannya.
Lain lagi cerita Normah (15 tahun), anak penduduk asli Dayak Paser di Kalimantan Timur, berusaha mengais tejeki untuk membantu kebutuhan keluarganya yang tidak lagi memiliki pendapatan, lantaran kebun, hutan dan sawahnya tergusur oleh pembangunan perkebunan kelapa sawit. Normah bekerja berangkat jam 07.00, dan kawan-kawan perempuan lainnya harus bekerja. Tetapi kawan-kawan perempuan sebaya Norrrah ada yang tinggal di Barak (camp buruh). Pekerjaan Normah adalah merawat pohon-pohon kelapa sawit berumur I - 2 tahun. Perawatan yang dilakukan Normah bagi banyak bunrh perempuan adalatr membersihkan rumput yang tumbuh di sekitar pohon sawit. Pembersihan rumput yang Norrrah dan kawan buruh lain lakukan menggunakan racun rumput herbisida'.
Tanpa menggunakan pengaman yang lengkap seperti sepatu Bot, sarung tangan, penutup hidung, mulut dan mata, Normah dan buruh lainnya bekerja. Suatu ketika terjadi peristiwa buruh perempuan keracunan, sekitar tahun 1993, di Kabupaten Paser, sebanyak 7 orang buruh perempuan keracunan herbisida Pada saat itu, setelah bekerja disiang hmi, tiba-tiba saja buruh tersebut mual-mual dan muntah, setelah bekerja melakukan perawatan dengan racun herbisida. Setelah dibawa ke klinik kesehatan terdekat (puskesmas) buruh tersebut dapat ditolong. Temuan kasus lainnya seorang buruh lagi-lagi di Desa Mendik, lumpuh akibat setiap hari terpapar racun herbisida. Menurut keterangan buruh lainnya, bahwa, penyakit dideritanya pertama mengalami mual dan muntah, lalu kalau bangun tidur suka kejang-kejang dan gemetaran, begitu juga bila rnau berdiri harus dibantu, karena badan gemetaran, dan, kondisi ini tidak mendapat perawatan kesehatan yang baik dari pihak perusahaan. Lama kelamaan, mengalami lumpuh total. Pada -sekitar bulan Mei 2008, Walhi Kalimantan Barat, menemukan kasus keracunan buruh di perkebunan kelapa sawit. Begitn juga, kasus-kasus keracunan buruh perempuan dan lakilaki di sektor perkebunan kelapa sawit diperkuat oleh temuan PADI Indonesia, pada tatrun 1993 dan tahun 2007. Dalam studi dan monitoring buruh perempuan dan penggunaan racun pada perkebunan kelapa sawit, jumlah responden sebanyak 29 buruh perempuan, menurut pengakuan buruh sebesar 95,8Vo racun yang digunakan adalah herbisida, sedangkan sisanya 4,2Vo adalah hormon. Merk pestisida yang digunakan Round-up dan Paracoll (berbahan aktif paraquat). Dalam dosis penggunaan herbisida, dalam setiap hektar digunakan sebanyak I - 1,5 liter. Buruh perempuan bisanya menghabiskan herbisida setiap hari antara I - 3 liter. Dalam setiap bulan, dengan luasan lahan 1.000 hektar, herbisida yang digunakan sebesar antara 1.000 - l.500liter. Kalau, perkebunan kelapa sawit seluas I juta hektar, berarti herbisida yang digunakan sebanyak I - 1,5 juta liter. Tentunya, racun ini tidak hanya mengancam kaum buruh perempuan tetapi, mengancam lingkungan hidup sekitarnya. Dengan luas eksisting kebun sawit di Indonesia 6,7 juta hektar, maka sudah dipastikan, racun yang telah disiramkan ke bumi ini sebanyak lebih dari 15 juta liter. Dampak racun ini tidak langsung membunuh, tetapi semua wilayah daratan Indonesia terutama di sekitar perkebunan terpaparacun rumput herbisida.
3 Berbahaya tttt Herblslda adalah jenis racun rumput yang memiliki bahan aktil paraquat. Bahan aktif ini merupakan racun pembunuh yang tidak ada penawamya. Menurut WHO, Paraquat temasuk kedalam Difi Dozen sudah dilarang pemakaiannya secara luas di Ounia (termauk didalamnya 00T). Daya paparnya blsa melalui hdung, matia, mulut pori-pori kulit, selangkangan ketiak -dan kaki. Akibat. keracunan Paraquat bisa menimbulkan, gugur kandungan, lumpuh, reproduksi tkJak berfungsi, teryanggunya fungsi-fiafifkeiang-kejang dan bisa berakibat imptensi'pada hki-laki. Selain, mencemari tanah, paraquat sangat berponlensi mencemari sungai-sungai atau sumber ah yang ada disekelilingnya.
Cerita Tiga: Pabrik Bangkrut, Kayu Lari ke Malaysia dan Buruh di PHK !!!
Gambaran lainnya pada industri kehutanan di Kalimantan, terjadi kebangkrutan di antara tahun 200.3 - 2004. Pada pertengahan bulan Juli 2003, PHK masal dari sektor kehutanan mencapai 196.000 orang tenaga kerja. Jumlah ini di seluruh Kalimantan (Timur, Selatan, Barat dan Tengatr) terdiri dari 53.000 orang dari unit perusahaan HPH dan 143.000 orang dari unit industri kayu olahan. Kasus ini terjadi, karena perusahaan perkayuan melakukan penebangan hutan tanpa menanam kembali, ini sduah terjadi hampir20 tahun lebih. Dari jumlah ini, di Kalimantan Timur sebanyak 30 unit perusahaan HPH, di IGlimantan Selatan -Tengah 35 unit perusatraan HPH dan Kalbar sebanyak 10 unit perusahaan HPH. Jumlah secara rinci diperkirakan PHK masal terjadi 20.000 pegawai perusahaan HPH, 50.000 pegawai industri kayu olahan, untuk Kalimantan Barat 6.000 dari perusahaan HPH serta 12.000 dari perusahaan kayu olahan.
Untuk provinsi Kalimantan Timur saja PHK masal terjadi sepanjang tatrun 2003 secara bertahap, jumlah PHK yang terjadi mencapai puluhan ribu pekerja. Latar belakang PHK ini adatah kurangnya bahan baku kayu dan industri kayu. Menurut laporan monitoring PADI fndonesia tahun 2003 -2W4, PHK masal ini menjadi beban bagi pemerintah daerah Kalimantan Timur, setidaknya priode tahun 2003 - 2004, teqadi PHK mencapai t 40.000 pekerja dari perusahaan HPH dan pengolahan kayu (sawmill, plywood dslb). Saat ini, perusahaan HPH Kaltim sebanyak 60 unit perusahaan HPH dari jumlah sebelumnya sebanyak 101 unit perusahaan, hampir 40Vo perusahaan yang telah tutup tidak diperpanjang rjin operasionalnya. Tutupnya lebih 40 unit perusahaan HPH di Kalimantan Timur, terjadi pula PHK pada sektorsektor lainnya yang mendukung produksi perusahaan HPH di Kalimantan Timur, misalnya perusahaan kayu olahan, kontaktor transportasi dlsb.
Pada sektor indusfi pengolahan kayu di pulp and paper di Kalimantan Timur, mulai dari perusahaan HPH dan HTI sebagai penyuplai bahan baku ke pabrik kertas PT. Kiani Kertas di Berau, terjadi I I kali gejolak buruh yang melakukan protes atas upaya PHK, gaji terlambat, perusahaan kesulitan dana, banglrut dlsb. Perusahaan tersebut dibawah payung PT. Kiani Kertas dan Tanjung Redep Hutani serta Karang Joang Hijau Irstari.
PHK bukan merupakan pilihan bagi pekerja, tetapi mimpi buruk bagi kondisi buruh di indusri kayu. Banyak buruh yang bekerja di perusahaan ini merupakan warga masyarakat yang tanatr dan hutan adatnya di klaim (dirampas) oleh perusahaan HPH, HTI, ruPHI{ yang mendapat perijinan dari pemerintah pusat dan daerah. Tetapi, kelangkaan bahan baku, bukan karena kayu tidak ada, melainkan, hampir lebih dari 60 - 70Vo kayu tebangan di selundupkan ke negeri jiran Malaysia sejak l0 tahun terakhir tanpa mendapat konhol dan pengawasan dari pejabat dan aparat keamanan yang ada di Kalimantan. Harga kayu yang cukup tinggi di negeri malaysia, sehingga, banyak perusahaan dan pemain kayu ikut ambil bagian bisnis kayu haram, yang kemudian keuntungannya di larikan pada investasi lainnya, seperti Proferty, dan industri lainnya atau kelapa sawit (lihat Box 3)
Keberadaan buruh di sebagian besar di agroindustri, terdapat juga di industri kebun kayu (Hutan Tanaman Industri/IITI) yang mempekedakan buruh dibawah umur yang kebanyakan perempuan. Dalam industri Kebun Kayu, biasanya buruh lebih banyak di bagian penanaman dan perawatan tanaman. Mereka tinggal di barak-barak sebuah tenda sederhana, dengan sanitasi dan kgsghatan yang sangat minim, air bersih sulit dan raWan'gangguan penyakit malaria dan Demam Uerdarah.
BHL di indusni kebun kayu, biasanya mereka dalam satu keluarga ikut bekerja, karena tanah meraka telah dirampas oleh perusahaan kebun kayu.
Box 3: Buruh Anak di Perkebunan Sawit
Nomah (16lhn) adalah salah satu gadis desa yang bekerla dlsebuat perkebunan kelapa sawil sekata besar dl Kallmantan Tlmur. Normah bersama 3 rekan dlbawah uslanya bekerla dibaglan perawatan pohon sawit yang berhubungan dengan bahan beracun herblslda untuk pengendallan rumpul Jam kerfa Normah, mulal pukul 07.00 sampal 16.fl1, dengan upah sebesar 25.000 per had, Normah menladl buruh harlan lepas (BHL[ Normah terpaksa bekerla karena kedua orang tuanya menladl korban penggusuran perusahaan, sehlngga lahan perlanlan, kebun buah, rotan dan laln sebagalnya dl gusur tanpa ganU rugl, karena perusahaan melgklalm bahwa semua lokasl yang diillnkan oleh pemerlntah adalah tanah negara. Padahaltanah-tanah tersbut adalah tanah adat Dayak Paser dl kalimantan llmur yanag selak turun temurun telah dl kerlakan bersama. Dah BPS Kallim, pada tahun 200$ lenaga kerla dl perkebunan kelapa sawlterserap sebanyak n&62 orang tenaga kerla. Tetapl BPS Kaltim menyebulkan fumlah buruh anak mencapal 36.000 orang untuk multlseklor, dl perkhakan lebih darl 15.0fl) orang anak dl perkebunan sawitersebar dl seluruh Kabupaten, darl lumlah penduduk Kaltlm pada tahun yang sama mencapal 2.92&654 fiwa penduduk
Angka penyerapan buruh terlibat bekerla dl sektor pe*ebunan kelapa sawlt pada anak usla darl 14 gd 17 tahun cukup besar. Pada kondisl lnl kebanyakan buruh perempuan. Dengan alasan ekonoml keluarga,nak anak mereka terpaksa bekerla dl perkebunan. Padahal dulu, perusahaan tersebut telah merampas tanahhnah, kebun.kebun mereka sendirl. Mereka kehilangan tanah dan pekerfaan, meniadl Buruh Harlan Lepas (BHL) adalah terpaksa dilakukan, dan blasanya mereka kebanyakan tlnggal dl barak-barak penampungan dengan kondlsl sanitasl lingkungan yang kurang mengutungkan bagi buruh perempuan dan lakl-lakl. Barak perempaun dan lakl-lakl letaknya tldak beriauhan, dan inl blsa menlmbulkan serlng terladlnya pelecehan seksualntar buruh, dan mandor kebun.
Cerita Empat: "Demokrasi Membangun Jalan Perluasan Modal"
Cerita satu, dua, tiga merupakan gambaran yang paling nyata dari kehadiran sebuah modal yang di sokong oleh kebijakan yang dilahirkan dari produk politik antara pemerintah dan Dewan Perwakilan RakyaL Ketika seorang pengusaha akan menanamkan modalnya, biasanya mereka mendapatkan perijinan dari pemerintah dan anggota dewan. Dengan alasan penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan ralryat, ijin akan diberikan kepada perusahaan. Pada putaran pesta demokrasi, para pengusaha biasanya mengeluarkan dana untuk menyumbang calon-calon yang akan maju. Dengan imbalan, para calon ini akan melindungi bisnis para pengusaa tersebuL
Dari situasi yang berkembang di era globalisasi antara hubungan negara dunia ketiga dengan negara maju. Pasokan bahan-bahan baku industri untuk kebutuhan akan barang-barang produksi terus meningkat. Semakin meningkatkan barang-barang yang dibutuhkan, maka semakin meningkat juga kebutuhan akan liihan perkebunan untuk komoditas kelapa sawit. Suka tidak suka mau tidak mau, kebijakan pemerintah untuk membangun kebun kelapa sawit merupakan pilihan dari proses ketergantungan pemerintah atas investasi sektor-sektor swasta perkebunan, sementara, sektor perkebunan rakyat tidak pernah menjadi perhatian pemerintah baik dari sisi kebijakan, kemudahan keuangan sampai perlindungan komoditas rakyat seperti; rotan, karet, kopi, coklat, serta hasil hutan non kayu.
Untuk menentukan pilihan atas komoditas pada situasi politik dan ekonomi Indonesia dan daerah ataskeberlanjutan sistem.ekonomi politik rakyat. Artinya, daripada. me;1ebangi. pohon-pohon produktif dari lahan kebuh (karet, kopi, rotan dlsb) yang telah di budid6yf,kln sejak lama sebagai penopang kehidupan masyarakal lebih baik mengembangkan sistem perekonomian yang berbasis sumber-sumber alam sebagai aset produksi yang sudatr ada dan berjalan lama, daripada tnenanam pohon sawit dan mengorbankan sumber produktif masyarakat yang sekarang ada.
Box 3: Kayu Haram menladi Halal
Berdasarkan Laporan Dlnas Kehutanan Kallmantan Tlmur, dalam kurun waktu 2$l - 2003, kerusakan hutan mencapal leblh dad 3luta heklar dlsebabkan Kebakaran Hutan, lllegal Logglng Perambahan Hutan dan Pengusaha lndustrl Kehutanan yang tldak menglkuU azas kelestarlan hutan Sementar4 menurut data yang dihlmpun oleh Padl Indoneslat,da sekilar 82 Perusahaan Perkebunan kelapa sawit yang mendapatkan konsesl lahan melalul IPK (||ln Pemanfaatan Kayu) perkebunan dengan luas lahan 1.148.585 hektar, lidak dikelahul naslbnya atas llln pengelolaan perkebunan kelapa sawl[ tetapl luas lahan tersebut hanya dlambil kayunya untuk dlpasoke Industrl-lndustrl kayu seperth Plyulood, papan partikel, bubur kertas dlsb dl Kallmantan Tlmur, Kallmantan Selatan, Malaysla Timur, Sumatera dan Pulau Jawa dalam bentuk Log dan kayu selengah ladl. Artlny4 kerusakan hutan dlsumbang oleh Pelaku Industrl Kehutanan yang memilikl konsesl HPH (Hak Pengusahaan Hutan), HGU (Hak Guna Usaha) perkebunan kelapa sawll IPK untuk perkebunan kelapa sawil Perusahaan-perusahaan besr lndustrl Kehutanan dl Kallmantan Iimur iuga dilndikasikan kuat menampung kayu-kayu hasil tebangan lPK, seperlh PT. Sumallndo Group, PT. Kianl Kertas, PT. Intaca Tarakan, PT. Surya Dumal Group (PT. SDG). Pada Bulan September 2004, 3 (tlga) Bupatl (Malinau, Nunukan dan Bulungan) dl tambah Bupall Berau dan Bupati Kutal Timur, menandatanganl krintrak kerjasama dengan lnveslor Asia Land Berhand asal Malaysla, untuk pembangunan kebun sawit seluas 500.000 hektar.
Berkedok membangun perkebunan kelapa sawit telapi, ketika mendapat lahan - hulan, kayu dl tebang, lahan tldak ditanam sawit Praktek Inlterladl dl wllayah perbatasan Indonesla Malaysia baglan Kalimantan Timur dan Barat Darl data hasil monitorlng Padl Indonesla, yang dikumpullon bebagal kasus llegal logglng, lenls kayu log dan bantalan kE Sabah - Tawau Malaysia thun 2000 lenls kayu bulat sebesar 6'73.020 meter kubik, jenis kayu bantalan (gergajian) sebesar 17.896 meter kubik Pada tahun 2001, lenis loyu bulat sebesar 3.190,65 meter kubilg kayu gergaiian sebesar 3.390,44 meter kubik Tufadl menurunan pasokan kayu darl tahun 2000 kE tahun 2001. Besarnya pasokan kayu tahun 2000, dl barengl dengan dlmulalnya proses pemberian IPK IPPK IUPHHK kepada perusahaan-perusahaan Perkebunan Kelapa sawlt Perusahaan HPH yang memperpanfang waktu penebangan dengan membuat puusahaan baru dl dan Berau Kallmantan
Cerita Lima: Bili-Bili Tak Mampu Sejahterakan Rakyatnya
Akhir tahun 2007, saya berkesempatan mengunjungi wilayah Sulawesi Selatan untuk satu urusan dalam melihat dampak pembangunan waduk Bili-bili disana. Pembangunan Waduk Bili-bili yang dimulai tahun 1990, atas danapinjaman dari ODA, memiliki manfaat yang cukup baik bagi kota Makasar, tetapi, bendungan ini membawa bencana kerusakan lingkungan yang muncul secara jangka panjang. Selain pembangunan memakan korban penggusuran, bendungan ini memberikan kontribusi yang cukup pada dampak lingkungan di wilayah pesisir, misalnya instrusi air laut yang setiap tahun terus meluas dan mengancam lahan-lahan pertanian penduduk di wilayah Galesong, Makasar dan Gowa sendiri. Selain itu kesulitan air bersih terjadi di wilayah tapak proyek bendungan dan wilayah pesisir pantai.
Kejadian longsor di daerah Hulu DAS Jeneberang pada tahun 2004 yang membawa dampak kerugian pada kurang lebih 20 Desa dan 2 Desa di wilayah longsor. Longsor Terjadi di sekitar Gunung Bawakaraeng 7 kilometer dari Malino di Dusun Langkesee dan Desa Manimbahoi. Korban 2 orang meninggall, 35 orang hilang, 2.250 orang mengungsi, sekitar 300 ekor ternak sapi mati, ratusan rumah dan fasilitasi desa hancur, kerugian ditalcir sekitar Rp 22 M (Tribun Timu nl03l2D4). Lumpur, batu dan pasir lainnya longsoran melibas desa-desa di bawahnya serta menimpa sawah-sawah penduduk sepanjang DAS diwilayah Kecamatan Malino, Kecamatan Pmangloe, Kecamatan Pattallasang. Menurut keterangan penduduk lebih dari 5.000 helrar sawah tidak bisa ditanami selama hampir 3 tahun terakhir setelatr psaka longsor. Selain longsor, kebakaran tedadi tahun 1996-1997 yang menghanguskan 4.000 ha hutan di hulu DAS.
' Deo sar[dntara yang dihimpun oleh Padi lndonesia diambil dari sumber-sumber rsmi'pemerinah (tahun 2fiD - 2004)Provinsi dan ''"' ia*er Kabupatco scrta bebcnpa dianoranya dilakukan cek lapangan.
Penggunaan Energi Untuk Rumah Tangga:
Sumber air penduduk yang dilakukan assessment pada umumnya bergantung pada sumur-sumur, air sungai, hanya sedikit sekali yang menggunakan PDAM. Fasilitasi PDAM terbatas karena penduduk tidak mampu membiayai. Ada juga fasilitasi air bersih yang dibantu oleh pemerintah dan jumlahnya terbatas. Penduduk Lembana membiayai secara swadaya untuk membuat pipanisasi air bersih dari pegunungan ke rumah-rumah. Untuk air irigasi pertanian dianadalkan dari irigasi yang terbatas, tadah hujan. Pada musim kemarau panjanag biasanya petani tidak bisa kebagian air, tetapi pada musim hujan terkadang menimbulkan banjir. Untuk kebutuhan kayu bakar, mayoritas penduduk di Malino - Irmbana, Galesong dan Bili-bili menggunakan kayu bakar. Kayu diambil di kebun dan tegalan sekitar rumah atau desa, selain itu penduduk menanam kayu untuk keperluan kayu bakar dan bangunan rumah.
Pendapat Masyarakat tentang Climate Change dan Kemiskinan:
Pada umumnya, masyarakat petani, nelayan dan miskin kota tidak mengerti secara jelas tentang apa yang disebut isu perubahan iklim. Walaupun, sebagian kecil mengetahui karena informasi yang sepotong-sepotong didapat dari diskusi lepas dengan pada aktivis serta kebetulan menonton televisi. Pengetahuan masyarakatentang penrbahan iklim yang terjadi hanya dirasakan bukan di pahauti. Misalkan terjadinya instusi air laut yang terus meluas ke lahan pertanian, musim tangkap ikan semakin terbatas, daerah tangkapan semakin jauh ke lautan lepas, sulit air bersih, dan pendapatan petani, nelayan tidak pernah mencukupi untuk kebutuhan hidup, karena hargaharga barang, pendidikan, kesehatan terus naik dari tahun ketahun. Sementara penduduk masih banyak yang menggunakan kayu bakar untuk memasak, air sumur dan sungai untuk kebutuhan sehari-hari rumah tangga. Tingkat pendapatan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup, karena dipengaruhi oleh sistem ekonomi lokal yang masih dikuasai oleh para tengkulak dan cukong. Dalam komunitas nelayan dikenal dengan Penggawa (tengkulak - cukong). Lembaga ekonomi yang dibentuk oleh pemerintah tidak berjalan, dan yang lebih berjalan adalah para rentenir yang mengatasnamakan "koperasi". Pada sisi lain, pengaruh kuat adalah tata guna lahan, tata produksi kelautan yang masih dikuasai oleh segelintir orang kaya dan para pemodal. Praktek di pesisir dan laug dibuktikan dengan menguasai tanah, praktek pengeboman ikan, sianida yang tidak pernah di jerat oleh hukum.
Sementara situasi kebijakan pemerintah dalam melayani masyarakat korban tidak pernah serius dilakukan, justru, proyek-proyek pembangunan dalam penanggulangan kemiskinan dan perbaikan lingkungan hidup -di sekitar DAS menjadi arena korupsi para pejabat,secar? . -*-berjamaah, mulai dari tingkat tinggi;sampai Desa.
Cerita Enam: Saatnya Keluar Dari Belenggu Tirani Modal ?
Tidak banyak inisiatif rakyat (buruh dan petani) yang mendapat apresiasi dari sebuah proses perlawanan atas ketidak adilan sistem yang dibangun oleh tirani modal untuk menguasai sumbersumber kekayaan alam Indonesia melalui instument demolaasi yang sedang dibangun. Ketika, sebuatr pemilihan kepala daerah langsung (pilkada) dilakukan, maka sudatr dapat dipastikan, semua para pemilik modal akan menyokong calon-calon kepala daerah baik Gubernur maupun Bupati. Untuk pilkada putaran kedua di Kalimantan Timur dibutuhkan dana sebesar 300 milliar, begtu juga pilkada di jawa timur pemerintatr harus merogoh anggaran sebesar lebih dari 200 miliar untuk satu putaran pilkada. Begitu juga pada Pemilu 2Cfl9, pesta demokrasi yang berlimpah anggaran dana sementara dimana-mana rakyat masih jatuh miskin, gedung-gedung sekolatr banyak yang ambruk dan rusak, puskesmas-puskesmas masih tidak memadai, sarana penyediaan buku pelajaran masih dibawah standar, penggusuran terjadi dimana mana menciptakan pengangguran baru. Korupsi tetap meraja lela sampai gedung yang terhormat dihuni wakil rakyat. Artinya, pada saat menjadi calon, mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, sehingga ketika jadi, calon legislatif maupun eksekutif akan mengejar "setoran" untuk mengembalikan dana yang telah dipakainya selama pencalonan.
Hiruk pikuk pesta demokrasi pada putaran Pilkada Kalimantan Timur Juli lalu, suara dimenangkan oleh suara Golput mencapai 30 Vo, sementara di Iawa Timur suara Golput mencapai 407o lebih. Disisi lain, petani di perkebunan kelapa sawit, sudah berinisiatif untuk melakukan penguatan terhadap dirinya sendiri dengan jalan membangun organisasi petani kelapa sawit. Contoh di Kalimantan Barat dan Timur, organisasi petani sawit telah terbangun dan terus bekeda untuk mengembalikan kedaulatan petani atas hak-ha}nya yang telah di rampas oleh para pemilik modal. Begitu juga di sektor buruh. Upaya ini telah di lakukan juga di beberapa tempat, seperti Jambi, Riau. Pada sisi lain, petani penanam pohon akasia di Kabupaten Berau Kalimantan Timur sejak panen pertama tahun 2005 - 2006, petani tidak mau lagi menanam pohon akasia untuk bahan baku pabrik bubur kertas PT. Kiani, tetapi petani lebih memilih untuk menanam tanaman coklat yang memiliki keunggulan ekonomi serta pdouksi yang terus menerus tanpa memulai dari awal lagi (lihat Box 4). Upaya ini untuk menghindar dari penguasaan para pemilik modal. Begitu juga, dibanyak tempat, petani padi yang telah mengelola lahan sawah seczua sederhana, tetap mempertahankan lahan sawahnya untuk dijadikan perluasan perkebunan kelapa sawit dan kayu akasia untuk pabrik kertas.
Cerita lainnya di Kalimantan Tengah, pada kawasan lahan gambut I juta hektar, masyarakat lokal atau dayak ngaju, lebih memilih untuk membangun persawahan padi secara sederhana dengan sekala kecil bertahap, daripada membiarkan hutan-hutan rawa gambutnya di babat habis oleh proyek Pengembangan lahan gambut I juta hektar. Sambil mengembangkan sawah tradisional pasang surut di rawa gambut, penduduk juga melakukan budidaya tanaman karet, rotan dan pengembangan ikan air tawar secara swadaya mandiri. Dengan didukung oleh lembaga ekonomi lokal yang berbentuk koperasi, masyarakat membangun satu sistem yang telah berjalan secara tradisional dengan memodifikasi dengan sistem adminsitrasi yang rapi dan ter organisir antar kampung. Begitu juga di wilayah Danau Sembuluh Kabupaten Sampit Kalteng, masyarakat mengupayakan untuk membangun kebun nilam dengan membangun pabriknya yang dikelola saciua swadaya mandiri. Selain tanaman nilam, mereka menanam pohon hutan, karet dan tanaman buah-buahan. Disarnping itu, mereka juga mengembangkan budidaya ikan keramba terapung di danau sembuluh.
Bor 4: Petaniberalih tanam coklat.
Pelanl tanaman kayu atau disebut Hutan Tanaman Idustrl (Hn) dl wllayahamparan PT. Klanl teslari, untuk memasok pabrik bubur kertas di berau. Jumlah petanl Inl ada 60 kelompok tani yang di koordinasikan oleh Pemerintah daerah untuk menanam pohon akasia. Luas pertanaman mencapau lebih dari 3.000 hektar tanaman akasia. Tetapi, pada panen tahun pertama, petani tldak mau menanm lagl pohon akasia, tetapl yang ditanam adalah pohon coklat, karet. Kedua komoditas inimemiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi dan tidak menanam setiap 6 - 7 tahun sekali. Cukup menanaml kali dalam 15 - 20 tahun keatas Petani cukup merawat sepanjang tahun berproduksl. Selain itu, harga jualnya lauh lebih baik ketlmbang harga kayu akasia yang hanya dihargai sebesar 150 per ton. Dengan model perlawanan petanl di Berau, maka, perushaan saat Inl kekurangan bahan baku.
Cerita waraga yang terkena dampak waduk bili-bili lain lagi. Mereka memanfaatkan sumberdaya waduk untuk pengembangan budidaya ikan air tawar, ini dilakukan pada warga di tapak proyek. Pada warga yang berada di wilayah hulu sungai janaberang masih belum memiliki alternatif lain, ketika wilayahnya harus menjadi dari hutan lindung, akibatnya, mereka tidak lagi bertani untuk mememnuhi kebutuhan ekonomi dan sosial budaya. Tetapi jalan yang ditempuh warga adalatt tetap mengelola tanah pertaniannya, tidak mau pindah dari wilayah yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai daerah hutan lindung. Pasalnya, mereka sudah tinggal lama disana sebelum Indonesia Merdeka. Sementara di daerah pesisir pantai tetap melakukan aktivitas kelaut, di wilayah perkotaan, banyak warga menjadi pengangguran karena, lahan sawah kekeringan tak mzrmpu ditanami palawija, akhirnya alternatif lain mereka menjadi buruh bangunan di kota Makasar. Ada juga yang mengadu nasib ke luar Makasar, atau sekedar bertahan hidup mereka manrikbecak.
Pada cerita kelima ini sebenarnya, inisiatif rakyat baik petani maupun buruh sedang mengupayakan secara baik untuk membangun kekuatan melalui sistem kelembagaan lokal yang modern guna menjawab kompetisi pengembangan ekonomi kerakyatan (yang tidak berwajah kolonialisme dan imprialisme) yang berdaulat, adil dan lestari, dimulai dari rakyat, oleh rakyat untuk kesejahteraan rakyat. Cerita ini juga sebenarnya sedang mengupayakan proteksi atau melindungi areal-areal sumber-sumber produksi sebagai aset berharga rakyat untuk di koordinasikan bersama ditingkat individu, tingkat Kampung, antar Kampung dan Kabupaten sebagai kekuatan sumber produksi rakyat dalam menjalankan sistem ekonomi kerakyatan berbasis sumber-sumber produksi milik rakyat.
Cerita kelima juga memiliki pesan kuat rakyat kepada para pelayan rakyat ditingkat aparatur pemerintah untuk memberikan jaminan perlindungan dan memberikan regulasi ekonomi (kemudahan pengembangan ekonomi yang tidak berwajah kolonialisme dan imprialisme) atas sumber-sumber aset produksi rakyat di tingkat kampung, antar kampung sebagai bagian dari pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis sumberdaya alam dan teknologi lokal yang tepat gun4 lestari dan berkelanjutan. Mendorong laju pertumbuhan ekonomi lokal yang sehat guna mendayagunakan pendapatan asli daerah (PAD) yang benar-benar dari usaha yang tidak menyengsarakan rakyat sekitarnya, adil, lestari dan bermartabat sebagai bangsa yang merdeka dan Berdaulat. Hanya dengan Persatuan dan Kesatuan Rakyat - Kolonialisme dan Imprialisme mudah di kalahkan di bumi Merdeka Indonesia tercinta ini.
'";,.';r.:r:.+;