Baca PDF (OCR): Cerita Gagapnya Regime Reformasi

13 halaman · teks PDF berhasil diekstrak tanpa OCR · 5.0 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. Cerita Satu: Pahitnya Reformasi Bagi Buruh dan Petani
  2. Box 1: Konflik Menciptakan "Buruh" di Industri Perkebunan
  3. Box 3: Sawit Plasma Praktek Tanam Paksa Jaman Reformasi
  4. Kemudian Petani mendapatkan apa dari program ini:
  5. Cerita Tiga: Buruh Perempuan, murah dilingkaran racun pembunuh!
  6. Cerita Tiga: Pabrik Bangkrut, Kayu Lari ke Malaysia dan Buruh di PHK !!!
  7. Box 3: Buruh Anak di Perkebunan Sawit
  8. Cerita Empat: "Demokrasi Membangun Jalan Perluasan Modal"
  9. Box 3: Kayu Haram menjadi Halal
  10. Cerita Lima: Bili-Bili Tak Mampu Sejahterakan Rakyatnya
  11. Penggunaan Energi Untuk Rumah Tangga:
  12. Pendapat Masyarakat tentang Climate Change dan Kemiskinan:
  13. Cerita Enam: Saatnya Keluar Dari Belenggu Tirani Modal ?
  14. Box 4: Petani beralih tanam coklat.

Cerita ttGagapnyatt Regime Reformasi 1 Dampak Pengrrasaan Bidang Startegis Terhadap Buruh dan Petani Masih Ada Inisiatif Keluar dari Belenggu Neoliberalisme

Koesnadi Wirasapoetra 2

Satu cerita jauh di negeri sebrang sana yang membutuhkan bahan baku makanan untuk konsumsi, bahan baku migas untuk industri dan otomodtif, bahan baku bubur kayu untuk membuat tisu dimana untuk membersihkan kotorannya para konsumen, membutuhkan bahan baku rempah-rempah.......sementara di negeri sini, membutuhkan pertumbuhan ekonomi...yang mengirim lah (eksport) bahan mentah ke negerl sebrang. Atau, piniam dana untuk bangun jalan-jalan, perkantoran mewah, industri padat modal dlsb. Dana padat modal juga meniadi satu masalah baru bagi penduduk, ketika dana itu dibangun sebuah waduk untuk PLTA di Bili-bili Sulawesi Selatan. Tetapi semua itu hanya memberikan mimpi buruk rakyat atas kekuasaan para pemodal untuk mengeruk sebesar-besarnya kekayaan alam dan sumberdaya manusia di ekspoitasi.

Regime Orde Baru telah memberikan ilustrasi dan cerita yang membuat rakyat lndonesia berada dibawah bayang-bayang ketakutan dan penindasan. Regime Dewa Pembangunan ini telah menancapkan kakinya untuk berkuasa atas semua kekayaan alam Indnesia. Akibatnya Regime ini, tumbang pada tahun 1998. Orde Reformasi salah satu ialan untuk memperbaiki kondisi Bangsa Indonesia yang berada dalam bayang-bayang regime Orde Baru. Sepuluh tahun sudah berjalan, Orde reformasi, bukan memperbaiki kondisi Bangsa yang sedang terpuruk, malah sebaliknya. Rakyat semakin di "kuliti" hak-hak atas sumbersumber strategis yang pernah di milikinya, kini sudah bukan miliknya lagi.

Cerita Satu: Pahitnya Reformasi Bagi Buruh dan Petani

Apa yang masih dimiliki oleh buruh dan petani saat ini? Semua mulai dari hilir sampai hulu sudah di kuasai para pemodal asing yang berlindung di "balik" kebijakan dan layanan birokrat dan para politisi senayan yang juga dibesarkan oleh para pemodal, untuk memudahkan dan membuatkan jalan penguasaan aset-aset bangsa dan rakyat Indonesia. Mulai dari teknologi, akses informasi, modal dan pasar, semua sudah tertutup jalan bagi petani dan buruh. Mulai dari pupuk, bibit, sampai tanah petani. Mulai dari hak sampainovasi buruh sudah tidak ada lagi yang bisa di agungkan. Lalu mau kemana langkah buruh dan petani, bila sudah dibawah bayangtfuani modal dan kekuasaan yang mengatasnamakan demokrasi?

Perjalanan Rezime Soeharto telah diakhiri 1998, berganti dengan regime Reformasi, yang menjanjikan sebuah perubahan lebih baik dari rezime sebelumnya. Tetapi, saya memiliki firasat lain dengan regime reformasi. Kenapa? Saat regime ini dimulai, proyek-proyek demokrasi mulai di "gelontorkan" ke semua arah, baik ke pemerintah, ke legislatif, masyarakat di pedesaan sampai kelompok Organisasi Non Pemerintah. Pertama yang saya ingat adalah, sebuah seminar di Kalimantan Timur yang bertema Desentralisasi pengelolaan Sumberdaya Alam. Tema ini merupakan antisipasi dari sebuah kebijakan "kompromi politik" atas pusat daerah melalui

Otonomi Daerah (OTDA) dalam tuntutan "merdeka". Kemudian berkembanglah proyek Otda di semua daerah dengan beragam instrument kunci melalui issu-issu strategis misalnya; partisipasi, demokratisasi, transparansi, Hak-Hak Azasi Manusia (HAM), Gender, Akuntabilitas, Korupsi, Goodgovernance, dlsb yang memiliki sebuah benang merah atas regime reformasi yang di dorong kuat oleh regime global berkuasa.

Dalam kurun waktu 5 tahun, sekitar 2003, sudah bisa ditebak jalan reformasi yang diskenario oleh kekuatan regime global dengan dalih kesejahteraab. Pada titik awal rakyat yang lama di bungkam, menjadi bergerak maju dalam segala hal. Walaupun dengan keterbatasan yang dipahami, rakyat bergerak disemua daerah menuntut perubahan disegala bidang. Sudah pasti, beberapa institusi pemerintah menjadi sasaran tembak kemarahan rakyat yang mendapat sedikit dan terbatas informasi tentang apa itu reformasi dengan semua instrument yang di gelontorkan kesemua penjuru. Rakyat bergerak dengan beraninya turun kejalan menyuarakan hak-hak rakyat. Alhasil, beberapa aset-aset negara yang dikelola perusahaan pemerintah (BUMN) masuk dalam daftar privatisasi. Misalnya Telkom, Air bersih, Listrik, Bulog dlsb. Hasil ini bukan merupakan suksesnya rakyat bergerak, tetapi, sebenarnya bidang-bidang strategis rakyat telah di kuasai oleh pemodal asing. Instrument ini tidak berjalan sendirian di tengah arus reformasi. Instrument ini berjalan dengan dukungan legalitas kebijakan yang merupakan produk hukum berbentuk undang-undang yang di sahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI), kemudian diterjemahkan oleh DPRD dibanyak daerah atas payung Otda. Situasi ini, sebenarnya reformasi untuk memperkuat para memilik modal untuk menguasai aset-aset rakyat yang dimandatkan kepada negara untuk dikelola dalam menuju kesejahteraan rakyatnya. Yang lebih parah lagi, intrument reformasi ini memperluas privatisasi tanah-tanah, disponsori oleh Bank Dunia untuk dikuasai asing seluas luasnya. Bentuk nyata ini di wujudkan dalam pemeberian ijin penguasaan tanah dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU) kepada perusahaan perkebunan skala besar kelapa sawit mencapai diatas 20.000 hektar per unit perusahaan. Sementara, petani atau rakyat Indonesia untuk mendapatkan hak atas tanah 2 hektar saja harus berhadapan dengan penguasa baik di daerah maupun di pusat. Walaupun diberikan dalam bentuk kebun sawit, tetapi mereka (rakyat - petani) telah membeli tanah (miliknya) dan pohon sawit itu kepada perusahaan. Dan ketentuan ini telah diatur dalam sebuah per undang-undangan dan surat-surat wasiat para kepala daerah sampai kepala negara republiknya yang bersekongkol dengan anggota lesgilatif dimana kepanjangan tangan dari para pemilik modal.

Tentunya situasi ini semakin mempersulit kondisi rakyat Indonesia dan memperlemah posisi negara atas sumber-sumber kekayaan bangsanya. Dampak ini juga membawa pada buruknya kondisi buruh yang semakin menjadi "sapi perah" para pemodal, dengan kerja tanpa batas, upah minim, hak-hak buruh di kebiri, buruh harian lepas dan lain sebagainya, yang kesemua itu di dukung oleh produk kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah atas seijin Dewan Perwakilan Rakyat. Cerita lainnya dari petani, dalam kenyataan yang ada petani di jawa hanya memiliki tanah sekitar 0,25 hektar artinya hanya seperempat hektar, dan masih banyak petani yang tidak memiliki tanah - sementara tanah-tanah dikuasai oleh pemodal untuk menghasilkan beragam bahan mentah mulai dari rempah-rempah, minyak sawit sampai bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan para "tuan-tuan" di Eropa dan Amerika. Kondisi ini terus bergeser dari Pulau Jawa ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Tanah Papua.

Rakyat Indonesia betapapun besar jumlahnya, tidak akan pernah menjadi miskin, bila distribusi tanah dan aset sumberdaya alam Indonesia dilakukan secara adil dan berdaulat atas bangsanya sendiri. Ketika, rempah-rempah menjadi satu komoditas perdagangan di abad 15, maka, abad 19 dan 20, komoditas perdagangan masih tidak bergeser. Dimana Bangsa Indonesia merupakan Negara "anak manis" menyedia bahan mentah bagi tuan-tuan di Eropa, Amerika sampai daratan Jepang. Mulai dari akar wangi, teh, kopi, coklat, karet, minyak sawit sampai komoditi strategis minyak bumi sudah menjadi barang langka bagi negeri ini untuk berdaulat. Semua kekayaan negeri ini sudah menjadi milik asing yang bersekongkol dengan para elit politik dimana dalam bergerak di sokong oleh para "tuan-tuan" asing yang tidak pernah tidur dalam meninabobokan para penguasa negeri Indonesia.

Ketika, sebuah tanah ditemukan oleh bangsa asing, maka, bangsa ini sudah menjadi penguasa atas bangsa lainnya. Bisa juga disebut tanah temuan ini disebut Koloni. Watak koloni ini memiliki kedudukan yang sangat berkuasa atas tanah temuannya, dimana disokong oleh satu sistem ekonomi yang padat modal dikerjakan berdasarkan paksaan atas kekuasaan negara yang dijajah (imprialisme). Wataknya berorientasi pada bahan mentah yang di kuras untuk kebutuhan negara penjajah, dimana cara kerjanya di dukung oleh padat karya menggunakan tenaga-tenaga kerja yang murah, menindas (kerja paksa). Kondis ini terus berjalan, untuk tidak merusak satu sistem koloni yang memiliki watak ekonomi kapitalisme, maka, sokongan birokrasi dan legislasi untuk melegalkan semua bentuk pekerjaan ini dikeluarkan oleh para elit politik di parlemen mulai dari pusat sampai daerah.

Menurut Puslitbangtanak2}AZ, dari total luas daratan di Indonesia hampir l9l juta ha, sebagian besar (66,16 persen) merupakan kawasan hutan, sedangkan untuk pertanian dengan berbagai agroekologi (sawah, tegalan, dan perkebunan) adalah 36,35 juta ha (18,72 persen). Perluasan lahan pefianian di Indonesia berkembang agak lambat. Perbandingan antara dua titik waktu tahun 1986 dan tahun 1999, lahan sawah berkembang dari 7,75 menjadi 8,70 juta ha, sedangkan lahan kering lebih lambat lagi yaitu dari 1I,27 menjadi 12,23 juta ha. Hanya perkebunan yang cepat berkembang, yaitu dari 8,05 menjadi lebih dari 17 }u;ta ha pada kurun waktu tersebut. Dari sisi peluang pemanfaatan lahan, berdasarkan Atlas Arahan Tata Ruang Pertanian Indonesia skala 1:1.000.000 (Puslitbangtanak, 2001), luas potensi lahan basah di Indonesia masih tiga kali lipat yaitu 24,5 juta ha. Lahan yang luas tersebuterutama berada di wilayah Papua, Sumatera, dan Kalimantan.

A1llA5-il{0". BiSAKI[{BAI? IAD|$ARAI{6 PIilYAhlUII

Proyek PPLG 1 juta hektar, mengorbankan lebih dari800.000 jiwa penduduk kehilangan mata pencahariannya yang tersebar di 70 desa, 3 Kabupaten (kapuas, Pulang Pisau, Barito selatan) dan Kota palangkaraya. Kerugian rakyat ditaksir lebih dari2 trilyun, atas kebun rotan, hutan adat, kolam ikan yang digusur oleh proyek dalam waktu 6 bulan keria.

Saat ini proyek dinyatakan gagal untuk membangun Lumbung Pangan. Kondisi hutan gambut dan aset sumber produksi rakyat rusak. Saat ini rakyat berswadaya memulihkan kondisi sumberdaya alam yang rusak. Tetapi proyek pemulihan dari pemerintah lebih banyak di simpangkan ke untungan probadi para peiabat dari pusat sampai desa.

Dari luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia sampai tahun 2006 mencapai 6,7 juta hektar (Sawit Wacth 2007). Hampir semua perkebunan sekitar 70Vo dimihki oleh investasi asing. Yang pada umumnya dari Negara Malaysia. Dari luas ini, hanya sebagian kecil saja perkebunan rakyat yang terdapat di Sumatera dan Kalimantan sebagian kecil. Indonesia sendiri sampai tahun 2015 akan mentarget luas kebun sawit mencapai20juta hektar, artinya perluasan perkebunan kelapa sawit akan terus dilakukan diluar Pulau Jawa, pilihannya Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Artinya perluasan perkebunan skala besar ini akan memberikan dampak pada kondisi petani local dan buruh di perkebunan (lihat box 1-2). Dalam satu cerita yang terjadi pada awal tahun 1980 sampai 1990, ketika sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit sekala besar hadir di Kalimantan Timur, sebut saja PTPN XIII yang beroperasi di Kabupaten Paser. Dimana perusahaan ini dibiayai oleh Bank Dunia. Melalui mendapat rekomendasi dan perijinan dari Surat Keputusan Menteri, Gubernur dan Bupati, masyarakat lokal diminta menyerahkan tanahtanah adatnya untuk dijadikan kebun kelapa sawit seluas + 40.000 hektar. Dengan tekanan yang begitu luar biasa, masyarakat lokal menyerahkan tanah-tanahnya di bawah tekanan aparut keamanan. Masyarakat lokal yang menyerahkan tanah akan mendapatkan sebuah kapling (kebun sawit) sebanyak 2 hektar. Sebelum itu terjadi, ada sekitar lebih 30.000 Kepala keluarga (KK) di 3 Kecamatan, kehilangan tanahnya

I Disampaikan pada Konferensi "Demokrasi Indonesia di bawah Tirani Modal" dalam sesi Dampak Penguasaan Bidang'bidang Strategis Terhadap Masyarakat dan Lingkungan Hidup". Tanggal 4, 5 dan 6 Agustus 2008, di FISIP Ul Depok Jawa Barat.

2 Bergiat Biro Politik - Ekonomi di Sarekat Hilau Indonesia (SHl) tinggal di Bogor.

Box 1: Konflik Menciptakan "Buruh" di Industri Perkebunan

Pembangunan perkebunan kelapa sawit di lndonesia banyak menuai bencana, selain bencana lingkungan hidup, kerusakan hutan. Kebun sawit sering memincu konflik antara masyarakat dengan pihak perusahaan. Konflik terjadi dimulai dari penetapan HGU, pembukaan lahan (hutan) menjadi kebun. Lahanlahan hutan menjadi kebun biasanya merupakan tanah, hutan dan kebun-kebun masyarakat yang dikelola secaradat istiadat.

Perjalanan konflik di kebun sawit bermula dari proses: konversi hutan menjadi kebun, ini titik muasal konflik, kepemilikan dan model pengelolaan hutan, hutan adat vs hutan Negara, tanah adat vs tanah Negara. Kondisi ini dimanfaatkan oleh kepentingan pengusaha. Dalam proses ini konversi hutan untuk kebun sawit biasanya akan berhadapan antara masyarakat adat dan negara dalam memandang hutan. Pada tahapan pembebasan lahan; informasi 'semu' atau kurang berimbang (tebar janji), intimidasi dan pemaksaan yang dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan aparat keamanan dan aparat pemerintah, adanya pendekatan ketokoh kunci seperti; tokoh-tokoh agama, tokoh adat yang mudah di taklukan oleh para pemilik modal tak punya tanah. Konflik juga di perparah pada saatahapan pembukaan lahan melalui pembakaran, land clearing. Biasanya kegiatan ii dilakukan seperti; membakar/membuldozer lahan milik masyarakat baru melakukan negosiasi dengan pemilik lahan, kebun, hutan masyarakat adat, melalui sub.kontrak dan tokoh kunci. Pada tahapan tanam sebelum produksi; terdapat hama baru yang mengganggu pohon sawit maupun mengganggu ladang-ladang penduduk disekitar kebun sawit, teriadi diskriminasi antara pendatang dan masyarakat lokal ataupun buruh dengan karyawan yang dapat memicu konflik horizontal, upah buruh yang rendah, diskriminasi perawatan antara plasma dengan inti, lahan sulit diakses, penundaan akad kredit, konflik lahan mulai menjadi-jadi.

Masyarakat lokal yang tergusur tanah adat, hutan adat, kebun karet, kebun rotan dan lain sebagainya, berupaya menuntut hak-haknya, sudah dapat dipastikan akan di tuduh sebagai penghambat pembangunan dan provokator. Proses penyelesaian iniakan dilakukan oleh Pemerintah yang telah memberikan rekomendasi pada perusahaan dengan dibantu oleh aparat kepolisian dan biasanya tentara,. Penyelesaian konllik ini dengan duduk satu meja antara masyarakat, pemerintah dan perusahaan serta aparat keamanan melalui Musyawarah Pimpinan daerah (Muspida) yang diikuti juga oleh anggota DPRD setempat. Jalan keluarnya sudah bisa ditebak dengan cara menawarkan masyarakat lokal untuk bergabung di kebun sawit a kemitraan dalam bentukebun sawit Plasma.

Dari cerita yang ada, regime ini telah mengalami pergantian pemimpin sebanyak 4 kali presiden. Dan sebanyak 3 kali telah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), telah mencabut banyak subsidi rakyat untuk pendidikan, BBM, kesehatan serta gagal mempertahankan aset-aset vital Negara yang telah di privatisasi. Semua ini, adalah dampaknya terkena pada buruh dan petani. Semakin banyak anak petani tidak mampu menyekolahkan anaknya, tidak mampu membiayai kesehatan dan memenuhi kebutuhan bahan makanan yangbergizi. Semua bahan pokok makanan naik melambung, sementara upah buruh masih dibawah standar hidup layak, begitu juga harga saran kebutuhan pertanian meningkat pesat naiknya, tetapi, harga gabah, hasil petani tidak pernah naik, bahkan cenderung turun. Kemiskinan semakin meningkat dan terjadi konflik dimana mana.

Box 3: Sawit Plasma Praktek Tanam Paksa Jaman Reformasi

Kebun sawit yang dikelola oleh masyarakat (petani) bagian dari perusahaan (inti plasma). Luas kebun sawit biasanya 1 KAPLING (2 hektar) per Kepala Keluarga yang mengikuti program kelapa sawit "kemitraan" dengann model atau istilah Sawit Plasma ini. Luas kebun sawit mendapat 1 KAMPLING, merupakan UTANG petani kepada pihak Bank (pemberi modal) pembayarannya melalui mekanisme koperasi ke perusahaan dan bank. Ada beberapa model kebun Sawit Plasmadalah: Sawit Keluarga, Sawit PIR Lokal, Koperasi Kredit Primes Anggota (KKPA). Jangka Kredit Sawit Plasma selama 10 - 15 tahun yang dibayarkan setiap petani menjual buah dakan dipotong UTANG (lahan, pohon, pupulq racun, pembinaan, transportasi, pembuatan jalan angkutan).

Kebun PLASMA yang diberikan pada masyarakat dengan syarat. Masyarakat menyetuiui dan menyerahkan tanah kepada perusahaan kebun sawitanpa menuntut dikemudian hari. Dan masyarakat juga menyetujui pembangunan Pabrik CPO sebagai pabrik pengolah Buah Sawit di tanah masyarakat tanpa ganti rugi, karena semua tanah kebun, pabrik adalah TANAH NEGARA yang sudah di berikan pemerintah pada perusahaan melalui ijin.

Praktekerja Program Plasma ini, perusahaan akan mendapatkan; Tanah GRATIS, sebagaimana telah diserahkan oleh masyarakat, mendapatkan Tenaga Kerja (Buruh) GRATIS - yang bekeria di kebun-kebun Sawit Plasma, mulai dari Bapak, anak, istri, cucu, keponakan yang kerja di kebun PLASMA dan tidak dibayar, mendapatkan buah murah dari petani sawit, dengan harga patokan yang ditetapkan oleh perusahaan dan direkomendasi oleh pemerintah daerah, untuk alasan tata niaga Tandan Buah Segar (TBS) dan mendapatkan Bunga KBEDIT Petani secara tidak langsung yang disimpan di kas Perusahaan dalam bentuk harga jual buah dan pengembalian cicilan.

Kemudian Petani mendapatkan apa dari program ini:

1. Kebun kelapa sawit seluas 2hektar (1 Kampling) yang dikerjakan oleh masyarakat adalah UTANG dari Bank melalui mekanisme Perusahaan atau KKPA (Koperasi Kredit Primer Anggota) sebesar Rp 54 s/d 60 juta, (cost finacial development Palm Oil Plantation)yang harus di cicil 15-20 tahun dari hasil panen buah setiap bulan.

2. Pendapatan setiap bulan dari hasil kebun sawit (2 hektar) Rp 600.000/bln dengan harga buah sawit Rp 500/kg (renteconomic analisys Palm oil plantation convertion 2006).

3. Tanah adat, hutan adat, kebun karet, kebun rotan hilang, sungai-sungai tercemar, kehidupan sungai mati dan air sungai tdak bisa dimanfaatkan untuk mandi, cuci, minum rumah tangga.

4. Konllik Keluarga soal tanah dan rebutan kebun PLASMA yang hanya 2 hektar, bagi anak keluarga dikemudian hari - hak waris atas tanah.

Dan perusahaan hanya mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 5.000 tenaga kerja, artinya, ada sekitar 25.000 orang kehilangan pekedaan akibat tanahnya di serahkan ke perusahaan. Satu hal lagi, ketika, perusahaan membagikan kebun sawit kepada warga, hanya dibagikan kepada 5.000 kepala keluarga, dengan status kebun sawit tersebut adalah utang yang harus dilunasi selama 15 - 20 tahun melalui mekanisme penjualan buah sawit.

Setidaknya, cerita ini memberikan gambaran yang cukup jelas, bahwa, rakyat kehilangan pekerjaan bukan karena di desa tidak ada pekerjaan. Kebun-kebun rotan, kebun buah, perladangan, hutan adat tempat menghasilkan hasil hutan non kayu, berburu dan budidaya tanaman lainnya hilang, kemudian lari ke kota untuk mencari kerja, tetapi, tanah-tanah rakyat di rampas dengan paksa, dan kemudian tidak memiliki pekerjaan. Walaupun mereka diberikan kebun sawit, tetapi harus membayar utang kredit di tanahnya sendiri.

Gambaran lain dari cerita ini, adalah bahwa, rakyat yang mendapatkan kebun sawit (sawit plasma), memiliki rangkaian yang sangat memprihatinkan, ketika, plasma sawit di bagi, maka, perusahaan telah mengeruk keuntungan yang berlipat ganda, pertama; perusahaan mendapatkan tanah gratis, kedua perusahaan mendapat buruh gratis, ketiga perusahaan mendapatkan buah sawit murah, karena harga buah sawit di tentukan sepihak oleh perusahaan dan mendapat persetujuan dari pemerintah daerah berupa Surat Keputusan Bupati, keempat perusahaan mendapatkan keuntungan bunga dari pengembalian kredit petani sawit (lihat box 3).

Cerita Tiga: Buruh Perempuan, murah dilingkaran racun pembunuh!

Kasus pembangunan perkebunan kelapa sawit sekala besar telah berlangsung sejak jaman kolonial Belanda sekitar abad 18. Pada awal tahun 1980an, pengembangan sektor perkebunan di Indonesia mengarah pada Kelapa sawit, sampai tahun 2006, luas kebun sawit di Indonesia mencapai 6,7 juta hektar terkonsentrasi di Sumatera dan kalimantan. Dan masih akan dikembangkan mencap ai 20 juta hektar sampai tahun 2015, yang akan didistribusikan di 4 pulau besar seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Industri perkebunan ini akan benyak menyerap tenaga kerja, tetapi juga akan menciptakan penangguran baru jauh lebih besar dari peneyerapannya.

Di Pulau Kalimantan pertama kali dikembangkan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur dengan tenaga kerja (buruh) murah di Indonesia. Model PIR Trans dikembangkan di biayai oleh Bank Dunia. Melihat dari proses suksesnya perkebunan sekala besar kelapa sawit ini, kemudian dilakukan perluasan melalui keterlibatan pihak swasta nasional dan asing. Di wilayah Kalimantan Timur, ada sekitar 80 unit perusahaan perkebunan dengan luas lahan dari 4.000 hektar sampai dengan 20.000 hektar. Kebijakan Gubernur di Kalimantan Timur dengan sawit 1 juta hektar memacu perluasan kebun tanpa melihat kondisi dampak sosial dan penyerapan tenaga kerja. Dari sekian banyak perusahaan, ada beberapa contoph kasus perusahaan di perkebunan, misalnya PT. Nunukan Jaya Lestari (PT. NJL) milik pengusaha Malaysia di wilayah perbatasan Malindo Kabupaten Nunukan, menggunakan buruh perkebunan berasal dari masyarakat sekitar. Upah buruh lakilaki perhari RM$ 8.00/per hari, setara dengan Rp 20.800, upah buruh perempauan RM$ 7.00/ per hari setara dengan Rp 18.200 per hari. Jam kerja mulai jam 07.00 wita pagi sampai jam 02.00 wita siang terkadang lebih, sebanyak 8 jam kerja setiap hari. Contoh kasus lainnya, upah Buruh pada perkebunan kelapa sawit pada PT. Asra Group, Buruh laki-laki Rp 17.500/ per hari, dan Buruh perempuan Rp 15.000 per hari, kerja mulai jam 08.00 wita pagi sampai jam 16.00 wita sore, hampir 9 jarn kerja. Keadaan ini mendapat perhatian dari pihak pemerinta atas desakan dari beberapa aktivis buruh. Tahun 2008, upah buruh di naikan berdasarkan kondisi lapangan setelah BBm Naik, bagi buruh perempuan sebesar Rp 30.000/hari, buruh laki-laki sebesar Rp 35.000ftrari. Tetapi degan biaya hidup yang cukup tinggi, buruh harian lepas ini tidak mendapatkan ^pa-apa dari pekerjaannya.

Lain lagi cerita Normah (15 tahun), anak penduduk asli Dayak Paser di Kalimantan Timur, berusaha mengais rejeki untuk membantu kebutuhan keluarganya yang tidak lagi memiliki pendapatan, lantaran kebun, hutan dan sawahnya tergusur oleh pembangunan perkebunan kelapa sawit. Normah bekerja berangkat jam 07.00, dan kawan-kawan perempuan lainnya harus bekerja. Tetapi kawan-kawan perempuan sebaya Normah ada yang tinggal di Barak (camp buruh). Pekerjaan Normah adalah merawat pohon-pohon kelapa sawit berumur 1 - 2 tahun. Perawatan yang dilakukan Normah bagi banyak buruh perempuan adalah membersihkan rumput yang tumbuh di sekitar pohon sawit. Pembersihan rumput yang Normah dan kawan buruh lain lakukan menggunakan racun rumput herbisida'.

Tanpa menggunakan pengaman yang lengkap seperti sepatu Bot, sarung tangan, penutup hidung, mulut dan mata, Normah dan buruh lainnya bekerja. Suatu ketika terjadi peristiwa buruh perempuan keracunan, sekitar tahun 1993, di Kabupaten Paser, sebanyak 7 orang buruh perempuan keracunan herbisida. Pada saat itu, setelah bekerja disiang hari, tiba-tiba saja buruh tersebut mual-mual dan muntah, setelah bekerja melakukan perawatan dengan racun herbisida. Setelah dibawa ke klinik kesehatan terdekat (puskesmas) buruh tersebut dapat ditolong. Temuan kasus lainnya seorang buruh lagi-lagi di Desa Mendik, lumpuh akibat setiap hari terpaparacun herbisida. Menurut keterangan buruh lainnya, bahwa, penyakit dideritanya pertama mengalami mual dan muntah, lalu kalau bangun tidur suka kejang-kejang dan gemetaran, begitu juga bila mau berdiri harus dibantu, karena badan gemetaran, dan, kondisi ini tidak mendapat perawatan kesehatan yang baik dari pihak perusahaan. Lama kelamaan, mengalami lumpuh total. Pada sekitar bulan Mei 2008, Walhi Kalimantan Barat, menemukan kasus keracunan buruh di perkebunan kelapa sawit. Begitu juga, kasus-kasus keracunan buruh perempuan dan lakilaki di sektor perkebunan kelapa sawit diperkuat oleh temuan PADI Indonesia, pada tahun 1993 dan tahun 2007. Dalam studi dan monitoring buruh perempuan dan penggunaan racun pada perkebunan kelapa sawit, jumlah responden sebanyak 29 buruh perempuan, menurut pengakuan buruh sebesar 95,87o racun yang digunakan adalah herbisida, sedangkan sisanya 4,2Vo adalah hormon. Merk pestisida yang digunakan Round-up dan Paracoll (berbahan aktif paraquat). Dalam dosis penggunaan herbisida, dalam setiap hektar digunakan sebanyak 1 - 1,5 liter. Buruh perempuan bisanya menghabiskan herbisida setiap hari antara I - 3 liter. Dalam setiap bulan, dengan luasan lahan 1.000 hektar, herbisida yang digunakan sebesar antara 1.000 - 1.500 liter. Kalau, perkebunan kelapa sawit seluas I juta hektar, berarti herbisida yang digunakan sebanyak I - 1,5 juta liter. Tentunya, racun ini tidak hanya mengancam kaum buruh perempuan tetapi, mengancam lingkungan hidup sekitarnya. Dengan luas eksisting kebun sawit di Indonesia 6,7 juta hektar, maka sudah dipastikan, racun yang telah disiramkan ke bumi ini sebanyak lebih dari 15 juta liter. Dampak racun ini tidak langsung membunuh, tetapi semua wilayah daratan Indonesia terutama di sekitar perkebunan terpaparacun rumput herbisida.

3 Berbahaya l!!! Herbisida adalah jenis racun rumput yang memiliki bahan aktif paraquat. Bahan aktif ini merupakan racun pembunuh yang tidak ada penawarnya. Menurut WHO, Paraquat termasuk kedalam Dirty Dozen sudah dilarang pemakaiannya secara luas di Dunia (termasuk didalamnya DDT). Daya paparnya bisa melalui hidung, mata, mulut, pori'pori kulit, selangkangan ketiak dan kaki. Akibat keracunan Paraquat bisa menimbulkan, gugur kandungan, lumpuh, reproduksi tidak berfungsi, terganggunya fungsi hati, kejang-kejang dan bisa berakibat impotensi pada laki-laki. Selain, mencemari tanah, paraquat sangat berpontensi mencemari sungai-sungai atau sumber air yang ada disekelilingnya.

Cerita Tiga: Pabrik Bangkrut, Kayu Lari ke Malaysia dan Buruh di PHK !!!

Gambaran lainnya pada industri kehutanan di Kalimantan, terjadi kebangkrutan di antara tahun 2003 - 2004. Pada pertengahan bulan Juli 2003, PHK masal dari sektor kehutanan mencapai 196.000 orang tenaga kerja. Jumlah ini di seluruh Kalimantan (Timur, Selatan, Barat dan Tengah) terdiri dari 53.000 orang dari unit perusahaan HPH dan 143.000 orang dari unit industri kayu olahan. Kasus ini terjadi, karena perusahaan perkayuan melakukan penebangan hutan tanpa menanam kembali, ini sduah terjadi hampir 20 tahun lebih. Dari jumlah ini, di Kalimantan Timur sebanyak 30 unit perusahaan HPH, di Kalimantan Selatan - Tengah 35 unit perusahaan HPH dan Kalbar sebanyak 10 unit perusahaan HPH. Jumlah secara rinci diperkirakan PHK masal terjadi 20.000 pegawai perusahaan HPH, 50.000 pegawaindustri kayu olahan, untuk Kalimantan Barat 6.000 dari perusahaan HPH serta 12.000 dari perusahaan kayu olahan.

Untuk provinsi Kalimantan Timur saja, PHK masal terjadi sepanjang tahun 2003 secara bertahap, jumlah PHK yang terjadi mencapai puluhan ribu pekerja. Latar belakang PHK ini adalah kurangnya bahan baku kayu dan industri kayu. Menurut laporan monitoring PADI Indonesia tahun 2003 -2004, PHK masal ini menjadi beban bagi pemerintah daerah Kalimantan Timur, setidaknya priode tahun 2003 - 2004, terjadi PHK mencapai + 40.000 pekerja dari perusahaan HPH dan pengolahan kayu (sawmill, plywood dslb). Saat ini, perusahaan HPH Kaltim sebanyak 60 unit perusahaan HPH dari jumlah sebelumnya sebanyak 101 unit perusahaan, hampir 40Vo perusahaan yang telah tutup tidak diperpanjang ijin operasionalnya. Tutupnya lebih 40 unit perusahaan HPH di Kalimantan Timur, terjadi pula PHK pada sektorsektor lainnya yang mendukung produksi perusahaan HPH di Kalimantan Timur, misalnya perusahaan kayu olahan, kontraktor transportasi dlsb.

Pada sektor industri pengolahan kayu di pulp and paper di Kalimantan Timur, mulai dari perusahaan HPH dan HTI sebagai penyuplai bahan baku ke pabrik kertas PT. Kiani Kertas di Berau, terjadi 11 kali gejolak buruh yang melakukan protes atas upaya PHK, gaji terlambat, perusahaan kesulitan dana, bangkrut dlsb. Perusahaan tersebut dibawah payung PT. Kiani Kertas dan Tanjung Redep Hutani serta Karang Joang Hijau Lestari.

PHK bukan merupakan pilihan bagi pekerja, tetapi mimpi buruk bagi kondisi buruh di industri kayu. Banyak buruh yang bekerja di perusahaan ini merupakan warga masyarakat yang tanah dan hutan adatnya di klaim (dirampas) oleh perusahaan HPH, HTI, IUPHH yang mendapat perijinan dari pemerintah pusat dan daerah. Tetapi, kelangkaan bahan baku, bukan karena kayu tidak ada, melainkan, hampir lebih dari 60 - 707o kayu tebangan di selundupkan ke negeri jiran Malaysia sejak 10 tahun terakhir tanpa mendapat kontrol dan pengawasan dari pejabat dan aparat keamanan yang ada di Kalimantan. Harga kayu yang cukup tinggi di negeri malaysia, sehingga, banyak perusahaan dan pemain kayu ikut ambil bagian bisnis kayu haram, yang kemudian keuntungannya di larikan pada investasi lainnya, seperti Proferty, dan industri lainnya atau kelapa sawit (lihat Box 3)

Keberadaan buruh di sebagian besar di agroindustri, terdapat juga di industri kebun kayu (Hutan Tanaman IndustriAITI) yang mempekerjakan buruh dibawah umur yang kebanyakan perempuan. Dalam industri Kebun Kayu, biasanya buruh lebih banyak di bagian penanaman dan perawatan tanaman. Mereka tinggal di barak-barak sebuah tenda sederhana, dengan sanitasi dan kesehatan yang sangat minim, air bersih sulit dan rawan gangguan penyakit malaria dan Demam berdarah.

BHL di industri kebun kayu, biasanya mereka dalam satu keluarga ikut bekerja, karena tanah meraka telah dirampas oleh perusahaan kebun kayu.

Box 3: Buruh Anak di Perkebunan Sawit

Normah (16 thn) adalah salah satu gadis desa yang bekerja disebuat perkebunan kelapa sawit sekala besar di Kalimantan Timur. Normah bersama 3 rekan dibawah usianya bekerja dibagian perawatan pohon sawit yang berhubungan dengan bahan beracun herbisida untuk pengendalian rumput. Jam kerja Normah, mulai pukul 07.00 sampai 16.00, dengan upah sebesar 25.000 per hari, Normah menjadi buruh harian lepas (BHL). Normah terpaksa bekerja karena kedua orang tuanya menjadi korban penggusuran perusahaan, sehingga lahan pertanian, kebun buah, rotan dan lain sebagainya di gusur tanpa ganti rugi, karena perusahaan mengklaim bahwa semua lokasi yang diijinkan oleh pemerintah adalah tanah negara. Padahal tanah-tanah tersbut adalah tanah adat Dayak Paser di kalimantan Timur yanag sejak turun temurun telah di kerjakan bersama. Data BPS Kaltim, pada tahun 2005, tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit terserap sebanyak 228.662 orang tenaga kerja. Tetapi BPS Kaltim menyebutkan jumlah buruh anak mencapai 36.000 orang untuk multisektor, diperkirakan lebih dari 15.000 orang anak di perkebunan sawit tersebar di seluruh Kabupaten, darijumlah penduduk Kaltim pada tahun yang sama mencapai 2.928.654 jiwa penduduk.

Angka penyerapan buruh terlibat bekerja di sektor perkebunan kelapa sawit pada anak usia dari 14 s/d 17 tahun cukup besar. Pada kondisi ini kebanyakan buruh perempuan. Dengan alasan ekonomi keluarga,nak' anak mereka terpaksa bekerja di perkebunan. Padahal dulu, perusahaan tersebut,elah merampas tanah' tanah, kebun-kebun mereka sendiri. Mereka kehilangan tanah dan pekerjaan, menjadi Buruh Harian Lepas (BHL) adalah terpaksa dilakukan, dan biasanya mereka kebanyakan tiggal di barak-barak penampungan dengan kondisi sanitasi lingkungan yang kurang mengutungkan bagi buruh pelempuan dan laki-laki. Barak perempaun dan lakilaki letaknya tidak berjauhan, dan ini bisa menimbulkan sering tetiadinya pelecehan seksual antar buruh. dan mandor kebun.

Cerita Empat: "Demokrasi Membangun Jalan Perluasan Modal"

Cerita satu, dua, tiga merupakan gambaran yang paling nyata dari kehadiran sebuah modal yang di sokong oleh kebijakan yang dilahirkan dari produk politik antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketika, seorang pengusaha akan menanamkan modalnya, biasanya mereka mendapatkan perijinan dari pemerintah dan anggota dewan. Dengan alasan penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, ijin akan diberikan kepada perusahaan. Pada putaran pesta demokrasi, para pengusaha biasanya mengeluarkan dana untuk menyumbang calon-calon yang akan maju. Dengan imbalan, para calon ini akan melindungi bisnis para pengusaa tersebut.

Dari situasi yang berkembang di era globalisasi antara hubungan negara dunia ketiga dengan negara maju. Pasokan bahan-bahan baku industri untuk kebutuhan akan barang-barang produksi terus meningkat. Semakin meningkatkan barang-barang yang dibutuhkan, maka semakin meningkat juga kebutuhan akan lahan perkebunan untuk komoditas kelapa sawit. Suka tidak suka mau tidak mau, kebijakan pemerintah untuk membangun kebun kelapa sawit merupakan pilihan dari proses ketergantungan pemerintah atas investasi sektor-sektor swasta perkebunan, sementara, sektor perkebunan rakyat tidak pernah menjadi perhatian pemerintah baik dari sisi kebijakan, kemudahan keuangan sampai perlindungan komoditas rakyat seperti; rotan, karet, kopi, coklat, serta hasil hutan non kayu.

Untuk menentukan pilihan atas komoditas pada situasi politik dan ekonomi Indonesia dan daerah atas keberlanjutan sistem ekonomi politik rakyat. Artinya, daripada menebangi pohon-pohon produktif dari lahan kebun (karet, kopi, rotan dlsb) yang telah di budidayakan sejak lama sebagai penopang kehidupan masyarakat, lebih baik mengembangkan sistem perekonomian yang berbasis sumber-sumber alam sebagai aset produksi yang sudah ada dan berjalan lama, daripada menanam pohon sawit dan mengorbankan sumber produktif masyarakat yang sekarang ada.

Box 3: Kayu Haram menjadi Halal

Berdasarkan Laporan Dinas Kehutanan Kalimantan Timur, dalam kurun waktu 2001 - 2003, kerusakan hutan mencapai lebih dari 3 juta hektar disebabkan Kebakaran Hutan, lllegal Logging, Perambahan Hutan dan Pengusaha lndustri Kehutanan yang tidak mengikuti azas kelestarian hutan. Sementara, menurut data yang dihimpun oleh Padi Indonesiar, ada sekitar 82 Perusahaan Perkebunan kelapa sawit yang mendapatkan konsesi lahan melalui IPK (ljin Pemanfaatan Kayu) perkebunan dengan luas lahan 1.148.585 hektar, tidak diketahui nasibnya atas ijin pengelolaan perkebunan kelapa sawit, tetapi luas lahan tersebut hanya diambil kayunya untuk dipasoke Industri-lndustri kayu seperti: Ply,urood, papan partikel, bubur kertas dlsb di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Malaysia Timur, Sumatera dan Pulau Jawa dalam bentuk Log dan kayu setengah jadi. Artinya, kerusakan hutan disumbang oleh Pelaku Industri Kehutanan yang memiliki konsesi HPH (Hak Pengusahaan Hutan), HGU (Hak Guna Usaha) perkebunan kelapa sawit, IPK untuk perkebunan kelapa sawit. Perusahaan-perusahaan besarIndustri Kehutanan diKalimantan Timur juga diindikasikan kuat menampung kayu-kayu hasil tebangan lPK, seperti: PT. Sumalindo Group, PT. Kiani Kertas, PT. Intaca Tarakan, PT. Surya Dumai Group (PT. SDG). Pada Bulan September 2004, 3 (tiga) Bupati (Malinau, Nunukan dan Bulungan) di tambah Bupati Berau dan Bupati Kutai Timur, menandatangani kontrak kerjasama dengan Investor Asia Land Berhand asal Malaysia, untuk pembangunan kebun sawit seluas 500.000 hektar.

Berkedok membangun perkebunan kelapa sawit, tetapi, ketika mendapat lahan - hutan, kayu di tebang, lahan tidak ditanam sawit. Praktek ini terjadi di wilayah perbatasan lndonesia Malaysia bagian Kalimantan Timur dan Barat. Dari data hasil monitoring Padi Indonesia, yang dikumpulkan berbagai kasus llegal logging, jenis kayu log dan bantalan ke Sabah - Tawau Malaysia tahun 2000, jenis kayu bulat sebesar 673.020 meter kubik, ienis kayu bantalan (gergajian) sebesar 17.896 meter kubik Pada tahun 2001, ienis kayu bulat sebesar 3.190,65 meter kubik, kayu gergajian sebesar 3.390,44 meter kubik. Teriadi menurunan pasokan kayu dari tahun 2000 ke tahun 2001. Besarnya pasokan kayu tahun 2000, di barengi dengan dimulainya proses pemberian lPK, IPPK, IUPHHK kepada perusahaan-perusahaan Perkebunan Kelapa sawit, Perusahaan HPH yang memperpanjang waktu penebangan dengan membuat perusahaan baru di wilavah Nunukan, Mali dan Berau Kalimantan Timur.

Cerita Lima: Bili-Bili Tak Mampu Sejahterakan Rakyatnya

Akhir tahun 2007, saya berkesempatan mengunjungi wilayah Sulawesi Selatan untuk satu urusan dalam melihat dampak pembangunan waduk Bili-bili disana. Pembangunan Waduk Bili-bili yang dimulai tahun 1990, atas dana pinjaman dari ODA, memiliki manfaat yang cukup baik bagi kota Makasar, tetapi, bendungan ini membawa bencana kerusakan lingkungan yang muncul secara jangka panjang. Selain pembangunan memakan korban penggusuran, bendungan ini memberikan kontribusi yang cukup pada dampak lingkungan di wilayah pesisir, misalnya instrusi air laut yang setiap tahun terus meluas dan mengancam lahan-lahan pertanian penduduk di wilayah Galesong, Makasar dan Gowa sendiri. Selain itu kesulitan air bersih terjadi di wilayah tapak proyek bendungan dan wilayah pesisir pantai.

Kejadian longsor di daerah Hulu DAS Jeneberang pada tahun 2004 yang membawa dampak kerugian pada kurang lebih 20 Desa dan 2 Desa di wilayah longsor. Longsor Terjadi di sekitar Gunung Bawakaraeng 7 kilometer dari Malino di Dusun Langkesee dan Desa Manimbahoi. Korban 2 orang meninggall, 35 orang hilang, 2.250 orang mengungsi, sekitar 300 ekor ternak sapi mati, ratusan rumah dan fasilitasi desa hancur, kerugian ditaksir sekitar Rp 22 M (Tribun Timur 27103/2004). Lumpur, batu dan pasir lainnya longsoran melibas desa-desa di bawahnya serta menimpa sawah-sawah penduduk sepanjang DAS diwilayah Kecamatan Malino, Kecamatan Parangloe, Kecamatan Pattallasang. Menurut keterangan penduduk lebih dari 5.000 hektar sawah tidak bisa ditanami selama hampir 3 tahun terakhir setelah psaka longsor. Selain longsor, kebakaran terjadi tahun 1996-1997 yang menghanguskan 4.000 ha hutan di hulu DAS.

4 Data sementara yang dihimpun oleh Padi Indonesia diambil dari sumber-sumber resmi pemerintah (tahun 2000 - 20O4)Provinsi dan Kabupaten serta beberapa diantaranya dilakukan cek lapangan.

Penggunaan Energi Untuk Rumah Tangga:

Sumber air penduduk yang dilakukan assessment pada umumnya bergantung pada sumur-sumur, air sungai, hanya sedikit sekali yang menggunakan PDAM. Fasilitasi PDAM terbatas karena penduduk tidak mampu membiayai. Ada juga fasilitasi air bersih yang dibantu oleh pemerintah dan jumlahnya terbatas. Penduduk Lembana membiayai secara swadaya untuk membuat pipanisasi air bersih dari pegunungan ke rumah-rumah. Untuk air irigasi pertanian dianadalkan dari irigasi yang terbatas, tadah hujan. Pada musim kemarau panjanag biasanya petani tidak bisa kebagian air, tetapi pada musim hujan terkadang menimbulkan banjir. Untuk kebutuhan kayu bakar, mayoritas penduduk di Malino - Lembana, Galesong dan Bili-bili menggunakan kayu bakar. Kayu diambil di kebun dan tegalan sekitar rumah atau desa, selain itu penduduk menanam kayu untuk keperluan kayu bakar dan bangunan rumah.

Pendapat Masyarakat tentang Climate Change dan Kemiskinan:

Pada umumnya, masyarakat petani, nelayan dan miskin kota tidak mengerti secara jelas tentang apa yang disebut isu perubahan iklim. Walaupun, sebagian kecil mengetahui karena informasi yang sepotong-sepotong didapat dari diskusi lepas dengan pada aktivis serta kebetulan menonton televisi. Pengetahuan masyarakatentang perubahan iklim yang terjadi hanya dirasakan bukan di pahami. Misalkan terjadinya instrusi air laut yang terus meluas ke lahan pertanian, musim tangkap ikan semakin terbatas, daerah tangkapan semakin jauh ke lautan lepas, sulit air bersih, dan pendapatan petani, nelayan tidak pernah mencukupi untuk kebutuhan hidup, karena hargaharga barang, pendidikan, kesehatan terus naik dari tahun ketahun. Sementara penduduk masih banyak yang menggunakan kayu bakar untuk memasak, air sumur dan sungai untuk kebutuhan sehari-hari rumah tangga. Tingkat pendapatan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup, karena dipengaruhi oleh sistem ekonomi lokal yang masih dikuasai oleh para tengkulak dan cukong. Dalam komunitas nelayan dikenal dengan Penggawa (tengkulak - cukong). Lembaga ekonomi yang dibentuk oleh pemerintah tidak berjalan, dan yang lebih berjalan adalah para rentenir yang mengatasnamakan "koperasi". Pada sisi lain, pengaruh kuat adalah tata guna lahan, tata produksi kelautan yang masih dikuasai oleh segelintir orang kaya dan para pemodal. Praktek di pesisir dan laut, dibuktikan dengan menguasai tanah, praktek pengeboman ikan, sianida yang tidak pernah di jerat oleh hukum.

Sementara situasi kebijakan pemerintah dalam melayani masyarakat korban tidak pernah serius dilakukan, justru, proyek-proyek pembangunan dalam penanggulangan kemiskinan dan perbaikan lingkungan hidup di sekitar DAS menjadi arena korupsi para pejabat secara berjamaah, mulai dari tingkat tinggi sampai Desa.

Cerita Enam: Saatnya Keluar Dari Belenggu Tirani Modal ?

Tidak banyak inisiatif rakyat (buruh dan petani) yang mendapat apresiasi dari sebuah proses perlawanan atas ketidak adilan sistem yang dibangun oleh tirani modal untuk menguasai sumbersumber kekayaan alam Indonesia melalui instrument demokrasi yang sedang dibangun. Ketika, sebuah pemilihan kepala daerah langsung (pilkada) dilakukan, maka, sudah dapat dipastikan, semua para pemilik modal akan menyokong calon-calon kepala daerah baik Gubernur maupun Bupati. Untuk pilkada putaran kedua di Kalimantan Timur dibutuhkan dana sebesar 300 milliar, begitu juga pilkada di jawa timur pemerintah harus merogoh anggaran sebesar lebih dari 200 miliar untuk satu putaran pilkada. Begitu juga pada Pemilu 2009, pesta demokrasi yang berlimpah anggaran dana sementara dimana-mana rakyat masih jatuh miskin, gedung-gedung sekolah banyak yang ambruk dan rusak, puskesmas-puskesmas masih tidak memadai, sarana penyediaan buku pelajaran masih dibawah standar, penggusuran terjadi dimana mana menciptakan pengangguran baru. Korupsi tetap meraja lela sampai gedung yang terhormat dihuni wakil rakyat. Artinya, pada saat menjadi calon, mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, sehingga, ketika jadi, calon legislatif maupun eksekutif akan mengejar "setoran" untuk mengembalikan dana yang telah dipakainya selama pencalonan.

Hiruk pikuk pesta demokrasi pada putaran Pilkada Kalimantan Timur Juli lalu, suara dimenangkan oleh suara Golput mencapai 30 Vo, ser:rrafitara di Jawa Timur suara Golput mencapai 40Vo lebih. Disisi lain, petani di perkebunan kelapa sawit, sudah berinisiatif untuk melakukan penguatan terhadap dirinya sendiri dengan jalan membangun organisasi petani kelapa sawit. Contoh di Kalimantan Barat dan Timur, organisasi petani sawit telah terbangun dan terus bekerja untuk mengembalikan kedaulatan petani atas hak-haknya yang telah di rampas oleh para pemilik modal. Begitu juga di sektor buruh. Upaya ini telah di lakukan juga di beberapa tempat, seperti Jambi, Riau. Pada sisi lain, petani penanam pohon akasia di Kabupaten Berau Kalimantan Timur sejak panen pertama tahun 2005 - 2006, petani tidak mau lagi menanam pohon akasia untuk bahan baku pabrik bubur kertas PT. Kiani, tetapi petani lebih memilih untuk menanam tanaman coklat yang memiliki keunggulan ekonomi serta pdouksi yang terus menerus tanpa memulai dari awal lagi (lihat Box 4). Upaya ini untuk menghindar dari penguasaan para pemilik modal. Begitu juga, dibanyak tempat, petani padi yang telah mengelola lahan sawah secara sederhana, tetap mempertahankan lahan sawahnya untuk dijadikan perluasan perkebunan kelapa sawit dan kayu akasia untuk pabrik kertas.

Cerita lainnya di Kalimantan Tengah, pada kawasan lahan gambut 1 juta hektar, masyarakat lokal atau dayak ngaju, lebih memilih untuk membangun persawahan padi secara sederhana dengan sekala kecil bertahap, daripada membiarkan hutan-hutan rawa gambutnya di babat habis oleh proyek Pengembangan lahan gambut 1 juta hektar. Sambil mengembangkan sawah tradisional pasang surut di rawa gambut, penduduk juga melakukan budidaya tanaman karet, rotan dan pengembangan ikan air tawar secara swadaya mandiri. Dengan didukung oleh lembaga ekonomi lokal yang berbentuk koperasi, masyarakat membangun satu sistem yang telah berjalan secara tradisional dengan memodifikasi dengan sistem adminsitrasi yang rapi dan ter organisir antar kampung. Begitu juga di wilayah Danau Sembuluh Kabupaten Sampit Kalteng, masyarakat mengupayakan untuk membangun kebun nilam dengan membangun pabriknya yang dikelola sacara swadaya mandiri. Selain tanaman nilam, mereka menanam pohon hutan, karet dan tanaman buah-buahan. Disamping itu, mereka juga mengembangkan budidaya ikan keramba terapung di danau sembuluh.

Box 4: Petani beralih tanam coklat.

Petanitanaman kayu atau disebut Hutan Tanaman Idustri (HTl) di wilayah hamparan PT. Kiani Lestari, untuk memasok pabrik bubur kertas di berau. Jumlah petani ini ada 60 kelompok tani yang di koordinasikan oleh Pemerintah daerah untuk menanam pohon akasia. Luas pertanaman mencapau lebih dari 3.000 hektar tanaman akasia. Tetapi, pada panen tahun pertama, petani tidak mau menanm lagi pohon akasia, tetapi yang di tanam adalah pohon coklat, karet. Kedua komoditas ini memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi dan tidak menanam setiap 6 - 7 tahun sekali. Cukup menanaml kali dalam 15 - 20 tahun keatas. Petani cukup merawat sepanjang tahun berproduksi. Selain itu, harga jualnya jauh lebih baik ketimbang harga kayu akasia yang hanya dihargai sebesar 150 per ton. Dengan model perlawanan petani di Berau, maka, perushaan saat ini kekurangan bahan baku.

Cerita waraga yang terkena dampak waduk bili-bili lain lagi. Mereka memanfaatkan sumberdaya waduk untuk pengembangan budidaya ikan air tawar, ini dilakukan pada warga di tapak proyek. Pada warga yang berada di wilayah hulu sungai janaberang masih belum memiliki alternatif lain, ketika wilayahnya harus menjadi dari hutan lindung, akibatnya, mereka tidak lagi bertani untuk mememnuhi kebutuhan ekonomi dan sosial budaya. Tetapi jalan yang ditempuh warga adalah tetap mengelola tanah pertaniannya, tidak mau pindah dari wilayah yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai daerah hutan lindung. Pasalnya, mereka sudah tinggal lama disana sebelum Indonesia Merdeka. Sementara di daerah pesisir pantai tetap melakukan aktivitas kelaut, di wilayah perkotaan, banyak warga menjadi pengangguran karena, lahan sawah kekeringan tak mampu ditanami palawija, akhirnya alternatif lain mereka menjadi buruh bangunan di kota Makasar. Ada juga yang mengadu nasib ke luar Makasar, atau sekedar bertahan hidup mereka manrik becak.

Pada cerita kelima ini sebenarnya, inisiatif rakyat baik petani maupun buruh sedang mengupayakan secara baik untuk membangun kekuatan melalui sistem kelernbagaan lokal yang modern guna menjawab kompetisi pengembangan ekonomi kerakyatan (yang tidak berwajah kolonialisme dan imprialisme) yang berdaulat, adil dan lestari, dimulai dari rakyat, oleh rakyat untuk kesejahteraan rakyat. Cerita ini juga sebenarnya sedang mengupayakan proteksi atau melindungi areal-areal sumber-sumber produksi sebagai aset berharga rakyat untuk di koordinasikan bersama ditingkat individu, tingkat Kampung, antar Kampung dan Kabupaten sebagai kekuatan sumber produksi rakyat dalam menjalankan sistem ekonomi kerakyatan berbasis sumber-sumber produksi milik rakyat.

Cerita kelima juga memiliki pesan kuat rakyat kepada pana pelayan rakyat ditingkat aparatur pemerintah untuk memberikan jaminan perlindungan dan memberikan regulasi ekonomi (kemudahan pengembangan ekonomi yang tidak berwajah kolonialisme dan imprialisme) atas sumber-sumber aset produksi rakyat di tingkat kampung, antar kampung sebagai bagian dari pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis sumberdaya alam dan teknologi lokal yang tepat guna, lestari dan berkelanjutan. Mendorong laju pertumbuhan ekonomi lokal yang sehat guna mendayagunakan pendapatan asli daerah (PAD) yang benar-benar dari usaha yang tidak menyengsarakan rakyat sekitarnya, adil, lestari dan bermartabat sebagai bangsa yang merdeka dan Berdaulat. Hanya dengan Persatuan dan Kesatuan Rakyat - Kolonialisme dan Imprialisme mudah di kalahkan di bumi Merdeka Indonesia tercinta ini.