Baca PDF (OCR): Pilihan Pilihan Langkah Kondisi Hukum Yang Berkeadilan

6 halaman · teks PDF berhasil diekstrak tanpa OCR · 2.0 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. PILIHAN.PILIHAN LANGKAH KOND.ISI HUKUM YANggERKEADILAN
  2. Oleh
  3. PERTIMBANGAN
  4. B. Konsep "Supremasi Hukum"
  5. C. Konsep "Keadilan".
  6. III. PENUTUP
  7. DAFTAR ACUAN

PILIHAN.PILIHAN LANGKAH KOND.ISI HUKUM YANggERKEADILAN

Oleh

Gunawan WiradiPENGANTAR

1. Terus terang, sebenarnya saya merasa agak canggung untuk diberi kesempatan mengulas masalah hukum, karena saya bukan ahli hukum. Dilihat dari kacamata legalistik, barangkali pandangan-pandangan saya akan dianggap janggal, tidak 'applicable', atau bahkan "menertawakan". Kesediaan saya berpartisipasi dalam diskusi panel ini semata-mata karena ingin menghormati kehormatan yang diberikan kepada saya untuk turut menyumbangkan masukan-masukan yang menyangkut sub-tema tersebut diatas

2. Rumusan tema dan sub{ema dalam diskusi sekarang ini secara implisit mengandung pengakuan bahwa "kondisi hukum' kita sedang memprihatinkan. Bukan saja karena adanya seiumlah Undang-Undang yang tumpang tindih, tetapijuga saling bertentangan dan bahkan terkesan "simpang-siuf. Paling tidak, demikianlah persepsi sebagian masyarakat kita. Barangkali, keprihatinan ini juga dirasakan oleh sebagian para ahli hukum sendiri (saya tidak tahu).

3. Mengidentifikasi pilihan-pilihan apa yang dapat digunakan untuk mengembalikan kondisi hukum yang berkeadilan, bukanlah hal yang mudah apalagi kondisinya memang sudah terlanjur carut+narut. ldealisme "supremasi hukum", dalam praktek, sudah terlanjur "di terjemahkan" menjadi 'memperbanyak produksi undang-undang". Hal ini, antara lain, disebabkan karena cara kerja kita dikelola secara 'proyeK. Motif orang mengerjakan sesuatu pada umumnya hanya semata-mata demi melaksanakan proyek, tidak antisipatif dan tidak visidner. Inilah yang juga terjadi dalam proses pembuatan berbagai undang-undang.

4. Jika keresahan terhadap kondisi hukum kita itu datang dari mereka yang bukan ahli hukum,... adalah wajar jika solusi yang ditawarkannya merupakan pifihan.pilihan diluar pemikiran hukum. fetapi jika keresahan itu dilontarkan oleh (sebagian) para ahli hukum sendiri, maka hal ini mengingatkan kita kepada'cerita ular dari Afrika" yang sudan sering saya "dengungkan'. (sehingga tak perlu diutangi disini).

5. Tulisan pendek ini tidak berpretensi untuk mampu memberikan pirihanpilihan yang definitil melainkan sekedar mengulas masalah sesuai tema tersebut diatas, dan dengan mempertimbangkan beberapa fartoi yang terkait, mencoba melihat apakah ada larigkah-largl€h yang dapat digunakan untuk mengembalikan kondisi hukum yang -bercitra "berkeadilan".

'Bahan presentasi dalam diskusi panelsubtema : "Pilihan-pilihan yang dapat digunakan urrtuk mengembalikan kondisi "hukum yang berkeadilan". Diskusi ini merupakan bagian dari konperensi : 'Demokfiasi Indonesia dibawah Tirani Modal". Diselenggarakan oleh kefiasama antara Elsam, Huma, Sawit Watch, Inftd, Walhi, Aman, YLBHI, ICEL, dan FISIP-UI, tanggal $7 Agustus 2008, di FISIP-UI. Jakarta.

PERTIMBANGAN

A- Pandanqan sosiolooitentanq'Hukum". (cf. G. wradi. 20@\

1. Dalam sosiologi erementer kita mengenal adanya beragam jenis norma, yang.dapat dikelompok[an ke dalam tiga konsep utama, yaitu : 1). Adat kebiasaan, 2). "moreso dan, 3). Hukum. Jadi; hukum'aoatan salah satu jenis.. norma (Lih. Bierstedt, 1970). oui yang disebut pertama sifatnya "crescive', tumbuh sendiri didaiam masyarJfat, hasil interaksi antar manusia dafam perjalanan waktu. seaangkan'htkrm" adalah oenacted', yaitu ditetapkan oleh yang dianggal oenrvenang menetapkaTyl lMores" (istilah Latin, oentuk jamJr dari 'Mos"f dibedakan dari "adat kebiasaan", yaitu suatu 'adati yang jika dilanggar dianggap akal mengganggu bahran merusat< kehiouin masyarakat. Karena itu sanksinya amat berat. Kata "morat' dan "moralitas" berasal dari kata'mores'

2. sejarahwan [o_mawi Kuno, Tacitus, pernah menyatakan "euid leges sine moribus?!' (apalah artinya hukum jikalau tanpa moratitas ?). Kemudian ada sebuah adagium yang dabat membuat nmarah" para ahli hukum, yaitu: (Lih. Bierstedt, ibidt

"Jika 'mores'nya cukup memadai, maka hukum tidak diperlukan. Sebaliknya, iika ,mores,nya tidak memffi maka hukum itu "sia_sia'!'

lentu saia, pernyataan itu tidak seluruhnya benar. Dalam komunitas kecil yang disitu 'mores'nya memadai, memang bisa benar bahwa hukum tak diperlukan. Tetapi dalam masyarakat besar yang kompleks, bagaimanapun, hukum tetap diperlukan. Namun bagian kedua dari adagium tersebut, memang benar. Artinya, jika 'mores'nya tidak keruan, hukum akan sia-sia, sebab tidak akan dipatuhi, dan timbullah konflik-konfl iksosial.

3. Pengalaman sejarah membuktikan bahwa jikalau terjadi konflik antara hukum dan mores, maka 'mores' yang keluar sebagai pemenang (Banyak contoh yang bisa diceritakan).

B. Konsep "Supremasi Hukum"

1. Esensi dari "supremasi hukum" adalah bahwa semua ofttng, baik yang memegang kekuasaan maupun rakyat mematuhi aturan yang sudah disepakati bersama. Tetapi itu bisa terjadi jika kesepakatan tentang aturan itu benar-benar mencerrninkan aspirasi mayoritas rakyat dan mencerminkan keadilan. Dan pada gilirannya, hal itu bisa terjadi jika sudah terbangun perilaku demokratis. Namun ada satu hal yang biasanya dilupakan, yaitu bahwa bagaimanapun juga, hukum itu amat dipengaruhi (kalau tak boleh dikatakan ditentukan) oleh aspek-aspek politik. Bahkan dapat dikatakan, bagaimanapun demokatisnya suatu sistem kenegaraan, hukum itu dapat direkayasa melalui langkahlangkah politik.

2. Seorang ahli hukum pemah menyatakan bahwa Undang-Undang (apalagi Undang-Undang Dasar) itu tidak "self intemretinq", dan tidak "self enforcino". Artinya, hukum itu harus "di tegakkan' atau 'di paksakan" (di-enforce), (Lih. R. W Johannsen, 1980). Siapa yang meng-enforce? Tidak lain adalah mereka yang memegang kekuasaan politik. Karena itu tafsiran dari pemegang kekuasaan atas sesuatu undang-undang akan sangat menentukan.

C. Konsep "Keadilan".

1. "Keadilan" itu memang sulit didefinisikan dan sulit dirumuskan, karena sifatnya relatif. Adil bagi satu pihak dapat dianggap tidak adil bagi pihak lain. Karena itu, seorang pakar politik mengatakan bahwa keadilan itu hanya dapat "dirasakan".

'The citizen is obligated to obey a partianlar law onlv if that law satisfies his/her own sense of iustice". (H. Laski, 1959).

Karena itu, cara mengukurnya biasanya adalah "post-mortem'. Artinya, sesudah terjadi keresahan dan kerusuhan, itu tandanya ada sesuatu yang dirasakan tidak adit.

2. Sir Oliver Wendell Holmes, ahfi hukum kenamaan, iuga pemah menyatakan bahwa, '.....keadilan itu tidak terletak dalam dokumendokumennya para hakim, .. tidak terletak pada arsiparsipnya para jaksa, .. tidak terletak pada bahan-bahannye para pengaca(a, ... melainkan ... "justice lies in the character of man". Artinya, pada akhimya, faktor "the man behind the gun' akan sangat menentukan. watak manusia pemangku kekuasaan merupakan faktor utama. Disinilah relevansi kata-kata Tacitus tersebut diatas. yaitu hubungan antara hukum dan moralitas.

il. prltnnu-plrtnnru u BAIK.

1. sekali lagi, sungguh tidak mudah untuk mengidentifikasi langkah apa saja yang bisa dipilih untuk memperbaiki kondisi hukum kita. Namun dengan melihat pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, yang pertama-tama perlu dipertanyakan adalah bagaimana kondisi "moralitas" masyarakat kita dewasa ini ? Pengamatan saya: dekadensi !

Tanpa disadari, selama t 40 tahun terakhir ini yang terbangun dalam masyarakat kita adalah perilaku yang bermotif ekonomi : "korbanan sesedikit-sedikitnya untuk mencari keuntungan yang sebesar-besamya". Akibatnya hampir semua aspek kehidupan dikomersialkan. Pendidikan, kesehatan, kesenian, olahraga, semuanya berbau komersial. Tak terkecuali berbagai pekerjaan termasuk di bidang hukum. Inilah salah satu diantara tujuh 'dosa sosial" menurut istilah Mahatma Gandhi (cf. G. \Mradi,2006).

3. Atas dasar semua pertimbangan dan kondisi tersebut diatas, maka pilihan-pilihan berikut ini hanyalah "angan-angan" saya saja.

Pertama, jalan pragmatis. Langkah ini sebenarnya sudah ditempuh oleh berbagai kalangan, melalui berbagai upaya. Misalnya, revisi UU sektoral, gugatan-gugatan melalui Mahkamah Konstitusi (MK), advokasi-advokasi, sosialisasi tentang hukum, pendampingan rakyat, lobilobi dengan DpR, dlsb. Apa hasilnya? Bukannya citra hukum semakin baik, tapi sebaliknya, semakin semrawut. walaupun demikian, agaknya memang jalan inilah yang bisa difakukan saat ini. Hanya saja, barangkali perhatiannya perlu lebih dipusatkan kepada bidang-bidang strategis. Misalnya, dibidang agmria, dibidang sumberdaya afam, perlu dilakukan desakan agar hat itu dimasukkan dalam uuD, sedemikian rupa sehingga aset bangsa dapat terlindungi dan terselamatkan.

Ke dua, jalan jangka panjang tapi fundamental, yaitu dibidang pendidikan, khususnya pendidikan moral, "character building'. Ini tidak mudah, dan memerlukan waktu panjang. Pandangan komersialisasi pendidikan harus ditentang. Moralitas pasar harus diubah, dikenrbalikan kepada visi sesuai Mukadimah UUD kita, yaitu "mencerdaskan kehidupan bangsa". Untuk mengembalikan kondisi hukum yang berkeadilan harus dibangun sikap "satunya kata dan perbuatan". Artinya, jika uuD nya menyatakin begitu, maka semua UU turunannya harus mencerminkan visi itu.

Ke tioa, jalan radika!. Benahi duru UUD kita. Amandemen yang berbau neo-liberal harus ditinjau kembali dan dikembalikan kepada semangat proklamasi kemerdekaan. sambil menunggu pembenahan itu, semua Undang-Undang yang simpang siur itu dibekukan. Lalu atas dasar apa pemerintahan berialan? Untuk sementara melalui peraturan darurat. Namun pilihan ini menuntut sejumlah syarat. Langkah ini menuntut adanya kepemimpinan nasional yang berani, tegas, teguh, namun bijaksana, visioner, dan jujur. Syarat lain adalah perlu adanya antisipasi mengenai kemungkinan dampak negatifnya dan mempersiapkan ramburambunya

III. PENUTUP

Demikianlah, sekali lagi, uraian ringkas tersebut diatas hanyalah "anganangan" saya saja, yang sifatnya umum, yang isinya mungkin terasa tidak tepat benar untuk memenuhi harapan sesuai dengan Kerangka Acuan a@ra ini. Fungsi tulisan ini, barangkali, hanyalah sekedar perangsahg diskusi.

DAFTAR ACUAN

1. BIERSTEDT, Robert (1970) : The Social Order. Bombay_New Delhi. Tata Mc Graw Hill, Co. Ltd.

2. JOHANNSEN, R. W, (1980): "Constitutions', dalam Encvcfopedia Americana-Vol. 7(1 980)

3. LASKI, Harold (1959) : Grammar of Politics " New York-Mac Millan, Co.

4. wlRADl, Gunawan (2003) : "Reforma Agraria dan Kesejahteraan Masyarakat. Tinjauan Kritis Atas Amandemen UUD-45". Makalah dalam Seminar Nasional lkatan Sosiologi Indonesia (lSl) di Jakarta, 2003.

5. WlRADl, Gunawan (206) : "Pancasila, pembangunan, dan Nasionalisme", dalam Indonesian Journal For Sustainable Future, Vol. 2.4 Desember 2006.

6. WlRADl, Gunawan (2008) : 'Catatan Ringkas Tentang : Melawan Neoliberalisme'. Tulisan pendek disampaikan dalam 'Simposium Kebijakan Ekonomi : Melawan Neoliberalisasi Kebijakan Ekonomi", sebagai pra-konperensi dari konperensi :'Warisan Otoritarian :Demokrasi dan Tirani Modal" - Jakarta, tanggal 11 Juni 2008.