Working paper - Harap iangan dikutip tanpa seiiin penulis
Korupsi Pendidikan: Anda Menjadi Korban?
Oleh J. Danang Widoyokol
Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang menjadi tanggungjawab pemerintah untuk memberikannya. Pemahaman ini berangkat dari Konstitusi Indonesia (UUD 1945) yang menyatakan, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dasar dan pemerintah berkewajiban untuk menyediakannya (Pasal 3l amandemen keempat). Para pendiri bangsa juga merumuskan salah satu dari tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa seperti dapat dilihat pada bagian Pembukaan. Dalam melaksanakan kewajibannya, Pasal 31 juga menyatakan bahwa pemerintah liarus m€mberikan prioritas anggaran pendidikan, paling tidak 20% dari APBN dan APBD harus dialokasikan untuk pendidikan.
W No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal I I ayat (l) menyatakan, "Pemerintah nasional dan Pemda memiliki kewajiban untuk menyediakan pelayanan, fasilitas, dan jaminan kualitas pendidikan yang baik tanpa diskriminasi kepada seluruh warga negara". Selanjutnya UU Sisdiknas juga menyatakan wajib belajar bagi seluruh warga negara Indonesia. Pasal 11 ayat (2) menyatakan, "Pemerintah nasional dan Pemda harus menjamin ketersediaan anggaran pendidikan untuk setiap warga negara yang bermur 7 - 15 tahun".
Berdasarkan ketentuan hukum tersebut, pemerintah seharusnya wajib menyediakan anggaran minimal 20% untuk pendidikan. Akan tetapi faktany4 perintah Konstitusi dan UU itu belum dipatuhi oleh pemerintah. Meskipun tercatat dua kali UU APBN digugat melalui gugatan judicial review di Mahkamah Konstitusi, tetap saja pemerintah tidak mampu memenuhi 20oh anggaran untuk pendidikan.
Selain soal anggaran, ada banyak problem pendidikan di Indonesia seperti infrastruktur yang buruk, gedung sekolah yang hancur hingga kualitas guru yang berada di bawah standar. Ditambah lagi dengan banyaknya pungutan di sekolah yang membuat pendidikan semakin mahal. Soal buku misalnya. Meskipun Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) menyatakan buku bisa dipakai hingga 5 tahun, kenyataannya murid di sekolah dasar dan menengah harus membeli buku baru setiap kenaikan kelas. Murid tidak bisa mewarisi buku yang pemah dipakai kakaknya karena guru tidak mempergunakannya lgi.
Kondisi serupa juga terjadi di pendidikan tinggi. Era pendidikan murah sudah lewat. Kursi universitas negeri temama saat ini menjadi sangat mahal bagi kebanyakan orang Indonesia. Seperti Universitas Gajah Mada yang pada masa-masa lalu dengan bangga menyebut dirinya universitas ndeso atau universitas orang desa yang sederhana, faktanya kini hampir tidak mungkin anak desa mampu menjangkaunya. Terutama karena biaya kuliah yang sangat mahal pada fakultas-fakultas tertentu. Dengan diterapkannya kebijakan Badan Hukum Milik Negara (BHMN), universitas negeri seperti UGM mcndapatkan legitimasi untuk menarik biaya kuliah yang mahal.
Demikian juga dengan kamptrs-kampus lain yang statusnya telah menjadi BHMN. Biaya pendidikan menjadi sangat mahal karena dengan menjadi BFMN, kampus menjadi otoncm. Terutama otonom dalarn hal pembiayaan alias masyarakat diminta membayar sepenuhnya sehingga subsidi negara berkurang. Memang ada alckasi kursi dengar^ biaya murah seperti sebelumnya, akan tetapi dari waktu ke waktu alokasi kursi murah itu semakin sedikit karena sebagian besar kursi diperuntukkan bagr mereka yang sanglup membayar mahal.
, Korupsi juga menjadi salah satu persoalan dalam pelayanan pendidikan di Indonesia yang membuat ongkos pendidikan semakin mahal dan tidak terjangkau oleh orang miskin. Desentralisasi manajemer' pendidikan di tingkat pendidikan tinggi melalui BHMN dan pendidikan dasar dan menengah melalui kebijakan Managemen Berbasis Sekolah (NBS) berujung pada legalisasi pungutan oleh institusi penciicirran. Beroagai macam pungumn'itu kemuciian membuat wacana pendiciikan murah dan gratis yang banyak diobral pada masa kampanye Pemilihan Umum nasional dan Pemilihan Kepala Daerah menjadi pepesan kosong. Seperti yang terjadi di beberapa daerah, uang sekolah memang digratiskan tetapi pada saat yang sama orang tua dibebani dengan bermacam pungutan. Penelitian yang dilakukan oleh ICW tahun 2003 menunjukkan ada hampir 35 pungutan di sekolah dasar di DKI Jakarta. Daftar pungutan itu bisa dilihat pada lampiran l.
....,Beragam persoalan di bidang pendidikan_ ,::#:fr:rx;;-#y^#:f:i#':!#w;:'##x pendidikan di Indonesia. Dari sisi hasil, pendidikan Indoneriu jug" lebitr buruk dibandingkan dengan kualitas pendidikan sejumlah negara lain. Salah satu indikator v*g dapat dipergunakan adalah survey PISA yang mengukur kemampuan matematika dan membaca.
Gambar l. Survey PISA 2003 dan 2005
. + .r.i!{r:,r j'.*1 **.*oi*ll.,l.l,"j.*'S:nr* .r.}:ili *6}ri,i.*s1
. - Dalam perspektif yang tebih luas, buruknya kualitas pendidikan di Indonesia juga bisa dilihat dari peringkat Human Development Index. Salah satu indikator ru*.y HDI adalah tingfatliretek huruf yang berkorelasi dengan kualitas pendidikan di Indonesia. Dalam HDI negara-negara Asia Tenggara" peringkat Indonesia hanya lebih baik dari Kamboja, Myanmar dan vieha; niuaiaingkan aeniL negara lain seperti Filipina' Thailand dan Malaysia, kondisi Indonesia lebih buruk. Apaligi dibanEingtcan dengan Bruneidan Singapura.
Table 7. The Rank of South East Asian Count ries in The Human Indov
| ast Astan Codintr | ries in The Human Indov | Development Index | x | |
| Sincoumly | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 28 | 25 | 25 | 525 | |
| Malaysia J J 34 | 31 | 33 | 33 | 334 |
| Thailand | 58 | 59 | 61 | 161 |
| Philinpines | 74 | 76 | 73 | 374 |
| Vietnam | 85 | 83 | 84 | 484 |
| Indonesia | 109 | 112 | 108 | 8109 |
| Myanmar | 131 | 132 | 110 | 0108 |
| Kampuchea | 130 | 130 | 129 | 9130 |
| Kamnuchea 130 130 r30 t29 Source: t{DR 2006 | 130 | 130 | 130 | 0129 |
Berangkat dari sejumlah persoalan di -bidang pendidikan, paper ini akan mengajukan du'a pertanyaan' pertama . . bag-aimana pemenuhan fewajiban pemerintah *tut r.nyroiut* pelayanan pendidikan? Kedu4 bagaimana korupsi dilakukan ii r.t tot pendidikan a* uugairrna efektivitas pemherantasan dan pencegahan k-orupsr, khususnya di sekolah? boal efektivitus proia. pemberantasan \9ryp:i sangat penting untuk dikaji secara mendalam karena ada banyak program dan inisiatif yang dilakukan guna membemntas kc;iipsi di Iiidvrresia tiaii nirususnyu tolup.iJt"r"r*"rl*aidikan dan sekolah' sebagian dari data yang dipLrgunakan dalam paper ini merupakan hasil dari tu*.f citir.n Report card yang dilakukan oleh ICW tentang pembiayaan dan pungutan di sekolah o^ur yunjiilakukan ahun 2005 -2006.
lPenulis berterima kasih kepada ll.ll.ll Belgia dan ACCESS-Ausaid yang mendanai survey Citizen Report Card (CRC) pada tahun 2006. Sebagian besar data yang dipergunakan dalam paper ini berasal dari laporan survey CRC tahun 2006. Penulis juga befterima kas,.r kepada Ade "Ahong" Irarvan dan Febri "Katong" atas dukungan dan bantuan serta masukan dan komentar dari berbagai pihak. Penulis dapat dihub'rngi melalui e-mail: danan g@antikoru p s i. org.
Potret Buruk Pendidikan Indonesia
Untuk melihat kondisi pendidikan di Indonesia secara utuh, salah satu indikator yang bisa dipergunakan adalah soal pemenuhan anggaran. - Meskipun konstitusi Indonesia mengamanatkan pemenuhan 20% anggaran untuk pendidlkan_, faktanya pemerintah indonesia betum mampu mengalokasikan melalui APBN dan APBD. _!ada 2001, peminntah Indonesia hanya mengalokasikan 17,5%o dai. belanja nasional atau3,9Yo dari GDP untuk pendidikan. Anggaran tersebut disalurkan melalui program dan proyek yang dibiayai oleh APBN, baik yang dikelola oleh Menteri pendidikan Nasional di tingkat nasional maupun Pemda di tingkat lokal. Dana pendidikan di tingkat lokal bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan transfer dari pemerintah pusat ke pemda. Sebagian dana dari pemerintah nasional juga disalurkan langsung ke sekolah dalam bentuk block grant dan subsidi kompensasi kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam bentuk dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos).
Tabel di bawah ini menunjukan besarnya alokasi dana riil untuk pendidikan, baik yang Cialokasikan untuk Departemen Pendidikan Nasional maupun Dinas Pendidikan di tingkat lokal. Pada tahun 2007, alokasi anggaran telah mencapai IDR 137,8 triliun rupiah atau l7,5oh dari total belanja pemerintah.
Tabel 1. Budget pendidikan (pusat, propinsi dan kabupatenlkota)
| (Rp trilllon) | 001- 2002 | 02 20 | 003 2 | 0042 | 005 | 006 | 007** |
| Nominal Natlonal | 40.5 | 48.2 | 64.8 | 63.1 | 79.7 | 120.2 | 137.8 |
| Natlonal [d ucatlon Expendltures (200 I prlces] | 40.5 | 43.1 | 405 43.1 54.3 | 49.8 | 56.9 | 49.8 56.9 762 | 82.2 |
| Grorvth Reat Natbnal Edu€atlcln Expendltures | 40.3 | 64 | 40.3 6^4 25.2 | -8.4 | 14.4 | -8.4 t4.4 33A | 7"8 |
| Educatlon Exp. (96Total natlonal Exp) | 11.4 | 1 1.4 14J 1 6.0 | 16.0 | 14.2 | 14.9 | 14.2 14.9 17 2 | 17,5 |
| Natlonal Educatlon Exp. i96 GDP) | 24 | 2.4 2,6 3"2 | 3.2 | 2.8 | 29 | ?.8 2.9 36 | 3.9 |
| fqtaflffihil frlattonal Expandlfures " | 353.6. ?376 t:.,:fisA | 37.6 | 05.4 | 445.3 | 535.8 | 44s:3,, 5354 I'i.698,2.iiii7ps.4r, | 785.4 |
| Tdtat fleal f'latlonal Expendlttres' 'i | 353,6::, 301 8;::+i 3399 | 1.8 | 39.9 | 51.6 | 3829 | 351ir x :Jg2$'',i; t42|!4;i':,ri:468.3i | 468.3 |
| GcuBrnrnent Slze Clotal exp.96of GDP} | 21.0 | 21.0 r8.1 t9"8 | 198 | 196 | 196 | 211 | 22.2 |
Source: World Bank, 2007
Dibandingkan dengan negara-negara lain, memang alokasi Indonesia pada level yang sama dengan negara-negara berkembang lainnya. Akan tetapi alokasi angg.ran pendidikan lebih sedikit daripada alokasi negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia yang mengalokasikan 27o/o dari budget nasional mereka untuk pendidikan (World Bank, 2007: 32).Di tengah keterbatasan anggaran, Menteri Pendidikan Nasional telah membuat kenaikan anggaran bertahap untuk memenuhi 20,1%o di tahun 2009. Tabel di bawah ini adalah rencana Depdiknas untuk merealisasi 20% anggaran pendidikan
2. secara
| 2. secara | 04 | 05 | 06 | 007 | 2008 | 2009 |
| Belanja Negara (Rp. Triliun) 374,4 399,0 435,5 454,0 484,6 517,6 | 374,4 | 399,0 | 435,5 | 454,0 | 484,6 | 517,6 |
| Kenarkan Anggaran ( o/o) 6.6 6,5 6,7 6,7 6,8 | 6.6 | 6,5 | 6.7 | 6,7 | 6,8 | |
| Belanja Pemerintah Pusat 255,3 268,1 281,5 295,6 310,4 325,9 | 255,3 | 268,1 | 281,5 | 295,6 | 310,4 | 325,9 |
| Kenaikan Belanja Pem. Pusat (o/^\ | 5,0 | 5,0 | 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5.0 |
| Dana Pendidikan 16,8 24,9 33,8 43,4 54,0 65,5 | 16,8 | 24,9 | 33,8 | 43.4 | 54,0 | 65,5 |
| Kenaikan Dana Pendidikan (%\ | 48,6 | 48,6 35,5 28,5 24,4 21,2 | 28,5 | 24.4 | 21,2 | |
| lcrscniase i. ;iia Itcn.lidikar, (o/o) | 6,6 | 9,3 | 12,0 | 14,7 | .. .: U:U 9,3 12,0 14,7 17,4 20,1 | 20,1 |
Sumber: Raker Komisi X,2005.
Terkait pemenuhan anggaran 20ol0, putusan MK soal anggaran pendidikan No. 24/PUU-V12007 menyatakan bahwa 20Yo anggaran pendidikan termasuk gaji tenaga kependidikan termasuk guru dan dcsen. Implikasi dari putusan MK tersebut mempermudah pemerintah untuk memenuhinya karena sebelum putusan MK, alokasi 20% di luar gaji tenaga kependidikan2. Akan tetapi pengawasan oleh publik harus
-fropinii terus-menerus dilakukan agar bukan hanya APBN, tetapi juga seluruh AP-BD dan Kota/Ifubupaten mengaiokas ikan 20o/o anggaran untuk pendidikan.
Salah satu kriteria Yaqe dan{ dipergunakan untuk mengevaluasi pendidikan adalah kualitas guru. Berdasarkan data dari Pusat Data dan Informasi Depdiknas, hanya 49SN guru di sekolah dasar,-baik negeri maupuan swastayang layak mengajar. Lebih dari separuh guru di bawa standar untuk mengajar di tingkat sekolah dasar. Untuk tingkat SLTP hanya 64,lyo yang guruyang kapabel, sedangkan untukstte hanya 67,10/o yang kapabel untuk mangajar, sedangkanuntul penaiAftan-teiuruan hinya 56,70/o yang -kualitas t1Puult untuk mengajar. Berdasarkan perspektif guru, tingkat slkotatr Oasar paiing Uuru[ dibandingkan SLTP, SLTA dan sekolah kejuruan. Tabel di bawah ini menunjukkan bagaimana tcuatitas dan kuantitas guru di setiap jenjang pendidikan.
ABLE J. 'I'ITE 3. TIIE QTIALITY OF THb NDONESIAN TEACIIERS
| 3. TIIE QTIALITY OF THb NDONESIAN TEACIIERS Education level State | School | % | Y" Private School | % | V" Total o | % | |
| Elementary | Capable | 584,395 | 47,3 | 41,315 | 3.3 | 625,710 | 50.7 |
| Under standard | 558,675 | 45.2 | 50.542 | 4.1 | 609,217 | 49.3 | |
| Total | Total 1,t43,070 92.6 91.857 7.4 1.234.927 100.0 | 92,6 | 91,857 | 7.4 | 1,234,927 | 100.0 | |
| Junior High | Capable | 202,720 | 43.4 | 96.385 | 20.7 | 299.105 | 641 |
| Under standard | 108,811 | 23.3 | 58,832 | 12.6 | 167,643 | 359 | |
| Total | 311,531 | 66,7 | 155,217 | 33.3 | 466.748 | 35,9 | |
| Senior High | hCapable | 87,379 | 38.0 | 67,051 | 29.1 | 154,430 | 671 |
| Under standard | 35,424 | 15.4 | 40.260 | 17.5 | 7,684 | 329 | |
| Total | Total t22.803 53.4 107.31 I 46,6 230,114 100.0 | 53,4 | 107,311 | 46.6 | 230.114 | 32,9 | |
| Vocational | Capable | 27,967 | 19,0 | 55,631 | 37,7 | 83,598 | 567 |
| Under standard | 20,678 | 14,0 | 43,283 | 29,3 | 63,961 | 43.3 | |
| Total | Total 48.645 33.0 98,914 67,0 t47.559 100.0 | 33,0 | 98,914 | 67,0 | 147,559 | 100.0 | |
| LTotal | Ministy of100, | 100,0 | |||||
Source: Centerfor Education Data and Information,
National Education Q003)
Parameter lain yang bisa dipergunakan untuk mengukur kualitas pendidikan adalah infrastruktur pendidikan, khususnya kualitas ruang kelas. Pelajar tidak bisa berkonsentrasi untuk betajar, demikianjuga guru bila kela-s mereka dalam keadaan rusak. Cukup banyak pemberitaa media massa di-Indonesia ten-tatg lalfaknfa bangunan yang rusak di seluruh negeri. Parahnya, beberapa bangunan yang rusak berlokasi d-l Jakarta, tidak jauh dari Istana Negar; tempat Presiden berkantor. Tabel di bawah ini minuniukkan kualitas ruang kelas.
TInIn4. THE coNDITIoNoF clAssRooM
| School | Sehool Class room condition Total | Total | al | ||
| Good | Good Bad i verv Bad | Very Bad | __ | ||
| Elementarv 42,12o/a 34,620/o 23.260/o 865.258 | 42,12% | 34,62% | 23,26% | 865.258 | |
| Junior High School 82.29% 12^59% 5.t2% 187.480 | 82.29% | 12.59% | 5.12% | 1087.480 | |
| Senior Hish School 92,34% s.63% 2.03o/o 78.412 | 92.34% | 5.63% | 2.03% | 187.480 | |
| Vocational school | 92.00% | 5.00% | 3.03% | 78.412 | |
| Vocational school 92.00o/o 5.CCo/o 3,00o/o 97.290 | Data 92,00% | 5,00% | 3,00% | 97.290 | |
Source: Centerfor Education Data and Information, ne \l -a: ^.., ^l D. r-. ^ -r: ^ -- 1-an 1 \ .'i ut i Uttul lUalLU! !U!, i ZVU) I
Berdasarkan Pusat Data dan Informasi Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional, 34,620/o dari seluruh kelas sekolah dasar di Indonesia berada dalam kondisi yang buruk" bahkan 23,260/o berada dalam kondisi yang sangat buruk. Hanya 42,12o/o gedung sekolah SD yang berada dalam kondisi baik. Kualias 9*gun* pada jenjang pendidikan di atasnya lebih baik dari SD. Untut tingkat pendidikan SLTP, 82,29o/o dalam kondisi baik. Demikian juga dengan SMA92,34o/o dan SMK eZN geaftgsekolah dalam kondisi baik. Sama halnya dengan kualitas guru, kualitas gedung sekolah untuk tingkai pendidikan dasar lebih buruk dibandingkan dengan jenjang SLTp dan SLTA.
Informasi penting berikutnya angka partisipasi sekolah. Tabel di bawah ini menunjukkan usia 7 -
Working paper - Harap jangan dikutip tanpa seijin penulis
12 tahun, 13 - 15 tahun, dan 16 - 18 tahun. Untuk 7 - 12 tahun pada 2004,96,80/0 anak Indonesia dapat mengakses pendidikan dasar. Angka ini merupakan peningkatan dari tahun-tahun sebelumya. Tahun 2004, untuk 13 - 15 tahun 83,5% dan 16 - 18 tahun 53,5yo. Seperti usia sekolah 7 - 12 tahun, usia 13 - 15 tahun dan 16 - 18 tahun pada tahun 2004 mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Table 4. School enrollment in Indonesia
| Age | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| 7-12 year | 95.1% | 95.3% | 95.5% | 95.7% | 96.1% | 96.4% | 96.8% |
| 13-15 year | 77.3% | 79.0% | 78.7% | 79.4% | 79.2% | 81.0% | 83.5% |
| 16-18 year | 49.5% | 51.1% | 49.1% | 49.4% | 49.8% | 51.0% | 53.5% |
Source: Ministry of National Education Stategic Planning 2007 Q005)
Meskipun usia sekolah mengalami peningkatan, tetapi data di atas juga menunjukkan persentasenya mengalami penumnan pada level pendidikan yang lebih tinggr. Salah satu sebabnya adalah biaya yang semakin mahal.
Untuk mendapatkan gambaran umum tentang pendidikan di Indonesia, tabel di atas harus dilengkapi dengan tingkat pendidikan terakhir. Terutama karena secara administratif, banyak anak yang mendaftar dan mengikuti pendidikan dasar, tetapi tidak semuanya mampu menyelesaikan. Tabel di bawah ini menunjukkan informsi tentang pendidikan terakhir populasi Indonesia di atas l0 tahun.
Table 5. The last achieved above l0 rs
| Table 3. Tne last grade ach | leved by pop | sopalation a | bove 10 yea | ars age | 0000 | 2004 | |
| Level ofeducation 1998 1999 2000 200r 2002 2003 2004 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| Can not access the school at all | 10,0% | 9,8% | 9,7% | 10,0% | 8.6% | 8.5% | 9.0% |
| Drop out from elementary school | 26,4% | 25,5% | 26,4yo 25,sYo 24,3yo 24,loh 22,60/o 2l,go/o 15,3yo | 24,1% | 22,6% | 21,9% | 15,3% |
| Elementary school 33.IYo 32-SYo 32-5o/o 32,7o/o 33,30/o 33,40h 31,90/o | 33.0% | 32.5% | 32.5% | 32,7% | 33.3% | 33,4% | 31,9% |
| Junior high school 13.9Yo t4.604 15.3%6 149Yo 15.gYo 16.7o/o 20,lYo Senior high school and | 16.9% | 17.6% | 15.3% | 14.9%% | 15.9% | 16,7% | 20.1% |
| universitv Proportion of illiterate | 80.4% | 80.8% | 80.0% | 80.2% | 00.7% | 90.0% | 91.5% |
| Proportion of illiterate population above l0 1,ears aqe | 89.4% | 89.8% | 89% | 89.2% | 90.7% | 90.9% | 91,5% |
Source: Ministry of National Education Strategic Planning 2007 (2005)
Dari tingkat literasi, Indonesia berhasil karena 90Yo dari populasi mampu membaca dan menulis. Tetapi bila melihat daIa2004, total persentase penduduk yang tidak mendapatkan akses pendidikan sama sekali sebesar gyo,Do dari tingkat pendidikan dasar 15,39lo, lulus SD 31,9o/o Can SL'[P 20,lyo atau hampir sepertiga dari total populasi di Indonesia. Fakta penting lainnya, 76,30/o dari penduduk Indonesia hanya lulus SLTF ke bawah.
Mengapa hanya sedikit persentase penduduk Indodesia yang mampu mengakses pendidikan tingkat SLTA dan universitas? Salah satu jawabannya adalah biaya pendidikan yang ierlalu mahal bagi penduduk Indonesia. TabelT di bawah ini menunjukkan biaya pendiCikan yang harus dibayar untuk setiap level pendidikan.
T!t+.:i::==:tiai: of eJ-eatic; urit eosf
| Schol | Parents | Government | ||||||
| Public | Private | Public | Private | |||||
| IDR% | % | IDR | % | IDR | % | IDR | % | |
| 5. | 67.0007 | 76,207. | .506.000 | 82,771.8 | 864.000 | 23,801. | 1.563.000 | 17,23 |
| ML | 5,481,000 | 73.66 | 5,367.000 | 79,10 | 1.960.000 | 26.34 | 1,418.000 | 20.90 |
| SMP | 7,528,000 | 73.09 | 7,862,000 | 76.63 | 2.771.000 | 26.91 | 2,398,000 | 23.37 |
| MTS | 6,485,000 | 74.28 | 5,903,000 | 75.39 | 2,246,000 | 25.72 | 1,927,000 | 24.61 |
| SMA | 9,508,000 | 72.47 | 9,158,000 | 75.60 | 3.612.000 | 27.53 | 2,956,000 | 24.40 |
| MA | 8.150.000 | 75,30 | 8.264.000 | 76,61 | 2.673.000 | 24,70 | 2,523.000 | 23.39 |
| SMK | 11,154,000 | 70.19 | 10.325.000 | 78.87 | 4.737.000 | 29.81 | 2,766,000 | 21.13 |
Source : MoNE Strategic Planning 2007 (2005)
Data di atas menunjukkan bahwa pendidikan harus dibayar oleh orang tua, bahlcan untuk sekolah negeri yang seharusnya disediakan dan dibayar sepenuhnya oleh pemerintah. Besamya kontribusi orang tua terjadi di setiap level pendidikan, bahkan kontribusi terbesarjustru pada pendidikan dasar. Faka di atas menunjukan bahwa beban pendidikan terbesar sebetulnya ada pada orang tua. Ini artinya" kewajiban negara untuk menyediakan fasilitas pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi dan UU Sistem Pendidikan Nasional belum terpenuhi.
Kontribusi orang tua dalam realisasinya bisajauh lebih besar dari perhitungan di atas karena ada banyak komponen pendidikan yang ditanggung oleh orang tua. Berbagai pungutan di sekolatr merupakan biaya pendidikan yang dibebankan kepada orang tua oleh sekolah. Kebijakan MBS pada pendidikan dasar dan menengah yang sejatinya hendak meningkatkan partisipasi dari orang tua dan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan, dalam prakteknya justru diterjemahkan menjadi partisipasi finansial. Kebijakan desentralisasi pendidikan memberikan legitimasi legal kepada sekolah untuk membebankan pembiayaan " pendidikan kc orang tua. Dengan kondisi seperti ini, sesungguhnya privatisati di sektor pendidikan sudah terjadi karena negara kemudian melemparkan tanggungjawab untuk menyediakan pelayanan pendidikan ke orang tua.
2UU epgN tercatat telah digugat 3 kali di Mahkamah Konstitusi. Pada putusan pertama di tahun 2005, MK mengabulkan gugatan dengan membatalkan UU APBN 2005 terkait dengan anggaran pendidikan. Pada gugatan kedua di tahun 2006, kembali MK membatalkan tJU APBN 2007 terkait dengan anggaran perrdidikan. Pada gugatal
Korupsi di Sektor Pendidikan
Korupsi menjadi salah satu persoalan penting di Iridonesia, termasuk korupsi di sektor pendidikan. Sekolah dan pelayanan pendidikan tidak luput dari praktek korupsi yang telah meluas di Indonesia. Birokrasi di Departemen Pendidikan tidak berbeda dengan birokrasi di departemen lainnya yang mengambil keuntungan pribadi melalui praktek korupsi. Korupsi yang terjadi di sektor pendidikan merupakan bagian dari "desentralisasi" korupsi di Indonesia. Pasca ambruknya kekuasaan Orde Baru Soeharto, muncul sejumlah pusat kekuasaan baru. Di pusat-pusat kekuasaan ini korupsi kemudian turut berkembang. Para penguasa di pusat kekuasaan menjadi "Soeharto kecil" dengan melakukan korupsi. Pendidikan dan sekolah di Indonesia tidak luput dari fenomena itu karena kemudian menjadi pusat kekuasaan baru. Korupsi marak dilakukan di sektor pendidikan dan sekolah.
Untuk melihat korupsi di sektor pendidrkan, rumusan Michael Johnston relevarr digunakan sebagai analisis. Johnston membuat tipologi korupsi dengan membagi berdasarkan empat sindrom berdasarkan tingkat kekuasaan elit politik dan partisipasi masyarakat dan kelompok kepentingan. Tipologi interest group bidding terjadi pada situasi di mana partisipasi masyarakat tinggi dan kekuasaan elit politik rendah. Partisipasi yang tinggi pada akhirnya memaksa elit dipengaruhi oleh masyarakat melalui kelompokkelompok kepentinga.r. Pada kondisi ini, korupsi sifatnya individual.
Pada syndrom elite hegemony ditandai dengan elite politik yang kuat serta kelompok kepentingan yang juga kuat. Kondisi ini menjadikan persaingan politik terbatas dan korupsi dilakukan dalam bentuk menjual akses politik dan memperkaya diri sendiri maupun kroni mereka. Sydrome elite hegemony merupakan penjelasan pada kasus-kasus korupsi politik yang terjadi negara dengan tradisi demokrasi yang sudah mapan. Dalam elite hegemony, batas antara Negara dan sektor privat tidak jelas. Kolaborasi antara elit politik dan kelompok kepentingan tak hanya melahirkan korupsi yang sistemilq tapi juga legal.
Johnston menilai Indonesia di bawah Soeharto memiliki pola korupsi machines-patronage dengan ciriciri kekuasaan elit yang besar dan partisipasi civil society dan kelompok kepentingan yang lemah. Seluruh praktek korupsi tersentalisasi ke istana dan korupsi menjadi terkontol. Bila korupsi dinilai membahayalcan kepentingan ekonomi yang lebih iuas atau kepentingan keluarga" tidak segan-segan penguasa akan menindaknya. Contohnya ketika Soeharto melakukan privatisasi bea cukai ketika korupsi dan penyelundupan marak terjadi di Indonesia. Demikian j,rga pembunuhan'mistenus yang ditaruran otbn Soeharto bisa dibaca sebagai strategi untuk menekan angka kriminalitas ketika kejahatan sudah sampai pada taraf mengganggu (Maclntyre, 2003; Duncan & Mcleod, 2007). Dalam korupsi yang terkontol, Indonesia bisa menikmati pertumbuhan ekonomi cukup tinggi sehingga sempat menjadi model pertumbuhan ekonomi yang sukses di Asia.
Akan tetapi pasca Orde Baru, kekuasaan politik terfragmentasi yang memunculkan banyak pusatpusat kekuasaan baru. Di tingkat nasional, kekuasaan telah terbagi di parlemen, lembaga yudikatif dan beberapa lembaga sampiran negara seperti KPU, Komnas HAM. Setelah kebijakan desentalisasi digulirkan, kekuasaan juga menyebar hingga tingkat lokal. Gubernur, BupatiAilali Kota menjadi independen dan tidak mudah bagi pemerintah pusat untuk mengatur seperti pada masa Orde baru. Fragmentasi kekuasaan itu akhimya mendorong merebaknya praktek korupsi. Semua pejabat yang memiliki kekuasaan bisa melakukan kcrupsi karena kelompok kepentingan dan masyarakat lemah dan elit juga lemah. Berdasarkan tipologi Johnston, Indonesia pasca Orde Baru berada pada fragmented elientelism.
| Elit | ||
| 1 | Lemah | Lemah Kuat |
| (D I v) U 11 | Ivrsnesr-Gnoup BroorNc Strong private interests, accessible elites; economic competition, interests use wealth to seek influence; comrption is largely individual and non-systemic USA, Germany, UK and many liberal countries | Elite Hegemony Entrenched elites exchange scarce political aecess for wealth Hong Kong (pre ICAC), South Kore4 LDPJapan, China |
| Fragmented Clientelism L e m Menem), Italy a h Source: Johnston, 1997. | Pahonage machines Fragmented and politically insecure elites build personal Strong elites contol mass participation and limit competition following that are poorly discipline4 unstable; mafias, via patronage and capitalize upon follouer's poverty; violence and intimidation may be linked to corruption political monopolies; parties of personal following that arc hierarchical and tightly-connolled; parties extend power into state and society. Russia, Poland, Peru (prc Fujimori), Argentina (pre Indonesia (Soeharto), Mexico, Sicily | |
| hingga korupsi dilakukan tidak hanya dengan motit | ||
Source: Johnston, 1997.
Menurut Johnston, pada syndrom korupsifragmented clientelism, elite politik merasa tidak aman sehingga korupsi dilakukan tidak hanya dengan motif memperkaya diri sendiri. Dalam konteks Indonesi4 korupsi juga dilakukan untuk mempertahankan akses terhadap kekuasaan dan sumber daya. Oleh karena itu yang dilakukan adalah dengan melibatkan pihak lain, termasuk lawan politik dalam praktek korupsi. Sedangkan untuk kepentingan intemal, elite juga harus membagi korupsi ke para pendukungnya atau paling tidak membiarkan para pendukung dan birokrasi, untuk melakukan korupsi. Tindakan ini dilakukan agar tidak memunculkan gejolak dari dalam yang seringkali akan berujung pada destabilisasi dan pada ak:hirnya bisa memaksa mundur dari kekuasaan.
Penyebaran korupsi mengikuti fragmentasi kekuasaan juga terjadi di sektor'pendidikan. Apalagi setelah kebijakan otonomi daerah memasukkan sektcr pendidikan sebagai salah satu pelayanan publik yang didesentralisasikan dan meniadi kr-wenangan pemerintah daerah. Kebijakan descntralisasi tersebut diimplementasikan di sektor pendidikan melaui Managemen Berbasis Sekolah (MBS) untuk pendidikan dasar dan Badan Hukum Milik Negara (BHlvfN) untuk pendidikan tinggi.
Dengan MBS, Kepala Sekolah memiliki otoritas untuk membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) bersama Komite Sekolah. Melalui APBS, berbagai pungutan di sekclah meirdapatkan legalisasi. Celakanya, Komite Sekolah kerap kali tidak memiliki kernampuan dan posisi tawar yang cukup sehingga menjadi stempel bagi kepentingan Kepala Sekolah. .
Sejatinya, kebijakan MBS mendorong partisipasi masyarakat dalam pendidikan, khususnya dalam pengelclar: p:i:.J:J;l:a.. iui:g i2C03) rnendeskripsikan bagairi,ana pengelolaan sekolah oleh masyarakat di Chicago merupakan salah satu contoh sukses grass root participatory yang dapat dibandingkan dengan participatory budgeting di Porto Allegre, Brazil. Local Schools Committee (LSC) di Chicago berwenang mengangkat dan memberhentikan kepala sekolah, mendesain program dan kurikulum sekolah dan berbagai managemen pendidikan di tingkat sekolah. Melalui LSC, kewenangan managemen sekolah diambil oleh masyarakat dari birokrasi pendidikan.
Akan tetapi karena korupsi yang mengaka; dan sistemik di Indonesi4 institusi demokratik dalam bentuk Komite Sekolah di tingkat sekolah dan Dewan Pendidikan di tingkat Pemda tidak berjalan. Alihalih meningkatkan partisipasi, kebijakan MBS justru memberikan legitimasi bagi praktek korupsi di sekolah. Berjalannya praktek korupsi di sekolah tidak bisa dilepaskan dari kepentingan birokrasi. Terutama karena birokrasi sesungguhnya masih memegang peran penting. Bahkan sekolah sesungguhnya masih merupakan kepanjangan tangan dari birokrasi. Berbeda dengan praltek LSC di Chicago, di Indonesia kewenangan menentukan Kepala Sekolah rnasih di tangan dinas. Juga pengesahan
I(orking paper - Harap iangan dikttip tanpa seiiin penulis budget masih merupakan kewenangan dinas pendidikan lokal. Demikian juga halnya dengan Dewan Pendidikan yang hanya memiliki kewenangan untuk memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dinas Pendidikan. Praktis keberadaan Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan seperti asesoris demokratik, indah tetapi tidak bermakna.
Empat lapis korupsi pendidikan
Korupsi di sektor pendidikan kerap dipahami sebagai korupsi kecil-kecilan yang dilalcukan oleh birokrat rendahan dan guru di sekolah dengan motivasi untuk menambah penghasilan. Apalagi selama ini gaji guru dan PNS di Indonesia relatif kecil. Karena persepsi ini, sektor pendidikan dianggap tidak sekorup institusi lain seperti lembaga peradilan, pajak, bea cukai dan institusi pelayanan publik lainnya.
Di tengah banyak terungkapnya skandal korupsi di Indonesia, memang kasus korupsi di sektor pendidikan tidak sebanding dengan kasus korupsi yang besar. Bila korupsi dalam kasus BLBI membuat negara Indonesia hampir kolaps, maka korupsi pendidikan hanya merugikan negara dalam jumlah kecil. Demikian juga skandal korupsi di DPR yang melibatkan elit politik Indonesia, maka korupsi di sektor pendidikan seringkali melibatkan birokrasi rendatran dan guru yang secara politis adalah orang biasa.
Meskipun tidak merugikan negara dalam jumlah besar dan nrelibatkan elit politik dan ekonomi, korupsi di seklor pendidikan memiliki karakteristik berbeda. Korupsi di sektor pendidikan tidak merugikan negara secara langsung karena korupsi pendidikan mengambil dana dari kantong orang tua. Seperti korupsi di birokrasi pelayanan publik, korupsi di sektor pendidikan merugikan masyarakat secara langsung. Akibatnya, korupsi akan langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat.
Persepsi korupsi di sektor pendidikan yang rendah dibandingkan dengan pelayanan publik lain juga bisa disebabkan oleh pemilihan respunden. Survey persepsi korupsi kerap memilih responden kalangan bisnis yang lebih banyak berurusan dengan pajak, bea cukai dan lembaga peradilan. Sejumlah survey menggunakan asumsi bahwa yang sering melakukan korupsi, terutama dengan modus penyuapan, adalah pebisnis.
Selain itu, masyarakat juga menganggap banyaknya pungutan di sektor pendidikan bukanlah korupsi tetapi sebagai ongkos pendidikan yang sah. Survey Citizen Report Card (CRC) yang dilakukan oleh ICW pada tahun 2005 menunjukkan persepsi sebagian besar orang tua murid bahwa pendidikan tidak sepenuhnya dibiayai pemerintah. Survey yang dilakukan di tiga kota: Jakarta Garut dan Solo dengan 1500 responden menunjukkan masyarakat melihat orang tua turut membiayai pendidikan, bahkan ada yang menjawab dibiayai oleh orang tua sepenuhnya. seperti tampak pada gambar di bawah ini. Oleh karena itu, adany'a pungutan di sekolah tidak dipandang sebagai korupsi tetapi sebagai bagian dari kontribusi orang tua terhadap pendidikan.
Gambar 2. Siapa yang harus membiayai waiib belaiar 9 tahun?
Fully paid by pacnt Paid by go€mmeni end pacnt
Namun demikia"t, ber<lasarkai :cju:nlah i:es;: i:c:;t:i ;':ag it::.:::;l;:p Ji e:ltcr pend;d*::, korupsi pendidikan dilakukan secara sistematis dan terstruktur dalam setiap level institusi pendidikan. Masing-masing aklor mengambil keuntungan dan melakukan korupsi berdasarkan kewenangan yang ada padanya. Korupsi kecil-kecilan di tingkat sekolah bisa berjalan karena Kepala Sekolah dan birokasi melakukan pembiaran. Bahkan dalam beberapa kasus, ada setoran dari level sekolah ke birokrasi pendidikan.
Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa juga terjadi di seklor pendidikan. Praktek mark up dalam pengadaan buku sekolah merugikan negara dalam jumlah besar. Dalam bentuk lain, praktek penyelewengan juga ditakukan dalam bentuk pemberian voucher pendidikan untuk para politisi. Dengan menyalurkan voucher pendidikan, politisi akan tampil populer di konstituennya meskipun penyaluran voucher bisa salah sasaran.
Berdasarkan berbagai macam kasus korupsi yang terungkap, tipologi korupsi pendidikan di
indonesia dapat dirumuskan dalam matriks aiba*ahY.king
Table 9. i di sektor n
| Table 9. i di sektor n | |||
| Lapis pertama | koru Aktor Mnrf rrc Lapis pertama Departemen Pendidikan Nasional | •"Tender" | o "Tender" proyek pendidikan kepada pemda itau kontraktor |
| Nasional | o "Tender" proyek pendidikan kepada pemda itau kontraktor tanpa melalui prosedur yang seharusnya. o Membeli dukungan politik dengan memberikan voucher kepada politisi. Lapis kedua Dinas Pendidikan o "Tender" proyek pemerintah atau donor. Sekotah yang memberikan "penawaran" tertinggi akan mendapatkan proyek. | ||
| Lapis ketiga Kepala Sekolah dan | Komite Sekolah | proyek. o "Tender" .iabatan Kepala Sekolah kepada guru. o Manipulasi dana dari pemerintah dan orang tua. o Anggaran ganda. Kepala Sekolah meminta uang kepada orang | |
| Lapis keempat Guru | Guru | M | tua untuk kegiatan yang sudah didanai oleh pemerintah. o Menggunakan dana sekolah untuk berbagai keperluan lain seperti koordinasi dengan dinas pendidikan, polisi dan wartawan. . u_yry membuat pungutan seperti buku, foto copy, uang ujian, |
| Sumber: Irawan, 2004; Aditi o ndro IOOZ. | • | . u_yry membuat pungutan seperti buku, foto copy, uang ujian, dll. | |
I l"d" lapis pertama, korupsi dilakukan oleh pejabat publik level atas di Departemen pendidikan ]{ltt:ld' -Korupsi Pada level ini bertujuan mempeikaya diii sendiri, kroni dan politisi, terutama agar kebijakan Dinas Pendidikan.tidak terganjil oleh DPR. lada lapis pertama, korupsi yang merugikan negara dalamjumlah besarjuga terjadi seperti dalam bentuk penggelembungan harga pengadaan barang danjasa. Ada beberapa kasus yang dapat menjadi contoh korupsilada lapis pertama. pertama, kasus pengadaan buku yang dibiayai oleh Bank Dunia. Kasus ini t.rrngfup paol titrun 2000 dan ,n"libutt* sejumlah pejabat di lingkungan Departemen Pendidikan dan beberapa staf Bank Dunia. Karena kasus ini Bank Dunia mengirimkan tim investigasi dan mereka mengakui terjadi korupsi dalam pengadaan buku. Sebagai sanksi' tahun 2004 Bank Dunia mempublikasikan daftar hitam penerbit y-g teriruaiaatam kasus koruisi tersebut dan tidak diperbolehkan mendapatkan kontrak dari seluruh proyek yang didanai oleh Bank Dunia selama 2 - 15 tahun. Dalam daftar hitam tersebut juga terdapat beberapa p"nerbit papan atas di Indonesia seperti Grasindo (Gramedia Grup), Mizan, Erianggadan Kanisius. Selingiapnya uisa oilitrat pada bagian appendix dari paper ini' Bisa dlduga bahwa pratter korupsi memang iuoan menjadi kebiasaan dalam b.snis pengadaan buku selama ini.
Karena praktek korupsi, pola pengadaan buku pun diubah. Kebijakan pengadaan buku sekolah kenrudian diberikan kepada pemerintah dierah. Tetapi perubahan kebijalan y*g iau[ oiiringi dengan -barir, penerapan sistcm integrltas dan penegakan hukum memunculkan korupsi yakni korirpsi oieh pemerintah daerah. Sejumlah.Pem!1 d,iduga melakukan mark up dan penyele*.ni* dalam pengadaan bukir. Buku sekolah teisebut disuplai olerr it Balai Pustaka, sebuah BUMN yang bergerak di percetakan buku3..selain.harganya lebih mahal dibandingkan.dgngal harga buku cetakan perusahaan lain, beberapa buku tidak dipergunakan oleh sekolah karena di lua-r juduiuuku yang tetah direkomendasikan oleh Depanemen Pendiciikan Nasional. Di Sleman kasus korupii pengadaan bufu telah menyeret pejabat Dinas Pendidikan ke proses hukum. Di Kabupaten Semarang bahklan Bupati menjadi t"raut *u dan harus menghadapi proses hukum.
- --contoh korupsi dalam bentuk_kolusi juga terjadi dalam pembagian voucher pendidikan. Kasus ini menjadi kontroversi ketika Ketua DPR mendapat voucher dari Dinas Pendidikan untuk dibagikan ke sejumlah sekolah. Menteri Pendidikan Nasional mengatakan bahwa Ketua DpR Agung Laksono membagikr n voucher tidak atas nama DPR tetapi sebagai Ketua Kosgoro yang memiliki Uinyak sekolah. Tetapi belakangan terungkap bahwa sejumlah anggota DPR, terutama dari Komisi XI, mendapatkan voucher pendidikan (lrawan, 2006). Voucher tersi6ut disampaikan ke sekolah dan sekolah membuat proposar ke.. Departemen pend id ikan N* i:l3l w{:'t#;#i{:{ t ffi own' .. mendistribusikan KX:'ffi ditolak voucher melalui politisi, Depdiknas melakukani'pgnyuapan'agar kebijakannya tidak atau ditentang oleh DPR' iaxi sisi tain, 1r1tgr1 akan nt[- r.ilgi lembaga pengawas Depdiknas tidak berjalan dengan baik karena Menteri mem'beli ;"k""g*;;-f,oririri melalui voucerh.
Program ini' Dengan menyalurkannya voucher tersebutjuga menyalahi prosedrir p*y"rL"- dana di sekror pendidikan selama metalui-politisi, prognm vouchlr akan salah sasaran. Karena tidak memiliki data yang tepat tentang..k:9ffiq masing-m'asirig sekolah, uou.n.. diterima oleh sekolah yang dimiliki oleh membutuhkan politisi atau memiliki keterkaitan dengan anggotaDpR dan politisi, bukan sekolah yang benar-benar bantuan' .Penelusuran y*g-ditakukan oleh ICW menemukan bahwa uou"hr,lebih banyak diterima oleh sekolah-sekolah yung t.riliki keterkaitan ar"g* poiitisi. raling banyar< peieriru voucher adalah sekolah Muhamadiyah, organisasi massa asal aari trrtenilt<nas (Irawan, zooT). Dalam
bentuk berbed4 kecenderungan korupsi.di rapis pertama menjadikan alokasi anggaran pendidikan justru menunjukkan, lebih banyak ke birokrasi.-,Anatisis'terhuoup'"ngi* pendidikan dalam RApBN 2007 kenaikan p8saran pendidikan pada akhimya ;iCto r".berikan keuntungan kepada birokrasi daripada meningkatkh aksis seruruh rai<yat terhadai p*iraiiun.
Gambar 3. Perbandingan arokasi anggaran pendidikon daram ApBN 2007
Comparison of allocation In education budget 2OOZ In tDR trilllon
Ko*qsi pada lapis kedua melibatkan pegawai birokrasi pendidikan. Salah satu contoh kasus ada'lah korupsipada proyek School Improvemenic*"t Program (sl'cp). proyek ini mer,Japatkan banyak pujlal karena -djanggap menerapkan reformasi bjrokrasi seh'ingga'bisa mencJgah p*[.t Lo*psi (Hallak and Poisson, 2007)' Dengan mentransfer dana langsung ke rilening sekola[, diasumsikan tidak terjadi korupsi 1p-erti penyaluran dana pemerintah selama j-niying melewatiiantai u:.of..mi f*j"ng. Dalam investigasi yang dilakukan oleh ICw di Girut ditemukan memang a*. riibp tidak elic,ri. Korupsi tidak dilakuka:r seperi iru. Akan tetapi birokrat Depdiknas di tingfat lokal yang memilil<i kewenangan ur,trrk menentukan sekolah penerima proyek, menencerkan proylt tersebut. Sekolah yang mampu memberikan "uang muka" sebesar l07o alian'mendapatkan proyek. Karena korupsi dilakukan pada tahan linenn"-'-: ::!'::!:!:- iidal: t.ia l;.:;;psi sepe;'ti lor,g sci.rrna ir,i riipaha*i i"p";; Sekoiah harus mengeluarkan dana uang muka dari sumber lain untuk mendafatkan proyek iersebut.
Di Lombok Teng.ah, investigasi yang dilakukan otin lcw menemukan modus yang berbeda. Karena uang ditransfer langsung ke rekening sekolah, birokat Depdiknas meminta Kepala Sekolah membuat rekening dan menyerahkan buku rekening ke birolaat tersebut. Selanjutnya Ui.ot ru, yang akan memberikan uang ke sekolah, tenru saja dengan potongan di sana sini.
Dalam kasus SIGP-, pola korupsi telah berubih mengikuti mekanisme.baru. pejabat biro'msi di Depdiknas juga tidak berani melakukan pemotongan dana r".iu tangsung melainkan r"irintu setoran dari Kepala Sekolah. Pola korupsi seperti kemudian mlndorong Kepala S-ekolah untuk melakukan korupsi pada lapis pertama dan kedua, yakni memungut uang dari orang-tua.'
Bagaimana dengan korupsi di lapis ketiga dan keempat? Untuk mengetahui korups, di tingkar sekolah yang melibatkan Kepala sekolah dan orang tu4 ICW melakukan ,u*Iy Citizen Report Card di l0 kabupaten/kota tentang pembiayaan pendidikan di sekolah dasar dan akuntabilitasnya. survey tersebut
Working paper - Harap jangan dikutip tanpa seijin penulis melibatkan 8000 responden, dilakukan pada Juii - oktober zb0o.
Korupsi di level sekolahterungkap daiam bentuk adanya berbagai macam pungutan di sekolatr. Meskipun sejumlah pemerintah daerah telah menggratiskan biaya sekolah seperti laiarfr, tetapi faktanya 3fa llUasai macam pungutan di luar biaya sekolah. survey circ yang dila'kukan oleh icw melakukan identifikasi berbagai jenis pungutan yang ada di sekolah dasar negeri.
J PT Balai Pustaka bisa menjadi supplier buku pelajaran, ten,tama di Jawa Tengah dan DIy karena proyek didanai oleh APBN/APBD. Sanksi World Bank hanya untuk proyek-proyek yang didanai oleh world Bank.
Gambar 2. Adakah pungttan di sekotah?
Banyaknya orang tua yang menyatakan ada pungutan berikut di sDanaknya
Ulng LKS drn Arku Prket U.ng I ntrk Urng Pondftm M.k Skth Urng Ebngunrn Uang Lrlnnyr: Urng Porpi{hrn Mrd Xlr I U.ng SPP/ Komtts tlap butrn U.n9 Fotocopy U!ng Stsdy Tolt Urng Uibn Uang Perplsah!n Kapek Urn0 Olah Egr Urng EkdnkurikuLr U.ng Kebe6lhrn Uang Buku 4.t Uang Perplshan curu Uang Drftrr Uhng Urng P.rpu!l.krrn Urng &rku tumpck.n Urng Pc!t. Ujlan Akht U.ng Lcs, Privlt Sokol.h
Sebagian pungutan di atas adalah illegal karena survey dilakukan tahun 2006 setelah dana BOS dikucurkan. Setelah ada da!1a BOS seharusnya tidak ada lagi pungutan seperti uang buku, uang gedung dan sebagainya. Keberadaan pungutan tersebut iuga menunju-t tan iiCitcasi anggaran landa. pihak sekolah memungut dana dari orang tua untuk keperluan yang seharusnya dibiayai oleh pemerintah.
' Fakta di atas juga menunjukan fenomena perubahan modus korupsi di sekolah mengikuti perubahan skema aliran dana. Dana BOS disalurkan langsung ke sekolah-sekolah dan dengan deniikian memotong rantai birokrasi. Aliran dana langsung ke sekolah diasumsikan akan memangkas prakteti korupsi karena sekolah terpisah dari birokrasi. Tetapi survev di atas menuniukan kor-;psi Iegp ieiedi, tidak dengan memotong aliran dana ke sekolah tetapi memungut biaya tambahin dari orang tua murid.-
Pungutan terhadap orang tua juga diperanyakan karena rendahnya akuntabilitas penggunaan pungutan tenebut. Tidak ada pertanggungiawaban tertulis kepada orang tua murid tentang penggunaan berbagai macam uang itu. Jawaban dari orang tua yang menjadi respondin dari survey CRC di Uiwatr ini menunjukan.ada problem akuntabilitas di sekolah karena sebagian besar responden tidak mendapatkan pertanggungjawaban secara tertulis dari pihak sekolah.
Gambar 3. Adokah pertanggungiawaban turnlis?
Pertanggungjawaban pungutan secara tertrfis
OAda lndak 16a lbrg Les/Prhnt Sakoldr thngq*| r€. tbtg Ldnnya: tkrg lcbsrclhafl lhngHtrUag thgFotoqy thlg Porp.sdlil tGpd. SskoLtl (bng A*u{lr thng E(3trd(urlkulcr tbtg Lfcidil Atku pd(ot lhng Ferpb*lfi ilurtd lGta 6 t.btgF.rFtstd(sl umgtffrr t,btg Fsrpis*E r elru tbng tuku tumpukan t'brg $u<fy Tour Lhg lnfd( tbng Fendaftran Masuk Sokoldl thng Bangunarl thng SPP/lbmito thp buta.l tktg Pesta qian Akhir
Rendahnya akuntabilitas pembiayaan seko_lah juga seiring dengan rendahnnya partisipasi orang tua r'rurid dalam pengambilan kebijakan di sekolah. Sy*.ycRCjuga bJrtanya ke oiang tua murid teniang partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan dalam manajeri'en sekotatr. Ternyaia ig,qN respondei ticak mengetahui adanya pertemuan untukmembahas masalah i.uungan di sekolah.
Apakah anda tahu ada rapat RAPBS, anggaran atau keuangan di SD anak anda setiap tahunnnya ?
10.0 0.0 Tahu Tl<lak Tahu
. -seharusnya Rendahnnya akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan sekolah menjadikan institusi demokrasi di tingkat l.rka] ji{ak Lerjalan seperti yan; diharapkan. pembahasan RAPBS dilakukan secara terbuka oleh Komite Sekolah karena ApgS member.kan landasan
hukum dari berbagai pury$T dar penerim *,""u{:{i:faw'i:::yr#:::#t'K:;t;;{::,KH# Komite sekolah t* tii* u"'a"vi ."1fr;.14ffi; 'rA;'#'sekorah membuat -epes partisipasi dan konsultasi tanpa melarui ke orang iua murid.
Kritik terhadap strategi pemberantasan korupsi
Program anti-korupsi dan good govemance di Indonesia sering dimaknai sebagai solusi untuk problem teknis managemen untuk pencegahan sektor-pubri[. cooa govemance Jite4emair.an 0"r.. ,.r-gr.aian stategi korupsi seperti mereformii mempertimbangkan-faktor-faktor ,irtm Llgg* publik akan tehpi tanpa iain seperti retasi "t Pandangan onomi pori it korupsi dan kompetisi kekuasaan. tentang korupsi sebagai persoalan ,."-"g";r;-ser.iJ, puurik dapat dilihat pada Hallak and 'uf,,,,ing, Poison Q007:22) yngmerekoriend'asikan.peningk;t r i,F;*ipilu".m*uj",,,.n dan audit merupakan monitoring persyaratan dasar untuk rnJngu*ngi koruisi-di sektor pendidikan. padahal pada adaiah ielasi kekuasu-. p*"tiuo dasamya korupsi menunjukan' lirrnstori (rgg7o tentang erit dan masyarakat manajemen korupsi sistemik'terjadi bila elit reuilr r<uaiaari r*t*". oleh karena itu, sorusi reformasi se-ktor pubrik tidak cukup untuk memberantas torupsi'oi sekorah. Proyek desentralisasi pendidikan oi rnaonesia ,nriJr"i' MBS _dalam mengalihkan managemen pelaksanaannya hanya
Kepala Sekolah' Akibanrvq sekolah kepada Kepala sekolah. D"i; MBS, desentuir*i berhenti sampai anpa Komite sitorarr yang k*t,';.;;;;;;;#'i?uii"r.- sekolah di tingkat kembali pendidikan' Seperti didominasi oieh Kepala sekolah 6;;;pakan kepanjangan tangan birokrasi yang. dlylekapkan oleh Joqrt* praktek korupsi pun marak rig"9ti,'Lqa_ partisipasi masyarakat yang kual dilaluk'an d-i tingkat sekolah iuru*6"r,tuk berbagai macam pungutan. padahal seharusnya seperti pengalaman LSc di ciicago, aesentraiisasi uaurur, pengalihan managemen sekolah yang merupakan representasi mlyarakat Komite Sekolah
Menurut Fung (2003), pengalaman Chicago menunjukkan bagaimana LSC (komite sekolah) bekerja sebagainstitusi demokratili di tingkat r"i4 a*uJtt-Lenerapkan partisipasi tangsung oleh masyarakat' mengalihkan
LSC di chicago berhasil mentranifer sekolah aaii uirotrasi ke masyarakat, khususn;,a karena kekuasaan untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala s.r,oiJ, r.na.sain keputusan strategis sekolah mulai dari perencan.aan strategis hingga,."a.rui" kurikulum. Analisis kritis tentang strategi pemberantasan korupsijuga dilontarkan oleh Emil Bolongaita dan vinay Bhargava (2004)' Untuk merigembangkan.strategi, progru;t *ti korupsi harus mempertimbangkan tingkat stute capture, petty "oouption dan kualitas taia icetoja. untut konteks Indonesia, tingkat state capiure dan petFvcorruption yang tinggi, dan tatakelola yang buruk, program anti-korupsi tidak bisa bertumpu pada aparatus negara. fonAisilni menjadikan refo.maii teknis tidak akan berjalan karena rregara telah dikuasai oleh pendukung korupsi.
Menggunakan perspek:tif Bolongaita dan - Bhargava, untuk memberantas korupsi di sektor pendidikan' program anti korupsiharus bertump-u p{a ketompok-kelompok;ii;;;;g;r; sepeni komlte sekolah dan serikat guru independen. strategini.luga sejatan d"ngun analisis Johnston untuk membuat korupsi hanya bersifat individual dengan rimp"rt,iut partisipasi masyarakat. Komite sekolah dapat diperkuat untuk menekan korupsi di level ketiga dan-.ke.rnput a.ngun mengalihkan kervenangan dasar mulai tersebut' Untuk mernberantas korupsi di sektor pendidikan dan levet sekolah, strategi anti-korupsi harus dari eksternar dan penguatan komite sekorah uisa m"n;aai pintu *uruk. Huther dan Shah (2000) merekomcndasikan salah satu sirategi yang efektif dengan dampak yang
managemen besar untuk memberantas korupsi di tengah tata kelola yang buruk adalah penegakan hukum. Refonnasi sektor publik tidak-akar b:l:!a:': dc::;;; ta;.:,1*,,po peaeg.iioi, ,,,l-kun, yuirg ,n.n,*bull<an efek jera' Dengan penegakan hukum dan ianksi y"ig t gui, t;i(;.i korupsi akan dihindari karena resiko besar yang harus ditanggung oleh pelaku.
Dalam konteks pendidikan, absennya penegakan hukum dan sanksi hukum dapat dilihat pada menjerakan korupsi di proyek School Improvement Grant Prigram (sIGp). Tidak ada sanksi yang tegas dan kepada mereka yang terlibat dalam priktel .r.offii Dalam r.urus ildi sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku korupsi hanya mutasi ke posisi taintfiinimnyu r*r.ri [.fual'p"latu korupsi menjadikan menjatuhkan korupsi sulit untuk dibeiantas. Juga.dalam. pioy"l p*g;aaan buku,'Bank Dunia hanya sanksi kepada penerbit yang terlihit korupsi.'sebuiir.[yu" tio"k ada sanki bagi Depdiknas. Bahkan banyak donor dan Bank Dunii terus menggelontorkan -dana Depdiknas, baik hibah maupun utang ke padahal jelas-jelas sebagian birokratdi o"piftn* ..nglorupsi uang mereka. Buruknya penegakan hukum dalam kasus korupsi mJnyeuabkan kegagalan program good govemance' Alih-lih memberantasny4 korupsi justru bertransformasi menjadi
-r-odu, fjild* mekanisme baru yang terah ditentur<an. o-a]a1 -*{:#K{:r;:;riJirr::",ffi:"{:i:{,,!y"3'?:::H:" dilakukan dengan mengubah transfer dana langsung t. irr,rining sekolah ;t"k';Lrotong birokrasi korupsi' Akan tetapi partisipasi' sepanjang Kepila pengalihan transfer o.i" !.f,riqg"ruy" tia* mengubah relasi akuntabilitas dan sekclah hanya akuntau.rGpuiu ninas pendidikan, mungkin dibersihkan. korupsi di sekolah tidak
Namun demikian, penegakan hukum dalam kasus korupsi di sekolah juga dilakukan' Pertama tidak mudah untuk kare.na skala-korupsi yang t:;ff .;r^#;kan politik dan ekonomiatau dengan korupsi yang melibatkan elit korupsidi sektor perbinkan, infrastnrkiratau pengadaan barang dan jasa. Kedua' tiadanya penegakan hukuh juga disebabt*
"i.rt negara' Penegak sempifiya o"nniri-',"ntung kerugian sekolah' korupsi hukum hanya mendefinisik-ankorynsi r;t"g;i kerugian ;.g;-;;;""tara korupsi di tidak m^engambil uang negara.secara tangsunghorupsi di dari kantong orang f!d4rranva mengambil uang tua' Seperti ditunjikkail aurum .u*"y-r"p3tt-"ara, Kepala Sekolah memiliki dua sumer pendapatan, tua dan membuat dari uang,negara dan.sumbangan dari old'*i:K;p;ra setorarr;;6;rA uang dari orang ongkos pendidikan t..iki' mahal m?s[ipun subsidi pendidikan. iemerintah telah menait tun anggaran dan Pengertian
yang sempit tentang korupsi juga menjadikan Kepala Sekolah tidak mengambil dari subsidi negar4 melainkan dari orang tiu. s"tir t"giiun uiru r*aupatkan dua sumber pendanaan. Akan Kepala Sekolah mengambiluilg;;g*";il t*";;1u;r.1uf,; mengambit dari sangat beresiko jika tua' Dengan pengertian torupli yang sangat Jempit, maka tindakan ini bukan korupsi menurut fllffi:* Korupsi di sekolah juga
tidak menjadi target daii audit oleh Badan pemeriksa Keuangan (BpK). BPK hanya menghitung pengilolaan keuangan negara. Semestinya pembiayaan sckolah dari orang tua murid harus dikategorikan sebagai pendapatan negara bukan pajak seperti halnya di level universitas atau tinggi. pendidikan
Korupsi di sekolah sesungguhnya merupakan lagian birokrasi pendidikan. dari struktur korupsi yang lebih besar di Korupsi di-sekoiah tioaf munffiJili["tun Pendidikan tanpa sepengetahuan dari Dinas atau Dinas pendidikan turut menikmati pratft< koffii-t"rs.uut. Korupsi pendidikan dilakukan secara sistematis yang melibatkan birokrasi di tingkat atas rring!! ai tingkat puring Lu'*uiiyang melibatkan Sekolah dan Guru. Kepala
Donor-donor penerima manfaat. intemasional meresepkan pencegahan korupsi dengan mentransfer dana langsung ke strategi ini mulai o'it.*pLun iurur p.nyutu.uriaaur Pengaman rnt;iu;un dana Jaring sosial (JPS) ^langsung pendidikan, ke penerima manfaat setiah krisis ekon6ri'i.fuai. Di sektor dana ditransfer iangsung ke rekening sekolatr. ;;;;;" menghindari birokia"i, korupsi bisa dicegah.
Sayangnya, strategi ticlak berjalan dengan baik karena tid.ak menyelesaikan akar dari persoalan korupsi di sektor pendidikan. Stratigi pembirantasun r.orufri lanya mengubah aliran dana, bukan struktur birokrasi yang koiup. Damapakorupsi ji setbtan r."rnuuut ontrc, pendidikan mengganti mhal dan i'stitusi demokratik di sekolah seperti Komite sekotah diambit alitr otih ,triktu yung ;:ffit"
Cathtan akhir
mengangkat Korupsi di sekolah berakar pada nrekanisme ar,iuntabilitas di tingkat sekolah. Kekuasan untuk dan memberhentikan Kepala Sekolali berada di tangan birokrasi pendidikan. Kondisi ini nternbuat l(epala Sckolah akrrniabp: i:a::ya l.:epad; -:.,iti.iusi-Ur,r.iu,ni,,.,";;;;;';;;;,ilil",;#; Kepala sekolah, seorang guru harus memba;'ar uang suap dan untuk mengamankan posisinya, Kepala sekolah juga harus menyediakan dukungan finansiar kipada birokrasi pendidiian. ---- r-'
Dampak dari korupsi di tingkit sekolah mengakibatkan peningl€tan biaya sekolah yang pada gilirannya akan menurunkan angka partisipasi sekolat dan meningkatkan drop out. Dari data resmi, pemerintah hanya menanggung sebagian iari biaya pendidikan.-Bagian masyarakat' terbesar justru dibiayai oleh Praktek korupsi di sekolah akan semakin menambah beban pembiayaan yang harus dibiayai oleh masyarakat.
-korupsi. Dampak terbesar dari korupsi di pendidikan adalah berkembangnya praktek korupsi karena anak sekolah drperkenalkan kepacia prahek pengalaman Karena p.utr"ikorupsi menjadi pemandangan dan yang lumrah di sekolah, kelak kltika mereka'd"**u juga akan permisii terhadap praktek korupsi.
untuk memberantas korupsi di sektor pendidikan. pendekatan melalui reformasi sektor publik dan
I I Working paper - Harap jangan dikutip tanpa selin penulis . I I
pemahaman good govemance yang sempit tidak memadai. Program anti-korupsi harus dipahami dalam konteks dan kerangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Gagalnya progr;m good govemance akan membuat korupsi terus terjadi dan aktomya akan berubah mengikuti mekanisme baru.
Reference
Aditjondro, George Junus. 2002. Bukan Persoalan Telur dan Ayam: Membangun Kerangka Hotistik bagi Gerakan Anti-Korupsi di Indonesia. Wacana Edisi l4 Tahun III. Yogyakarta: Insist press. Bolongaita, p-qrl and Vinay Bhargava (ed). 2004. Challenging Comrptiin in Asia. Washington DC : World Bank Institute. Corrales, Javier. 1999. The Politics -of Educqtion Reform. Bolsiering the Supply and Demand, Overcoming Institutional Blocla. The Education Reform and Management Series. Vol II, No. t Fung Archon' 2003. Deliberative Democracy, Chicago Styti: Grass-roots Goveftrance in policing and Public Education. In Fung, Archon and Erik O. Wright. 2003. Deepening Demoiraqt. Institutional innovations in empowered participatory gou"rni*". London: Virso Hallak, Jaques and Muriel Poisson. 2007. Corrupt school, coirupt universities: What can be done?. paris: Intemational Institute for Educational planning. Huther, Jeff and Anwar Shah. 2000. Anti-Corruption Folicies and Prograrns: A Frameworkfor Evaluation. World Bank policy Research Working paper Series ICW. 2000. Laporan Dugaan Korupsi dalam Proyek Buku Bank Dunia. Jakarta: Indonesia Comrption Watch. ICW. 2005. Laporan Dugaan Korupsi SIGP. Jakarta: Indonesia Corruption Watch. ICW and Fitia. 2006. Analisis Anggaran Pendidikan dalam RAPBN 2007. Jakarta: Indonesia Comrption Watch and Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran. Irawan, Ade. et. a\.2004. Mendagangkan Sekotah. Jakarta: ICW. Irawan, Ade. 2006. Desentralisasi Bisnis Buku Pelajaran. Public Accountibility Review Paper. Jakarta: ICW. Irawan, Ade.2007. Voucher Pendidikan, Jalan Lapang bagi KKN dan Diskriminasi. Public Accountibility Review Paper. Jakarta: ICW. Johnston, Michael. 1997. Public Offcial, Private Interest and Sustainable Democracy: Connections between Politics and Democracy. In Elliot, Kimberly Ann (ed). 1997. Corruption and The Global Economy. Washington DC : Institute for Intemational Economics. Johnston, Michael. 2005. Syndromes of Corruption. New York: Cambridge University Press. Ta;'lor, Sandra. et. ai.1997. Eclucational Poliq'ctnciTl :Politics of Change. London: Routledge. Widoyoko, J. Danang et al. 2A07. Saatnya W'arga Melan'an Korupsi. Citizen Report Cird di Sektor P "ndidikan. Jakarta; ICW. Widoyoko, J. Danan,s. 2007. Memberantas Korupsi di Negeri Maling: Kritik terhadap Sn.aregi Pen"berantasan Korupsi di hdonesia. Jurnal Renai Tlr. VII No. 2. Salatiga: Pustaka Percik. World Bank. 2007. Spending for Development: Making The Most of Indonesia's New Opportunities. htdonesia Puhlic Expenditure Review. Lakarta: The World Bank Office.