Baca PDF (OCR): ”Dianggap Tidak Penting” : Agenda HAM Belum Menjadi Prioritas Catatan Situasi dan Advokasi Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia 2016

10 halaman · teks PDF berhasil diekstrak tanpa OCR · 3.6 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. I. Pengantar
  2. II. Tantangan dan Problematika terhadap Kondisi HAM di Indonesia Sepanjang 2016
  3. 1. Hukum Diperdaya untuk Membatasi Hak Sipil Politik
  4. 2. Hak Ekosos Merosot Ketika Pemerintah Berlindung di Balik Ekonomi HAM
  5. Hukum dan HAM.
  6. III. Kesimpulan dan Rekomendasi

”Dianggap Tidak Penting” : Agenda HAM Belum Menjadi Prioritas Catatan Situasi dan Advokasi Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia 2016 KontraS

I. Pengantar

Memaknai peringatan hari HAM Sedunia yang jatuh pada setiap tanggal 10 Desember, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyoroti kondisi politik yang terus memanas, khususnya yang dilatarbelakangi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta. Kondisi tersebut justru kemudian dikelola Pemerintah dengan meggunakan pendekatan yang justru mendegradasi nilainilai dan agenda hak asasi manusia, penegakan hukum, demokrasi dan reformasi keamanan, termasuk di dalamnya menghadirkan agenda keadilan kepada para korban pelanggaran HAM yang berat. Sementara itu, upaya-upaya penyelesaian kasus kebebasan sipil maupun hak-hak ekonomi dan sosial menjadi terpinggirkan dan tidak menjadi prioritas. Jikapun ada prioritas ekonomi adalah proyek-proyek percepatan pembangunan yang semangatnya pun anti akuntabilitas dan HAM.

Dalam catatan KontraS, tahun 2016 bukanlah tahun yang baik bagi upaya penghormatan dan perlindungan hak sipil dan politik di Indonesia. Jika dibanding dengan tahun sebelumnya, pola pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di tahun ini lebih beragam. Aktor-aktor non negara seperti perusahaan semakin unjuk gigi melawan masyarakat dengan berlindung di balik ketiak pemerintah, seperti yang terjadi dalam kasus pembakaran hutan dan lahan, kasus sengketa lahan milik masyarakat oleh perusahaan dengan melibatkan preman-preman sipil bersenjata atau bahkan kekuatan korporasi ini mampu mengongkosi pasukan-pasukan elite militer guna menguasai tanah-tanah adat di wilayah rawan konflik. Contoh paling gampang untuk kita rujuk adalah tewasnya Salim Kancil, seorang petani kecil akibat komodifikasi tanah dan tambang yang tidak pernah terregulasi dengan baik di Indonesia.

Yang juga sangat mengejutkan di pemerintahan yang banyak didukung dengan moralitas pro demokrasi ini, pemerintah justru malah memberikan angin segar terhadap para penguasa modal tersebut dengan mempermudah perizinan usaha, mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap masyarakat maupun lingkungan atau bahkan justru menjadi pemandu sorak atas perselisihan yang terjadi kemudian antara pihak masyarakat dengan perusahaan.

Senada dengan kondisi tersebut, kondisi kebebasan sipil justru semakin mengkhawatirkan. Salah satu pola yang terlihat dengan jelas adalah semakin menguatnya kelompok intoleran bersamaan dengan keengganan negara untuk melindungi dan menghormati HAM. Kita lihat dalam contoh yang begitu dekat tindakan pembubaran ibadah jelang Natal di Gedung Sabuga, Bandung. Pembubaran tersebut amat berdekatan dengan parade dan hiruk pikuk aksi saling bela membela antar kelompok yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan kondisi riil kebebasan beragama, beribadah dan berkeyakinan di Indonesia.

Slogan rezim yang berdiri pada semangat “kerja, kerja, kerja” nampak tidak efektif dan efisien dalam agenda HAM. Hal ini terlihat dari tindakan terang-terangan dan dapat dikategorikan pembangkangan terhadap elemen penegakan hukum ketika Presiden Joko Widodo dan Sekretariat Negara menolak untuk mengumumkan dokumen hasil Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Meninggalnya Munir, pelaksanaan eksekusi mati terhadap 10 (sepuluh) orang terpidana mati yang masih melakukan upaya hukum, ketiadaan akuntabilitas dalam penanggulangan narkotika dan pemberantasan terorisme dan seterusnya.

Sementara itu, publik masih terus mempertanyakan komitmen Presiden Joko Widodo terhadap pemenuhan hak – hak korban pelanggaran HAM berat masa lalu yang menjadi janji-janjinya saat terpilih sebagai Presiden RI. Di tahun 2016 ini, korban justru dihadapkan dengan kenyataan bahwa Presiden tidak berdaya terhadap aktor – aktor maupun institusi pelanggaran HAM berat masa lalu, bahkan menunjuk para Pelanggar HAM sebagai bagian dari Kabinet Kerja Presiden Jokowi.

II. Tantangan dan Problematika terhadap Kondisi HAM di Indonesia Sepanjang 2016

Secara menyeluruh, KontraS mencoba menjabarkan situasi yang menjadi perhatian kami dalam kurun waktu satu tahun ini, dengan berdasarkan pada bidang kerja dan isu yang menjadi perhatian KontraS, sebagai berikut:

1. Hukum Diperdaya untuk Membatasi Hak Sipil Politik

Tidak banyak berbeda dengan situasi hak asasi manusia pada tahun sebelumnya, sepanjang 2016, kami mencatat beberapa kasus yang menjadi highlight dari pemantauan dan advokasi yang dilakukan oleh KontraS.

Pertama, Penyiksaan dan Gagalnya Sistem Koreksi Negara. Seperti tahun-tahun sebelumnya, praktek penyiksaan ternyata masih belum dapat hilang dari budaya aparat di negara ini. Tindakan penyiksaan, baik berupa penghukuman maupun terjadi dalam proses penyidikan, masih banyak terjadi tahun ini. Dalam periode Juni 2015 hingga Juni 2016, KontraS mencatat telah terjadi 134 kasus penyiksaan di seluruh Indonesia yang melibatkan anggota Polri, TNI, dan petugas lapas.Dalam penindakan terhadap kasus-kasus tersebut, sekali lagi negara menunjukkan kegagalan sistem koreksi untuk menindak para pelaku penyiksaan. Sistem koreksi negara, seperti mekanisme etik yang dimiliki institusi negara justru menjadi solusi bagi pelaku penyiksaan untuk lolos dari jeratan hukum atau sanksi yang layak. Mekanisme etik dalam institusi tersebut justru ikut terlibat dalam melestarikan budaya impunitas atau kekebalan hukum bagi aparat negara. Beberapa kasus yang diproses melalui peradilan pidana juga tidak menunjukkan kemajuan signifikan. Para pelaku penyiksaan masih saja mendapat vonis hukuman yang rendah. Hal ini jelas menunjukkan masih lemahnya pengetahuan aparat mengenai larangan penyiksaan sekaligus keengganan aparat negara mematuhi aturan-aturan internal institusinya sendiri. Yang terjadi, institusi penegak hukum (Polri) dan keamanan (TNI) lebih banyak terseret untuk mengurus narasi besar yang bersinggungan dengan pertarungan politik yang terjadi. Paket – paket kebijakan reformasi internal di tubuh Polri dan TNI tidak mengemuka dengan baik. Sehingga penyiksaan, penangkapan dan penahanan sewenang – wenang dan tindakan penyalahgunaan terus berulang tanpa tindakan koreksi yang sistematis.

Kedua, Unjuk Kekuatan Negara dan Kontrol Pemberantasan Terorisme. Isu pemberantasan terorisme juga turut mewarnai perhatian publik sepanjang tahun ini. Diawali dengan aksi teror di Sarinah, negara pun meresponnya dengan berbagai tindakan unjuk kekuatan (show of force) dalam melakukan pemberantasan terorisme. Tindakan unjuk kekuatan yang terbesar tahun ini adalah operasi Tinombala di Poso. Operasi yang merupakan kelanjutan operasi Camar Maleo yang melibatkan ribuan aparat gabungan dari Polri dan TNI. Operasi ini bertujuan untuk menindak Santoso dan kelompoknya yang bersembunyi di pedalaman hutan Poso. Operasi ini memang pada akhirnya berhasil menewaskan Santoso dan anggota kelompoknya. Namun layaknya operasi anti teroris di Indonesia, operasi Tinombala ini tidak terevaluasi dengan baik terkait dampak dan kerugian yang ditimbulkannya terhadap masyarakat sipil di Poso. Menurut catatan KontraS, dalam operasi Camar Maleo yang berlanjut menjadi operasi Tinombala, telah terdapat korban luka dan salah tangkap yang dialami masyarakat sipil. Terkait korban-korban tersebut, tidak jelas upaya pemulihan dan ganti kerugian yang diberikan. Hal ini pun mengulang kembali kesalahan penegak hukum yang kerap tidak mempedulikan mekanisme kontrol dalam upaya pemberantasan terorisme. Momentum tekanan publik akan perlunya kontrol lebih kuat terhadap operasi anti-terorisme timbul pasca insiden tewasnya Siyono, warga Klaten. Hal ini pun menjadi salah satu pembahasan utama, khususnya dalam pembahasan RUU Anti-Terorisme di DPR. Draft awal RUU Anti-Terorisme di DPR sarat dengan penguatan kewenangan Densus 88 sekaligus dengan tindak pidana baru yang rentan disalahgunakan yang berpotensi pada terjadinya tindakan pelanggaran HAM. Kelompok-kelompok masyarakat sipil pun mendesak agar RUU AntiTerorisme juga memperkuat mekanisme kontrol terhadap operasi pemberantasan terorisme untuk mencegah peristiwa seperti tewasnya Siyono terulang kembali. Termasuk, perdebatan mengenai pelibatan TNI dalam penanggulangan tindak pidana terorisme yang dapat melemahkan supremasi sipil dan tumpang tindihnya peran institusi Polri dan TNI. Sehingga kontrol atas keduanya menjadi sangat penting dilakukan.

Ketiga, Hukuman Mati dan Akuntabilitas Penanggulangan Narkotika. Tahun ini pemerintah Indonesia kembali menorehkan catatan buruk terhadap penghormatan hak hidup dengan kembali melaksanakan eksekusi terhadap terpidana hukuman mati. Eksekusi kembali dilaksanakan terhadap terpidana hukuman mati dalam kasus yang melibatkan narkotika. Eksekusi terhadap terpidana hukuman mati ini pun menjadi momentum bagi publik mempertanyakan akuntabilitas operasi penanggulangan narkotika.Pertanyaan ini timbul berkaitan dengan dieksekusinya Freddy Budiman dalam eksekusi tersebut dan dipublikasikannya tulisan “Cerita Busuk Seorang Bandit” yang dipublikasikan KontraS. Respon aparat negara yang ingin mengkriminalisasi Haris Azhar, Koordinator KontraS, justru memperkuat tekanan publik untuk menuntut akuntabilitas penanggunalangan narkotika oleh Polri dan BNN. Beberapa aspek dalam penanggulangan narkotika memang kerap tidak transparan. Misalnya terkait dengan operasi control delivery dan undercover buy yang kerap tidak jelas standar yang digunakan sehingga menimbulkan dugaan terjadinya rekayasa kasus, termasuk pengawasan barang bukti, dan keberanian Polri, TNI dan BNN untuk melakukan evaluasi mendasar atas praktik penanganan kejahatan narkotika yang potensial disalahgunakan dan menjadi lingkaran kejahatan yang berkelanjutan.

Keempat, Represi Terhadap Ekspresi dan Dukungan Negara. Diantara isu-isu lain, isu represi terhadap ekspresi menjadi ciri khas tersendiri bagi pelanggaran hak sipil dan politik di tahun 2016. Sebab isu ini terus bermunculan dari awal hingga akhir tahun dengan ekskalasi yang terus meningkat. Diawali dengan represi terhadap ekspresi terhadap kelompok Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) di Kalimantan Barat yang mengakibatkan ribuan orang terusir. Hal yang menarik dari peristiwa ini adalah wacana diskriminatif yang timbul justru berasal dari aparat penegak hukum yang salah menafsirkan informasi mengenai Gafatar dan tidak memperhitungkan dampak wacana tersebut bagi masyarakat.Tidak lama setelah kasus Gafatar, timbul wacana diskriminatif terhadap kelompok LGBT di Indonesia. Wacana yang awalnya disponsori oleh kelompok intoleran ini justru kemudian disponsori oleh pejabatpejabat negara. Beberapa lembaga negara juga ikut mengeluarkan kebijakan yang mendiskriminasi kelompok LGBT. Perputaran isu tersebut di masyarakat berkembang menjadi tindakan represi berupa pembubaran acara yang dituduh memiliki konten atau melibatkan kelompok LGBT.Kemudian wacana diskriminatif di masyarakat berkaitan dengan tuduhan akan bangkitnya kelompok komunis di Indonesia. Informasi menyesatkan tersebut terang-terangan didukung dan disebarkan oleh alat negara. Hal ini berdampak kepada pembubaran berbagai acara diskusi dan penyitaan buku-buku bacaan yang dituduh memiliki muatan komunisme. Dalam bertindak, alat negara bermitra dengan kelompok-kelompok intoleran di berbagai wilayah.Dalam perkembangannya, tindakan represi dan wacana diskriminatif tersebut terus berkembang ke isu-isu lain. Misalnya, menimbulkan pembubaran dan represi terhadap ekspresi warga Papua dengan tuduhan makar dan lain-lain. Keengganan penegak hukum dan berbagai dukungan negara terhadap wacana diskriminatif yang timbul justru dimanfaatkan kelompok intoleran untuk memperkuat dan mengorganisir dirinya yang memuncak dalam aksi 2 Desember di Monas. Bersamaan dengan menguatnya kelompok intoleran juga menimbulkan berbagai tindakan diskriminatif terhadap kelompok-kelompok agama minoritas di Indonesia.

2. Hak Ekosos Merosot Ketika Pemerintah Berlindung di Balik Ekonomi HAM

Ada yang menarik dari sanggahan Saudara Teten Masduki, corong istana, yang baru saja kemarin menyatakan bahwa, “HAM juga menyangkut ekonomi” sembari mendaftar daftar kegiatan pemerintah untuk soal listrik, sembako, lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Pemerintahan kali ini mungkin lupa bahwa ada yang namanya komitmen “realisasi progresif” sebagaimana yang diatur di dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (1966) yang harus dilakukan oleh setiap rezim pemerintahan. Jadi daftar kegiatan pemerintahan hari ini sudah sepantasnya dilakukan, dan itu bukan hal yang membanggakan karena itu bagian dari kewajiban negara pihak Kovenan untuk memberikan akses dan fasilitas terbaik kepada warga negaranya.

Namun, penting untuk dilihat, apakah agenda developmentalisme tersebut tidak membatasi atau bahkan melanggar pemenuhan hak-hak asasi manusia lainnya? Mengingat konsep hak dalam HAM juga mengenal istilah-istilah seperti, “hak-hak yang terkait satu sama lain (indivisibility), hak-hak yang tidak dapat dipisahkan (inalienable) dan sifat dari pemenuhan hak yang universal –tidak boleh diskriminatif. KontraS mencoba memberikan catatan dalam satu tahun terakhir terkait dengan isu – isu Hak – Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, khususnya terkait dengan isu Hak Atas Tanah, Kasus Kebakara Hutan, Reklamasi, Hak Atas Perumahan dan Hak Atas Kesehatan khususnya terkait dengan peredaran vaksi Palsu.

Pertama,Reformasi legislasi terkait hak atas tanah. Terkait dengan isu Hak Atas Tanah setidaknya KontraS mencatat ada sekitar 12 peristiwa pelanggaran hak atas tanah (perampasan lahan) sebagai akibat dari tingginya laju pembangunan dan urbanisasi di kota-kota tersebut serta rencana pembangunan Kawasan Ekonmi Khusus (KEK) oleh pemerintah pusat. Perampasan hak atas tanah atas nama pembangunan tidak hanya terjadi di kota – kota besar tapi juga menyerang wilayah – wilayah atau tempat – tempat keberadaan masyarakat adat, pola – pola penggunaan kekerasan yang melibatkan aparat keamanan kerap dilakukan oleh pemerintah, sehingga tidak jarang dalam kasus – kasus perampasan terhadap Hak Atas Tanah terjadi peristiwa dugaan pelanggaran HAM.

Kedua,Reklamasi Ser entak di Selur uh Pr opinsi. Selain isu Hak Atas Tanah, isu Reklamasi di beberapa daerah juga cukup kentara dengan dalih pembangunan, tapi lagi – lagi pemerintah tidak melihat dampak yang terjadi dan memperparah kehidupan nelayan karena mereka harus memutar rute lebih jauh ke daerah penangkapan ikan,. Dampak – dampak sosial ekonomi dan lingkungan akibat reklamasi akan lebih banyak diterima masyarakat kecil seperti nelayan, sementara penikmat pembangunan proyek reklamasi adalah investor dengan tujuan bisnis yang seringkali tidak ramah terhadap masyarakat keci dan lingkungan.

Reklamasi akan dilakukan di beberapa derah di Indonesia, di antaranya Teluk Jakarta, Teluk Benoa, Mamuju, Manado, Semarang, Tangerang dan Makasar. Isu yang dipakai kurang lebih sama. Kurangnya lahan di daratan sehingga membuat pemerintah harus menimbun tanah di pantai dan menjadikannya pulau. Isu inilah yang menjadi dasar reklamasi dilakukan di beberapa daerah. Pilihan jalan keluar seperti ini tidak boleh dilakukan secara sepihak oleh pemerintah dan pengembang, terdapat hak – hak masyarakat dan perlindungan lingkungan dan sumber daya alam yang harus dikedepankan, terbukti dalam kasus reklamasi teluk Jakarta telah dibatalkan oleh PTUN tingkat pertama.

Ketiga,Kasus Keker asan ter hadap Pembela HAM. Upaya – upaya kekerasan dan kriminalisasi juga dilakukan oleh kelompok – kelompok perusahaan yang mengunakan jasa keamanan serta upaya kriminalisasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap mereka – mereka yang melakukan pembelaan dan pendampingan dalam isu – isu Ekosob, tercatat setidaknya 2 peristiwa kekerasan yang terjadi terhadap mereka – mereka yang melakukan penolakan terhadap perampasan Hak Atas Tanah serta 898 kasus kriminalisasi terhadap pembela hak atas tanah. Ditambah kondisi ini diperparah oleh pendekatan hukum di Republik ini yang semata-mata hanya melihat kasus kriminalisasi sebagai sebab. Jarang sekali kasus tersebut dilihat sebagai akibat dari benang kusut persoalan yang sebenarnya. Persoalan ini juga masih terus menggurita, karena institusi penegak hukum dan keamanan seringkali terkesan berada di pihak perusahaan dengan alasan pengamanan obyek vital. Sehingga, seringkali pendekatan yang digunakan adalah pendekatan represif dan pemidanaan terhadap masyarakat atas nama diskresi Polri atau TNI yang tujuannya bukan untuk penegakan hukum semata tetapi untuk membungkam perlawanan dan kritik atas ketidakadilan yang dialami masyarakat.

Keempat, Kasus Kebakar an Hutan. Sepanjang tahun 2016, kasus kebakaran hutan masih mendominasi. Kasus ini kerap berulang setiap tahun sehingga kerugian yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan dan lahan tak terhitung nilainya. Ratusan ribu orang menderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Sebagian besar adalah anakanak yang memang rentan terserang ISPA.

Sekitar 11 perusahaan yang diduga terlibat melakukan pembakaran hutan dan lahan di provinsi tersebut dan disidik oleh polisi, kini mendapat Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang dikeluarkan Polda Riau terhadap 15 perusahaan yang disangka melakukan pembakaran hutan di Riau pada Juli 2015. Berdasarkan laporan sejumlah media, humas Polda Riau mengatakan bahwa sebelum mengeluarkan SP3, polisi sudah melakukan penyidikan, namun tidak menemukan kesengajaan membakar atau pembiaran.

Tindakan diatas bertentangan dengan semangat menagih pertanggungjawaban korporasi. Sementara, masyarakat yang menjadi korban dan terkena dampak kerugian terpapar dengan jelas. KontraS menemukan keputusan penghentian penyidikan dilakukan dengan tidak akuntabel dan transparan. Hal ini terbukti ketika pihak Polda Riau tidak dapat memenuhi desakan audit atas keputusan SP3 dan adanya lempar tanggungjawab antara pihak Polda Riau dan Kejaksaan Tinggi dalam proses tersebut.

Kelima, Vaksin Palsu. Tahun 2016 juga menjadi saksi bagaimana negara abai dan gagal dalam memberikan perlindungan hak atas kesehatan, khususnya bagi anak. Terbukti 14 (empat belas) Rumah Sakit terbukti menggunakan vaksin palsu. Penegakan hukum yang dilakukan tidak menyentuh pertanggungjawaban negara Penegak hukum mengkerdilkan kasus ini menjadi kejahatan antara produsen vaksin palsu dan pihak rumah sakit/klinik. Pelayanan penyelesaian masalah ini oleh Kementrian Kesehatan dan institusi terkait lainnya tidak efektif karena para korban masih mengalami ketidakjelasan pertanggungjawaban pemerintah dan rumah sakit. Penyerdehanaan masalah hanya dengan cara mengganti ulang vaksin, sementara dampak kejahatan yang terjadi terhadap masa tumbuh kembang anak – anak yang menjadi korban tidak diperhatikan penanganan dan jaminannya. Pemerintah menghindar untuk secara aktif dan penuh memberikan pemulihan yang efektif bagi korban, dengan hanya berfokus pada pemidanaan terhadap pelaku.

Upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM Berat masa lalu tampaknya masih menjadi wacana di kalangan Pemerintah sendiri. Ada banyak agenda-agenda impunitas baik secara terang maupun malu-malu yang dibela oleh Presiden Jokowi bersama dengan para pembantunya dengan melakukan tindakan yang bertentangan dengan agenda penyelesaian pelanggaran HAM berat.

Kita mungkin masih ingat pidato Presiden Jokowi pada perayaan hari HAM Sedunia 9 Desember 2014. Saat itu Presiden Jokowi telah menjelaskan peta penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu pada pidatonya; sebagaimana dikutip dari laman daring Sekretaris Kabinet:

Dalam rangka menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu, ada dua jalan yang bisa kita lalui, yaitu lewat jalan rekonsiliasi secara menyeluruh. Yang kedua, lewat pengadilan HAM ad hoc, tadi secara rinci telah disampaikan oleh Menteri

Hukum dan HAM.

Lebih lanjut, isu rekonsiliasi dan menggunakan mekanisme yudisial melalui UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM ad hoc juga ditegaskan pada pidato Presiden Jokowi sehari setelahnya dengan mempertekankan pentingnya mempertebal nilai-nilai kemanusiaan antara relasi pemerintah dan rakyat; termasuk juga menghadirkan keberanian pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu; sebagaimana dikutip berikut ini dari laman daring Sekretaris Kabinet:

Kita menjunjung HAM karena kita ingin agar nilai-nilai kemanusiaan menjadi dasar hubungan antara pemerintah dengan rakyat." Unsur keberanian pun Presiden tegaskan, "Jalan keluarnya adalah kita semua harus punya keberanian, sekali lagi punya keberanian untuk melakukan rekonsiliasi atau mencari terobosan penyelesaian melalui jalur-jalur yudisial maupun non yudisial.

Namun, kondisi yang terjadi hari ini justru sebaliknya. Pengangkatan Wiranto sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) justru menunjukkan bahwa Pemerintahan Jokowi gamang dan tidak paham terhadap makna penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM Berat Masa Lalu karena justru melibatkan aktor-aktor pelaku dalam kabinet kerjanya untuk menduduki jabatan yang strategis. Begitupun dengan pengangkatan Hartomo sebagai Kepala BAIS yang telah dipecat dari struktur TNI. Baik Wiranto maupun Hartomo terlibat dalam sejumlah kasus kejahatan terhadap kemanusiaan termasuk kematian Theys Hiyo Eluay yang melibatkan kedua nama ini. Sementara, Jaksa Agung dan Menteri Pertahanan justru mengambil tindakan sepihak dan nir akuntabilitas dengan mempromosikan musyawarah dan rekonsialisasi sebagai upaya untuk memutus pertanggungjawaban negara.

Sikap mengelak juga menjadi jurus yang digunakan Presiden Widodo saat menyatakan ia tidak tahu menahu ketika Simposium 1965 baik yang menghadirkan korban dan para pendamping maupun Simposium tandingan 1965 yang digagas oleh Menteri Pertahanan digelar. Presiden Jokowi tidak memahami apa konsekuensi dari pemerintah ketika mendukung kedua simposium tersebut tanpa memiliki kejelasan agenda HAM dan akuntabilitas. Ia juga tidak banyak mengetahui tentang geliat rekonsiliasi lokal yang hari ini ramai dibicarakan di Aceh padahal terpilihnya 7 komisioner KKR Aceh adalah mandat yang harus didukung oleh pemerintah pusat. Namun karena banyak ketidaktahuan Presiden atas dinamika warga yang bergiat untuk isu HAM maka pada akhirnya menghambat langkah-langkah kemajuan yang seharusnya bisa dilakukan pemerintah. Secara spesifik, kami juga menyayangkan posisi kelembagaan Komnas HAM yang sering memberikan stempel palsu pada agenda perlawanan impunitas. Komnas HAM banyak melakukan kompromi dengan agenda-agenda yang jauh dari semangat akuntabilitas dan mandatnya yang diatur di dalam UU No. 39/1999 tentang HAM. Tidak pernah ada evaluasi dan audit menyeluruh atas kinerja Komnas HAM dan komisioner-komisionernya yang tidak banyak memberikan kontribusi pada isu HAM di Indonesia.

Kondisi tersebut juga diperburuk dengan posisi kelembagaan Komnas HAM yang sering memberikan stempel palsu pada agenda perlawanan impunitas. Komnas HAM banyak melakukan kompromi dengan agenda-agenda yang jauh dari semangat akuntabilitas dan mandatnya yang diatur di dalam UU No. 39/1999 tentang HAM.

Sudah seharusnya ada audit publik atas kinerja Komnas HAM dan komisionerkomisionernya yang tidak banyak memberikan kontribusi pada isu HAM di Indonesia, termasuk “kisruh” persoalan korupsi dan posisi jabatan di Komnas HAM yang telah mengganggu efektivitas kerja – kerja Komnas HAM.

Sebagai penutup, penting untuk direfleksikan bersama ketika Jokowi begitu bersemangat menjaga citranya sebagai Presiden yang ”rajin blusukan”, di saat yang bersamaan Jokowi tidak berani mendengar dan menindaklanjuti suara korban yang sudah 470 kali berdiri persis di depan Istana setiap hari Kamis atau yang sering disebut Aksi Kamisan. Pada 9 Desember 2016 kemarin, Aksi Kamisan kembali digelar yang bersamaan dengan Hari Kelahiran Munir Said Thalib, aktivis HAM yang tewas diracun pada tahun 2004, yang sayangnya hingga kini kasusnya masih jauh dari rasa keadilan karena Pemerintah gagal menyeret aktor-aktor intelektual yang terlibat di dalamnya ke persidangan.

III. Kesimpulan dan Rekomendasi

Momentum Hari HAM Sedunia yang juga berada di penghujung tahun 2016, harus dimaknai sebagai upaya untuk mengevaluasi dan terus mengawal kasus-kasus pelanggaran HAM dan kebebasan sipil di Indonesia yang masih mengalami banyak kendala hingga kini. Beberapa rekomendasi guna merespon situasi dan advokasi kasus pelanggaran HAM di Indonesia sepanjang tahun 2016 kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pemerintah Jokowi – JK dan lembaga pengawas (DPR) menjadikan isu – isu Hak Asasi Manusia sebagai standar politik guna memberikan jaminan, perlindungan dan pemenuhan dalam membuat dan mengeluarkan kebijakan. Selain itu pemerintah juga harus tegas dan komitmen sebagaimana yang tertuang dalam Nawacita pemerintahan Jokowi – JK untuk mengunkap dan melakukan proses penegakan hukum terhadap kasus – kasus pelanggaran HAM masa lalu dan isu kebebasan sipil, tidak ada toleransi dalam bentuk mengakomodir para pelaku – pelaku kejahatan HAM dalam posisi yang strategis di pemerintahan karna hal ini akan berdampak pada setiap keputusan dan kebijakan yang tidak pro terhadap isu – isu Hak Asasi Manusia.

2. Perlu adanya proses hukum yang akuntabel dan transparan terhadap kasus-kasus penyiksaan dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Sistem koreksi tidak lagi hanya dapat diterapkan melalui mekanisme etik saja karena dengan demikian institusi justru ikut terlibat dalam melestarikan budaya impunitas atau kekebalan hukum bagi aparat negara. Institusi penegak hukum (Polri) harus memiliki perhatian yang sama besar untuk reformasi internal dan pelayanan masyarakat, dan menyadari untuk tidak terseret menjadi tameng penguasa (pemerintah).

3. Perlu adanya evaluasi dan audit eksternal terhadap penanggulangan terorisme di Indonesia untuk menjamin tidak terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan tindakan pelanggaran HAM. Juga, memastikan adanya supremasi sipil, dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara Polri dan TNI dalam pemberantasan tindak pidana Terorisme.

4. Presiden Jokowi harus mengevaluasi kinerja aparat hukum di bawah kabinet kerjanya yang terbukti tidak hanya melanggar HAM tetapi juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan hukum yang tidak berperspektif HAM. Secara khusus, Presiden Jokowi harus mengevaluasi kinerja Jaksa Agung dalam kasus hukuman mati maupun penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM Berat Masa Lalu yang masih menggantung sampai hari ini.

5. Perlu adanya pengawasan terhadap perilaku-perilaku aparat kepolisian di lapangan khususnya dalam menangani kasus kebebasan beragama, berekspresi dan berpendapat, termasuk yang terjadi di Papua. Penting bagi pemerintah untuk mengedepankan pendekatan dialog dengan masyarakat Papua ketimbang pendekatan keamananyang represif terhadap ekspresi kritis masyarakat Papua atas ketidakadilan yang mereka alami.

6. Pemerintah menjalankan kebijakan pertanahan yang direkomendasikan untuk mewujudkan keadilan dalam penguasaan, kepemilikan, dan pengelolaan sumbersumber agraria dengan cara redistribusi pertanahan kepada buruh tani, petani miskin, buruh nelayan, nelayan miskin, masyarakat miskin kota dan masyarakat adat.

7. Pemerintah memastikan seluruh aspek perlindungan dan jaminan HAM dalam setiap proyek pembangunan dan praktik bisnis yang dijalankan korporasi, dan dengan tegas melakukan langkah – langkah penegakan hukum dan pemulihan kepada masyarakat dan lingkungannya yang terdampak akibat kebijakan tersebut. Polri dan TNI dan insitusi judicial juga harus bersikap netral dan profesional dalam menggunakan diskresinya dalam penanganan konflik sumber daya alam, tidak memihak pada kepentingan perusahaan.

8. Presiden harus menginstruksikan Kepala Kepolisian RI agar menyegerakan upaya penuntutan pidana terhadap individu (baik aktor negara dan non negara) termasuk perusahaan yang telah melakukan kerugian signifikan kepada seluruh warga Indonesia terkait dengan tindakan pembakaran hutan.

9. Dipenuhinya syarat-syarat terlebih dahulu sebelum dilakukannya reklamasi, seperti tanggung jawab terhadap para nelayan di sekitar, lingkungan laut maupun pantai.

10. Menyelesaikan kasus Vaksin Palsu secara menyeluruh dengan memberikan pelayanan terpadu dan berkelanjutan kepada semua korban, termasuk pemenuhan akses – akses pemulihan dan ganti kerugian. Membongkar secara keseluruhan jaringan mafia vaksin palsu, tidak terbatas hanya pada dokter dan produsen, menertibkan semua layanan kesehatan untuk tunduk pada standar kesehatan,menjamin hal – hal serupa ketidakberulangan di masa mendatang.

11. Membentuk Komisi Kepresidenan yang berada langsung di bawah kendali Presiden untuk memperjelas skema penyelesaian yudisial dan non yudisial sebagaimana yang disampaikan Presiden Jokowi dalam pidatonya selama dua tahun berturut-turut

12. Menghentikan pendekatan dan tindakan sepihak Kemenkopolhukam dalam merespon agenda penyelesaian pelanggaran HAM Berat dan menarik semua agenda penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di bawah Komisi Kepresidenan.

Jakarta, 10 Desember 2016

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)