BAGIAN EMPAT: ADMINISTRATION OF JUSTICE ..............................................................................408 KODE ETIK BAGI APARATUR PENEGAK HUKUM...................................... 409 TATA CARA KERJA PETUGAS PENEGAK HUKUM ...................................................... 413 PRINSIP DASAR PERANAN PENGACARA.................................................................... 417 PEDOMAN MENGENAI JAKSA PENUNTUT ............................................................... 422 PRINSIP – PRINSIP DASAR KEMANDIRIAN PENGADILAN ........................................... 426 PRINSIP-PRINSIP DASAR TENTANG PENGGUNAAN KEKERASAN DAN SENJATA API OLEH APARATUR PENEGAK HUKUM.......................................................................... 429 PERATURAN STANDAR MINIMUM PERLAKUAN TERHADAP NARAPIDANA................ 434 PRINSIP-PRINSIP DASAR PERLAKUAN TERHADAP NARAPIDANA ............................. 449 DEKLARASI TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP SEMUA ORANG YANG MENJADI SUBJEK PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN ATAU HUKUMAN LAIN YANG KEJAM, TIDAK MANUSIAWI ATAU MERENDAHKAN MARTABAT MANUSIA......................................... 450 DEKLARASI PERLINDUNGAN BAGI SEMUA ORANG DARI PENGHILANGAN SECARA PAKSA ........................................................................................................................ 452 PRINSIP-PRINSIP ETIKA MEDIS YANG RELEVAN BAGI PERAN PETUGAS MEDIS, TERUTAMA DOKTER, DALAM PERLINDUNGAN NARAPIDANA DAN TAHANAN TERHADAP PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN ATAU HUKUMAN LAIN YANG KEJAM, TIDAK MANUSIAWI ATAU MERENDAHKAN MARTABAT MANUSIA.............................. 458 TINDAKAN PENCEGAHAN UNTUK PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK ORANG YANG MENGHADAPI HUKUMAN MATI ........................................................................ 460 DEKLARASI PRINSIP-PRINSIP DASAR UNTUK KEADILAN BAGI PARA KORBAN KEJAHATAN DAN PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN ............................................. 461 PERJANJIAN CONTOH UNTUK PENGALIHAN PENANGAN PERKARA DALAM MASALAH-MASALAH PIDANA................................................................................... 464 PERJANJIAN CONTOH MENGENAI PENGALIHAN PENGAWSAN TERHADAP PARA PELAKU PELANGGARAN YANG DIHUKUM SECARA BERSYARAT ATAU DIBEBASKAN SECARA BERSYARAT........................................................................ 468 ATURAN STANDAR MINIMUM PERSATUAN BANGSA-BANGSA UNTUK ADMINISTRATI PERADILAN ANAK (ATURAN BEIJING) ........................................... 472 ATURAN STANDAR MINIMUM UNTUK TINDAKAN-TINDAKAN NON PENAHANAN (ATURAN TOKYO) ...................................................................................................... 490 DEKLARASI TENTANG PERLINDUNGAN BAGI SEMUA ORANG DARI PENGHILANGAN PAKSA (1992)............................................................................................................... 498
BAGIAN EMPAT: ADMINISTRATION OF JUSTICE
KODE ETIK BAGI APARATUR PENEGAK HUKUM
Disahkan oleh resolusi Majelis Umum 34/169
Tanggal 17 Desember 1979
Pasal 1
Aparatur penegak hukum setiap waktu harus memenuhi tugas yang ditetapkan bagi mereka oleh hukum, dengan melayani masyarakat dan melindungi semua orang terhadap tindakan-tindakan tidak sah, sesuai dengan tingkat tanggung jawab tinggi yang dituntut profesi mereka.
Komentar :
a) Istilah ’aparatur penegak hukum’ yang melaksanakan termasuk semua aparat hukum, baik ditunjuk atau dipilih, yang melaksanakan kekuasaan kepolisian, khususnya kekuasaan untuk menangkap dan menahan.
b) Dinegara negara dimana kekuasaan kepolisian dilaksanakan oleh kekuasaan militer, baik berseragam ataupun tidak, atau oleh angkatan keamanan negara, definisi aparatur penegak hukum harus dianggap mencakup aparatur dari dinas seperti itu.
c) Pelayanan kepada masyarakat dimaksudkan mencakup secara khusus pemberian pelayanan bantuan kepada para anggota masyarakat yang karena alasan pribadi, ekonomi, sosial atau keadaan darurat lainnya membutuhkan bantuan mendesak.
d) Ketentuan ini dimaksud untuk mencakup tidak hanya semua tindakan kekerasan, ganas dan merugikan, tetapi mleluas kepelarangan sepenuhnya berdasarkan undang-undang pidana. Ketentuan itu meluas keperilaku oleh orang orang yang tidak dapat mendatangkan kecenderungan perbuatan pidana.
Pasal 2
Dalam melaksanakan tugasnya, aparatur penegak hukum akan menghormati dan melindungi martabat manusia dan mempertahankan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dari semua orang.
Komentar :
a) Hak asasi manusia yang bersangkutan diidentifikasikan dan dilindungi oleh hukum nasional dan internasional. Diantara instrumen instrumen internasional terkait terdapat Deklarasi Universal Hak hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional Hak hak Sipil dan Politik, Deklarasi Perlidungan bagi semua orang agar tidak menjadi sasaran penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, Deklarasi Perserikatan Bangsa bangasa tentang Penghapusan semua bentuk Diskriminasi Rasial, Konvensi Internasional Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial, Konvensi Internasional Penindasan dan Hukuman terhadap Kejahatan Apartheid, Konvensi Pencegahan dan Hukuman terhadap Kejahatan Permusuhan, Peraturan standar Minimum untuk Perlakukan terhadap Narapidana dan Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler.
b) Komentar komentar nasional terhadap ketentuan ini akan menunjukan ketentuan ketentuan regional atau nasional yang mengindentifikasi dan melindungi hak-hak ini.
Pasal 3
Aparatur penegak hukum dapat menggunakan kekerasan hanya apabila sangat perlu dan sebatas dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas mereka,
Komentar :
a) Ketentuan ini menekankan bahwa penggunaan kekerasan oleh aparatur penegak hukum haruslah merupakan perkecualian; sementara hal itu mengandung arti bahwa aparatur penegak hukum dapat diberi wewenang untuk menggunakan kekerasan apabila secara masuk akan perlu menurut keadaan untuk mencegah kejahatan atau dalam melaksanakan atau membantu penangakapan yang sah terhadap pelaku kejahatan atau yang dicurigai sebagai pelaku kejahatan, kekerasan diluar itu tidak boleh dilakukan.
b) Hukum nasional biasanya membatasi pengunaan kekerasan oleh aparatur penegak hukum sesuai dengan asas perimbangan. Harus dipahami bahwa asas perimbangan nasional tersebut akan dihormati dalam menafsirkan ketentuan ini. Dalam hal ini apapun ketentuan ini tidak dapat ditafsirkan sebagai pemberian wewenang digunakannya kekerasan yang tidak berimbang dengan tujuan sah yang hendak dicapai.
c) Penggunakaan senjata api dianggap suatu tindakan ekstrim. Setiap usaha harus dilakukan untuk meniadakan pengunaan senjata api, khususnya terhadap anak anak. Pada umumnya, senjata api tidak boleh digunakan kecuali apabila seseorang yang dicurigai sebagai pelaku kejahatan memberi perlawanan dengan senjata api atau kalau tidak membahayakan jiwa orang lain dan tindakan yang kurang ekstrim tidak cukup untuk mengendalikan atau menangkap orang yang dicurigai sebagai pelaku kejahatan. Dalam setiap keadaan dimana senjata api diletuskan, laporan hasus disampaikan dengan segera kepada arapat yang berwenang.
Pasal 4
Persoalan persoalan yang bersifat rahasia dalam penguasaan aparatur penegak hukum harus tetap dirahasiakan, kecuali kalau pelaksanaan tugas atau kebutuhan akan keadilan sangat membutuhkan sebaliknya.
Komentar:
Menurut sifat tugas-tugasnya, aparatur penegak hukum memperoleh informasi yang dapat berhubungan dengan kehidupan pribadi atau secara potensial merugikan bagi kepentingan, dan khususnya reputasi orang orang lain. Sikap hati hati harus dilakukan dalam menjaga dan menggunakan informasi semacam itu, yang akan diungkapkan hanya dalam pelaksanaan tugas atau melayani kebutuhan pengadilan. Setiap pengungkapan informasi semacam itu untuk keperluan lain sama sekali tidak layak.
Pasal 5
Aparat penegak hukum tidak boleh melakukan, menghasut atau mentolerir setiap tindakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, demikian pula setiap aparat penegak hukum tidak boleh menggunakan perintah atasan atau keadaan luar biasa seperti keadaan perang atau ancaman perang, ancaman terhadap keamanan nasional, ketidakstabilan politik dalam negeri atau keadaan darurat umum lain sebagai pembenaran dilakukannya penyiksaan atau perlakukan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan maratabat manusia.
Komentar :
a) Larangan ini berasal dari Deklarasi tentang Perlindungan Semua Orang agar tidak menjadi sasaran penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam. Tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, yang disahkan oleh Majelis Umum, yang sesuai dengan itu;
”( Tindakan semacam itu merupakan ) suatu pelanggaran terhadap martabat manusia dan harus dikecam sebagai pengingkaran terhadap tujuan Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa dan sebagai suatu pelanggaran terhadap hak hak asasi manusia dan kebebasan kebebasan yang dipermaklumkan dalam Deklarasi Universal Hak hak Asasi Manusia ( dan instrumen instrumen hak asasi manusia internasional lainnya )”.
b) Dekrarasi menetapkan penyiksaasn sebagai berikut:
”.....Penyiksaan berarti dimana setiap rasa sakit atau penderitaan yang amat sangat, baik fisik maupun mental, ditimbulkan secara sengaja oleh atau atas hasutan seseorang aparat pemerintah terhadap seseorang untuk tujuan tujuan seperti memperoleh daripadanya atau dari orang ketiga informasi atau pengakuan, menghukumnya atau suatu tindakan yang dilakukan atau dicurigai telah dilakukannya, atau mengintimidasi dia atau orang orang lain. Ini tidak termasuk rasa sakit atau penderitaan yang timbul hanya dari, melekat pada atau ada hubungan dengan, sanksi-sanksi yang sah sejauh hal itu sesuai dengan Peraturan Standar Minimum untuk Perlakuan terhadap Narapidana”.
c) Istilah ”perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia’ belum ditetapkan oleh Majelas Umum tetapi harus ditafsirkan sedemikian sehingga memperluas perlindungan seluas mungkin terhadap penyalahgunaan, baik yang bersifat fisik maupun mental.
Pasal 6
Aparatur penegak hukum harus memastikan perlindungan sepenuhnya terhadap kesehatan orang orang yang berada dalam tahanannya dan, terutama, harus mengambil langkah segera untuk memastikan pelayanan medis apabila diperlukan.
Komentar :
a) ”Pelayanan medis” mengacu pada pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis, termasuk praktisi medis dan tenaga paramedis yang berijasah, harus dipastikan apabila dibutuhkan atau diminta.
b) Sementara tenaga medis yang mungkin dikaitkan dengan operasi penegakan hukum, aparatur penegak hukum harus memperhitungkan penilaian tenaga semacam itu apabila mereka merekomendasikan untuk memberi kepada orang yang ditahan perawatan yang tepat lewat, atau berkonsultasi dengan, tenaga medis dari luar operasi penegakan hukum.
Pasal 7
Aparatur penegak hukum harus tidak melakukan suatu tindak korupsi. Mereka juga harus dengan keras melawan dan memerangi semua tindakan semacam itu.
Komentar :
a) Setiap tindak korupsi, sama seperti penyalahgunaan kekuasaan lainnya, bertentangan dengan profesi aparatur penegak hukum. Hukum harus diberlakukan sepenuhnya berkenaan dengan setiap aparat penegak hukum yang melakukan tindak korupsi, karena pemerintah tidak dapat berharap untuk menegakan hukum dikalangan warga negaranya kalau mereka senditi tidak dapat, atau tidak mau, memberlakukan hukum terhadap aparatnya sendiri dan dikalangan istansi mereka sendiri.
b) Sementara definisi korupsi harus tunduk pada hukum nasional, definisi itu harus dimengerti untuk meliputi dilakukannya atau tidak dilakukannya suatu tindakan dalam pelaksanaan atau dalam hubungan dengan tugas tugas seseorang, dalam menanggapi pemberian, janji atau perangsang yang diminta atau diterima atau penerimaan hal hal tersebut secara tidak sah setelah tindakan itu dilakukan atau diabaikan.
c) Ungkapan ”tidak korupsi” yang disebutkan diatas harus dipahami sebagai meliputi percobaan korupsi.
Pasal 8
Aparatur penegak hukum akan menghormati hukum dan Kode Etik ini. Mereka juga akan berusaha, sebesar besar kemampuan mereka, untuk mencegah dan menentang dengan keras setiap pelanggaran terhadapnya.
Pasal 9
Aparatur penegak hukum yang mempunyai alasan untuk percaya bahwa suatu pelanggaran terhadap Kode Etik ini telah terjadi atau akan terjadi, akan melaporkan hal tersebut kepada atasan mereka dan, apabila perlu, kepada para petugas lain yang berwewenang atau badan-badan yang mendapat kuasa untuk meninjau atau melakukan perbaikan.
Komentar :
a) Kode Etik ini harus ditaati apabila telah dimasukan kedalam perundangan undangan atau kebiasaan nasional. Kalau perundangan atau kebiasaan itu mengandung ketentuan-ketentuan yang lebih ketat dibanding Kode Etik ini, ketentuan yang lebih ketat harus dipatuhi.
b) Pasal ini berusaha mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan akan disiplin intern dari instansi dimana keamanan masyarakat sangat tergantung, disatu pihak, dan kebutuhan untuk menangani pelanggran terhadap hak hak asasi manusia dilain pihak. Aparatur penegak hukum akan melaporkan pelanggaran pelanggaran didalam rantai komando hanya apabila tidak ada upaya perbaikan lain yang tersedia atau efektif. Dipahami bahwa paratur penegak hukum tidak akan menderita hukuman adminstrasi atau hukuman lainnya karena mereka melaporkan bahwa suatu pelanggaran terhadap Kode Etik ini telah terjadi atau akan terjadi.
c) Istilah ”penguasa atau instasi tepat yang mendapat kuasa untuk melakukan peninjauan atau perbaikan” mengacu kepada setiap kekuasaan atau badan yang ada menurut hukum nasional, baik yang bersifat internal terhadap instansi penegak hukum atau yang bebas daripadanya, dengan kekuasaan berdasarkan undang-undang, kebiasaan atau lain-lain untuk meninjau keluhan dan pengaduan yang timbul dari pelanggaran dalam bidang Kode Etik ini.
d) Dibeberap negara, media massa dapat dianggap melakukan fungsi peninjauan pengaduan yang sama dengan fungsi-fungsi yang digambarkan dalam sub-ayat (c) diatas. Oleh karena itu aparatur penegak hukum dapat dibenarkan kalau, sebagai langkah terakhir dan sesuai dengan hukum dan adat istiadat negara mereka sendiri dan dengan ketentuan pasal 4 Kode Etik ini, mereka mengajukan pelanggaran-pelanggaran tersebut untuk menjadi perhatian umum lewat media massa.
e) Aparatur penegak hukum yang mematuhi ketentuan-ketentuan Kode Etik ini patut mendapat penghargaan, dukungan penuh dan kerjasama masyarakat dan instansi penegak hukum di mana mereka bertugas, maupun profesi penegak hukum.
TATA CARA KERJA PETUGAS PENEGAK HUKUM
Diadopsi oleh resolusi Majelis Umum 34/169 pada 17 Desember 1979
Pasal 1
Petugas penegak hukum harus setiap saat melakukan kewajiban yang dibebankan pada mereka oleh hukum, dengan melayani masyakarat dan melindungi semua orang terhadap perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, sesuai dengan tingkatan tanggung jawab tertinggi profesi mereka.
Komentar:
a) Istilah “petugas penegak hukum” termasuk semua petugas hukum, baik yang ditunjuk maupun yang dipilih, yang melaksanakan kekuasaan polisi, terutama kekuasaan untuk melakukan penangkapan atau penahanan.
b) Di negara-negara dimana kekuasaan polisi dilaksanakan oleh kewenangan militer, baik yang berseragam maupun tidak, atau oleh kekuatan bersenjata Negara, definisi petugas penegak hukum harus melibatkan petugas-petugas tersebut.
c) Pelayanan terhadap masyarakat adalah termasuk khususnya pelaksanaan pemberian bantuan kepada anggota-anggota masyarakat yang karena alasan pribadi, ekonomi, sosial atau darurat lainnya membutuhkan bantuan secara segera.
d) Provisi ini dimaksudkan untuk mencakup tidak hanya perbuatan-perbuatan kekerasan, penjarahan dan berbahaya, tetapi juga larangan-larangan dalam hukum pidana. Provisi ini juga mencakup tindakan oleh orang-orang yang tidak mampu mempertanggungjawabkan liabilitas pidananya.
Pasal 2
Dalam melakukan kewajibannya, petugas penegak hukum harus menghormati dan melindungi martabat manusia, serta menjaga dan menegakkan hak asasi manusia setiap orang.
Komentar:
a) Hak asasi manusia yang dimaksudkan di sini diidentifikasi dan dilindungi oleh hukum nasional dan internasional. Instrumen-instrumen internasional yang relevan adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Deklarasi tentang Perlindungan terhadap Semua Orang yang Menjadi Subyek Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia, Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras, Konvensi Internasional tentang Penindasan dan Hukuman terhadap Kejahatan Apartheid, Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida, Peraturan Standar Minimum Perlakuan terhadap Narapidana, dan Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler.
b) Komentar-komentar nasional terhadap provisi ini harus mengindikasikan provisi-provisi di tingkat regional atau nasional yang mengidentifikasi dan melindungi hak-hak tersebut.
Pasal 3
Petugas penegak hukum dapat menggunakan kekerasan hanya ketika benar-benar diperlukan dan dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas mereka.
Komentar:
a) Provisi ini menekankan bahwa penggunaan kekerasan oleh petugas penegak hukum harus bersifat khusus; sementara provisi ini berarti bahwa petugas penegak hukum diberikan kewenangan untuk menggunakan kekerasan sebagaimana diperlukan dalam kondisi-kondisi untuk mencegah kejahatan atau dalam melaksanakan atau membantu dalam penangkapan pelaku pelanggaran atau yang diduga sebagai pelaku pelanggaran sesuai dengan hukum, tidak boleh ada penggunaan kekerasan di luar dari yang diperlukan.
b) Hukum nasional biasanya membatasi penggunaan kekerasan oleh petugas penegak hukum sesuai dengan suatu prinsip perimbangan. Harus dipahami bahwa prinsip perimbangan nasional semacam itu harus dihormati dalam pemahaman provisi ini. Provisi ini tidak dapat diartikan dalam kasus apa pun sebagai pemberian kewenangan untuk penggunaan kekerasan yang tidak sepadan bagi tujuan objektif yang ingin dicapai.
c) Penggunaan senjata api dipandang sebagai langkah yang paling akhir. Setiap upaya harus dilakukan untuk tidak menggunakan senjata api, terutama terhadap anak-anak. Secara umum, senjata api tidak boleh digunakan kecuali jika seseorang yang diduga sebagai pelaku melakukan perlawanan bersenjata atau membahayakan nyawa orang lain, sementara langkah-langkah yang tidak ekstrim tidak cukup untuk menahan atau menangkap orang yang diduga sebagai pelaku pelanggaran tersebut. Kewenangan yang kompeten harus segera membuat laporan ketika terjadi penggunaan senjata api.
Pasal 4
Persoalan-persoalan yang bersifat rahasia dalam hal kepemilikan petugas penegak hukum harus tetap dijaga kerahasiaannya, kecuali jika pelaksanaan tugas atau kebutuhan terhadap keadilan membutuhkan sebaliknya.
Komentar:
Berdasarkan sifat dari kewajiban-kewajiban mereka, petugas penegak hukum memperoleh informasi yang mungkin berhubungan dengan kehidupan pribadi atau berpotensi membahayakan bagi kepentingan, dan terutama bagi reputasi, orang lain. Perlindungan dan penggunaan informasi semacam itu harus dilakukan dengan sangat berhati-hati, yaitu harus diungkapkan hanya dalam pelaksanaan tugas atau melayani kepentingan keadilan. Pengungkapan apa pun terhadap informasi tersebut untuk tujuan-tujuan lain tidak diperbolehkan.
Pasal 5
Tidak satu pun petugas penegak hukum dapat melakukan, menghasut atau mentolerir perbuatan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, atau tidak satu pun petugas penegak hukum dapat menggunakan perintah atasan atau kondisi yang khusus seperti kondisi perang, ancaman terhadap keamanan nasional, ketidakstabilan politik dalam negeri atau kondisi darurat publik lainnya sebagai alasan bagi penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
Komentar:
a) Pelarangan ini berasal dari Deklarasi tentang Perlindungan bagi Semua Orang yang Menjadi Subyek Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia, diadopsi oleh Majelis Umum, yang mana:
“(Perbuatan semacam itu) merupakan suatu pelanggaran terhadap martabat manusia dan harus dikutuk sebagai suatu penolakan terhadap tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sebagai suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang dinyatakan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (dan instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia lainnya).”
b) Deklarasi tersebut mendefinisikan penyiksaan sebagai berikut:
“ ….. penyiksaan berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau atas sepengetahuan pejabat pemerintah sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu, atau mengancam orang itu atau orang ketiga. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang timbul hanya dari melekat pada, atau diakibatkan oleh sanksi hukum yang berlaku sesuai dengan Peraturan Standar Minimum Perlakuan terhadap Narapidana.”
c) Istilah “perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia” tidak didefinisikan oleh Majelis Umum tetapi harus dintepretasikan seluas mungkin untuk mencakup perlindungan terhadap kesewenang-wenangan, baik jasmani maupun rohani.
Pasal 6
Petugas penegak hukum harus menjamin perlindungan penuh terhadap kesehatan orang-orang yang berada dalam tahanan mereka dan, khususnya, harus mengambil tindakan langsung untuk memberikan perawatan medis kapan pun dibutuhkan.
Komentar:
a) “Perawatan medis”, yang merujuk pada pelayanan yang diberikan oleh petugas kesehatan, termasuk praktisi medis yang diakui dan paramedis, harus dapat diberikan ketika dibutuhkan atau diminta.
b) Ketika suatu upaya penegakan hukum harus berhubungan dengan petugas kesehatan, maka petugas penegak hukum harus mempertimbangkan penilaian dari petugas kesehatan tersebut ketika mereka merekomendasikan perlunya perawatan kesehatan bagi orang yang berada dalam tahanan oleh, atau dalam konsultasi dengan, petugas medis dari luar upaya penegakan hukum tersebut.
c) Petugas penegak hukum juga harus memberikan perhatian medis terhadap korban pelanggaran hukum atau korban dari tindakan-tindakan yang terjadi pada saat pelanggaran hukum.
Pasal 7
Petugas penegak hukum tidak diperbolehkan melakukan perbuatan korupsi. Mereka juga harus secara sistematis menentang dan membasmi perbuatan-perbuatan semacam itu.
Komentar:
a) Setiap perbuatan korupsi, seperti juga pelanggaran terhadap kewenangan lainnya, adalah tidak sesuai dengan profesi petugas penegak hukum. Petugas penegak hukum yang melakukan tindak korupsi harus dihukum, karena Pemerintah tidak dapat menghukum atau menerapkan hukum bagi warga negaranya jika Pemerintah tidak, atau tidak ingin, menegakkan hukum terhadap agen-agen Pemerintah atau menegakkan hukum dalam badan-badan Pemerintah sendiri.
b) Definisi korupsi harus menjadi subyek hukum nasional, dan mencakup dilakukannya (by commission) atau pembiaran terhadap (by ommission) tindakan baik yang dilakukan dalam rangka pekerjaan atau pun yang berhubungan dengan tugas seseorang, dalam bentuk penerimaan hadiah, permintaan terhadap atau penerimaan atas janji atau insentif, atau kuitansi yang salah.
c) Istilah “tindakan korupsi” yang dirujuk di atas juga termasuk upaya untuk melakukan korupsi.
Pasal 8
Petugas penegak hukum harus menghormati hukum dan Tata Cara Kerja ini. Mereka juga harus, semampu kapabilitas mereka, mencegah dan secara sistematis menentang pelanggaran terhadap hukum dan Tata Cara Kerja ini.
Petugas penegak hukum yang memiliki alasan untuk percaya bahwa suatu pelanggaran terhadap Tata Cara Kerja ini terjadi atau akan terjadi harus melaporkannya kepada atasan mereka dan, ketika dibutuhkan, kepada kewenangan atau badan-badan lainnya yang diberi kekuasaan untuk peninjauan atau perbaikan.
Komentar:
a) Tata Cara Kerja ini harus ditinjau ketika sudah dimasukkan dalam peraturan atau praktik nasional. Jika peraturan atau praktik tersebut sudah memuat provisi-provisi yang lebih keras daripada yang terhadap dalam Tata Cara Kerja ini, maka provisi-provisi yang lebih keras tersebut harus ditinjau.
b) Pasal ini mencoba untuk mempertahankan keseimbangan antara, di satu sisi kebutuhan untuk disiplin internal dari agen di mana keselamatan publik sangat tergantung, dengan kebutuhan untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia di sisi lainnya. Petugas penegak hukum harus melaporkan pelanggaran yang terjadi dalam rantai komando dan harus mengambil tindakan hukum lain di luar rantai komando hanya ketika tidak ada upaya-upaya perbaikan lain tidak tersedia atau tidak efektif. Petugas penegak hukum tidak dapat dikenai sanksi administratif atau lainnya karena mereka telah melaporkan bahwa pelanggaran terhadap Tata Cara Kerja telah terjadi atau akan terjadi.
c) Istilah “kewenangan atau badan-badan yang diberi kekuasaan untuk peninjauan atau perbaikan.” mengacu pada kewenangan atau badan yang berada dalam hukum nasional, baik yang terintegrasi dalam lembaga-lembaga penegak hukum atau pun yang mandiri dari lembagalembaga penegak hukum tersebut, yang memiliki kekuasaan yang ditetapkan dengan undangundang, kekuasaan merupakan kebiasaan atau lainnya, untuk meninjau ketidakadilan dan pengaduan atas pelanggaran terhadap batas ketentuan Tata Cara Kerja ini.
d) Di beberapa negara, media massa juga dapat melaksanakan fungsi peninjauan pengaduan yang sama dengan yang digambarkan dalam sub-ayat (c) di atas. Oleh karena itu, adalah dapat dibenarkan ketika petugas penegak hukum membawa pelanggaran atas Tata Cara Kerja ini menjadi opini publik melalui media massa, jika hal tersebut merupakan upaya terakhir dan sesuai dengan hukum dan kebiasaan di negara mereka sendiri dan sesuai dengan provisi dalam pasal 4 dari Tata Cara Kerja ini.
e) Petugas penegak hukum yang bertindak sesuai dengan dengan provisi-provisi Tata Cara Kerja ini patut mendapatkan penghormatan, dukungan penuh dan kerja sama dari masyarakat dan lembaga-lembaga penegak hukum di mana mereka bekerja, sebagaimana juga terhadap profesi penegak hukum.
PRINSIP DASAR PERANAN PENGACARA
Disahkan oleh Kongres Perserikatan Bangsa-Bangas Kedelapan Tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakukan terhadap Pelaku Kejahatan Havana, Kuba 27 Agustus sampai 7 September 1990
Mengingat, bahwa dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangasa rakyat-rakyat sedunia menegaskan, antara lain, kebulatan tekad mereka untuk menegakkan kondisi di mana keadilan dapat dijaga, dan menyatakan bahwa salah satu tujuannya adalah terwujudnya kerjasama internasional dalam memajukan dan mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar tanpa perbedaan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama.
Mengingat, bahwa Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia mengabadikan prinsip persamaan di depan hukum, praduga tak bersalah, hak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh suatu pengadilan yang independent dan tidak memihak, dan semua jaminan yang dibutuhkan untuk membela setiap orang yang dituduh telah melakukan pelanggaran pidana.
Mengingat, bahwa di samping itu Kovenan Internasional Hak hak Sipil dan Politik menyatakan hak seseorang untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya dan hak untuk diperiksa secara adil dan terbuka oleh suatu pengadilan yang kompeten, independent dan tidak memihak yang ditetapkan oleh hukum.
Mengingat, bahwaKovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya mengingatkan kewajiban Negara-negara dibawah Piagam PBB untuk memajukan penghormatan universal terhadap, dan kepatuhan kepada hak-hal asasi manusia dan kebebasannya;
Mengingat, bahwa Kumpulan Prinsip-prinsip untuk Perlindungan Semua Orang yang Berada di Bawah Suatu Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan menetapkan bahwa seseorang yang ditahan berhak untuk mendapat bantuan, dan berkomunikasi serta berkonsultasi dengan penasehat hukum;
Mengingat, bahwa Peraturan Standar Minimum untuk Perlakuan terhadap Narapidana merekomendasikan, secara khusus, bahwa bantuan hukum dan komunikasi rahasia dengan penasehat hukum harus dijamin bagi tahanan yang belum diadili;
Mengingat, bahwa Pengamanan yang menjamin perlindungan bagi orang-orang yang menghadapi hukuman mati menegaskan hak setiap orang yang dicurigai atau dituduh telah melakukan suatu kejahatan yang untuk itu ia dapat dikenai hukuman mati, untuk mendapat bantuan hukum yang cukup pada setiap tahapan proses pengadilan, sesuai dengan pasal 14 dari Kovenan Internasional Hak-hal Sipil dan Politik;
Mengingat, bahwa Deklarasi tentang Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan merekomendasikan tindakan-tindakan yang diambil ditingkat internasional dan nasional untuk meningkatkan akses kepada keadilan dan perlakukan yang adil, restitusi, kompensasi dan bantuan bagi para korban kejahatan;
Mengingat, bahwa perlindungan yang memadai terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar dimana semua orang berhak, baik yang menyangkut bidang ekonomi, social dan budaya, ataupun sipil dan politik, mengharuskan bahwa semua orang mempunyai akses efektif terhadap pelayanan hukum yang disediakan oleh suatu profesi hukum indenpenden;
Mengingat, bahwa himpunan pengacara professional mempunyai peranan penting untuk dimainkan dalam menjunjung tinggi standar dan etika profesi, dalam melindungi para anggota mereka dari penuntutan dan pembatasan serta pelanggaran yang tidak semestinya, dalam memberikan pelayanan hukum kepada semua orang yang membutuhkan, dan dalam bekerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah dan lain-lain dalam meningkatkan lebih lanjut tujuan keadilan dan kepentingan umum;
Prinsip Dasar tentang Peranan Pengacara yang ditetapkan di bawah ini, yang telah dirumuskan untuk membantu Negara-negara Anggota dalam tugasnya untuk memajukan dan memastikan peranan pengacara yang semestinya, harus dihormati dan diperhitungkan oleh Pemerintah-pemerintah dalam rangka perundangan nasional dan kebiasaan mereka serta harus menjadi perhatian para pengacara maupun orang-orang lain, seperti misalnya hakim, jaksa, anggota badan eksekutif dan pembuat undangundangan, dan masyarakat pada umumnya. Prinsip-prinsip ini juga berlaku, dimana perlu, kepada orangorang yang melaksanakan fungsi pengacara tanpa mempunyai status formal sebagai pengacara.
Akses kepada pengacara dan pelayanan hukum
1. Semua orang berhak untuk minta bantuan seorang pengacara mengenai pilihan mereka untuk melindungi dan menetapkan hak-hak mereka dan untuk melindungi mereka pada semua tahapan proses pengadilan pidana.
2. Pemerintah-pemerintah harus memastikan bahwa prosedur yang efisien dan mekanisme yang responsif untuk akses yang efektif dan setara kepada pengacara disediakan kepada semua orang di wilayahnya dan tunduk pada yurisdiksinya, tanpa pembedaan dalam hal apa pun, seperti misalnya diskriminasi yang berdasarkan pada ras, warna kulit, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran, status ekonomi atau lainnya.
3. Pemerintah-pemerintah harus memastikan tersedianya dana dan sumberdaya lainnya yang cukup untuk pelayanan hukum bagi orang-orang miskin dan, kalau perlu, kepada orang-orang lain yang kurang beruntung. Perhintungan pengacara profesional harus bekerjasama dalam organisasi dan penyediaan pelayanan, fasilitas dan sumberdaya lainnya.
4. Pemerintah dan perhimpunan pengacara profesional akan memajukan program untuk memberi informasi kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka berdasarkan hukum dan peranan penting pengacara dalam melindungi kebebasan-kebebasan dasar mereka. Perhatian khusus harus ditujukan kepada bantuan kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang kurang beruntung lainnya sehingga memungkingkan mereka untuk menyatakan hak-hak mereka dan dimana perlu minta bantuan pengacara.
5. Pemerintah-pemerintah harus memastikan bahwa semua orang diberitahu dengan segera oleh aparatur yang berwenang mengenai hak mereka untuk dibantu oleh seorang pengacara yang dipilihnya sendiri pada saat ditangkap atau ditahan atau apabila dituduh dengan pelanggaran pidana.
6. Setiap orang semacam itu yang tidak mempunyai pengacara, dalam hal bagaimana pun juga dimana kepentingan keadilan membutuhkan, berhak untuk mempunyai seorang pengacara yang mempunyai pengalamanan dan kompentensi yang sesuai dengan sifat pelanggaran yang ditugaskan kepada mereka untuk memberikan bantuan hukum secara efektif, tanpa bayaran oleh mereka kalau mereka kekurangan sarana yang cukup untuk membayar pelayanan tersebut.
7. Pemerintah-pemerintah selanjutnya harus memastikan bahwa semua orang yang ditangkap atau ditahan, dengan atau tanpa tujuan pidana, harus mempunyai akses dengan segera kepada seorang pengacara, dan dalam keadaan apapun tidak lebih lambat dari empatpuluh-delapan jam dari waktu penangkapan atau penahanan.
8. Semua orang yang ditangkap, ditahan atau dipenjarakan harus diberi kesempatan, waktu dan fasilitas yang cukup untuk dikunjungi oleh dan untuk berkomunikasi dan berkonsultasi dengan seorang pengacara, tanpa penundaan, penyadapan atau penyensoran dan dalam kerahasiaan sepenuhnya. Konsultasi tersebut dapat diawasi tetapi tidak boleh didengar oleh para aparatur penegak hukum.
Kualifikasi dan Latihan
9. Pemerintah, perhimpunan pengacara profesional dan lembaga pendidikan harus memastikan bahwa para pengacara mendapat pendidikan dan latihan yang layak dan memperoleh kesadaran mengenai cita-cita dan kewajiban etis pengacara dan hak asasi manusia serta kebebasan dasar yang diakui oleh hukum nasional dan internasional.
10. Pemerintah, perhimpunan pengacara profesional dan lembaga pendidikan harus memastikan bahwa tidak ada diskriminasi terhadap seseorang berkenaan dengan pemasukan atau kelanjutan praktek dalam rangka profesi hukum atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, asal-usul etnis, agama, pandangan politik atau lain-lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran, status ekonomi atau lainnya, kecuali adanya suatu persyaratan, bahwa seorang pengacara haruslah warganegara dari negara yang bersangkutan, harus tidak dianggap diskriminasi.
11. Di negara-negara dimana ada kelompok, masyarakat atau daerah yang kebutuhannya akan pelayanan hukum tidak terpenuhi, terutama dimana kelompok-kelompok tersebut mempunyai kebudayaan, tradisi atau bahasa yang berbeda atau telah menjadi korban diskriminasi masa lalu. Pemerintah, perhimpunan pengacara profesional dan lembaga pendidikan harus mengambil tindakan khusus untuk memberi kesempatan kepada para calon dari kelompok-kelompok ini untuk memasuki profesi hukum dan harus memastikan bahwa mereka menerima latihan yang memadai bagi kebutuhan kelompok mereka.
Kewajiban dan Tanggung jawab
12. Para pengacara setiap saat hatrus mempertahankan kehormatan dan martabat profesi mereka sebagai bagian yang amat penting dari pelaksanaan keadilan
13. Kewajiban para pengacara terhadap klien-klien mereka harus mencakup:
a) Memberi nasehat kepada para klien mengenai hak dan kewajiban hukum mereka, dan mengenai fungsi dair sistem hukum sejauh bahwa hal itu relevan dengan berfungsinya sistem hukum dan sejauh bahwa hal itu berkaitan dengan hak dan kewajiban hukum para klien;
b) Membantu para klien dengan setiap cara yang tepat, dan mengambil tindakan hukum untuk melindungi kepentingan mereka;
c) Membantu para klien di depan pengadilan, mahkamah atau aparatur pemerintah, dimana sesuai
14. Para pengacara dalam melindungi hak klien-klien mereka dan dalam memajukan kepentingan keadilan, akan berusaha untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang diakui oleh hukum nasional dan internasional dan setiap saat akan bertindak bebas dan tekun sesuai dengan hukum dan standar serta etika profesi hukum yang diakui.
15. Para pengacara harus selalu menghormati dengan loyal kepentingan para klien.
Jaminan-jaminan untuk berfungsinya para pengacara
16. Pemerintah-pemerintah harus menjamin bahwa para pengara
a)Dapat melaksanakan semua fungsi profesional mereka tanpa intimidasi, hambatan, gangguan atau campur tangan yang tidak selayaknya;
b)Dapat berpergian dan berkonsulstasi dengan klien mereka secara bebas di negara mereka sendiri dan di luar negeri; dan c) Tidak mengalami, atau diancam dengan penuntutan atau sanksi administrasi, ekonomi atau lainnya untuk setiap tindakan yang diambil sesuai dengan kewajiban, standar dan etika profesional.
17. Apabila keselamatan para pengacara terancam sebagai akibat dari pelaksanaan fungsinya, mereka harus mendapat penjagaan secukupnya oleh para penguasa;
18. Para pengacara harus tidak diidentifikasi dengan klien atau perkara klien mereka sebagai akibat dari pelaksanaan fungsi mereka.
19. Tidak ada pengadilan atau aparatur pemerintah dimana hak untuk memberi nasehat hukum dimana hak untuk memberi nasehat itu diakui di hadapannya yang akan menolak untuk mengakui hak seorang pengacara untuk hadir di hadapannya untuk kliennya kecuali kalau pengacara itu telah didiskualifikasi sesuai dengan hukum dan kebiasan nasional dan sesuai dengan prinsip-prinsip ini.
20. Para pengacara harus menikmati kekebalan perdata dan pidana untuk pernyataan-pernyataan terkait yang dikemukakan dengan niat baik dalam pembelaan secara tertulis atau lisan atau dalam penampilan profesionalnya di depan pengadlan, mahkamah atau aparatur hukum atau pemerintah lainnya.
21. Merupakan tugas dari para aparatur yang berwewenang untuk memastikan akses para pengacara kepada informasi, arsip dan dokumen yang layak yang mereka miliki atau kuasai dalam waktu yang cukup untuk memungkinkan para pengacara memberikan bantuan hukum yang efektif kepada klien mereka. Akses tersebut harus diberikan sedini mungkin yang bisa diberikan.
22. Pemerintah-pemerintah harus mengakui dan menghormati bahwa semua komunikasi dan konsultasi antara para pengacara dan klien mereka dalam rangka hubungan profesional mereka bersifat rahasia.
Kebebasan berekspresi dan berserikat
23. Para pengacara seperti warganegara lainnya berhak atas kebebasan berekspresi, mempunyai kepercayaan, berserikat dan berkumpul. Secara khusus, mereka harus mempunyai hak untuk ikut serta dalam diskusi umum mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan hukum, pemerintahan dan keadilan dan memajukan serta melindungi hak asasi manusia dan memasuki atau membentuk organisasi lokal, nasional atau internasional dan menghadiri rapat-rapatnya, tanpa mengalami pembatasan profesional dengan dalih tindakan mereka yang sah atau keanggotaan mereka dalam suatu organisasi yang sah. Dalam melaksanakan hak-hak ini, para pengacara akan selalu mengendalikan diri mereka sesuai dengan hukum dan standar serta etika yang diakui mengenai profesi hukum.
Perhimpunan profesional pengacara
24. Para pengacara berhak untuk membentuk dan bergabung dengan himpunan profesional yang berdiri sendiri untuk mewakili kepentingan kepentingan mereka, memajukan kelanjutan pendidikan dan latihan mereka dan melindungi integritas profesional mereka. Badan eksekutif dari perhimpunan profesi itu dipilih oleh para anggota.
25. Perhimpunan profesional pengacara akan bekerjasama dengan Pemerintah untuk memastikan bahwa setiap orang mempunyai akses yang efektif dan setara kepada pelayanan hukum dan bahwa para pengacara dapat, tanpa campur tangan yang tak semestinya untuk memberi nasehat dan membantu klien mereka sesuai dengan hukum dan standar dan etika profesional yang diakui.
Proses persidangan disiplin
26. Kode perilaku profesional bagi para pengacara akan ditetapkan oleh profesi hukum lewat organorgan yang layak, atau dengan perundangan, sesuai dengan hukum dan kebiasaan nasional dan standar dan norma internasional yang diakui.
27. Tuduhan atau keluhan yang diajukan terhadap para pengacara dalam kapasitas profesionalnya akan diproses dengan segera dan adil berdasarkan prosedur yang benar. Para pengacara mempunyai hak atas pemeriksaan yang adil, termasuk hak untuk dibantu oleh seorang pengacara yang dipilihnya.
28. Proses persidangan disiplin terhadap pengacara akan dibawa ke depan komite disiplin tidak memihak yang dibentuk oleh profesi hukum, di depan suatu kewenangan yang mandiri berdasarkan undang-undang, atau di depan suatu pengadilan, dan tunduk pada suatu tinjauan yudisial mandiri.
29. Semua proses persidangan disipliner akan ditentukan sesuai dengan kode perilaku profesional dan standar serta etika yang diakui lainnya dari profesi hukum dan dengan mengingat prinsip-prinsip ini.
PEDOMAN MENGENAI JAKSA PENUNTUT
Disahkan oleh Kongres Persatuan Bangsa-bangsa Kedelapan tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan bagi para Pelaku,
Havana, Cuba, 27 Agustus sampai 7 September 1990
Mengingat bahwa dalam Piagam Persatuan Bangsa-bangsa, masyarakat dunia menegaskan, antara lain, keteguhan mereka untuk mewujudkan kondisi-kondisi dimana keadilan dapat dipertahankan, serta menyatakan bahwa salah satu tujuan mereka adalah terbentuknya kerjasama internasional dalam memajukan serta mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental tanpa membeda-bedakan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama,
Mengingat bahwa Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia memuliakan prinsip-prinsip kesetaraan di muka hukum, anggapan tak bersalah serta hak untuk mendapatkan persidangan yang adil dan dilakukan di muka umum oleh suatu pengadilan yang merdeka dan tidak memihak,
Mengingat bahwa masih sering terdapat kesenjangan antara visi yang melatarbelakangi prinsip-prinsip tersebut dengan keadaan sebenarnya,
Mengingat bahwa organisasi dan administrasi peradilan di setiap negara seharusnya terinspirasi oleh prinsip-prinsip tersebut, dan seharusnya ada upaya-upaya untuk menterjemahkan prinsip-prinsip tersebut ke dalam kenyataan,
Mengingat bahwa jaksa penuntut memainkan peranan penting dalam administrasi peradilan, dan ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan tanggung jawab mereka yang penting itu harus meningkatkan rasa hormat dan taat mereka terhadap prinsip-prinsip yang telah disebut diatas, sehingga dengan demikian ikut menyumbang terhadap adanya peradilan kriminal yang adil dan patut serta adanya perlindungan yang efektif dari kejahatan bagi masyarakat,
Mengingat adalah sangat penting untuk menjamin bahwa jaksa penuntut memiliki kualifikasi profesional yang dibutuhkan bagi terlaksananya tugas-tugas mereka, dengan melalui metode-metode rekrutmen, pelatihan hukum dan profesional yang telah disempurnakan, serta melalui pengadaan seluruh sarana yang diperlukan untuk pelaksanaan peran mereka dengan baik dalam menghadapi kejahatan, terutama dalam bentuk dan ukuran kejahatan yang baru,
Mengingat bahwa Sidang Umum telah mensahkan Pedoman Perilaku Petugas-petugas Penegak Hukum dengan resolusi nomor 34/169 tanggal 17 Desember 1979, atas rekomendasi dari Kongres Persatuan Bangsa-bangsa Kelima tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan bagi para Pelaku,
Mengingat bahwa dalam resolusi nomor 16 dari Kongres Persatuan Bangsa-bangsa Keenam tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan bagi para Pelaku, Komite Pencegahan dan Pengawasan Kejahatan telah diminta untuk memasukkan kedalam salah satu prioritasnya penjelasan mengenai pedoman-pedoman yang berkaitan dengan kemandirian para hakim serta proses seleksi, pelatihan profesional dan status dari para hakim dan jaksa penuntut,
Mengingat bahwa Kongres Persatuan Bangsa-bangsa Ketujuh tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan bagi para Pelaku telah mengesahkan Prinsip-prinsip Dasar Kemandirian Peradilan, yang kemudian dikuatkan oleh Sidang Umum dengan resolusinya nomor 40/32 tanggal 29 November 1985 dan 40/146 tanggal 13 Desember 1985,
Mengingat bahwa Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Para Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan menganjurkan agar tindakan-tindakan harus diambil dalam tingkat internasional dan nasional untuk meningkatkan akses bagi korban-korban kejahatan terhadap keadilan dan perlakuan yang adil, restitusi, ganti kerugian dan bantuan,
Mengingat bahwa dalam resolusi nomor 7 dari Kongres Ketujuh, Komite telah diminta untuk mempertimbangkan pentingnya pedoman-pedoman yang berkaitan, antara lain, dengan proses seleksi, pelatihan profesional dan status dari para jaksa penuntut, tugas dan perilaku yang diharapkan dari mereka, cara-cara untuk meningkatkan sumbangsih mereka untuk suatu sistem peradilan pidana yang berjalan lancar dan kerjasama mereka dengan pihak kepolisian, lingkup kewenangan mereka untuk mengambil keputusan, serta peranan mereka dalam persidangan-persidangan pidana, dan Komite diminta untuk melaporkannya kepada kongres-kongres Persatuan Bangsa-bangsa yang akan datang,
Pedoman di bawah ini, yang dirumuskan untuk membantu Negara-negara Anggota dalam tugasnya untuk menjamin dan meningkatkan efektivitas, ketakberpihakan serta keadilan dari para jaksa penuntut dalam persidangan-persidangan pidana, harus dihormati dan dipertimbangkan oleh Pemerintah dalam kerangka peraturan dan praktek-praktek nasional mereka, serta harus diberitahukan kepada para jaksa penuntut dan pihak-pihak lainnya seperti hakim, pengacara, anggotaanggota eksekutif dan legislatif serta kepada masyarakat umum. Pedoman ini dirumuskan dengan difokuskan pada jaksa penuntut umum, tetapi ketentuan ini juga berlaku, jika diperlukan, pada jaksajaksa penuntut yang ditunjuk secara ad hoc.
Kualifikasi, seleksi dan pelatihan
1. Orang-orang yang dipilih menjadi jaksa penuntut harus individu-individu yang memiliki integritas dan kemampuan, dengan pelatihan dan kualifikasi yang layak.
2. Negara harus memastikan bahwa :
(a) Kriteria pemilihan jaksa penuntut memuat pencegahan terjadinya pemilihan yang didasarkan pada keberpihakan atau prasangka, termasuk segala bentuk diskriminasi terhadap seseorang atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, opini politik atau opini lainnya, asal-usul kelahiran, tingkat sosial atau etnis, kekayaan, kelahiran, status ekonomi atau status lainnya, tetapi syarat bahwa seorang calon jaksa penuntut haruslah seseorang yang berkewarganegaraan dari negara tersebut tidak boleh dianggap sebagai suatu tindakan diskriminatif.
(b) Jaksa penuntut harus memiliki pendidikan dan pelatihan yang selayaknya serta harus disadarkan mengenai tugas-tugas ideal dan etis dari jabatan mereka, mengenai perlindungan hak-hak tersangka dan para korban yang bersifat konstitusional dan wajib, serta mengenai hak asasi manusia dan kebebasan fundamental yang diakui oleh hukum nasional dan internasional
Status dan kondisi jabatan
3. Jaksa, sebagai bagian inti dari administrasi peradilan, harus selalu menjaga kehormatan dan martabat dari profesi mereka.
4. Negara harus memastikan bahwa jaksa penuntut bisa melaksanakan tugas-tugas profesional mereka tanpa adanya intimidasi, halangan, gangguan, campur tangan yang tidak perlu atau pengenaan tanggung jawab perdata, pidana atau tanggung jawab lainnya yang tidak berdasar.
5. Jaksa penuntut dan keluarga mereka harus dilindungi secara fisik oleh pihak yang berwenang jika keselamatan pribadi mereka terancam sebagai akibat dari pelaksanaan tugas-tugas penuntutan.
6. Kondisi-kondisi jabatan yang layak bagi jaksa penuntut, upah yang layak dan, jika memungkinkan, masa jabatan, uang pensiun dan usia pensiun harus ditetapkan dengan hukum atau peraturan atau perundang-undangan yang diumumkan.
7. Promosi jabatan jaksa penuntut, dimana sistem semacam ini ada, harus didasarkan pada faktorfaktor obyektif, khususnya kualifikasi, kemampuan, integritas dan pengalaman profesional, serta diputuskan dengan suatu prosedur yang adil dan tidak berpihak.
Kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat
8. Seperti warga negara lainnya, jaksa penuntut memiliki kebebasan untuk menyatakan pendapat, keyakinan, berserikat dan berkumpul. Terutama, mereka berhak untuk mengikuti pembicaraanpembicaraan publik mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hukum, administrasi peradilan, serta upaya promosi dan perlindungan hak asasi manusia, serta untuk bergabung atau membentuk organisasi-organisasi lokal, nasional atau internasional dan menghadiri pertemuan mereka, tanpa harus mengalami kerugian secara profesional karena perbuatan-perbuatan mereka yang tidak melanggar hukum atau keanggotaan mereka dalam suatu organisasi yang sah. Dalam melaksanakan hak-hak ini, jaksa penuntut harus selalu bertindak sesuai dengan hukum serta mengakui standar-standar dan etika profesi mereka.
9. Jaksa penuntut bebas untuk bergabung atau membentuk organisasi profesi atau organisasi lainnya untuk mewakili kepentingan-kepentingan mereka, untuk meningkatkan pelatihan profesional mereka dan untuk melindungi kedudukan mereka.
Peranan dalam persidangan-persidangan pidana
10. Kantor jaksa penuntut harus dipisahkan secara tegas dengan fungsi-funsi pengadilan.
11. Jaksa penuntut harus melakukan peran aktif dalam persidangan-persidangan pidana, termasuk pelaksanaan penuntutan dan, jika diatur oleh hukum atau sesuai dengan praktek setempat, dalam penyidikan pidana, mengawasi legalitas dari penyidikan-penyidikan ini, pengawasan eksekusi putusan pengadilan serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sebagai perwakilan kepentingan publik.
12. Jaksa penuntut, harus, sesuai dengan ketentuan hukum, melaksanakan tugas-tugas mereka dengan adil, konsisten dan cepat, serta menghormati dan melindungi martabat manusia dan menegakkan hak asasi manusia, sehingga dengan demikian memberikan sumbangsih terhadap proses hukum dan kelancaran fungsi sistem peradilan pidana.
13. Dalam pelaksanaan tugasnya, jaksa penuntut harus :
(a) Melaksanakan tugas mereka dengan tidak berpihak dan menghindari semua diskriminasi yang bersifat politis, sosial, agama, rasial, budaya, jenis kelamin atau bentuk diskriminasi lainnya;
(b) Melindungi kepentingan umum, bertindak dengan obyektif, mempertimbangkan secara patut kedudukan tersangka dan korban, serta memberi perhatian kepada semua hal yang berkaitan, tanpa mengindahkan apakah hal ini menguntungkan atau merugikan bagi tersangka;
(c) Merahasiakan segala apa yang berada dalam penguasaannya, kecuali pelaksanaan tugas atau kebutuhan pengadilan mengharuskan sebaliknya;
(d) Mempertimbangkan pandangan dan pendapat dari para korban jika kepentingan pribadi mereka terpengaruh serta memastikan bahwa para korban mengetahui hak-hak mereka sesuai dengan Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Para Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan.
14. Jaksa penuntut dilarang untuk mengawali atau melanjutkan proses penuntutan, atau berusaha untuk meneruskan persidangan, jika suatu penyidikan yang tidak berpihak menunjukkan bahwa dakwaan tersebut tidak berdasar.
15. Jaksa penuntut harus memberikan perhatian yang layak kepada penuntutan terhadap kejahatankejahatan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat publik, terutama korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran berat hak asasi manusia serta kejahatan-kejahatan lainnya yang diakui oleh hukum internasional dan, jika ditetapkan oleh hukum atau sesuai dengan praktek setempat, kepada penyidikan dari kejahatan-kejahatan semacam itu.
16 Jika jaksa penuntut mendapatkan suatu bukti yang bersifat merugikan tersangka yang mereka ketahui atau mereka yakini atas dasar suatu yang beralasan diperoleh dengan metode-metode yang melanggar hukum, yang merupakan suatu pelanggaran berat hak asasi dari tersangka, khususnya yang berkaitan dengan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, atau pelanggaran hak asasi manusia lainnya, mereka harus menolak untuk menggunakan bukti-bukti semacam itu terhadap siapapun selain terhadap pihak-pihak yang menggunakan metode-metode tersebut, atau mereka harus memberitahukan kepada Pengadilan, dan mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam penggunaan metode-metode seperti itu akan ditindak secara hukum.
Fungsi-fungsi pengambilan keputusan
17. Pada negara-negara di mana jaksa penuntut diberikan wewenang untuk melakukan fungsi-fungsi pengambilan keputusan, hukum atau peraturan atau perundangan-undangan yang diumumkan harus memberikan pedoman untuk meningkatkan keadilan dan konsistensi dalam hal pendekatan dalam pengambilan keputusan, termasuk pelaksanaan atau peniadaan penuntutan.
Alternatif-alternatif penuntutan
18. Sesuai dengan ketentuan hukum nasional, jaksa penuntut harus mempertimbangkan untuk meniadakan penuntutan, menghentikan proses penuntutan dengan atau tanpa syarat, atau mengalihkan penanganan perkara pidana dari sistem peradilan formal, dengan tetap menghormati hak-hak dari tersangka dan korban. Untuk tujuan ini, Negara harus menelaah kemungkinan untuk melaksanakan cara-cara pengalihan tersebut, bukan hanya untuk mengurangi beban perkara yang berlebihan di pengadilan, tetapi juga untuk menghindari terbentuknya stigma yang timbul dari penahanan sebelum sidang, pendakwaan dan putusan, seperti juga halnya kemungkinan terjadinya akibat-akibat yang merugikan dari pemenjaraan.
19. Pada negara-negara di mana jaksa penuntut diberikan wewenang untuk melakukan fungsi-fungsi pengambilan keputusan, dalam hal memutuskan apakah akan melakukan penuntutan terhadap seseorang yang masih dibawah umur, harus diberikan pertimbangan yang mendalam mengenai sifat dan beratnya pelanggaran, perlindungan terhadap masyarakat serta kepribadian dan latar belakang dari anak tersebut. Dalam mengambil keputusan itu, para jaksa penuntut terutama harus mempertimbangkan alternatif-alternatif dari penuntutan yang tersedia sesuai dengan hukum dan prosedur peradilan anak. Jaksa penuntut wajib untuk melaksanakan penuntutan terhadap seorang anak hanya jika memang benar-benar diperlukan.
Hubungan dengan lembaga dan institusi-institusi pemerintah lainnya
20. Dalam rangka memastikan adanya keadilan dan efektivitas proses penuntutan, jaksa penuntut harus berusaha untuk bekerjasama dengan kepolisian, pengadilan, profesi-profesi hukum, pembela umum serta lembaga dan institusi-institusi pemerintah lainnya.
Persidangan-persidangan disipliner
21. Pelanggaran-pelanggaran disipliner yang dilakukan oleh jaksa penuntut harus didasarkan pada hukum atau peraturan yang sah. Laporan-laporan yang menyatakan bahwa jaksa penuntut diduga telah benar-benar berperilaku diluar batas standar profesional harus diproses secara cepat dan adil sesuai dengan prosedur yang ada. Jaksa penuntut berhak untuk mendapatkan suatu persidangan yang adil. Putusan yang dihasilkan harus bisa mendapatkan suatu tinjauan yang mandiri.
22. Persidangan-persidangan disipliner terhadap jaksa penuntut harus menjamin adanya suatu evaluasi dan putusan yang obyektif. Evaluasi dan putusan ini harus ditetapkan sesuai dengan hukum, kode etik profesi serta standar-standar dan etika yang telah ada dan sesuai dengan Pedoman ini.
Ketaatan pada Pedoman
23. Jaksa penuntut harus menghormati Pedoman ini. Mereka juga wajib, sebesar-besar kemampuan mereka, untuk mencegah dan secara aktif menentang pelanggaran terhadapnya.
24. Jaksa penuntut yang memiliki alasan untuk yakin bahwa suatu pelanggaran terhadap Pedoman ini telah terjadi atau akan terjadi harus melaporkan hal tersebut kepada atasan mereka dan, jika diperlukan, kepada pejabat atau badan lain yang diberi wewenang untuk meninjau atau melakukan tindakan.
PRINSIP – PRINSIP DASAR KEMANDIRIAN PENGADILAN
Dihasilkan oleh Kongres Ketujuh Persatuan Bangsa Bangsa tentang Pencegahan Kejahatan serta Perlakuan terhadap Para Pelaku yang diselenggarakan di Milan pada 26 Agustus sampai dengan 6 September 1985 dan ditetapkan dengan resolusi Sidang Umum no. 40/32 tanggal 29 November 1985 dan no. 40/146 tanggal 13 Desember 1985
Mengingat bahwa dalam Piagam Persatuan Bangsa Bangsa masyarakat dunia menegaskan, antara lain, kebulatan tekad mereka untuk menciptakan kondisi-kondisi dimana keadilan dapat dijaga untuk mencapai kerjasama internasional dalam meningkatkan serta mendorong penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental tanpa diskriminasi,
Mengingat bahwa Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia secara khusus memuat prinsip-prinsip kesetaraan di muka hukum, praduga tak bersalah dan hak atas persidangan yang jujur dan di muka umum yang dilaksanakan oleh suatu pengadilan yang dibentuk berdasarkan hukum yang kompeten, mandiri dan tidak memihak,
Mengingat bahwa Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Hak-hak Sipil dan Politik menjamin pelaksanaan hak-hak tersebut, dan selain itu, Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik juga menjamin hak untuk diadili tanpa penangguhan yang tidak perlu,
Mengingat bahwa masih terdapat kesenjangan antara visi yang melatarbelakangi prinsip-prinsip tersebut dengan keadaan sebenanrnya,
Mengingat bahwa organisasi dan administrasi peradilan di semua negara harus terinspirasi oleh prinsip-prinsip tersebut, serta harus dilakukan upaya-upaya untuk menterjemahkan prinsip-prinsip tersebut secara penuh ke dalam kenyataan,
Mengingat bahwa aturan-aturan tentang pelaksanaan lembaga-lembaga pengadilan harus bertujuan untuk memungkinkan para hakim untuk bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut,
Mengingat bahwa para hakim diberi tugas untuk memberikan keputusan akhir atas hidup, kebebasan, hak-hak, kewajiban serta kekayaan dari warga negara,
Mengingat bahwa Kongres Keenam Persatuan Bangsa Bangsa tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Terhadap Pelaku, dealam resolusinya nomor 16, menyerukan kepada Komite Pencegahan dan Kontrol Tindak Kejahatan untuk memasukkan ke dalam prioritasnya penjelaasn pedoman-pedoman yang berkaitan dengan kemandirian hakim serta seleksi, pelatihan profesional dan kedudukan dari para hakim dan jaksa penuntut,
Mengingat, oleh karena itu, adalah layak jika pertimbangan diberikan pertama kali terhadap peranan para hakim dalam sistem peradilan serta terhadap arti penting dari seleksi, pelatihan dan perilaku mereka,
Prinsip-prinsip dasar berikut ini, yang dirumuskan untuk membantu para Negara Anggota dalam tugas mereka untuk menjamin dan meningkatkan kemandirian kehakiman harus diperhatikan dan dihormati oleh Pemerintah-pemerintah dalam kerangka peraturan dan praktek nasional mereka serta harus diberitahukan kepada para hakim, pengacara, anggota-anggota eksekutif dan legislatif serta kepada masyarakat secara umum. Prinsip-prinsip ini dirumuskan terutama untuk para hakim profesional, tetapi juga berlaku, jika memungkinkan, untuk para hakim yang berasal dari masyarakat biasa, jika ada.
Kemandirian kehakiman
1. Kemandirian kehakiman harus dijamin oleh Negara serta dimuat dalam Konstitusi atau hukum dari negara tersebut. Adalah merupakan kewajiban dari semua lembaga pemerintahan dan lembagalembaga lainnya untuk menghormati dan mematuhi kemandirian kehakiman.
2. Para hakim harus memutus perkara yang diadilinya dengan tanpa memihak, berdasarkan fakta-fakta serta sesuai dengan hukum, tanpa adanya pembatasan, pengaruh-pengaruh yang tidak semestinya, bujukan-bujukan, tekanan-tekanan, ancaman atau gangguan-ganguan, baik secara langsung maupun tidak, dari semua pihak atau untuk alasan apapun.
3. Para hakim harus memiliki kekuasaan atas semua hal yang bersifat yudisial serta harus memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan apakah suatu permasalahan yang diajukan untuk diputuskannya berada dalam kompetensinya sesuai dengan ketentuan hukum.
4. Tidak boleh terdapat gangguan yang tidak semestinya atau yang tidak beralasan terhadap proses yudisial, serta tidak boleh terdapat perubahan terhadap keputusan-keputusan yudisial. Prinsip ini berlaku tanpa mengurangi ketentuan tentang peninjauan yudisial atau pemberian keringanan hukuman yang dijatuhkan pengadilan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum.
5. Semua orang berhak untuk diadili oleh pengadilan-pengadilan atau persidangan biasa dengan menggunakan prosedur hukum yang telah ada. Persidangan-persidangan yang tidak menggunakan prosedur hukum yang sah tidak bisa dibentuk untuk menggantikan pengadilan atau persidanganpersidangan biasa.
6. Prinsip kemandirian kehakiman memberikan hak serta kewajiban bagi para hakim untuk menjamin bahwa proses-proses yudisial dilaksanakan secara jujur dan hak-hak dari para pihak dihormati.
7. Adalah merupakan kewajiban bagi setiap Negara Anggota untuk menyediakan sumber daya yang layak sehingga memungkinkan para hakim untuk melaksanakan tugasnya dengan baik.
Kebebasan untuk mengemukakan pendapat dan berserikat
8. Sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, para hakim seperti halnya warga negara yang lain, berhak atas kebebasan untuk mengemukakan pendapat, keyakinan, berserikat dan berkumpul; tetapi dengan syarat bahwa dalam melaksanakan hak-hak tersebut, para hakim harus selalu berperilaku yang menjaga martabat lembaga mereka serta ketakberpihakan dan kemandirian kehakiman.
9. Para hakim harus memiliki kebebasan untuk membentuk dan bergabung dengan asosiasi hakimhakim atau organisasi lainnya untuk mewakili kepentingan-kepentingan mereka, untuk memajukan pelatihan profesional mereka serta untuk menjaga kemandirian yudisial mereka.
Kualifikasi, seleksi dan pelatihan
10. Orang-orang yang dipilih untuk lembaga pengadilan haruslah orang yang memiliki integritas dan kemampuan dengan pelatihan dan kualifikasi di bidang hukum yang layak. Segala metode seleksi yudisial harus menjaga dari kemungkinan pengangkatan-pengangkatan yudisial karena tujuan-tujuan yang tidak semestinya. Dalam seleksi hakim, tidak boleh terdapat diskriminasi terhadap seseorang atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, agam, opini politik atau opini lainnya, asal-usul negara atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status, dengan pengecualian yaitu persyaratan bahwa seorang kandidat untuk lembaga pengadilan haruslah seorang warga negara dari negara tersebut, tidak dianggap diskriminatif.
Kondisi-kondisi pekerjaan dan masa jabatan
11. Masa jabatan hakim, kemandirian, keamanan, upah yang layak, kondisi pekerjaan, uang pensiun dan usia pensiun mereka harus ditetapkan secara layak oleh hukum.
12. Para hakim, baik dipilih ataupun diangkat, harus diberikan jaminan masa jabatan sampai suatu usia pensiun wajib atau, jika ada, sampai habis masa jabatan mereka.
13. Promosi para hakim, jika sistem seperti ini ada, harus didasarkan pada faktor-faktor obyektif, khususnya kemampuan, integritas dan pengalaman.
14. Pelimpahan perkara-perkara kepada hakim-hakim dalam suatu pengadilan dimana mereka bekerja merupakan masalah internal dari administrasi yudisial.
Kerahasiaan dan imunitas profesional
15. Para hakim terikat kerahasiaan profesional dalam hal pertimbangan-pertimbangan mereka dan dalam hal informasi-informasi rahasia yang mereka dapatkan dalam menjalankan tugas, selain yang didapatkan dalam persidangan di muka umum, serta tidak boleh dipaksa untuk bersaksi mengenai hal-hal tersebut.
16. Tanpa mengurangi semua prosedur disipliner atau semua hak untuk mengajukan banding atau mendapat kompensasi dari Negara menurut ketentuan hukum nasional, para hakim harus memiliki imunitas pribadi dari gugatan-gugatan perdata untuk kerugian-kerugian moneter karena tindakan yang tidak benar atau kelalaian yang terjadi pada saat pelaksanaan tugas-tuga yudisial mereka.
Disiplin, pemberhentian dan pemecatan
17. Suatu tuduhan atau laporan terhadap seorang hakim dalam hal kapasitas yudisial dan profesionalnya harus ditangani secara cepat dan adil sesuai prosedur yang benar. Hakim tersebut berhak untuk mendapatkan persidangan yang adil. Pemeriksaan tentang masalah tersebut harus dirahasiakan pada tahap-tahap awal, kecuali jika hakim tersebut meminta sebaliknya.
18. Para hakim hanya bisa diberhentikan atau dipecat karena alasan-alasan ketidakmampuan atau perilaku yang membuat mereka tidak layak untuk menjalankan tugas-tugas mereka.
19. Semua persidangan disipliner, pemberhentian atau pemecatan harus diputuskan sesuai dengan standar-standar perilaku yudisial yang ada.
20. Keputusan-keputusan disipliner, pemberhentian dan pemecatan harus bisa ditinjau secara independen. Prinsip ini mungkin tidak berlaku untuk keputusan-keputusan pengadilan tingkat tertinggi serta keputusan pemecatan legislatif atau prosedur-prosedur serupa lainnya.
PRINSIP-PRINSIP DASAR TENTANG PENGGUNAAN KEKERASAN DAN SENJATA API OLEH APARATUR PENEGAK HUKUM
Disahkan kedelapan Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelaku Kejahatan, Havana, Kuba, 27 Agustus sampai 7 September 1990
Mengingat, bahwa tugas aparatur penegak hukum merupakan suatu pelayanan masyarakat yang amat penting dan, oleh karena itu, ada kebutuhan untuk memelihara dan, apabila perlu, meningkatkan kondisi kerja dan status aparatur ini.
Mengingat, bahwa ancaman terhadap kehidupan dan keamanan aparatur penegak hukum harus dilihat sebagai suatu ancaman kepada stabilitas masyarakat secara keseluruhan.
Mengingat, bahwa aparatur penegak hukum mempunyai peranan penting dalam melindungi hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan perorangan, sebagaimanan dijamin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan ditegaskan dalam Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik.
Mengingat, bahwa peraturan Standar Minimum untuk perlakuan terhadap narapidana menciptakan keadaan-keadaan dimana para petugas penjara mungkin menggunakan kekerasan dalam menjalankan tugas mereka.
Mengingat, bahwa pasal 3 Kode Etik bagi aparatur penegak hukum menetapkan bahwa aparatur penegak hukum dapat menggunakan kekerasan hanya apabila sangat perlu dan sejauh dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas mereka.
Mengingat, bahwa persiapan untuk Kongres Ketujuh Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kejahatan dan Perlakuan terhadap Orang yang Bersalah, yang diselenggarakan di Varenna, Italia, menyetujui unsur-unsur untuk dipertimbangkan selama pekerjaan selanjutnya tentang pengekangan penggunaan kekerasan dan senjata api oleh aparatur penegak hukum.
Mengingat, bahwa Kongres Ketujuh itu, dalam resolusi 14, antara lain menekankan bahwa penggunaan kekerasan dan senjata api oleh aparatur penegak hukum harus sepadan dengan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia.
Mengingat, bahwa Dewan Ekonomi dan Sosial, dalam resolusi 1986/10, seksi IX, tanggal 21 Mei 1986, mengundang negara-negara anggota untuk memberi perhatian khusus dalam pelaksanaan Kode Etik terhadap penggunaan kekerasan dengan senjata api oleh aparatur penegak hukum, dan Majelis Umum dalam resolusi 41/149 tanggal 4 Desember 1986, antara lain menyambut baik rekomendasi yang disampaikan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial ini.
Mengingat, adalah tepat bahwa, dengan mengingat keselamatan pribadi mereka, pertimbangan harus diberikan kepada peranan aparatur penegak hukum dalam hubungannya dengan pelaksanaan keadilan, dan perlindungan terhadap hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan perorangan, dengan tanggung ajwab mereka untuk memelihara keamanan masyarakat dan ketertiban sosial dan dengan pentingnya kualifikasi, pelatihan dan perilaku mereka.
Prinsip-prinsip dasar yang diajukan di bawah ini, yang telah dirumuskan untuk membantu Negaranegara Anggota dalam tugas mereka untuk menjamin meningkatkan peran yang tepat dari aparatur penegak hukum, harus dipertimbangkan dan dihormati oleh Pemerintah-pemerintah dalam rangka perundang-undangan dan kebiasaan nasional, dan diajukan untuk menjadi perhatian aparatur penegak hukum maupun orang-orang lain, seperti misalnya Hakim, Jaksa, Pengacara, Para Anggota Badan Eksekutif dan Legislatif, dan Masyarakat Umum.
Ketentuan Umum
1. Pemerintah dan badan-badan penegak hukum akan menggunakan dan melaksanakan aturan dan peraturan tentang penggunaan kekerasan dan senjata api oleh aparatur penegak hukum. Dalam mengembangkan aturan dan peraturan tersebut, pemerintah dan badan penegak hukum akan senantiasa mengingat persoalan etika yang berhubungan dengan penggunaan kekerasan dan senjata api.
2. Pemerintah dan badan penegak hukum akan mengembangkan sejumlah sarana seluas mungkin dan memperlengkapi aparatur penegak hukum dengan berbagai jenis senjata dan amunisi yang akan memungkinkan penggunaan kekerasan dan senjata api yang berbeda-beda. Ini mencakup pengembangan senjata yang melumpuhkan namun tidak mematikan untuk digunakan dalam situasisituasi yang tepat, dengan maksud untuk semakin mengekang penggunaan sarana yang dapat menyebabkan kematian dan luka bagi orang-orang. Untuk keperluan yang sama, juga mungkin bagi aparatur penegak hukum untuk dilengkapi dengan peralatan bela diri seperti misalnya tameng, topi helm, rompi anti peluru, untuk mengurangi kebutuhan penggunaan senjata dari segala jenis.
3. Pengembangan dan penggunaan senjata melumpuhkan namun tidak mematikan harus dievaluasi secara teliti untuk mengurangi resiko yang membahayakan orang-orang yang tak terlibat, dan penggunaan senjata semacam itu harus dikendalikan dengan hati-hati.
4. Aparatur penegak hukum, dalam melaksanakan tugas sejauh mungkin harus menggunakan sarana non-kekerasan sebelum terpaksa menggunakan kekerasan dan senjata api hanya kalau saranasarana lain tetapi tidak efektif atau tanpa memungkinkan tercapainya hasil yang diinginkan.
5. Apabila penggunaan kekerasan dan senjata api yang sah tidak dapat dihindarkan, para petugas penegak hukum harus :
a) Melakukan pengekangan dalam penggunaan dan tindakan tersebut yang sebanding dengan keseriusan pelanggaran dan tujuan sah yang hendak dicapai;
b) Mengurangi kerusakan dan luka, dan menghormati serta memelihara kehidupan manusia;
c) Memastikan bahwa bantuan medis dan penunjangannya diberikan kepada orang-orang yang terluka atau terkena dampak pada waktu sesegera mungkin;
d) Memastikan bahwa sanak keluarga atau teman terdekat dari orang yang terluka atau yang terkena dampak pada waktu sesegara mungkin.
6. Apabila luka atau kematian disebabkan oleh penggunaan kekerasan dan senjata api oleh aparatur penegak hukum, mereka harus melaporkan peristiwa tersebut secepat mungkin kepada atasan mereka, sesuai dengan prinsip 22.
7. Pemerintah-pemerintah akan menjamin bahwa penggunaan kekerasan dan senjata api secara sewenang-wenang atau tidak tepat oleh aparatur penegak hukum akan dihkum sebagai suatu pelanggaran pidana berdasarkan hukuman yang berlaku.
8. Keadaan-keadaan luar biasa seperti ketidakstabilan politik dalam negeri atau keadan darurat umum lainnya tidak dapat digunakan untuk membenarkan setiap penyimpangan dari prinsip-prinsip dasar ini.
Ketentuan-ketentuan Khusus
9. Aparatur penegak hukum tidak akan menggunakan senjata api terhadap seseorang kecuali dalam usaha membela diri atau membela orang lain terhadap ancaman kematian atau luka parah yang segera terjadi, untuk mencegah dilakukan suatu tindakan kejahatan yang sangat serius yang menyangkut ancaman besar terhadap kehidupan, untuk mencegah pelaku kejahatan melarikan diri, dan hanya apabila cara yang kurang ekstrim tidak cukup untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Dalam setiap hal, penggunaan senjata api yang mematikan secara sengaja hanya boleh dilakukan apabila keadaan sama sekali tidak dapat dihindarkan untuk melindungi jiwa.
10. Dalam keadaan-keadaan yang ditetapkan berdasarkan prinsip 9, aparatur penegak hukum harus memperkenalkan diri mereka dan memberi peringatan jelas mengenai maksud mereka menggunakan senjata api, dengan waktu cukup bagi peringatan itu untuk ditaati, kecuali kalau dengan berbuat demikian akan menempatkan aparatur penegak hukum itu secara tidak semestinya dalam kedudukan berisiko atau akan menimbulkan risiko kematian atau kerugian serius bagi orang – orang lain, atau jelas-jelas tidak tepat atau tidak ada artinya dalam kejadian itu.
11. Aturan dan peraturan tentang penggunaan senjata api oleh para penegak hukum akan mencakup pedoman-pedoman sebagai berikut:
a) Menetapkan keadaan dimana aparatur penegak hukum diberi wewenang untuk membawa senjata api dan menentukan jenis senjata api dan menentukan jenis senjata api dan amunisi yang diperbolehkan;
b) Memastikan bahwa senjata api digunakan hanya dalam keadaan-keadaan yang tepat dan dengan cara yang mungkin sekali mengurangi resiko kerugian yang tidak perlu;
c) Melarang digunakannya senjata api dan amunisi itu yang menyebabkan timbulnya luka yang tidak beralasan atau menimbulkan resiko yang tidak beralasan;
d) Mengatur pengendalian, penyimpangan dan pengeluaran senjata api, termasuk prosedur untuk memastikan bahwa aparatur penegak hukum bertanggung jawab atas senjata api dan amunisi yang dikeluarkan bagi mereka;
e) Mengurus peringatan yang diberikan kalau tepat, apabila senjata api diletuskan;
f) Mengatur suatu sistem laporan apabila pejabat penegak hukum menggunakan senjata api dalam melaksanakan tugasnya.
Menjaga Ketertiban Unjuk Rasa
12. Karena setiap orang diperbolehkan iku serta dalam unjuk rasa yang damai, sesuai dengan prinsipprinsip yang terkandung dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, pemerintah dan badan-badan penegak hukum harus mengakui bahwa kekerasan dan senjata api dapat digunakan hanya apabila sesuai dengan prinsip-prinsip 13 dan 14.
13. Dalam pembubaran aksi unjuk rasa dami, aparatur penegak hukum harus menghindari penggunaan kekerasan atau dimana hal itu tidak dapat dilaksanakan, harus membatasi kekerasan sekecil mungkin yang diperlukan.
14. Dalam pembuburan unjuk rasa yang anarki, pejabat penegak hukum dapat menggunakan senjata api hanya apabila sarana-sarana yang kurang berbahaya tidak dapat digunakan dan hanya sebatas minimum yang diperlukan. Aparatur penegak hukum tidak akan menggunakan senjata api dalam kasus-kasus semacam itu, kecuali dibawah kondisi yang ditentukan dalam prinsip 9.
Mengatur Ketertiban Orang-orang yang Ditawan atau Ditahan
15. Aparatur penegak hukum, dalam hubungannya dengan orang-orang yang ditahan atau ditawan, tidak akan menggunakan kekerasan, kecuali apabila sangat perlu untuk memelihara keamanan dan ketertiban kedalam lembaga itu, atau apabila keamanan pribadi terancam.
16. Aparatur penegak hukum, dalam hubungan dengan orang-orang yang ditahan atau ditawan, tidak akan menggunakan senjata api, kecuali untuk membela diri atau untuk membela orang-orang lain terhadap ancaman kematian atau luka gawat yang mendesak, atau apabila amat diperlukan untuk mencegah larinya seseorang yang ditawan atau ditahan yang menimbulkan bahaya seperti disebut dalam prinsip 9.
17. Prinsip-prinsip yang terdahulu adalah tanpa prasangka terhadap hak, tugas dan tanggung jawab aparatur penjara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Standar Minimun untuk Perlakuan terhadap Narapidana, terutama peraturan-peraturan 33, 34 dan 54.
Kualifikasi, Pelatihan dan Penyuluhan
18. Pemerintah-pemerintah dan badan –badan penegak hukum akan memastikan bahwa semua pejabat penegak hukum dipilih lewat prosedur penyaringan yang benar, mempunyai sifat-sifat moral. Psikologi dan fisik yang tepat untuk pelaksanaan fungsi-fungsi mereka seara efektif dan menerima pelatihan profesional terus menerus dan menyeluruh. Kebugaran mereka secara terus menerus untuk melaksanakan fungsi-fungsi ini harus menjadi bahan peninjauan secara berkala.
19. Pemerintah-pemerintah dan badan penegak hukum akan memastikan bahwa semua pejabat penegak hukum akan memastikan bahwa semua pejabat penegak hukum mendapat latihan dan diuji sesuai dengan standar keahlian yang tepat dalam penggunaan kekerasan. Aparatur penegak hukum yang diwajibkan membawa senjata api akan diberi wewenang untuk berbuat demikian hanya setelah selesainya pelatihan khusus mengenai pengunaannya.
20. Dalam pelatihan aparatur penegak hukum, pemerintah dan badan-badan penegak hukum akan memberikan perhatian khusus kepada pokok-pokok persoalan etika polisi dan hak asasi manusia, terutama dalam proses penyelidikan, kepada pilihan-pilihan lain dari penggunaan kekerasan senjata api, termasuk penyelesaian damai perselisihan, pemahaman mengenai perilaku orang banyak dan metode pembujukan, perindungan dan perantaraan, maupun kepada sarana-sarana teknis, dengan tujuan membatasi penggunaan kekerasan senjata api. Badan-badan penegak hukum harus meninjau program-program latihan mereka dan prosedur operasional berdasarkan peristiwa-peristiwa tertentu.
21. Pemerintah-pemerintah dan badan-badan penegak hukum akan menyediakan pemberian nasehat tentang ketegangan jiwa kepada aparatur penegak hukum yang terlibat dalam situasi-situasi dimana kekerasan dan senjata api digunakan.
Prosedur Laporan dan Tinjauan
22. Pemerintah-pemerintah dan badan-badan penegak hukum akan menetapkan prosedur pelaporan dan tinjuan yang efektif bagi semua kejadian yang disebutkan dalam prinsip-prinsip 6 dan 11 (f). Pemerintah dan badan-badan penegak hukum akan memastikan bahwa suatu proses tinjauan efektif teredia dan badan berwenang administratitf dan penuntutan yang mandiri ada dalam kedudukan untuk melaksanakan yuridiksi dalam keadaan-keadaan yang tepat. Dalam kasus-kasus kematian dan luka parah atau akibat-akibat genting lainnya, laporan terperinci akan dikirim segera kepada pejabat yang bertanggungjawab atas tinjuan administratif dan pengendalian peradilan.
23. Orang-orang yang terkena dampak penggunaan kekerasan dan senjata api atau perwakilan hukum mereka akan mendapat peluang untuk memasuki suatu proses mandiri, termasuk proses peradilan. Dalam hal kematian orang semcam itu, ketentuan ini akan berlaku bagi tanggungan mereka.
24. Pemerintah-pemerintah dan badan-badan penegak hukum akan memastikan bahwa pejabat atasan akan bertanggung jawab, kalau mereka tahu, atau seharusnya tahu, bahwa aparatur penegak hukum dibawah komandonya tengah melakukan, atau telah melakukan, penggunaan kekerasan dan senjata api secara tidak sah, dan mereka tidak mengambil seluruh tindakan yang berada dalam kekuasaannya untuk mencegah, menindas atau melaporkan penggunaan tersebut.
25. Pemerintah-pemerintah dan badan-badan penegak hukum akan memastikan bahwa tidak ada sanksi pidana atau disiplin dikenakan pada aparatur penegak hukum yang sesuai dengan Kode Etik Aparatur Penegak Hukum dan prinsip-prinsip dasar ini, menolak menjalankan suatu perintah untuk menggunakan kekerasan dan senjata api, atau yang melaporkan penggunaan hal-hal tersebut oleh para petugas lainnya.
26. Kepatuhan kepada perintah atasan bukan merupakan pembelaan kalau pejabat penegak hukum tahu bahwa suatu perintah untuk menggunakan kekerasan dan senjata api mengakibatkan kematian atau terluka parahnya seseorang nyata-nyata tidak sah dan mempunyai kesempatan yang cukup untuk menolak mengikuti perintah tersebut. Bagaimana pun juga, tanggung jawab juga terletak pada atasan yang memberi perintah tidak sah tersebut.
PERATURAN STANDAR MINIMUM PERLAKUAN TERHADAP NARAPIDANA
Diadopsi oleh Kongres PBB Pertama tentang Pencegahan Tindak Pidana dan Perlakuan terhadap Pelaku Pidana, diselenggarakan di Jenewa pada 1955, dan disetujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial melalui Resolusi 663 C (XXIV) pada 31 Juli 1957 dan 2076 (LXII) pada 13 Mei 1977.
PENGAMATAN AWAL
1. Peraturan berikut ini tidak dimaksudkan untuk menggambarkan secara rinci suatu model sistem institusi penghukuman. Peraturan ini hanya bertujuan, berdasarkan suatu konsensus umum terhadap pemikiran kontemporer dan elemen-elemen penting dari sistem yang ada saat ini, membentuk sesuatu yang diterima secara umum sebagai suatu prinsip dan praktik yang baik dalam perlakuan terhadap narapidana dan manajemen institusi penghukuman.
2. Karena terdapat banyak variasi kondisi hukum, sosial, ekonomi, dan geografi di dunia, adalah sangat nyata bahwa tidak semua dari peraturan yang ada dapat diaplikasikan di semua tempat dan kapan saja. Tetapi, peraturan-peraturan tersebut seharusnya berlaku untuk memotivasi upaya-upaya berkesinambungan untuk menghilangkan hambatan-hambatan politik dalam pelaksanaannya, dalam pengertian bahwa peraturan-peraturan tersebut mewakili, sebagai suatu keseluruhan, kondisi minimum yang diterima sebagai sesuatu yang layak oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.
3. Di sisi lain, peraturan-peraturan tersebut mencakup bidang-bidang di mana pemikirannya terus berkembang. Peraturan-peraturan ini tidak dimaksudkan untuk mencegah percobaan dan praktik, sekiranya percobaan dan praktik tersebut selaras dengan prinsip-prinsip ini dan bermaksud untuk memajukan tujuan yang terdapat dalam rangkaian teks peraturan ini sebagai suatu keseluruhan. Administrasi penjara pusat diperkenankan melakukan penyimpangan dari peraturan ini dalam kerangka tersebut di atas.
4. (1) Bagian I dari peraturan ini mencakup pengelolaan umum dari institusi penghukuman, dan dapat diaplikasikan terhadap semua kategori narapidana, pelaku pidana, atau orang sipil, yang belum disidang atau pun sudah didakwa, termasuk, narapidana yang menjadi subyek “tindakan keamanan” atau tindakan koreksi yang diperintahkan oleh hakim.
(2) Bagian II mencakup peraturan yang hanya dapat diaplikasikan bagi kategori khusus yang tercantum di setiap bagian. Namun demikian, peraturan di bagian A, yang berlaku bagi narapidana yang sudah didakwa, akan berlaku sama bagi kategori narapidana yang dimaksudkan dalam bagian B, C, dan D, selama peraturan tersebut tidak berlawanan dengan peraturan yang mengatur kategori-kategori tersebut dan dimaksudkan untuk kepentingan mereka.
5. (1) Peraturan ini tidak bertujuan untuk meregulasi manajemen institusi penghukuman yang diperuntukkan bagi anak muda seperti institusi Borstal atau sekolah-sekolah koreksional, tetapi bagian I secara umum dapat diberlakukan di institusi tersebut.
(2) Kategori narapidana anak muda termasuk semua orang muda yang terdapat dalam yurisdiksi pengadilan anak muda. Sebagai suatu aturan, anak muda tidak akan diberi hukuman penjara.
Bagian I Peraturan Penerapan Umum
Prinsip Dasar
6. (1) Peraturan berikut harus diaplikasikan secara netral. Tidak boleh terdapat diskriminasi berdasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal kebangsaan atau social, kepemilikan, status kelahiran atau lainnya.
(2) Di sisi lain, adalah penting untuk menghormati kepercayaan agama dan prinsip moral dari suatu kelompok dimana seorang narapidana berasal.
Pendaftaran
7. (1) Di setiap tempat di mana orang-orang dipenjarakan wajib terdapat suatu buku pendaftaran dengan halaman-halaman yang diberi nomor yang mencatat data-data setiap narapidana, sebagai berikut:
a) nformasi tentang identitasnya;
b) Alasan pemenjaraan dan pihak berwenang yang memasukkannya ke penjara;
c) Tanggal dan jam masuk dan pembebasannya;
(2) Tidak ada satu orang pun yang dapat diterima di suatu institusi tanpa adanya perintah resmi yang isi lengkapnya harus dimasukkan dalam buku pendaftaran tersebut.
Pembagian kategori
8. Narapidana harus dipisahkan dalam institusi atau bagian institusi yang berbeda berdasarkan kategori jenis kelamin, usia, catatan kejahatan, alasan penahanan secara hukum, dan kebutuhan perlakuan. Oleh karena itu,
a) Laki-laki dan perempuan harus sedapat mungkin ditahan di institusi yang berbeda; dalam suatu institusi yang menerima baik laki-laki maupun perempuan seluruh bangunan yang dialokasikan untuk perempuan harus terpisah sama sekali;
b) Narapidana yang belum diadili harus ditempatkan terpisah dari narapidana yang sudah mendapatkan putusan;
c) Orang-orang yang dipenjara karena utang dan narapidana sipil lainnya harus ditempatkan terpisah dari orang-orang yang dipenjara dengan alasan pelanggaran pidana;
d) Narapidana yang berada di bawah umur harus ditempatkan terpisah dari orang dewasa.
Akomodasi
9. (1) Dalam penjara dengan sel atau kamar individual, maka setiap narapidana pada malam hari harus menempati sel atau kamar terpisah. Jika karena alasan-alasan tertentu, misalnya terlalu banyaknya jumlah narapidana untuk sementara waktu, maka administrasi penjara pusat dapat membuat pengecualian terhadap peraturan ini, walaupun sangat tidak disarankan untuk menempatkan dua narapidana dalam satu sel atau kamar.
(2) Dalam penjara dengan akomodasi asrama, maka asrama harus ditempati oleh narapidana yang dipilih secara hati-hati yaitu sebagai orang-orang yang cocok berkumpul dengan orang lain dalam kondisi tersebut. Harus ada pengawasan berkala pada malam hari, sesuai dengan sifat dari institusi penghukuman.
10. Semua akomodasi yang disediakan bagi narapidana dan khususnya semua akomodasi kamar tidur harus memenuhi semua persyaratan kesehatan, serta perhatian harus diberikan pada kondisi iklim dan khususnya volume meter kubik udara, lebar ruangan minimum, tata cahaya, pemanasan, dan ventilasi.
11. Di semua tempat di mana narapidana harus hidup atau bekerja,
a. Semua jendela harus cukup besar sehingga memungkinkan narapidana untuk membaca atau bekerja dengan cahaya natural, dan harus dibangun sedemikian rupa untuk menjamin keluar masuknya udara bersih baik ada atau tidak ventilasi buatan;
b. Harus disediakan tata cahaya buatan yang cukup bagi narapidana untuk membaca atau bekerja tanpa menyakiti penglihatannya.
12. Instalasi sarana sanitasi harus cukup sehingga memungkinkan setiap narapidana untuk memenuhi kebutuhan natural mereka ketika diperlukan dan dalam kondisi yang bersih dan layak.
13. Instalasi untuk mandi yang cukup harus disediakan sehingga narapidana dapat dan diharuskan untuk mandi pada suhu yang sesuai dengan iklim, sesering diperlukan untuk kebersihan sesuai dengan wilayah musim dan geografis, tetapi setidaknya seminggu sekali pada iklim yang sedang.
14. Semua bagian dari institusi penghukuman yang digunakan oleh narapidana secara berkala harus setiap saat dipelihara dengan baik dan dijaga kebersihannya.
Kebersihan personal
15. Narapidana harus menjaga kebersihan mereka sendiri, dan karenanya harus disediakan air dan perlengkapan toilet sebagaimana diperlukan untuk kesehatan dan kebersihan.
16. Fasilitas untuk memelihara rambut dan janggut dengan baik dan untuk bercukur secara berkala bagi laki-lakii harus disedikan agar narapidana dapat memelihara penampilan yang baik sesuai dengan harga diri mereka.
Pakaian dan perlengkapan tidur
17. (1) Setiap narapidana yang tidak diperbolehkan mengenakan pakaiannya sendiri harus disediakan pakaian yang cocok dengan iklim dan cukup untuk memelihara kesehatannya. Pakaian semacam itu tidak boleh merendahkan martabat manusia atau memalukan dalam cara apa pun.
(2) Semua pakaian harus bersih dan disimpan dalam kondisi yang layak. Pakaian dalam harus diganti dan dicuci sesering mungkin untuk menjaga kebersihan.
(3) Dalam kondisi-kondisi khusus, kapan pun seorang narapidana dipindahkan keluar institusi untuk tujuan tertentu sebagaimana yang ditugaskan, ia harus diperbolehkan mengenakan pakaiannya sendiri atau pakaian biasa lainnya.
18. Jika narapidana diperkenankan mengenakan pakaiannya sendiri, pengaturan tertentu harus dilaksanakan ketika mereka masuk ke dalam institusi penghukuman untuk menjamin bahwa pakaian tersebut bersih dan layak digunakan.
19. Setiap narapidana harus, sesuai dengan standar lokal dan nasional, disediakan tempat tidur dan perlengkapan tidur yang terpisah, cukup, bersih pada saat diberikan, disimpan dengan baik, dan diganti sesering diperlukan untuk menjaga kebersihannya.
Makanan
20. (1) Setiap narapidana harus diberikan makanan yang bergizi tepat pada waktunya untuk kesehatan dan kekuatannya, dan dalam jumlah yang cukup, serta disediakan dan disajikan dengan baik.
(2) Air minum harus tersedia bagi setiap narapidana kapan pun ia membutuhkannya.
Gerak badan dan olahraga
21. (1) Setiap narapidana yang tidak dipekerjakan di luar ruangan harus diberikan waktu untuk gerak badan di udara terbuka setiap harinya minimal satu jam jika cuaca mengizinkan.
(2) Narapidana anak muda dan lainnya sesuai dengan umur dan fisiknya, harus mendapatkan pelatihan fisik dan rekreasi selama masa gerak badan. Karena itu, harus disediakan sarana dan perlengkapan untuk pelatihan fisik dan rekreasi tersebut.
Pelayanan kesehatan
22. (1) Di setiap institusi penghukuman harus tersedia pelayanan setidaknya satu orang petugas kesehatan yang berkualifikasi yang memiliki pengetahuan tentang penyakit jiwa. Pelayanan medis harus dilaksanakan dalam hubungan yang erat dengan administrasi kesehatan umum masyarakat atau negara. Pelayanan kesehatan tersebut harus melibatkan jasa dokter jiwa untuk diagnosa dan, dalam kasus-kasus tertentu, perlakuan terhadap kondisi-kondisi tidak normal.
(2) Narapidana yang sakit dan membutuhkan perawatan khusus harus dipindahkan ke institusi khusus atau rumah sakit umum. Jika penjara memiliki fasilitas rumah sakit maka perlengkapan, perabotan, dan persediaan obat-obatan harus cukup untuk perawatan kesehatan dan perawatan terhadap narapidana yang sakit, serta harus ada petugas medis yang berkualifikasi.
(3) Jasa dokter gigi yang berkualifikasi harus tersedia untuk setiap narapidana.
23. (1) Dalam penjara perempuan harus ada akomodasi khusus untuk perawatan sebelum dan sesudah melahirkan. Pengaturan harus dilakukan sedapat mungkin agar bayi dapat dilahirkan di rumah sakit di luar penjara. Jika seorang bayi dilahirkan di penjara, fakta ini tidak boleh disebutkan dalam akte kelahiran.
(2) Ketika bayi yang masih menyusui diperkenankan tinggal di penjara dengan ibunya, harus dibuat provisi bagi tempat perawatan bayi dengan staf yang berkualifikasi, di mana bayi-bayi tersebut akan ditempatkan ketika mereka tidak berada dalam perawatan ibunya.
24. Petugas kesehatan harus melihat dan memeriksa setiap narapidana segera setelah ia masuk dan sesudah ia masuk ke penjara jika diperlukan, dengan memperhatikan secara khusus temuan akan penyakit fisik maupun mental, serta mengambil semua langkah yang diperlukan; pemisahan narapidana yang diduga memiliki kondisi yang menular; catatan akan cacat fisik maupun mental yang dapat menghambat rehabilitasi, dan penentuan kemampuan fisik setiap narapidana untuk bekerja.
25. (1) Petugas kesehatan harus melakukan perawatan kesehatan fisik dan mental narapidana dan harus merawat semua narapidana yang sakit setiap hari, semua narapina yang mengeluh sakit, dan setiap narapidana yang mendapatkan perhatian khusus petugas kesehatan tersebut.
26. (1) Petugas kesehatan harus memeriksa dan memberitahukan direktur institusi penghukuman secara berkala tentang:
(a) Jumlah, kualitas, persiapan, dan pelayanan pemberian makanan;
(b) Kesehatan dan kebersihan institusi penghukuman dan narapidana;
(c) Sarana sanitasi, penghangat, pencahayaan, dan ventilasi institusi penghukuman;
(d) Kelayakan dan kebersihan pakaian dan perlengkapan tidur narapidana;
(e) Pengamatan terhadap peraturan-peraturan tentang pendidikan fisik dan olahraga jika tidak ada personil teknis yang bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan tersebut.
(2) Direktur institusi penghukuman harus memperhatikan laporan dan pemberitahuan yang diberikan oleh petugas kesehatan dalam peraturan 25 (2) dan 26, dan pada saat direktur institusi penghukuman setuju dengan rekomendasi yang diberikan oleh petugas kesehatan maka; jika rekomendasi tersebut tidak berada dalam kewenangannya atau jika direktur institusi penghukuman tidak setuju dengan rekomendasi tersebut, maka ia harus segera memberikan laporan dan pemberitahuan petugas kesehatan tersebut kepada pihak berwenang yang lebih tinggi.
Tindakan disiplin dan hukuman
27. Tindakan disiplin dan pemberian perintah harus dilakukan secara tegas, tetapi tidak boleh melebihi batas yang diperlukan untuk melakukan penahanan yang aman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.
28. (1) Tidak satu narapidana pun dapat dipekerjakan untuk pelayanan terhadap institusi penghukuman dengan tindakan disiplin apa pun.
(2) Akan tetapi peraturan ini tidak boleh menghambat fungsi dari sistem berdasarkan otonomi, dimana kegiatan-kegiatan atau tanggung jawab sosial, pendidikan atau olahraga tertentu di-ENTRUSTED, dalam pengawasan, bagi narapidana yang dibentuk dalam kelompok-kelompok untuk tujuan perlakuan tersebut.
29. Berikut ini harus selalu ditentukan oleh hukum atau peraturan kewenangan administrasi yang kompeten: Tindakan pelanggaran tata tertib; Jenis dan jangka waktu hukuman yang mungkin dijatuhkan; Pihak berwenang yang kompeten yang dapat menjatuhkan hukuman tersebut.
30. (1) Tidak satu narapidana pun dapat dihukum kecuali sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlaku, dan tidak boleh dua kali untuk pelanggaran yang sama.
(2) Tidak satu narapidana pun dapat dihukum kecuali ia telah diberitahukan tentang pelanggaran yang dituduhkan kepadanya dan diberikan kesempatan yang cukup untuk menyampaikan pembelaan. Pihak berwenang yang kompeten harus melakukan pemeriksaan yang menyeluruh terhadap kasus tersebut.
(3) Ketika diperlukan dan dapat diterapkan, narapidana harus diperbolehkan membuat pembelaan diri melalui seorang penerjemah.
31. Hukuman mati, hukuman dengan penempatan dalam sel gelap, dan semua hukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia sepenuhnya dilarang sebagai hukuman untuk pelanggaran tata tertib.
32. (1) Hukuman pengurungan atau pengurangan makanan tidak boleh dilakukan kecuali jika petugas kesehatan telah memeriksa narapidana dan ada bukti tertulis bahwa narapidana tersebut dapat menahan jenis hukuman tersebut.
(2) Hal yang sama diterapkan pada hukuman lain yang dapat merugikan kesehatan jasmani dan rohani seorang narapidana. Tidak dalam kasus apa pun hukuman semacam itu tidak boleh diterapkan atau dilakukannya penyimpangan dari prinsip yang tercantum dalam peraturan 31.
(3) Petugas kesehatan harus mengunjungi narapidana yang sedang menjalani hukuman seperti disebutkan di atas setiap hari dan harus memberikan rekomendasi kepada direktur institusi penghukuman jika petugas kesehatan tersebut mempertimbangkan bahwa diperlukan adanya penghapusan atau perubahan terhadap hukuman dengan alasan kesehatan jasmani dan rohani.
Instrumen pengekangan
33. Instrumen pengekangan, seperti borgol, rantai, besi, dan jaket pengekang, tidak boleh digunakan sebagai hukuman. Rantai dan besi sangat tidak boleh digunakan sebagai pengekangan. Instrumen lain dari pengekangan tidak boleh digunakan kecuali dalam kondisi-kondisi berikut ini:
a) Sebagai langkah pencegahan terhadap upaya melarikan diri pada waktu pemindahan, dengan syarat bahwa alat-alat tersebut harus dibuka ketika narapidana tampil di depan kewenangan hukum atau administratif;
b) Berdasarkan alasan kesehatan dengan pengarahan dari petugas kesehatan;
c) Berdasarkan perintah direktur institusi penghukuman, jika metode-metode kontrol lain gagal, dengan tujuan untuk mencegah seorang narapidana melukai dirinya sendiri atau orang lain atau merusak properti; dalam kasus-kasus tersebut direktur institusi penghukuman harus segera berkonsultasi dengan petugas kesehatan dan melaporkan kepada kewenangan administratif yang lebih tinggi.
34. Pola dan metode penggunaan instrumen pengekangan harus ditentukan oleh administrasi penjara pusat. Instrumen-instrumen tersebut tidak boleh digunakan untuk waktu yang lama dari pada yang diperlukan.
35. (1) Setiap narapidana yang baru masuk harus diberikan informasi tertulis tentang peraturan yang mengatur perlakuan terhadap narapidana sesuai dengan kategorinya, persyaratan tata tertib di penjara, metode-metode yang legal untuk mencari informasi dan membuat pengaduan, serta semua hal yang diperlukan untuk pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajibannya dan untuk beradaptasi dengan kehidupan dalam penjara.
(2) Jika seorang narapidana tidak dapat membaca, maka informasi seperti yang disebutkan di atas harus dibacakan kepada narapidana tersebut.
36. (1) Setiap narapidana harus memiliki kesempatan satu kali seminggu untuk membuat permintaan atau pengaduan kepada direktur institusi penghukuman atau kepada petugas yang berwenang untuk mewakili direktur institusi penghukuman.
(2) Haruslah dimungkinkan untuk mengajukan permintaan atau pengaduan kepada inspektur penjara ketika ia melakukan inspeksi. Narapidana harus memiliki kesempatan untuk berbicara dengan inspektur penjara atau kepada petugas manapun yang melakukan inspeksi ke penjara tanpa kehadiran direktur atau anggota staf institusi penghukuman.
(3) Setiap narapidana harus diperbolehkan mengajukan permintaan atau pengaduan dalam bentuk yang layak, tanpa sensor terhadap isi, kepada administrasi penjara pusat, kewenangan yudisial, ataupun kewenangan lain melalui sarana-sarana yang ada.
(4) Setiap permintaan atau pengaduan harus segera ditangani dan dijawab tanpa penundaan kecuali jika permintaan atau pengaduan tersebut bersifat sembrono atau tidak mendasar.
Hubungan dengan dunia luar
37. Narapidana harus diperbolehkan berkomunikasi dengan keluarga dan teman-temannya secara berkala dengan pengawasan yang diperlukan, baik melalui surat-menyurat maupun menerima kunjungan.
38. (1) Narapidana yang merupakan warga negara asing harus diberikan fasilitas yang cukup untuk berkomunikasi dengan perwakilan diplomatik atau konsuler dari Negara di mana ia menjadi warga negara.
(2) Narapidana yang merupakan warga negara dari Negara-negara yang tidak memiliki perwakilan diplomatik atau konsuler dengan negara di mana ia dipenjara, dan pengungsi atau orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan harus diberikan fasilitas yang serupa untuk berkomunikasi dengan perwakilan diplomatik Negara yang bertanggung jawab atas kepentingan mereka atau kewenangan nasional atau internasional lainnya yang bertugas melindungi orang-orang semacam itu.
39. Narapidana harus diberikan informasi secara berkala tentang berita-berita penting dengan membaca surat kabar, terbitan periodik, atau publikasi penjara khusus; dengan mendengarkan transmisi tanpa kabel; dengan kuliah; atau dengan cara-cara lain sebagaimana diwenangkan atau dikontrol oleh administrasi.
Buku-buku
40. Setiap penjara harus memiliki sebuah perpustakaan untuk digunakan oleh semua kategori narapidana, yang dilengkapi dengan buku-buku yang bersifat menghibur maupun instruksional, dan narapidana harus didorong untuk menggunakannya secara penuh
Agama
41. (1) Jika dalam penjara terdapat sejumlah narapidana yang mempunyai agama yang sama, maka harus ditunjuk atau ditugaskan seorang perwakilan yang berkualifikasi di bidang agama tersebut. Jika sejumlah narapidana mengetujui dan kondisi mengizinkan maka pengaturan tersebut harus dilaksanakan penuh-waktu.
(2) Seorang perwakilan yang berkualifikasi yang ditunjuk atau ditugaskan berdasarkan ayat (1) harus diizinkan menyelenggarakan kebaktikan secara berkala dan mengunjungi narapidana secara pribadi pada waktu-waktu yang layak.
(3) Akses setiap narapidana bagi perwakilan yang berkualifikasi dari agama apa pun tidak boleh ditolak. Di sisi lain, seorang narapidana diperbolehkan menolak kunjungan perwakilan agama mana pun, dan tindakannya harus dihormati sepenuhnya.
42. Sejauh bisa dilaksanakan, setiap narapidana harus diizinkan memuaskan kebutuhan kehidupan beragamanya dengan mengikuti kebaktian yang dilakukan di penjara dan dengan memiliki buku-buku keagamaan serta instruksi keagamaan sesuai dengan kepercayaannya.
Penyimpanan harta milik narapidana
43. (1) Semua uang, benda berharga, pakaian, dan harta milik lainnya seorang narapidana yang tidak boleh disimpan narapidana pada masa tahanannya berdasarkan peraturan penjara harus disimpan di tempat yang aman selama narapidana berada di penjara. Oleh karena itu, suatu catatan penyimpanan harus ditandatangani oleh narapidana. Langkah-langkah harus diambil untuk menyimpan harta milik tersebut dalam kondisi yang baik.
(2) Pada saat narapidana dilepaskan, semua benda dan uang tersebut harus dikembalikan kepadanya kecuali jika ia sudah mengizinkan penggunaan uang atau pengiriman barang miliknya keluar dari penjara, atau dipandang perlu atas dasar kebersihan untuk memusnahkan pakaian narapidana yang bersangkutan. Narapidana harus menandatangani tanda terima untuk barang atau uang yang dikembalikan kepadanya.
(3) Uang atau barang apa pun yang diterima oleh narapidana dari luar harus diperlakukan dengan cara yang sama.
(4) Jika seorang narapidana membawa obat-obatan terlarang atau obat-obatan apa pun, petugas kesehatan harus menentukan penggunaan benda-benda tersebut.
Pemberitahuan tentang kematian, penyakit, pemindahan, dan lain sebagainya
44. (1) Direktur institusi penghukuman harus memberitahukan kepada istri/suami, jika narapidana sudah menikah, atau kepada anggota keluarga terdekat dan harus memberitahukan kepada seseorang yang ditunjuk oleh narapidana akan peristiwa kematian atau penyakit serius atau luka-luka serius seorang narapidana, atau pemindahannya ke sebuah institusi untuk perawatan penyakit mental.
(2) Seorang narapidana harus segera diberitahukan tentang kematian atau penyakit serius keluarga terdekatnya. Dalam hal penyakit kritis seorang anggota keluarga terdekat, narapidana harus diizinkan, jika situasi memungkinkan, mengunjungi orang tersebut baik dalam pengawasan maupun secara sendirian.
(3) Setiap narapidana harus memiliki hak untuk segara memberitahukan anggota keluarganya akan kondisinya di institusi penghukuman atau pemindahannya ke institusi penghukuman lain.
Pemindahan narapidana
45. (1) Ketika narapidana dipindahkan ke atau dari suatu institusi penghukuman, mereka harus dipertunjukkan sesedikit mungkin terhadap masyarakat umum, dan harus diterapkan suatu pencegahan yang layak untuk melindungi mereka dari hinaan, keingintahuan, dan publisitas dalam bentuk apa pun.
(2) Dilarang melakukan pemindahan narapidana dengan menggunakan kendaraan yang tidak memiliki ventilasi atau pencahayaan yang cukup, atau dengan cara apa pun yang menempatkan mereka pada kesulitan secara fisik yang tidak perlu.
(3) Pemindahan narapidana harus dilaksanakan dengan biaya dari administrasi dan kondisi yang sama harus diberlakukan untuk semuanya.
Personil penjara
46. (1) Setiap administrasi penjara harus memiliki proses seleksi personil yang baik, karena administrasi yang layak dari penjara tergantung pada integritas, sifat kemanusiaan, kapasitas profesional, dan kecocokan personal terhadap jenis pekerjaan para personilnya.
(2) Administrasi penjara harus terus-menerus mengembangkan dan mempertahankan baik dalam pikiran personil maupun masyarakat umum bahwa pekerjaan administrasi penjara merupakan pelayanan publik yang sangat penting, dan karenanya semua sarana yang layak untuk memberikan informasi terhadap masyarakat umum harus digunakan.
47. (1) Setiap personil penjara harus memiliki standar pendidikan dan kepandaian yang layak.
(2) Sebelum memulai tugasnya, setiap personil penjara harus diberikan kursus atau pelatihan mengenai tugas-tugas umum dan khusus, dan harus lulus dari ujian teoritis dan praktik.
(3) Setelah memulai tugasnya dan selama karirnya, setiap personil penjara harus mempertahankan dan mengembangkan kapasitas pengetahuan dan profesionalnya dengan mengikuti serangkaian pelatihan yang dilaksanakan dengan jangka waktu yang sepantasnya.
48. Semua anggota personil harus bertingkah laku dan melaksanakan tugas mereka dengan baik setiap saat untuk memberikan contoh yang baik kepada narapidana dan mendapatkan rasa hormat dari narapidana.
49. (1) Setiap personil harus melibatkan sejumlah ahli seperti psikiater, psikolog, pekerja sosial, guru, dan instruktur perdagangan sejauh dimungkinkan.
(2) Pelayanan dari pekerja sosial, guru, dan instruktur perdagangan harus diberikan secara permanen, tanpa mengesampingkan pekerja paruh-waktu atau pekerja sukarela.
50. (1) Direktur institusi penghukuman harus memiliki kualifikasi yang cukup untuk melaksanakan tugasnya berdasarkan karakter, kemampuan administratif, pelatihan dan pengalaman yang layak.
(2) Direktur institusi penghukuman harus memberikan seluruh waktunya untuk tugas-tugas resmi dan tidak boleh ditunjuk secara paruh-waktu.
(3) Direktur institusi penghukuman harus bertempat tinggal di dalam wilayah bangunan institusi penghukuman atau di wilayah sekitar institusi penghukuman.
(4) Ketika seorang direktur bertanggung jawab atas dua atau lebih institusi penghukuman, maka ia harus mengunjungi institusi-institusi tersebut sesering mungkin. Di setiap institusi harus ada seorang petugas penjara yang bertanggung jawab.
51. (1) Direktur, wakilnya, dan kebanyakan personil institusi penghukuman harus dapat berbicara dalam bahasa jumlah terbanyak narapidana, atau bahasa yang dimengeri oleh jumlah terbanyak narapidana.
(2) Di institusi penghukuman lain seorang petugas kesehatan harus berkunjung setiap hari dan harus bertempat tinggal di dekat institusi penghukuman sehingga dapat datang dengan cepat ketika diperlukan untuk kasus-kasus darurat.
53. (1) Di institusi penghukuman yang menggabungkan laki-laki dan perempuan, bagian dari institusi penghukuman yang dialokasikan untuk perempauan harus berada di bawah kewenangan petugas penjara perempuan yang memiliki tanggung jawab atas kunci-kunci terhadap semua bagian dari institusi penghukuman tersebut.
(2) Tidak seorang pun anggota staf laki-laki diperkenankan memasuki bagian institusi penghukuman yang diperuntukkan bagi perempuan kecuali jika didampingi oleh petugas penjara perempuan.
(3) Narapidana perempuan harus dilayani dan dimonitor oleh petugas penjara perempuan. Tetapi, hal ini tidak berarti mengesampingkan anggota staf laki-laki, terutama dokter dan guru, untuk melaksanakan tugas profesional mereka di institusi penghukuman atau bagian dari institusi penghukuman yang diperuntukkan bagi perempuan.
54. (1) Para petugas institusi penghukuman tidak boleh, berkaitan dengan hubungan mereka dengan narapidana, menggunakan kekerasan kecuali dalam hal pembelaan diri atau upaya melarikan diri, atau pengekangan fisik secara aktif ataupun pasif berdasarkan hukum atau peraturan. Para petugas yang memiliki kewenangan untuk menggunakan kekerasan harus menggunakannya seminimal mungkin dan hanya jika diperlukan, serta harus segera melaporkannya kepada direktur institusi penghukuman.
(2) Para petugas penjara harus diberikan pelatihan fisik khusus untuk memampukan mereka untuk menahan tindakan agresif narapidana.
(3) Staf yang dalam melaksanakan tugasnya berhubungan langsung dengan narapidana tidak boleh dipersenjatai, kecuali dalam kondisi-kondisi khusus. Selanjutnya, staf tidak boleh diberikan senjata dalam kondisi apa pun kecuali jika mereka telah mendapatkan pelatihan untuk menggunakan senjata tersebut.
Inspeksi
55. Harus ada inspeksi dan pelayanan berkala dalam institusi penghukuman oleh inspektur yang berkualifikasi dan berpengalaman yang ditunjuk oleh kewenangan yang kompeten. Para inspektur tersebut harus menjamin bahwa institusi-institusi penghukuman dijalankan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku dan bertujuan untuk menghasilkan pelayanan penghukuman dan koreksional.
BAGIAN II PERATURAN YANG DITERAPKAN UNTUK KATEGORI KHUSUS
NARAPIDANA YANG SUDAH DIJATUHI PUTUSAN
56. Prinsip-prinsip panduan berikut ini dimaksudkan untuk menunjukkan bagaimana sebuah institusi penghukuman dijalankan dan tujuan-tujuan yang harus mereka capai, sesuai dengan deklarasi yang dibuat di Pengamatan Awal I dari teks ini.
57. Pemenjaraan dan cara-cara lain yang menyebabkan pemutusan hubungan seorang pelaku pelanggaran dengan dunia luar adalah sesuatu hal yang mengkhawatirkan karena seseorang telah diambilnya hak atas penentuan nasibnya sendiri dengan merampas merampas kebebasannya. Oleh karena itu, sistem penjara tidak boleh, kecuali untuk alasan pemisahan yang dibenarkan atau untuk mempertahankan disiplin, memperburuk penderitaan yang melekat pada situasi semacam itu.
58. Tujuan dan pembenaran terhadap hukuman penjara atau cara-cara serupa yang merampas kebebasan adalah sepenuhnya untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Tujuan ini hanya dapat dicapai jika jangka waktu pemenjaraan sedapat mungkin digunakan untuk menjamin bahwa sekembalinya si pelaku pelanggaran ke masyarakat maka ia bersedia dan juga mampu menjalankan kehidupan yang taat pada hukum dan dapat mencukupi kebutuhannya sendiri.
59. Untuk tujuan tersebut, institusi penghukuman harus menggunakan semua cara pemulihan, pendidikan, moral, spiritual, dan kekuatan serta bentuk bantuan lain yang pantas dan tersedia, dan harus melaksanaknnya sesuai dengan kebutuhan perlakuan individual terhadap para narapidana.
60. (1) Administrasi di institusi penghukuman harus meminimalisir perbedaan-perbedaan antara kehidupan di penjara dan kehidupan bebas yang cenderung mengurangi tanggung jawab narapidana atau penghormatan terhadap martabat mereka sebagai manusia.
(2) Perlu dilakukan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menjamin kembalinya seorang narapidana secara perlahan-lahan ke dalam kehidupan bermasyarakat, sebelum masa hukuman penjaranya selesai. Tujuan ini dapat dicapai, tergantung kasusnya, dengan pelaksanaan pembebasan-awal di institusi penghukuman yang sama atau di institusi lainnya yang layak, atau dengan pembebasan bersyarat di bawah pengawasan yang tidak boleh dipercayakan kepada polisi tetapi harus digabungkan dengan bantuan sosial yang efektif.
61. Perlakuan terhadap narapidana harus menekankan bukan pengecualian mereka dari masyarakat, tetapi justru keterlibatan mereka secara terus-menerus di dalamnya. Oleh karena itu, agen-agen masyarakat harus dilibatkan kapan pun dimungkinkan untuk membantu para staf institusi penghukuman dalam tugas rehabilitasi sosial para narapidana. Harus terhadap hubungan dengan setiap penjara, pekerja sosial yang ditugaskan untuk mempertahankan dan memperbaiki semua hubungan yang diinginkan dari seorang narapidana dengan keluarganya dan dengan agen-agen sosial lainnya. Langkah-langkah harus diambil untuk menjaga, sejauh mungkin sesuai dengan hukum dan putusan hukuman, hak berkaitan dengan kepentingan sipil, hak keamanan sosial, dan keungungan sosial lainnya dari seorang narapidana.
62. Pelayanan kesehatan di institusi penghukuman harus mendeteksi dan merawat penyakit fisik atau jiwa atau efek-efek yang mungkin menghambat rehabilitasi narapidana. Semua pelayanan kesehatan, operasi, dan kejiwaan harus disediakan untuk mencapai tujuan tersebut.
63. (1) Pemenuhan terhadap prinsip-prinsip ini membutuhkan adanya perlakuan individual dan untuk tujuan ini perlu diterapkan suatu sistem klasifikasi narapidana dalam kelompok-kelompok yang bersifat fleksibel; oleh karena itu diharapkan kelompok-kelompok semacam itu didistribusikan ke institusi penghukuman yang berbeda-beda sesuai dengan perlakuan terhadap setiap kelompok.
(2) Institusi penghukuman ini tidak perlu menyediakan tingkat keamanan yang sama untuk setiap kelompok. Yang diperlukan adalah adanya tingkat keamanan yang beraneka ragam sesuai dengan kebutuhan dari setiap kelompok. Institusi penghukuman terbuka, oleh faktanya bahwa institusi tersebut menyediakan tidak hanya keamanan fisik untuk menghindari upaya melarikan diri tetapi bergantung pada disiplin diri dari penghuni penjara, menyediakan kondisi-kondisi yang paling FAVOURABLE bagi rehabilitasi terhadap sekelompok narapidana yang dipilih dengan hati-hati.
(3) Adalah diinginkan bahwa jumlah narapidana dalam institusi penjara yang tertutup tidak terlalu banyak sehingga menghambat perlakuan individualisasi. Di beberapa negara dipertimbangkan bahwa jumlah populasi institusi semacam ini harus tidak melebihi lima ratus orang. Di institusi penjara terbuka jumlah populasi harus sesedikit mungkin.
(4) Di sisi lain, adalah tidak diinginkan untuk mempertahankan penjara yang begitu kecil yang fasilitas yang layaknya tidak dapat disediakan.
64. Tugas dari masyarakat tidak berakhir dengan dibebaskannya seorang narapidana dari penjara. Oleh karena itu, harus terdapat agen-agen pemerintah ataupun swasta yang mampu memberikan AFTERCARE kepada narapidana yang dibebaskan yang ditujukan untuk mengurangi prasangka terhadapnya dan terhadap rehabilitasi sosialnya.
Perlakuan
65. Perlakuan terhadap orang-orang yang dihukum penjara atau hukuman lainnya yang serupa harus dilakukan sesuai dengan tujuannya dan sesuai dengan jangka waktu hukuman yang telah ditetapkan dalam rangka menumbuhkan di dalam diri orang-orang tersebut keinginan untuk menjalani hidup yang sesuai dengan hukum dan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri ketika mereka telah dibebaskan, serta dalam rangka mempersiapkan diri mereka untuk dapat melakukan hal-hal tersebut. Perlakuan harus sedemikian rupa untuk mendorong penghormatan terhadap diri sendiri dan membangun rasa tanggung jawab mereka.
66. (1) Untuk mencapai tujuan tersebut, cara-cara yang layak harus dilakukan, termasuk perlakuan yang bersifat keagamaan di negara-negara yang memungkinkan hal tersebut, pendidikan, bimbingan dan pelatihan khusus, pekerjaan sosial, konseling pekerjaan, pengembangan fisik dan penguatan karakter moral, sesuai dengan kebutuhan individual dari setiap narapidana, dengan mempertimbangkan sejarah sosial dan kejahatannya, kapasitas dan kecakapan fisik dan mentalnya, tabiat pribadinya, jangka waktu hukuman dan peluangnya setelah ia dibebaskan.
(2) Bagi setiap narapidana dengan hukuman dengan jangka waktu tertentu, direktur institusi penghukuman harus segera mungkin setelah narapidana masuk ke penjara menerima laporan penuh tentang segala persoalan yang dinyatakan di ayat sebelumnya. Laporan semacam itu harus disertai laporan oleh petugas kesehatan yang berkualifikasi di bidang psikiatris tentang kondisi fisik dan mental dari narapidana.
(3) Laporan dan dokumen lain yang relevan harus ditempatkan di dokumentasi individual. Dokumentasi ini harus diperbaharui dan dirahasiakan dengan cara tertentu sehingga bisa digunakan oleh personil yang bertanggung jawab kapan pun dibutuhkan
Klasifikasi dan Individualisasi
67. Tujuan dari klasifikasi adalah:
(a) Untuk memisahkan narapidana yang, dengan alasan catatan kejahatan atau karakter buruknya, mungkin memberikan pengaruh buruk bagi narapidana lainnya;
(b) Untuk membagi para narapidana ke dalam kelas-kelas dalam rangka memfasilitasi perlakuan terhadap mereka dengan pandangan untuk rehabilitasi sosial mereka.
68. Institusi penghukuman atau bagian dari institusi penghukuman harus sedapat mungkin diperuntukkan bagi perlakuan terhadap kelas-kelas yang berbeda dari narapidana.
69. Suatu program perlakuan harus disiapkan bagi narapidana segera setelah ia masuk ke dalam institusi penjara dan setelah dilakukan kajian terhadap karakternya dengan jangka waktu hukuman yang cukup, berdasarkan pengetahuan yang diperoleh tentang kebutuhan individual, kapasitas, dan tabiatnya.
Hak istimewa
70. Sistem hak istimewa yang sesuai untuk setiap kelas yang berbeda dari narapidana dan metode perlakuan yang berbeda harus dibuat di setiap institusi penghukuman untuk mendorong perilaku yang baik, membangun rasa tanggung jawab, dan mengamankan kepentingan dan kerja sama antarnarapidana dalam perlakuan terhadap mereka.
Pekerjaan
71. (1) Semua pekerjaan narapidana tidak boleh bersifat dapat menyebabkan penderitaan.
(2) Semua narapidana yang berada di bawah hukuman harus bekerja, sesuai dengan kesehatan fisik dan mental mereka sebagaimana ditentukan oleh petugas kesehatan.
(3) Pekerjaan yang bersifat berguna yang cukup harus disediakan untuk mempekerjakan narapidana secara aktif dengan jangka waktu bekerja yang normal.
(4) Sedapat mungkin pekerjaan yang disediakan harus dalam rangka mempertahankan atau meningkatkan kemampuan narapidana untuk menjalani hidup yang jujur setelah ia dibebaskan.
(5) Pelatihan khusus yang berguna dalam bidang perdagangan harus disediakan bagi narapidana, dan terutama bagi narapidana anak muda, sehingga narapidana dapat memperoleh keuntungan dari hal tersebut.
(6) Narapidana harus dapat memilih jenis pekerjaan yang mereka ingin lakukan berdasarkan pilihan pelatihan khusus yang layak dan dengan persyaratan administrasi dan disiplin institusi penghukuman.
72. (1) Organisasi dan metode pekerjaan dalam institusi penghukuman harus sedapat mungkin menyerupai pekerjaan di luar institusi penghukuman, sehingga dapat mempersiapkan narapidana terhadap kondisi kehidupan bekerja yang normal.
(2) Namun, minat narapidana dan pelatihan khusus mereka tidak boleh dipergunakan untuk memperoleh keuntungan finansial suatu industri di dalam institusi penghukuman.
73. (1) Industri dan pertanian yang bersifat institusional di institusi penghukuman seharusnya dijalankan langsung oleh administasi institusi penghukuman dan bukan oleh kontraktor swasta.
(2) Pada saat narapidana bekerja di suatu pekerjaan yang tidak dijalankan oleh administrasi institusi penghukuman, maka para narapidana tersebut harus selalu diawasi oleh personil institusi penghukuman. Kecuali jika pekerjaan tersebut adalah pekerjaan di departemen pemerintahan di mana gaji penuh dibayarkan kepada administrasi institusi penghukuman oleh narapidana yang bekerja di tempat tersebut, dikurangi dengan biaya yang dibayarkan kepada narapidana tersebut.
74. (1) Institusi penghukuman harus memberlakukan langkah-langkah pencegahan yang sama dalam menjamin keselamatan dan kesehatan seperti yang berlaku pada pekerja yang bebas.
(2) Harus dibuat provisi yang mengatur perihal ganti rugi bagi narapidana atas luka-luka akibat bekerja, termasuk penyakit yang muncul sebagai akibat pekerjaan, dengan pengaturan yang sama seperti yang berlaku bagi pekerja yang bebas.
75. (1) Jam kerja harian dan mingguan maksimum dari seorang narapidana harus ditentukan oleh hukum atau peraturan administratif institusi penghukuman, dengan mempertimbangkan peraturan lokal atau kebiasaan yang terkait dengan pekerjaan seorang pekerja yang bebas.
(2). Jam kerja tersebut harus termasuk satu hari istirahat setiap minggunya dan waktu yang cukup untuk pendidikan dan kegiatan lain yang diperlukan sebagai bagian dari perlakuan dan rehabilitasi narapidana.
76. (1) Harus terdapat suatu sistem penggajian yang adil bagi pekerjaan narapidana.
(2) Dalam sistem penggajian tersebut narapidana harus diizinkan untuk membelanjakan sebagian dari pendapatan mereka atas barang-barang yang diizinkan untuk penggunaan pribadi dan mengirimkan sebagian dari pendapatan mereka kepada keluarganya.
(3) Dalam sistem penggajian tersebut narapidana diharuskan menyimpan sebagian pendapatannya pada administrasi institusi penghukuman dalam bentuk tabungan yang akan dikembalikan kepada narapidana pada saat ia dibebaskan.
Pendidikan dan rekreasi
77. (1) Harus dibuat provisi tentang pendidikan lanjutan bagi narapidana yang mampu menjalaninya, termasuk instruksi keagamaan di negara-negara yang memungkinkannya. Pendidikan untuk orangorang yang tidak bisa membaca dan anak muda harus diwajibkan, serta perhatian khusus harus diberikan bagi pelaksanaannya.
(2) Pendidikan narapidana harus sedapat mungkin diintegrasikan dalam sistem sehingga setelah narapidana dibebaskan mereka dapat melanjutkan pendidikan mereka tanpa kesulitan.
78. Kegiatan rekreasi dan kebudayaan harus disediakan di semua institusi penghukuman untuk kepentingan kesehatan mental dan fisik narapidana.
Hubungan sosial dan perawatan-setelah
79. Perhatian khusus harus diberikan untuk perawatan dan perbaikan hubungan antara narapidana dengan keluarganya sebagaimana diinginkan oleh kedua belah pihak.
80. Pertimbangan bagi masa depan narapidana harus diberikan sejak awal masa hukumannya, yaitu setelah ia dibebaskan, serta narapidana harus didorong dan dibantu untuk mempertahankan atau membina hubungan dengan orang-orang atau agen-agen di luar institusi penghukuman untuk mencapai kepentingan terbaik dari keluarga dan rehabilitas sosialnya.
81. (1) Pelayanan dan lembaga, baik pemerintah maupun lainnya, yang membantu narapidana yang dibebaskan untuk menempatkan diri mereka kembali dalam masyarakat harus, sedapat mungkin dan sebagaimana diperlukan, menjamin bahwa narapidana yang dibebaskan memiliki dokumen dan surat identifikasi yang layak, rumah dan pekerjaan pekerjaan yang layak, pakaian yang cukup dan layak sesuai dengan cuaca dan musim, dan sarana yang cukup untuk mencapai tujuan mereka dan memelihara diri mereka sendiri di masa setelah ia dibebaskan.
(2) Para wakil yang telah disetujui dari lembaga-lembaga tersebut harus memiliki akses yang diperlukan ke institusi penghukuman dan narapidana, serta harus dilibatkan dalam konsultasi tentang masa depan narapidana sejak awal masa hukumannya.
(3) Kegiatan-kegiatan dari lembaga-lembaga semacam itu sebaiknya sedapat mungkin dipusatkan atau dikoordinasikan dengan tujuan menjamin pelaksanaan yang terbaik dari upaya-upaya mereka.
B. NARAPIDANA YANG SAKIT JIWA DAN TIDAK NORMAL SECARA KEJIWAAN
82. (1) Orang-orang yang sakit jiwa tidak dapat ditahan di penjara dan pengaturan harus segera mungkin dibuat untuk memindahkan mereka ke institusi kejiwaan.
(2) Narapidana yang menderita penyakit atau ketidaknormalan kejiwaan harus diamati dan dirawat di institusi khusus yang berada manajemen kesehatan institusi penghukuman.
(3) Selama masa tinggal mereka di penjara, para narapidana tersebut harus ditempatkan dalam pengawasan khusus seorang petugas kesehatan.
(4) Pelayanan kesehatan dan kejiwaan di suatu institusi penghukuman harus menyediakan perawatan kejiwaan terhadap semua narapidana yang membutuhkan perawatan semacam itu.
83. Langkah-langkah harus sedapat mungkin diambil, melalui pengaturan dengan lembaga-lemabga tertentu, untuk menjamin berlanjutnya perawatan kejiwaan jika diperlukan bagi narapidana setelah dibebaskan serta provisi tentang perawatan-setelah berkaitan dengan kondisi psikologi-sosial.
C. NARAPIDANA DALAM PENAHANAN ATAU MENUNGGU PENGADILAN
84. (1) Dalam peraturan ini, orang-orang yang ditahan atau dipenjara dengan tuduhan pidana, yang ditahan baik dalam tahanan polisi maupun institusi penghukuman tetapi belum diadili dan dijatuhi hukuman, harus disebut sebagai “narapidana yang belum diadili”.
(2) Narapidana yang belum dijatuhi putusan hukuman diasumsikan tidak bersalah dan harus diperlakukan demikian.
(3) Tanpa prasangka terhadap peraturan hukum untuk perlindungan atas kebebasan individu atau tanpa maksud menetapkan suatu prosedur pengamatan berkaitan dengan narapidana yang belum diadili, maka narapidana yang belum diadili harus memperoleh keuntungan dari peraturan khusus yang digambarkan di peraturan-peraturan berikut ini yang sesuai dengan persyaratannya.
85. (1) Narapidana yang belum diadili harus dipisahkan dari narapidana yang sudah dijatuhi putusan hukuman.
(2) Narapidana anak muda yang belum diadili harus dipisahkan dari orang-orang dewasa, dan dalam prinsipnya harus ditahan di penjara yang berbeda.
86. Narapidana yang belum diadili harus tidur di kamar sendiri-sendiri, dengan pengecualian jika terdapat kebiasaan lokal yang berbeda karena kondisi cuaca.
87. Dalam pembatasan-pembatasan yang sesuai dengan tata tertib yang baik dalam institusi penghukuman, narapidana yang belum ditahan dapat membeli makanan dari luar penjara atas biaya sendiri jika mereka menginginkannya, baik yang diperoleh melalui administrasi institusi penghukuman ataupun melalui keluarga atau teman-teman mereka. Di luar itu, administrasi institusi penghukuman harus menyediakan makanan untuk mereka.
88. (1) Seorang narapidana yang belum diadili harus diperbolehkan mengenakan pakaiannya sendiri jika pakaian tersebut bersih dan layak untuk dipakai.
(2) Jika narapidana tersebut mengenakan pakaian penjara, maka pakaian tersebut harus berbeda dengan pakaian narapidana yang sudah dijatuhi putusan hukuman.
89. Seorang narapidana yang belum diadili harus selalu ditawarkan kesempatan untuk bekerja, tetapi tidak boleh diharuskan bekerja. Jika ia memilih untuk bekerja maka ia harus menerima pembayaran atas pekerjaannya.
90. Seorang narapidana yang belum diadili harus diperbolehkan mendapatkan buku-buku, surat kabar, bahan menulis dan sarana pekerjaan lainnya dengan biaya sendiri atau dari pihak ketiga, yang sesuai dengan kepentingan pelaksanaan keadilan dan keamanan serta tata tertib penjara.
91. Jika ada alasan yang kuat dan mampu membayar maka seorang narapidana yang belum diadili harus diizinkan untuk dikunjungi dan dirawat oleh dokter pribadinya atau dokter giginya sendiri.
92. Seorang narapidana yang belum diadili harus diizinkan untuk segera memberitahukan keluarganya atas penahanannya dan harus diberikan semua fasilitas komunikasi yang cukup untuk berkomunikasi dengan keluarga dan teman-temannya, serta untuk menerima kunjungan dari mereka dengan pembatasan dan pengawasan sebagaimana dibutuhkan oleh kepentingan pelaksanaan keadilan dan keamanan serta tata tertib institusi penjara.
93. Seorang narapidana yang belum diadili harus diizinkan untuk mendaftarkan diri guna memperoleh bantuan hukum ketika bantuan tersebut tersedia untuk pembelaan dirinya, dan untuk menerima kunjungan dari pengacaranya untuk mempersiapkan pembelaan diri dan untuk mempersiapkan serta memberikannya petunjuk-petunjuk yang dijaga kerahasiaannya. Untuk tujuan tersebut, jika narapidana menginginkan maka ia dapat diberikan bahan-bahan untuk menulis. Wawancara antara narapidana dengan pengacaranya dapat dilihat tetapi tidak boleh didengarkan oleh polisi atau petugas institusi penghukuman.
D. NARAPIDANA SIPIL
94. Di negara-negara di mana hukum mengizinkan pemenjaraan atas hutang, atau oleh perintah pengadilan atas proses non-pidana lainnya maka orang-orang yang terpenjara tersebut tidak boleh menjadi subyek pembatasan atau kekerasan yang lebih besar lagi dari yang diperlukan untuk menjamin penahanan yang aman dan tata tertib yang baik. Perlakuan terhadap mereka harus sama dengan narapidana yang belum diadili, namun dengan pengecualian bahwa mereka boleh dipekerjakan.
E. ORANG-ORANG YANG DITANGKAP ATAU DITAHAN TANPA DAKWAAN
95. Tanpa prasangka terhadap provisi-provisi pasal 9 dari Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, orang-orang yang ditangkap atau ditahan tanpa dakwaan harus diberikan perlindungan yang sama sebagaimana terdapat di Bagian I dan Bagian II, Bab C. Provisi-provisi Bagian II, Bab A yang relevan harus juga dapat diterapkan ketika penerapannya kondusif bagi keuntungan sekelompok orang dalam penahanan, dengan kondisi bahwa langkah-langkah yang diambil tidak mengimplikasikan bahwa pendidikan ulang atau rehabilitasi adalah merupakan hal yang pantas bagi orang-orang yang tidak dituduh atas pelanggaran pidana apa pun.
PRINSIP-PRINSIP DASAR PERLAKUAN TERHADAP NARAPIDANA
Ditetapkan dan dikeluarkan oleh resolusi Majelis Umum 45/111 pada 14 Desember 1990
1. Semua tahanan harus diperlakukan dengan hormat karena mereka memiliki harga diri dan nilai sebagai seorang manusia.
2. Tidak diijinkan adanya diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, status kelahiran atau lainnya.
3. Namun, diperlukan adanya penghormatan terhadap kepercayaan dan agama serta ajaran-ajaran budaya dari kelompok dari mana tahanan tersebut berasal, apabila keadaan lingkungan memungkinkan.
4. Tanggung jawab institusi penjara dalam penahanan seorang tahanan dan dalam melindungi masyarakat dari kejahatan dapat dilepaskan sesuai dengan tujuan-tujuan sosial lain dari Negara dan tanggung jawab fundamental untuk memajukan kesejahteraan dan pembangunan semua anggota masyarakat.
5. Selain pembatasan-pembatasan yang secara nyata dibutuhkan dalam hal penahanan, semua tahanan harus mempertahankan hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang dinyatakan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dimana Negara yang terkait menjadi Pihak, dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik serta Protokol Opsionalnya, sebagaimana juga hak-hak lain yang dijelaskan dalam kovenan-kovenan Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya.
6. Semua tahanan memiliki hak untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan budaya dan pendidikan dengan tujuan untuk pengembangan penuh kepribadiannya.
7. Upaya-upaya untuk menghapus penahanan dalam sel pengasingan sebagai suatu bentuk hukuman, atau pembatasan bagi penerapannya, harus segera dilaksanakan atau setidaknya mulai didorong.
8. Harus diciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan tahanan untuk dapat memperoleh pekerjaan yang akan membantu integrasi mereka kembali ke pasar tenaga kerja negara dan agar mereka dapat mencari nafkah untuk membantu keuangan mereka sendiri maupun keluarganya.
9. Tahanan harus mendapatkan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan tanpa adanya diskriminasi berdasarkan status hukum mereka.
10.Dengan partisipasi dan bantuan masyarakat dan institusi-institusi sosial, dan dengan memperhatikan kepentingan korban, harus diciptakan kondisi yang baik bagi integrasi kembali bekas-tahanan ke dalam masyarakat dalam keadaan yang sangat baik.
11. Semua prinsip di atas harus diterapkan tanpa ada pengecualian.
DEKLARASI TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP SEMUA ORANG YANG MENJADI SUBJEK PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN ATAU HUKUMAN LAIN YANG KEJAM, TIDAK MANUSIAWI ATAU MERENDAHKAN MARTABAT MANUSIA
Diadopsi oleh resolusi Majelis Umum 3452 (XXX)
pada 9 Desember 1975
Pasal 1
1. Untuk tujuan lebih lanjut dari Deklarasi ini, penyiksaan berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau atas sepengetahuan pejabat pemerintah sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu, atau mengancam orang itu atau orang ketiga. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang timbul hanya dari melekat pada, atau diakibatkan oleh sanksi hukum yang berlaku sesuai dengan Peraturan Standar Minimum Perlakuan terhadap Narapidana.
Pasal 2
2. Penyiksaan terdiri dari bentuk yang dimotivasi dan sengaja dari perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
Setiap perbuatan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia merupakan suatu pelanggaran terhadap martabat manusia dan harus dikutuk sebagai suatu penolakan terhadap tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sebagai suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang dinyatakan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
Pasal 3
Tidak ada satu Negara pun yang dapat memperbolehkan atau mentolerir penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Kondisi-kondisi pengecualian seperti kondisi perang atau ancaman perang, ketidakstabilan politik dalam negeri, atau kondisi darurat publik lainnya tidak dapat digunakan sebagai justifikasi penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
Pasal 4
Setiap Negara harus, sesuai dengan provisi dalam Deklarasi ini, mengambil langkah-langkah yang efektif untuk mencegah penyiksaan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia dipraktikkan dalam yurisdiksinya.
Pasal 5
Pelatihan petugas penegak hukum dan pejabat pemerintah lainnya yang bertanggung jawab terhadap orang-orang yang dirampas kebebasannya harus menjamin bahwa tindakan-tindakan telah dilakukan sepenuhnya bagi pelarangan akan penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Pelarangan ini juga harus dimasukkan dalam peraturan atau instruksi umum yang dibuat dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi setiap orang yang terlibat dalam penahanan atau perlakuan terhadap orang-orang tersebut.
Pasal 6
Setiap Negara harus melakukan peninjauan ulang yang sistematis terhadap metode dan praktik interogasi sebagaimana juga pengaturan terhadap penahanan dan perlakuan terhadap orang-orang yang dirampas kebebasannya di wilayahnya dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
Pasal 7
Setiap Negara harus menjamin bahwa semua perbuatan penyiksaan sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 merupakan pelanggaran dalam hukum pidananya. Hal yang sama berlaku bagi perbuatanperbuatan yang terdiri dari partisipasi dalam, keterlibatan dalam, penghasutan atau upaya untuk melakukan penyiksaan.
Pasal 8
Setiap orang yang menyatakan bahwa ia telah menjadi subyek penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia oleh atau dengan keterlibatan pejabat pemerintah memiliki hak untuk mengadukan hal tersebut kepada kewenangan yang kompeten dari Negara yang bersangkutan, serta memiliki hak agar kasusnya diperiksa secara imparsial oleh kewenangan yang kompeten dari Negara yang bersangkutan.
Pasal 9
Kapan pun ada dasar yang beralasan untuk percaya bahwa suatu perbuatan penyiksaan sebagaimana didefinisikan di pasal 1 telah dilakukan, maka kewenangan yang kompeten dari Negara yang bersangkutan harus segera melakukan penyelidikan yang imparsial walaupun tidak ada pengaduan formal atas kejadian tersebut.
Pasal 10
Jika suatu penyelidikan berdasarkan pasal 8 dan pasal 9 menemukan bahwa perbuatan penyiksaan sebagaimana didefinisikan di pasal 1 telah terjadi, maka prosiding pidana harus dilakukan terhadap pelaku pelanggaran sesuai dengan hukum nasional. Jika juga ditemukan tuduhan akan terjadinya bentuk lain dari perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, maka pelaku pelanggaran harus menjadi subyek dari prosiding pidana, tata tertib atau lainnya yang sepatutnya.
Pasal 11
Ketika terbukti bahwa suatu perbuatan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia telah dilakukan oleh atau dengan keterlibatan pejabat pemerintah, maka korban harus diberikan pemulihan dan kompensasi sesuai dengan hukum nasional.
Pasal 12
Pernyataan apa pun yang dibuat sebagai hasil perbuatan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia tidak dapat digunakan sebagai bukti melawan orang yang bersangkutan atau melawan orang lain dalam prosiding apa pun.
DEKLARASI PERLINDUNGAN BAGI SEMUA ORANG DARI PENGHILANGAN SECARA PAKSA
(diproklamirkan oleh Majelis Umum dalam Resolusi 47 / 133 pada 18 Desember 1992)
Majelis Umum,
Mempertimbangkan, bahwa sesuai dengan asas-asas yang tercantum dalam Piagam Perserikatan BangsaBangsa dan instrument-instrumen internasional lainnya, pengakuan martabat yang melekat pada dan hakhak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota umat manusia, merupakan landasan bagi kebebasan, keadilan, dan perdamaian di dunia,
Mengingat, kewajiban Negara-negara dalam Piagam, terutama Pasal 55, untuk memajukan penghormatan universal dan ketaatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar,
Sangat prihatin bahwa di banyak negara, seringkali dengan cara yang terus menerus, terjadi penghilangan orang secara paksa, dalam arti bahwa orang-orang ditangkap, ditahan, atau diculik diluar keinginan mereka, atau dengan cara apa pun dirampas kebebasannya oleh pejabat-pejabat dari cabang-cabang atau tingkattingkat Pemerintahan yang berbeda, diikuti dengan penolakan untuk mengungkapan nasib dan keberadaan orang yang bersangkutan, atau penolakan untuk mengakui perampasan kebebasan mereka, yang telah menempatkan orang-orang tersebut di luar perlindungan hukum.
Menimbang, bahwa penghilangan orang secara paksa merendahkan nilai-nilai terdalam dari masyarakat yang telah berjanji untuk menghormati ketentuan hukum, hak asasi manusia dan kebebasan dasar, dan bahwa praktek sistematik dari perbuatan tersebut merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Mengingat resolusi 33/173 pada 23 Desember 1978, yang menunjukkan perhatian terhadap laporanlaporan dari berbagai belahan dunia yang berhubungan dengan penghilangan orang secara paksa atau tidak dengan sukarela, terhadap penderitaan dan kesedihankesedihan yang disebabkan oleh penghilangan orang, dan meminta Pemerintah untuk menganggap aparat pengamanan dan penegak hukum secara hukum bertanggung jawab atas ekses perbuatan yang dapat mengarah pada penghilangan orang secara paksa atau tidak dengan sukarela.
Mengingat juga, perlindungan bagi korban pertikaian bersenjata dari Konvensi Genewa 12 Agustus 1949 dan Protokol Tambahan atasnya pada 1977.
Memperhatikan terutama pasal-pasal yang relevan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang melindungi hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan keamanan seseorang, hak untuk tidak dikenai penyiksaan, dan hak untuk diakui sebagai manusia di hadapan hukum.
Memperhatikan juga Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat, yang menyatakan bahwa semua Negara Pihak harus mengambil upaya-upaya yang efektif untuk mencegah dan menghukum perbuatan penyiksaan.
Mengingat Tata Cara Kerja Petugas Penegak Hukum, Prinsip Dasar Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Petugas Penegak Hukum, Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan, serta Peraturan Standar Minimum Perlakuan terhadap Narapidana,
Menegaskan bahwa untuk mencegah penghilangan orang, adalah penting untuk menjamin pelaksanaan secara tegas Perangkat Prinsip-prinsip Perlindungan Setiap Orang dari Segala Bentuk Penahanan yang dicantumkan dalam lampiran Resolusi 43 / 173 tanggal 9 Desember 1988, dan Prinsip-prinsip Pencegahan dan Penyelidikan yang Efektif terhadap Hukuman Mati yang Di luar Hukum, Sewenangwenang, dan Sumir, yang terdapat dalam Lampiran Resolusi 1989 / 65 tanggal 24 Mei 1989 dari Dewan Ekonomi dan Sosial, dan didukung oleh Majelis Umum dalam Resolusi 44 / 162 tanggal 15 Desember 1989.
Mengingat bahwa walaupun perbuatan-perbuatan yang terdiri atas penghilangan orang secara paksa merupakan suatu pelanggaran terhadap larangan-larangan yang terdapat dalam instrumen-instrumen internasional di atas, tidak kurang pentingnya untuk menyusun suatu instrument yang menggolongkan semua tindakan penghilangan orang secara paksa, sebagai suatu tindak pidana yang sangat serius, dan mencantumkan standar-standar yang dirancang untuk menghukum dan mencegah tindakan mereka.
Menyatakan Deklarasi Perlindungan bagi Semua Orang dari Penghilangan Orang Secara Paksa dan Tidak Dengan Sukarela, sebagai seperangkat prinsip bagi semua negara.
Mendesak agar semua upaya dilakukan agar Deklarasi dikenal secara umum dan dihormati.
Pasal 1
1) Setiap tindakan Penghilangan Orang secara paksa merupakan suatu tindak pidana terhadap martabat manusia. Tindakan ini dinyatakan sebagai pengingkaran terhadap tujuan-tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan sebagai suatu pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasankebebasan dasar yang serius dan nyata, yang dinyatakan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan ditegaskan kembali dan dikembangkan dalam instrumen-instrumen internasional dalam bidang ini.
2) Segala perbuatan penghilangan orang secara paksa menempatkan orang-orang tersebut di luar perlindungan hukum, dan mengakibatkan penderitaan yang besar bagi mereka dan keluarga mereka. Penghilangan orang secara paksa merupakan suatu pelanggaran atas peraturanperaturan hukum internasional yang menjamin, antara lain, hak atas pengakuan sebagai pribadi dihadapan hukum, hak atas kebebasan dan keamanan seseorang, dan hak untuk tidak dikenai penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang keji, tidak manusiawi atau menurunkan martabat. Penghilangan orang secara paksa juga melanggar atau merupakan suatu ancaman yang besar terhadap hak untuk hidup.
Pasal 2
1) Tidak satu pun negara dapat melaksanakan, mengijinkan, atau mentolerir penghilangan orang secara paksa.
2) Negara-negara harus bertindak di tingkat nasional dan regional dan bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan segala cara untuk mencegah dan menghapuskan penghilangan orang secara paksa.
Pasal 3
Setiap negara harus mengambil upaya-upaya legislatif, administratif, yudikatif dan upaya lainnya yang efektif untuk mencegah dan menghentikan tindakan-tindakan penghilangan orang secara paksa di teritori dalam wilayah hukumnya.
Pasal 4
1) Semua perbuatan penghilangan orang secara paksa merupakan pelanggaran dalam hukum pidana, yang dapat dihukum dengan hukuman yang sepantasnya dengan pertimbangan keseriusan kejahatan yang luar biasa.
2) Keadaan yang meringankan dapat ditetapkan dalam peraturan nasional bagi orang-orang yang setelah berpartisipasi dalam penghilangan secara paksa, berperan penting dalam mengembalikan korban dalam keadaan hidup, atau secara sukarela memberikan informasi yang dapat mengklarifikasi kasus-kasus penghilangan orang secara paksa.
Pasal 5
Disamping berlakunya hukuman pidana semacam, penghilangan orang secara paksa meletakkan tanggung jawab perdata pada para pelakunya dan Negara atau Pejabat Negara yang mengorganisasi, menyetujui, atau mentolerir penghilangan semacam itu, tanpa mengurangi pertanggungjawaban internasional dari negara yang bersangkutan sesuai dengan asas-asas hukum internasional.
Pasal 6
1) Tidak satupun perintah atau instruksi dari pejabat publik, sipil atau militer yang berwenang, atau lainnya, dapat digunakan untuk membenarkan penghilangan secara paksa. Setiap orang yang menerima perintah atau instruksi semacam itu mempunyai hak dan kewajiban untuk tidak mematuhinya.
2) Setiap negara harus menjamin dilarangnya setiap perintah atau instruksi yang mengarahkan, memberi wewenang, atau menyarankan penghilangan orang secara paksa.
3) Pelatihan bagi aparat penegak hukum harus menekankan ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 dan 2 dari Deklarasi ini.
Pasal 7
Tidak ada situasi apa pun, baik ancaman perang, keadaan perang, ketidakstabilan politik internal atau situasi darurat publik lainnya, dapat digunakan untuk membenarkan penghilangan orang secara paksa.
Pasal 8
1) Tidak satu Negara pun dapat memaksa, memulangkan atau mengekstradisi seseorang ke negara lain dimana ada alasan kuat untuk mempercayai bahwa orang tersebut terancam bahaya penghilangan secara paksa.
2) Untuk tujuan penentuan ada tidaknya alasan semacam itu, pejabat yang berwenang harus memperhitungkan semua pertimbangan yang relevan, termasuk – bila berlaku – adanya pola yang konsisten dalam pelanggaran hak asasi manusia yang serius, menyolok, atau massal di negara yang bersangkutan.
Pasal 9
1) Hak atas pemulihan hukum yang segera dan efektif sebagai suatu cara untuk menentukan keberadaan atau kondisi kesehatan orang yang dirampas kebebasannya, dan/atau untuk mengidentifikasi aparat yang memerintahkan atau melaksanakan perampasan kemerdekaan, diperlukan untuk mencegah penghilangan orang secara paksa dalam segala situasi, termasuk keadaan yang disebut dalam Pasal 7 di atas.
2) Dalam tata cara tersebut, pejabat nasional yang berwenang harus mempunyai akses ke semua tempat dimana orang-orang yang dirampas kebebasannya itu berada, dan di setiap bagian dari tempat-tempat tersebut, serta tempat dimana – berdasarkan alasanalasan yang dapat dipercaya – orang-orang tersebut dapat ditemukan.
3) Para pejabat yang berwenang, sesuai dengan hukum negara atau instrumen hukum internasional dimana negara itu menjadi Pihak berhak memperoleh akses ke tempat-tempat tersebut.
Pasal 10
1) Orang yang dirampas kebebasannya harus ditahan di tempat penahanan yang diakui secara resmi, dan sesuai dengan hokum nasional, diajukan ke aparat pengadilan yang berwenang secepatnya setelah penahanan.
2) Informasi yang akurat mengenai penahanan orang tersebut dan tempat atau tempat-tempat penahanan mereka, termasuk pemindahan-pemindahan, harus tersedia secepatnya bagi anggota keluarga mereka, penasehat mereka, atau orang lain yang mempunyai kepentingan yang sah mengenai informasi tersebut, kecuali jika dinyatakan sebaliknya oleh orang-orang yang bersangkutan.
3) Daftar resmi terbaru tentang orang-orang yang dirampas kebebasannya harus diadakan di setiap tempat penahanan. Lebih jauh lagi, setiap negara harus mengambil langkah-langkah untuk mengadakan daftar-daftar semacam itu secara terpusat. Infomasi yang terdapat dalam daftardaftar ini harus tersedia bagi orang-orang yang diterangkan dalam ayat sebelumnya, bagi pejabat pengadilan dan pejabat nasional independen, pejabat-pejabat lainnya yang berwenang, yang menurut hukum negara yang bersangkutan atau menurut instrumen hukum internasional dimana Negara yang bersangkutan menjadi Pihak, berhak mencari keberadaan seseorang yang ditahan.
Pasal 11
Semua orang yang dirampas kebebasannya harus dilepaskan dengan cara yang memungkinkan dilakukannya verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan bahwa mereka benar-benar telah sudah dibebaskan, dan selanjutnya, telah dilepaskan dalam kondisi dimana adanya integritas fisik dan kemampuan mereka secara penuh untuk melaksanakan hak-hak mereka bisa dipastikan.
Pasal 12
1) Setiap negara harus menetapkan aturan-aturan menurut hukum nasionalnya, yang menunjukkan bahwa aparat-aparat yang: diberi wewenang untuk memerintahkan perampasan kemerdekaan dan menetapkan kondisi - kondisi dimana perintah-perintah tersebut dapat diberikan, serta menentukan hukuman-hukuman bagi aparat-aparat yang tanpa dasar hukum, menolak untuk memberikan informasi mengenai penahanan.
2) Setiap negara harus juga menjamin pengawasan yang ketat, termasuk jalur komando yang jelas, terhadap pejabat penegak hokum yang bertanggung jawab atas penangkapan, penahanan, penempatan, pemindahan, dan pemenjaraan, serta terhadap pejabat-pejabat lain yang menurut undang-undang dapat menggunakan kekerasan dan senjata api.
Pasal 13
1) Setiap negara harus menjamin bahwa setiap orang yang mengetahui atau mempunyai kepentingan yang sah yang menduga bahwa seseorang telah hilang secara paksa, mempunyai hak untuk melaporkannya pada pejabat Negara yang berwenang dan independen, dan hak agar pengaduan tersebut diselidiki dengan cepat, tuntas dan tanpa berpihak oleh pejabat yang berwenang tersebut. Manakala terdapat alasan yang layak untuk mempercayai bahwa penghilangan secara paksa telah terjadi, Negara harus segera menyampaikannya kepada pihak yang berwenang untuk melakukan penyelidikan, walaupun belum ada laporan resmi. Tidak diperkenankan untuk melakukan upaya yang mengurangi atau merugikan penyelidikan.
2) Setiap negara harus menjamin bahwa pejabat yang berwenang mempunyai kekuasaan dan sumber-sumber yang diperlukan untuk melakukan penyelidikan yang efektif, termasuk kekuasaan untuk memaksa kehadiran saksi-saksi, dan menerbitkan dokumend-okumen yang relevan, serta melakukan kunjungan ke tempat penahanan sesegera mungkin.
3) Harus dilakukan upaya-upaya untuk menjamin bahwa semua yang terlibat dalam penyelidikan, termasuk pelapor, penasihat hukum, saksi-saksi dan mereka yang melakukan penyelidikan, dilindungi dari perlakuan buruk, intimidasi, ataupun pembalasan dendam.
4) Temuan dalam penyelidikan semacam itu harus tersedia bagi semua orang yang terlibat atas permintaan mereka, kecuali apabila hal ini dapat membahayakan penyelidikan pidana yang sedang berlangsung.
5) Harus dilakukan upaya-upaya untuk menjamin bahwa perlakuan buruk, intimidasi, atau pembalasan dendam atau bentuk-bentuk campur tangan yang lain pada saat diajukannya laporan, atau selama penyelidikan berlangsung, dihukum dengan layak.
6) Sesuai dengan prosedur-prosedur diatas, suatu penyelidikan harus dapat dilaksanakan sepanjang nasib korban penghilangan orang secara paksa belum diklarifikasi.
Pasal 14
Berdasarkan fakta-fakta yang diungkapkan oleh aparat penyelidikan, setiap orang yang diduga telah melakukan tindakan menghilangkan orang secara paksa di suatu Negara harus diajukan ke depan pejabat sipil yang berwenang dari Negara tersebut, dengan maksud untuk dituntut dan diadili, kecuali jika orang tersebut telah diekstradisi ke negara lain yang bermaksud menerapkan jurisdiksinya sesuai dengan perjanjian internasional yang relevan yang berlaku. Semua negara harus mengambil tindakan sah dan layak yang diperkenankan, untuk mengadili semua orang yang dianggap bertanggung jawab atas tindak penghilangan secara paksa, yang ditemukan dalam wilayah hukumnya atau di bawah kontrol mereka.
Pasal 15
Kenyataan bahwa ada alasan-alasan untuk percaya bahwa seseorang berpartisipasi dalam tindakan yang bersifat sangat serius seperti yang tercantum dalam Pasal 4 ayat 1 di atas, apa pun motifnya, harus diperhitungkan pada waktu pejabat-pejabat yang berwenang dari suatu negara memutuskan diberikan tidaknya suaka.
Pasal 16
1) Orang-orang yang diduga telah melakukan tindakan-tindakan yang dicantumkan dalam Pasal 4 ayat 1 di atas, harus diberhentikan sementara dari tugas-tugas resminya selama proses penyelidikan berlangsung sebagaimana tersebut dalam Pasal 13.
2) Orang-orang ini hanya diadili oleh pengadilan-pengadilan umum yang berwenang dalam setiap negara, dan bukan oleh suatu pengadilan khusus lainnya, terutama pengadilan militer.
3) Tidak satu pun keistimewaan, kekebalan, atau pengecualian-pengecualian khusus boleh diajukan ke depan pengadilan-pengadilan tersebut, tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan yang dicantumkan dalam Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik.
4) Orang-orang yang dianggap bertanggung jawab atau perbuatan semacam itu harus dijamin untuk mendapatkan perlakuan yang adil, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang relevan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan perjanjian-perjanjian internasional yang relevan yang berlaku, dalam setiap tahap penyelidikan dan penuntutan serta pengadilan yang mengikutinya.
Pasal 17
1) Tindakan-tindakan yang merupakan penghilangan orang secara paksa harus dipertimbangkan sebagai tindak pidana yang terus berlanjut, sepanjang pelaku-pelakunya masih menyembunyikan nasib dan keberadaan orang yang hilang, dan fakta-fakta ini masih belum diklarifikasi.
2) Apabila upaya pemulihan yang dicantumkan dalam Pasal 2 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik tidak efektif, aturan pembatasan (statute of limitations) yang berhubungan dengan penghilangan orang secara paksa harus ditunda sampai upaya pemulihan ditetapkan kembali.
3) Jika ada aturan pembatasan yang berhubungan dengan tindakan penghilangan orang secara paksa, aturan tersebut harus substansial dan sepadan dengan keseriusan yang luar biasa dari tindak pidana tersebut.
Pasal 18
1) Orang-orang yang telah atau diduga telah melakukan tindak pidana dalam Pasal 4 ayat 1 di atas, tidak dapat mengambil keuntungan dari hukum amnesti khusus atau upaya-upaya sejenis yang dapat mengecualikan mereka dari proses atau sanksi pidana apapun.
2) Dalam melaksanakan hak pengampunan, keseriusan yang luar biasa dari perbuatan penghilangan orang secara paksa harus diperhitungkan.
Pasal 19
Korban-korban penghilangan orang secara paksa dan keluarga mereka harus memperoleh kepastian atas penyelesaian kasusnya (redress), dan harus mempunyai hak untuk mendapatkan ganti rugi yang memadai, termasuk upaya-upaya bagi rehabilitasi yang menyeluruh. Apabila korban meninggal sebagai akibat penghilangan secara paksa, mereka yang menjadi tanggungan korban juga berhak atas kompensasi.
Pasal 20
1) Negara harus mencegah dan menekan penculikan anak-anak dari orang tua yang dihilangkan secara paksa, dan anak-anak yang lahir selama ibu mereka hilang secara paksa, dan harus mengarahkan usaha-usaha mereka untuk mencari dan mengidentifikasi anak-anak tersebut serta untuk mengembalikan anak-anak itu ke keluarga asal mereka.
2) Mempertimbangkan kebutuhan untuk melindungi kepentingan terbaik dari anak-anak yang tersebut pada ayat di atas, dalam Negara-negara yang memiliki sistem pengangkatan anak harus ada kesempatan untuk meninjau kembali pengangkatan anak, dan terutama untuk membatalkan pengangkatan anak yang bermula dari kasus penghilangan orang secara paksa. Namun demikian, pengangkatan anak tersebut terus berlaku apabila pada saat peninjauan kembali, keluarga dekat dari si anak memberikan izin.
3) Penculikan anak-anak dari orang tua yang hilang secara paksa atau anak yang lahir selama ibu mereka hilang secara paksa, dan perbuatan-perbuatan untuk mengganti atau menyembunyikan dokumen-dokumen yang memperlihakan identitas asli mereka, merupakan tindak pidana yang sangat serius yang harus dihukum
4) Untuk tujuan-tujuan tersebut, jika diperlukan, Negara harus melakukan perjanjian-perjanjian bilateral dan multilateral.
Pasal 21
Ketentuan-ketentuan dalam Deklarasi ini tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang ada dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau instrumen internasional lainnya, dan tidak boleh dianggap membatasi atau melemahkan (derogate) ketentuan-ketentuan tersebut.
PRINSIP-PRINSIP ETIKA MEDIS YANG RELEVAN BAGI PERAN PETUGAS MEDIS, TERUTAMA DOKTER, DALAM PERLINDUNGAN NARAPIDANA DAN TAHANAN TERHADAP PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN ATAU HUKUMAN LAIN YANG KEJAM, TIDAK MANUSIAWI ATAU MERENDAHKAN MARTABAT MANUSIA
Diadopsi oleh resolusi Majelis Umum 37/194 pada 18 Desember 1982
Prinsip 1
Petugas medis, terutama dokter, yang ditugaskan melakukan perawatan medis terhadap narapidana dan tahanan memiliki kewajiban untuk menyediakan perlindungan akan kesehatan jasmani dan rohani serta perawatan penyakit mereka, dengan kualitas dan standar yang sama sebagaimana yang diberikan kepada orang-orang yang tidak dipenjara atau ditahan.
Prinsip 2
Adalah merupakan pelanggaran yang berat terhadap etika medis, dan juga pelanggaran terhadap instrumen-instrumen internasional yang berlaku, bagi petugas medis, terutama dokter, untuk terlibat baik secara aktif maupun pasif dalam perbuatan-perbuatan yang terdiri dari partisipasi dalam, keterlibatan dalam, penghasutan atau upaya untuk melakukan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.1
Prinsip 3
Merupakan suatu perlanggaran terhadap etika medis bagi petugas medis, terutama dokter, untuk terlibat dalam hubungan professional apa pun dengan narapidana atau tahanan yang bertujuan tidak hanya untuk mengevaluasi, melindungi, atau meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani mereka.
Prinsip 4
Merupakan suatu pelanggaran terhadap etika medis bagi petugas medis, khususnya dokter, untuk: (a) Menerapkan pengetahuan dan keahlian mereka untuk membantu interogasi narapidana atau tahanan dengan cara-cara yang membahayakan kesehatan jasmani dan rohani narapidana atau tahanan tersebut, serta dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan instrumen-instrumen internasional yang relevan;2
(b) Menyatakan, atau berpartisipasi dalam pernyataan atas, kondisi kesehatan narapidana atau tahanan untuk menjalani bentuk perlakuan atau hukuman apa pun yang membahayakan kesehatan jasmani atau rohani mereka yang tidak sesuai dengan instrumen-instrumen internasional yang relevan, atau berpartisipasi dengan cara apa pun dalam perlakuan atau hukuman yang tidak sesuai dengan instrumeninstrumen internasional yang relevan.
1 Lihat Deklarasi tentang Perlindungan terhadap Semua Orang dari SUBJECTED bagi Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (resolusi 3452 (XXX), lampiran).
2 Terutama Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (resolusi 217 A (III)), Konvenan-Kovenan Internasional Hak Asasi Manusia (resolusi 2200 A (XXI), lampiran), Deklarasi tentang Perlindungan terhadap Semua Orang yang menjadi Subyek Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (resolusi 3452 (XXX), lampiran)) dan Peraturan Standar Minimum Perlakuan terhadap Narapidana (Kongres Pertama Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelaku Pelanggaran: laporan oleh Sekretaris Jenderal (Publikasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, Nomor Penjualan E.1956.IV.4), lampiran 1.A).
Prinsip 5
Berpartisipasi dalam prosedur apa pun untuk mengekang seorang narapidana atau tahanan bagi petugas medis, khususnya dokter, merupakan suatu pelanggaran terhadap etika medis, kecuali jika prosedur tersebut sesuai dengan kriteria medis yang menyatakan bahwa prosedur tersebut diperlukan untuk perlindungan atas kesehatan jasmani dan rohani atau keselamatan narapidana atau tahanan itu sendiri, narapidana atau tahanan lainnya, atau penjaga-penjaganya, dan tidak menyebabkan bahaya bagi kesehatan jasmani atau rohani narapidana atau tahanan tersebut.
Prinsip 6
Tidak boleh ada pengecualian dari prinsip-prinsip di atas atas dasar apa pun, termasuk kondisi darurat sipil.
TINDAKAN PENCEGAHAN UNTUK PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK ORANG YANG MENGHADAPI HUKUMAN MATI
Disetujui oleh resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial 1984/50 pada 25 Mei 1984
1. Di negara-negara yang belum melarang hukuman mati, maka hukuman mati dapat dilakukan hanya bagi kejahatan yang paling serius, yaitu kejahatan yang ruang lingkupnya tidak melewati kejahatan yang disengaja dengan akibat-akibat yang mematikan atau sangat parah lainnya.
2. Hukuman mati hanya dapat diterapkan pada kejahatan yang mana hukuman mati tersebut ditentukan oleh hukum pada saat kejahatan tersebut dilakukan, yaitu dipahami bahwa jika setelah terjadinya kejahatan tersebut hukum membuat provisi baru bagi pengenaan hukuman yang lebih ringan maka pelaku pelanggaran akan mendapatkan keuntungan dari provisi baru tersebut.
3. Orang-orang yang berumur di bawah 18 tahun pada saat kejahatan dilakukan tidak boleh dihukum mati, atau juga hukuman mati tidka boleh dijatuhkan pada perempuan hamil, atau ibu yang baru melahirkan, atau pada orang-orang yang telah menjadi gila.
4. Hukuman mati dapat dilakukan hanya ketika kesalahan orang yang dituduh telah didasarkan pada bukti yang jelas dan meyakinkan yang tidak meninggalkan ruang bagi alternatif penjelasan lain dari fakta-fakta yang ada.
5. Hukuman mati hanya dapat dilaksanakan sesuai dengan jatuhnya hukuman akhir yang diberikan oleh pengadilan yang kompeten setelah proses hukum yang telah memberikan semua perlindungan yang dimungkinkan atas jaminan pengadilan yang adil, setidaknya sebanding dengan yang tercantum dalam pasal 14 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, termasuk hak bagi siapa pun yang diduga atau dituduh melakukan kejahatan yang mana hukuman mati dapat dijatuhkan terhadap bantuan hukum yang cukup di setiap tahap dari prosiding.
6. Setiap orang yang dijatuhi hukuman mati memiliki hak untuk mengajukan banding ke pengadilan dengan yurisdiksi yang lebih tinggi, dan langkah-langkah harus diambil untuk menjamin bahwa banding tersebut menjadi kewajiban.
7. Setiap orang yang dijatuhi hukuman mati memiliki hak untuk meminta pengampunan, atau pengurangan hukuman; pengampunan atau pengurangan hukuman dapat diberikan di semua kasus hukuman mati.
8. Hukuman mati tidak boleh dilaksanakan selama belum ada keputusan banding apa pun atau prosedur pilihan lainnya atau prosiding lainnya yang berkaitan dengan pengampunan atau pengurangan hukuman.
9. Ketika hukuman mati terjadi, hukuman mati itu harus dilaksanakan dengan metode yang menyebabkan penderitaan yang seminimum mungkin.
DEKLARASI PRINSIP-PRINSIP DASAR UNTUK KEADILAN BAGI PARA KORBAN KEJAHATAN DAN PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN
Disahkan dengan resolusi Sidang Umum nomor 40/34
tanggal 29 November 1985
A. KORBAN KEJAHATAN
1. “Korban” diartikan sebagai orang-orang yang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau pelanggaran substansial dari hak-hak fundamental mereka, melalui perbuatan atau kelalaian-kelalaian yang merupakan pelanggaran dari hukum pidana yang berlaku di Negara-negara Anggota, termasuk hukum yang melarang adanya kejahatan penyalahgunaan kekuasaan.
2. Seseorang bisa dianggap sebagai korban, menurut Deklarasi ini, tanpa melihat apakah si pelaku telah diketahui, ditangkap, dituntut atau diputus bersalah serta tanpa memandang hubungan kekeluargaan antara pelaku dan korban. Istilah “korban” juga mencakup, bila memungkinkan, keluarga-keluarga dekat atau keturunan dari korban pertama serta orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban ketika dalam tekanan atau ketika mencegah jatuhnya korban.
3. Ketentuan-ketentuan ini harus diterapkan kepada semua, tanpa pembedaan apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, usia, bahasa, agama, kewarganegaraan, opini politik atau opini lainnya, keyakinan dan praktek budaya, status kekayaan, kelahiran atau keluarga, asal-usul etnik dan sosial, cacat tubuh.
Akses terhadap keadilan dan perlakuan yang adil
4. Korban harus diperlakukan dengan penuh kasih sayang dan penghargaan terhadap martabat mereka. Mereka berhak untuk mendapatkan akses atas mekanisme-mekanisme keadilan serta atas ganti rugi dengan segera, seperti yang diatur dalam peraturan nasional, atas kerugian yang mereka derita.
5. Mekanisme-mekanisme yudisial dan administratif harus dibentuk dan diperkuat jika memang diperlukan sehingga memungkinkan korban untuk mendapatkan ganti rugi melalui prosedurprosedur formal dan informal yang cepat, adil, murah dan mudah diakses. Para korban harus diberitahu tentang hak-hak mereka untuk mendapatkan ganti rugi melalui mekanisme-mekanisme semacam itu.
6. Responsivitas dari proses yudisial dan adminsitratif terhadap kebutuhan para korban harus difasilitasi dengan :
(a) Memberikan informasi kepada korban tentang peranan mereka serta tentang cakupan, waktu dan kemajuan dari proses-proses tersebut dan keputusan-keputusan untuk perkara mereka, khususnya jika hal itu menyangkut kejahatan yang serius dan jika mereka meminta informasi semacam itu.
(b) Mengizinkan agar pandangan dan pendapat-pendapat korban diberikan dan dipertimbangkan pada tahap-tahap tertentu dalam proses dimana kepentingan mereka disinggung, tanpa adanya prasangka terhadap terdakwa dan konsisten dengan sistem peradilan pidana nasional yang bersangkutan;
(c) Memberikan bantuan yang cukup bagi korban selama proses hukum berlangsung;
(d) Mengambil tindakan-tindakan untuk mengurangi ketidaknyamanan para korban, melindungi privasi mereka jika diperlukan, dan menjamin keamanan mereka dan keluarga mereka serta orang-orang yang bersaksi untuk kepentingan mereka, dari intimidasi dan tindak pembalasan.
(e) Menghindari adanya penundaan yang tidak perlu dalam memutuskan perkara-perkara serta dalam eksekusi perintah-perintah atau penetapan untuk memberikan ganti rugi kepada para korban.
7. Jika diperlukan, Mekanisme-mekanisme penyelesaian perselisihan informal, termasuk mediasi, arbitrase, serta pengadilan dan praktek-praktek adat, harus digunakan untuk memfasilitasi perdamaian dan ganti rugi bagi para korban.
Ganti Rugi
8. Jika memungkinkan, para pelaku atau pihak ketiga lain yang bertanggung jawab atas perbuatan itu harus memberikan ganti rugi yang adil bagi para korban, keluarga atau keturunan mereka. Ganti rugi semacam itu harus mencakup pengembalian kekayaan atau pembayaran atas kerugian atau kehilangan yang dialami, pembayaran kembali atas pengeluaran-pengeluaran yang terjadi sebagai akibat dari perbuatan tersebut, pemberian layanan-layanan serta pengembalian hak-hak.
9. Pemerintah harus meninjau kembali praktek-praktek, peraturan dan hukum-hukum mereka untuk mempertimbangkan ganti rugi sebagai suatu pilihan hukuman yang tersedia untuk perkaraperkara pidana, sebagai tambahan terhadap sanksi-sanksi pidana lainnya.
10. Dalam perkara-perkara yang menimbulkan kerugian besar bagi lingkungan, maka ganti rugi, jika diperintahkan, harus mencakup, sejauh mungkin, perbaikan lingkungan, pembangunan kembali infrastruktur, penggantian fasilitas-fasilitas masyarakat serta pembayaran kembali pengeluaran-pengeluaran untuk relokasi, jika kerugian-kerugian tersebut mengakibatkan terlantarnya suatu komunitas.
11. Jika pejabat-pejabat publik atau petugas-petugas lain yang bertindak dalam kapasitas resmi atau semi-resmi telah melanggar hukum pidana nasional, para korban harus menerima ganti rugi dari Negara-negara yang pejabat atau petugasnya bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi. Dalam hal dimana Pemerintahan yang pada masa pemerintahannya perbuatan atau kelalaian itu terjadi tidak ada lagi, maka Negara atau Pemerintah penggantinya yang harus memberikan ganti rugi kepada para korban.
Kompensasi
12. Jika kompensasi tidak bisa tersedia sepenuhnya dari para pelaku tau sumber-sumber lain, maka Negara harus berusaha untuk memberikan kompensasi finansial kepada :
(a) Para korban yang mengalami cedera badan yang serius atau memburuknya kesehatan fisik atau mental sebagai akibat dari kejahatan-kejahatan serius;
(b) Keluarga, khususnya keturunan yang menggantungkan hidupnya pada orang-orang yang menemui kematian atau menjadi tidak mampu secara fisik atau mental sebagai akibat dari perbuatan-perbuatan semacam itu.
13. Harus didukung adanya pembentukan, penguatan dan pengembangan dari dana-dana nasional untuk kompensasi bagi para korban. Jika diperlukan, pendanaan-pendanaan lainnya juga bisa dibentuk untuk tujuan ini, termasuk dalam perkara dimana Negara yang warganegaranya merupakan korban dari perbuatan tersebut tidak bisa memberikan kompensasi kepada korban atas kerugian yang dialaminya.
Bantuan
14. Para korban harus mendapatkan bantuan-bantuan yang diperlukan dalam hal materiil, kesehatan, psikologis dan sosial melalui sarana-sarana pemerintahan, sukarela, berbasis masyarakat dan adat.
15. Para korban harus diberikan informasi tentang ketersediaan layanan-layanan kesehatan dan sosial serta bantuan lain yang relevan dan segera diberikan akses kepada hal-hal tersebut.
16. Personil-personil kepolisian, pengadilan, kesehatan, layanan sosial dan personil lain yang berkaitan harus menerima pelatihan untuk meningkatkan kepekaan mereka terhadap kebutuhan dari para korban, serta pedoman untuk memastikan adanya bantuan yang benar dan segera.
17. Dalam memberikan layanan atau bantuan kepada korban, harus diberikan perhatian kepada mereka yang memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus karena sifat kerugian yang mereka alami atau karena faktor-faktor seperti yang disebutkan dalam ayat 3 diatas.
B. KORBAN PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN
18. “Korban” diartikan sebagai orang-orang yang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, telah mengalami kerugian, termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau pelanggaran substansial dari hak-hak fundamental mereka, melalui perbuatan atau kelalaian-kelalaian yang belum dianggap sebagai suatu pelanggaran menurut hukum pidana nasional, tetapi merupakan pelanggaran menurut norma-norma yang berkaitan dengan hak asasi manusia yang diakui secara internasional.
19. Negara-negara harus mempertimbangkan untuk memasukkan ke dalam hukum nasional mereka norma-norma yang melarang adanya penyalahgunaan kekuasaan serta yang memberikan pertolongan bagi para korban dari penyalahgunaan semacam itu. Secara khusus, pertolonganpertolongan tersebut harus mencakup ganti rugi dan/atau kompensasi, serta bantuan dan dukungan yang diperlukan dalam hal materiil, kesehatan, psikologis dan sosial.
20. Negara-negara harus mempertimbangkan untuk membicarakan perjanjian-perjanjian multilateral internasional yang berkaitan dengan korban, seperti yang dijelaskan dalam ayat 18.
21. Negara-negara harus secara berkala meninjau peraturan-peraturan dan praktek yang sudah ada untuk memastikan responsivitas mereka terhadap perubahan keadaan, jika diperlukan harus mengesahkan dan menegakkan peraturan yang melarang perbuatan-perbuatan yang merupakan penyalahgunaan kekuasaan politik dan ekonomi, serta membentuk kebijakan dan mekanismemekanisme untuk mencegah perbuatan-perbuatan semacam itu, serta harus mengembangkan dan dengan segera menyediakan hak-hak dan pertolongan-pertolongan untuk korban dari perbuatan semacam itu.
PERJANJIAN CONTOH UNTUK PENGALIHAN PENANGAN PERKARA DALAM MASALAH-MASALAH PIDANA
Disahkan dengan resolusi Sidang Umum no. 45/118 tanggal 14 Desember 1990
MUKADIMAH
Menginginkan adanya penguatan lebih jauh dari kerjasama internasional dan tolong menolong dalam peradilan pidana, berdasar atas prinsip penghormatan terhadap kedaulatan nasional dan yurisdiksi serta prinsip tidak ada campur tangan terhadap urusan dalam negeri dari Negara-negara,
Meyakini bahwa kerjasama semacam itu membantu tujuan-tujuan peradilan, pemulihan kembali para pelaku secara sosial, serta kepentingan dari para korban,
Mengingat bahwa pengalihan penanganan perkara dalam masalah-masalah pidana memberikan sumbangan bagi administrasi peradilan yang efektif serta untuk mengurangi konflik kompetensi,
Menyadari bahwa pengalihan penanganan perkara dalam masalah-masalah pidana dapat membantu menghindari penahanan pra-sidang dan dengan demikian mengurangi populasi penjara,
Meyakini, oleh karena itu, bahwa pengalihan penanganan perkara dalam masalah-masalah pidana harus ditingkatkan,
Menyepakati sebagai berikut :
Pasal 1
Lingkup penerapan
1. Jika seseorang dicurigai telah melakukan suatu pelanggaran sesuai dengan hukum dari suatu Negara Penandatangan, maka Negara tersebut bisa, jika administrasi peradilan yang baik mengharuskan demikian, meminta Negara lain yang juga Negara Penandatangan untuk melakukan penanganan perkara dari pelanggaran tersebut.
2. Untuk tujuan penerapan Perjanjian ini, para Negara Penandatangan harus melakukan tindakantindakan legislatif yang diperlukan untuk menjamin bahwa suatu permintaan untuk melakukan penanganan perkara dari Negara pemohon harus memungkinkan Negara termohon untuk melaksanakan yurisdiksi yang diperlukan.
Pasal 2
Saluran-saluran komunikasi
Suatu permohonan untuk mengalihkan penanganan perkara harus dilakukan dalam bentuk tertulis. Permohonan tersebut, dokumen-dokumen pendukung serta komunikasi-komunikasi selanjutnya harus dikirimkan melalui saluran-saluran diplomatik, langsung antara Kementerian Kehakiman masing-masing atau pihak berwenang lainnya yang ditugaskan oleh Negara-negara Penandatangan.
Pasal 3
Dokumen-dokumen yang diperlukan
1. Permohononan untuk mengalihkan penanganan perkara harus memuat atau disertai dengan informasi-informasi berikut ini :
(a) Lembaga berwenang yang mengajukan permohonan;
(b) Suatu penjelasan mengenai perbuatan yang dimohonkan pengalihan penanganan tersebut, termasuk waktu dan tempat terjadinya pelanggaran tersebut;
(c) Suatu pernyataan mengenai penyidikan-penyidikan yang menghasilkan adanya dugaan terjadinya pelanggaran tersebut;
(d) Ketentuan-ketentuan hukum dari Negara pemohon yang dijadikan landasan mengapa perbuatan tersebut adalah suatu pelanggaran;
(e) Suatu pernyataan yang cukup jelas tentang identitas, kewarganegaraan dan tempat tinggal dari tersangka pelaku;
2. Dokumen-dokumen yang diajukan untuk mendukung suatu permohonan pengalihan penanganan perkara harus disertai dengan suatu terjemahan ke dalam bahasa dari Negara termohon atau ke dalam suatu bahasa yang bisa diterima oleh Negara tersebut.
Pasal 4
Sertifikasi dan pengesahan
Sesuai dengan hukum nasional dan kecuali jika para Negara Penandatangan memutuskan sebaliknya, maka terhadap suatu permohonan untuk mengalihkan penanganan perkara serta dokumen-dokumen yang mendukungnya, demikian juga dengan dokumen-dokumen dan materi-materi lain yang diberikan untuk menanggapi permohonan itu, tidak wajib dilakukan sertifikasi dan pengesahan.
Pasal 5
Keputusan atas permohonan
Lembaga yang berwenang dari Negara termohon harus mengkaji mengenai tindakan apa yang harus diambil terhadap permohonan pengalihan penanganan perkara tersebut dalam rangka untuk mematuhi, sejauh mungkin, ketentuan-ketentuan dalam hukum mereka sendiri, dan harus segera memberitahukan keputusan mereka kepada Negara pemohon.
Pasal 6
Kejahatan dua arah
Suatu permohonan pengalihan penanganan perkara hanya bisa dipenuhi jika perbuatan yang menjadi landasan adanya permohonan tersebut juga merupakan suatu pelanggaran jika dilakukan dalam wilayah Negara termohon.
Pasal 7
Alasan-alasan penolakan
Jika Negara termohon menolak suatu permohonan pengalihan penanganan perkara, maka Negara tersebut harus memberitahukan alasan-alasan penolakannya kepada Negara pemohon. Permohonan tersebut bisa ditolak jika:4
(a) Tersangka pelaku bukan warga negara atau tidak biasanya bertempat tinggal di Negara termohon;
(b) Perbuatan tersebut adalah suatu pelanggaran hukum militer, yang juga bukan merupakan pelanggaran hukum pidana biasa;
(c) Pelanggaran tersebut berkaitan dengan pajak, bea, cukai atau bursa;
(d) Pelanggaran tersebut dianggap sebagai bersifat politis oleh Negara termohon.
Pasal 8
Kedudukan tersangka pelaku
1. Para tersangka pelaku bisa menyampaikan kepada salah satu Negara mengenai kepentingannya dalam pengalihan penanganan perkara tersebut. Demikian pula, kepentingankepentingan tersebut juga bisa disampaikan oleh kuasa hukum atau kerabat dekat dari tersangka.
2. Sebelum permohonan pengalihan penanganan perkara tersebut dibuat, Negara pemohon akan, jika memungkinkan, mengizinkan tersangka pelaku untuk menyampaikan pandangannya mengenai pelanggaran yang disangkakan kepadanya dan pengalihan yang akan dilaksanakan itu, kecuali jika orang tersebut telah melarikan diri atau menghalangi jalannya pengadilan dengan cara lain.
3 Hukum dari beberapa negara mewajibkan adanya suatu pengesahan sebelum dokumendokumen yang dikirimkan dari negara lain bisa diajukan ke muka pengadilan dan dengan demikian, mengharuskan adanya suatu klausul yang mengatur mengenai proses pengesahan yang diwajibkan itu.
Pasal 9
Hak-hak korban
Negara-negara pemohon dan termohon harus menjamin bahwa dalam pengalihan penanganan perkara, hak-hak korban dari pelanggaran tersebut, khususnya hak-hak mereka atas ganti rugi dan kompensasi, tidak akan terpengaruh oleh adanya pengalihan itu. Jika penyelesaian dari klaim korban belum tercapai sebelum adanya pengalihan, maka Negara termohon harus mengizinkan adanya perwakilan dari klaim tersebut dalam penanganan yang dialihkan tersebut, jika hukum mereka memungkinkan hal itu. Dalam hal korban telah meninggal, maka ketentuan-ketentuan ini akan berlaku bagi keturunannya.
Pasal 10
Pengaruh dari pengalihan penanganan perkara terhadap Negara pemohon (ne bis in idem)
Setelah adanya penerimaan dari Negara termohon atas permohonan pengalihan penanganan terhadap tersangka pelaku, Negara pemohon harus untuk sementara menghentikan proses penuntutan, kecuali penyidikan yang perlu dilakukan, termasuk bantuan-bantuan yudisial kepada Negara termohon, sampai Negara termohon memberitahukan kepada Negara pemohon bahwa perkara tersebut telah diselesaikan. Sejak tanggal itu, maka Negara pemohon harus benar-benar mengentikan penuntutan lebih lanjut terhadap pelanggaran yang sama.
Pasal 11
Pengaruh dari pengalihan penanganan perkara terhadap Negara termohon
1. Proses penanganan yang dialihkan dengan perjanjian harus diatur sesuai dengan hukum dari Negara termohon. Ketika mengadili tersangka pelaku sesuai dengan hukumnya, Negara termohon harus membuat penyesuaian-penyesuaian yang perlu dalam hal unsur-unsur khusus dari uraian hukum mengenai pelanggaran tersebut. Jika kompetensi Negara termohon didasarkan pada ketentuan pada pasal 1 ayat 2, maka hukuman yang diberikan di Negara tersebut tidak boleh melebihi hukuman yang diberikan sesuai dengan hukum dari Negara pemohon.
2. Sejauh mungkin terdapat kesesuaian dengan hukum dari Negara termohon, semua tindakan dalam hal penanganan atau persyaratan-persyaratan prosedural yang dilaksanakan di Negara pemohon sesuai dengan ketentuan hukumnya harus memiliki tingkat keabsahan yang sama di Negara Termohon, seperti halnya jika tindakan tersebut dilakukan dalam atau oleh lembaga berwenang dalam Negara tersebut.
3. Negara termohon harus memberitahukan kepada Negara pemohon tentang keputusan yang diambil sebagai hasil dari penanganan tersebut. Untuk tujuan ini, jika diminta, satu salinan keputusan harus dikirimkan kepada Negara pemohon.
Pada saat Negara pemohon memberitahukan maksudnya untuk mengajukan permohonan pengalihan penanganan perkara perkara, maka Negara termohon bisa, atas permintaan khusus dari Negara pemohon, melakukan tindakan-tindakan sementara, termasuk penahanan dan penyitaan sementara, yang bisa diterapkan sesuai dengan ketentuan hukumnya jika pelanggaran yang dimintakan pengalihan penanganan perkara tersebut dilakukan di wilayahnya.
Pasal 13
Beragam penanganan perkara pidana
Jika penanganan perkara pidana ditangguhkan di dua atau lebih Negara terhadap tersangka yang sama dan dalam pelanggaran yang sama, maka Negara-negara tersebut harus melakukan konsultasi untuk memutuskan siapa diantara mereka yang akan melanjutkan penanaganan perkara tersebut. Kesepakatan yang dicapai akan menimbulkan konsekuensi adanya permohonan penanganan perkara.
Pasal 14
Biaya-biaya
Segala biaya yang dikeluarkan oleh para Negara Penandatangan akibat adanya pengalihan penanganan perkara perkara tidak akan diganti, kecuali disepakati sebaliknya oleh Negara pemohon dan termohon.
Pasal 15
Ketentuan-ketentuan penutup
1. Perjanjian harus [diratifikasi, diterima atau disetujui]. Instrumen-intrumen [ratifikasi, penerimaan atau persetujuan] akan dipertukarkan sesegera mungkin.
2. Perjanjian ini akan mulai berlaku pada hari ketiga puluh setelah penukaran instrumen-instrumen [ratifikasi, penerimaan atau persetujuan]
3. Perjanjian ini akan berlaku atas permohonan-permohonan yang dilakukan setelah pemberlakuannya, meskipun perbuatan-perbuatan atau kelalaian-kelalaian itu terjadi sebelum tanggal pemberlakuan tersebut.
4. Salah satu Negara Penandatangan bisa membatalkan Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Penandatangan lainnya. Pembatalan tersebut akan mulai berlaku enam bulan setelah tanggal diterimanya pemberitahuan oleh Pihak lain tersebut.
DISAKSIKAN OLEH yang bertandatangan di bawah ini, yang dengan kuasa dari Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Perjanjian ini.
DILAKSANAKAN tanggal_______bulan________tahun___________ dan [kedua/semua] teks bahasa __________ semua otentik.
PERJANJIAN CONTOH MENGENAI PENGALIHAN PENGAWSAN TERHADAP PARA PELAKU PELANGGARAN YANG DIHUKUM SECARA BERSYARAT ATAU DIBEBASKAN SECARA BERSYARAT
Disahkan dengan resolusi Sidang Umum no. 45/119 tanggal 14 Desember 1990
Menginginkan adanya penguatan lebih jauh dari kerjasama internasional dan tolong menolong dalam peradilan pidana, berdasar atas prinsip penghormatan terhadap kedaulatan nasional dan yurisdiksi serta prinsip tidak ada campur tangan terhadap urusan dalam negeri dari Negara-negara,
Meyakini bahwa kerjasama semacam itu membantu tujuan-tujuan peradilan, pemulihan kembali para pelaku secara sosial, serta kepentingan dari para korban,
Mengingat pengalihan pengawasan terhadap para pelaku pelanggaran yang dihukum secara bersyarat atau dibebaskan secara bersyarat bisa memberikan sumbangan untuk meningkatkan penggunaan alternatif-alternatif dari pemenjaraan,
Menyadari bahwa pengawasan di negara asal dari pelaku dibandingkan dengan pelaksanaan hukuman di suatu negara dimana pelaku tersebut tidak mempunyai akar juga memberikan sumbangan untuk reintegrasi yang lebih awal dan lebih efektif ke tengah-tengah masyarakat,
Meyakini, oleh karena itu, bahwa rehabilitasi sosial dari para pelaku dan peningkatan penerapan alternatif-alternatif dari pemenjaraan akan dimajukan dengan memfasilitasi pengawasan terhadap para pelaku yang dihukum secara bersyarat dan dibebaskan secara bersyarat di Negara dimana mereka biasa bertempat tinggal,
Menyepakati sebagai berikut :
Pasal 1
Lingkup pelaksanaan
1. Perjanjian ini akan bisa dilaksanakan, jika, sesuai dengan suatu keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, seseorang telah diputuskan bersalah dan telah :
(a) Dijatuhi masa percobaan tanpa dijatuhi suatu hukuman;
(b) Diberikan suatu penangguhan hukuman yang berkaitan dengan pencabutan kebebasan;
(c) Dijatuhi suatu hukuman, yang eksekusinya telah dirubah (dibebaskan dengan jaminan) atau diberikan penangguhan bersyarat, sebagian atau seluruhnya, baik pada saat pelaksanaan hukuman tersebut atau sesudahnya.
2. Negara dimana keputusan tersebut diambil (Negara pemberi hukuman) bisa memohon Negara lain (Negara pelaksana hukuman) untuk mengambil tanggung jawab dalam menerapkan ketentuan-ketentuan dalam keputusan tersebut (pengalihan pengawasan).
Pasal 2
Saluran-saluran komunikasi
Permohonan untuk pengalihan pengawasan harus dilakukan secara tertulis. Permohonan tersebut, dokumen-dokumen pendukung dan komunikasi-komunikasi selanjutnya harus dikirimkan melalui saluran-saluran diplomatik, langsung antara Kementerian Kehakiman masing-masing atau lembaga berwenang lainnya yang ditugaskan oleh Negara-negara Pihak.
Pasal 3
Dokumen-dokumen yang diperlukan
1. Suatu pemohonan untuk pengalihan pengawasan harus memuat semua informasi yang diperlukan mengenai identitas, kewarganegaraan dan tempat tinggal dari si terpidana. Permohonan tersebut harus disertai dengan keputusan pengadilan asli atau salinannya seperti yang diatur dalam ketentuan sebelumnya serta suatu sertifikat yang menyatakan bahwa keputusan ini sudah berkekuatan hukum tetap.
2. Dokumen-dokumen yang diajukan untuk mendukung suatu permohonan untuk pengalihan pengawasan harus disertai dengan suatu terjemahan ke dalam bahasa dari Negara termohon atau ke dalam suatu bahasa yang bisa diterima oleh Negara tersebut.
Pasal 4
Sertifikasi dan pengesahan
Sesuai dengan hukum nasional dan kecuali jika para Negara Pihak memutuskan sebaliknya, maka terhadap suatu permohonan untuk pengalihan pengawasan serta dokumen-dokumen pendukungnya, demikian juga dengan dokumen-dokumen dan materi-materi lain yang diberikan untuk menanggapi permohonan itu, tidak wajib dilakukan sertifikasi dan pengesahan.5
Pasal 5
Keputusan atas permohonan
Lembaga yang berwenang dari Negara pelaksana harus mengkaji mengenai tindakan apa yang harus diambil terhadap permohonan untuk pengawasan tersebut dalam rangka untuk mematuhi, sejauh mungkin, ketentuan-ketentuan dalam hukum mereka sendiri, dan harus segera memberitahukan keputusan mereka kepada Negara pemberi hukuman.
Pasal 6
Kejahatan dua arah6
Suatu permohonan pengalihan pengawasan hanya bisa dipenuhi jika perbuatan yang menjadi landasan adanya permohonan tersebut juga merupakan suatu pelanggaran jika dilakukan dalam wilayah Negara pelaksana.
Pasal 7
Alasan-alasan penolakan 7
Jika Negara pelaksana menolak suatu permohonan pengalihan pengawasan, maka Negara tersebut harus memberitahukan alasan-alasan penolakannya kepada Negara pemberi hukuman. Permohonan tersebut bisa ditolak jika:8
(e) Si terpidana tidak biasanya bertempat tinggal di Negara pelaksana;
(f) Perbuatan tersebut adalah suatu pelanggaran hukum militer, yang juga bukan merupakan pelanggaran hukum pidana biasa;
(g) Pelanggaran tersebut berkaitan dengan pajak, bea, cukai atau bursa;
(h) Pelanggaran tersebut dianggap sebagai bersifat politis oleh Negara pelaksana;
(i) Negara pelaksana, sesuai dengan ketentuan hukum Negaranya, tidak lagi melakukan pengawasan atau melaksanakan sanksi dalam hal adanya pembatalan hukuman karena lewat waktu.
5 Hukum dari beberapa negara mewajibkan adanya suatu pengesahan sebelum dokumen-dokumen yang dikirimkan dari negara lain bisa diajukan ke muka pengadilan dan dengan demikian, mengharuskan adanya suatu klausul yang mengatur mengenai proses pengesahan yang diwajibkan itu.
6 Ketika melakukan negosiasi berdasarkan Perjanjian Contoh ini, Negara-negara mungkin berkeinginan untuk menghilangkan persyaratan kejahatan dua arah ini.
7 Ketika melakukan negosiasi atas dasar Perjanjian Contoh ini, Negara-negara mungkin ingin menambahkan alasanalasan atau kondisi-kondisi penolakan lainnya pada daftar ini, berkaitan, misalnya, dengan beratnya pelanggaran tersebut, dengan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia fundamental, atau dengan pertimbanganpertimbangan ketertiban umum.
Pasal 8
Posisi orang yang terpidana
Baik ketika telah dijatuhi hukuman atau sedang menjalani persidangan, seseorang bisa menyampaikan kepada Negara pemberi hukuman tentang kepentingannya dalam suatu pengalihan pengawasan serta kemauannya untuk memenuhi semua persyaratan yang diberikan. Demikian pula, kepentingan-kepentingan ini juga bisa disampaikan oleh kuasa hukum atau kerabat dekatnya. Jika diperlukan, Negara-negara Pihak akan memberitahukan kepada pelaku atau kerabat dekatnya mengenai kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi menurut Perjanjian ini.
Pasal 9
Hak-hak korban
Negara pemberi hukuman dan Negara pelaksana harus menjamin bahwa dalam pengalihan pengawasan, hak-hak korban dari pelanggaran tersebut, khususnya hak-hak mereka atas ganti rugi dan kompensasi, tidak akan terpengaruh oleh adanya pengalihan itu. Dalam hal korban telah meninggal, maka ketentuan-ketentuan ini akan berlaku bagi keturunannya.
Pasal 10
Pengaruh dari pengalihan pengawasan terhadap Negara pemberi hukuman.
Penerimaan dari Negara pelaksana atas tanggung jawab untuk menerapkan ketentuan-ketentuan dalam keputusan yang dijatuhkan oleh Negara pemberi hukuman akan menghilangkan kompetensi dari Negara pemberi hukuman untuk melaksanakan hukuman.
Pasal 11
Pengaruh dari pengalihan pengawasan terhadap Negara pelaksana
1. Tindakan pengawasan yang dialihkan karena adanya perjanjian tersebut serta prosedurprosedur selanjutnya harus dilaksanakan sesuai dengan hukum dari Negara pelaksana. Hanya Negara tersebut yang berhak untuk melakukan pembatalan hukuman. Negara tersebut bisa, sejauh mungkin, memasukkan persyaratan dan tindakan-tindakan yang ditentukan ke dalam hukumnya sendiri, dengan syarat bahwa persyaratan dan tindakan-tindakan tersebut, dalam hal sifat dan jangka waktunya, tidak lebih berat dibandingkan dengan yang terdapat di Negara pemberi hukuman.
2. Jika Negara pelaksana mencabut hukuman bersyarat atau pembebasan bersyarat itu, maka Negara tersebut harus melaksanakan hukuman sesuai dengan hukumnya sendiri, tetapi tidak melebihi batas-batas yang ditetapkan oleh Negara pemberi hukuman.
8 Ketika melakukan negosiasi atas dasar Perjanjian Contoh ini, Negara-negara mungkin ingin menambahkan alasanalasan atau kondisi-kondisi penolakan lainnya pada daftar ini, berkaitan, misalnya, dengan beratnya pelanggaran tersebut, dengan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia fundamental, atau dengan pertimbanganpertimbangan ketertiban umum
Pasal 12
Peninjauan, pengampunan atau amnesti
1. Hanya Negara pemberi hukuman yang berhak untuk memutuskan tentang segala permohonan untuk membuka kembali perkara.
2. Setiap Negara Pihak dapat memberikan pengampunan, amnesti atau pengurangan hukuman sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Konstitusinya atau hukum-hukum lain.
Pasal 13
Informasi
1. Para Negara Pihak harus tetap saling memberikan informasi, sebanyak yang diperlukan, tentang semua keadaan yang mungkin mempengaruhi tindakan-tindakan pengawasan atau pelaksanaan hukuman di Negara pelaksana. Untuk tujuan ini, mereka harus saling mengirimkan salinan keputusan-keputusan dalam hal ini.
2. Setelah lewatnya masa pengawasan, atas permintaan Negara pemberi hukuman, Negara pelaksana harus menyampaikan suatu laporan akhir tentang perilaku orang yang diawasi serta ketaatannya terhadap tindakan-tindakan yang ditetapkan.
Pasal 14
Biaya-biaya
Biaya-biaya pengawasan dan pelaksanaan hukuman yang terjadi di Negara pelaksana tidak akan diganti, kecuali disepakati sebaliknya oleh Negara pemberi hukuman dan Negara pelaksana.
Pasal 15
Ketentuan-ketentuan penutup
1. Perjanjian harus [diratifikasi, diterima atau disetujui]. Instrumen-intrumen [ratifikasi, penerimaan atau persetujuan] akan dipertukarkan sesegera mungkin.
2. Perjanjian ini akan mulai berlaku pada hari ketiga puluh setelah penukaran instrumen-instrumen [ratifikasi, penerimaan atau persetujuan]
3. Perjanjian ini akan berlaku atas permohonan-permohonan yang dilakukan setelah pemberlakuannya, meskipun perbuatan-perbuatan atau kelalaian-kelalaian itu terjadi sebelum tanggal pemberlakuan tersebut.
4. Salah satu Negara Pihak bisa membatalkan Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Penandatangan lainnya. Pembatalan tersebut akan mulai berlaku enam bulan setelah tanggal diterimanya pemberitahuan oleh Pihak lain tersebut.
DISAKSIKAN OLEH yang bertandatangan di bawah ini, yang dengan kuasa dari Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Perjanjian ini.
DILAKSANAKAN tanggal_______bulan________tahun___________ dan [kedua/semua] teks bahasa __________ semua otentik.
ATURAN STANDAR MINIMUM PERSATUAN BANGSA-BANGSA UNTUK ADMINISTRATI PERADILAN ANAK (ATURAN BEIJING)
Disahkan dengan resolusi Sidang Umum No. 40/33 tanggal 29 November 1985
BAGIAN SATU
PRINSIP-PRINSIP UMUM
1. Perspektif Dasar
1.1 Negara-negara Anggota harus berusaha, sesuai dengan kepentingan umumnya masing-masing, untuk meningkatkan kesejahteraan dari para remaja dan keluarga mereka.
1.2 Negara-negara Anggota harus berusaha untuk menciptakan kondisi-kondisi yang akan memberikan jaminan bagi para remaja untuk memiliki suatu kehidupan yang berarti di masyarakat, yang, dalam masa dimana mereka paling rentan terhadap perilaku yang menyimpang, akan membantu suatu proses perkembangan dan pendidikan yang sebebas mungkin dari kejahatan dan pelanggaran.
1.3 Perhatian yang cukup harus diberikan atas tindakan-tindakan positif yang meliputi mobilisasi penuh dari semua sumber daya yang mungkin didapatkan, termasuk keluarga, tenaga sukarela dan kelompok-kelompok komunitas lainnya, juga sekolah-sekolah dan institusi-institusi lainnya dalam masyarakat, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dari para remaja, dan dengan pandangan untuk mengurangi kebutuhan intervensi secara hukum, serta penanganan secara efektif, adil dan manusiawi dari para remaja yang melanggar hukum.
1.4 Peradilan anak harus dianggap sebagai suatu bagian integral dari proses pembangunan nasional dalam setiap negara, dalam suatu kerangka komprehensif keadilan sosial bagi seluruh remaja, sehingga, pada saat yang sama, memberikan sumbangsih untuk perlindungan bagi orang-orang muda usia serta untuk terjaganya ketertiban yang damai di masyarakat.
1.5 Aturan-aturan ini harus diterapkan dalam konteks kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan budaya yang ada dalam masing-masing Negara Anggota.
1.6 Layanan-layanan peradilan anak harus dikembangkan dan dikoordinasikan secara sistematis dengan pandangan untuk meningkatkan dan menjaga kompetensi para personil yang terlibat dalam layanan tersebut, termasuk metode-metode, pendekatan dan perilaku mereka.
Penjelasan
Perspektif-perspektif dasar yang bersifat luas ini merujuk pada kebijakan sosial komprehensif secara umum serta ditujukan untuk memajukan kesejahteraan remaja semaksimal mungkin, yang akan meminimalisasi perlunya intervensi sistem peradilan anak, dan pada gilirannya, akan mengurangi kerugian yang mungkin diakibatkan oleh semua jenis intervensi. Tindakan-tindakan perawatan terhadap remaja seperti itu, sebelum terjadinya kenakalan, merupakan kebijakan dasar yang bersifat wajib yang dirancang untuk menghindari perlunya pelaksanaan dari Aturan ini.
Aturan 1.1 sampai 1.3 menunjukkan peran penting yang dimainkan oleh suatu kebijakan sosial yang bersifat konstruktif bagi remaja yaitu, antara lain, dalam pencegahan kejahatan dan kenakalan remaja. Aturan 1.4 menyatakan bahwa peradilan anak sebagai suatu bagian integral dari keadilan sosial bagi remaja, sedangkan Aturan 1.6 mengacu pada perlunya peningkatan peradilan anak secara terus menerus, tanpa harus tertinggal dari perkembangan kebijakan sosial progresif bagi remaja secara umum serta dengan tetap mengingat perlunya peningkatan kinerja dari para staf secara konsisten.
Aturan 1.5 berupaya untuk memberikan pertimbangan mengenai kondisi-kondisi yang ada dalam Negara-negara Anggota yang akan mengakibatkan cara penerapan dari suatu aturan tertentu harus berbeda dengan cara di Negara-negara lain.
2. Lingkup Aturan serta pengertian-pengertian yang dipergunakan
2.1 Aturan-aturan Standar Minimum berikut ini akan diterapkan pada para pelaku pelanggaran remaja secara tidak memihak, tanpa pembedaan apapun, misalnya pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, opini politik atau opini lainnya, asal-usul kewarganegaraan atau sosial, status kekayaan, kelahiran atau status lainnya.
2.2 Untuk tujuan Aturan ini, pengertian-pengertian berikut ini harus diterapkan oleh Negara-negara Anggota dengan cara yang sesuai dengan sistem dan konsep hukum mereka masing-masing:
(a) Seorang remaja adalah seorang anak atau orang muda usia yang, sesai dengan sistem hukum masing-masing, untuk suatu perbuatan pelanggaran bisa ditangani dengan cara yang berbeda dengan seorang dewasa;
(b) Suatu pelanggaran adalah segala perilaku (perbuatan atau kelalaian) yang bisa dijatuhi hukuman sesuai dengan sistem hukum masing-masing;
(c) Seorang pelaku remaja adalah seorang anak atau orang muda usia yang diduga telah melakukan atau telah diputuskan telah melakukan suatu pelanggaran.
2.3 Upaya-upaya harus dilakukan untuk membentuk, di setiap yurisdiksi nasional, seperangkat hukumhukum, aturan atau ketentuan-ketentuan yang secara khusus bisa diterapkan untuk para pelaku remaja serta institusi-institusi dan badan-badan yang diberikan fungsi administrasi atas peradilan anak dan dirancang untuk :
(a) Untuk memenuhi berbagai kebutuhan dari para pelaku remaja pada saat melindungi hak-hak dasar mereka;
(b) Memenuhi keinginan masyarakat;
(c) Untuk melaksanakan aturan-aturan berikut ini dengan seksama dan adil.
Penjelasan
Aturan Standar Minimum ini sengaja dirumuskan sehingga bisa diterapkan dalam sistem-sistem hukum yang berbeda, dan pada saat yang sama, untuk memberikan standar minimum dalam menangani para pelaku remaja sesuai dengan semua definisi tentang seorang remaja serta sesuai dengan semua sistem yang menangani para pelaku remaja. Aturan-aturan ini harus selalu diterapkan tanpa memihak dan tanpa pembedaan apapun.
Oleh karena itu, Aturan 2.1 menekankan pentingnya agar Aturan ini selalu diterapkan tanpa memihak serta tanpa pembedaan apapun. Aturan ini mengikuti rumusan prinsip 2 dari Deklarasi Hakhak Anak.
Aturan 2.2 mendefinisikan “remaja” dan “pelanggaran” sebagai unsur-unsur dari gagasan “pelaku remaja”, yang merupakan subyek utama dari Aturan-aturan Standar Minimum ini (meski demikian, lihat juga aturan 3 dan 4). Harus diperhatikan juga bahwa batasan umur akan tergantung pada, dan secara tegas dibuat untuk bergantung pada, sistem hukum masing-masing, sehingga dengan demikian menghargai secara penuh sistem ekonomi, sosial, politik dan hukum dari Negaranegara Anggota. Hal ini membuat berbagai batasan usia untuk masuk dalam definisi “remaja”, berkisar antara 7 tahun sampai dengan 18 tahun atau lebih. Berbagai batasan usia semacam itu tampaknya tidak bisa dihindari karena adanya perbedaan sistem-sistem hukum nasional serta tidak mengurangi dampak dari Aturan-aturan Standar Minimum ini.
Aturan 2.3 dibuat untuk menunjukkan perlunya peraturan khusus nasional untuk pelaksanaan Aturan-aturan Standar Minimum ini secara optimal, baik secara hukum maupun secara praktis.
3. Perluasan Aturan ini
3.1 Ketentuan-ketentuan yang terkait dalam Aturan-aturan ini harus diterapkan bukan hanya untuk para pelaku remaja tetapi juga untuk para remaja yang mungkin akan diproses karena suatu perilaku tertentu yang tidak akan dihukum jika dilakukan oleh seorang dewasa.
3.2 Upaya-upaya harus dilakukan untuk memperluas prinsip-prinsip yang terkandung dalam Aturan ini kepada semua remaja yang ditangani dengan proses-proses kesejahteraan dan perawatan.
3.3 Upaya-upaya juga harus dilakukan untuk memperluas prinsip-prinsip yang terkandung dalam Aturan ini kepada para pelaku dewasa muda.
Penjelasan
Aturan 3 memperluas perlindungan yang diberikan oleh Aturan Standar Minimum ini kepada Administrasi Peradilan Anak untuk menangani masalah :
(a) Apa yang disebut sebagai “pelanggaran karena status” yang terdapat dalam banyak sistem hukum nasional dimana jenis perilaku yang dianggap sebagai suatu pelanggaran adalah lebih banyak bagi para remaja dibandingkan dengan bagi orang dewasa (misalnya, bolos sekolah, tidak patuh pada sekolah atau keluarga, mabuk di muka umum, dsb.)(aturan 3.1);
(b) Proses-proses kesejahteraan dan perawatan bagi remaja (aturan 3.2);
(c) Proses-proses untuk menangani para pelaku dewasa muda, tentunya tergantung pada batasan usia masing-masing (aturan 3.3).
Perluasan Aturan ini untuk mencakup ketiga hal tersebut tampaknya bisa dibenarkan. Aturan 3.1 memberikan jaminan minimum dalam hal-hal tersebut, dan aturan 3.2 dianggap sebagai suatu langkah yang diharapkan dalam mewujudkan suatu peradilan yang lebih adil, wajar dan manusiawi bagi semua remaja yang melanggar hukum.
4. Batas usia pertanggungjawaban pidana
4.1 Dalam sistem-sistem hukum yang mengakui adanya batas usia pertanggungjawaban pidana bagi remaja, batas awal dari usia tersebut tidak bisa ditetapkan pada tingkat yang terlalu rendah, dengan mengingat kenyataan adanya kedewasaan emosionla, mental dan intelektual.
Penjelasan
Batas usia minimal untuk pertanggungjawaban pidana sangat beragam karena adanya faktor sejarah dan budaya. Pendekatan yang modern adalah mempertimbangkan apakah seorang anak bisa berbuat sesuai dengan unsur-unsur moral dan psikologis dari pertanggungjawaban pidana; yaitu bahwa, apakah seorang anak, atas dasar kecerdasan dan pemahaman individualnya, bisa dianggap bertanggung jawab atas suatu perilaku yang pada dasarnya bersifat antisosial. Jika batas usia pertanggungjawaban pidana ditetapkan pada tingkat yang terlalu rendah atau sama sekali tidak ada batas minimal, maka gagasan mengenai pertanggungjawaban tersebut menjadi tidak berarti. Secara umum, terdapat suatu kaitan erat antara gagasan pertanggungjawaban perilaku pelanggaran atau kejahatan dengan hak-hak dan pertanggungjawaban sosial lainnya (seperti status perkawinan, mayoritas sipil, dsb.).
Oleh karena itu harus ada upaya-upaya untuk menyepakati suatu batas usia terendah yang wajar yang bisa diterapkan secara internasional.
5. Tujuan dari peradilan anak
5.1 Peradilan anak harus menekankan pentinganya kesejahteraan dari remaja dan harus menjamin bahwa seluruh penanganan terhadap para pelaku remaja akan selalu sesuai dengan keadaan, baik keadaan dari pelaku maupun keadaan dari pelanggaran tersebut.
Penjelasan
Aturan 5 mengatur mengenai dua tujuan dari peradilan anak yang paling penting. Tujuan pertama adalah meningkatkan kesejahteraan dari para remaja. Ini adalah fokus utama dari sistem-sistem hukum dimana para remaja ditangani dengan melalui pengadilan keluarga atau pejabat administratif, tetapi kesejahteraan dari para remaja juga harus ditekankan dalam sistem-sistem hukum yang menganut model peradilan pidana, sehingga dengan demikian ikut berperan dalam menghindari dijatuhkannya sanksi-sanksi yang hanya bersifat menghukum.
Tujuan kedua adalah “prinsip proporsionalitas”. Prinsip ini adalah instrumen yang dikenal luas untuk menghindari adanya sanksi-sanksi yang bersifat menghukum, biasanya disebut dengan istilah ganjaran yang sesuai dengan beratnya pelanggaran. Penanganan para pelaku muda ini harus didasarkan bukan hanya pada beratnya pelanggaran tetapi juga pada keadaan-keadaan pribadi. Keadaan pribadi dari si pelaku (misalnya status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang diakibatkan oleh pelanggaran itu, serta faktor-faktor lain yang berkaitan dengan keadaan-keadaan pribadi) harus berpengaruh pada proporsionalitas dari penanganan (misalnya dengan mempertimbangkan usaha pelaku untuk mengganti kerugian pada korban atau kemauannya untuk kembali kepada kehidupan yang utuh dan berguna).
Demikian juga, penanganan yang dimaksudkan untuk menjamin kesejahteraan para pelaku muda ini bisa menjadi berlebihan dan oleh karena itu melanggar hak-hak fundamental dari para remaja itu, seperti yang terjadi di beberapa sistem peradilan anak. Dalam hal ini, proporsionalitas dari keadaan para pelaku dan keadaan pelanggaran, termasuk korban, juga harus dijaga.
Pada intinya, aturan 5 menginginkan adanya penanganan yang adil untuk semua perkara pelanggaran dan kejahatan remaja. Masalah-masalah yang dikemukakan dalam aturan ini bisa membantu untuk mendorong perkembangan dalam dua hal tersebut: jenis-jenis penanganan yang baru dan inovatif sama diharapkannya dengan pencegahan terhadap adanya terlampau meluasnya jaring kontrol sosial terhadap para remaja.
6. Lingkup pengambilan keputusan
6.1 Karena adanya bermacam-macam kebutuhan khusus remaja serta berbagai tindakan yang bisa dilakukan, maka lingkup pengambilan keputusan yang sesuai harus dimungkinkan pada setiap tahap peradilan serta pada tahap-tahap yang berbeda dalam administrasi peradilan anak, termasuk dalam penyidikan, penuntutan, sidang pengadilan serta dalam pelaksanaan penetapan.
6.2 Meski demikian, harus terdapat upaya-upaya untuk menjamin adanya akuntabilitas yang memadai dalam setiap tahap dan tingkatan dalam pelaksanaan setiap pengambilan keputusan.
6.3 Pihak-pihak yang melaksanakan pengambilan keputusan harus memenuhi persyaratan atau dilatih secara khusus untuk melaksanakannya secara bijaksana serta sesuai dengan tugas-tugas dan wewenang mereka.
Penjelasan
Aturan 6.1, 6.2 dan 6.3 menggabungkan beberapa unsur penting dalam administrasi peradilan anak yang efektif, adil dan manusiawi: kebutuhan untuk mengizinkan adanya pelaksanaan kekuasaan pengambilan keputusan dalam setiap tahapan penting dalam penanganan sehingga para pihak yang menciptakan keputusan bisa mengambil tindakan yang dianggap paling sesuai untuk masing-masing perkara; serta kebutuhan untuk memberikan check and balance dalam rangka menghindari adanya penyalahgunaan kekuasaan mengambil keputusan dan untuk melindungi hak-hak dari para pelaku remaja. Akuntabil`itas dan profesionalisme adalah sarana terbaik untuk menghindari adanya pengambilan keputusan yang terlampau luas. Oleh karenanya, maka persyaratan profesional dan pelatihan yang mendalam ditekankan disini sebagai suatu sarana yang berguna untuk menjamin adanya pelaksanaan yang bijaksana dari pengambilan keputusan dalam masalah para pelaku remaja. (Lihat juga aturan 1.6 dan 2.2) Dalam konteks ini, ditekankan perlunya perumusan petunjuk-petunjuk khusus mengenai pelaksanaan pengambilan keputusan serta ketentuan-ketentuan mengenai peninjauan, upaya banding dan hal-hal serupa lainnya untuk memungkinkan adanya penelaahan keputusan yang diambil serta akuntabilitas. Mekanisme-mekanisme semacam itu tidak ditentukan disini, karena hal tersebut tidak bisa dengan mudah dicantumkan dalam aturan-aturan standar minimum internasional, yang tidak mungkin mampu untuk mencakup semua perbedaan dari sistem-sistem peradilan.
7. Hak-hak remaja
7.1 Perlindungan-perlindungan prosedural dasar seperti praduga tak bersalah, hak untuk diberitahu tentang dakwaan yang diberikan, hak untuk tetap diam, hak untuk mendapatkan penasehat hukum, hak kehadiran orangtua atau pengasuhnya, hak untuk melawan dan memeriksa kembali saksi-saksi serta hak untuk mengajukan banding kepada pihak berwenang yang lebih tinggi harus dijamin dalam semua tahap pengadilan.
Penjelasan
Aturan 7.1 menekankan mengenai beberapa hal penting yang mewakili unsur-unsur inti dari suatu pengadilan yang adil dan jujur serta yang diakui secara internasional dalam instrumen-instrumen hak asasi manusia yang ada. (Lihat juga aturan 14) Praduga tak bersalah, misalnya, juga ditemukan dalam pasal 11 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia serta dalam pasal 14 ayat 2 dari Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.
Aturan-aturan 14 dan seterusnya dari Aturan-aturan Standar Minimum ini mengatur secara khusus tentang hal-hal yang penting dalam pengadilan perkara-perkara remaja, sedangkan aturan 7.1 menetapkan perlindungan-perlindungan prosedural yang paling mendasar secara umum.
8. Perlindungan privasi
8.1 Hak-hak remaja atas privasi harus dihormati dalam setiap tahap untuk menghindari kerugian yang dialaminya karena adanya publisitas yang tidak semestinya atau karena adanya proses pelabelan.
8.2 Secara prinsip, tidak boleh ada pemberian informasi yang bisa berakibat adanya identifikasi dari seorang pelaku remaja.
Penjelasan
Aturan 8 menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak remaja atas privasi. Para remaja sangat rentan terhadap stigmatisasi. Riset kriminologis mengenai proses pelabelan telah memberikan bukti adanya pengaruh-pengaruh merugikan (dari jenis-jenis yang berbeda) yang disebabkan oleh adanya identifikasi permanen terhadap para remaja sebagai “nakal” atau “kriminal”.
Aturan 8 menekankan pentingnya perlindungan bagi para remaja dari pengaruh buruh yang mungkin diakibatkan oleh adanya pemberitaan media massa mengenai informasi tentang perkara (misalnya nama dari pelaku remaja itu, baik yang masih menjadi terdakwa maupun sudah dihukum). Kepentingan pribadi harus dilindungi dan dijaga, setidaknya dalam prinsip. (Muatan umum dari aturan 8 diatur lebih jauh dalam aturan 21.)
9. Klausul penutup
9.1 Tidak ada ketentuan dalam Aturan ini yang bisa ditafsirkan sebagai menghalangi penerapan dari Aturan Standar Minimum untuk Perlakuan Terhadap Tahanan yang disahkan oleh Persatuan Bangsa Bangsa serta instrumen dan standar-standar hak asasi manusia lainnya yang diakui oleh dunia internasional yang berkaitan dengan perawatan dan perlindungan kaum muda usia.
Penjelasan
Aturan 9 dimaksudkan untuk menghindari adanya kesalah pahaman dalam menafsirkan dan menerapkan Aturan ini dalam kaitannya dengan prinsip-prinsp yang terkandung dalam instrumeninstrumen dan standar-standar yang relevan mengenai hak asasi manusia baik yang telah ada maupun yang akan diciptakan – seperti misalnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, serta Deklarasi Hak-hak Anak dan rancangan konvensi hak-hak anak. Harus dipahami bahwa penerapan dari Aturan ini adalah tidak mengurangi keberlakuan instrumen-instrumen internasional semacam itu, yang mungkin memuat ketentuan-ketentuan mengenai penerapan yang lebih luas. (Lihat juga aturan 27.)
BAGIAN DUA PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN
10. Kontak awal
10.1 Setelah terjadi penangkapan terhadap seorang remaja, orangtua atau pengasuhnya harus segera diberitahu tentang penangkapan tersebut, dan, jika pemberitahuan itu tidak bisa dilaksanakan, maka orangtua atau pengasuhnya harus diberitahu dalam waktu yang sesingkat mungkin setelah terjadinya penangkapan.
10.2 Tanpa menunda, seorang hakim atau pejabat atau badan berwenang lainnya harus mempertimbangkan masalah pembebasan.
10.3 Kontak antara lembaga-lembaga penegak hukum dengan seorang pelaku remaja harus dilakukan dengan cara sedemikian rupa untuk menghormati status hukum remaja tersebut, memajukan kesejahteraan remaja tersebut serta untuk menghindarkan timbulnya kerugian terhadapnya, dengan tetap mempertimbangkan keadaan perkara.
Penjelasan
Secara prinsip, aturan 10.1 ini termuat dalam aturan 92 dari Aturan Standar Minimum untuk Perlakuan Terhadap Tahanan.
Masalah pembebasan (aturan 10.2) harus segera dipertimbangkan oleh seorang hakim atau pejabat berwenang lainnya. Pihak yang terakhir ini mengacu pada semua orang atau institusi dalam artian yang paling luas, termasuk majelis-majelis komunitas atau pihak kepolisian yang memiliki wewenang untuk membebaskan tahanan. (Lihat juga Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, pasal 9 ayat 3.)
Aturan 10.3 mengatur mengenai beberapa aspek fundamental dalam prosedur dan perilaku dari sisi kepolisian dan pejabat-pejabat penegak hukum lainnya dalam perkara-perkara kejahatan remaja. Diakui bahwa istilah “menghindari timbulnya kerugian” adalah suatu pengistilahan yang fleksibel serta mencakup berbagai kemungkinan interaksi (misalnya penggunaan kata-kata kasar, kekerasan fisik atau dipertontonkan pada khalayak). Keterlibatan dalam proses peradilan anak saja bisa “bersifat merugikan” bagi seorang remaja; oleh karena itu, istilah “menghindari timbulnya kerugian” ini harus diartikan seluas-luasnya untuk menimbulkan sesedikit mungkin kerugian bagi remaja dalam kontak pertama, demikian juga kerugian-kerugian tambahan dan tidak semestinya lainnya. Hal ini terutama penting dalam kontak awal dengan lembaga-lembaga penegakan hukum, yang mungkin akan sangat mempengaruhi sikap remaja terhadap Negara dan masyarakat. Lebih lanjut lagi, keberhasilan dari semua intervensi lebih lanjut sangat bergantung pada kontak-kontak awal semacam ini. Sikap tegas yang penuh kasih sayang dan kebaikan sangat penting dalam situasi-situasi semacam ini.
11. Pengalihan
11.1 Kapan saja diperlukan, pertimbangan harus diberikan untuk menangani para pelaku remaja tanpa harus menyerahkannya pada pengadilan formal oleh lembaga yang berwenang, seperti yang diatur dalam aturan 14.1 dibawah.
11.2 Pihak kepolisian, kejaksaan atau lembaga-lembaga lain yang menangani perkara-perkara remaja harus diberikan wewenang untuk menyelesaikan perkara-perkara ini, atas dasar keputusan yang mereka ambil, tanpa harus menyerahkannya kepada persidangan-persidangan formal, sesuai dengan kriteria yang diberikan untuk tujuan tersebut dalam sistem hukum masing-masing serta sesuai dengan prinsip-prinsip yang termuat dalam Aturan ini.
11.3 Semua pengalihan yang berupa rujukan kepada layanan mayarakat yang tepat dan layanan lainnya harus mendapatkan persetujuan dari remaja tersebut, atau orangtua atau pengasuhnya, dengan syarat bahwa pada saat dilaksanakan, keputusan semacam itu bisa ditinjau kembali oleh pejabat yang berwenang.
11.4 Untuk memfasilitasi penyelesaian perkara remaja dengan jalan pengambilan keputusan tersebut, harus dilakukan upaya-upaya untuk melengkapi program-program masyarakat, seperti pengawasan dan bimbingan sementara, ganti rugi dan kompensasi bagi para korban.
Penjelasan
Pengalihan, yang berupa pemindahan dari penanganan melalui peradilan pidana dan, seringkali, dialihkan pada layanan-layanan dukungan masyarakat, adalah sesuatu yang biasa dilakukan secara formal dan informal dalam banyak sistem hukum. Praktek ini berguna untuk menghilangkan pengaruh-pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh proses lanjutan dari administrasi peradilan anak (misalnya stigma dari putusan bersalah dan hukuman). Dalam banyak perkara, nonintervensi adalah penanganan yang terbaik. Oleh karena itu, pengalihan pada masa permulaan dan tanpa rujukan kepada layanan-layanan (sosial) alternatif mungkin adalah penanganan yang optimal. Hal ini terutama terjadi jika pelanggaran yang dilakukan bersifat tidak serius serta jika keluarga, sekolah atau institusi-institusi kontrol sosial informal lainnya telah bereaksi, atau besar kemungkinan akan bereaksi, secara wajar dan konstruktif.
Seperti dinyatakan dalam aturan 11.2, pengalihan ini bisa dilakukan setiap saat dalam proses pengambilan keputusan oleh lembaga kepolisian, penuntutan atau lembaga-lembaga lainnya seperti pengadilan, persidangan, majelis atau dewan. Ini bisa dilakukan oleh satu atau beberapa atau semua lembaga yang berwenang, sesuai dengan aturan dan kebijakan-kebijakan dalam sistem masingmasing serta sesuai dengan Aturan ini. Hal ini tidak harus dibatasi hanya pada perkara-perkara kecil, dan dengan demikian menjadikan pengalihan sebagai suatu instrumen yang penting.
Aturan 11.3 menekankan pentingnya persyaratan untuk mendapatkan persetujuan dari si pelaku remaja (atau orangtua atau pengasuhnya) atas tindakan-tindakan pengalihan yang diusulkan. (Pengalihan kepada layanan masyarakat tanpa persetujuan semacam itu akan bertentangan dengan Konvensi Penghapusan Kerja Paksa.) Meski demikian, persetujuan ini bukannya tidak bisa dipertanyakan, karena mungkin hal itu diberikan karena keputusasaan dari si pelaku. Aturan ini menegaskan bahwa sikap hati-hati harus dilakukan untuk meminimalisasi kemungkin terjadinya koersi dan intimidasi dalam setiap tahapan proses pengalihan. Para remaja tidak boleh merasa tertekan (misalnya untuk menghindari kehadiran di muka pengadilan) atau ditekan untuk menyetujui programprogram pengalihan. Oleh karena itu, maka dianjurkan agar diciptakan ketentuan untuk diadakannya suatu penilaian yang obyektif atas kelayakan keputusan-keputusan yang melibatkan para pelaku remaja ini oleh suatu “lembaga berwenang, pada saat dilaksanakan”. (“Lembaga berwenang” ini mungkin berbeda dengan yang diatur dalam aturan 14.)
Aturan 11.4 merekomendasikan pembentukan alternatif-alternatif terhadap proses peradilan anak dalam bentuk pengalihan berbasis masyarakat. Sangat dianjurkan program-program yang berkaitan dengan penyelesaian ganti rugi kepada korban serta program yang berupaya untuk menghindari pelanggaran hukum di masa yang akan datang dalam bentuk pengawasan dan bimbingan sementara. Pertimbangan terhadap masing-masing perkara akan membuat tindakan pengalihan tersebut menjadi sesuai, bahkan ketika telah dilakukan pelanggaran-pelanggaran yang lebih berat (misalnya, pelanggaran pertama, perbuatan yang dilakukan karena adanya tekanan kelompok, dsb).
12. Spesialisasi dalam lembaga kepolisian
12.1 Untuk melaksanakan tugas mereka dengan sebaik-baiknya, para petugas kepolisian yang seringkali atau yang khusus menangani para remaja atau yang terutama bertugas dalam bidang pencegahan kejahatan remaja harus diberikan perintah dan pelatihan secara khusus. Di kotakota besar, unit-unit khusus kepolisian harus dibentuk untuk tujuan tersebut.
Penjelasan
Aturan 12 memberikan perhatian atas kebutuhan akan adanya pelatihan khusus bagi semua petugas penegak hukum yang terlibat dalam administrasi peradilan anak. Karena polisi adalah titik kontak awal dengan sistem peradilan anak, maka amat penting apabila mereka bertindak secara terlatih dan layak.
Pada saat hubungan antara urbanisasi dan kejahatan adalah bersifat kompleks, maka suatu peningkatan dalam kejahatan remaja telah dikaitkan dengan perkembangan dari kota-kota besar, khususnya dengan pertumbuhan yang terlampau cepat dan tidak terencana. Oleh karena itu, unit-unit khusus kepolisian tidak bisa diabaikan, bukan hanya untuk kepentingan pelaksanaan prinsip-prinsip khusus yang termuat dalam instrumen ini (seperti aturan 1.6) tetapi secara umum untuk meningkatkan pencegahan dan kontrol atas kejahatan remaja serta penanganan terhadap para pelaku remaja.
13. Penahanan sebelum sidang
13.1 Penahanan sebelum sidang harus digunakan hanya sebagai suatu pilihan terakhir serta harus dilaksanakan dalam waktu sesingkat mungkin.
13.2 Bila memungkinkan, penahanan sebelum sidang harus diganti dengan tindakan-tindakan alternatif, seperti pengawasan melekat, perawatan intensif atau penempatan dalam sebuah keluarga atau dalam suatu lingkungan atau tempat pendidikan.
13.3 Para remaja yang mengalami penahanan sebelum sidang berhak atas semua hak dan jaminanjaminan yang diatur dalam Aturan Standar Minimum untuk Perlakuan Terhadap Tahanan yang disahkan oleh Persatuan Bangsa Bangsa.
13.4 Para remaja yang mengalami penahanan sebelum sidang harus dipisahkan dari orang dewasa serta harus ditahan dalam suatu institusi yang berbeda atau dalam suatu bagian yang terpisah dari suatu institusi yang juga menahan orang-orang dewasa.
13.5 Ketika dalam tahanan, para remaja harus mendapatkan kasih sayang, perlindungan serta semua bantuan perseorangan – yang bersifat sosial, pendidikan, pelatihan kejuruan, psikologis, media dan fisik – yang mungkin mereka butuhkan berdasarkan usia, jenis kelamin dan kepribadian mereka.
Penjelasan
Bahaya adanya “kontaminasi kriminal” terhadap para remaja selama dalam masa tahanan sebelum sidang tidak boleh diremehkan. Oleh karena itu, adalah penting untuk menekankan perlunya tindakan-tindakan alternatif. Dalam hal ini, aturan 13.1 mendorong penyusunan tindakan-tindakan baru dan inovatif untuk menghindari adanya tindakan penahanan untuk kesejahteraan dari para remaja.
Para remaja yang mengalami penahanan sebelum sidang berhak atas semua hak dan jaminan yang diatur dalam Aturan Standar Minimum untuk Perlakuan Terhadap Tahanan serta dalam Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, khususnya dalam pasal 9 dan pasal 10 ayat 2(b) dan ayat 3.
Aturan 13.4 tidak mencegah Negara-negara untuk mengambil tindakan lain untuk menghalangi adanya pengaruh-pengaruh buruk dari para pelaku dewasa yang setidaknya sama efektifnya dengan tindakan-tindakan yang disebut dalam aturan ini.
Berbagai bentuk bantuan yang mungkin diperlukan telah disebutkan satu persatu untuk menarik perhatian terhadap beragamnya kebutuhan-kebutuhan khusus dari para tahanan remaja yang harus ditangani (misalnya laki-laki atau perempuan, pencandu obat-obat terlarang, pencandu alkohol, para remaja yang sakit mental, para remaja yang mengalami trauma, misalnya dari penangkapan, dsb.)
Karakteristik fisik dan psikologis yang berbeda-beda dari para tahanan remaja mungkin membutuhkan tindakan pengklasifikasian sehingga beberapa diantara mereka dipisahkan selama masa tahanan sebelum sidang, dan dengan demikian menghindari adanya pengorbanan serta memungkin adanya bantuan yang lebih sesuai.
Kongres Keenam Persatuan Bangsa Bangsa tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan bagi para Pelaku, dalam resolusi nomor 4 mengenai standar peradilan anak, menetapkan bahwa Aturan ini, antara lain, harus mencerminkan prinsip dasar bahwa penahanan pra-sidang harus dilakukan hanya sebagai pilihan terakhir, bahwa tiada orang bawah umur yang bisa ditahan dalama suatu fasilitas dimana mereka rentan terhadap pengaruh buruk dari para tahanan dewasa serta bahwa harus dipertimbangkan mengenai kebutuhan-kebutuhan tertentu dalam setiap tahap perkembangan mereka.
BAGIAN TIGA PENGADILAN DAN KEPUTUSAN
14. Pihak yang berwenang untuk mengadili
14.1 Jika perkara dari seorang remaja tidak dialihkan (sesuai dengan aturan 11), maka dia akan ditangani oleh lembaga kompeten yang memiliki wewenang (pengadilan, persidangan, majelis, dewan, dsb) sesuai dengan prinsip pengadilan yang jujur dan adil.
14.2 Persidangan-persidangan tersebut harus kondusif terhadap kepentingan remaja serta harus dilaksanakan dalam suasana penuh pengertian, yang memungkinkan dari remaja tersebut untuk berpartisipasi di dalamnya dan untuk mengekspresikan dirinya secara bebas.
Penjelasan
Adalah sulit untuk merumuskan suatu definisi dari badan atau pejabat yang berwenang yang akan dikenal secara universal sebagai pihak yang berwenang untuk mengadili. “Pihak yang berwenang” berarti mencakup mereka yang duduk di pengadilan atau persidangan (beranggotakan satu atau beberapa orang), termasuk hakim-hakim profesional atau hakim biasa dan majelis-majelis administratif (misalnya sistem di Skotlandia dan Scandinavia) atau lembaga-lembaga masyarakat dan penyelesaian perselisihan yang lebih informal dan bersifat mengadili.
Prosedur untuk menangani para pelaku remaja harus selalu mengikuti standar-standar minimum yang berlaku hampir secara universal untuk setiap terdakwa kejahatan sesuai dengan prosedur yang dikenal dengan “sesuai proses hukum”. Dalam proses hukum yang benar, suatu “pengadilan yang jujur dan adil” mencakup perlindungan-perlindungan dasar seperti praduga tak bersalah, menghadirkan dan memeriksa saksi-saksi, pembelaan hukum, hak untuk tetap diam, hak untuk mengemukakan pendapat akhir dalam persidangan, hak untuk banding, dsb. (Lihat juga aturan 7.1.)
15. Penasehat hukum, orangtua dan walih
15.1 Selama menjalani persidangan, para remaja berhak untuk diwakili oleh seorang penasehat hukum atau untuk mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma jika disediakan bantuan semacam itu dalam negara tersebut.
15.2 Para orangtua atau wali berhak untuk berpartisipasi dalam persidangan serta mungkin diharuskan oleh pihak yang berwenang untuk menghadiri persidangan demi kepentingan para remaja. Meski demikian, pihak yang berwenang bisa meniadakan hak partisipasi mereka jika terdapat alasan untuk beranggapan bahwa ketidakhadiran itu perlu untuk kepentingan dari si remaja.
Penjelasan
Aturan 15.1 menggunakan istilah yang sama dengan yang ditemukan dalam aturan 93 dari Aturan Standar Minimum untuk Perlakuan Terhadap Tahanan. Jika penasehat hukum dan bantuan hukum cumacuma diperlukan untuk menjamin bantuan hukum bagi para remaja, maka hak dari para orangtua dan wali untuk berpartisipasi seperti yang diatur dalam aturan 15.2 harus dipandang sebagai bantuan psikologis dan emosional secara umum terhadap para remaja – suatu fungsi yang akan terus berlangsung selama prosedur berlangsung.
Upaya pihak berwenang untuk menghasilkan keputusan yang layak dalam perkara tersebut juga bisa diuntungkan, khususnya, dengan kerjasama dari kuasa hukum dari para remaja (atau dalam hal ini, pendamping-pendamping pribadi yang bisa dan benar-benar dipercaya oleh para remaja). Hal semacam ini bisa terganggu bila kehadiran dari para orangtua atu wali memberikan pengaruh negatif, misalnya, jika mereka menunjukkan perilaku bermusuhan terhadap si remaja, sehingga oleh karena itu, kemungkinan untuk tidak menghadirkan mereka harus dilakukan.
16. Laporan-laporan penyelidikan sosial
16.1 Dalam setiap perkara kecuali pelanggaran-pelanggaran kecil, sebelum pihak yang berwenang mengambil keputusan akhir sebelum dijatuhkannya hukuman, latar belakang dan keadaan dimana remaja itu hidup atau kondisi-kondisi di mana pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan harus diselidiki dengan benar sehingga bisa memfasilitasi adanya pengadilan yang bijaksana dari perkara tersebut oleh pihak yang berwenang.
Penjelasan
Laporan-laporan penyelidikan sosial (laporan masalah sosial atau laporan pra-hukuman) adalah suatu alat bantu yang tidak bisa dilupakan dalam sebagian besar proses hukum yang berkaitan dengan remaja. Pihak berwenang harus diberikan informasi mengenai fakta-fakta yang relevan dengan remaja tersebut, seperti latar belakang keluarga dan sosial, kehidupan sekolahnya, pengalaman pendidikan, dsb. Untuk tujuan ini, beberapa sistem hukum menggunakan layanan atau pegawai sosial khusus yang diperbantukan ke dalam pengadilan atau dewan. Oleh karena itu, aturan ini mengharuskan adanya layanan-layanan sosial yang layak untuk menghasilkan laporan-laporan penyelidikan sosial yang baik.
17. Prinsip-prinsip pedoman dalam mengadili dan memutuskan
17.1 Keputusan dari pihak berwenang harus mengikuti prinsip-prinsip berikut ini:
(a) Keputusan yang diambil harus selalu proporsional bukan hanya dengan keadaan dan beratnya pelanggaran tetapi juga dengan keadaan dan kebutuhan dari para remaja, demikian juga dengan kepentingan masyarakat;
(b) Pembatasan terhadap kebebasan dari para remaja harus dijatuhkan hanya setelah dilakukan pertimbangan yang hati-hati serta harus dibatasi sampai sesedikit mungkin;
(c) Pencabutan kebebasan pribadi tidak boleh dijatuhkan kecuali jika seorang remaja diadili karena pelanggaran serius yang berkaitan dengan kekerasan terhadap orang lain atau karena terus menerus melakukan pelanggaran-pelanggaran serius lainnya, serta jika tidak ada penanganan yang sesuai lainnya;
(d) Kesejahteraan dari seorang remaja harus menjadi faktor pedoman dalam mempertimbangkan perkaranya.
17.2 Tidak boleh dijatuhkan hukuman mati atas semua kejahatan yang dilakukan oleh remaja.
17.3 Remaja tidak bisa dikenakan hukuman badan.
17.4 Pihak berwenang harus memiliki kekuasaan untuk menghentikan persidangan setiap saat.
Penjelasan
Kesulitan utama dalam merumuskan pedoman untuk mengadili para remaja timbul dari kenyataan bahwa terdapat konflik-konflik bersifat filosofis yang belum terselesaikan, seperti misalnya konflik antara:
(a) Rehabilitasi dengan ganjaran yang setimpal;
(b) Pertolongan dengan represi dan hukuman;
(c) Penanganan sesuai dengan keadaan masing-masing perkara dengan penanganan sesuai perlindungan terhadap masyarakat secara umum;
(d) Pencegahan secara umum dengan pencegahan perseorangan.
Konflik diantara pendekatan-pendekatan ini lebih kentara dalam perkara-perkara remaja dibandingkan dengan perkara orang dewasa. Dengan beragamnya sebab dan reaksi yang merupakan karakteristik perkara-perkara remaja, alternatif-alternatif ini menjadi berkaitan dengan rumit.
Bukanlah menjadi fungsi dari Aturan Standar Minimum untuk Administrasi Peradilan untuk menetapkan pendekatan mana yang harus diikuti, tetapi lebih untuk mengidentifikasi salah satu yang paling sesuai dengan prinsip-prinsip yang diterima secara internasional. Oleh karena itu, unsur-unsur inti seperti yang dinyatakan dalam aturan 17.1, khususnya huruf (a) dan (c), terutama harus dipahami sebagai pedoman-pedoman praktis yang bisa menjamin adanya suatu titik awal yang sama; yang jika diikuti oleh para pihak yang berwenang (lihat juga aturan 5), aturan-aturan ini bisa memberikan kontribusi besar untuk memastikan bahwa hak-hak fundamental dari para pelaku remaja akan terlindungi, khususnya hak-hak fundamental tentang perkembangan pribadi dan pendidikan.
Aturan 17.1 (b) bermaksud untuk menyatakan bahwa pendekatan yang semata-mata hanya bersifat menghukum tidaklah sesuai. Jika dalam perkara-perkara orang dewasa, dan mungkin dalam perkara dimana pelanggaran berat dilakukan oleh remaja, ganjaran setimpal dan sanksi-sanksi retributif mungkin dianggap cukup berarti, maka dalam perkara-perkara remaja pertimbangan semacam itu harus selalu dikalahkan oleh kepentingan untuk melindungi kesejahteraan dan masa depan dari para remaja.
Sesuai dengan resolusi nomor 8 dari Kongres Keenam Persatuan Bangsa Bangsa, aturan 17.1 (b) mendorong digunakannya alternatif-alternatif lain dari institusionalisasi sesering mungkin, dengan mengingat pentingnya merespon kebutuhan-kebutuhan tertentu dari para remaja. Dengan demikian, berbagai sanksi alternatif yang telah ada harus digunakan sepenuhnya serta harus dikembangkan sanksisanksi alternatif baru, dengan mempertimbangkan keamanan masyarakat. Masa percobaan harus diberikan sesering mungkin dengan cara pemberian penangguhan hukuman, hukuman bersyarat, perintahperintah majelis dan keputusan-keputusan lainnya.
Aturan 17.1 (c) berkaitan dengan salah satu dari prinsip pedoman dalam resolusi nomor 4 dari Kongres Keenam yang bertujuan untuk menghindari pemenjaraan dalam perkara-perkara remaja kecuali jika tidak terdapat lagi respon-respon yang sesuai yang akan melindungi keamanan masyarakat.
Ketentuan untuk melarang adanya hukuman mati dalam aturan 17.2 adalah sesuai dengan pasal 6 ayat 5 dari Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik.
Ketentuan untuk melarang hukuman yang bersifat badani adalah sesuai dengan pasal 7 dari Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik serta Deklarasi Perlindungan untuk Seluruh Umat Manusia dari Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Lainnya, demikian juga dengan Konvensi Anti Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Lainnya serta rancangan-rancangan konvensi tentang hak anak.
Kekuasaan untuk menghentikan persidangan setiap saat (aturan 17.4) adalah suatu karakteristik yang inheren dalam penanganan perkara-perkara remaja dibandingkan dengan perkara dewasa. Setiap saat, pihak berwenang akan menyadari adanya keadaan-keadaan tertentu yang menyebabkan suatu penghentian intervensi secara penuh dipandang sebagai keputusan yang terbaik untuk suatu perkara.
18. Berbagai tindak keputusan
18.1 Berbagai tindak keputusan harus disediakan bagi pihak yang berwenang, yang memungkinkan adanya fleksibilitas untuk menghindari tindakan institusionalisasi sesering mungkin. Tindakantindakan tersebut, beberapa diantaranya bisa digabungkan, mencakup :
(a) Perintah-perintah perawatan, bimbingan dan pengawasan;
(b) Masa percobaan;
(c) Perintah untuk melakukan layanan-layanan masyarakat;
(d) Sanksi, kompensasi dan ganti rugi keuangan;
(e) Perintah penanganan segera dan penanganan lainnya;
(f) Perintah untuk ikut serta dalam aktivitas kelompok konseling dan aktivitas-aktivitas serupa lainnya;
(g) Perintah-perintah yang berkaitan dengan keluarga angkat, komunitas bersama atau tempattempat pendidikan lainnya;
(h) Perintah-perintah lain yang relevan.
18.2 Tiada remaja yang bisa dipisahkan dari pengawasan orangtua, baik secara sebagian atau seluruhnya, kecuali jika keadaan dari perkaranya menyebabkan tindakan semacam ini diperlukan. Penjelasan
Aturan 18.1 mencoba untuk menyebutkan beberapa penanganan dan sanksi-sanksi penting yang telah dipraktekkan dan terbukti berhasil sampai saat ini di sistem-sistem hukum yang berbeda. Secara keseluruhan, tindakan-tindakan tersebut menunjukkan pikiran-pikiran yang menjanjikan yang layak direplikasi dan dikembangkan lebih jauh. Aturan ini tidak menyebutkan mengenai kebutuhan-kebutuhan pegawai karena terdapat kemungkinan adanya kekurangan pegawai yang memenuhi persyaratan di beberapa wilayah; di wilayah-wilayah ini, tindakan-tindakan yang membutuhkan pegawai yang lebih sedikit bisa dicoba atau dikembangkan.
Lebih dari itu, contoh-contoh yang diberikan dalam aturan 18.1 memiliki suatu kesamaan yaitu kepercayaan terhadap dan seruan kepada masyarakat untuk pelaksanaan keputusan-keputusan alternatif secara efektif. Tindakan-tindak korektif berbasis masyarakat adalah suatu tindakan tradisional yang memiliki banyak aspek. Atas dasar itu, pihak berwenang yang bersangkutan harus didorong untuk menawarkan layanan-layanan berbasis masyarakat.
Aturan 18.2 menekankan arti penting dari keluarga yang, menurut pasal 10 ayat 1 dari Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, merupakan “bagian kelompok yang alamiah dan fundamental dari masyarakat”. Dalam keluarga, orangtua tidak hanya berhak tetapi juga bertanggungjawab untuk merawat dan mengawasi anak-anak mereka. Oleh karena itu, aturan 18.2 menyatakan bahwa pemisahan anak-anak dari orangtua mereka sebagai suatu pilihan tindakan terakhir. Tindakan ini hanya bisa dipilih jika kenyataan-kenyataan dari perkara tersebut secara tegas mendukung langkah yang sulit ini (misalnya terdapat penganiayaan anak).
19. Penggunaan institusionalisasi yang sesedikit mungkin
19.1 Penempatan seorang remaja dalam suatu institusi harus selalu merupakan suatu keputusan pilihan terakhir serta harus berlangsung sesingkat mungkin.
Penjelasan
Kriminologi modern lebih mendukung penggunaan tindakan-tindakan non-institusional dibandingkan dengan institusional. Ditemukan sedikit atau bahkan sama sekali tidak terdapat perbedaan dalam hal keberhasilan dari institusionalisasi jika dibandingkan dengan non-institusionalisasi. Banyaknya pengaruh buruk bagi seseorang yang tampaknya tidak bisa dihindari dalam setiap lembaga-lembaga institusional, terbukti tidak bisa dihilangkan oleh upaya-upaya perawatan. Hal ini terutama terjadi dalam perkara-perkara remaja, yang rentan terhadap pengaruh-pengaruh negatif. Selanjutnya, akibat-akibat negatif, bukan hanya dari hilangnya kebebasan tetapi juga karena pemisahan dari lingkungan sosialnya, jelas berakibat lebih akut terhadap para remaja dibandingkan dengan orang dewasa karena tahap perkembangan mereka yang masih awal.
Aturan 19 bermaksud untuk membatasi institusionalisasi dalam dua hal : dalam kuantitas (“sebagai pilihan terakhir”) dan dalam jangka waktu (“sesingkat mungkin”). Aturan 19 mencerminkan salah satu dari prinsip pedoman dasar dalam resolusi nomor 4 dari Kongres Keenam Persatuan Bangsa Bangsa : seorang pelaku remaja tidak boleh dipenjarakan kecuali jika tidak terdapat penanganan yang sesuai lainnya. Oleh karena itu, aturan ini membuat seruan bahwa jika seorang remaja memang harus diintitusionalisasi, maka hilangnya kebebasan tersebut harus dibatasi sampai seminimal mungkin, dengan pengaturan penahanan institusional yang khusus serta dengan mempertimbangkan perbedaan-perbedaan jenis antara pelaku, pelanggaran dan institusi. Pada kenyataannya, prioritas harus lebih diberikan kepada institusi yang bersifat “terbuka” dibandingkan dengan institusi “tertutup”. Kemudian, semua fasilitas itu harus lebih bersifat koreksional dan mendidik daripada bersifat memenjarakan.
20. Menghindari adanya penundaan yang tidak perlu
20.1 Sejak awal, setiap perkara harus ditangani secara cepat, tanpa penundaan yang tidak perlu. Penjelasan
Penanganan cepat dari prosedur-prosedur formal dalam perkara remaja merupakan masalah yang sangat penting. Jika tidak, maka semua keuntungan yang mungkin dicapai oleh prosedur dan keputusan tersebut akan mengalami kerugian. Dengan berjalannya waktu, si remaja akan semakin sulit, atau bahkan tidak mampu, untuk mengkaitkan antara prosedur dan keputusan yang diambil dengan pelanggarannya, baik secara intelektual maupun psikologis.
21. Catatan-catatan
21.1 Catatan-catatan mengenai para pelaku remaja harus dirahasiakan dan tertutup bagi pihak ketiga. Akses kepada catatan-catatan tersebut harus dibatasi pada orang-orang yang secara langsung berkaitan dengan penanganan perkara atau pihak-pihak lain yang diberikan wewenang untuk itu.
21.2 Catatan mengenai para pelaku remaja tidak boleh dipergunakan dalam persidangan selanjutnya untuk orang dewasa yang melibatkan pelaku yang sama.
Penjelasan
Aturan ini mencoba untuk mencapai keseimbangan antara konflik-konflik kepentingan yang berkaitan dengan catatan atau dokumen-dokumen tersebut : antara kepentingan pihak kepolisian, jaksa penuntut serta pihak berwenang lain untuk meningkatkan kontrol dengan kepentingan-kepentingan dari si pelaku remaja tersebut. (Lihat juga aturan 8.) “Pihak lain yang diberikan wewenang” secara umum akan mencakup, antara lain, para peneliti.
22. Perlunya profesionalisme dan pelatihan
22.1 Pendidikan profesional, pelatihan intra layanan, kursus penyegaran dan bentuk-bentuk instruksional yang sesuai lainnya harus dipergunakan untuk membentuk dan menjaga kompetensi profesional yang dibutuhkan oleh semua personil yang menangani perkara-perkara remaja.
22.2 Personil peradilan anak harus mencerminkan perbedaan yang terdapat pada para remaja yang ditangani oleh sistem peradilan anak. Harus dilakukan upaya-upaya untuk memastikan adanya perwakilan yang adil dari perempuan dan kelompok minoritas dalam lembaga-lembaga peradilan anak.
Penjelasan
Para pejabat yang berwenang untuk mengambil keputusan mungkin orang-orang yang berasal dari latar belakang yang sangat beragam (hakim-hakim di Inggris dan Irlandia Utara serta di wilayah-wilayah yang dipengaruhi oleh sistem common law; hakim-hakim yang terlatih secara yuridis di negara-negara yang menggunakan sistem hukum kontinental serta di wilayah-wilayah yang dipengaruhi olehnya; dan hakimhakim atau para ahli hukum yang dipilih atau diangkat di mana saja, anggota-anggota majelis berbasis masyarakat, dsb.) Untuk semua pejabat ini, harus diwajibkan adanya suatu pelatihan minimum dalam bidang-bidang hukum, sosiologi, psikologi, kriminologi dan ilmu tentang perilaku. Hal ini dipandang sama pentingnya dengan spesialisasi kelembagaan dan kemandirian dari lembaga yang berwenang tersebut.
Mungkin tidak layak untuk mewajibkan spesialisasi profesional bagi para pekerja sosial dan petugas pengawas sebagai persyaratan untuk menjalankan tugas menangani perkara-perkara remaja. Oleh karena itu, pelatihan profesional yang berlangsung dalam pekerjaan akan menjadi kualifikasi minimum.
Kualifikasi profesional adalah merupakan unsur utama dalam memastikan administrasi peradilan anak yang tidak memihak dan efektif. Sejalan dengan itu, adalah penting untuk meningkatkan mutu proses rekrutmen, kemajuan karir dan pelatihan profesional dari para personil serta untuk memberikan saranasarana yang mereka perlukan sehingga memungkinkan mereka untuk menjalankan tugas dengan baik.
Segala bentuk diskriminasi politik, sosial, jenis kelamin, rasial, agama, budaya atau diskriminasi lainnya dalam prosek seleksi, pengangkatan serta jenjang karir dari personil peradilan anak harus dihindari untuk memastikan adanya ketakberpihakan dalam administrasi peradilan anak. Hal ini direkomendasikan oleh Kongres Keenam. Selanjutnya, Kongres Keenam tersebut mengajak Negara-negara Anggota untuk menjamin adanya perlakuan yang adil dan setara bagi para perempuan sebagai personil peradilan anak serta merekomendasikan agar dilakukan tindakan-tindakan khusus untuk merekrut, melatih dan memfasilitasi kemajuan karir dari para personil perempuan dalam administrasi peradilan anak.
BAGIAN EMPAT TINDAKAN NON-INSTITUSIONAL
23. Pelaksanaan keputusan yang efektif
23.1 Ketentuan-ketentuan yang sesuai harus diciptakan untuk pelaksanaan perintah-perintah lembaga yang berwenang, seperti yang diatur dalam aturan 14.1 diatas, oleh lembaga itu sendiri atau oleh lembaga berwenang lainnya jika memang diperlukan.
23.2 Ketentuan-ketentuan itu harus mencakup kuasa untuk merubah perintah setiap saat jika dirasakan perlu oleh lembaga berwenang tersebut, dengan syarat bahwa perubahan tersebut akan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Aturan ini.
Penjelasan
Keputusan-keputusan dalam perkara remaja cenderung untuk mempengaruhi kehidupan dari si pelaku dalam jangka waktu yang panjang, melebihi perkara-perkara orang dewasa. Oleh karena itu, adalah penting bagi lembaga berwenang atau suatu badan independen (majelis pembebasan bersyarat, kantor pengawas masa percobaan, institusi kesejahteraan remaja atau pihak lain) dengan kualifikasi yang setara dengan lembaga-lembaga berwenang yang mengambil keputusan pada awalnya, untuk memantau pelaksanaan dari keputusan-keputusan itu. Di beberapa negara, diangkat seorang juge de l’execution des peines untuk tujuan ini.
Komposisi, wewenang dan tugas-tugas dari lembaga yang berwenang harus bersifat fleksibel; halhal ini diuraikan secara umum dalam aturan 23 untuk menjamin adanya penerimaan yang luas.
24. Ketentuan mengenai bantuan yang dibutuhkan
24.1 Dalam setiap tahapan proses, harus dilakukan upaya untuk menyediakan bantuan-bantuan yang dibutuhkan bagi para remaja, seperti tempat menginap, pendidikan atau pelatihan kejuruan, pekerjaan atau bantuan lainnya, yang bermanfaat dan bersifat praktis, untuk memfasilitasi proses rehabilitasi.
Penjelasan
Peningkatan kesejahteraan dari para remaja memiliki arti yang sangat penting. Oleh karena itu, aturan 24 menekankan pentingnya penyediaan fasilitas-fasilitas, layanan serta bantuan lain yang dibutuhkan yang mungkin membantu kepentingan dari para remaja selama proses rehabilitasi.
25. Mobilisasi tenaga-tenaga sukarela dan layanan-layanan masyarakat lainnya
25.1 Tenaga sukarela, organisasi-organisasi sukarela, institusi-institusi lokal serta sumber daya masyarakat lainnya harus diajak untuk menyumbang secara efektif terhadap rehabilitasi dari para remaja dalam suatu wahana komunitas dan, sejauh mungkin, dalam suatu unit keluarga.
Penjelasan
Aturan ini mencerminkan perlunya terdapat suatu orientasi rehabilitatif dalam seluruh penanganan para pelaku remaja. Kerjasama dengan masyarakat tidak boleh dilupakan jika ingin melaksanakan petunjuk-petunjuk dari lembaga berwenang secara efektif. Para tenaga sukarela dan layanan-layanan sukarela, pada khususnya, telah terbukti merupakan sumber daya yang berharga tetapi saat ini kurang didayagunakan. Dalam beberapa kesempatan, kerjasama dengan para mantan pelaku (termasuk mantan pecandu) bias merupakan bantuan yang berarti.
Aturan 25 bersumber dari prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam aturan 1.1 dan 1.6 serta mengikuti ketentuan-ketentuan yang relevan dalam Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik.
BAGIAN LIMA TINDAKAN INSTITUSIONAL
27. Tujuan dari tindakan institusional
26.1 Tujuan dari pelatihan dan perlakuan terhadap para remaja yang ditempatkan dalam institusi adalah untuk memberikan perawatan, perlindungan, pendidikan dan kemampuan kejuruan, dengan maksud untuk membantu mereka mendapatkan peranan yang konstruktif dan produktif di masyarakat.
26.2 Para remaja dalam institusi harus mendapatkan perawatan, perlindungan serta semua bantuan yang dibutuhkan – sosial, pendidikan, pelatihan kejuruan, psikologis, kesehatan dan fisik – yang mungkin mereka butuhkan karena usia, jenis kelamin dan kepribadian mereka serta untuk kepentingan perkembangan mereka secara utuh.
26.3 Para remaja dalam institusi harus dipisahkan dari orang-orang dewasa serta harus ditahan dalam institusi yang terpisah atau dalam suatu bagian terpisah dalam institusi yang juga berisi orang-orang dewasa.
26.4 Para remaja perempuan yang ditempatkan dalam suatu institusi berhak untuk mendapatkan perhatian khusus mengenai kebutuhan-kebutuhan dan masalah-masalah mereka. Dengan alasan apapun, mereka tidak boleh menerima lebih sedikit perawatan, perlindungan, bantuan, perlakuan dan pelatihan dibandingkan dengan para pelaku laki-laki. Harus dijamin adanya perlakuan yang adil bagi mereka.
26.5 Untuk kepentingan dan kesejahteraan dari para remaja yang mengalami institusionalisasi, para orangtua atau wali berhak untuk memiliki akses.
26.6 Kerjasama antar kementerian dan antar departemen harus dikembangkan dengan tujuan untuk menyediakan pelatihan akademik atau, jika diperlukan, pelatihan kejuruan kepada para remaja yang mengalami institusionalisasi, dengan maksud untuk memastikan bahwa mereka tidak akan meninggalkan institusi tersebut dalam keadaan kurang pendidikan.
Penjelasan
Tujuan-tujuan dari tindakan institusional seperti yang dinyatakan dalam aturan 26.1 dan 26.2 akan bisa diterima dalam setiap sistem dan budaya. Meski demikian, tujuan-tujuan itu belum tercapai di semua tempat, dan masih banyak yang harus dilakukan dalam hal ini.
Bantuan kesehatan dan psikologis, khususnya, adalah sangat penting untuk para remaja pecandu, penuh kekerasan serta remaja yang mengalami sakit mental, yang mengalami institusionalisasi.
Upaya untuk menghindari adanya pengaruh buruk dari para pelaku dewasa serta perlindungan terhadap kesejahteraan para remaja dalam suatu wahana institusional, seperti dinyatakan dalam aturan 26.3, adalah sesuai dengan salah satu prinsip pedoman dasar dari Aturan ini, yang ditetapkan oleh Kongres Keenam dalam resolusi nomor 4. Aturan ini tidak mencegah Negara untuk mengambil tindakan lain untuk menghindari pengaruh-pengaruh buruk dari para pelaku dewasa, tindakan mana setidaknya sama efektifnya dengan tindakan yang disebutkan dalam aturan ini. (Lihat juga aturan 13.4)
Aturan 26.4 membicarakan mengenai kenyataan bahwa para pelaku perempuan biasanya menerima perhatian yang lebih sedikit dibandingkan dengan pelaku laki-laki, seperti dinyatakan oleh Kongres Keenam. Secara khusus, resolusi nomor 9 dari Kongres Keenam menyerukan untuk adanya perlakuan yang adil terhadap para pelaku perempuan dalam setiap tahapan proses peradilan pidana serta untuk adanya perhatian khusus terhadap masalah dan kebutuhan-kebutuhan khusus mereka selama berada dalam tahanan. Selanjutnya, aturan ini juga harus dilihat dari sudut pandang Deklarasi Caracas dari Kongres Keenam, yang, antara lain, menyerukan untuk adanya perlakuan yang setara dalam administrasi peradilan pidana, serta dilihat dengan latar belakang Deklarasi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan dan Konvensi untuk Penghapusan atas Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.
Hak atas akses (aturan 26.5) berasal dari ketentuan-ketentuan aturan 7.1, 10.1, 15.2 dan 18.2. Kerjasama antar kementerian dan antar departemen (aturan 26.6) memiliki arti penting yang khusus untuk meningkatkan kualitas dari perlakuan dan pelatihan institusional secara umum.
27.1 Aturan Standar Minimum untuk Perlakuan Terhadap Tahanan dan rekomendasi-rekomendasi yang berkaitan harus bisa diterapkan sejauh hal itu relevan dengan perlakuan terhadap para pelaku remaja dalam institusi, termasuk terhadap mereka yang berada dalam tahanan sebelum sidang.
27.2 Harus dilakukan upaya-upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip terkait yang dinyatakan dalam Aturan Standar Minimum untuk Perlakuan Terhadap Tahanan sampai semaksimal mungkin untuk memenuhi berbagai kebutuhan para remaja sesuai dengan usia, jenis kelamin dan kepribadian mereka.
Penjelasan
Aturan Standar Minimum untuk Perlakuan Terhadap Tahanan adalah salah satu dari instrumeninstrumen yang pertama dari jenis ini yang dihasilkan oleh Persatuan Bangsa Bangsa. Secara umum telah disepakati bahwa instrumen-instrumen tersebut telah memiliki suatu dampak yang mendunia. Meskipun masih terdapat negara-negara dimana penerapannya lebih merupakan suatu gagasan daripada kenyataan, Aturan-aturan Standar Minimum ini terus menjadi suatu pengaruh penting dalam administrasi yang manusiawi dan layak dari institusi-institusi koreksional.
Beberapa perlindungan utama uantuk para pelaku remaja dalam institusi-institusi tercantum dalam Aturan Standar Minimum untuk Perlakuan Terhadap Tahanan (akomodasi, arsitektur, tempat tidur, pakaian, keluhan dan permohonan, kontak dengan dunia luar, makanan, perawatan kesehatan, layanan keagamaan, pemisahan berdasarkan usia, pegawai, pekerjaan, dsb) seperti juga halnya dengan ketentuan-ketentuan mengenai hukuman dan disiplin, serta kurungan bagi para pelaku yang berbahaya. Akan tidak patut untuk merubah Aturan-aturan Standar Minimum tersebut sesuai dengan karakteristik khusus dari institusi-institusi bagi para pelaku remaja dalam lingkup Aturan Standar Minimum untuk Administrasi Peradilan Anak.
Aturan 27 memusatkan pada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi bagi para remaja yang berada dalam institusi (aturan 27.1) serta berbagai kebutuhan sesuai dengan usia, jenis kelamin dan kepribadian mereka (27.2). Dengan demikian, tujuan serta muatan dari aturan tersebut berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang relevan dalam Aturan Standar Minimum untuk Perlakuan Terhadap Tahanan.
28. Pemberian pembebasan bersyarat yang sering dan segera
28.1 Pembebasan bersyarat dari suatu institusi harus digunakan oleh lembaga terkait yang berwenang sesering mungkin, serta harus diberikan dalam waktu yang sesegera mungkin.
28.2 Para remaja yang dibebaskan bersyarat dari suatu institusi harus dibantu dan diawasi oleh lembaga terkait yang berwenang serta harus menerima dukungan penuh dari masyarakat.
Penjelasan
Wewenang untuk memerintahkan pembebasan bersyarat bisa diberikan pada suatu lembaga kompeten yang berwenang, seperti yang diatur oleh aturan 14.1 atau oleh lembaga berwenang lainnya. Dari sudut pandang ini, maka cukuplah untuk memberikan rujukan disini dengan “lembaga yang terkait” daripada “lembaga kompeten” yang berwenang.
Sesuai dengan keadaan, pembebasan bersyarat harus lebih diberikan preferensi dibandingan dengan menjalani masa hukuman secara penuh. Dengan memperhatikan kemajuan yang memuaskan dalam proses rehabilitasi, bahkan seorang pelaku yang dianggap berbahaya pada saat institusionalisasi mereka juga dapat dibebaskan secara bersyarat jika memang memungkinkan. Seperti masa percobaan, pembebasan semacam ini mungkin dibebani dengan syarat untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh lembaga-lembaga terkait selama jangka waktu tertentu yang dinyatakan dalam keputusan, misalnya yang berkaitan dengan “tingkah laku yang baik” dari si pelaku, kehadiran dalam program-program masyarakat, bermukim di rumah-rumah singgah, dsb.
Dalam hal pembebasan bersyarat seorang pelaku dari suatu institusi, harus disediakan bantuan dan pengawasan dari seorang petugas pengawas atau petugas lainnya (khususnya jika masa percobaan belum diatur) serta harus didorong adanya dukungan masyarakat.
29. Tindakan-tindakan semi-institusional
29.1 Harus ada upaya untuk melakukan tindakan-tindakan semi-institusional, seperti rumah singgah, rumah-rumah pendidikan, pusat pelatihan siang hari, serta tindakan-tindakan lain yang sesuai yang mungkin membantu para remaja dalam reintegrasi mereka ke dalam masyarakat dengan baik.
Penjelasan
Arti penting dari perawatan setelah periode institusionalisasi tidak bisa diremehkan. Aturan ini menekankan pentingnya membentuk suatu rangkaian tindakan semi-institusional
Aturan ini juga menekankan kebutuhan atas adanya berbagai fasilitas dan layanan yang dirancang untuk memenuhi beragam kebutuhan para pelaku remaja ketika bergabung kembali ke dalam masyarakat serta untuk memberikan bimbingan dan dukungan struktural sebagai suatu langkah penting menuju reintegrasi yang berhasil ke tengah-tengah masyarakat.
BAGIAN ENAM RISET, PERENCANAAN, PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN EVALUASI
30. Riset sebagai suatu landasan untuk perencanaan, perumusan kebijakan
dan evaluasi
30.1 Harus ada upaya untuk melakukan serta meningkatkan riset-riset yang diperlukan sebagai suatu landasan untuk perencanaan dan perumusan kebijakan yang efektif.
30.2 Harus ada upaya untuk meninjau serta menilai secara periodik tentang kecenderungankecenderungan, permasalahan dan sebab-sebab kenakalan dan kejahatan remaja serta berbagai kebutuhan khusus dari para remaja yang berada dalam tahanan.
30.3 Harus ada upaya untuk membentuk suatu mekanisme riset evaluatif rutin yang digabungkan ke dalam sistem administrasi peradilan anak serta untuk mengumpulkan dan menganalisa data-data dan informasi yang relevan untuk pemetaan dan perkembangan masa depan serta reformasi administrasi dengan baik.
30.4 Penyediaan layanan dalam administrasi peradilan anak harus direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis sebagai suatu bagian integral dari usaha-usaha pembangunan nasional.
Penjelasan
Penggunaan riset sebagai landasan untuk suatu kebijakan peradilan anak yang baik diakui secara luas sebagai suatu mekanisme yang penting untuk menjaga agar praktek-praktek tersebut mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan serta perkembangan dan perbaikan yang kontinyu dari sistem peradilan anak. Hubungan imbal balik yang saling menguntungkan antara riset dan kebijakan adalah sangat penting dalam peradilan anak. Dengan adanya perubahan yang cepat dan seringkali drastis dalam gaya hidup kaum muda serta dalam bentuk dan dimensi kejahatan remaja, maka respon-respon masyarakat dan lembaga peradilan terhadap kenakalan dan kejahatan remaja segera menjadi kuno dan tidak layak.
Oleh karena itu, aturan 30 memberikan standar untuk memasukkan riset ke dalam proses perumusan dan penerapan kebijakan dalam administrasi peradilan anak. Aturan ini juga memberikan perhatian khusus terhadap pentingnya suatu peninjauan dan evaluasi rutin dari program-program dan tindakan yang sudah dijalankan serta untuk perencanaan dalam konteks yang lebih luas yaitu tujuan pembangunan secara keseluruhan.
Suatu penilaian yang terus menerus terhadap kebutuhan para remaja, serta kecenderungan dan permasalahan-permasalahan kenakalan remaja, adalah suatu prasyarat untuk memperbaiki metodemetode perumusan kebijakan-kebijakan yang baik dan pelaksanaan intervensi-intervensi yang sesuai, baik dalam tingkat formal maupun informal. Dalam konteks ini, lembaga-lembaga yang bertanggung jawab harus memfasilitasi riset oleh orang-orang dan badan-badan independen, serta mungkin akan berguna untuk mendapatkan dan menjadikan bahan pertimbangan pendapat-pendapat dari para remaja sendiri, buka hanya dari para remaja yang terlibat dalam sistem.
Proses perencanaan harus menekankan secara khusus mengenai adanya suatu sistem yang efektif dan layak dalam penyediaan layanan-layanan yang diperlukan. Dengan tujuan tersebut, harus ada pemetaan yang komprehensif dan rutin terhadap kebutuhan-kebutuhan dan permasalahan yang beragam dan khusus dari para remaja serta adanya identifikasi terhadap prioritas-prioritas yang nyata. Dalam kaitan itu, juga harus terdapat suatu koordinasi dalam penggunaan sumber daya-sumber daya yang telah ada, termasuk alternatif-alternatif dan dukungan masyarakat yang mungkin akan diperlukan untuk membentuk prosedur-prosedur tertentu yang dirancang untuk melaksanakan dan memantau program-program yang sudah ada.
ATURAN STANDAR MINIMUM UNTUK TINDAKAN-TINDAKAN NON PENAHANAN (ATURAN TOKYO)
Ditetapkan dengan resolusi Sidang Umum nomor 45/110
tanggal 14 Desember 1990
I. PRINSIP-PRINSIP UMUM
1. Tujuan-tujuan dasar
1.1 Aturan Standar Minimum ini mengatur mengenai suatu prinsip dasar untuk meningkatkan penggunaan tindakan-tindakan non-penahanan, juga untuk memberikan perlindungan minimum bagi orang-orang yang menjalani alternatif-alternatif lain dari pemenjaraan.
1.2 Aturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan keterlibatan yang lebih besar dari masyarakat dalam pengelolaan peradilan pidana, khususnya dalam perlakuan terhadap para pelaku kejahatan, juga untuk meningkatkan rasa bertanggung jawab terhadap masyarakat di kalangan para pelaku.
1.3 Aturan ini harus diterapkan dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi politik, ekonomi, sosial dan budaya dari setiap negara serta maksud dan tujuan dari sistem peradilan pidananya.
1.4 Ketika menerapkan Aturan ini, Negara-negara Anggota harus berusaha untuk memastikan adanya suatu keseimbangan antara hak-hak para pelaku secara perseorangan, hak-hak dari para korban, serta pandangan masyarakat mengenai keselamatan umum dan pencegahan kejahatan.
1.5 Negara-negara Anggota harus mengembangkan tindakan-tindakan non-penahanan dalam sistem hukum mereka untuk memberikan pilihan lain, sehingga dengan demikian mengurangi penggunaan tindakan pemenjaraan, serta untuk melakukan rasionalisasi kebijakan-kebijakan peradilan pidana, dengan mengindahkan ketaatan terhadap hak asasi manusia, prasyarat keadilan sosial dan kebutuhan rehabilitasi dari para pelaku.
2. Lingkup tindakan-tindakan non-penahanan
2.1 Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dalam Aturan ini harus diterapkan pada orang-orang yang dikenai penuntutan, persidangan atau eksekusi hukuman, dalam setiap tahap dalam pelaksanaan persidangan pidana. Untuk tujuan Aturan ini, orang-orang ini disebut sebagai “para pelaku”, terlepas dari kenyataan apakah mereka adalah tersangka, terdakwa atau terpidana.
2.2 Aturan ini harus dijalankan tanpa adanya diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, umur, bahasa, agama, opini politik atau opini lainnya, asal-usul negara atau sosial, status kekayaan, kelahiran atau status lainnya.
2.3 Dalam rangka untuk memberikan fleksibilitas yang lebih besar yang sejalan dengan sifat dan beratnya kejahatan, dengan kepribadian dan latar belakang para pelaku serta dengan perlindungan masyarakat dan untuk menghindari tindakan pemenjaraan yang tidak perlu, sistem peradilan pidana harus menyediakan berbagai macam tindakan non-penahanan, dari pengaturan prasidang sampai dengan pasca penjatuhan hukuman. Jumlah dan jenis dari tindakan-tindakan non-penahanan yang ada tersebut harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga suatu penghukuman yang konsisten tetap dimungkinkan.
2.4 Pengembangan tindakan-tindakan non-penahanan yang baru harus didukung dan diawasi secara ketat serta pelaksanaannya dievaluasi secara sistematis.
2.5 Perhatian harus diberikan dalam menangani para pelaku di masyarakat, menghindari sejauh mungkin penggunaan proses-proses formal atau penyidangan oleh suatu pengadilan, sesuai dengan perlindungan dan aturan-aturan hukum.
2.6 Tindakan-tindakan non-penahanan harus digunakan sesuai dengan prinsip intervensi minimum.
2.7 Penggunaan tindakan-tindakan non-penahanan harus menjadi bagian dari gerakan menuju depenalisasi dan dekriminalisasi, dan bukan menjadi sesuatu yang mengganggu atau menghalangi upaya-upaya ke arah itu.
3. Perlindungan-perlindungan hukum
3.1 Penetapan, pengertian dan pelaksanaan tindakan-tindakan non-penahanan harus diatur oleh hukum.
3.2 Pemilihan suatu tindakan non-penahanan harus didasarkan pada pengkajian kriteria-kriteria yang telah ada dalam hal sifat dan beratnya pelanggaran serta kepribadian, latar belakang dari para pelaku, tujuan dijatuhkannya hukuman dan hak-hak dari para korban.
3.3 Keputusan oleh pengadilan atau pejabat berwenang independen lainnya harus dijalankan dalam setiap tahapnya dengan menjamin adanya akuntabilitas penuh dan hanya jika sesuai dengan aturan-aturan hukum.
3.4 Tindakan-tindakan non-penahanan yang membebankan suatu kewajiban tertentu kepada para pelaku, yang diberikan sebelum atau untuk menggantikan persidangan formal atau pengadilan, harus mendapatkan persetujuan dari si pelaku itu terlebih dahulu.
3.5 Putusan untuk menjatuhkan suatu tindakan non-penahanan harus menjadi bahan tinjauan oleh pengadilan atau pejabat berwenang independen lainnya setelah tindakan tersebut telah dibebankan pada para pelaku.
3.6 Si pelaku berhak untuk meminta atau mengajukan laporan kepada pengadilan atau pejabat berwenang independen lainnya mengenai hal-hal yang menyangkut hak-hak pribadinya dalam penerapan tindakan-tindakan non-penahanan.
3.7 Mekanisme-mekanisme yang layak harus disediakan untuk menanggulangi, atau jika memungkinkan, mengganti kerugian atas segala penderitaan yang berkaitan dengan tidak ditaatinya hak-hak asasi manusia yang diakui secara internasional.
3.8 Tindakan-tindakan non-penahanan tidak diperbolehkan berupa hal-hal yang berkaitan dengan eksperimen medis atau psikologis terhadap, atau yang memiliki resiko cedera-cedera fisik dan mental dari, para pelaku.
3.9 Martabat dari para pelaku yang dijatuhi tindakan-tindakan non-penahanan harus selalu dilindungi.
3.10 Dalam pelaksanaan tindakan-tindakan non-penahanan, hak-hak dari para pelaku dilarang untuk dibatasi melebihi apa yang telah ditetapkan oleh pejabat berwenang yang menjatuhkan putusan aslinya.
3.11 Dalam pelaksanaan tindakan-tindakan non-penahanan, hal-hak privasi dari para pelaku harus dihormati, demikian juga dengan hak-hak privasi dari keluarga pelaku.
3.12 Dokumen-dokumen pribadi si pelaku harus tetap dirahasiakan dan tertutup bagi pihak ketiga. Akses terhadap dokumen-dokumen tersebut harus dibatasi hanya kepada orang-orang yang berkaitan langsung dengan penangan perkara si pelaku atau pihak-pihak lain yang diberikan wewenang.
4. Klausul penutup
4.1 Tidak ada ketentuan dalam Aturan ini yang bisa dianggap sebagai penghalang dari penerapan Aturan Standar Minimum untuk Perlakuan terhadap Para Tahanan, Aturan Standar Minimum Persatuan Bangsa Bangsa untuk Administrasi Peradilan Anak, Pokok-pokok Prinsip Perlindungan Semua Orang yang Ada Dalam Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan atau seluruh instrumen dan standar-standar hak asasi manusia yang diakui oleh masyarakat internasional serta berkaitan dengan perlakuan terhadap para pelaku dan perlindungan terhadap hak-hak asasi dasar mereka.
II. TAHAP PRASIDANG
5. Pengaturan untuk prasidang
5.1 Jika diperlukan dan sesuai dengan sistem hukum yang ada, kepolisian, lembaga penuntutan atau lembaga-lembaga lain yang menangani perkara-perkara pidana harus diberikan kewenangan untuk melepaskan para pelaku jika mereka mengganggap tidak perlu untuk meneruskan perkara untuk perlindungan masyarakat, pencegahan kejahatan atau untuk meningkatkan rasa hormat pada hukum dan hak-hak para korban. Untuk tujuan memutuskan perlunya pelepasan atau penghentian penangan perkara, harus dibuat suatu kriteria yang tetap dalam setiap sistem hukum. Jika dianggap perlu, untuk perkara-perkara kecil, jaksa penuntut bisa menerapkan tindakantindakan non-penahanan yang sesuai.
6. Menghindari penahanan prasidang
6.1. Penahanan prasidang harus digunakan sebagai suatu cara terakhir dalam penanganan perkara pidana, dengan mempertimbangkan penyidikan atas dugaan kejahatan tersebut serta perlindungan masyarakat dan korban.
6.2. Alternatif-alternatif dari penahanan prasidang harus dilaksanakan dalam tahap seawal mungkin. Penahanan prasidang tidak boleh melebihi kebutuhan untuk mencapai tujuan seperti yang diatur dalam pasal 5.1 dan harus dilaksanakan secara manusiawi serta dengan menghormati martabat manusia.
6.3. Dalam perkara-perkara dimana penahanan prasidang dilaksanakan, pelaku berhak untuk mengajukan banding kepada pengadilan atau pejabat berwenang independen lainnya.
III. TAHAP PERSIDANGAN DAN PUTUSAN
7. Laporan-laporan pemeriksaan sosial
7.1 Jika terdapat kemungkinan adanya laporan pemeriksaan sosial, pejabat peradilan harus mau bekerjasama dalam suatu laporan yang dibuat oleh seorang pejabat atau lembaga yang berwenang dan kompeten. Laporan tersebut harus berisi informasi-informasi sosial dari pelaku yang berkaitan dengan pola pelanggaran-pelanggaran sebelumnya dan pelanggaran yang dilakukannya sekarang. Laporan ini juga harus berisikan informasi dan rekomendasi mengenai prosedur penghukuman. Laporan ini harus bersifat faktual, obyektif dan tidak bias, dengan semua pendapat diberikan secara jelas.
8. Pengaturan mengenai penghukuman
8.1 Pejabat peradilan, yang memiliki wewenang untuk menerapkan berbagai jenis tindakan nonpenahanan, dalam mengambil keputusannya harus mempertimbangkan kebutuhan rehabilitasi dari para pelaku, pelindungan terhadap masyarakat serta kepentingan dari para korban yang diajak berkonsultasi jika memang diperlukan.
8.2 Pihak yang berwenang melakukan penghukuman bisa membagi perkara-perkara dengan cara berikut ini :
(a) Sanksi-sanksi verbal, seperti nasehat, teguran dan peringatan;
(b) Pelepasan bersyarat;
(c) Hukuman-hukuman atas kedudukan;
(d) Sanksi-sanksi ekonomis dan hukuman-hukuman bersifat moneter, seperti denda atau denda harian;
(e) Penyitaan atau suatu perintah pengambilalihan;
(f) Ganti rugi kepada korban atau suatu perintah untuk memberikan kompensasi;
(g) Hukuman yang ditunda atau ditangguhkan;
(h) Masa percobaan atau pengawasan pengadilan;
(i) Suatu perintah untuk bekerja melayani masyarakat;
(j) Rujukan pada suatu pusat bantuan;
(k) Tahanan rumah;
(l) Semua jenis lain tindakan non-institusional;
(m) Kombinasi dari tindakan-tindakan yang disebut diatas.
IV. TAHAP PASCA PENGHUKUMAN
9. Pengaturan pasca penghukuman
9.1. Pejabat yang berwenang harus memiliki berbagai pilihan alternatif pasca penghukuman dalam rangka menghindari pelembagaan serta untuk membantu para pelaku dalam reintegrasi awal mereka ke tengah-tengah masyarakat.
9.2. Tindakan-tindakan pasca penghukuman bisa mencakup :
(a) Cuti dan rumah singgah
(b) Pembebasan untuk bekerja atau pendidikan;
(c) Berbagai jenis pembebasan bersyarat;
(d) Remisi;
(e) Pemberian maaf.
9.3 Berdasarkan permohonan dari para pelaku, keputusan untuk tindakan-tindakan pasca penghukuman, kecuali dalam hal pemberian maaf, bisa ditinjau oleh pengadilan atau pejabat kompeten lain yang berwenang.
9.4 Segala bentuk pelepasan dari suatu institusi kepada suatu program non-institusional harus dipertimbangkan pada tahap seawal mungkin.
V. PENERAPAN TINDAKAN-TINDAKAN NON-PENAHANAN
10. Pengawasan
10.1 Tujuan dari pengawasan adalah untuk mengurangi pelanggaran kembali dan untuk membantu integrasi para pelaku ke tengah-tengah masyarakat dengan cara yang bisa meminimalisasi kemungkinan kembali ke arah kejahatan.
10.2 Jika suatu tindakan non-penahanan membutuhkan adanya pengawasan, maka pengawasan tersebut harus dilaksanakan oleh suatu pihak yang kompeten dan berwenang sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh hukum.
10.3 Dalam kerangka suatu tindakan non-penahanan tertentu, jenis pengawasan dan perlakuan yang paling tepat harus ditentukan untuk masing-masing perkara, yang ditujukan untuk membantu para pelaku mengatasi rasa bersalah mereka. Pengawasan dan perlakuan tersebut harus ditinjau secara periodik dan disesuaikan jika perlu.
10.4 Jika diperlukan, para pelaku harus disediakan bantuan psikologis, sosial dan material serta diberi kesempatan untuk memperkuat ikatan dengan masyarakat dan membantu reintegrasi mereka ke dalam masyarakat.
11. Jangka waktu
Lamanya suatu tindakan non-penahanan tidak boleh melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan hukum yang berlaku.
Tindakan non-penahanan ini bisa diakhiri lebih awal apabila si pelaku memberikan suatu tanggapan yang mendukung.
12. Persyaratan
12.1 Jika pejabat yang berwenang menetapkan bahwa terdapat persyaratan yang harus ditaati oleh pelaku, persyaratan itu harus mempertimbangkan kebutuhan dari masyarakat serta kebutuhan dan hak-hak dari pelaku dan korban.
12.2 Persyaratan yang harus ditaati itu harus bersifat praktis, tepat dan sesedikit mungkin, serta dimaksudkan untuk mengurangi kemungkinan seorang pelaku untuk kembali ke perilaku kejahatan dan meningkatkan kesempatan integrasi sosial dari si pelaku, dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan dari si korban.
12.3 Pada awal pelaksanaan tindakan-tindakan non-penahanan, pelaku harus menerima suatu penjelasan, baik lisan maupun tulisan, mengenai persyaratan-persyaratan yang mengatur mengenai pelaksanaan tindakan tersebut, termasuk hak-hak dan kewajiban dari si pelaku.
12.4 Persyaratan-persyaratan itu bisa dirubah oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sesuai dengan kemajuan yang dibuat oleh si pelaku.
13. Proses perlakuan
13.1 Jika dibutuhkan, dalam kerangka suatu tindakan non-penahanan tertentu, berbagai rencana seperti kerja sosial, terapi kelompok, program-program penempatan dan perlakuan khusus bagi berbagai kategori pelaku, harus dirumuskan untuk memenuhi kebutuhan dari para pelaku secara lebih efektif.
13.2 Perlakuan-perlakuan tersebut harus dilaksanakan oleh para profesional yang memiliki pelatihan yang sesuai dan pengalaman praktek.
13.3 Jika diputuskan bahwa perlakuan semacam itu diperlukan, upaya-upaya harus dilakukan untuk memahami latar belakang, kepribadian, bakat, kecerdasan, nilai-nilai dari si pelaku dan, khususnya, keadaan-keadaan yang menyebabkan dilakukannya kejahatan tersebut.
13.4 Pejabat yang berwenang bisa melibatkan masyarakat dan sistem-sistem pendukung sosial dalam penerapan tindakan-tindakan non-penahanan.
13.5 Tugas-tugas kerja sosial harus dipertahankan sepraktis mungkin dalam suatu tingkat yang bisa dikelola untuk menjamin adanya implementasi yang efektif dari program perlakuan.
13.6 Untuk masing-masing pelaku, suatu dokumen perkara harus dibuat dan dipelihara oleh pejabat yang berwenang.
14. Displin dan pelanggaran persyaratan-persyaratan
14.1 Pelanggaran persyaratan yang dilakukan oleh seorang pelaku bisa berakibat adanya perubahan atau pencabutan dari suatu tindakan non-penahanan.
14.2 Perubahan dan pencabutan dari suatu tindakan non-penahanan harus dilakukan oleh pihak yang berwenang; hal ini harus dilakukan hanya setelah diadakan suatu pemeriksaan yang seksama terhadap fakta-fakta yang dikemukakan baik oleh petugas pengawas maupun si pelaku.
14.3 Kegagalan dari suatu tindakan non-penahanan tidak berarti langsung mengakibatkan dijatuhkannya suatu tindakan penahanan.
14.4 Dalam hal terjadinya perubahan atau pencabutan suatu tindakan non-penahanan, pejabat yang berwenang harus berusaha untuk menerapkan suatu alternatif tindakan non-penahanan yang sesuai. Hukuman pemenjaraan bisa dijatuhkan hanya jika alternatif yang sesuai tidak tersedia.
14.5 Kewenangan untuk menangkap dan menahan para pelaku yang berada dalam pengawasan dalam hal terjadinya pelanggaran persyaratan harus diatur dalam peraturan perundangundangan.
14.6 Dalam hal perubahan atau pencabutan dari suatu tindakan non-penahanan, pelaku berhak untuk mengajukan banding kepada pengadilan atau pejabat berwenang lainnya.
VI. STAF
15. Rekrutmen
15.1 Dalam rekrutmen staf, dilarang adanya diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, bahasa, agama, opini politik atau opini lainnya, asal-usul negara atau sosial, status kekayaan, kelahiran atau status lainnya. Kebijakan mengenai rekrutmen staf ini harus mempertimbangkan kebijakan nasional mengenai tenaga kerja dari kelompok minoritas dan perempuan serta mencerminkan keberagaman pelaku yang harus diawasi.
15.2 Orang-orang yang dipilih untuk melaksanakan tindak non-penahanan harus mempunyai kepribadian yang layak dan, jika memungkinkan, memiliki pelatihan profesional dan pengalaman praktek. Kualifikasi-kualifikasi semacam itu diuraikan dengan jelas.
15.3 Untuk menjamin dan mendapatkan staf profesional yang memenuhi persyaratan, status kepegawaian, gaji dan manfaat-manfaat yang layak yang sesuai dengan sifat pekerjaan harus diberikan, serta kesempatan yang cukup harus diberikan untuk pertumbuhan profesional dan perkembangan karir.
16. Pelatihan staf
16.1 Tujuan dari pelatihan haruslah untuk menjelaskan kepada staf mengenai tanggung jawab mereka dalam hal rehabilitasi para pelaku, menjamin hak-hak para pelaku dan perlindungan masyarakat. Pelatihan juga harus memberikan pemahaman kepada staf mengenai pentingnya bekerjasama dan mengkoordinasikan kegiatan dengan lembaga-lembaga yang berkaitan.
16.2 Sebelum mulai bertugas, para staf harus diberikan pelatihan yang mencakup instruksi-instruksi mengenai sifat-sifat tindakan non-penahanan, tujuan dari pengawasan dan berbagai alasan penerapan tindakan-tindakan non penahanan,
16.3 Setelah mulai bertugas, para staf harus menjaga dan meningkatkan pengetahuan dan kapasitas profesional mereka dengan cara menghadiri pelatihan-pelatihan internal dan kursus-kursus penyegaran. Fasilitas-fasilitas yang layak harus disediakan untuk tujuan itu.
VII. TENAGA SUKARELA DAN
SUMBERDAYA MASYARAKAT LAINNYA
17. Partisipasi publik
17.1 Partisipasi publik harus dikembangkan karena hal ini adalah suatu sumberdaya utama dan salah satu faktor yang paling penting dalam meningkatkan ikatan antara para pelaku yang menjalani tindakan non-penahanan dengan keluarga dan masyarakat. Hal ini harus melengkapi upaya-upaya dari administrasi peradilan pidana.
17.2 Partisipasi publik harus dianggap sebagai suatu kesempatan bagi anggota masyarakat untuk memberikan sumbangsih bagi perlindungan komunitas mereka.
18. Pemahaman dan kerjasama publik
18.1 Lembaga-lembaga pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat umum harus didorong untuk mendukung organisasi-organisasi bersifat sukarela yang mempromosikan tindakan-tindakan non-penahanan.
18.2 Konferensi-konferensi, seminar-seminar, simposium atau kegiatan-kegiatan lainnya harus diadakan secara rutin untuk meningkatkan kesadaran atas pentingnya partisipasi publik dalam pelaksanaan tindakan-tindakan non-penahanan.
18.3 Segala bentuk media massa harus didayagunakan untuk membantu menciptakan suatu sikap publik yang konstruktif, menuju ke arah kegiatan-kegiatan yang kondusif untuk memperluas penerapan tindakan non-penahanan serta integrasi sosial dari para pelaku.
18.4 Segala upaya harus dilakukan untuk memberikan informasi kepada publik mengenai pentingnya peran mereka dalam pelaksanaan tindakan-tindakan non-penahanan.
19. Tenaga-tenaga sukarela
19.1 Tenaga-tenaga sukarela harus dipilih dan direkrut secara hati-hati berdasarkan bakat dan ketertarikan mereka atas pekerjaan yang dilakukan. Mereka harus dilatih secara layak mengenai tanggung jawab-tanggung jawab tertentu yang akan mereka laksanakan serta harus mempunyai akses terhadap bantuan dan nasehat dari, dan kesempatan untuk berkonsultasi dengan, para pejabat yang berwenang.
19.2 Para tenaga sukarela harus mendorong para pelaku dan keluarganya untuk mengembangkan suatu ikatan yang berarti dengan masyarakat serta suatu lingkup kontak yang lebih luas dengan memberikan nasehat dan bentuk-bentuk bantuan lainnya kepada mereka sesuai dengan kapasitas mereka dan kebutuhan dari para pelaku.
19.3 Para tenaga sukarela harus diasuransikan dari kecelakaan, cedera dan tanggung jawab publik ketika melaksanakan tugas-tugas mereka. Mereka harus mendapatkan pembayaran kembali atas pengeluaran resmi yang terjadi dalam pelaksanaan kerja mereka. Mereka harus diberikan pengakuan publik atas sumbangan yang telah mereka berikan untuk kesejahteraan masyarakat.
VIII. RISET, PERENCANAAN
PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN EVALUASI
20. Riset dan perencanaan
20.1 Sebagai suatu aspek utama dalam proses perencanaan, upaya-upaya harus dilakukan untuk melibatkan baik lembaga-lembaga publik maupun swasta dalam organisasi serta pengembangan riset mengenai tindakan-tindakan non-penahanan.
20.2 Riset mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh klien, praktisi-praktisi, masyarakat dan para pengambil kebijakan harus dilaksanakan secara rutin.
20.3 Riset dan mekanisme-mekanisme informasi harus dikembangkan dalam sistem peradilan pidana untuk pengumpulan dan analisa data dan statistik dalam pelaksanaan tindakan-tindakan non-penahanan bagi para pelaku.
21. Perumusan kebijakan dan pengembangan program
21.1 Program-program untuk tindakan non-penahanan harus direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis sebagai suatu bagian integral dari sistem peradilan pidana dalam proses pembangunan nasional.
21.2 Evaluasi rutin harus dilakukan dengan tujuan untuk melaksanakan tindakan-tindakan nonpenahanan yang lebih efektif.
21.3 Peninjauan secara periodik harus dilaksanakan untuk mengkaji tujuan-tujuan, pelaksanaan serta efektivitas dari tindakan-tindakan non-penahanan.
22. Keterkaitan dengan lembaga-lembaga dan kegiatan-kegiatan yang relevan
22.1 Mekanisme-mekanisme yang sesuai harus dikembangkan dalam berbagai tingkatan untuk memfasilitasi timbulnya keterkaitan antara lembaga yang bertanggung jawab atas tindakan nonpenahanan, bagian-bagian lain dari sistem peradilan pidana, lembaga-lembaga pembangunan dan kesejahteraan sosial, baik pemerintah maupun non-pemerintah, dalam bidang-bidang seperti kesehatan, perumahan, pendidikan, buruh serta media massa.
23. Kerjasama internasional
23.1 Upaya-upaya harus dilakukan untuk meningkatkan kerjasama dibidang ilmu pengetahuan antar negara dalam hal perlakuan non-institusional. Riset, pelatihan, bantuan teknis serta tukar menukar informasi antar para Negara Anggota mengenai tindakan-tindakan non-penahanan harus diperkuat, melalui lembaga-lembaga Persatuan Bangsa Bangsa untuk pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap para pelaku, dengan kolaborasi erat dengan Bagian Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana dari Pusat Pembangunan Sosial dan Urusanurusan Kemanusiaan Sekretariat Persatuan Bangsa Bangsa.
23.2 Studi-studi perbandingan dan harmonisasi peraturan-peraturan legislatif harus dilakukan untuk memperluas lingkup pilihan-pilihan non-institusional serta memfasilitasi penerapannya melewati batas-batas negara, sesuai dengan Perjanjian Contoh mengenai Transfer Pengawasan dari Para Pelaku yang Dihukum Secara Bersyarat dan Dilepaskan Secara Bersyarat.
DEKLARASI TENTANG PERLINDUNGAN BAGI SEMUA ORANG DARI PENGHILANGAN PAKSA (1992)
Disahkan oleh Resolusi Majelis Umum 47/133, 18 Desember 1992
Pasal 1
1. Setiap tindakan memaksa seseorang untuk menghilang merupakan pelanggaran terhadap martabat manusia. Tindakan itu dikecam sebagai pengingkaran terhadap tujuan Piagam Perserikatan BangsaBangsa dan sebagai pelanggaran berat dan kasar terhadap hak asasi manusia dan kebebasankebebasan fundamental yang dimuat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan ditegaskan serta dikembangkan dalam instrument-instrument internasional di bidang ini
2. Setiap tindakan memaksa seseorang untuk menghilang, menempatkan orang yang menjadi sasaran di luar perlindungan hokum dan menimbulkan penederitaan berat bagi mereka dan keluarganya. Tindakan itu merupakan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan hokum internasional yang menjamin, antara lain, hak untuk diakui sebagai pribadi didepan hokum, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, dan hak untuk tidak dijadikan sasaran penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Tindakan itu juga melanggar atau merupakan ancaman berat terhadap hak untuk hidup.
Pasal 2
1. Tak satu Negara pun akan melakukan, memperbolehkan atau mentolerir pemaksaan terhadap seseorang untuk dihilangkan.
2. Negara-negara akan bertindak ditingkat nasional dan regional dan bekerjasama denga Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyumbang dan berbagai cara bagi pencegahan dan penghapusan paksaan kepada seseorang untuk dihilangkan
Pasal 3
1. Setiap negara akan mengambil langkah-langkah legislative, administrative, peradilan atau lainnya yang efektif untuk mencegah dan mengakhiri tidakan pemaksaan kepada seseorang untuk dihilangkan diwilayah manapun dibawah yurisdiksinya
Pasal 4
1. Semua tindakan pemaksaan kepada seseorang untuk dihilangkan akan merupakan pelanggaran berdasakan hokum pidana yang dapat dihukum dengan hukuman setimpal dengan mempertimbangkan akibat dari tindakan itu
2. keadaan-keadaan yang meringankan dapat ditetapkan dalam perundang-undangan nasional bagi orang-orang yang, setelah ikut serta memaksa seseorang untuk dihilangkan, memainkan peran penting untuk membawa kembali korban dalam keadaan hidup atau dalam memberikan informasai sukarela yang akan menyumbang memperjelas kasus pemaksaan seseorang untuk dihilangkan
Pasal 5
Disamping hokum pidana sebagaimana bisa diterapkan, pemaksaan seseorang untuk dihilangkan menyebabkan pelaku kejahatan dan negara atau pejabat Negara yang mengorganisasi, menyetujui atau mentolerir pemaksaan tersebut dapat dituntut berdasarkan hokum perdata, tanpa prasangka terhadap tanggungjawab internasional dari negara bersangkutan sesuai dengan prinsip-prinsip hokum internasional
Pasal 6
1. Tidak ada perintah atau petunjuk satu pemerintahan umum, sipil, militer atau lainnya, yang dapat diajukan untuk membenarkan suatu pemaksaan kepada seseorang untuk dihilangkan. Setiap orang yang menerima perintah atau petunjuk semacam itu punya hak dan kewajiban untuk tidak mematuhinya.
2. Stiap Negara akan menjamin bahwa perinah atau petunjuk yang mengarahkan, memberi wewenang atau mendorong suatu pemaksaan kepada seseorang untuk menghilang adalah terlarang
3. Pelatihan para pejabat penegak hukum akan menekankan ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 dan 2 pasal ini
Pasal 7
Tidak ada keadaan bagaimanapun juga, misalnya ancaman perang, keadan perang, ketidakstabilan politik dalam negeri atau keadaan darurat umum lainnya dapat dikemukakan untuk membenarkan pemaksaan kepada seseorang untuk dihilangkan.
Pasal 8
1. Tidak ada Negara yang mengusir, megnembalikan (refouler) atau mengekstradisi seseortang ke suatu negaralain dimana ada alas an kuat untuk percaya bahwa ia akan berada dalam bahaya dipaksa tau dihilangkan
2. Untuk menerapkan apakah ada alasan semacam itu, para pejabat yang berwenang akan memperhatikan semua pertimbangan terkait termasuk, dimana dapat diterapkan, keberadaan di negara yang bersangkutan suatu pola konsistens pelanggaran yang kasar menyolok atau berdasarkan ukuran terhadap hak asasi manusia
Pasal 9
1. Hak untuk mendapatkan pemulihan hokum peradilan dengan segera dan efektif sebagai sutu sarana untuk menetpkan keberadaan atau keadaan kesehatan orang yang kehilangan kebebasannya dan/atau untuk mengidentifikasi peguasa yang memerintahkan atau melaksanakana perampasasn kebebasan itu diperlukan untuk mencegah pemaksaan kepada seseorang untuk dihilangan dalam keadaan apapun termasuk keadaan yang disebut dalam pasal 7
2. Dalam pelaksnaanyanya para pengasa nasional yang berwenang akan mempunyai peluang untuk memasuki semua tempat dimana orag-orang yang kehilangan kebebasannya ditahan dan setiap bagian dari tempat semacam itu, maupun ke setiap tempat dimana ada alasan unuk percaya bahwa orang-orang semacam itu bisa ditemukan
3. Setiap pejabat lain berwenang yang hak menurut hokum negara atau oleh suatu instrumen hokum internasional di mana Negara itu menjadi pesertanya juga, dapat mempunyai peluang untuk memasuki tempat-tempat semacam itu.
Pasal 10
1. Setiap orang yang kehilangan kebebasannya akan ditahan disuatu tempat penahanan yang diakui secara resmi dan, sesuai dengan hokum nasional, diajukan didepan pejabat pengadilan segera setelah penahanan
2. Informasi akurat tentang penahanan orang semacam itu atau tempat-tempat dimana orang itu ditahan, termasuk pemindahan, harus diberikan dengan segera kepada para anggota keluarganya, penasehat hukum atau setiap orang lain yang mempunyai kepentingan sah terhadap informasi itu, kecuali kalau suatau keinginan sebaliknya telah dinyatakan oleh orang yang bersangkutan
3. Suatu daftar resmi mutakhir tentang semua orang yang kehilangan kebebasan akan disimpan disetiap tempat penahanan. Disamping itu, setiap Negara akan mengambil langkah-langkah untuk mengadakan daftar terpusat serupa, informasi yang terkandung dalam daftar-daftar tersebut akan tersedia bagi orang-orang yang tersebut dalam ayat terdahulu, bagi setiap pejabat pengadilan atau pejabat nasional yang bebas dan berwenang lainya dan bagi setiap pejabat berwenang lain yang berhak menurut hokum negara yang bersangkutan atau suatu instrument hokum internasional dimana negara yang bersangkutan adalah pesertanya, yang berupaya untuk menelusuri keberadaan seseorang yang ditahan.
Pasal 11
Semua orang yang kehilangan kebebasannya harus dibebaskan dengan menggunakan surat keputusan bahwa mereka benar-benar telah di bebaskan dan selanjutnya, telah dibebaskan dalam kondisi dimana keutuhan fisik dan kemampuan untuk melaksanakan hak-hak mereka sepenuhnya terjamin
Pasal 12
1. Setiap Negara akan menetapkan peraturan dibawah hokum nasionalnya yang menunjukkan para pejabat yang diberi wewenang untuk memerintahkan pencabutan kebebasan, menetapkan kondisi dimana perintah semacam itu dapat diberikan , dan menentukan hokum bagi para pejabat yang tanpa pembenaran hokum, menolak untuk memberi informasi tentang suatu penahanan.
2. Setiap negara sebaiknya akan memastikan pengawasan ketat, termasuk rantai komando yang jelas, terhadap semua pejabat penegak hokum bertanggungjawab atas penangkapan, penahanan, pemindahan dan pemenjaraan, dan terhadap pejabat lain yang diberi wewenang oleh hokum untuk menggunakan kekerasan dan senjata api.
Pasal 13
1. Setiap negara yang memastikan bahwa setiap orang yang mempunyai pengetahuan atau minat yang sah, yang menyertakan bahwa seseorang telah dipaksa untuk dihilangkan, mempunyai hak untuk mengadu kepada seorang pejabat negara yang berwenang dan bebas dan minta agar pengaduan tersebut dengan segera, meyeluruh dan tak memihak, diselidiki oleh instansi tersebut. Apabila terdapat alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa suatu paksaan kepada seseorang untuk dihilangan dilakukan, negara dengan segera akan menyerahkan masalah tersebut kepada instansi itu untuk diselidiki, bahkan apabila tidak ada pengabdian formal. Tidak ada tindakan akan diambil untuk membatasi atau menghalangi penyelidikan tersebut.
2. Setiap negara akan memastikan bahwa instansi yang berwenang akan mempunyai kekuasaan dan sumberdaya yang diperlukan untuk melakukan penyelidika secara efetif, termasuk kekuasaan untuk memaksa hadirnya saksi-saksi dan penyerahan dokumen relevan dan melakukan kunjungan ke tempat kejadian
3. Langah-langkah akan diambil untuk memastikan bahwa semua yang terlibat dalam penyelidikan, termasuk pengabdi, penasehat hokum, saksi-saksi dan petugas yang melakukan penyelidikan, dilindungi dari perlakuan buruk, intimidasi atau pembalasan
4. Temuan penyelidikan semacam itu akan dibuat atas permintaan bagi semua orang yang bersangkutan, kecuali dengan berbuat demikian akan membahayakan penyelidikan kejahatan yang sedang berlangsung
5. Langkah-langkah akan diambil untuk memastikan bahwa setiap perlakuan buruk, intimidasi atau pembahasan atau setiap bentuk campur tangan lain pada kesempatan diajukannya suatu pengaduan atau selama prosedur penyelidikan mendapat hukuman setimpal
6. Suatu penyelidikan, sesuai dengan prosedur yang digambarkan diatas, harus dapat dilakukan selama nasib korban dari pemaksaan untuk dihilangkan tetapi tidak dapat, dijelaskan
Setiap orang yang telah dinyatakan telah melakukan pemaksaan kepada seseorang untuk dihilangkan disuatu Negara tertetu, apa bila fakta-faktanya diungkapkan oleh suatu penyelidikan resmi yang diadakan untuk itu, akan diajukan ke instansi sipil yang berwenang dari negara itu utnuk dituntut dan diadili kecuali kalau ia diestradisi e suatu negfara lian yang ingin melaksanakan yurisdiksi sesuai dengan perjanjian internasional relevan yang berlaku. Semua Negara akan mengambil tindakan hokum yang tepat yang tersedia bagi mereka untuk mengajukan ke muka pengadilan semua orang yang diduga bertanggungjawab atas suatu tindakan pemaksaan kepada seseorang untuk menghilang, yang terbukti berada dalam yurisdiksi mereka atau dibawah kekuasaan mereka.
Pasal 15
Kenyataan untuk percaya bahwa seseorang telah ikut serta dalam tindaka-tindakan yang bersifat sangat serios sepeti ditujukan dalam pasal 5 ayat 1, tanpa memandang motif-motifnya, akan mempertimbangkan apabila instansi yang berwenang Negara tersebut memutuskan apkah akan memberi suaka atau tidak.
Pasal 16
1. Orang-orang yang dinyataan telah melakukan suatu di anatara tidakan-tindakan yang disebut dalam pasal 4, ayat 1 diatas, harus diskors dari setiap tugas resmi selama melakukan poenyelidikan sebagaimana disebut dalam pasal 13 diatas
2. Mereka akan diadili hanya oleh pengadilan biasa yang berwenang di setiap Negara, dan bukan oleh suatu pengadilan khusus lainnya, terutama pengadilan militer.
3. Tidak ada hak istimewa, kekebalan atau pengecualian khusus akan dibearkan dalam pengadilan seperti itu, tanpa prasangka terhadap ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik
4. Orang-orang yang diduga bertanggungjawab adas tindakan-tindakan tersebyt akan mendapat jaminan perlakuan adil sesuai dengan ketentuan-keentun dalam Deklasarasi Univesal Hak Asasi Manusia dan perjanjian internasional srelevan lainnya yang berlaku di semua tahaoan penyelidikan dan akhirnya tuntutan serta pengadilan
Pasal 17
1. Tindakan-tindakan yang merupakan pemaksaan kepada seseorag untuk dihilangkan akan dianggap pelanggaran berlanjut selama para pelaku terus menyembunyikan nasib orang-orang yang telah hilang dan kenyataan itu tetap tidak dapat dijelaskan
2. Apabila pemulihan (remedIes) yang disediakan dalam pasal 2 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan politik tidak lagi efektif, undang-undang daluarsa yang berkaitan dengan tindakan pemaksaan kepada seseorang untuk menghilang akan ditangguhkan sampai perbaikan-perbaikan itu ditetapkan kembali
3. Undang-undang pembatasan, apabila ada, yang berkaitan dengan tindak pemaksaan kepada seseorang unuk dihilangan haruslah cukup kuat dan sepadan dengan kegawatan pelaggaran itu
Pasal 18
1. Orang-orang yang menyatakan atau dinyatakan telah melakukan pelanggaran sebagaimana disebut dalam pasal 4 ayat (1) diatas, tidak akan mendapat manfaat dari surat amnesti khusus atau langkahlangkah serupa yang munngkin mempunyai pengaruh untuk mengecualikan mereka dari tuntutan atau sanksi pidana
2. Dalam melaksanakan hak memberi ampunan, dampak serius dari tndakan pemaksaaa seeorang unukdihilagkan akan dipertimbangkan
Pasal 19
Korban tindakan pemaksaan seseorang untuk dihilangka atau keluarganya akan memperoleh penggantian dan akan mempunyai hak atas kompensasi yang layak termasuk sarana untuk rehabilitasi selengkpa mungkin. Dalam hal korban meninggal dunia sebagai akibat dari tindakan pemaksaan untuk menghilang, tanggungjawab mereka juga akab berhak atas kompensasi
Pasal 20
1. Negara-negara akan mencegah dan menindas penculikan anak-anak dari orangtua yang menjadi sasaran pemaksaan untuk menghilang dan anak-anak yang lahir selama ibu mereka dipaska untuk dihilangkan dan akan mencurahkan usaha mereka untuk mencari dan mengidentifikasi anak-anak semacam itu dan/atau untuk mengembalikan anak-anak tersebut kepada keluarga asalnya
2. Mengingat kebutuhan untuk melindungi kepentingan -kepentingan terbaik anak-anak sebagaimana disebut dalam ayat terdahulu, haruslah ada kesempatan, dinegara-negara yang mengakui system adopsi, bagi peninjauan untuk adopsi anak-aak tersebut dan khususnya, untuk membatalkan setiap adospi yang bersal dari setioa pemaksaan seseorang untuk menghilang. Tetapi, adopsi tersebt harus terus berlaku kalau izin, diberikan, pada saat dilakukan peninjauan, oleh sanak kelarga terdekat anak tersebut
3. penculikan anak-anak dari orangtua yang dikeai pemaksaan untuk dihilangkan atau anak-anak yang lahir selama ib mereka dihlkaghkans secara paksa, dan tindakan untuk mengubah ata meniadakan dokumen-dokumen yang membukytikan identitas mereka yang sebenarnya, merupaak suatu pelaggaran yang sangat serius, yang akan dikenai hukuman yang sesuai degnan tindak pidana
4. Untuk keperluan ini, apapbila tepat, negfara-negara akan mengadaka perjajian-perjanjian bilateral dan multilateral.
Pasal 21
Ketentuan-ketentuan deklarasi ini adalah tanpa prasangka terhadap ketentuan-ketenttua yang dirumuskan dengan jelas dalam deklarasi universal hak asasi manusia atau dalam instrumen internasional lainnya, dan tidak akan ditafsirkan sebagai membatasi atau mengebiri bagian manapun dari ketentuan-ketentuan tersebut.