LAMPIRAN I : PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : TANGGAL :
PRINSIP DAN KRITERIA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA (INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL/ISPO) UNTUK PERUSAHAAN PERKEBUNAN YANG MELAKUKAN USAHA BUDIDAYA PERKEBUNAN DAN TERINTEGRASI DENGAN USAHA INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN
| Nc | No. Prinsip dan | Indikator | Kriteria Indikator Panduan Peraturan terkait | Peraturan terkait |
| 1.1 | Izin Lokasi Perusahaan Perkebunan harus memperoleh Izin Lokasi dari pejabat | 1. Tersedia izin lokasi dari pejabat berwenang sesuai peraturan perundang-undangan. 2. Tanah yang dapat ditunjuk dalam Izin Lokasi merupakan tanah yang peruntukannya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. | a. Izin Lokasi diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai peraturan perundang-undangan. b. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 2 tahun 2011 tanggal 4 Februari 2011 Izin lokasi diperlukan pertimbangan teknis Badan Pertanahan yang diatur | 1) Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Tata cara memperoleh izin lokasi dan hak atas tanah bagi perusahaan dalam rangka |
| No. Prinsip dan | No. Prinsip dan | |
| Kriteria Indikator Panduan Peraturan terkait - Pertimbangan Teknis Pertanahan lintas wilayah Kabupaten/Kota | Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lok asi, |
| | | Pertimbangan Tekn is Pertanahan Provinsi, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional; dan - Pertimbangan Tekn is Pertanahan dalam satu wilayah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan Kabupaten/Kota, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan. c. Perolehan tanah harus diselesaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. d. Apabila perolehan tanah dalam jangka waktu Izin Lokasi s ebagaimana dimaksud pada huruf c belum selesai, maka Izin Lokasi d apat diperpanjang jangka waktunya selama 1 (satu) tahun dengan syarat tanah yang sudah diperoleh mencapai lebih dari | Penggunaan Tana h . |
| No. Prinsip dan | No. Prinsip dan | | | Peraturan terkait |
| Kriteria Indikator Panduan Peraturan terkait - Dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman |
| 1.2 | 1.2 Perusahaan Perkebunan harus memiliki izin usaha perkebunan | Tersedia izin usaha perkebunan seperti: 1. Izin Usaha Perkebunan (IUP); 2. Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP); 3. Izin Tetap Usaha Budidaya Perkebunan (ITUBP); 4. Izin Usaha Tetap Usaha Industri | dilaksanakan perolehan tanah sehingga diperoleh bidang tanah yang merupakan satu kesatuan bidang; - Dilepaskan kepada Perusahaan atau pihak lain yang memenuhi syarat. a. Izin usaha perkebunan diterbitkan oleh bupati/walikota untuk areal yang berada dalam satu kabupaten/kota dan oleh gubernur apabila lokasinya lintas kabupaten serta oleh Menteri Pertanian apabila lokasinya lintas provinsi. | 1) UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. 2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/ OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan |
| No. | No. Prinsip dan | Indikator | Panduan | Peraturon terkait |
| | | IUP B wajib dimiliki oleh usaha - budidaya tanaman perkebunan dengan luasan usaha perkebunan lebih dari 25 hektar. IUP P wajib dimiliki oleh unit - pengolahan hasil kelapa sawit dengan kapasitas lebih dari 5 ton TBS per jam dan harus memenuhi penyediaan bahan baku paling rendah 20% dari kebun sendiri dan kekurangannya wajib dipenuhi dari masyarakat atau kemitraan pengolahan. IUP P juga diberikan kepada - perusahaan perkebunan yang tidak mempunyai kebun sendiri di wilayah perkebunan swadaya setelah | NomorP.41/Menhut - I I/2012Perubahan aras Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhu t I I/20 10 - tentabng tukar Menukar Kawasan hutan 5) Keputusan Menteri Perta nian Nomor 1312/KPTS/ KP.340/12/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pertanian Dalam |
| No | No. Prinsip dan | Kriteria Indikator Panduan Peraturan terkait | 2014 tentang Perkebunan diundangkan, dinyatakan tetap berlaku. g. Perusahaan Perkebunan yang telah | Pentun torat |
| L | 1.3 Perolehan lahan usaha perkebunan | Lahan usaha perkebunan dapat berasal dari lahan dengan status: 1. Areal Penggunaan Lain (APL). 2. Hutan Produksi yang dapat Konversi (HPK). 3. Tanah Adat/Tanah Ulayat dari | dipersyaratkan memiliki izin usaha perkebunan a. Pengaturan perolehan lahan APL menjadi kewenangan pemerintah daerah (bupati/gubernur). b. Pelepasan kawasan hutan merupakan kewenangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan. | 1) UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 2) UU Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan. 3) UU Nomor 39 Tahun |
| No. Prinsip dan | | Kriteria Indikator Panduan Peraturan terkait hak adat dan warga pemegang hak atas tanah bersangkutan yang di tuangkan dalam bentuk kesepakatan penyerahan tanah dan imbalannya | Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Ada t . 5) Peraturan Menteri |
| | | kewenangan. d. Hak adat sebagaimana dimaksud pada huruf (c) diatur sesuai dengan peraturan perundan g -undangan. | Lokas i . 6) Peraturan Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Tekn is Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lok asi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tana h . P ermenhut Nomor P.33/Menhu t I I/20 10 - T entang Pelepasan kawasan hutan Produksi yang dapat dikonversi. 8) Permenhut Nomor 17/Menhu I/2011 t I Tentang Perubahan atas |
| No. | No. Prinsip dan | Indikator | Kriteria Indikator Panduan Peraturan terkait | Peraturan terkait |
| | | | 9) Permenhut Nomor P.41/MenhutII/2012Perubahan aras Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2010 tentabng tukar Menukar Kawasan hutan. |
| 1.4 Hak Atas Tanah Perusahaan Perkebunan wajib memiliki hak atas tanah berupa Hak Guna Usaha (HGU). | Tersedia HGU dengan luasan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perizinan usaha perkebunan. | a. HGU merupakan Hak Atas Tanah negara yang wewenangnya diberikan kepada pemegangnya, tanah tersebut digunakan untuk usaha pertanian, peternakan dan perikanan sesuai peruntukannya. b. HGU diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan, atau pejabat yang ditunjuk. c. HGU diberikan untuk jangka waktu 35 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 25 tahun dan dapat di perbaharui selama 35 tahun. | 1) UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok Dasar Agraria, 2) PP Nomor 40 Tahun 1996 Tentang HGU, HGB dan HP Atas Tanah, 3) Permen Agraria Nomor. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. 4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah 5) Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 |
| No. | No. Prinsip dan | |
| | Pertanahan. | 6) Permenhut Nomor P.33/Menhut-II/2010 |
| | | | Tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan 8) Undang-Undang Nomor Kehutanan. 9) Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Hutan. | Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2010 Tentang Tukar Menukar Kawasan 8) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan. 9) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan |
| atau IUP dengan luas 250 ha atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat | 2. Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat diselesaikan paling lama 3 (tiga tahun) sejak dimulainya pembangunan kebun perusahaan. | Berdasarkan Permentan Nomor 98 Tahun 2013, Pembangunan tersebut mempertimbangkan: 1) Ketersediaan lahan 2) Jumlah keluarga masyarakat yang layak sebagai peserta. 3) Kesepakatan bersama antara Perusahaan Perkebunan dengan masyarakat sekitar yang diketahui oleh dinas yang membidangi perkebunan. b. Kewajiban memfasilitasi | Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan 8) Permenhut Nomor P.17/ Menhut-II/ tahun 2011 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2010 Tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang |
| | kewenangannya. | kerjasama inti plasma lainnya, sedang bagi Perusahaan Perkebunan yang belum melakukan kerjasama tersebut wajib melakukan kegiatan produktif untuk masyarakat sekitar yang diketahui oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya. c. Kewajiban memfasilitasi pembangun kebun masyarakat dilakukan dengan memanfaatkan kredit, bagi hasil dan / atau bentuk pendanaan lain sesuai kesepakatan dan peraturan | |
| No. Prinsip dan | No. Prinsip dan Kriteria Indikator Panduan Peraturan terkait | Indikator | Panduan | Peraturan terkait |
| 1.6 Lokasi Perkebunan | 1. Rencana Tata Ruang Wilayah | d. Bagi badan hukum yang berbentuk koperasi tidak wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat seluas 20%. e. Untuk Perusahaan Perkebunan yang tidak berkewajiban melakukan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan, diwajibkan melakukan kegiatan usaha produktif yang dibuktikan dalam dokumen kerjasama Perusahaan Perkebunan dengan masyarakat sekitar kebun yang diketahui kepala dinas yang menangani fungsi perkebunan setempat. | |
| 1.6 Lokasi Perkebunan Perusahaan Perkebunan harus memastikan bahwa penggunaan lahan perkebunan telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW-P) atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRW-K). | 1. Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai peraturan perundangundangan. 2. Tersedia dokumen perolehan hak atas tanah. 3. Tersedia Peta lokasi kebun. | setempat. a. Bagi Perusahaan Perkebunan yang berlokasi di provinsi/kabupaten yang belum menetapkan RTRW-P/ RTRW-K, dapat menggunakan Rencana Umum Tata Ruang yang berlaku. b. Melaporkan perkembangan perolehan hak atas tanah dan penggunaannya. | 1) UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang 2) PP Nomor 26 tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 3) PP Nomor 16 tahun 2004 Tentang Penata gunaan Tanah. |
| N | No. Prinsip dan 1.7 Tanah Terlantar | Indikator | Kriteria Indikator Panduan Peraturan terkait | Peraturan terkait |
| Perkebunan harus memanfaatkan hak atas tanah sesuai dengan peruntukannya. | yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya. | diterlantarkan kurang dari atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen), maka Pemegang Hak dapat mengajukan permohonan revisi luas atas bidang tanah yang benar-benar digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan keputusan pemberian haknya. b. Dalam waktu 1 (satu) bulan setelah dinyatakan sebagai tanah terlantar, tidak dapat dilakukan perlakuan hukum apapun terhadap hak atas | Tentang UUPA. 2) PP Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban Tanah Terlantar. 3) PP Nomor 40 Tahun 1996 Tentang HGU, HGB dan HP |
| 1.8 Sengketa Lahan Perusahaan Perkebunan wajib menyelesaikan sengketa lahan yang ada di dalam areanya dengan | 1. Perusahaan Perkebunan wajib melaporkan sengketa lahan yang ada untuk diselesaikan, termasuk pembuatan peta dari lahan yang disengketakan tersebut. 2. Perusahaan Perkebunan harus | a. Sengketa pertanahan merupakan perselisihan antara perseorangan, badan hukum, atau lembaga. b. Lahan yang disengketakan merupakan status quo selama proses penyelesaian. c. Penyelesaian lahan dapat dilakukan melalui mediasi/negosiasi atau | 1) Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan. 2) Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 |
| No. Prinsip dan | No. Prinsip dan | Indikator | Kriteria Indikator Panduan Peraturan terkait | Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. |
| | sengketa dan/atau dokumen masalah sengketa yang sedang diproses. | | 3) Permendagri Nomor 15 Tahun 1975 Tentang Ketentuan ketentuan Pembebasan tanah; 4) PP Nomor 24 tahun 1997 Tentang pendaftaran tanah. |
| 1.9 Bentuk Badan Hukum Perusahaan Perkebunan harus berbentuk badan hukum. | Tersedia dokumen badan hukum Perusahaan Perkebunan sesuai peraturan perundang-undangan. | a. Bentuk badan hukum antara lain : - Perseroan Terbatas; - Koperasi. b. Penanam modal asing asing yang melakukan usaha perkebunan wajib bekerjasama dengan pelaku usaha perkebunan dalam negeri dengan membentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. c. Bukti dokumen antara lain berupa akta pendirian, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. | 1) UU Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman. 2) UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. 3) UU Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. 4) UU Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara 5) UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. 6) UU Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. |
| No. Prinsip dan Kriteria Indikator Panduan Peraturan terkait |
| 2 | MANAJEMEN | | | 7) Permentan Nomor 98/ Permentan/OT.140/9/ 2013 tentang Pedoman Perizinan Perkebunan. |
| 2 2.1 | MANAJEMEN PERKEBUNAN Perencanaan Perkebunan Perusahaan Perkebunan harus memiliki perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang untuk memproduksi minyak sawit berkelanjutan. | 1. Tersedia dokumen tentang Visi dan Misi Perusahaan Perkebunan telah memiliki untuk memproduksi minyak sawit berkelanjutan. 2. Tersedia struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas bagi setiap unit dan pelaksana. 3. Tersedia perencanaan jangka panjang yang dijabarkan dalam perencanaan 5 (lima) tahunan. Evaluasi dilakukan setiap tahun untuk menjamin berlangsungnya usaha perkebunan. Perencanaan tersebut meliputi antara lain replanting, proyeksi produksi, proyeksi rendemen, perkiraan harga dan indikator keuangan. | a. Visi dan Misi minyak sawit berkelanjutan menjadi komitmen Perusahaan Perkebunan mulai dari pimpinan tertinggi hingga seluruh karyawan b. Memiliki rencana kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang pembangunan perkebunan; c. Memiliki hasil audit neraca keuangan Perusahaan Perkebunan oleh akuntan publik. d. Memiliki laporan tahunan yang secara lengkap menjelaskan kegiatan Perusahaan Perkebunan. e. Memiliki informasi tentang kewajiban pembayaran pajak. f. Memiliki SOP perekrutan karyawan. g. Memiliki sistem penggajian dan pemberian insentif. h. Memiliki sistem jenjang karier dan | 1) UU Nomor 12 tahun 1992 tentang Sitem Budidaya Tanaman. 2) UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan. 3) Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/ 9/2013 tentang Pedoman Perizinan Perkebunan. 4) Permentan Nomor 07/T.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan. |
|
| No. Prinsip dan | Kriteria Indikator Panduan Peraturan terkait 4. Tersedia Sistem Manajemen | penilaian prestasi kerja. | si kerja | eraurantera |
| | harus dilengkapi dengan perjanjian secara tertulis yang diketahui oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan minyak sawit berkelanjutan. | (K3). oleh karyawan kebun. | keselamatan dan kesehatan kerja k. Dokumen pelatihan yang telah diikuti oleh karyawan kebun. l. Identifikasi jenis pelatihan yang diperlukan oleh Perusahaan | |
| 2.2.1 2.2.1.1 | Budidaya dan Pengolahan Hasil Penerapan pedoman teknis budidaya Pembukaan lahan Pembukaan lahan yang memenuhi kaidah-kaidah konservasi tanah dan air | 1. Tersedia standart operating prosedure (SOP) pembukaan lahan termasuk penataan lahan | a. SOP pembukaan lahan harus mencakup : - Pembukaan lahan tanpa bakar | a. SOP pembukaan lahan harus - Pembukaan lahan tanpa bakar | 1) UU Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman. 2) UU Nomor. 39 Tahun |
| No. Prinsip dan | No. Prinsip dan | | | |
| | | lahan tanpa bakar sejak tahun 2004. d. Pembuatan sistem drainase, terasering bagi lahan dengan kemiringan tertentu, penanaman tanaman penutup tanah (cover crops) untuk meminimalisir erosi dan kerusakan/degradasi tanah. e. Pembukaan lahan dilakukan berdasarkan persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan atau AMDAL/RK L -RPL sesuai ketentuan peraturan perundan g -undangan. Perusahaan Perkebu nan dilarang membuka lahan dan penanaman | 4) Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Kelapa Sawit, Kementerian pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan September 200 7 . 5) Pedoman Teknis Pembukaan Lahan Tanpa Bakar, Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian, Jakarta 2007. |
| | | dengan: - 500 m tepi waduk/dana u ; - 200 m dari tepi mata air dan kiri kanan tepi sungai di daerah rawa; - 100 m dari kiri kanan sungai; 5 0 m kiri kanan tepi anak sumgai; - - 2 kali k edalaman jurang dari tepi juran g ; - 130 kali selisih pasang teringgi dan pasang terendah dari tepi panta i . g. Apabila kegiatan penanaman seperti | |
| No. | No. Prinsip dan | Kriteria Indikator Panduan Peraturan terkait | Peraturan terkait |
| | | |
| 2 | 2.2.1.2 Perbenihan Perusahaan Perkebunan dalam melakukan penanaman harus menggunakan benih unggul. | 1. Tersedia SOP perbenihan. 2. Tersedia sertifikat benih yang diterbitkan oleh UPTD atau UPT Pusat Perbenihan Perkebunan atau pihak yang berwenang. 3. Tersedia dokumen pelaksanaan penyediaan benih 4. Tersedia dokumen penanganan benih yang tidak memenuhi persyaratan. | Prosedur atau instruksi kerja/SOP pelaksanaan proses perbenihan harus dapat menjamin: a. Benih yang digunakan sejak tahun 1995 merupakan benih bina yang berasal dari sumber benih yang telah mendapat pengakuan dari pemerintah dan bersertifikat dari instansi yang berwenang. b. Umur dan kualitas benih yang disalurkan sesuai ketentuan teknis. c. Penanganan terhadap benih yang tidak memenuhi persyaratan dituangkan dalam Berita Acara. | 1) UU Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman; 2) PP Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Perbenihan; 3) PP No 14 Tahun 2002 Tentang Karantina Tumbuhan; 4) Kepmentan Nomor 511/Kpts/PD.310/3/20 06 Tentang Komoditi Binaan Ditjen Perkebunan, Ditjen Tan Pangan dan Ditjen Hortikultura; 5) Permentan Nomor 61/Permentan/OT.140/ 10/2011 Tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas; 6) Permentan Nomor 38/OT.140/8/2008 |
| No. | No. Prinsip dan | Indikator | Kriteria Indikator Panduan Peraturan terkait | Peraturan terkait |
| 2 | 2.2.1.3 Penanaman pada lahan mineral Perusahaan Perkebunan harus melakukan penanaman sesuai baku teknis. | 1. Tersedia SOP penanaman yang mengacu kepada Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Kelapa Sawit di Lahan Mineral. 2. Tersedia dokumen pelaksanaan penanaman. | a. SOP atau instruksi kerja penanaman harus mencakup : - Pengaturan jumlah tanaman dan jarak tanaman sesuai dengan kondisi lapangan dan praktek budidaya perkebunan yang baik. - Adanya tanaman penutup tanah dan/atau tanaman sela. - Pembuatan terasering untuk lahan miring. b. Rencana dan realisasi penanaman. | 7) Permentan Nomor 02/Permentan/SR.120/ 1/2014 Tentang Produksi, Sertifikasi, Dan Peredaran Benih Bina. 1) UU Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman. 2) UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. 3) Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Kelapa Sawit, Dep Pertanian, Ditjen |
| 2.2.1.4 Penanaman pada Lahan Gambut | | miring. b. Rencana dan realisasi penanaman. | Pertanian, Ditjen Perkebunan, Desember 2006. |
| Perusahaan Perkebunan yang | 1. Tersedia SOP atau instruksi kerja untuk penanaman pada | SOP atau instruksi kerja penanaman harus mencakup : | 1) UU Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem |
| No. Prinsip dan |
| melakukan penanaman pada | lahan gambut dan mengacu peraturan perundang-undangan. | Kriteria Indikator Panduan Peraturan terkait a. Pengaturan jumlah tanaman dan jarak tanaman sesuai dengan kondisi | Budidaya Tanaman. |
| dengan memperhatikan karakteristik lahan gambut sehingga tidak menimbulkan kerusakan fungsi lingkungan. | hamparan dengan kedalaman < 3 m dan proporsi mencakup 70% dari luas areal gambut yang diusahakan, lapisan tanah mineral dibawah gambut bukan pasir kuarsa atau tanah sulfat masam dan pada lahan gambut dengan tingkat kematangan matang (saprik). 3. Pengaturan tinggi air tanah (water level) antara 60-80 cm untuk menghambat emisi karbon dari lahan gambut. | b. Adanya tanaman penutup tanah. c. Tersedianya alat untuk mengukur penurunan lapisan tanah gambut. | 3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PL.110/2 /2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit. 4) Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Kelapa Sawit, Dep Pertanian, Ditjen Perkebunan, Desember 2006. 5) Pedoman Teknis Pembangunan Kebun |
| Tanaman | tanaman dengan menerapkan Good Agriculture Practices (GAP) kelapa sawit. 2. Memiliki dokumen pelaksanaan pemeliharaan tanaman. | kegiatan: a. Mempertahankan jumlah tanaman sesuai standar; b. Pemeliharaan terasering dan tinggi muka air (drainase); | 2012 Tentang Sistem Budidaya Tanaman. 2) Kepmentan Nomor 239/Kpts/OT.210/ 4/2003 Tentang |
| No. Prinsip dan |
| Rnteria | | Kriteria Indikator Panduan Peraturan terkait c. Pemeliharaan piringan; d. Pemeliharaan tanaman penutup tanah | Pupuk Anorganik. 3) Pedoman Teknis |
| 2 | 2.2.1.6 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Perusahaan Perkebunan harus menerapkan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT) sesuai Pedoman Teknis. | 1. Tersedia SOP pengamatan dan pengendalian OPT. 2. Tersedia SOP untuk penanganan limbah pestisida. 3. Tersedia dokumen pelaksanaan pengamatan dan pengendalian OPT serta penggunaan jenis pestisida yang terdaftar. | (cover crop). e. Sanitasi kebun dan penyiangan gulma; f. Pemupukan berdasarkan hasil analisa tanah dan daun. SOP pengamatan dan pengendalian OPT harus dapat menjamin bahwa : a. Pengendalian OPT dilakukan secara terpadu (pengendalian hama terpadu/PHT), yaitu memadukan berbagai teknik pengendalian secara mekanis, biologis, fisik dan kimiawi. b. Diterapkan sistem peringatan dini (Early Warning Sistem/EWS) melalui pengamatan OPT secara berkala; c. Pestisida yang digunakan telah terdaftar di Komisi Pestisida Kementerian Pertanian. d. Penanganan limbah pestisida dilakukan sesuai petunjuk teknis Komisi Pestisida untuk | Pembangunan Kebun Kelapa Sawit, Dep Pertanian, Ditjen Perkebunan, Desember 2006. 1) UU Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman; 2) UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. 3) UU Nomor 32 Tahun 2009 TentangTentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 4) PP Nomor Tahun 1973 Tentang Peredaran, Penggunaan dan | Kelapa Sawit, Dep Pertanian, Ditjen Perkebunan, Desember 1) UU Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman; 2) UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. 3) UU Nomor 32 Tahun 2009 TentangTentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 4) PP Nomor Tahun 1973 Tentang Peredaran, Penggunaan dan Penyimpanan Pestisida. |
| No. | No. Prinsip dan | Indikator | Kriteria Indikator Panduan Peraturan terkait meminimalisir dampak negatif | Perat | 5) PP Nomor 82 Tahun |
| | | meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan; e. Tenaga (regu) peng endali yang sudah terlatih oleh institusi yang berwenang dan disetujui oleh komisi pestisida khusus untuk penggunaan pestisida terbatas . f. Memiliki gudang penyimpanan alat dan bahan pengendali OPT g. Memiliki rekaman jenis tanaman inang musuh alami. | 1 | 2001 Tentang Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. 6) PP Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Karantina Tumbuh an. 7) PP Nomor 6 Tahun 995 Tentang Perlindungan Tanaman. 8) Permentan Nomor 887/Kpts/O T.210/ 9/1997 T e ntang Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). 9) Permentan Nomor 1/Kpts/O T.140/1/ 2007 Tentang Daftar Bahan Aktif Pestisida yang Dilarang dan Pestisida Terbar u . 10) Pedoman Teknis Pembangunan Kebun |
| 2 | 2.2.1.7 Pemanenan | Indikator | Kriteria Indikator Panduan Peraturan terkait | Peraturan terkait |
| Perusahaan Perkebunan melakukan panen tepat waktu dengan cara yang baik dan benar dan mencatat produksi TBS. | 1. Tersedia SOP pelaksanaan pemanenan. 2. Tersedia dokumen produksi bulanan, triwulan, semester dan tahunan. 3. Tersedia informasi proyeksi produksi sampai dengan tahun mendatang. | SOP pelaksanaan pemanenan harus mencakup : a. Penyiapan tenaga kerja, peralatan dan sarana penunjangnya. b. Penerapan penetapan kriteria matang panen dan putaran panen. | 1) UU Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman. 2) UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. 3) Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Kelapa Sawit, Dep |
| Pedoman Teknis Pengolahan Hasil Perkebunan. Pengangkutan Tandan Buah Segar (TBS). Perusahaan Perkebunan harus memastikan bahwa TBS yang dipanen | | | |
| Perusahaan Perkebunan harus memastikan bahwa TBS yang dipanen harus segera diangkut ke tempat pengolahan untuk | 1. Tersedia SOP untuk pengangkutan TBS. 2. Tersedia dokumen pelaksanaan pengangkutan TBS. | SOP pengangkutan TBS berisikan ketentuan sebagai berikut: a. Ketersediaan alat transportasi serta sarana pendukungnya. b. TBS harus terjaga dari kerusakan, kontaminasi, kehilangan, terjadinya fermentasi. | 1) UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan; 2) Permentan Nomor 44/OT.140/10/ 2009 Tentang Pedoman Penanganan Pasca |
| No. | No. Prinsip dan | Indikator | Kriteria Indikator Panduan Peraturan terkait | Peraturan terkait |
| penurunan kualitas. | | c. Ketepatan waktu sampai di tempat pengolahan. | Yang Baik (Good Handling Practices). |
| 2 | 2.2.2.2 Penerimaan TBS di Unit Pengolahan Kelapa Sawit Perusahaan Perkebunan memastikan bahwa TBS yang diterima sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan | 1. Tersedia SOP penerimaan dan pemeriksaan/ sortasi TBS yang sesuai ketentuan perundangundangan. 2. Tersedia dokumen penerimaan TBS yang sesuai dan tidak sesuai dengan persyaratan. 3. Tersedia dokumen harga TBS. | 1. SOP penerimaan, pemeriksaan dan sortasi TBS juga harus mencakup Kriteria sortasi buah yang diterima 2. Perusahaan Perkebunan tidak menerima Tandan Buah Segar (TBS) yang berasal dari penjarahan, pencurian atau TBS yang diproduksi dengan menjarah hutan negara. Kriteria TBS yang diterima di unit pengolahan kelapa sawit harus dibuat terbuka. 3. Penetapan harga pembelian TBS sesuai ketentuan | 1) UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan; 2) PP Nomor 17 Tahun 1986 Tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri; 3) Permentan Nomor 35/Permentan/ OT.140/7/2008 Tentang Persyaratan dan Penerapan Cara Pengolahan Hasil Pertanian Asal Tumbuhan Yang Baik ( Good Manufacturing Practices); 4) Permentan Nomor 17/Permentan/ |
| No. Prinsip dan | No. Prinsip dan | Indikator | Kriteria Indikator Panduan Peraturan terkait | TBSKelapa Sawit |
| 2.2.2.3 Pengolahan TBS. Perusahaan 1. Tersedia SOP/instruksi kerja Perkebunan harus | 1. Tersedia SOP/instruksi kerja | | Produksi Pekebun. 5) UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. |
| melaksanakan pengolahan TBS yang baik (GMP). | 1. Tersedia SOP/instruksi kerja yang diperlukan baik untuk proses pengolahan maupun proses pemantauan dan pengukuran kualitas CPO. efisiensi. 2. Tersedia dokumen hasil uji spesifikasi teknis hasil 3. Tersedia dokumen pelaksanaan diharapkan. 4. Tersedia dokumen penggunaan air untuk unit pengolahan kelapa | a. Harus ada perencanaan produksi. 1) UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang b. Peralatan dan mesin-mesin produksi harus dirawat dan dikendalikan untuk Perkebunan; 2) PP Nomor 17 Tahun mencapai kesesuaian produk dan 1986 Tentang Kewenangan c. Peralatan unit pengolahan kelapa Pengaturan, Pembinaan sawit harus dipelihara untuk dan Pengembangan menjamin proses pengolahan TBS Industri; dapat memenuhi kualitas hasil yang 3) Permentan Nomor 35/Permentan/ d. CPO yang dihasilkan harus mampu telusur untuk mengetahui persentase Persyaratan dan CPO yang sustainable dan tidak. Penerapan Cara e. Penggunaan air harus sesuai dengan Pengolahan Hasil izin penggunaan yang ditentukan oleh Pertanian Asal |
| d. CPO yang dihasilkan harus mampu telusur untuk mengetahui persentase CPO yang sustainable dan tidak. e. Penggunaan air harus sesuai dengan izin penggunaan yang ditentukan oleh pemerintah daerah setempat. f. Memiliki izin dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan untuk peningkatan kapasitas unit pengolahan kelapa sawiyang melebihi 30% dari kapasitas terpasang. | 3) Permentan Nomor 35/Permentan/ OT.140/7/2008 Tentang Persyaratan dan Penerapan Cara Pengolahan Hasil Pertanian Asal Tumbuhan Yang Baik (Good Manufacturing Practices) |
| No. Prinsip dan | No. Prinsip dan | Indikator | Kriteria Indikator Panduan Peraturan terkait | Peraturan terkait |
| 2 | 2.2.2.4 Pengelolaan Limbah. Perusahaan Perkebunan memastikan bahwa limbah unit pengolahan kelapa sawit dikelola sesuai peraturan perundangundangan. | 1. Tersedia SOP mengenai pengelolaan limbah (padat, cair dan udara). 2. Tersedia dokumen mengenai pengukuran kualitas limbah cair sesuai parameter baku mutu 3. Tersedia dokumen mengenai pengukuran kualitas udara (emisi dan ambient) 4. Tersedia dokumen pelaporan pemantauan dan pengelolaan limbah kepada instansi yang berwenang terdokumentasi. 5. Tersedia surat izin pembuangan air limbah ke badan air dari instansi berwenang. | Prosedur dan petunjuk teknis pengelolaan limbah antara lain mencakup tentang : b. Pengukuran kualitas limbah cair di outlet Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sesuai ketentuan yang berlaku; c. Pengukuran kualitas udara emisi dari semua sumber emisi dan udara ambien sesuai peraturan perundangundangan; d. Melaporkan setiap 3 (tiga) bulan hasil pengukuran air limbah setiap bulan; e. Melaporkan per enam bulan hasil pengukuran udara emisi dan udara ambien; f. Untuk mengetahui bahwa kualitas limbah tidak berbahaya lagi bagi lingkungan, dan limbah dapat dibuang ke sungai, maka pada kolam terakhir dipelihara berbagai jenis ikan. | 1) UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan; 2) UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3) PP Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian pencemaran udara. 4) PP Nomor 81 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah B3. 5) PP Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 6) PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. 7) Kepmen LH Nomor 51 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Untuk Industri; 8) Permen LH Nomor 7 |
| 0 | No. Prinsip dan | | Kriteria Indikator Panduan Peraturan terkait | Baku mutu sumber tidak bergerak bagi ketel uap. 9) Permen LH Nomor 21 Tahun 2008 baku mutu emisi sumber tidak |
| Limbah. Perusahaan Perkebunan harus memanfaatkan limbah untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak lingkungan. | 1. Tersedia SOP pemanfaatan limbah (padat, cair dan udara). 2. Tersedia surat izin pemanfaatan limbah cair untuk Land Application (LA) dari instansi berwenang. 3. Tersedia dokumen pemanfaatan limbah. | a. Perusahaan Perkebunan dapat memanfaatkan limbah antara lain: 1) Pemanfaatan limbah padat berupa serat, cangkang dan janjang kosong untuk pengganti bahan bakar fosil; 2) Pemanfaatan tandan/janjang kosong untuk pupuk organik; 3) Pemanfaatan limbah cair berupa Land Application (LA) untuk pemupukan. b. Penyimpanan limbah di unit pengolahan kelapa sawit tidak boleh menimbulkan pencemaran lingkungan atau menyebabkan terjadinya kebakaran unit pengolahan kelapa | 1) UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan; 2) UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3) PP Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 4) Kepmen LH Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pedoman Teknis |
| No. Prinsip dan |
| | | Kriteria Indikator Panduan Peraturan terkait | Sawit; 5) Kepmen LH Nomor 29 Tahun 2003 Tentang PedomanSyarat dan Tata Cara Perizinan |
| 2 | 2.3 Tumpang Tindih dengan Usaha Pertambangan Perusahaan | 1. Tersedia kesepakatan tertulis | a. Pengusaha pertambangan mineral dan/atau batubara yang memperoleh Izin Lokasi Pertambangan pada areal Izin Lokasi Usaha Perkebunan, harus | pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit. 1) UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. 2) PP Nomor 10 Tahun |
| Perkebunan memiliki kesepakatan terhadap penyelesaian tumpang tindih dengan usaha pertambangan sesuai peraturan perundangundangan. | 1. Tersedia kesepakatan tertulis antara pemegang hak atas tanah (pengusaha perkebunan) dengan pengusaha pertambangan. 2. Tersedia bukti bahwa Pengusaha pertambangan telah mengembalikan tanah bekas tambang seperti kondisi semula (tanah lapisan bawah di bawah dan lapisan atas berada di atas) tanpa menimbulkan dampak erosi dan kerusakan lahan dan lingkungan. | a. Pengusaha pertambangan mineral dan/atau batubara yang memperoleh Izin Lokasi Pertambangan pada areal Izin Lokasi Usaha Perkebunan, harus mendapat izin dari pemegang hak atas tanah.(Perusahaan Perkebunan) b. Kesepakatan antara pemegang hak atas tanah (pengusaha perkebunan) dengan pengusaha pertambangan antara lain mencakup : - luasan, periode usaha pertambangan, teknik penambangan dan besaran kompensasi; - Kewajiban Pengusaha pertambangan untuk | 1) UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. 2) PP Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. 3) Permenhut Nomor P.43/Menhut-II/2008 tentang Pinjam Pakai Kawasan. 4) PP Nomor 23 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral |
| No. Prinsip dan | No. Prinsip dan | IndiketerBanduen |
| Kriteria Indikator Panduan Peraturan terkait mengembalikan tanah bekas tambang (reklamasi) tanpa menimbulkan dampak erosi, | dan Batubara. |
| 2.4 | 2.4 Rencana dan Realisasi Pembangunan Kebun dan Unit Pengolahan Kelapa Sawit | 1. Tersedia dokumen rencana dan realisasi pemanfaatan lahan (HGU) untuk pembangunan perkebunan unit pengolahan kelapa sawit kantor, perumahan karyawan,sarana pendukung dan kebutuhan lainnya. 2. Tersedia dokumen rencana pembangunan unit pengolahan | perkebunan. a. Realisasi pemanfaatan lahan sesuai dengan peruntukannya dan waktu yang ditargetkan. b. Realisasi pemanfaatan lahan sesuai dengan izin yang dikeluarkan. c. Realisasi pembangunan unit pengolahan kelapa sawit dan kapasitasnya. d. Untuk Perusahaan Perkebunan yang memperoleh izin setelah UU Nomor 39 Tahun 2014 wajib mengusahakan | 1) UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. 2) Permentan Nomor 07/Permentan/ OT.140/2/2009 Tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan. 3) Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/ 9/2013 Tentang |
| | | | |
| No. Prinsip dan |
| 2. | 2.5 Penyediaan Data dan Informasi | 1. Tersedia SOP pelayanan informasi kepada pemangku kepentingan. | Kriteria Indikator Panduan Peraturan terkait Jenis informasi yang dikecualikan meliputi pemasaran, keuangan | 1) UU Nomor 25 tahun 2009 Tentang pelayanan |
| Pemangku Kepentingan Lainnya Selain Informasi yang Dikecualikan Sesuai Peraturan Perundangundangan. | informasi kepada pemangku kepentingan. 3. Tersedia dokumen tanggapan atas pelayanan informasi terhadap permintaan informasi. | (tanah,izin usaha, dan lainnya), keberadaan satwa langka, atau bilamana pengungkapan informasi tersebut akan berdampak negatif terhadap ekonomi, lingkungan dan sosial. | Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi |
| 3. PELINDUNGAN TERHADAP PEMANFAATAN HUTAN ALAM PRIMER DAN LAHAN GAMBUT | 1. Tersedia dokumen pelepasan kawasan apabila lahan yang digunakan adalah berasal dari kawasan hutan. 2. Tersedia dokumen Izin Lokasi dari bupati/walikota. | a. Penundaan izin baru yang berkaitan dengan usaha perkebunan yaitu Izin Lokasi, izin usaha perkebunan dan hak atas tanah. b. Penundaan izin baru sesuai peta indikatif pada hutan primer dan lahan gambut yang berada pada hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi (hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa/tetap, hutan produksi yang dapat | 1) Instruksi Presiden No 10 Tahun 2011 Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. 2) Inpres No 6 Tahun 2013 Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan |
| No. Prinsip dan | No. Prinsip dan | |
| Indikator | Kriteria Indikator Panduan Peraturan terkait Menteri Kehutanan dikecualikan. | Peraturan terkait |
| | | IUP dan pemberian hak atas tanah berlaku sampai dengan 20 Mei 2015. | |
| 4.1 | DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN Kewajiban Perusahaan | | | |
| Unit Pengolahan Kelapa Sawit Perusahaan Perkebunan yang terintegrasi dengan unit pengolahan | 1. Tersedia IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) 2. Tersedia dokumen izin dari Pemerintah Daerah untuk | a. Perusahaan Perkebunan yang memanfaatkan limbah cair/POME sebagai Land Aplication wajib memantau limbah cair, kualitas tanah dan kualitas air tanah sesuai | 1) UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. |
| No. Prinsip dan |
| Kriteria | Indikator | Kriteria Indikator Panduan Peraturan terkait limbah setiap 3 (tiga) bulan, | 2001 01 | 2001 Tentang Pengelolaan |
| | | 1 (satu) tahun. d. Melaporkan kualitas udara emisi dari semua sumber emisi dan ambient setiap 6 (enam) bulan sekali kepada PEMDA dengan tembusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. | 2 B | 2012 Tentang Izin Lingkungan. 6) Kepmen LH Nomor 51 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Untuk Industri. |
| 4.2 Kewajiban Terkait Izin Lingkungan. Perusahaan Perkebunan harus melaksanakan kewajibannya sesuai dengan izin lingkungan. | 1. Tersedia Izin Lingkungan (dahulu dokumen AMDAL / UKLUPL) sesuai ketentuan perundang undangan. 2. Tersedia dokumen terkait pelaksanaan penerapan hasil Izin Lingkungan termasuk laporan kepada instansi yang berwenang. | a. Izin Lingkungan merupakan izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan /atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL, UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha. b. Perusahaan Perkebunan sebelum melakukan usahanya wajib memiliki Izin Lingkungan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. | BBR | 1) UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. 2) UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup. 3) PP Nomor 27 Tahun 1999 Tentang AMDAL. 4) PP Nomor 82 Tahun 2001 tentang |
| No. | No. Prinsip dan | Indikator | Kriteria Indikator Panduan Peraturan terkait | Peratura | Lingkungan Hidup. |
| | | d. Melaporkan hasil pemantauan dan pengelolaan lingkungan secara rutin kepada instansi yang berwenang. | dan ya | 2012 Tentang Izin Lingkunga n . 6) Kepmeneg LH Nomor 2 Tahun 2000 Tenta ng Panduan Penilaian AMDAL. 7) Permeneg LH Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan AMDAL. 8) Permeneg LH Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha / atau kegiatan g wajib dilengkapi n dengan AMDA L . 9) Permeneg LH Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan AMDAL. 10) Permeneg LH Nomor 13 Tahun 2010 Tentang |
| No. | No. Prinsip dan | Indikator | Kriteria Indikator Panduan Peraturan terkait | Peraturan terkait |
| | | | |
| Berbahaya dan Beracun Serta Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Bahan berbahaya dan beracun dan Limbah B3 harus dikelola sesuai peraturan perundangundangan. | 1. Tersedia tempat penyimpanan limbah B3 yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan. 2. Tersedia izin penyimpanan sementara dan/atau pemanfaatan limbah B3 dari Pemerintah Daerah 3. Tersedia SOP atau instruksi kerja mengenai pengelolaan limbah B3. | a. Tempat penyimpanan B3 berlokasi di daerah bebas banjir dan berjarak minimum 300 m dari aktiivitas penduduk, tempat penyimpanan harus sejuk dengan pertukaran udara yang baik, tidak terkena matahari langsung dan jauh dari sumber panas. b. Pengelolaan limbah B3 harus dilengkapi dengan sistem tanggap darurat dan prosedur penanganan B3. c. Mengirimkan Limbah B3 yang dihasilkan ke pihak ketiga yang memiliki izin untuk pengelolaan lebih | 1) UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup. 2) PP Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan berbahaya dan beracun (B3). 3) Permen LH Nomor 18 Tahun 2009 Tentang |
| No. Prinsip dan | da |
| KriteriaIndikato | Kriteria Indikator Panduan Peraturan terkait | Pengelolaan Limbah B3 |
| | tempat penampungan sementara (TPS) Limbah B3. e. Melaporkan neraca dan manifes pengiriman Limbah B3 secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada instansi terkait. | Pengelolaan Limbah B3 serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah B3 Kepada Pemerintah Daerah . 5) Kepdal Nomor 01/BAPEDAL/09/ 1995 Tentang Tentang Cara dan Persyaratan T knis e Penyimpanan dan Pen gumpulan Limbah B3. 6) Kepdal Nomor 03/BAPEDAL/09/ 1995 Tentang Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah B3. 7) Kepdal Nomor 03/BAPEDAL/09/ 1995 Tentang Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah B3. 8) Kepdal Nomor 04/BAPEDAL/09/ 1995 Tentang Tata Cara |
| 4 | No. Prinsip dan 4.4 Gangguan dari Sumber yang tidak Bergerak Gangguan sumber yang tidak bergerak berupa baku teknis tingkat kebisingan, baku tingkat getaran, baku tingkat kebauan dan baku tingkat | Kriteria Indikator Panduan Peraturan terkait 1. Tersedia SOP atau instruksi kerja untuk menangani gangguan sumber tidak bergerak sesuai dengan pedoman yang yang diterbitkan oleh Kementerian yang | a. Pedoman teknis pengendalian dari sumber gangguan tidak bergerak ditetapkan oleh instansi yang terkait. b. Baku teknis mutu gangguan dari | 1) PP Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian |
| gangguan lainnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangundangan. | pemerintahan di bidang lingkungan hidup. 2. Tersedia laporan hasil pengukuran baku teknis tingkat gangguan dari sumber yang tidak bergerak kepada Pemerintah Daerah. 3. Tersedia dokumen penanganan gangguan dari sumber tidak | Kepmen LH No 49/1996 dan Kepmen LH No 50/1996. | Sumber Tidak Bergerak bag Ketel Uap. 3) Kepmen LH Nomor 48 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan. 4) Kepmen LH Nomor 49 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Getaran. 5) Kepmen LH Nomor 50 |
| N0 4.5 | No. Prinsip dan 4.5 Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Perusahaan Perkebunan harus | Indiator | Kriteria Indikator Panduan Peraturan terkait | Peraturan terkait |
| penanggulangan kebakaran. | mencegah dan menangani kebakaran. 3. Tersedia sistem, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan; 4. Tersedia organisasi dan sistem tanggap darurat. 5. Tersedia dokumen pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, pemantauan kebakaran dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta pelaporannya. | melaporkan hasilnya secara berkala (minimal 6 bulan sekali) kepada menteri, gubernur atau bupati/ walikota sesuai kewenangannya. c. Melakukan penanggulangan bila terjadi kebakaran. d. Melakukan pembaharuan sistem dan pengecekan secara berkala sarana dan prasarana pengendalian/ penanggulangan kebakaran. | Perkebunan, Dep Pertanian, Jakarta 2007. 3) Permentan Nomor 47 tahun 2014. |
| 4.0 | 4.6 Pelestarian keanekaragaman Hayati (biodiversity) Perusahaan Perkebunan harus | 1. Tersedia daftar jenis tumbuhan dan satwa di kebun dan sekitar kebun, sebelum dan sesudah dimulainya usaha perkebunan; 2. Melaporkan keberadaan | a. Sesuai UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, satwa langka hanya dapat dipelihara in situ (dalam habitatnya) dan eks situ (diluar | 1) UU Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. 2) UU Nomor 5 tahun 1994 Tentang Pengesahan |
| No. Prinsip dan keanekaragaman hayati pada areal yang dikelola. | Daya Alam (BKSDA); 3. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat sekitar mengenai keberadaan tumbuhan dan satwa langka. 4. Tersedia dokumen bila pernah ditemukan dan/atau insiden | Kriteria Indikator Panduan Peraturan terkait Di luar habitatnya satwa langka dipelihara oleh instansi pemerintah (BKSDA). Apabila Perusahaan Perkebunan akan mengelola satwa langka, harus memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan. Tumbuhan dan/atau satwa langka yang in situ, maka Perusahaan Perkebunan wajib melapor kepada | Convention on Biological Diversity. 3) UU Nomor 21 tahun 2004 Tenrang Pengsahan Cartagena Protocol on Biosafety to the Covention on Biological diversity . |
| | satwa liar misalnya gajah, harimau, badak, dan lain-lain dan cara penanganannya. | yang in situ, maka Perusahaan Perkebunan wajib melapor kepada BKSDA dan lokasi tersebut di-enclave. b. Mempunyai daftar tumbuhan dan satwa langka yang diterbitkan BKSDA setempat. c. Upaya-upaya perusahaan untuk konservasi tumbuhan dan/atau satwa liar (antara lain dengan buffer zone, pembuatan poster, papan peringatan,dll). | 4) Lampiran PP Nomor 7 tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan satwa. 5) PP Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan satwa liar. 6) KepPres Nomor 1 tahun 1987 Tentang Pengesahan Amendement1979 atas Convention on International. 7) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. 8) Perpres No 32 Tahun |
| No. | No. Prinsip dan | Indikator | Kriteria Indikator Panduan Peraturan terkait | Peraturan terkait |
| | 1. Tersedia SOP identifikasi, pengelolaan dan pemeliharaan sumber dan kualitas air. 2. Tersedia program pemantauan | a. Perusahaan Perkebunan harus menggunakan air secara efisien. b. Perusahaan Perkebunan menjaga air | SK06/IV-KKH/2008 tentang Kuota Pengambilan Tumbuhan Alam dan penangkapan Satwa liar untuk periode 2008. 1) UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang |
| 4.7 Konservasi Terhadap Sumber dan Kualitas Air | 1. Tersedia SOP identifikasi, pengelolaan dan pemeliharaan sumber dan kualitas air. 2. Tersedia program pemantauan kualitas air permukaan. 3. Tersedia dokumen pengelolaan air dan pemeliharaan sumber air. | a. Perusahaan Perkebunan harus menggunakan air secara efisien. b. Perusahaan Perkebunan menjaga air buangan tidak terkontaminasi limbah sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap pengguna air lainnya. c. Perusahaan Perkebunan melakukan pengujian mutu air di laboratorium secara berkala. d. Perusahaan Perkebunan harus melindungi/melestarikan sumber air yang ada di areal perkebunan sesuai ketentuan perundang-undangan. | 1) UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2) UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. 3) UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. 4) UU Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. 5) PP Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai. 6) PP Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. 7) PP Nomor o 27 Tahun 2012 Tentang Izin |
| No. Prinsip dan |
| | | Kriteria Indikator Panduan Peraturan terkait | 8) Kepres Nomor 32 Tahun 1990 tTntang Pengelolaan Kawasan Lindung. 9) Kepmen LH Nomor 51 |
| 4.8 Kawasan Lindung Perusahaan 1. Perkebunan harus melakukan identifikasi, sosialisasi dan menjaga kawasan lindung sesuai peraturan perundangundangan. | Tersedia hasil identifikasi berbentuk peta kawasan lindung yang wajib dipatuhi dan disampaikan kepada Pemerintah Daerah. 2. Tersedia peta yang menunjukkan lokasi kawasan lindung, di dalam dan di sekitar kebun. 3. Tersedia dokumen identifikasi, sosialisasi dan keamanan kawasan lindung. | a. Dilakukan inventarisasi kawasan lindung di sekitar kebun. b. Sosialisasi kawasan lindung kepada karyawan dan masyarakat serta pekebun di sekitar kebun. c. Jenis kawasan lindung ditetapkan dalam peraturan perundangundangan. 4) PP Nomor 28 Tahun | Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair untuk Industri. 10) Permen LH Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah ke Laut 1) UU Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. 2) UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. 3) Kepres Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.. |
| No. | No. Prinsip dan | Indikator | Kriteria Indikator Panduan Peraturan terkait | Suaka Alam dan |
| 4.9 Konservasi kawasan dengan potensi erosi tinggi. Perusahaan Perkebunan harus melakukan koservasi lahan dan menghindari erosi sesuai peraturan perundangundangan. | 1. Tersedia SOP konservasi kawasan dengan potensi erosi tinggi termasuk sempadan sungai. 2. Tersedia peta topografi dan lokasi penyebaran sungai. 3. Tersedia dokumen pelaksanaan konservasi kawasan dengan potensi erosi tinggi. | a. SOP konservasi kawasan dengan potensi erosi tinggi termasuk sempadan sungai harus dapat menjamin, bahwa : 1) Kawasan dengan potensi erosi tinggi tidak ditanami. 2) Dilakukan penanaman yang berfungsi sebagai penahan erosi. b. Apabila di kawasan sempadan sungai sudah ditanami kelapa sawit dan sudah menghasilkan (>4 tahun), maka perlu dilakukan program rehabilitasi pada saat peremajaan (replanting). | Kawasan Pelestarian Alam. 1) UU Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. 2) UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. 3) PP Nomor 28 tahun 2011tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung Untuk Penambangan bawah tanah. 4) Kepres Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. |
| 一 | | | |
| 4.10 Mitigasi Emisi Gas | Kriteria Indikator Panduan Peraturan terkait | Panduan | Peraturan terkait |
| melakukan inventarisasi dan mitigasi sumber emisi GRK. | emisi GRK. fungsi lahan. GRK. | 1. Tersedia inventarisasi sumber emisi GRK. 2. Tersedia SOP mitigasi GRK. 3. Tersedia dokumen tahapan alih fungsi lahan. 4. Tersedia dokumen mitigasi | a. Dilakukan inventarisasi sumber emisi GRK. b. Menerapkan pengurangan emisi GRK misalnya pengaturan tata air pada lahan gambut, pengelolaan pemupukan yang tepat, dan penerapan penangkapan gas metan dari POME atau gas metan yang di dibakar/flare serta menerapkan perhitungannya , sesuai ketentuan ISPO. c. Melakukan pemanfaatan limbah padat (serat, cangkang, dll) sebagai biomassa menggantikan bahan bakar fosil. d. Untuk menghitung emisi GRK perlu diamati dan dicatat /dihitung hal hal sebagai berikut: 1) Perubahan penggunaan lahan (hilangnya karbon). | 1) UU Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Pengesahan Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Perubahan Iklim; 2) PP Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara; 3) Inpres Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan |
| iind |
| No. Prinsip dan | | Kriteria Indikator Panduan Peraturan terkait dapat dihitung dari produk samping seperti kernel. | Tentang Demonstration Actvities Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan |
| 5. | TANGGUNG JAWAB TERHADAP PEKERJA Keselamatan dan | 1. Tersedia dokumentasi K3 yang | a. Perlu dilakukan pelatihan dan kampanye mengenai K3. b. Dilakukan identifikasi bahaya, | Tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan 1) UU Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan |
| No. Prinsip dan |
| Knterna | | Kriteria Indikator Panduan Peraturan terkait sesuai peraturan perundangundangan. | Nomor Per 05/MEN/1996 Tentang Sistem Manajemen K3. 7) Permenakertrans Nomor |
| 5.2 Kesejahteraan dan peningkatan kemampuan pekerja | | Jamsostek. a. Upah minimum yang dibayarkan | Kepesertaan, Pembayaran Iuran,Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jamsostek. |
| pekerja Perusahaan Perkebunan harus meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan pekerja sesuai peraturan perundanganundangan. | 1. Diterapkannya peraturan tentang upah minimum. 2. Tersedia sistem penggajian baku yang ditetapkan. 3. Tersedia sarana dan prasarana untuk kesejahteraan pekerja 4. Tersedia kebijakan Perusahaan Perkebunan untuk mengikutsertakan karyawan dalam program Jamsostek sesuai peraturan perundangundangan. | a. Upah minimum yang dibayarkan sesuai dengan upah minimum daerah bersangkutan. b. Daftar karyawan yang mengikuti program Jamsostek. c. Daftar kebutuhan dan rencana pelatihan karyawan. d. Daftar karyawan yang telah mengikuti pelatihan. e. Sarana dan prasarana pekerja antara lain perumahan, poliklinik, sarana ibadah, sarana pendidikan dan sarana | 1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 2) UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan sosial Nasional; 3) PP Nomor 13 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jamsostek; 4) PP Nomor 31 Tanun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional |
| No. | No. Prinsip dan | Indikator | Kriteria Indikator Panduan Peraturan terkait | Peraturan terkait |
| 5.3 | 5.3 Penggunaan Pekerja Anak dan Diskriminasi pekerja (Suku, Ras, Gender dan Agama) Perusahaan Perkebunan dilarang | untuk peningkatan kemampuan karyawan dan dokumen pelaksanaannya. | | PER .01/ MEN/1999 tentang Upah Minimum. |
| anak di bawah umur dan melakukan diskriminasi sesuai peraturan perundangundangan. | 2. Menerapkan kebijakan tentang peluang dan perlakuan yang sama untuk mendapatkan kesempatan kerja. 3. Tersedia dokumen daftar karyawan. 4. Tersedia mekanisme penyampaian pengaduan dan keluhan pekerja. 5. Tersedia dokumen pengaduan dan keluhan pekerja. | c. Perusahaan Perkebunan wajib menjaga keamanan dan kenyamanan bekerja. d. Memiliki rekaman daftar karyawan berisi informasi tentang nama, pendidikan, jabatan, tempat dan tanggal lahir dan lain sebagainya. | 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 3) Keputusan Menakertrans Nomor 224/MEN/2003 Tentang Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan Pekerja/buruh Perempuan Antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00. 4) Kepmenakertrans Nomor 235/MEN 2003 Tentang |
| No. | No. Prinsip dan | Indikator | Kriteria Indikator Panduan Peraturan terkait | atau Moral Anak. 5) Kepmenakertrans Nomor |
| 5.4 Fasilitasi Pembentukan | | | Tentang Perlindungan Bagi Anak yang Melakukan Pekerjaan Untuk Mengembangkan Bakat dan Minat. |
| memfasilitasi terbentuknya Serikat Pekerja dalam rangka memperjuangkan hak-hak pekerja. | pekerja. 2. Tersedia daftar pekerja yang menjadi anggota serikat pekerja. 3. Tersedia dokumen pembentukan serikat pekerja dan pertemuanpertemuan baik antara Perusahaan Perkebunan dengan serikat pekerja maupun intern | b. Perusahaan Perkebunan memberikan fasilitas untuk kegiatan serikat pekerja c. Serikat pekerja yang telah terbentuk harus memenuhi peraturan yang berlaku. | PER.06/MEN/ IV/2005 Tentang Verifikasi Keanggotaan Serikat Pekerja. |
| 5.5 | 5.5 Perusahaan Perkebunan mendorong dan memfasilitasi pembentukan koperasi pekerja | 1. Tersedia kebijakan Perusahaan Perkebunan dalam mendukung pembentukan koperasi; 2. Tersedia daftar pekerja dan karyawan yang menjadi anggota | a. Perusahaan Perkebunan memfasilitasi terbentuknya badan hukum koperasi pekerja dan karyawan. b. Perusahaan Perkebunan melakukan | 1) UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. 2) PP Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan |
| No | No. Prinsip dan | Indikator | Kriteria Indikator Panduan Peraturan terkait | Peraturan terkait |
| 1 | koperasi. | koperasi pekerja dan karyawan. c. Koperasi yang telah terbentuk harus memiliki akta pendirian, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. d. Koperasi pekerja dan karyawan melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT). e. Koperasi pekerja dan karyawan mempunyai aktifitas yang nyata. | Koperasi. 3) PP Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi. 4) PP Nomor 33 Tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan Koperasi. 5) Kepmenkop dan UKM Nomor 96/Kop/ MKUKM/x/2004 Tentang Pedoman |
| TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT Tanggung jawab sosial dan | | | |
| lingkungan kemasyarakatan Perusahaan | Perkebunan harus | | a. Memiliki program tanggung jawab 1) UU Nomor 40 Tahun |
| No. | No. Prinsip dan | Indil | Kriteria Indikator Panduan Peraturan terkait | Peraturan | uran terkait |
| sosial, kemasyarakatan dan pengembangan potensi kearifan lokal. | 1. Tersedia program peningkatan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik Perusahaan Perkebunan, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya; 2. Ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kebun dengan melakukan kemitraan usaha. 3. Melakukan pembangunan di sekitar kebun antara lain melalui berbagai kegiatan antara lain pendidikan, kesehatan, pembangunan jalan, | masyarakat yang terukur untuk periode tertentu. b. Berperan dalam memberdayakan masyarakat sekitar. c. Memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat sekitar. d. Melakukan identifikasi keberadaan dan kebutuhan masyarakat sekitar. | 2) UU Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara 3) UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan; 4) Permentan Nomor 98/Permentan/OT. 140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan 5) PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan | 2003 Tentang Badan 140/9/2013 tentang 2012 tentang Tanggung Lingkungan Perseroan |
| 6. | 6.2 Pemberdayaan Masyarakat Adat/ Penduduk Asli Perusahaan perkebunan berperan dalam | 1. Tersedia program peningkatan kesejahteraan masyarakat | a. Memiliki program jangka pendek jangka panjang untuk peningkatan | 1) UU Nomor 39 Tahun | 1) UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan; |
| No. | No. Prinsip dan Kriteria Indikator Panduan Peraturan terkait |
| adat/ penduduk asli. | kearifan lokal. 3. Tersedia dokumen realisasi | b. | b. Berperan dalam memberdayakan penduduk asli (indigenous people). c. Memberikan kesempatan kerja | 140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan |
| 63 | 6.3 Pengembangan Usaha Lokal Perusahaan | Tersedia dokumen transaksi lokal termasuk pembelian lokal, | a | a. Perusahaan Perkebunan harus membina masyarakat di sekitar kebun yang memiliki potensi untuk dapat memenuhi persyaratan / kriteria sebagai pemasok dan meningkatkan kemampuan. | 1) UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. 2) Permentan Nomor 98/Permentan/ OT. 140/9/2013 Tentang |
| sekitar kebun. 7 PENINGKATAN USAHA SECARA BERKELANJUTAN | | | | |
| BERKELANJUTAN Perusahaan Perkebunan dan unit pengolahan | Tersedia dokumen hasil penerapan perbaikan/peningkatan usaha yang | rapan Perasahaan Per | Perusahaan Perkebunan melakukan perbaikan / peningkatan secara | 1) UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang |
| No. | No. Prinsip dan | Kriteria Indikator Panduan Peraturan terkait | Panduan | Peraturan terkait |
| meningkatkan kinerja (teknis, ekonomis, sosial, dan lingkungan) secara berkelanjutan dengan mengembangkan dan mengimplementasik an rencana aksi | | tindak lanjut temuan auditor internal dan eksternal serta keputusankeputusan dari tinjauan manajemen. 2) Peningkatan kinerja dan hasil penilaian usaha perkebunan. 3) Penerapan teknologi baru hasil penelitian baik internal maupun dari luar. 4) Pelaksanaan tindakan korektif maupun preventif sebagai tindak lanjut terhadap adanya | 98/Permentan/ OT. 140/9/2013Ttentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. |
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,
AMRAN SULAIMAN