Tinjauan Umum terhadap Regulasi HRDD di Indonesia
Iman Prihandono, Ph.D Ketua Departemen Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Airlangga
UNGP 2011 di Indonesia
Indonesia sebagai anggota UN Human Rights Council yang mendorong Resolusi UNGP 2011.
Indonesia juga mendorong adanya Legally Binding Instrument terhadap MNCs.
Belum ada RAN khusus mengenai bisnis dan HAM.
Masih tingginya konflik dan pelanggaran HAM dalam bidang bisnis.
HRDD sebagai mekanisme ‘respect’
proses HRDD harus mencakup: (a) penilaian terhadap dampak yang ada dan berpotensi ada; (b) mengintegrasikan agar seluruh personel perusahaan sadar atas dampak tersebut; (c) mengambil langkah yang diperlukan terhadap dampak yang ditemukan; (d) menilai apakah langkah yang diambil telah sesuai dengan dampak; dan (e) mengkomunikasikan bagaimana dampak telah ditanggulangi.
Regulasi HRDD
Model regulasi nasional HRDD (Taylor: 2013)
1. Pemerintah mendorong pelaksanaan UTHAM sebagai bagian dari mekanisme kepatuhan hukum (regulatory compliance).
o Secara langsung sebagai kewajiban;
o Tidak langsung sebagai pembuktian di pengadilan;
2. Memberikan insentif dan fasilitas bagi korporasi yang bersedia untuk menyusun HRDD secara sukarela.
o Menggunakan fasilitas kredit, dan perpajakan.
o Menggunakan mekanisme sertifikasi, dan perijinan.
3. Melalui regulasi yang mewajibkan transparansi dan pelaporan (disclosure).
o Perlindungan konsumen;
o Pelaporan CSR;
4. Kombinasi dari dua atau lebih dari pendekatan-pendekatan di atas.
o hukum administrasi (pertanahan, lingkungan dan perburuhan) mengatur HRDD sebagai syarat dikeluarkannya ijin.
o menggunakan HRDD sukarela sebagai pembuktian di pengadilan.
Beberapa mekanisme HRDD di Indonesia
1. Sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO);
2. Sertifikasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK);
3. Sertifikat Clean and Clear (CNC);
4. Sertifikasi HAM Perikanan;
1. Sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO)
o Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.
o kepatuhan terhadap aspek/segi hukum, ekonomi, lingkungan, dan sosial, sesuai peraturan perundang-undangan.
o dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang telah terdaftar resmi di ISPO.
o lembaga sertifikasi mendapatkan pengakuan dari Komisi ISPO, mendapatkan akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.
o Memiliki kualifikasi ISO 19011:2011 atau SNI ISO 19011-2012.
o Sampai Agustus 2016, 800 perusahaan perkebunan sawit mendaftarkan diri.
o 184 perusahaan telah lolos dan bersertifikat ISPO.
o 32 perusahaan tidak lolos audit, dan sisanya 115 perusahaan masih proses audit.
o Alasan ditolak: lahan di kawasan hutan; belum punya Hak Guna Usaha (HGU); dan masa berlaku Izin Usaha Perkebunan (IUP) sudah habis.
2. Sertifikasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)
o Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25/M-DAG/PER/4/2016 tentang Perubahan atas Permendag 89/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan.
o Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
o dokumen V-legal bersifat mandatory untuk para pelaku usaha hulu - hilir untuk mengekspor produk.
o audit oleh lembaga sertifikasi yang telah ditetapkan oleh Komite Akreditas Nasional (KAN) dan ditetapkan oleh SK Menteri Kehutanan.
o Produk kayu Indonesia yang bersertifikat SVLK tidak perlu lagi melalui proses uji tuntas (due diligence).
o Secara otomatis akan masuk melalui green lane kepabeanan negara tujuan di Uni Eropa.
o Data KLHK tahun 2016, sebanyak 2.322 industri telah lulus SVLK dan mendapat sertifikat V-legal, dan dapat langsung melakukan ekspor ke berbagai negara.
3. Sertifikat Clean and Clear (CNC)
o Peraturan Menteri ESDM No. 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
o pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah memenuhi persyaratan administratif, kewilayahan, teknis, lingkungan, dan keuangan.
o Direktur Jenderal Minerba atas nama Menteri ESDM mengeluarkan sertifikat Clear and Clean.
o Data Kementerian ESDM tahun 2016 terdapat lebih dari 10.000 IUP di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut hanya hampir 6.500 IUP yang sudah mengantongi CnC.
4. Sertifikasi HAM Perikanan
o Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35/PermenKP/2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia pada Usaha Perikanan o Kebijakan HAM, Uji Tuntas HAM dan Pemulihan HAM.
o Mengidentifikasi dan menilai setiap dampak pelanggaran HAM
o Mengambil tindakan penanganan yang efektif Mengukur efektivitas penanganan dampak pelanggaran HAM; dan
o Mengkomunikasikan hasil penanganan dampak pelangaran HAM tersebut
Uji Tuntas HAM wajib dilakukan oleh Pengusaha Perikanan dengan:
o mengidentifikasi dan menilai setiap dampak;
o mengambil tindakan penanganan yang efektif
o mengukur efektivitas penanganan dampak;
o mengkomunikasikan hasil penanganan dampak kepada para pemangku kepentingan.
o Dalam melaksanakan Uji Tuntas HAM, wajib memenuhi kriteria kepatuhan HAM perikanan.
o keselamatan dan kesehatan kerja; sistem perekrutan Pekerja; sistem ketenagakerjaan; tanggung jawab pengembangan masyarakat yang berkelanjutan; sistem keamanan; sistem pengelolaan lingkungan; dan sistem pengambilalihan lahan.
o Menteri membentuk Tim HAM Perikanan, yang tugasnya:
o mengakreditasi lembaga penilai untuk melakukan tugas penilaian dalam sertifikasi HAM perikanan;
o mengakreditasi lembaga pelatihan HAM untuk melakukan pelatihan sertifikasi HAM perikanan terhadap lembaga penilai.
o Pembekuan Izin Usaha Perikanan, izin penangkapan ikan dan/atau izin kapal pengangkut ikan;
o Pencabutan Izin Usaha Perikanan, Izin penangkapan Ikan dan/atau izin kapal pengangkut ikan; dan/atau
o Rekomendasi pencabutan izin penggunaan tenaga kerja kepada Kementerian Ketenagakerjaan.
Peluang Audit HAM dalam RUUPerkelapasawitan (KLP-SWT)
o RUU KLP-SWT memberikan peluang bagi adopsi pelaksanaan Audit HAM oleh pelaku usaha.
o Adopsi Audit HAM dapat dilakukan melalui 3 kerangka hukum, yaitu: Mandatory, Voluntary, Disclosure.
Mandatory
o Pelaksanaan Audit HAM dapat dimasukkan sebagai salah satu syarat/kondisi dalam mendapatkan Izin Usaha.
o Pasal 13 (3) RUU KLP-SWT, izin usaha diberikan dengan mempertimbangkan: a) kesesuaian tanah dan agroklimat; b) teknologi; c) tenaga kerja; dan/atau d) modal.
o … e) penghormatan HAM.
Voluntary
o Adopsi pelaksanaan Audit HAM melalui mekanisme pemberian fasilitas/insentif.
o RUU KLP-SWT memberikan 2 (dua) fasilitas/insentif: 1) insentif penanaman modal (Pasal 18); 2) insentif dukungan ekspor (Pasal 65).
o Pasal 18 ayat (3): … j. melakukan Audit HAM periodik/memiliki mekanisme penghormatan HAM.
o Pasal 65 ayat (..) Pemberian insentif dilakukan dengan mempertimbangkan: (..) laporan Audit HAM.
Disclosure
o Pelaksanaan Audit HAM dimasukkan dalam mekanisme disclosure produk kepada konsumen.
o RUU KLP-SWT memberikan peluang dilakukannya disclosure melalui proses pendaftaran produk hasil olahan sebelum diedarkan.
o Pendaftaran dilakukan oleh kementerian di bidang perindustrian.
o Kementerian di bidang perindustrian dapat mengeluarkan Peraturan Menteri mengenai syarat pendaftaran produk hasil olahan.
o Menyerahkan laporan Audit HAM berkala.
o Dapat berbentuk Sertifikat HAM KLP-SWT.
o Bahwa bahan baku produk berasal dari perkebunan dan diproses dengan memperhatikan aspek HAM.
o Kementerian dapat memberikan label tertentu.