Transformasi pasar menuju minyak sawit berkelanjutan
Minyak sawit sebagai minyak nabati dengan permintaan paling tinggi di dunia
Oil world estimated:
5%
solid growth hingga 2020
54 56 59 62 65 68 71 75 78 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 CPO Volume (in million ton)
REFINERY PALM OIL /FRACTIONATIONPLANT 20,00 tonnes SUPPLY CHAIN 100 tonnes /hour PLANTATION 80% FRESH FRUIT BUNCH (FFB) 20% olein COLLECTION PORT stearin MARGARINE 25kg MANUFACTURER 45,000 tonnes 250gr marga 200,00 tonnes 0000 100gr palm oil 250gr cookies COOKIE MILL COLLECTION PORT MANUFACTURER palm oil 15gr 18 tonnes palm oil 90 /hour tonnes FFB /hour NOTE: Volumes in this infographic are averages. RSPO Roundtable on There is a lot of variation in processing, transport capacity, and ingredient use. Sustainable Paim Oil
TRANSFORMASI PASAR UNTUK MENJADIKAN MINYAK SAWIT BERKELANJUTAN SEBAGAI NORMA
Respon yang efektif diperlukan untuk menekan dampak terhadap hutan dan masyarakat, dari meningkatnya permintaan untuk minyak sawit, dan minyak sawit berkelanjutan bersertifikat harus menjadi bagian dari solusi.
2004
RSPO dibentuk untuk mempromosikan produksi dan penggunaan minyak sawit berkelanjutan untuk people, planet dan prosperity
RSPO WORLDWIDE IMPACT
10.8 million mt 2.8 million ha 3,008 from over 87 countries 64 companies; 273 mills 2,008 companies and 3,459 facilities 357 licensees in over 41 markets
CSPO Volume Grower's Certification Certified Area Supply Chain Certificates Membership Trademark Licensees
+18%
of palm oil globally is certified by the RSPO
As of mid-2015, RSPO certified palm oil plantations cover an area approximately 47 times the size of Singapore island - and this continues to grow fast.
3,082 3.15 members worldwide million hectares certified 297 Certified palm oil mills 68 Certified Growers 2,125 Companies with supply chain certificates 3,711 Facilities with supply chain certificates
Certified Area Production area 3,145,239 Global certified sustainable palm oil production area (ha) 125,288 304,421 718,080 1,299,891 2,105,433 2,653,058 3,159,277 3,463,598 2,633,583 2,773,999 2,398,677 1,978,110 1,526,273 1,130,969 644,816 264,952 106,384 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 NOV-16
CSPO CSPK 12,886,070 11,955,234 11,872,462 Global production capacity CSPO and CSPK (MT) 619,012 1,473,912 3,522,207 5,573,202 8,184,200 9,792,185 1,896,702 2,244,312 2,713,935 2,996,574 2,702,378 1,296,488 154,335 338,740 803,999 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 NOV-16
CSPO = Certified Sustainable Palm Oil
CSPK = Certified Sustainable Palm Kernel
INDONESIA contributes more than 50% to global CSPO production
CSPO
Indonesia 6% 6% 0% Malaysia Rest of Asia 58% 30% Pacific Latin America Africa
6,906,428 5,860,027 6,074,357 4,648,502 4,064,907 2,293,963 1,298,681 1,369,998 1,557,068 826,926 509,101 846,050 1,022,792 355,824 86,873 187,483 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 NOV-16
Certified Area
8% 1% Indonesia 8% Malaysia Rest of Asia Pacific 28% 55% Latin America Africa
CSPO CSPK 81,775 Certified Area Production area
1,739,612 1,422,956 1,469,106 1,357,626 1,233,604 1,176,190 1,227,004 1,019,192 869,661 729,187 519,633 465,745 160,628 146,219 73,707 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 NOV-16
Definisi RSPO pada minyak sawit berkelanjutan
Produksi minyak sawit berkelanjutan meliputi pengelolaan dan operasi yang sesuai hukum yang berlaku, layak untuk lingkungan dan tatanan sosial serta memberikan manfaat ekonomis ”
People
Profit
Planet
Legal
Sustainable palm oil: balancing People, Planet, Profit
Sustainable palm oil production comprises of legal, economically viable, environmentally appropriate and socially beneficial management and operations.
8 principles for sustainable palm oil production
P.3 Ekonomi P.4 Praktek Jangka Terbaik panjang P.6 P.5 Tanggung Tanggung Jawab Jawab Sosial Lingkungan
Prinsip 1: Komitmen terhadap Transparansi
• Menyediakan informasi (lingkungan, sosial, legal) yang memadai kepada stakeholder lainnya
• Dokumen perusahaan tersedia secara umum, kecuali dokumen dilindungi oleh kerahasiaan komersial atau bila pengungkapan informasi akan berdampak negatif lingkungan atau sosial.
• Perkebunan dan pabrik kelapa sawit berkomitmen untuk berperilaku etis dalam seluruh transaksi dan operasi bisnis
DAMPAK PRINSIP 1
• Terbina hubungan baik perusahaan dengan stakeholders termasuk pekerja dan masyarakat
• Biaya pengelolaan lingkungan rendah
• Kemungkinan konflik sosial kecil
• Social cost rendah
Prinsip 2: Kepatuhan terhadap Hukum dan Peraturan yang Relevan
• Kepatuhan terhadap semua hukum dan peraturan yang berlaku baik lokal, nasional maupun internasional yang telah diratifikasi
• Hak untuk menguasai dan menggunakan tanah dapat dibuktikan dan tidak dituntut secara sah oleh komunitas lokal dengan hak-hak yang dapat dibuktikan
• Penggunaan lahan untuk Kelapa Sawit tidak mengurangi hak berdasarkan hukum dan hak tradisional pengguna lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari mereka (FPIC)
DAMPAK PRINSIP 2
• Perusahaan mematuhi undang-undang dan peraturan
• Hubungan dengan pemerintah sesuai peraturan
• Pengelolaan perkebunan memperhatikan undang undang dan peraturan
• Hubungan perusahaan dengan masyarakat baik
• Konflik sosial rendah/social cost rendah
• Keberlanjutan usaha perkebunan terjamin
Prinsip 3: Komitmen terhadap Viabilitas Keuangan dan Ekonomis Jangka Panjang
• Terdapat rencana manajemen yang terimplementasi, yang bertujuan mencapai keamanan ekonomi dan finansial jangka panjang
• Tersedia dokumen rencana kerja perusahaan untuk jangka waktu minimum 3 tahun, termasuk pengembangan plasma, jika ada.
• Harus tersedia rencana tahunan program penanaman ulang dengan proyeksi min 5 tahun ke depan, dikaji ulang setiap tahun .
DAMPAK PRINSIP 3
• Pengelolaan perkebunan menggunakan good management practices
• Perusahaan memiliki rencana jangka pendek dan panjang
• Resiko perusahaan terkontrol
• Keberlanjutan usaha terjamin
Prinsip 4: Penggunaan Praktek Terbaik dan Tepat oleh Perkebunan dan Pabrik
• Prosedur-prosedur operasi didokumentasikan secara tepat dan diimplementasikan dan dipantau secara konsisten
• Pengelolaan kesuburan tanah
• Pengelolaan erosi dan degradasi tanah.
• Pengelolaan kualitas dan jumlah air tanah dan permukaan.
• Pengendalian Hama Terpadu (HPT).
• Penggunaan dan pengelolaan bahanbahan agrokimia yang bertanggung jawab
• Pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja
• Pelatihan untuk seluruh staff , pekerja, petani dan kontraktor
DAMPAK PRINSIP 4
• Produktivitas lahan optimal
• Biaya produksi digunakan secara efektif sehingga efisiensi tinggi
• Dampak lingkungan minimal
• Pekerja terlatih dan keamanan kerja terjamin
• Keuntungan perusahaan optimal
Prinsip 5: Tanggung Jawab Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati
• Pengelolaan dampak lingkungan kebun dan pabrik kelapa sawit
• Pengelolaan spesies langka, terancam atau hamper punah dan habitat yang memiliki Nilai Konservasi Tinggi (HCV)
• Pengelolaan limbah.
• Pengelolaan penggunaan energi
• Penghindaran penggunaan api
• Pengelolaan pencemaran dan emisi termasuk GHG
DAMPAK PRINSIP 5
• Pelestarian nilai penting yang dikandung oleh areal
• Penghematan energi fossil dan peningkatan penggunaan energi terbarukan
• Pemanfaatan limbah, pengurangan pencemaran
• Pengurangan emisi GRK
• Ramah lingkungan
Prinsip 6: Pertimbangan Bertanggung Jawab atas Pekerja Serta Individu Dan Komunitas Yang Terpengaruh Oleh Kegiatan Pengusaha Perkebunan dan Pabrik Minyak Sawit
• Pengelolaan dampak sosial kebun dan pabrik kelapa sawit
• Komunikasi dan konsultasi yang terbuka dan transparan
• Pengelolaan keluhan dan ketidakpuasan
• Adanya kompensasi atas hilangnya hak legal atau hak adat masyarakat dan mekanisme pengelolaannya (FPIC)
• Upah dan kompensasi untuk pekerja dan kontraktor
• Kebebasan berserikat bagi pekerja
• Tidak menggunakan pekerja anak
• Non diskriminasi
• Pencegahan pelecehan seksual dan kekerasan terhadap wanita dan perlindungan hak reproduktifnya
• Adil dan transparan dalam berbisnis
• Berkontribusi terhadap pembangunan lokal
• Tidak terdapat tenaga kerja dari perdagangan manusia atau pemaksaan.
• Menghormati Hak Asasi Manusia
DAMPAK PRINSIP 6
• Hubungan kerja dalam perusahaan terjalin secara baik
• Kesejahteraan pekerja dan famili terjamin
• Hak hak pekerja diberikan sesuai perundangan
• Produktivitas pekerja optimal
• Konflik minimal
• Social cost rendah
Prinsip & Kriteria RSPO (bersambung)
>> PRINSIP & KRITERIA 6.5
Upah dan persyaratan‐persyaratan kerja bagi karyawan dan tenaga kontrak harus selalu memenuhi paling tidak standar minimum industri atau hukum, dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak
>> PRINSIP & KRITERIA 6.6
Pemberi kerja menghormati hak seluruh pekerja untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja yang diinginkan, serta untuk berunding secara kolektif. Apabila hak dan kebebasan untuk berasosiasi dan berunding secara kolektif dibatasi oleh hukum, maka pemberi kerja memfasilitasi cara‐cara serupa untuk berunding dan berasosiasi secara bebas dan independen untuk seluruh pekerja.
>> PRINSIP & KRITERIA 6.8
Segala bentuk diskriminasi berdasarkan ras, kasta, kebangsaan, agama, cacat, jender, orientasi seksual, keanggotaan serikat, afiliasi politik atau umur, dilarang
Prinsip & Kriteria 6.5
RSPO PRINSIP & KRITERIA 6.5
Upah dan persyaratan‐persyaratan kerja bagi karyawan dan tenaga kontrak harus selalu memenuhi paling tidak standar minimum industri atau hukum, dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak
Indikator 6.5.2
Perjanjian kerja bersama/ Peraturan Perusahaan sesuai peraturan tenaga kerja, tersedia dalam bahasa yang jelas dan dijelaskan oleh pihak manajemen atau Serikat Pekerja kepada pekerja.
Indikator 6.5.3.
Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit harus menyediakan perumahan layak, persediaan air, kebutuhan‐kebutuhan medis, pendidikan dan fasilitas umum yang sesuai dengan standar nasional atau standar lebih tinggi, apabila fasilitas publik tidak tersedia atau tidak dapat diakses.
Panduan Prinsip & Kriteria 6.5
Panduan khusus
Untuk 6.5.2: Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan atau Peraturan Perusahaan dibuat perusahaan bersama dengan serikat buruh/serikat pekerja yang ada di perusahaan dengan mengacu kepada peraturan ketenagakerjaan seperti Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 6 tahun 2011 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.
Untuk 6.5.3: Pemberian tunjangan kepada karyawan mengacu pada Undang‐Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Panduan:
Perjanjian serikat buruh atau kontrak pekerjaan langsung yang merincikan pembayaran dan kondisi pekerjaan (contohnya jam kerja, deduksi, lembur, sakit, hak libur, alasan pemecatan, periode pemberitahuan pemberhentian kerja, dll.) harus tersedia dalam bahasa yang dapat dipahami oleh pekerja atau dijelaskan secara teliti kepada pekerja oleh petugas manajemen.
Peraturan terkait upah minimum diantaranya adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 7 tahun 2013 tentang Upah Minimum.
Pengertian Kebutuhan Hidup Layak sesuai dengan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non fisik dan sosial untuk kebutuhan satu bulan.
Peraturan Perundangan terkait Prinsip & Kriteria 6.5
UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Bab X Perlindungan, Pengupahan, dan Kesejahteraan
Pasal 88 ayat (1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Pasal 99 ayat (1) Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.
Pasal 100 ayat (1) dan (2)
(1) Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan.
(2) Penyediaan fasilitas kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pekerja/buruh dan ukuran kemampuan perusahaan.
Prinsip & Kriteria 6.8
RSPO PRINSIP & KRITERIA 6.8
Segala bentuk diskriminasi berdasarkan ras, kasta, kebangsaan, agama, cacat, jender, orientasi seksual, keanggotaan serikat, afiliasi politik atau umur, dilarang
UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
Pasal 5 Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan
Pasal 6 Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha
Prinsip & Kriteria 6.6
RSPO PRINSIP & KRITERIA 6.6
Pemberi kerja menghormati hak seluruh pekerja untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja yang diinginkan, serta untuk berunding secara kolektif. Apabila hak dan kebebasan untuk berasosiasi dan berunding secara kolektif dibatasi oleh hukum, maka pemberi kerja memfasilitasi cara‐cara serupa untuk berunding dan berasosiasi secara bebas dan independen untuk seluruh pekerja.
Peraturan perundangan Indonesia mengenai kebebasan berserikat
UUD 1945 Pasal 28 E butir 3 “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”
UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 104 ayat (1) Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.
UU No 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh Pasal 5 ayat (1) Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.
Keppres No. 83 tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi International Labour Organization (ILO) No.87 mengenai Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi
Undang-undang No. 18 tahun 1956 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 98 mengenai berlakunya dasar-dasar dari hak untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama (Tambahan Lembaran Negara No. 42 Tahun 1956)
Prinsip 7: Pengembangan Perkebunan Baru secara Bertanggung Jawab
• Penilaian dampak sosial dan lingkungan yang menyeluruh dan secara partisipatif oleh pihak independen
• Survey tanah dan informasi topografi sebagai dasar perencanaan dan operasi kebun
• Tidak ada pengembangan di hutan primer dan area HCV (Nov 2005)
• Penghindaran penanaman pada area curam, lahan marginal dan rapuh/mudah longsor
• Mekanisme FPIC
• Mekanisme kompensasi untuk pengambilalihan lahan
• Penghindaran penggunaan api
• meminimalkan emisi gas rumah kaca netto
DAMPAK PRINSIP 7
• Perkebunan yang dibangun akan memenuhi P&C RSPO
• Perkebunan yang dibangun tidak mengandung konflik sosial yang besar
• Perkebunan yang dibangun ramah lingkungan dan sosial
• Perkebunan yang dibangun akan sesuai perundangan
• Perkebunan yang dibangun mengandung resiko yang rendah, baik secara ekonomis, lingkungan maupun sosial
Verifikasi secara independen oleh lembaga sertifikasi
Principle Criteria Indicators
Notifikasi Public Pra-audit Dokumen Kunjungan Lapangan Wawancara stakeholder
Land Use LUCA Change Analysis Social environment SEIA impact assessment Free Prior Informed FPIC Consent High Conservation Value HCV area identification Green House Gas GHG Assessment New Planting NPP Procedures Remediation and Compensation RaCP Procedure
NILAI KONSERVASI TINGGI (NKT/HCV)
• HCV 1 Kawasan dengan konsentrasi biodiversity
• HCV 2 Bentang lahan alami yang luas
• HCV 3 Kawasan dengan ekosistem langka atau hampir punah
• HCV 4 Penyedia jasa lingkungan yang penting
• HCV 5 Kebutuhan dasar bagi masyarakat lokal
• HCV 6 Identitas budaya masyarakat lokal
Deforestation is the top environmental issue
RSPO study: media survey and results to define key concerns about palm oil, September 2014
Frequency in Media Reporting
Deforestation Green House Gas Biodiversity
Frequency in Media Reporting
Frequency in Media Reporting
54 % 26 % 26 %
Indigenous people is the top social issue
RSPO study: media survey and results to define key concerns about palm oil, September 2014
Indigenous People
Frequency in Media Reporting
Respect for
Frequency in Media Reporting
Human Rights Benefit Sharing
11 % 9 % 9 %
Frequency in Media Reporting
Masalah Sosial di Perkebunan Kelapa Sawit
•MASALAH TENAGA KERJA # Kerja tidak tetap
•MASALAH TENAGA KERJA # Upah
•MASALAH TENAGA KERJA # Pekerja wanita
•MASALAH TENAGA KERJA # Kebebasan berserikat
•MASALAH HAK ATAS LAHAN
•MASALAH SENSITIVITAS GENDER
Click to edit Master title Key Statistic for RSPO Complaint Distribution by Category, 1 November 2016
Others (burning, plasma, pollution), 10, 16% Free Prior Informed Consent, 26, 40% New Planting Procedure non compliances, 3, 5% Human rights violation, 4, 6% Credibility of Certification Body, 3, 5% High Conservation Breach of RSPO Code Values related issues, of Conduct, 3, 5% 15, 23%
Key Statistic for RSPO Complaint Click to edit Master title
Distribution by Country of Complaint, 1 November 2016
Peru, 1, 2% Costarica, 1, 2% Columbia, 2, 3% Brazil, 1, 1% Liberia, 4, 6% Malaysia Indonesia Malaysia, 13, 20% Cameroon, 1, 1% France PNG, 3, 5% PNG Cameroon France, 3, 5% Liberia Brazil Columbia Peru Costarica Indonesia, 35, 55%
Find out more at www.rspo.org
@rspotweets Roundtable on Sustainable Paim Oil Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)
Traceability from mill to shopping basket
RSPO Supply Chain Certification.
Menjamin integritas perdagangan minyak sawit berkelanjutan pada setiap tahap dari rantai pasokan. Ini berlaku untuk setiap fasilitas yang membuat klaim produk terkait mengenai penggunaan turunan minyak sawit bersertifikat. Sertifikasi mem-verifikasi penanganan, penyimpanan, transportasi, perdagangan, proses penyulingan, kemasan dan bahkan pelabelan produk minyak sawit berkelanjutan.
Empat sistem rantai pasokan didefinisikan oleh RSPO untuk memandu perdagangan produk kelapa sawit yang berkelanjutan bersertifikat RSPO.
1. Identify Preserved (IP)
2. Segregated (SG)
3. Mass Balance (MB)
4. Book & Claim (B&C)
“RSPO Supply Chain Certification
regulates the mixing of certified and noncertified products flow at every single actor within the supply chain”