Baca PDF (OCR): Transformasi pasar menuju minyak sawit berkelanjutan

35 halaman · 3 halaman diproses dengan OCR · 5.8 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. Transformasi pasar menuju minyak sawit berkelanjutan
  2. Minyak sawit sebagai minyak nabati dengan permintaan paling tinggi di dunia
  3. TRANSFORMASI PASAR UNTUK MENJADIKAN MINYAK SAWIT BERKELANJUTAN SEBAGAI NORMA
  4. 2004
  5. RSPO WORLDWIDE IMPACT
  6. INDONESIA contributes more than 50% to global CSPO production
  7. Definisi RSPO pada minyak sawit berkelanjutan
  8. Sustainable palm oil: balancing People, Planet, Profit
  9. 8 principles for sustainable palm oil production
  10. Prinsip 1: Komitmen terhadap Transparansi
  11. DAMPAK PRINSIP 1
  12. Prinsip 2: Kepatuhan terhadap Hukum dan Peraturan yang Relevan
  13. DAMPAK PRINSIP 2
  14. Prinsip 3: Komitmen terhadap Viabilitas Keuangan dan Ekonomis Jangka Panjang
  15. DAMPAK PRINSIP 3
  16. Prinsip 4: Penggunaan Praktek Terbaik dan Tepat oleh Perkebunan dan Pabrik
  17. DAMPAK PRINSIP 4
  18. Prinsip 5: Tanggung Jawab Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati
  19. DAMPAK PRINSIP 5
  20. DAMPAK PRINSIP 6
  21. Prinsip & Kriteria RSPO (bersambung)
  22. >> PRINSIP & KRITERIA 6.5
  23. >> PRINSIP & KRITERIA 6.6
  24. >> PRINSIP & KRITERIA 6.8
  25. Prinsip & Kriteria 6.5
  26. RSPO PRINSIP & KRITERIA 6.5
  27. Indikator 6.5.2
  28. Indikator 6.5.3.
  29. Panduan Prinsip & Kriteria 6.5
  30. Panduan khusus
  31. Panduan:
  32. Peraturan Perundangan terkait Prinsip & Kriteria 6.5
  33. UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Bab X Perlindungan, Pengupahan, dan Kesejahteraan
  34. Pasal 100 ayat (1) dan (2)
  35. Prinsip & Kriteria 6.8
  36. RSPO PRINSIP & KRITERIA 6.8
  37. UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
  38. Prinsip & Kriteria 6.6
  39. RSPO PRINSIP & KRITERIA 6.6
  40. Peraturan perundangan Indonesia mengenai kebebasan berserikat
  41. Prinsip 7: Pengembangan Perkebunan Baru secara Bertanggung Jawab
  42. DAMPAK PRINSIP 7
  43. Verifikasi secara independen oleh lembaga sertifikasi
  44. NILAI KONSERVASI TINGGI (NKT/HCV)
  45. • HCV 4 Penyedia jasa lingkungan yang penting
  46. Deforestation is the top environmental issue
  47. Indigenous people is the top social issue
  48. Masalah Sosial di Perkebunan Kelapa Sawit
  49. Click to edit Master title Key Statistic for RSPO Complaint Distribution by Category, 1 November 2016
  50. Key Statistic for RSPO Complaint Click to edit Master title
  51. Distribution by Country of Complaint, 1 November 2016
  52. Find out more at www.rspo.org
  53. Traceability from mill to shopping basket
  54. RSPO Supply Chain Certification.
  55. “RSPO Supply Chain Certification

Transformasi pasar menuju minyak sawit berkelanjutan

Minyak sawit sebagai minyak nabati dengan permintaan paling tinggi di dunia

Oil world estimated:

5%

solid growth hingga 2020

54 56 59 62 65 68 71 75 78 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 CPO Volume (in million ton)

REFINERY PALM OIL /FRACTIONATIONPLANT 20,00 tonnes SUPPLY CHAIN 100 tonnes /hour PLANTATION 80% FRESH FRUIT BUNCH (FFB) 20% olein COLLECTION PORT stearin MARGARINE 25kg MANUFACTURER 45,000 tonnes 250gr marga 200,00 tonnes 0000 100gr palm oil 250gr cookies COOKIE MILL COLLECTION PORT MANUFACTURER palm oil 15gr 18 tonnes palm oil 90 /hour tonnes FFB /hour NOTE: Volumes in this infographic are averages. RSPO Roundtable on There is a lot of variation in processing, transport capacity, and ingredient use. Sustainable Paim Oil

TRANSFORMASI PASAR UNTUK MENJADIKAN MINYAK SAWIT BERKELANJUTAN SEBAGAI NORMA

Respon yang efektif diperlukan untuk menekan dampak terhadap hutan dan masyarakat, dari meningkatnya permintaan untuk minyak sawit, dan minyak sawit berkelanjutan bersertifikat harus menjadi bagian dari solusi.

2004

RSPO dibentuk untuk mempromosikan produksi dan penggunaan minyak sawit berkelanjutan untuk people, planet dan prosperity

RSPO WORLDWIDE IMPACT

10.8 million mt 2.8 million ha 3,008 from over 87 countries 64 companies; 273 mills 2,008 companies and 3,459 facilities 357 licensees in over 41 markets

CSPO Volume Grower's Certification Certified Area Supply Chain Certificates Membership Trademark Licensees

+18%

of palm oil globally is certified by the RSPO

As of mid-2015, RSPO certified palm oil plantations cover an area approximately 47 times the size of Singapore island - and this continues to grow fast.

3,082 3.15 members worldwide million hectares certified 297 Certified palm oil mills 68 Certified Growers 2,125 Companies with supply chain certificates 3,711 Facilities with supply chain certificates

Certified Area Production area 3,145,239 Global certified sustainable palm oil production area (ha) 125,288 304,421 718,080 1,299,891 2,105,433 2,653,058 3,159,277 3,463,598 2,633,583 2,773,999 2,398,677 1,978,110 1,526,273 1,130,969 644,816 264,952 106,384 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 NOV-16

CSPO CSPK 12,886,070 11,955,234 11,872,462 Global production capacity CSPO and CSPK (MT) 619,012 1,473,912 3,522,207 5,573,202 8,184,200 9,792,185 1,896,702 2,244,312 2,713,935 2,996,574 2,702,378 1,296,488 154,335 338,740 803,999 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 NOV-16

CSPO = Certified Sustainable Palm Oil

CSPK = Certified Sustainable Palm Kernel

INDONESIA contributes more than 50% to global CSPO production

CSPO

Indonesia 6% 6% 0% Malaysia Rest of Asia 58% 30% Pacific Latin America Africa

6,906,428 5,860,027 6,074,357 4,648,502 4,064,907 2,293,963 1,298,681 1,369,998 1,557,068 826,926 509,101 846,050 1,022,792 355,824 86,873 187,483 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 NOV-16

Certified Area

8% 1% Indonesia 8% Malaysia Rest of Asia Pacific 28% 55% Latin America Africa

CSPO CSPK 81,775 Certified Area Production area

1,739,612 1,422,956 1,469,106 1,357,626 1,233,604 1,176,190 1,227,004 1,019,192 869,661 729,187 519,633 465,745 160,628 146,219 73,707 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 NOV-16

Definisi RSPO pada minyak sawit berkelanjutan

Produksi minyak sawit berkelanjutan meliputi pengelolaan dan operasi yang sesuai hukum yang berlaku, layak untuk lingkungan dan tatanan sosial serta memberikan manfaat ekonomis ”

People

Profit

Planet

Legal

Sustainable palm oil: balancing People, Planet, Profit

Sustainable palm oil production comprises of legal, economically viable, environmentally appropriate and socially beneficial management and operations.

8 principles for sustainable palm oil production

P.3 Ekonomi P.4 Praktek Jangka Terbaik panjang P.6 P.5 Tanggung Tanggung Jawab Jawab Sosial Lingkungan

Prinsip 1: Komitmen terhadap Transparansi

• Menyediakan informasi (lingkungan, sosial, legal) yang memadai kepada stakeholder lainnya

• Dokumen perusahaan tersedia secara umum, kecuali dokumen dilindungi oleh kerahasiaan komersial atau bila pengungkapan informasi akan berdampak negatif lingkungan atau sosial.

• Perkebunan dan pabrik kelapa sawit berkomitmen untuk berperilaku etis dalam seluruh transaksi dan operasi bisnis

DAMPAK PRINSIP 1

• Terbina hubungan baik perusahaan dengan stakeholders termasuk pekerja dan masyarakat

• Biaya pengelolaan lingkungan rendah

• Kemungkinan konflik sosial kecil

• Social cost rendah

Prinsip 2: Kepatuhan terhadap Hukum dan Peraturan yang Relevan

• Kepatuhan terhadap semua hukum dan peraturan yang berlaku baik lokal, nasional maupun internasional yang telah diratifikasi

• Hak untuk menguasai dan menggunakan tanah dapat dibuktikan dan tidak dituntut secara sah oleh komunitas lokal dengan hak-hak yang dapat dibuktikan

• Penggunaan lahan untuk Kelapa Sawit tidak mengurangi hak berdasarkan hukum dan hak tradisional pengguna lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari mereka (FPIC)

DAMPAK PRINSIP 2

• Perusahaan mematuhi undang-undang dan peraturan

• Hubungan dengan pemerintah sesuai peraturan

• Pengelolaan perkebunan memperhatikan undang undang dan peraturan

• Hubungan perusahaan dengan masyarakat baik

• Konflik sosial rendah/social cost rendah

• Keberlanjutan usaha perkebunan terjamin

Prinsip 3: Komitmen terhadap Viabilitas Keuangan dan Ekonomis Jangka Panjang

• Terdapat rencana manajemen yang terimplementasi, yang bertujuan mencapai keamanan ekonomi dan finansial jangka panjang

• Tersedia dokumen rencana kerja perusahaan untuk jangka waktu minimum 3 tahun, termasuk pengembangan plasma, jika ada.

• Harus tersedia rencana tahunan program penanaman ulang dengan proyeksi min 5 tahun ke depan, dikaji ulang setiap tahun .

DAMPAK PRINSIP 3

• Pengelolaan perkebunan menggunakan good management practices

• Perusahaan memiliki rencana jangka pendek dan panjang

• Resiko perusahaan terkontrol

• Keberlanjutan usaha terjamin

Prinsip 4: Penggunaan Praktek Terbaik dan Tepat oleh Perkebunan dan Pabrik

• Prosedur-prosedur operasi didokumentasikan secara tepat dan diimplementasikan dan dipantau secara konsisten

• Pengelolaan kesuburan tanah

• Pengelolaan erosi dan degradasi tanah.

• Pengelolaan kualitas dan jumlah air tanah dan permukaan.

• Pengendalian Hama Terpadu (HPT).

• Penggunaan dan pengelolaan bahanbahan agrokimia yang bertanggung jawab

• Pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja

• Pelatihan untuk seluruh staff , pekerja, petani dan kontraktor

DAMPAK PRINSIP 4

• Produktivitas lahan optimal

• Biaya produksi digunakan secara efektif sehingga efisiensi tinggi

• Dampak lingkungan minimal

• Pekerja terlatih dan keamanan kerja terjamin

• Keuntungan perusahaan optimal

Prinsip 5: Tanggung Jawab Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati

• Pengelolaan dampak lingkungan kebun dan pabrik kelapa sawit

• Pengelolaan spesies langka, terancam atau hamper punah dan habitat yang memiliki Nilai Konservasi Tinggi (HCV)

• Pengelolaan limbah.

• Pengelolaan penggunaan energi

• Penghindaran penggunaan api

• Pengelolaan pencemaran dan emisi termasuk GHG

DAMPAK PRINSIP 5

• Pelestarian nilai penting yang dikandung oleh areal

• Penghematan energi fossil dan peningkatan penggunaan energi terbarukan

• Pemanfaatan limbah, pengurangan pencemaran

• Pengurangan emisi GRK

• Ramah lingkungan

Prinsip 6: Pertimbangan Bertanggung Jawab atas Pekerja Serta Individu Dan Komunitas Yang Terpengaruh Oleh Kegiatan Pengusaha Perkebunan dan Pabrik Minyak Sawit

• Pengelolaan dampak sosial kebun dan pabrik kelapa sawit

• Komunikasi dan konsultasi yang terbuka dan transparan

• Pengelolaan keluhan dan ketidakpuasan

• Adanya kompensasi atas hilangnya hak legal atau hak adat masyarakat dan mekanisme pengelolaannya (FPIC)

• Upah dan kompensasi untuk pekerja dan kontraktor

• Kebebasan berserikat bagi pekerja

• Tidak menggunakan pekerja anak

• Non diskriminasi

• Pencegahan pelecehan seksual dan kekerasan terhadap wanita dan perlindungan hak reproduktifnya

• Adil dan transparan dalam berbisnis

• Berkontribusi terhadap pembangunan lokal

• Tidak terdapat tenaga kerja dari perdagangan manusia atau pemaksaan.

• Menghormati Hak Asasi Manusia

DAMPAK PRINSIP 6

• Hubungan kerja dalam perusahaan terjalin secara baik

• Kesejahteraan pekerja dan famili terjamin

• Hak hak pekerja diberikan sesuai perundangan

• Produktivitas pekerja optimal

• Konflik minimal

• Social cost rendah

Prinsip & Kriteria RSPO (bersambung)

>> PRINSIP & KRITERIA 6.5

Upah dan persyaratan‐persyaratan kerja bagi karyawan dan tenaga kontrak harus selalu memenuhi paling tidak standar minimum industri atau hukum, dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak

>> PRINSIP & KRITERIA 6.6

Pemberi kerja menghormati hak seluruh pekerja untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja yang diinginkan, serta untuk berunding secara kolektif. Apabila hak dan kebebasan untuk berasosiasi dan berunding secara kolektif dibatasi oleh hukum, maka pemberi kerja memfasilitasi cara‐cara serupa untuk berunding dan berasosiasi secara bebas dan independen untuk seluruh pekerja.

>> PRINSIP & KRITERIA 6.8

Segala bentuk diskriminasi berdasarkan ras, kasta, kebangsaan, agama, cacat, jender, orientasi seksual, keanggotaan serikat, afiliasi politik atau umur, dilarang

Prinsip & Kriteria 6.5

RSPO PRINSIP & KRITERIA 6.5

Upah dan persyaratan‐persyaratan kerja bagi karyawan dan tenaga kontrak harus selalu memenuhi paling tidak standar minimum industri atau hukum, dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak

Indikator 6.5.2

Perjanjian kerja bersama/ Peraturan Perusahaan sesuai peraturan tenaga kerja, tersedia dalam bahasa yang jelas dan dijelaskan oleh pihak manajemen atau Serikat Pekerja kepada pekerja.

Indikator 6.5.3.

Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit harus menyediakan perumahan layak, persediaan air, kebutuhan‐kebutuhan medis, pendidikan dan fasilitas umum yang sesuai dengan standar nasional atau standar lebih tinggi, apabila fasilitas publik tidak tersedia atau tidak dapat diakses.

Panduan Prinsip & Kriteria 6.5

Panduan khusus

Untuk 6.5.2: Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan atau Peraturan Perusahaan dibuat perusahaan bersama dengan serikat buruh/serikat pekerja yang ada di perusahaan dengan mengacu kepada peraturan ketenagakerjaan seperti Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 6 tahun 2011 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.

Untuk 6.5.3: Pemberian tunjangan kepada karyawan mengacu pada Undang‐Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Panduan:

Perjanjian serikat buruh atau kontrak pekerjaan langsung yang merincikan pembayaran dan kondisi pekerjaan (contohnya jam kerja, deduksi, lembur, sakit, hak libur, alasan pemecatan, periode pemberitahuan pemberhentian kerja, dll.) harus tersedia dalam bahasa yang dapat dipahami oleh pekerja atau dijelaskan secara teliti kepada pekerja oleh petugas manajemen.

Peraturan terkait upah minimum diantaranya adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 7 tahun 2013 tentang Upah Minimum.

Pengertian Kebutuhan Hidup Layak sesuai dengan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non fisik dan sosial untuk kebutuhan satu bulan.

Peraturan Perundangan terkait Prinsip & Kriteria 6.5

UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Bab X Perlindungan, Pengupahan, dan Kesejahteraan

Pasal 88 ayat (1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 99 ayat (1) Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.

Pasal 100 ayat (1) dan (2)

(1) Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan.

(2) Penyediaan fasilitas kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pekerja/buruh dan ukuran kemampuan perusahaan.

Prinsip & Kriteria 6.8

RSPO PRINSIP & KRITERIA 6.8

Segala bentuk diskriminasi berdasarkan ras, kasta, kebangsaan, agama, cacat, jender, orientasi seksual, keanggotaan serikat, afiliasi politik atau umur, dilarang

UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Pasal 5 Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan

Pasal 6 Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha

Prinsip & Kriteria 6.6

RSPO PRINSIP & KRITERIA 6.6

Pemberi kerja menghormati hak seluruh pekerja untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja yang diinginkan, serta untuk berunding secara kolektif. Apabila hak dan kebebasan untuk berasosiasi dan berunding secara kolektif dibatasi oleh hukum, maka pemberi kerja memfasilitasi cara‐cara serupa untuk berunding dan berasosiasi secara bebas dan independen untuk seluruh pekerja.

Peraturan perundangan Indonesia mengenai kebebasan berserikat

 UUD 1945 Pasal 28 E butir 3 “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”

 UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 104 ayat (1) Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.

 UU No 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh Pasal 5 ayat (1) Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.

 Keppres No. 83 tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi International Labour Organization (ILO) No.87 mengenai Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi

 Undang-undang No. 18 tahun 1956 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 98 mengenai berlakunya dasar-dasar dari hak untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama (Tambahan Lembaran Negara No. 42 Tahun 1956)

Prinsip 7: Pengembangan Perkebunan Baru secara Bertanggung Jawab

• Penilaian dampak sosial dan lingkungan yang menyeluruh dan secara partisipatif oleh pihak independen

• Survey tanah dan informasi topografi sebagai dasar perencanaan dan operasi kebun

• Tidak ada pengembangan di hutan primer dan area HCV (Nov 2005)

• Penghindaran penanaman pada area curam, lahan marginal dan rapuh/mudah longsor

• Mekanisme FPIC

• Mekanisme kompensasi untuk pengambilalihan lahan

• Penghindaran penggunaan api

• meminimalkan emisi gas rumah kaca netto

DAMPAK PRINSIP 7

• Perkebunan yang dibangun akan memenuhi P&C RSPO

• Perkebunan yang dibangun tidak mengandung konflik sosial yang besar

• Perkebunan yang dibangun ramah lingkungan dan sosial

• Perkebunan yang dibangun akan sesuai perundangan

• Perkebunan yang dibangun mengandung resiko yang rendah, baik secara ekonomis, lingkungan maupun sosial

Verifikasi secara independen oleh lembaga sertifikasi

Principle Criteria Indicators

Notifikasi Public Pra-audit Dokumen Kunjungan Lapangan Wawancara stakeholder

Land Use LUCA Change Analysis Social environment SEIA impact assessment Free Prior Informed FPIC Consent High Conservation Value HCV area identification Green House Gas GHG Assessment New Planting NPP Procedures Remediation and Compensation RaCP Procedure

NILAI KONSERVASI TINGGI (NKT/HCV)

• HCV 1 Kawasan dengan konsentrasi biodiversity

• HCV 2 Bentang lahan alami yang luas

• HCV 3 Kawasan dengan ekosistem langka atau hampir punah

• HCV 4 Penyedia jasa lingkungan yang penting

• HCV 5 Kebutuhan dasar bagi masyarakat lokal

• HCV 6 Identitas budaya masyarakat lokal

Deforestation is the top environmental issue

RSPO study: media survey and results to define key concerns about palm oil, September 2014

Frequency in Media Reporting

Deforestation Green House Gas Biodiversity

Frequency in Media Reporting

Frequency in Media Reporting

54 % 26 % 26 %

Indigenous people is the top social issue

RSPO study: media survey and results to define key concerns about palm oil, September 2014

Indigenous People

Frequency in Media Reporting

Respect for

Frequency in Media Reporting

Human Rights Benefit Sharing

11 % 9 % 9 %

Frequency in Media Reporting

Masalah Sosial di Perkebunan Kelapa Sawit

•MASALAH TENAGA KERJA # Kerja tidak tetap

•MASALAH TENAGA KERJA # Upah

•MASALAH TENAGA KERJA # Pekerja wanita

•MASALAH TENAGA KERJA # Kebebasan berserikat

•MASALAH HAK ATAS LAHAN

•MASALAH SENSITIVITAS GENDER

Click to edit Master title Key Statistic for RSPO Complaint Distribution by Category, 1 November 2016

Others (burning, plasma, pollution), 10, 16% Free Prior Informed Consent, 26, 40% New Planting Procedure non compliances, 3, 5% Human rights violation, 4, 6% Credibility of Certification Body, 3, 5% High Conservation Breach of RSPO Code Values related issues, of Conduct, 3, 5% 15, 23%

Key Statistic for RSPO Complaint Click to edit Master title

Distribution by Country of Complaint, 1 November 2016

Peru, 1, 2% Costarica, 1, 2% Columbia, 2, 3% Brazil, 1, 1% Liberia, 4, 6% Malaysia Indonesia Malaysia, 13, 20% Cameroon, 1, 1% France PNG, 3, 5% PNG Cameroon France, 3, 5% Liberia Brazil Columbia Peru Costarica Indonesia, 35, 55%

Find out more at www.rspo.org

@rspotweets Roundtable on Sustainable Paim Oil Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)

Traceability from mill to shopping basket

RSPO Supply Chain Certification.

Menjamin integritas perdagangan minyak sawit berkelanjutan pada setiap tahap dari rantai pasokan. Ini berlaku untuk setiap fasilitas yang membuat klaim produk terkait mengenai penggunaan turunan minyak sawit bersertifikat. Sertifikasi mem-verifikasi penanganan, penyimpanan, transportasi, perdagangan, proses penyulingan, kemasan dan bahkan pelabelan produk minyak sawit berkelanjutan.

Empat sistem rantai pasokan didefinisikan oleh RSPO untuk memandu perdagangan produk kelapa sawit yang berkelanjutan bersertifikat RSPO.

1. Identify Preserved (IP)

2. Segregated (SG)

3. Mass Balance (MB)

4. Book & Claim (B&C)

“RSPO Supply Chain Certification

regulates the mixing of certified and noncertified products flow at every single actor within the supply chain”