Baca PDF (OCR): Sistem Dan Mekanisme Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Di Indonesia

15 halaman · teks PDF berhasil diekstrak tanpa OCR · 2.7 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. UU No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
  2. 7 PRINSIP UTAMA ISPO
  3. Tujuan :
  4. Fokus :
  5. PERKEMBANGANISPO
  6. UPAYA KEDEPAN (EKSTERNAL)
  7. RUU PERKELAPASAWITAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN KEMENTERIANPERTANIAN

UU No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

 Pengembangan Perkebunan diselenggarakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial budaya dan ekologi.

 Pengembangan Perkebunan berkelanjutan harus memenuhi prinsip dan kriteria pembangunan Perkebunan berkelanjutan (Pasal 62).

 Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan pengembangan Perkebunan dan pengembangan Perkebunan berkelanjutan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Permentan Nomor Permentan 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Idonesia/ISPO.

Pemerintah menetapkan satu-satunya Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan (Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO) sebagai upaya untuk mempertahankan keberadaan dan manfaat kelapa sawit dalam jangka panjang. Sistem tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 yang telah diperbaharui dengan Permentan Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015.

Penerapan secara wajib (Mandatory)

 Usaha budidaya perkebunan terintegrasi dengan usaha pengolahan

 Usaha budidaya perkebunan

 Usaha pengolahan hasil perkebunan

Penerapan secara sukarela (Voluntary)

 Usaha kebun plasma

 Usaha kebun swadaya

 Usaha yang memproduksi minyak kelapa sawit untuk bioenergi

7 PRINSIP UTAMA ISPO

1. Legalitas Usaha Perkebunan

2. Manajemen Perkebunan

3. Perlindungan Terhadap Pemanfaatan Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut

4. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

5. Tanggung Jawab Terhadap Pekerja

6. Tanggung Jawab Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

7. Peningkatan Usaha Secara Berkelanjutan

Skema Sistem Sertifikasi ISPO 1.PERUSAHAAN, KOPERASI USAHA KEBUN PLASMA 1.PUP, IZIN USAHA PERKEBUNAN, KOPERASI USAHA KEBUN SWADAYA HGU, IZIN LOKASI (PERUSAHAAN) Tidak memenuhi 2.SHM, STDB, SPPL (PEKEBUN) syarat 2. LEMBAGA SERTIFIKASI INDEPENDEN 3. PERMOHONAN KE KOMISI ISPO UNTUK MENDAPATKAN PENGAKUAN ISPO 4. SEKRETARIAT KOMISI ISPO Sekretariat memberitahu MENILAI KELENGKAPAN DOKUMEN pemohon untuk memenuhi kelengkapan 5. TIM PENILAI KOMISI ISPO 6. REKOMENDASI HASIL PENILAIAN 7. PENGAKUAN SERTIFIKAT OLEH KOMISI ISPO DAN DIUMUMKAN KE PUBLIK MELALUI ISPO WEBSITE 8. PENERBITAN SERTIFIKASI ISPO OLEH LEMBAGA SERTIFIKASI

Penguatan ISPO

 Pemerintah menganggap keberterimaan ISPO di pasar intenasional (UE, USA) belum optimal

 Perlu penguatan ISPO dengan Inpres organisasi, sistem, dan proses sertifikasi

 Proses System Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang bersifat multiskeholder dan sukses mendapat rekognisi UE dijadikan benchmark penguatan ISPO

 Telah dibentuk Tim Penguatan ISPO yang melibatkan K/L terkait dan dibawah koordinasi Menko Perekonomian

 Sedang disusun Rancangan Inpres Penguatan ISPO

Tujuan :

 Meningkatkan keberterimaan pasar/daya saing terhadap produk minyak kelapa sawit Indonesia

 Memperbaiki tata kelola pengusahaan perkebunan kelapa sawit Indonesia

Fokus :

 Kelembagaan ISPO seharusnya menjadi bagian dari Indonesian Sustainable Agriculture Sertification (ISAS).

 Substansi keberlanjutan ISPO dilakukan dengan pendekatan sustainable agriculture, baik landscape maupun lifescape approaches.

 Pengembangan sistem yang transparan dan kredibel.

 Diplomasi internasional yang memastikan adanya market position untuk Indonesia di pasar internasional

PERKEMBANGANISPO

 Penyelenggaraan workshop ISPO di negara tujuan utama ekspor (UE, China, India, USA, Russia)

 Misi bersama / individu ke negara importir besar minyak sawit dari tahun 2007-2013 melalui Green Campaign dan countering NODA EPA Washington DC, Amerika Serikat.

 Diplomatic tour perwakilan negara-negara mitra di Indonesia (2015) dan kunjungan Parlemen Jerman (Mei 2016)

 Media Tour Russia April 2016 ke sentra perkebunan dan industri minyak sawit di Sumatera Utara

 Indonesia bersama Malaysia membentuk Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) : 21 Nov 2015 di Kuala Lumpur

 Menjalin kemitraan dengan NGO/Asosiasi yang pro dengan pengembangan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan/ISPO seperti European Palm Oil Alliance (EPOA) : menyelenggarakan EPOA Conference di Warsawa Polandia ;

 EPOA Tour ke Indonesia 2 – 5 Nov 2016, untuk melihat langsung ke lapangan kebun sawit yang sudah menerapkan ISPO di Prov Riau.

 s/d Desember 2016 : 226 perusahaan sawit menerima sertifikat ISPO dengan luas 1.430.105,31 juta ha dan produksi CPO 6.746.321,93 juta ton

 Saat ini ada sekitar 600 perusahaan yang sedang proses audit oleh Lembaga Sertifikasi ISPO

 Proyek sertifikasi perkebunan sawit berkelanjutan petani swadaya (SPOI-UNDP) : kerjasama Ditjen Perkebunan, UNDP , Pemerintah Provinsi Riau, Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat.

 Target : 10.000 petani kelapa sawit, Sertifikasi ditargetkan mulai tahun 2017

 Percepatan program re-planting perkebunan rakyat dana BPDP Kelapa Sawit

 Peningkatan produktifitas kelapa sawit, menjaga daya saing minyak sawit terhadap produk minyak nabati lain (kedelai, bunga matahari, rapeseed)

 Penguatan ISPO dan percepatan sertifikasi ISPO bagi perusahaan dan perkebunan rakyat

 Penguatan sinergi K/L dan Pemerintah Pusat dan Daerah terkait industri minyak sawit, a.l. pembekalan kepada para diplomat yang akan ditempatkan

 Rencana penerbitan INPRES tentang Evaluasi dan Penundaan Perijinan Perkebunan Kelapa Sawit momentum perbaikan tata kelola industri kelapa sawit nasional

 Konsistensi kebijakan program mandatory biodiesel B30; percepatan hilirisasi industri kelapa sawit

UPAYA KEDEPAN (EKSTERNAL)

 Percepatan operasionalisasi CPOPC, mengajak produsen sawit bergabung menjadikan Indonesia sebagai pusat pengembangan kelapa sawit dunia

 Mempertahankan pangsa pasar utama CPO (India, Pakistan, Bangladesh, Mesir, melakukan promosi secara reguler

 Penguatan upaya diplomasi, lobbi, advokasi pangsa pasar produk turunan minyak sawit (biodiesel, produk oleochemical lainnya), Eropa, Russia, AS, China

 Mengintensifkan pembukaan pasar baru, melalui promosi, lobbi, diplomatic /media tour, Turki, Eropa Timur, Timur Tengah, Asia Tengah, Afrika

RUU PERKELAPASAWITAN

 Perlu dikaji secara lebih komprehensif pembentukan RUU Perkelapasawitan, karena materi yang diatur dalam RUU ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan. Walaupun RUU Perkelapasawitan bersifat khusus (Lex Specialist Derogat Lex Generalis) namun norma-norma yang diatur dalam RUU ini tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang lain. Hal ini bertujuan agar RUU Perkelapasawitan tidak diuji materi ke Mahkamah Konstitusi;

 Adanya Bab yang mengatur pembentukan Badan Pengelola Perkelapasawitan perlu dikaji kembali keberadaannya, hal ini sejalan dengan arahan Presiden RI untuk tidak membentuk lembaga baru.