| Dialog Multipihak 1: RUU Perkelapasawitan dan Pengembangan Instrumen Uji | |||
| 2 | 1. NAMA KEGIATAN | Dialog Multipihak 1: RUU Perkelapasawitan dan Pengembangan Instrumen Uji Tuntas Hak Asasi Manusia Dalam Industri Perkebunan di Indonesia | |
| 2. | HARI/TANGGAL | 2. HARI/TANGGAL Selasa 31 Januari 2017 | |
| 3. | 3. WAKTU 09.00 – 12.00 WIB | 1.0 | |
| 4. | 5. DOKUMENTASI Photo - | 4. TEMPAT Hotel Sari Pan Pacific, Jalan MH Thamrin No. 6, Menteng, Jakarta Pusat | — |
| KU | |||
| Berkas Terlampir Materi Narasumber Kontak | umber | ||
| (Jaringan, wartawan, | |||
| instansi) Link Berita - | |||
| 7. NOTULENSI DIALOG | 6. PESERTA Dihadiri oleh berbagai multi stake holders: NGO, CSO, Perusahaan, Pemerintah, Komnas HAM, Akademisi dan Media 7. NOTULENSI DIALOG | ||
| Pada pagi ini kita akan berdiskusi terkait perkembangan pembahasan RUU Perkelapasawitan dan Human Right Due Diligence (Uji tuntas HAM) dalam sektor bisnis khususnya sektor perkebunan. Urgensi dialog kita pada hari ini adalah melihat perkembangan industri perkelapasawitan dan RUU Perkelapasawitan agar lebih ramah dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Diskusi kita pada pagi ini dihadiri oleh beberapa narasumber sebagai pemantik dialog kita pada pagi ini, dan tentunya agar memantik kawan-kawan yang hadir untuk berdiskusi agar diskusi kita lebih hidup dan bermanfaat nantinya, adapun Narasumber yang datang pada pagi hari ini: | 1. Nurkholis, S.H, M.H (Komisioner Komnas HAM/Pelapor Khusus Komnas HAM terkait bisnis dan HAM) | ||
| ditemukan; (d) menilai apakah langkah yang diambil telah sesuai dengan dampak; dan (e) mengkomunikasikan |
| bagaimana dampak telah ditanggulangi Menurut Taylor ada 3 model HRDD bisa diterapkan dalam suatu regulasi: yaitu 1. regulatory compliance, kewajiban Secara langsung sebagai kewajiban dan tidak langsung sebagai pembuktian di pengadilan yang hanya digunakan bila ada problem hukum. 2. Sukarela (melalui pajak atau kredit dan akhirnya mau tidak mau dia menerapkan) 3. Melalui regulasi yang mewajibkan, (kalau mau ada merek, maka harus HRDD). 4. Kombinasi kewajiban hukum administrasi (pertanahan, |
| lingkungan atau perburuhan) dengan model sukarela (pajak atau kredit) Sudah ada mekanisme HRDD di indonesia: ISPO, SVLK, CNC dan sertifikasi HAM perikanan Saya menggunakan ISPO, karena ini dibentuk berdasarkan regulasi nasional Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, sedangkan RSPO dibentuk berdasarkan inisiatif atau dorongan kawan-kawan NGO dan industri. Didalamnya diatur tentang kepatuhan |
| 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, sedangkan RSPO dibentuk berdasarkan inisiatif atau dorongan kawan-kawan NGO dan industri. Didalamnya diatur tentang kepatuhan korporasi kepada hukum, lingkungan, HAM dll menggunakan lembaga sertifikasi mendapatkan pengakuan dari Komisi ISPO, mendapatkan akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. Kemudian SVLK adalah sistem verifikasi legalitas kayu, Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari |
| No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dimana industri pengolahan kayu harus memiliki sertifikat ini agar aspekaspek HAM juga terpenuhi. Sedangkan CNC (Peraturan Menteri ESDM No. 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Izin Usaha Pertambangan |
| Sedangkan CNC (Peraturan Menteri ESDM No. 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara) hanya sedikit mengadopsi isu HAM yaitu hanya pada isu lingkungan karena ini hanya terkait administrasi, auditor nya adalah kementerian ESDM dan bukan auditor yang terakreditasi. Untuk sertifikat HAM perikanan (Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35/PermenKP/2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia pada Usaha Perikanan) ini lebih maju, karena uji tuntas HAM |
| yang ada di UNGP lebih lengkap dibahas disini. Ada TIM HAM perikanan yang terdiri dari kementerian dan auditor terakreditasi, dan lembaga pelatihan HAM. Uji Tuntas HAM wajib dilakukan oleh Pengusaha Perikanan dengan: mengidentifikasi dan menilai setiap dampak; mengambil tindakan penanganan yang efektif mengukur efektivitas penanganan dampak; mengkomunikasikan hasil penanganan dampak kepada para pemangku kepentingan. Ada beberapa peluang HRDD yang bisa diterapkan di RUU perkelapasawitan, secara mandatory, pelaksanaan audit HAM |
| Ada beberapa peluang HRDD yang bisa diterapkan di RUU perkelapasawitan, secara mandatory, pelaksanaan audit HAM dapat dilakukan sebagai syarat izin usaha, pada 13 (3) bisa ditambahkan, penghormatan HAM, dan audit HAM bisa diterapkan dalam peraturan turunan. Adanya model voluntary, adopsi pelaksanaan audit HAM melalui mekanisme pemberian insentif penanaman modal dan fasilitisas HAM, lihat pasal 18, dan 65. Ada juga peluang mekanisme disclousur Pelaksanaan Audit HAM dimasukkan dalam mekanisme disclosure produk kepada konsumen di pasal 62 atau 68. Ibu Mediati, direktorat jenderal perkebunan kementerian pertanian: Mari kita samakan persepsi dan visi untuk mengembangkan perkelapsawitan, karena ini adalah komoditas strategis yang dapat memberikan kesejahteraan, meningkatkan devisa, dengan demikian apabila ada masalah dalam industri ini maka |
| Ibu Mediati, direktorat jenderal perkebunan kementerian pertanian: Mari kita samakan persepsi dan visi untuk mengembangkan perkelapsawitan, karena ini adalah komoditas strategis yang dapat memberikan kesejahteraan, meningkatkan devisa, dengan demikian apabila ada masalah dalam industri ini maka bukan menyerang industrinya akan tetapi mari kita memperbaiki tata kelolanya agar sesuai dengan prinsip hukum dan HAM dan bukan mematikan industrinya. Pengembangan perkebunan diselenggarakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan ekonomi, kesejehateraan dll. |
| Lihat uu perkebunan. |
| Pemerintah menetapkan satu-satunya Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan (Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO) sebagai upaya untuk mempertahankan keberadaan dan manfaat kelapa sawit dalam jangka panjang. Sistem tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 yang telah diperbaharui dengan Permentan Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015. |
| diperbaharui dengan Permentan Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015. Dalam peraturan ini ada beberapa prinsip penerapan secara wajib (mandatory) seperti usaha budidaya perkebunan terintregarsi dnegna usaha pengolahan, usaha budidaya perkbenunan, usaha pengolahan hasil perkebunan, dan penerapan secara voluntary (sukerela), usaha kebun palsama, usaha kebun swadaya, usaha yang emmproduksi meinyak |
| kepala sawit untuk bioenergi Ada 7 prinsip ISPO yaitu Legalitas Usaha Perkebunan, Manajemen Perkebunan, Perlindungan Terhadap Pemanfaatan Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, Tanggung Jawab Terhadap Pekerja, |
| Tanggung Jawab Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Peningkatan Usaha Secara Berkelanjutan Pemerintah juga akan memperbaiki mekanisme ISPO agar lebih optimal lagi di pasar internasional (UE dan USA). Perlu penguatan ISPO dengan indpres, organisasi, sistem dan proses sertifikasi. Agar lebih menjamin nilai-nilai penghormatan |
| HAM. Ada permasalahan, bahwa Indonesia walaupun produsen kelapa sawit terbesar akan tetapi kita tidak bisa menentukan harga pasar. |
| harga pasar. s/d Desember 2016 : 226 perusahaan sawit menerima sertifikat ISPO dengan luas 1.430.105,31 juta ha dan produksi CPO 6.746.321,93 juta ton. Saat ini ada sekitar 600 perusahaan yang sedang proses audit oleh Lembaga Sertifikasi ISPO. Proyek sertifikasi perkebunan sawit berkelanjutan petani swadaya (SPOI-UNDP) : kerjasama Ditjen Perkebunan, UNDP , |
| Proyek sertifikasi perkebunan sawit berkelanjutan petani swadaya (SPOI-UNDP) : kerjasama Ditjen Perkebunan, UNDP , Pemerintah Provinsi Riau, Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat. Target : 10.000 petani kelapa sawit, Sertifikasi ditargetkan mulai tahun 2017 Atas inisiaisi KPK kami juga melalakukan pengawasan dan supervisi di 12 propinsi produsen sawit agar perizinan |
| Atas inisiaisi KPK kami juga melalakukan pengawasan dan supervisi di 12 propinsi produsen sawit agar perizinan perkelapa sawitan ini bersih dan koruspi dan tertib. Karena RUU perkelapawitan ini adalah inisiasi dari DPR kami kementan tidak begitu intensif dilibatkan dalam |
| Karena RUU perkelapawitan ini adalah inisiasi dari DPR kami kementan tidak begitu intensif dilibatkan dalam penyusunannya, maka memang banyak hal yang dapat kita kritisi. Ibu Tiur Rumondang (Direktur RSPO): |
| Ibu Tiur Rumondang (Direktur RSPO): Sebenarnya apa yang ingin disampaikan RSPO tidak jauh berbeda dengan apa yang disampikan ISPO, pebedaannya adalah mereka dari pandangan governance dan kita dari pandangan industri global. |
| mereka dari pandangan governance dan kita dari pandangan industri global. Perkelapsawitan adalah industri yang sangat strategis yang memiliki supply chain yang begitu panjang sehingga sangat mungkin terjadi kebocoran dari rantai supply chain ini. Dengan demikian penghormatan dan pemenuhan HAM harus diterapkan sepanjang supply chain ini mulai dari kebun hingga pabrik. |
| mungkin terjadi kebocoran dari rantai supply chain ini. Dengan demikian penghormatan dan pemenuhan HAM harus diterapkan sepanjang supply chain ini mulai dari kebun hingga pabrik. Disampaing adanya peturunan sertifikasi di dunia secara global, Untuk indonesia sendiri ada kenaikan sertifikasi baik sertifikat CPO nya atau lahannya |
meninggalkan prinsip lainnya. Di indonesia sendiri ada perusahaan yang bermain seputar lahan (head and run) dan ada juga perusahaan yang menerapkan pembukaan lahan dan perkebunan yang berkelanjutan yang memperhatikan ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat sekitarnya. Dan yang dianut RSPO adalah pengolahan perkelapasawitan yang berkelanjutan dan menerapkan nilai-nilai penghormatan dan pemenuhan HAM.
Prinsip 4: penggunaan praktek terbaik dan tepat oleh perkebunan dan pabrik, praktek ini memang sangat sulit tapi ini dapat menambah wawasan bagi para petani konvensional apabila ingin memulai
Prinsip 6: prinsip ini yang paling kental membahas HAM karena ada prinsip tanggung jawab.
Untuk indikator prinsi 6.5.2 kita menggunakan UU 13/2003 tentang ketenagakerjaan, dalam prinsip ini kita mengadopsi aturan-aturan yang diatur dalam uu 13/2003. Akan tetapi ada kelemahan dalam uu ini, karena uu ini lebih kental dengan industri manufaktur dan tidak begitu kental dengan industri perkebunan. Dan terkait pekerja anak, banyak perusahan yang berdalih tidak bisa menolak anak-anak bekerja ketika liburan, dan anak-anak tidak ada yang jaga ketika orangtuanya bekerja. Padahal seharusnya perusahaan kalau dia respect terhadap HAM, masalah pekerja anak harusnya dapat disiasati kalau memang mereka tidak ada yang jaga yaitu dengan mendirikan taman bermain sekita area perkebunan, jadi ketika orangtuanya bekerja memetik buah, anaknya dapat bermain di sekita are kebun. Atau pun jika anaknya memang ingin belajar berkebun maka harus lewat mekanisme yang mendidik anak misalnya menggunakan wadah workshop yang menyenangkan anak untuk belajar.
Komplain tertinggi di RSPO adalah Indonesia, 55% dan itu terkait lahan dan aspek sosial.
Nurkholis (Komisioner HAM):
Memang sekarang ini, pengaduan ke komnas HAM terkait bisnis perkebunan memang meningkat tinggi, sehingga uji tuntas HAM ini memang sudah seharusnya untuk diterapkan.
Ada pandangan pertanggungjawaban, bahwa pelanggaran HAM ini bukan lagi bersifat moral tapi harus dapat dipertanggungjawabkan dengan delik. Delik-delik pelanggaran HAM yang terkait industri perkebunan hingga saat ini masih harus dikaitkan dengan delik-delik pidana dan administrasi, Uji tuntas HAM tidak hanya dilakukan oleh internal perusahaan, tapi juga harus diterapkan oleh mitra perusahaan tersebut.
Terkait dengan pengaduan 5 sampai 6 ribu yang masuk di komnas HAM pada 5 tahun terakhir ini, lembaga yang paling tinggi pengaduannya adalah kepolisian dan perusahaan, nah perusahaan yang paling tinggi adalah perusahaan perkebunan dan kedua perusahaan tambang.
Dalam dunia bisnis dan HAM ada dua pengelompokan hak asasi manusia berdasarkan pendapat John Ruggie hak atas ketenagakerjaan dan non ketenagakerjaan, khususnya terkait upah, gap antara upah tenaga kerja asing dengan nasional jangan terlalu jauh. Dan juga uji tuntas HAM ini harus melihat juga kelayakan tempat campnya para pekerja kasar yang harus lebih dimanusiakan. Jangan sampai ini dilihat oleh konsumen eropa, karena bisa ditutup seperti di singapura.
Juga memperhatikan pembagian kerja di jajaran perusahaan perkebunan, terutama pekerja kasar. Perusahaan harus memperhatikan keselamatan kerja, fasilitas kerja para pekerja kasar atau dilapangan. Jangan sampai kita kembali ke zaman penjajahan.
Sesi Tanya Jawab:
Mas dito (Sekretaris BHWRG)
| Pusat DoumentaiELSAM ELSAM |
| Pertanyaan untuk ibu tiur. Bagaimana dengan perlindungan pekerja anak, dalam uu ketenagakerjaan memang sudah mutlak melarang anak bekerja, |
| Bagaimana dengan perlindungan pekerja anak, dalam uu ketenagakerjaan memang sudah mutlak melarang anak bekerja, tapi ada pengecualian seperti 3 jam dan boleh bila ada izin kepada orang tuannya, nah bagaimana ibu tiur atau RSPO ini melihat ini? |
| Mas Rambo (sawit watch) |
| Bagaimana penegakan hukum bagi perusahaan yang belum tersertifikasi, ada pelemahan dalam penegakan hukum dan pengawasan di perkebunan. Bagaimana mengintegrasikan penegakan HAM di sektor lokal dan nasional. |
| Mas Ronald (Walhi Eknas) Indonesia belum bisa menerapkan gugatan kewarganegaraan terhadap korporasi, bagaimana untuk mensiasati ini, secara hukum korporasi apakah bisa jadi pelaku tindak pidana/pelanggar HAM memang masih debateble, namun logika di |
| hukum korporasi apakah bisa jadi pelaku tindak pidana/pelanggar HAM memang masih debateble, namun logika di Indoensia ini masih sangat susah untuk menjerat korporasi, bagaimana solusi untuk problem ini? Mba Tiur: Untuk pekerja anak memang harus melihat beberapa instrumen HAM, di ILO memang dibolehkan pekerja anak minimal |
| Untuk pekerja anak memang harus melihat beberapa instrumen HAM, di ILO memang dibolehkan pekerja anak minimal 15 tahun, dan ada batasan jam-jamnya. Nah akan tetapi dalam proses audit ini bisa disiasati dengan memeprtanyakan kepada anak tersebut apa saja yang dia dapatkan dari balajar langsung dari lapangan. Anak-anak tetap harus mendapatkan hak belajarnya disekolah, dan sebisa mungkin anak-anak diajarkan terkait perkebunan secara teori saja, dan belajar dilapangan ketika dia sudah cukup umur. Perusahaan juga harus kreatif dan respect, ada cara lain perusahan dengan untuk mendidik anak yang ingin belajar berkebun yaitu workshop atau cara magang, Ibu medaiti: |
| Memang pengawasan ini menjadi PR kita semua, ada sebab kenapa pengawasan ini tidak berjalan dengan semestinya, karena adanya multidoor yang masih diterapkan di dimensi perizinan yang tepencar dibeberapa institusi. Ini yang kita usahakan agar sistem one door perizinan terpadu dapat diterapkan dengan baik. Dan juga ada masalah laporan per 6 bulan dari perusahaan yang tidak dijalankan secara berlanjut. Dan juga kepatuhan perusahaan dan pemberi izin yang harus bisa disiapkan Nurkholis: |
| Nurkholis: Ada dilema penegakan hukum di pemerintah dalam ketegasan penegakan hukum di sektor perkebunan, tidak berani menjerat dirut dan komisioner nya dan juga masih sangat mempertimbangkan investasinya. Padahal secara teori, kalau |
| menjerat dirut dan komisioner nya dan juga masih sangat mempertimbangkan investasinya. Padahal secara teori, kalau masyarakat kuat, perusahaan juga akan kuat. Ada pemikiran Komnas HAM sudah apakah perlu diberikan kewenangan penyidikan karena selama ini komnas HAM hanya diberi wewenang penyelidikan yang mana hal ini sangat tumpul dan hanya bikin cape saja, coba kalau ada penyidikan mungkin kasus pelanggarn HAM bisa diatasi, karena bukan lagi hanya memberikan rekomendasi. Akan tetapi |
Mas Iman:
| Ada perma 13/2016 terkait tindak pidana korporasi mungkin ini dapat digunakan untuk menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Dan untuk mekanisme citizen law suit ini sebenarnya sudah bisa digunakan dan sudah pernah digunakan dalam kasus Palyja terkait hak atas air yang digugat warga jakarta melalui LBH Jakarta. Jadi memang diskursus korporasi bisa dipidana menarik untuk didiskusikan lebih lanjut. Mas Wahyu: |
| Mas Wahyu: Terimakasih kawan-kawan untuk paritisipasi dalam diskusi ini. Dan elsam bersama komnas HAM kedepannya akan mengadakan kembali agenda-agenda seperti ini guna memajukan penghormatan HAM dan dunia bisnis perkebunan dan perkelapasawitan. |