RESOLUSI KONFLIK MELALUI NEGOSIASI DAN MEDIASI
Pelatihan IMPACT untuk Masyarakat Sipil Diselenggarakan ELSAM Bogor, 22 Februari 2017
AHMAD ZAZALI, SH ([email protected]) Dewan Nasional JKPP Direktur Eksekutif IMN (Impartial Mediator Network) Mediator di Pusat Mediasi Nasional (PMN) Mediator di RSPO (Rountable Sustainable Palm Oil) Mediator di CRU (Conflict Resolution Unit)
Pandangan Terhadap Konflik Makin Berkembang
- Konflik Selalu Ada
- Konflik menciptakan Perubahan (positif / negatif)
- Konflik selalu mempunyai dua sisi (resiko dan manfaat)
- Konflik menciptakan energi
- Konflik dapat menjadi produktif atau Tidak produktif
- Konflik dipengaruhi pola-pola emosi, kepribadian dan budaya
- Konflik mengandung berbagai makna
- Konflik memiliki siklus (daur)
- Konflik menggugah kita Sumber : Pusat Mediasi Nasional (PMN)
Konflik dan paradigma Pengelolaan Sumber daya alam
• Eco-developmentalism
Memperjuangkan lingkungan bukan demi lingkungan itu sendiri, tetapi terutama demi keberlangsungan pertumbuhan ekonomi
• Eco-facism/totaliter
Memperjuangkan masalah lingkungan demi lingkungan itu sendiri.
• Eco-populism
Memperjuangkan lingkungan hanya demi kepentingan rakyat banyak, lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat
KONSEP RESOLUSI KONFLIK MENGADOPSI MEKANISME NEGOSIASI & MEDIASI
Berbasis Negara (Mandatory):
•MA : Mediasi, Putusan
•KLHK : PS, Negosiasi/Mediasi, Administrasi Gakkum, TORA K. Hutan
•KATR/BPN : TORA, Mediasi, Adminstrasi, Gakkum.
•Tim Kemenkopolhutkam: Fasilitasi/Mediasi, Gakkum
•Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial
•Kemendagri: Tata batas desa
KONSEP RESOLUSI KONFLIK MENGADOPSI MEKANISME NEGOSIASI & MEDIASI
Berbasis Non Negara (Voluntary):
•Sertifikasi (RSPO, FSC, LEI, dll)
•Grup Swasta (APP, APRIL, Wilmar, GAR, Musim Mas, dll)
•CAO (Proyek IFC/MIGA)
•CRU (KADIN/IBCSD)
•Lembaga Sosial/Profesional (IICT, IMN, PMN, Madyasta Conflict Resolution,dll)
•OECD/UNGPs
•BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia)
LANDASAN NEGOSIASI & MEDIASI
• UU No. 39 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS
• Perma No.1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Pengadilan
• Kebijakan Sektoral (KLHK, KATR/BPN, KeMensos, dll)
• Akar dan Budaya musya
• Sila ke-4 Pancasila
• Hukum agama (misal: hukum Islam)
• Tingginya Penumpukan Perkara di Mahkamah Agung (Laporan Tahunan MA 2012/2013: 60 % sengketa Pertanahan/ SDA)
• Cocok untuk penyelesaian konflik SDA yang rumit dan komplek;
• Kebutuhan penyelesaian konflik cepat, sederhana dan murah;
• Tuntutan dunia bisnis yang menginginkan penyelesaian kasus cepat dan efisien serta menjaga hubungan baik;