Baca PDF (OCR): Konsep Prinsip Free Prior Informed Consent (FPIC)

23 halaman · teks PDF berhasil diekstrak tanpa OCR · 2.5 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. Apakah FPIC itu konsep baru dari Barat?
  2. Pelajaran yang didapatkan dari sejarah
  3. Implikasi
  4. Prior atau berlangsung mendahului
  5. Informed atau Diinformasikan
  6. Implikasi Prinsip Informasi
  7. Consent atau Persetujuan
  8. Mengapa ini penting?
  9. Dampak dari pengabaikan terhadap FPIC
  10. Namun mempergunakan FPIC dengan benar itu tidak mudah; perlu prasyarat yang perlu dipenuhi oleh masyarakat
  11. Dari mana konsep ini berasal?
  12. FPIC di dalam Hukum dan peraturan Internasional
  13. Peraturan internasional tentang hak asasi manusia:
  14. Yurisprudensi:
  15. Kewajiban Negara Indonesia
  16. Artinya FPIC harus dihormati di Indonesia
  17. FPIC dalam aturan internasional
  18. FPIC Dalam Standard Sukarela
  19. Mengapa FPIC menjadi lebih maju?
  20. Tantangan bagi FPIC sebagai proses

FPIC:

Persetujuan bebas tanpa paksaan atas dasar informasi lengkap sejak awal

Bahan Presentasi dari Forest Peoples Programme dalam Pelatihan FPIC Diselenggarakan oleh ELSAM, Bogor 23 – 02 - 2017

Apakah FPIC itu konsep baru dari Barat?

• Jawabannya: Tidak

• Konsep ini bersumber dari tradisi dan budaya masyarakat di berbagai belahan dunia. Dalam kehidupan sehari-hari pun praktek dari konsep ini dapat kita temui, dapat kita mengalaminya sendiri.

• Inti dari konsep ini adalah: kalau si A mau menggunakan, mendapat manfaat, atau meminjam sesuatu yang merupakan hak si B, maka hal itu hanya boleh terjadi atas persetujuan dari si B.

• Atau kalau si A mau melakukan sesuatu yang berisiko menimbulkan dampak pada hak-hak si B, hal itu pun harus dilakukan melalui kesepakatan dengan si B.

• Si A dan si B dalam hal ini merupakan representasi dari orang per orang (individu) maupun kelompok orang

Pelajaran yang didapatkan dari sejarah

• Proses antar kebudayaan

• Kepentingan bersama dalam menjaga hubungan secara permanen antara dua bangsa

• Pengakuan atas wilayah masyarakat adat

• Pengakuan atas kewenangan masyarakat adat

• Pengakuan atas penerapan aturan adat di dalam masyarakat adatnya - mengatur diri sendiri

• Perundingan kesepakatan-kesepakatan

• Proses kesepakatan yang disetujui bersama dalam resolusi/penyelesaian konflik

Apa itu ‘ ?

• Keputusan (setuju/consent atau tidak setuju/dissent) yang dilakukan secara bebas tanpa paksaan (free) sebagai hasil dari pertimbangan atas informasi yang diperoleh (informed) sejak awal (prior) tentang kegiatan atau proyek apa pun yang boleh dilakukan di atas tanah/wilayah/objek-objek hak masyarakat.

• Hak masyarakat untuk mendapatkan informasi (Informed) sebelum (Prior) sebuah program atau proyek investasi dilaksanakan dalam wilayah mereka, dan berdasarkan informasi tersebut, mereka secara bebas tanpa tekanan (Free) menyatakan setuju (consent) atau menolak.

• Maknanya adalah adanya pengakuan terhadap hak masyarakat untuk mengatakan: “YA” atau “TIDAK” terhadap setiap usulan dari pihak luar yang mau melakukan kegiatan di atas tanah/wilayah/objek-objek hak masyarakat

• Konsep ini merupakan satu kesatuan, sehingga semua kata di dalamnya sama pentingnya dan tidak terpisahkan

• Konsep ini merupakan manifestasi atau perwujudan dari hak untuk menentukan nasib sendiri (rights to self-determination)

• Hak ini dan semua hak lain hanya mungkin dilaksanakan jika dan hanya jika ada kebebasan (freedom)

• Oleh karena itu dasar utama dari konsep FPIC adalah Freedom atau kebebasan.

Implikasi

• Penghormatan atas mekanisme masyarakat adat/lokal dalam mengambil keputusan dan dalam menentukan sistem perwakilan mereka;

• Jika orang luar ingin memanfaatkan wilayah masyarakat adat maka mereka wajib menjelaskan apa yang mereka lakukan dan merundingkannya dengan masyarakat yangbersangkutan untuk mengetahui masyarakat setuju atau tidak setuju dengan rencana yang diajukan;

• Penjelasan tentang rencana tersebut harus dilakukan sebelum tindakan apapun atas tanah/wilayah/objek-objek hak masyarakat

• Penjelasan tersebut harus bermuara pada pemahaman atas informasi yang diberikan; oleh karena itu bahasa yang digunakan harus dipahami masyarakat bersangkutan

• Keputusan dicapai melalui proses yang saling menghormati tanpa penggunaan kekerasan, pemaksaan, intimidasi, ancaman dan sogokan

• Proses negosiasi berlangsung murni tanpa ikatan terhadap apa hasilnya kemudian. Artinya apa pun hasil negosiasi, hal itu tidak membatalkan proses (jangan sampai terjadi ketika masyarakat menolak, lalu diklaim bahwa negosiasi tidak sah)

Prior atau berlangsung mendahului

• Perundingan dilakukan sebelum pemerintah, investor dan perusahaan memutuskan apa rencana mereka. Artinya perundingan dilakukan sebelum bulldozer datang dan sebelum pengukur dan pematok tanah masuk ke wilayah adat.

• Contoh dalam kehidupan sehari-hari: Anda tentu pamit dengan anak istri atau orang tua saat akan berangkat; jika memberitahu setelah tibadi tujuan itu namanya pergi tanpa pamit; dan selalu ada akibat tak terduga

Informed atau Diinformasikan

• Orang luar harus menyediakan informasi yang mereka miliki kepada masyarakat tentang kegiatan yang dilakukan di wilayah masyarakat, dengan cara dan bahasa yang dimengerti masyarakat setempat;

• Masyarakat diberi kesempatan dan waktu yang cukup untuk membaca, menilai dan mendiskusikan informasi yang diberikan kepadanya;

• Masyarakat bersama-sama secara partisipatif memiliki waktu untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan (cross check dan konfirmasi), sehingga masyarakat mendapatkan gambaran yang cukup tentang dampak dari rencana yang diajukan.

Implikasi Prinsip Informasi

• Sensitifitas Bahasa: Timbal balik

• Transfer makna: Timbal balik

Memberi atau menyampaikan informasi bukan berarti melulu distribusi dokumen melainkan juga tanggung jawab atas pemahaman dari pihak yang kita ingin mereka memahami apa yang kita sampaikan

• Keputusan-keputusan dan kesepakatankesepakatan yang dicapai harus melalui proses terbuka dan bertahap dengan menghormati peraturan dan mekanisme yang berlaku di masyarakat adat/lokal dan perwakilan yang diberi mandat dan ditunjuk oleh mereka sendiri

• Tidak ada kesepakatan atau keputusan masyarakat yang didapatkan hanya dari pemimpin masyarakat tanpa melalui persetujuan dari anggota masyarakatnya

Mengapa ini penting?

• Pada umumnya, proyek-proyek pembangunan dan skema konservasi dipaksakan kepada masyarakat adat/lokal tanpa melalui konsultasi, partisipasi atau negosiasi – tanpa menghormati hak-hak mereka

• Dalam banyak kasus, proyek sudah dijalankan ketika izin-izin dari pemerintah sudah diperoleh; sementara persetujuan masyarakat belum diperoleh

Dampak dari pengabaikan terhadap FPIC

• Masyarakat akhirnya melihat bahwa hutannya telah ditebang, tanahnya ditambang, lembahnya dibanjiri, tempat berburunya dipagari, ladang-ladangnya ditempati, dan kewenangan masyarakat dipermalukan, semuanya terjadi tanpa bisa mengatakan apa-apa selama itu berlangsung, dan seringkali terjadi tanpa mereka mendapatkan keuntungan apapun

• Ini akan menyeimbangkan hubungan masyarakat dengan pihak luar karena ini berarti menghormati hak masyarakat adat atas wilayahnya dan mereka dengan bebas dapat memutuskan apa yang mereka ingin lakukan atau yang terjadi di tanah/wilayah/objek-objek hak mereka

• Artinya pembangunan bisa dilakukan hanya jika masyarakat adat telah menerima rencana kerja yang menguntungkan mereka

• Artinya pembangunan yang merugikan dan membahayakan mereka tidak bisa dilaksanakan di sana jika masyarakat menolak

Namun mempergunakan FPIC dengan benar itu tidak mudah; perlu prasyarat yang perlu dipenuhi oleh masyarakat

• Prasyarat yang perlu dipehuni masyarakat dalam proses FPIC:

Terorganisir dengan baik

Dapat mencapai dan mempertahankan keputusan di antara mereka sendiri

Dapat menjelaskan hak-hak mereka dan semua objek, struktur sosial, dan mekanisme yang terkait dengan hak-hak tersebut

Dapat memahami rencana kerja dan dapat menyampaikan pandangan mereka dalam perundingan.

• Yang perlu diwaspadai selalu: Proses persetujuan tanpa paksaan, didahului dan diinformasikan dapat dimanipulasi.

Dari mana konsep ini berasal?

Hak-hak individuHak-hak kolektif
• Nüremberg• Hak menentukan nasib sendiri
• Etika kedokteran: pengambilan contoh darah dan operasi • Hak kekayaan• Kebebasan menggunakan kekayaan alam dan sumberdaya • Mengamankan ketergantungan kehidupan mereka
• Hak kekayaan intelektual untuk• Mengamankan ketergantungan kehidupan mereka • Masyarakat adat menerima
intelektual untuk sumber daya genetik• Masyarakat adat menerima mereka bagian dari negara dan
sumber daya genetik• Masyarakat adat menerima mereka bagian dari negara dan mencari pengakuan dalam
genetik • Hak atasmereka bagian dari negara dan mencari pengakuan dalam
• Hak atas pengetahuanmencari pengakuan dalam ruang lingkup peraturan hukum

FPIC di dalam Hukum dan peraturan Internasional

Peraturan internasional tentang hak asasi manusia:

• ILO: 6(2) y 7(1) peraturan tentang ketenagakerjaan

• CBD: 8j, Konvensi keanekaragaman hayati tentang masyarakat adat

• Deklarasi PBB tentang hak masyarakat adat/UNDRIP

Yurisprudensi:

• FPIC muncul melalui penafsiran hukum

• Komisi hak asasi manusia

• Komisi Konvenan anti diskriminasi rasial

• Komisi Inter Amerika untuk hak asasi manusia

Kewajiban Negara Indonesia

• Konvensi Internasional tentang anti diskriminasi rasial

• Konvenan Internasional tentang hak sipil dan politik

• Konvenan Internasional Hak ekonomi sosial dan budaya

• Konvensi Internasional tentang keanekaragaman hayati

Artinya FPIC harus dihormati di Indonesia

FPIC dalam aturan internasional

• Badan dunia untuk program pembangunan

• Masyarakat eropa

• Bank InterAmerika : pemukiman kembali

• Bank Dunia Sektor Pribadi (IFC) : pendanaan mikro

FPIC Dalam Standard Sukarela

• PAs : WCPA (World Commission on Protected Areas), WPC (World Park Congress), WCC (World Conservation Congress), CBD

• UN Centre on Transnationals

• FSC (Forest Stewardship Council)

• WCD (World Commission on Dams)

• EIR

• EIAs – Akwe: kon Guidelines

• RSPO (Perundingan Sawit Berkelanjutan)

Mengapa FPIC menjadi lebih maju?

• Hak asasi manusia telah diakui secara luas

• Hak menentukan nasib sendiri dan hak komunal mendapat pengakuan

• Masyarakat semakin kuat dan mendesak agar mereka secara langsung mengurus dirinya sendiri

• Negara melemah karena ada liberalisasi dan perubahan struktur kepemerintahan

• Globalisasi mendorong sektor swasta untuk berhubungan secara langsung dengan masyarakat

• Korporasi menginginkan peraturan pengusahaan yang jelas untuk menjaga investasinya tidak beresiko tinggi

Tantangan bagi FPIC sebagai proses

• Masyarakat dan sektor swasta merundingkan secara langsung tanpa mediasi maupun peraturan dari negara

• Apakah masyarakat adat/lokal cukup kuat untuk secara mandiri menghadapi perusahaan bahkan jika perusahaan mengatakan mereka menghormati FPIC?

• Apakah masyarakat dapat bekerja sebagai sebuah unit sosial yang padu?