Baca PDF (OCR): Catatan atas Draft 6.0 RAN Kelapa Sawit Berkelanjutan

12 halaman · teks PDF berhasil diekstrak tanpa OCR · 2.3 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. Gambaran Umum dan Komentar RAN Kelapa Sawit Berkelanjutan
  2. RENCANA UMUM:
  3. RENCANA STRATEGIS:
  4. KOMPONEN 1: Pengembangan Kapasitas Pekebun
  5. KOMPONEN 2: Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
  6. KOMPONEN 3: Tata Kelola dan Penanganan Konflik
  7. KOMPONEN 4: Pelaksanaan Sertifikasi ISPO dan akses pasar produk-produk sawit
  8. Pendahuluan
  9. 3 (Tiga) Pilar Utama UNGPs
  10. Prakondisi Koordinasi Antar Kementerian/Lembaga
  11. Free Prior Informed Concent (FPIC) dan Masyarakat Hukum Adat
  12. Tata Kelola dan Penanganan Konflik
  13. Penambahan Aksi Strategis:
  14. 3.4 Meningkatkan Pemenuhan Aksesibilitas Pemulihan yang Efektif
  15. Penambahan Aksi Strategis:
  16. 3.5 Peningkatan Kapasitas dan Pelembagaan Buruh Industri Minyak Kelapa Sawit
  17. Penutup

CATATAN ATAS DRAFT 6.0

RENCANA AKSI NASIONAL KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN 2018-2023

FORUM KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA (FOKSBI)

Jakarta, 30 September 2017

LEMBAGA STUDI & ADVOKASI MASYARAKAT (ELSAM)

Jl. Siaga II No. 31, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Indonesia

Phone: +62-21-7972662 | Fax.: +62-21-79192519 | Website:

www.elsam.or.id | E-mail: [email protected]

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), yang didirikan pada Agustus 1993 di Jakarta, adalah organisasi advokasi kebijakan dengan bentuk Perkumpulan. Secara aktif berpartisipasi dalam upaya untuk mengembangkan, mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia, sebagaimana diamanatkan UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Sejak awal, ELSAM telah berkomitmen untuk mengembangkan tatanan politik yang demokratis di Indonesia dengan memberdayakan masyarakat sipil melalui advokasi dan mempromosikan hak asasi manusia.

Gambaran Umum dan Komentar RAN Kelapa Sawit Berkelanjutan

Kelapa sawit memiliki peran penting secara global, sebagai bahan baku pangan, non-pangan dan energi. Permintaan global terhadap minyak sawit telah meningkat tajam dikarenakan adanya peningkatan populasi global, harga yang lebih kompetitif dibandingkan minyak nabati yang lain dan kegunaan kelapa sawit yang beragam.

Rencana Aksi Nasional (RAN) ini didesain sejalan dengan rencana pemerintah terkait pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. RAN bertujuan untuk mendukung pencapaian pembangunan minyak sawit berkelanjutan sebesar 70% pada Tahun 2020 (Permentan 11/2015). RAN dibagi ke dalam empat komponen isu utama, yaitu: (1) Peningkatan kapasitas pekebun; (2) Pengelolaan dan pemantauan lingkungan; (3) Tata kelola dan mediasi konflik, dan (4) Implementasi ISPO dan akses pasar.

Dalam setiap rencana aksi terdapat satu lembaga penanggungjawab dan beberapa lembaga pendukung. Lembaga penanggungjawab diharapkan menjadi kunci dalam pelaksanaan sebuah aksi dan menjalankan fungsi koordinasi. Sementara lembaga pendukung dapat memberikan kompetensi teknis, dukungan pendanaan atau komitmen lainnya sebagaimana diperlukan. Rencana ini menjelaskan secara detail aksi-aksi strategis yang diyakini oleh peserta forum dibutuhkan dalam lima tahun ke depan (2018-2023) sehingga para pemangku kepentingan dapat meningkatkan kinerja sosial dan lingkungan sektor kelapa sawit secara cepat.

Rencana aksi ini akan diimplementasikan terutama di 18 provinsi sentra penghasil kelapa sawit di Indonesia, meliputi: (1) Riau, (2) Sumatera Utara, (3) Kalimantan Tengah, (4) Kalimantan Barat, (5) Sumatera Selatan, (6) Kalimantan Timur, (7) Jambi, (8) Kalimantan Selatan, (9) Aceh, (10) Sumatera Barat, (11) Bengkulu, (12) Bangka Belitung, (13) Lampung, (14) Kalimantan Utara, (15) Sulawesi Tengah, (16) Sulawesi Barat, (17) Papua dan (18) Papua Barat.

Adapun struktur rencana aksi nasional kelapa sawit berkelanjutan periode 2018-2023 adalah sebagai berikut:

Perumusan rencana umum ini didasarkan pada kesamaan isu-isu dalam masing-masing komponen, yaitu; Peningkatan kapasitas pekebun (Komponen 1), pengelolaan dan pemantauan lingkungan (Komponen 2), tata kelola dan mediasi konflik (Komponen 3), dan implementasi ISPO dan akses Pasar (Komponen 4).

RENCANA UMUM:

A1.1 Pengembangan data dasar pekebun kelapa sawit untuk dukungan dan tata kelola perkebunan yang lebih baik

A1.2 Peningkatan penyadartahuan/sosialisasi bagi pekebun kelapa sawit dan pemangku kepentingan lainnya di tingkat provinsi dan kabupaten A 1.3 Dukungan pada peningkatan penegakan hukum di sektor kelapa sawit

RENCANA STRATEGIS:

KOMPONEN 1: Pengembangan Kapasitas Pekebun

1.1 Meningkatkan kapabilitas, membangun kapasitas pekebun untuk menggunakan benih bersertifikat

1.2 Peningkatan pelatihan bagi pekebun mengenai praktek pertanian yang baik

1.3 Meningkatkan akses pendanaan peremajaan tanaman bagi pekebun

1.4 Pembentukan dan penguatan kelembagaan pekebun

1.5 Revitalisasi Penyuluhan Perkebunan

KOMPONEN 2: Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

2.1 Peningkatan upaya konservasi keanekaragaman hayati dalam lansekap perkebunan

2.2 Pengurangan emisi gas rumah kaca akibat kebakaran hutan dan lahan

2.3 Penyempurnaan peraturan dalam pengurangan emisi GRK terkait sektor perkebunan

2.4 Pemanfaatan lahan kritis dalam pengurangan emisi gas rumah kaca

2.5 Penyediaan energi alternatif dari produk ikutan (limbah cair) kelapa sawit

2.6 Perbaikan perlindungan jasa lingkungan

KOMPONEN 3: Tata Kelola dan Penanganan Konflik

3.1 Implementasi kebijakan satu peta (one map policy) untuk penyelesaian konflik lahan

3.2 Realisasi pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat

3.3 Percepatan penyelesaian konflik lahan

KOMPONEN 4: Pelaksanaan Sertifikasi ISPO dan akses pasar produk-produk sawit

4.1 Percepatan pelaksanaan Sertifikasi ISPO untuk pekebun dan perusahaan

4.2 Keberterimaan ISPO oleh pemangku kepentingan nasional dan pasar internasional

4.3. Penguatan kelembagaan dan tata kelola ISPO

Pendahuluan

Seruan ‘berkelanjutan’ menjadi titik sentral yang selalu digaungkan dalam industri bisnis perkebunan dan minyak kelapa sawit. Keinginan industry ini untuk berbenah diri haruslah kita apresiasi, tentunya dalam bentuk perbaikan dari berbagai sektor hulu ke hilir, pelibatan berbagai stakeholder mulai lembaga pembiayaan, perusahaan perkebunan/petani minyak kelapa sawit (grower), prosesor (perusahaan penghasil produk dari minyak kelapa sawit) dan pendagang minyak kelapa sawit, hingga kepada konsumen dan seterusnya, menjadi kelompok yang sangat urgen untuk terlibat dalam seruan ‘keberlanjutan’ ini.

Berbagai wadah inisiatif baik dari swasta maupun pemerintah juga telah dibentuk untuk bersama me-mainstream-kan seruan ‘keberlanjutan’ ini seperti Roundtable on Sustainability Palm Oil (RSPO) dan The Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan lembaga-lembaga inisiatif lainnya. Seperti RSPO yang mendifinisikan produksi minyak sawit berkelanjutan meliputi pengelolaan dan operasi yang sesuai hukum yang berlaku, layak untuk lingkungan dan tatanan sosial serta memberikan manfaat ekonomis. Adanya keterkaitan yang memberikan timbak balik manfaat antara people, profit dan planet.

Aksi-aksi strategis yang dihadirkan dalam seruan berkelanjutan ini menurut ELSAM belum menyentuh nilai-nilai dan prinsip yang sangat fundamental, yaitu berkelanjutan dalam perspektif hak asasi manusia (HAM). Pendekatan melalui HAM akan memiliki dan menghadirkan konteks tersendiri disamping penegakan hukum dan peraturan sektoral. Prinsip universal HAM yang dapat diterapkan antar sektor, korporasi, bahkan negara akan sangat membantu dalam menembus batas-batas yang dapat menghambat keberlanjutan seruan berkelanjutan industri ini.

Mengapa integrasi prinsip dan nilai-nilai HAM dalam RAN ini harus dipenuhi? Tentu isu ini mendapatkan tempat rasionalitas tersendiri, diantaranya adalah Pertama, sektor perkebunan minyak kelapa sawit dalam industri perkebunan Indonesia, telah menempatkan Indonesia sebagai produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Dengan demikian Indonesia sebagai negara hukum yang telah meratifikasi berbagai instrumen internasional HAM, akan menjadi sorotan utama dunia tentang bagaimana Indonesia dapat menciptakan iklim bisnis perkebunan minyak kelapa sawit yang dapat selalu menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia. Kedua, komitmen Pemerintah Indonesia yang terlibat dalam Interngovernmental Working Group for Binding Treaty on Business and Human Rights yang mencoba untuk mentransformasikan Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan HAM (2011) menjadi instrumen yang mengikat secara hukum (legally binding). Sikap politik Indonesia terkait upaya ini adalah bertahap maju (incremental) dan tentunya harus diteruskan, dengan harapan dapat menyentuh seluruh sektor bisnis termasuk perkebunan minyak kelapa sawit. Ketiga, Resolusi Parlemen Eropa tentang Palm Oil and Deforestation of Rainforests yang disahkan melalui pemungutan suara pada sesi pleno di Strasbourg pada tanggal 4 April 2017. Terlepas adanya penolakan dan belum jelasnya tanggapan Pemerintah atas resolusi ini, arah politik yang positif yang harus diambil Indonesia seharusnya adalah pembelajaran dan pembenahan. Bahwa dunia sedang memperhatikan iklim bisnis perkebunan, pertanian dan pengelolaan hasil hutan Indonesia yang ternyata masih menyisakan banyaknya pelanggaran hukum dan HAM, serta kerusakan lingkungan. Keempat, pelanggaran HAM dan konflik perkebunan di Indonesia terus mengalami peningkatan, berdasarkan data pengaduan Komnas HAM, korporasi masih menempati urutan kedua tertinggi sebagai aktor yang diadukan terkait pelanggaran HAM yaitu 5.398 pengaduan dalam kurun waktu 2010 s.d 2014, setelah aktor POLRI yang berjumlah 9.113. Jumlah tertinggi kedua pengaduan pelanggaran HAM terdapat pada perusahaan yang bergerak di subsektor perkebunan dengan jumlah 258 berkas pengaduan. Kemudian diikuti oleh subsektor industri (manufaktur atau pabrik) dengan 177 berkas pengaduan.1

Dalam relasi bisnis perkebunan dan pabrik minyak kelapa sawit, pemerintah dan korporasi harus menempatkan kewajiban dan tangungjawabnya dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan hak asasi manusia. Dalam perkembangan hukum HAM internasional, disamping berbagai instrumen internasional yang telah diratifikasi, seharusnya pemerintah dan industri perkebunan dan pabrik minyak kelapa sawit dapat mengambil pelajaran, mengadopsi dan mengintegrasikan nilai-nilai dan prinsip HAM dalam operasional bisnisnya melalui RAN kelapa sawit berkelanjutan ini.

Dengan merujuk kepada 3 pilar utama yang terdapat dalam Prinsip-Prinsip Panduan PBB untuk Bisnis dan HAM yang merupakan laporan akhir dari Pelapor Khusus PBB, John Ruggie. Laporan tersebut merupakan rekomendasi dan ringkasan kerja Pelapor Khusus PBB yang berlangsung dari tahun 2005 hingga 2008. Pada tahun 2011, Dewan HAM PBB mengadopsi rekomendasi John Ruggie. Pengadopsian ini kemudian disambut baik oleh negara-negara anggota dan korporasi. Prinsip-prinsip Panduan Bisnis dan HAM terdiri dari 31 prinsip ini dikenal sebagai “UN Guiding Principles on Business and Human Rights” (UNGPs). Ke-31 prinsip-prinsip ini ditujukan bagi negara dan perusahaan untuk menjelaskan tugas dan tanggung jawab mereka untuk melindungi dan menghormati HAM dalam konteks kegiatan bisnis dan untuk menjamin akses pemulihan yang efektif untuk individu dan kelompok yang terkena dampak kegiatan tersebut.2

1 Adzkar Ahsinin, Andi Muttaqien, dkk, Kertas Kebijakan Elsam & Komnas Ham Urgensitas Penyusunan Dan Pengembangan Rencana Aksi Nasional Bisnis Dan Ham Di Indonesia, (Jakarta: Komnas HAM dan ELSAM, 2017) hlm: 55-56 2 Ibid, hlm: 5-6

3 (Tiga) Pilar Utama UNGPs

1. Pemerintah berkewajiban untuk melindungi HAM: Kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia, dimana pemerintah harus melindungi individu dari pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak ketiga, termasuk aktor bisnis.

2. Perusahaan bertanggungjawab untuk menghormati HAM:

Tangung jawab perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia yang diakui secara internasional dengan menghindari, mengurangi, atau mencegah dampak negatif dari operasional korporasi.

3. Korban mendapatkanakses pemulihan:

kebutuhan untuk memperluas akses bagi korban mendapatkan pemulihan yang efektif, baik melalui mekanisme yudisial maupun non yudisial

Prakondisi Koordinasi Antar Kementerian/Lembaga

Pada saat diskusi dengan Masyarakat Sipil pada tanggal 25 September 2017, disebutkan bahwa diharapkan melalui RAN Kelapa Sawit Berkelanjutan ini, produksi kelapa sawit Indonesia dapat memenuhi standar internasional. Akan tetapi, RAN ini tidak menjadikan Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM (UNGP’s) sebagai salah satu pertimbangan dalam isi dari RAN sendiri.

Sementara itu, Indonesia sendiri melalui Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah meluncurkan Rencana Aksi Nasional tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (RAN Bisnis dan HAM) pada bulan Juni 2017 yang merupakan implementasi dari UNGPs3 . Sehingga sudah sepatutnya jika perumusan RAN Kelapa Sawit Berkelanjutan ini bisa diselaraskan dengan kandungan dan arah dari RAN Bisnis dan HAM yang telah diterbitkan melalui Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 1 tahun 2017 tentang Pengesahan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara No. 856.

RAN Bisnis dan HAM merupakan arah untuk mengimplementasi Prinsip-Prinsip Panduan PBB terkait Bisnis dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Dalam RAN tersebut, dijelaskan bahwa pemerintah dapat membuat kebijakan yang lebih koheren dengan berkoordinasi melalui proses penyusunan yang inklusif antar Kementerian. RAN Bisnis dan HAM juga bisa menjadi pusat dokumen kebijakan nasional yang memungkinkan pemerintah untuk mengkomunikasikan kepada setiap pemangku kepentingan terkait posisi kebijakan yang koheren. Hal ini juga dapat memacu kolaborasi yang lebih luas antara setiap pemangku kepentingan.

Indonesia, sebagai Negara yang sedang membangun tentu membutuhkan korporasi-korporasi nasional maupun multinasional sebagai upaya penggerak pembangunan, tetapi data Komnas HAM menunjukkan korporasi menempati posisi yang sangat tinggi sebagai pelaku pelanggaran hak asasi manusia, dan perusakan lingkungan. Hak-hak masyarakat yang banyak terlanggar akibat aktifitas bisnis, antara lain: hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak atas kesehatan, hak atas air, hak atas kepemilikan properti dan tanah, hak-hak masyarakat adat, hak atas pekerjaan dan hak-hak ketenagekerjaan, serta hak terhadap informasi.

Demi memastikan kandungan “keberlanjutan” yang ada dalam Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan, sebagai satu komoditas unggulan dan kini mendapat banyak sorotan dalam operasinya, sudah sepatutnya dapat diselaraskan dengan RAN Bisnis dan HAM yang telah diluncurkan Komnas HAM tersebut.

3 Selengkapnya lihat: Rencana Aksi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, 2017,

http://elsam.or.id/2017/07/rencana-aksi-nasional-bisnis-dan-ham/

Free Prior Informed Concent (FPIC) dan Masyarakat Hukum Adat

Meskipun di dalam daftar istilah di RAN Kelapa Sawit Berkelanjutan disebutkan tentang FPIC dan dikaitkan dengan masyarakat adat, tetapi tidak ada satu pun Rencana Umum atau Rencana Strategis yang ditujukan untuk mengakui dan mengatasi masalah yang secara khusus dihadapi oleh masyarakat adat terkait dengan perkebunan kelapa sawit.

Undang-Undang Dasar 1945 mengakui UUD 1945 masyarakat adat di dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3). Beberapa undang-undang nasional dapat menjadi dasar hukum untuk hak-hak masyarakat adat, diantaranya termasuk Undang-Undang No. 11 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya, UndangUndang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No.6 tahun 2014 tentang Desa, UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan. Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 35/PUU-IX/2012 juga menjadi dasar hukum tentang pengakuan atas hak-hak masyarakat adat.

Selain itu, Komnas HAM sebagai lembaga negara memiliki data yang cukup komprehensif tentang permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adat dan diantaranya terkait dengan sektor perkelapasawitan.4

Mengingat hak-hak masyarakat adat sering terpinggirkan karena kendala bukti kepemilikan tanah, rendahnya penghargaan atas tanah ulayat, dan akibat-akibat sampingan lainnya yang dirasakan oleh masyarakat adat, kami menyarankan agar dibuat rencana strategis yang secara khusus disesuaikan untuk memberdayakan masyarakat adat. Sehingga pelanggaran atau pengabaian terhadap Hak-hak masyarakat hukum Adat yang selama ini kerap terjadi, tak lagi terulang, bahkan justru bisa memperoleh pemulihan yang efektif.

4 Lihat hasil Inkuiri Nasional Komnas HAM tahun 2014 (https://www.komnasham.go.id/files/20160530-inkuirinasional-komisi-nasional-$N60YN.pdf).

Tata Kelola dan Penanganan Konflik

Secara khusus pada bagian ini, kami memberikan tawaran untuk penambahan dari Aksi-Aksi yang perlu dilakukan untuk memastikan perbaikan Tata Kelola dan Penanganan Konflik.

Penambahan Aksi Strategis:

3.4 Meningkatkan Pemenuhan Aksesibilitas Pemulihan yang Efektif

Konteks: Meningkatnya konflik perkebunan minyak kelapa sawit antara korporasi dan masyarakat menyisakan pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Sawit Watch meluncurkan data jumlah konflik agraria di perkebunan kelapa sawit sepanjang tahun terus meningkat. Peningkatan konflik terutama terjadi di provinsi-provinsi wilayah perusahaan perkebunan kelapa sawit berekspansi. Pada tahun 2016 misalnya terdapat 163 konflik dengan luas 601.680 hektar, terbanyak di perkebunan sawit. Jumlah ini meningkat dibanding tahun 2015 dimana terdapat 127 kasus konflik dengan luas 302.526 hektar.5 Mayoritas konflik tersebut belum terselesaikan bahkan terus menyebar dan bertambah, mengikuti laju ekspansi perkebunan minyak kelapa sawit tersebut. Sehingga dimana terdapat ekspansi kawasan baru, maka potensi konflik akan sangat rentan terjadi. Konflik yang terjadi selalu menyisakan pelanggaran HAM yang belum terselesaikan, seperti pelanggaran hak atas properti yang melingkupi tanah dan tempat tinggal, pelanggaran hak atas lingkungan hidup yang sehat, pelanggaran hak atas pekerjaan, dimana mata pencaharian yang bergantung pada tanah untuk berkebun hilang, serta pelanggaran hak atas pangan yang sangat bergantung kepada keberadaaan lahan dan seterusnya. Tidak hanya itu pelanggaran hak-hak sipil dan politik juga sering terjadi, seperti hak atas jaminan perlindungan hukum, hak masyarakat adat atas tanah ulayatnya, hak atas keamanan dan jaminan dari rasa takut, dimana masyarakat adat dan pemilik lahan sering diintimidasi dan dikriminalisasi.

Pemulihan yang efektif harus menjangkau segala jenis ganti rugi yang bersifat material maupun non-material bagi para korban pelanggaran HAM diatas, yang meliputi aspek-aspek hak atas kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Sejauh ini disamping instrumen HAM internasional, terdapat beberapa instrumen yang bisa menjadi modalitas untuk dikembangkan lebih lanjut, khususnya, untuk sektor konflik perkebunan minyak kelapa sawit, yaitu UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; UU No. 40 Tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis; UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup; UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

3.4
Tujuan Menyediakan mekanisme pemulihan yang efektif bagi masyarakat korban konflik terdampak operasional korporasiTujuan Menyediakan mekanisme pemulihan yang efektif bagi masyarakat korban konflik terdampak operasional korporasi Kegiatan • Identifikasi kebijakan mekanisme pemulihan yang efektif
kapasitas; di 18 Provinsi;korban konflik terdampak operasional korporasi Kegiatan • Identifikasi kebijakan mekanisme pemulihan yang efektif yang tersedia oleh negara maupun inisiatif swasta; • Mendorong Kementerian/Lembaga dan juga korporasi untuk menyediakan mekanisme pengaduan, penyelesaian konflik dan pemulihan yang mudah diakses, baik melalui proses mekanisme hukum (yudisial) yang transparan dan akuntabel maupun melalui mekanisme non-yudisial (mediasi, musyawarah, arbitrae dan seterusnya); • Memperkuat fungsi penanganan pengaduan, penyelesaian konflik dan akses pemulihan yang dimiliki Kementerian/Lembaga terkait melalui pelatihan peningkatan • Meningkatkan kesadaran dan pengembangan kapasitas para korban, pemegang hak (rights holders), dan masyarakat sipil untuk memberdayakan, menggunakan, dan mengakses instrumen pemulihan yang tersedia tingkat lokal Kabupaten di 18 Provinsi; Lembaga Pendukung Kementerian KLHK, Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial,
Penanggungiawabdi 18 Provinsi; Penanggungjawab Kementerian ATR/BPN
Lembaga PendukungLembaga Pendukung Kementerian KLHK, Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, Kemenkumham, Komnas HAM, LPSK, Mahkamah Agung,
Kejaksaaan, Kepolisian, kementerian terkait; Provinsi;Kejaksaaan, Kepolisian, Ukuran Keberhasilan • Teridentifikasinya kebijakan mekanisme pemulihan yang efektif yang tersedia oleh negara maupun inisiatif swasta; • Terbentuknya mekanisme pemulihan yang efektif, di luar jalur yudisial, yang disediakan beberapa lembaga dan kementerian terkait; • Terlaksananya pelatihan dan peningkatan kapasitas para korban, pemegang hak (rights holders), dan masyarakat sipil memberdayakan, menggunakan, dan mengakses instrumen pemulihan yang tersedia tingkat lokal Kabupaten di 18 Provinsi; • Terlaksananya pemulihan yang efektif sekitar 10 % per tahun dari data dasar konflik 2017.
Jangka waktu 2018-2023dari data dasar konflik 2017.dari data dasar konflik 2017.
Sumber PendanaanSumber Pendanaan APBN, APBD, sumber lain yang sah

5 http://sawitwatch.or.id/2017/05/press-release-sawit-watch-12-mei-2017-sawit-watch-mendesak-pemerintahmempercepat-moratorium-sawit/ diakses pada 28 september 2017

Penambahan Aksi Strategis:

3.5 Peningkatan Kapasitas dan Pelembagaan Buruh Industri Minyak Kelapa Sawit

Konteks: Berbeda dengan sektor industri ekstraktif, manufaktur, pabrik, dan lainnya, buruh dan pekerja di sektor perkebunan dan pabril minyak kelapa sawit masih sangat jauh dari perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat setidaknya ada sekitar 10 juta pekerja yang ada di sektor perkebunan sawit. Data dari sawit watch sekitar 70% pekerja di sektor perkebunan sawit merupakan buruh harian lepas (BHL), 6 dan sangat rentan akan pelanggaran hak-hak dasarnya.

Mengingat masifnya ekspansi industri ini, peningkatan kebutuhan buruh dan perkerja dalam sektor ini juga semakin meningkat dan tentunya eskalasi pelanggaran HAM berpotensi meningkat. Terdapat hak-hak asasi buruh yang teridentifikasi sering terjadi pelanggaran, yaitu hak atas upah yang layak, hak atas kesehatan, keselamatan dan keamanan kerja, hak atas pekerjaan yang layak, adanya perbudakan kerja paksa, eksploitasi buruh anak, dan hak untuk berserikat. Pelanggaran HAM tersebut diatas pada hakikatnya hadir akibat relasi kuasa yang timpang, dimana konsep yang selalu diabadikan bahwa buruh sebagai ‘pencari kerja yang membutuhkan’ dan perusahaan sebagai ‘pemberi kerja yang berkuasa’, sehingga buruh akan selalu tunduk dan patuh dengan aturan main perusahaan.

Dalam pergerakannya, pelanggaran HAM tersebut dapat diminimalisir dengan memperkuat kapasitas buruh itu sendiri dan melembagakan dirinya dalam suatu wadah serikat yang terorganisir dan terkonsolidasikan dengan baik, dengan tujuan dapat mensejajarkan timbangan relasi kuasa yang timpang tersebut. Pelembagaan serikat buruh di sektor ini harus dipermudah dengan sedemikian rupa dan perlu pengawasan khusus dan kementerian terkait, mengingat tingginya pelanggaran HAM di sektor buruh ini dan pentingnya suatu pelembagaan serikat buruh untuk dapat menjadi wadah pengaduan, perundingan, negosiasi dan gotong royong penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam relasi buruh dan pemberi kerja. Berbagai instrumen internasional HAM dalam sektor buruh seperti international labour organization (ILO) yang telah diratifikasi, dan berbagai instrumen hukum dan HAM nasional seperti UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No 21/2000 tentang Buruh, sesungguhnya dapat menjadi modalitas pembenahan dan perbaikan kondisi buruh sektor ini, serta mendorong pelembagaan serikat buruh.

3.5
TujuanTujuan Mendorong pembentukan dan pelembagaan serikat buruh di sektor industri perkebunan dan pabrik minyak kelapa sawit
—Kegiatan • Identifikasi jumlah serikat buruh yang sudah terbentuk dan terdaftar di 18 provinsi; • Membentuk aturan turunan teknis di sektor sawit terkait
terjamin.perkebunan kelapa sawit di Indonesia; • Mendorong perusahaan untuk terbuka dan menyediakan mekanisme yang mudah untuk pembentukan serikat buruh di perusahaannya; • Mendorong perusahaan mengangkat BHL dan Kernet sebagai buruh tetap sehingga hak-haknya menjadi lebih
terjamin.sebagai buruh tetap sehingga hak-haknya menjadi lebih terjamin. • Melakukan uji tuntas pemenuhan hak-hak dasar buruh di perusahaan-perusahaan yang tersebar di 18 provinsi;.
sawit; buruh perkebunan kelapa sawit.perusahaan-perusahaan yang tersebar di 18 provinsi;. • Mendorong perusahaan memberikan transparansi sistem kerja dan kontrak kerja yang adil dan sesuai dengan prosedur hukum dan HAM dalam proses produksi minyak sawit; • Mendorong adanya sistem pengupahan yang adil bagi buruh perkebunan kelapa sawit. • Melakukan pelatihan dan pendidikan keterampilan advokasi
Kemenkumham, Komnas HAM;buruh perkebunan kelapa sawit. • Melakukan pelatihan dan pendidikan keterampilan advokasi hak-hak dasar buruh di serikat-serikat buruh di 18 provinsi; Penanggungjawab Kementerian Ketenagakerjaan Lembaga Pendukung Kementerian KLHK, Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial,
Kemenkumham, Komnas HAM; dan terdaftar di 18 provinsi;Lembaga Pendukung Kementerian KLHK, Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, Kemenkumham, Komnas HAM; Ukuran Keberhasilan • Terdentifikasi jumlah serikat buruh yang sudah terbentuk dan terdaftar di 18 provinsi; • Terbentuknya aturan turunan teknis di sektor sawit terkait
dan terdaftar di 18 provinsi; tersebut;Kemenkumham, Komnas HAM; Ukuran Keberhasilan • Terdentifikasi jumlah serikat buruh yang sudah terbentuk dan terdaftar di 18 provinsi; • Terbentuknya aturan turunan teknis di sektor sawit terkait mekanisme pembentukan serikat buruh di perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia; • Terbentuknya 4 serikat buruh perkebunan dan pabrik
perkebunan kelapa sawit di Indonesia; tersebut; provinsi; • Terciptanya sistem dan kontrak kerja yang adil dan transparan, serta pemenuhan hak-hak dasar buruh sepertimekanisme pembentukan serikat buruh di perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia; • Terbentuknya 4 serikat buruh perkebunan dan pabrik minyak kelapa sawit di setiap tahunnya dari 18 provinsi tersebut; • Terdokumentasinya uji tuntas pemenuhan hak-hak dasar buruh di 5 perusahaan pertahunnya yang tersebar di 18 provinsi;
• Terlaksananya pelatihan dan pendidikan keterampilan advokasi hak-hak dasar buruh di serikat-serikat buruh di 18
Jangka waktu 2018-2023N APBD sumber lain yang sah
Sumber PendanaanSumber Pendanaan APBN, APBD, sumber lain yang sah

6 http://industri.bisnis.com/read/20161122/12/605249/menaker-dorong-penguatan-peran-serikat-pekerjaperkebunan-sawit diakses pada 28 September 2017.

Penutup

Demikian catatan dan masukkan yang kami sampaikan terhadap naskah draf 6 Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan dari FoKSBI. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kontak melalui: [email protected]