Baca PDF (OCR): Laporan Tahunan AJI 2011 - Menjelang Sinyal Merah

129 halaman · teks PDF berhasil diekstrak tanpa OCR · 12.3 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. Menjelang Sinyal Merah
  2. Daftar Isi
  3. Daftar Tabel
  4. Daftar Grafik
  5. Pengantar
  6. Nezar Patria
  7. BAB I
  8. Sinyal Itu Menjelang Merah
  9. I.1 Tahun ‘Berdarah’ bagi Jurnalis
  10. Pembunuhan Ardiansyah Matrais dan Pilkada Merauke
  11. Dua Versi Cerita Terbunuhnya Ridwan Salamun
  12. Alfrets Mirulewan dan Investigasi Penimbunan BBM
  13. Orde Berganti, Pembunuhan Terus Terjadi
  14. I.2 Teror dan Ancaman Masih Tinggi
  15. I.3 Ancaman dari Sensor 2.0
  16. I.4 Prestasi Internasional yang Tak Membaik
  17. Kabar Baik dan Buruk untuk Pekerja Media
  18. II.1 Kabar Baik dari Jakarta Barat
  19. II.2 Serikat Pekerja dan Cerita dari Pontianak dan Bali
  20. Serikat Pekerja Pontianak Post
  21. Serikat Pekerja Bali Post
  22. II.3 Upah Riil dan Upah Layak Jurnalis
  23. Kontroversi Saham dan Sejumlah Isu Etik
  24. III.1 Wartawan, Saham, dan Kontroversinya
  25. III.2 Statistik Pengaduan yang Bertambah
  26. Media di Indonesia dan Tren Digital
  27. IV.1 Trend Digital dan Suratkabar Dunia
  28. Tabel IV.3 Peringkat 10 Negara Pengguna Facebook
  29. Grafik IV.1 Fakta Soal Facebook Tahun 2010
  30. Grafik IV.2 Persentase Iklan Berdasarkan Media (2000-2007)
  31. IV.2 Industri Media dan Peluang Digital di Indonesia
  32. Grafik IV.5 Fakta Soal Sosial media di Indonesia
  33. Tabel IV.9 100 Peringkat Website Paling Banyak Dikunjungi di Indonesia
  34. Lampiran II Alamat aji
  35. AJI Indonesia
  36. AJI Banda Aceh
  37. AJI Lhokseumawe
  38. AJI Pekanbaru
  39. AJI Medan
  40. AJI Batam
  41. AJI Padang
  42. AJI Palembang
  43. AJI Lampung
  44. AJI Jakarta
  45. AJI Bandung
  46. AJI Yogyakarta
  47. AJI Semarang
  48. AJI Surakarta
  49. AJI Surabaya
  50. AJI Kediri
  51. AJI Jember
  52. AJI Malang
  53. AJI Denpasar
  54. AJI Mataram
  55. AJI Pontianak
  56. AJI Makassar
  57. AJI Palu
  58. AJI Kendari
  59. AJI Manado
  60. AJI Jayapura
  61. AJI Kupang
  62. AJI Persiapan Gorontalo
  63. AJI Persiapan Polewali
  64. AJI Persiapan Bojonegoro

Menjelang Sinyal Merah

Laporan Tahunan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) 2011

Menjelang Sinyal Merah

Laporan Tahunan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) 2011

Penulis: Abdul Manan Editor: Jajang Jamaluddin Kontributor bahan: Asep Komarudin, Aprida Minda Mora Design Cover dan Lay out: J!DSG Cetakan: Juli 2011

Penerbit: Aliansi Jurnalis Independen Jl Kembang Raya No. 6 kwitang Senen Jakarta Pusat 10420 Email: [email protected] Website: www.ajiindonesia.org

Daftar Isi

Pengantar .........................................................................................................7 BAB I: Sinyal Itu Menjelang Merah .................................................. 11 I.1 Tahun ‘Berdarah’ bagi Jurnalis....................................................................13 I.2 Teror dan Ancaman Masih Tinggi ................................................................30 I.3 Ancaman dari Sensor 2.0............................................................................35 I.4 Prestasi Internasional yang Tak Membaik ....................................................40 BAB II Kabar Baik dan Buruk untuk Pekerja Media........................ 45 II.1 Kabar Baik dari Barat ................................................................................47 II.2 Serikat Pekerja dan Cerita dari Pontianak dan Bali......................................52 II.3 Upah Riil dan Upah Layak Jurnalis ..............................................................59 BAB III Kontroversi Saham dan Sejumlah Isu Etik.......................... 67 III.1 Wartawan, Saham, dan Kontroversinya .....................................................68 III.2 Statistik Pengaduan yang Bertambah ........................................................78 BAB IV Media di Indonesia dan Trend Digital ................................. 85 IV.1 Trend Digital dan Suratkabar Dunia ...........................................................89 IV.2 Industri Media dan Peluang Digital di Indonesia ......................................100 Lampiran Kasus Kekerasan terhadap Pers 2010.............................................................119 Alamat Kantor-kantor AJI ..............................................................................129

Daftar Tabel

Tabel: I.1 Anatomi Kekerasan terhadap Pers Tahun 2010 ..............................31 Tabel 1.2 Peringkat Indonesia di Mata Reporters Sans Frontiers (2002-2010).................................................................................41 Tabel 1.3 Peringkat Indonesia di Mata Freedom House (2002-2010).............43 Tabel II.1 Hasil Survei AJI-IFJ tentang Upah Jurnalis, 2005 ............................60 Tabel II.1 Upah Riil Jurnalis di 16 Kota di Indonesia Tahun 2010 ...................61 Tabel II.1 Kebutuhan Hidup Layak Jurnalis Versi AJI Tahun 2011....................63 Tabel III.1 Pengaduan Publik ke Dewan Pers 2007-2010................................78 Tabel III.2 Anatomi Kasus Pengaduan yang Masuk ke Dewan Pers 2010 ........78 Tabel IV.1 Data Pengguna Internet Dunia 2000-2010 ...................................90 Tabel IV.2 Pengguna Internet Dunia berdasarkan Wilayah, 2010 ....................91 Tabel IV.3 Peringkat 10 Negara Pengguna Facebook......................................92 Tabel IV.4 Pengeluaran Iklan Berdasarkan Media(dalam US$ juta, dengan konversi mata uang tahun 2009)...................................................93 Tabel IV.6 Trend Oplah Lima Suratkabar Besar di Amerika Serikat...................97 Tabel IV Persentase Konsumen Yang Sudah dan Mempertimbangkan Membayar untuk:..........................................................................99 Tabel IV.8 20 Negara Pengguna Internet Terbanyak di Dunia........................100 Tabel IV.9 100 Peringkat Website Paling Banyak Dikunjungi di Indonesia .....104 Tabel IV.10 Dewan Pers soal Jumlah Radio di Indonesia Tahun 2010..............107 Tabel IV.11 Jumlah dan Oplah Media 2008 – 2010 .......................................108 Tabel IV.12 Pertumbuhan Iklan di Indonesia 2006-2010 (dalam triliun rupiah) ..................................................................109 Tabel IV.13 20 Media Peraih Iklan Terbanyak 2010 (Suratkabar, Majalah dan Tabloid)................................................................................110 Tabel IV.14 10 Top Kategori Pengiklan di Media 2010 ...................................111

Daftar Grafik

Grafik IV.1 Fakta Soal Facebook Tahun 2010 ..................................................93 Grafik IV.2 Persentase Iklan Berdasarkan Media (2000-2007).........................94 Grafik IV.3 Penurunan Oplah Suratkabar di Sejumlah Negara (2007-2009) .....96 Grafik IV.4 Pendapatan Iklan Cetak Vs Online (dalam US juta) 2002-2008......98 Grafik IV.3 Pengguna Facebook di Indonesia Berdasarkan Usia....................102 Grafik IV.4 Pengguna Facebook di Indonesia Berdasarkan Jenis Kelamin.......102 Grafik IV.5 Fakta Soal Sosial media di Indonesia...........................................103 Grafik IV.6 Perbandingan Perolehan Iklan TV, Suratkabar dan Majalah (2007-2010) ..............................................................................109

Pengantar

MENJELANG 2011 lalu, seorang jurnalis tewas di Pulau Kisar, Maluku Barat Daya. Dia adalah Alfrets Mirulewan, Pemimpin Redaksi Mingguan Pelangi. Alfrets dilaporkan tewas terbunuh, setelah mencoba membuat laporan investigasi penyelundupan BBM. Dinyatakan hilang selama tiga hari, tubuh Alfrets ditemukan menyembul di dekat Pelabuhan Pantai Wonreli, Pulau Kisar, 17 Desember 2010.

Nyaris enam bulan sebelumnya, kita dikejutkan kematian Adriansyah Matrais, wartawan Tabloid Jubi, Jayapura. Laporan kasus menyebutkan dia pernah menerima teror lewat SMS. Sempat menghilang dua hari, mayatnya ditemukan warga mengambang di sungai Gudang Arang, Merauke, pada 30 Juli 2010. Meski ada aroma dugaan pembunuhan, sebab kematiannya masih misterius sampai hari ini.

Kita pernah pula mencatat kematian Anak Agung Prabangsa dua tahun lalu. Jurnalis Radar Bali itu ditemukan tewas, setelah lima hari menghilang. Mayatnya mengambang di pantai Padangbai, Karangasem, Bali pada 17 Februari 2009. Prabangsa tewas karena hendak membongkar skandal korupsi pembangunan sekolah di Bangli, Bali.

Sejumlah kasus yang beruntun itu, kini membentuk fakta: bahwa setelah 12 tahun reformasi, perlindungan negara atas kerja jurnalis belum sepenuhnya tercapai. AJI mencatat ada 64 kasus kekerasan pada 2010, di mana wartawan menjadi sasaran aksi pemukulan, penyerangan, sampai dengan pembunuhan. Angka itu lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Wartawan Sun TV, Ridwan Salamun, misalnya. Dia tewas dianiaya massa saat meliput pertikaian antar kampung di Tual, Maluku Utara.

Dari sekian kasus itu, ada kecenderungan yang bisa dicatat. Pertama, aksi kekerasan berat, dan bahkan pembunuhan, kerap terjadi di lokasi jauh dari pusat kekuasaan. Jika dilihat dari motifnya, kekerasan berujung kematian justru terjadi karena si jurnalis mencoba membongkar praktik korup, atau penyalahgunaan kekuasaan pejabat atau penguasa setempat. Kasus penusukan Banjir Ambarita, wartawan VIVAnews. com di Jayapura, Papua, 3 Maret 2011, misalnya belum lagi terungkap motifnya oleh polisi. Kedua, hanya kematian Anak Agung Prabangsa di Denpasar yang terungkap, dan otak pelakunya divonis hukuman penjara seumur hidup. Selain karena kerja keras Polda Bali, investigasi kasus itu juga didukung oleh Aliansi Jurnalis Independen di Denpasar.

Yang dicemaskan saat ini, sejumlah kasus lain terancam masuk dalam peti besi, dan bahkan bisa berakhir pada impunitas. Misalnya, penanganan kasus Alfrets Mirulewan tampak mengkhawatirkan, terlebih setelah sejumlah saksi menyangsikan tersangka yang ditahan polisi sebagai otak pelaku pembunuhan Alfrets. Atau dalam kasus Ridwan Salamun, para pelakunya hanya dituntut sembilan bulan penjara di pengadilan.

Itu sebabnya Laporan Tahunan AJI pada 2011 ini bertajuk “Menjelang Sinyal Merah”. Meningkatnya kasus kekerasan, terutama pembunuhan wartawan yang tak terungkap, serta aksi penganiayaan, pemukulan, intimidasi dan teror, telah menempatkan kebebasan pers di Indonesia terancam bahaya yang serius.

Ruang kebebasan pers kini bahkan dikepung sejumlah regulasi yang dapat mengirim jurnalis ke penjara. Misalnya, masih bercokolnya pasal pencemaran nama di KUHP, kekaburan RUU Rahasia Negara, ancaman pidana dan perdata dalam sejumlah rancangan undang-undang lain seperti soal intelijen, dan keamanan nasional. Tak kurang, ancaman bagi wartawan juga muncul dari regulasi di internet lewat RUU Tindak Pidana Teknologi Informasi.

Sinyal berbahaya bagi kebebasan pers itu juga terlihat dari laporan badan internasional pemantau kebebasan pers. Pada 2010, Reporters Sans Frontier (RSF) yang berbasis di Paris, mencatat Indonesia berada di ranking 117 dari 178 negara. Dibanding 2009, peringkat itu melorot jauh dari posisi 101. Meskipun masih terunggul di Asia Tenggara, tapi dengan posisi itu, Indonesia masih kalah dari Timor-Leste yang berada di peringkat 94. Sementara, Freedom House yang berbasis di Washington, memberikan skor 52 bagi Indonesia. Itu angka terendah selama sembilan tahun terakhir, dan selama itu pula, kita belum berhasil keluar dari predikat “partly free” menjadi “free”.

Tentu saja, selain menyorot sejumlah ancaman itu, laporan tahunan ini mencatat geliat industri media di tanah air. Perkembangan media sosial, seperti meroketnya pengguna jejaring sosial Facebook dan Twitter, serta kian bertumbuhnya infrastruktur teknologi informasi, membuat Indonesia adalah pasar bagi industri media yang menjanjikan. Termasuk kian melonjaknya angka pengguna internet dan telepon genggam, yang kini menjadi wadah baru bagi rakyat menyerap berita, serta aneka data dan informasi.

Nezar Patria

Ketua Umum AJI

BAB I

Sinyal Itu Menjelang Merah

“2010 jadi lampu kuning bagi jurnalis.”

—Ketua Umum AJI, Nezar Patria, dalam catatan akhir tahun 2010.

Pesan yang beredar di sejumlah grup Black Berry Messenger (BBM) dan mailing list pada Senin pagi, 6 Juni 2011, memang tak bisa dianggap biasa: sejumlah peti mati dikirim ke media. Sekitar pukul 07.30 WIB, kantor The Jakarta Post menerima kiriman itu. Sejumlah kantor media lainnya, seperti Tempo, Kompas, Metro TV, dan SCTV, mendapat paket aneh serupa. Paket barang itu berupa sebuah peti mati dengan ukuran pas untuk anak-anak. Di dalamnya terdapat tulisan “Rest in Peace”, setangkai mawar putih, dan kembang tujuh rupa. Paket dikirim dengan mobil ambulans.

Rumor pun merebak. Spekulasi berhamburan. Apakah ini teror gaya baru terhadap media–selain dengan cara pembunuhan, intimidasi melalui laporan pidana ke polisi, serta gugatan perdata ke pengadilan? Apakah ini ada hubungannya dengan statemen Wakil Presiden Boediono agar media mengurangi ‘noise’? Ada yang meminta dicek apakah media yang dikirimi itu adalah tujuh media, yang pernah digugat Mr. T ke pengadilan karena pemberitaan tentangnya yang disebut sebagai bandar judi? Dalam sebuah mailing list, ada komentar yang berapi-api , “Itu teror luar biasa.”

Memang tak semua melihat kiriman paket “tak biasa” itu sebagai teror. Ada juga yang mengingatkan media untuk introspeksi dan melakukan otokritik. Sebab, faktanya masih banyak pemberitaan yang tidak akurat, tidak berimbang, atau bahkan mengandung penghinaan.

Tapi, spekulasi dan rumor itu tak berlangsung lama. Selang beberapa jam terungkap bahwa paket peti mati itu adalah strategi pemasaran belaka1 . Pengirimnya seorang penulis yang akan me-launching buku baru tentang marketing. Meski spekulasi berakhir, tak urung sejumlah orang menyebut cara berpromosi seperti itu sebagai strategi “norak” dan “kampungan”.

Dari lalu lintas komentar dan diskusi di jagat maya itu, muncul kesan bahwa pada paruh pertama 2011 ini, sebagian penganjur kemerdekaan pers masih dilanda “trauma”. Maklum, perjalanan pers Indonesia sepanjang 2010 banyak dicatat dengan tinta merah.

Indonesia membuat publikasi yang tak menggembirakan kepada dunia. Tiga jurnalis terbunuh sepanjang 2010. Kematian mereka dipastikan dengan berkaitan dengan profesinya sebagai jurnalis. Jadilah 2010 sebagai tahun dengan kasus pembunuhan paling banyak dalam sejarah pers Indonesia. Hal itu menyebabkan Indonesia masuk dalam lima negara paling berbahaya bagi jurnalis dalam daftar Committee to Protect

Journalists (CPJ)2 .

Bukan hanya kasus pembunuhan yang menjadikan 2010 sebagai fase buruk dalam sejarah pers Indonesia. Berdasarkan pendataan yang dilakukan Divisi Advokasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI), pada 2010 tercatat 47 kasus kekerasan, naik 10 kasus dibanding tahun sebelumnya.

Dengan sederet catatan merah itu, tak terlalu mengherankan bila peringkat kebebasan pers Indonesia di mata lembaga pemeringkat internasional, seperti Reporters Without Borders/Reporters Sans Frontière (RSF) dan Freedom House, pun menurun dari tahun sebelumnya.

1 Posting pertama soal ini dalam mailing list ajisaja (mailing list internal anggota Aliansi Jurnalis Independen-AJI) keluar pada pukul 09.20 WIB. Sedang klarifikasi bahwa pengiriman peti mati itu terkait dengan strategi promosi, muncul sekitar 10.10 WIB.

I.1 Tahun ‘Berdarah’ bagi Jurnalis

Sepanjang 2010, setidaknya lima wartawan meninggal. Mereka adalah jurnalis mingguan Pelangi, Alfrets Mirulewan; jurnalis Sun TV Ridwan Salamun; jurnalis Merauke TV, Ardiansyah Matra’is; wartawan Kompas Biro Kalimantan, Muhammad Syaifullah; dan wartawan Sriwijaya Post Asep Pajario.

Alfrets, Ridwan, dan Ardiansyah terbunuh karena pekerjaannya sebagai jurnalis3 . Adapun penyebab kematian

Muhammad Syaifullah masih misterius, kendati polisi memberi penjelasan bahwa almarhum meninggal karena masalah kesehatan. Sedangkan dalam Asep Pajario, motif pembunuhan tidak berkaitan dengan profesi dia sebagai jurnalis4 .

2 Tempo Interaktif, CPJ: Indonesia Masuk Lima Negara ’Berbahaya’ bagi Jurnalis, 6 Januari 2011.

3 Untuk meninggalnya wartawan Kompas Muhammad Syaifullah, memang ada kecurigaan bahwa ia meninggal bukan karena alasan kesehatan. Ketika ditemukan warga, Syaifullah dalam keadaan terbaring dengan mulut berbusa, memakai kaus dan sarung, tangannya memegang remote TV. Di sampingnya ada botol minuman sirup, dan gelas berisi sirup itu. Tak jauh dari gelas itu ada satu lempeng obat Bodreks. Sejumlah kolega wartawan yang mengenalnya tak melihat ada riwayat sakit berat yang dialami Syaiful –begitu sapaan akrabnya. Dalam siaran pers berjudul Journalist who covered environmental issues found dead, 26 Juli 2010, RSF meminta polisi tidak secara prematur “mengesampingkan kemungkinan bahwa dia dibunuh terkait dengan pekerjaannya”. Dalam berita Kompas edisi 26 Juli 2010, polisi memastikan bahwa Syaifullah meninggal karena penyakit yang ia derita dan tak ada bukti kekerasan terhadap korban. Berita berjudul Dokter: Syaiful Meninggal karena Sakit itu juga menjelaskan sejumlah hal terkait kematian itu. Menurut polisi, korban sudah lama mengidap berbagai penyakit. Salah satunya adalah darah tinggi. Dari pemeriksaan polisi diketahui bahwa memang ada pendarahan di otak Syaiful karena pembuluh darah pecah. Lalu

Pembunuhan Ardiansyah Matrais dan Pilkada Merauke

Sebulan sebelum peristiwa nahas itu terjadi, keluarga melihat ada yang berbeda dari kebiasaan wartawan TV Merauke, Ardiansyah Matrais. Ia lebih sering berdiam diri di kamar dan kerap menekuni Al-Quran. Ia juga tampak menjadi anak yang penurut5 . Tak jelas benar apa penyebab perubahan sikap itu. Menurut cerita yang terjaring oleh Aliansi Jurnalis

Independen (AJI) Jayapura, Ardiansyah berubah sikap setelah dia bertemu seseorang, sekitar sebulan sebelum ia meninggal. Kepada keluarga, orang tak dikenal itu mengaku sebagai teman kuliah Ardiansyah.

Selama dua bulan terakhir menjelang kematiannya, Ardiansyah juga sering menerima pesan pendek (SMS) bernada teror dari nomor telepon yang tidak dia kenal. Biasanya, SMS serupa diterima Ardiansyah antara tengah malam hingga dini hari. Tapi, Ardiansyah selalu menghapus SMS ancaman. Beberapa SMS yang diterima Ardiansyah juga diterima sejumlah wartawan lain di Merauke dalam kurun waktu yang sama6 .

Pesan pendek berisi ancaman memang berseliweran seiring dengan perhelatan pemilihan kepala daerah di Merauke pada akhir Juli 2010. Salah satu teror lewat SMS, misalnya, muncul setelah media di Merauke memberitakan aksi perusakan baliho kampanye milik salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati.

Lala, wartawati media cetak di Merauke dan koresponden Harian Bintang Papua di Kota Jayapura, misalnya, mengaku diteror melalui SMS dan diancam akan dibunuh. “SMS teror ini bukan hanya sekali, tapi beberapa kali,” kata Lala. Pengirimnya orang tak dikenal dengan memakai nomor 081230013819. Pelaku juga sempat menelepon, tapi tak pernah mengangkat jika ditelepon balik.

Teror SMS itu mulai diterima wartawan pada 27 Juli, sekitar pukul 19.30 WIT. Salah satu SMS berbunyi: “Terseyumlah yang manis dengan semua orang. Pamerkan senyum indahmu itu nona, karena siapa tahu hari ini nona menikmati napas terakhir di Bumi Papua yang akan Merdeka.”

Awalnya, Lala mengira SMS itu berasal dari kawannya sesama wartawan yang iseng. Tapi, keyakinan Lala goyah setelah ada SMS susulan menyatakan bahwa SMS yang baru saja dikirim itu “serius” dan “tak main-main”.

Pada saat hampir bersamaan, Pemimpin Redaksi Harian Papua Selatan Pos, Raymond, juga menerima SMS bernada ancaman. Salah satu SMS berbunyi: “Genderang perang sudah siap, basis massa tinggal dikerahkan, satu per satu akan kami bantai, Merauke siap berlumuran darah, polisi dan TNI mandul ha ha ha... Para wartawan pengecut jangan pernah bermain api kalau tidak mau terbakar. Karena api akan membakar sekujur tubuhmu. Kalau masih mau makan di tanah ini jangan membuat aneh. Kami sudah mendata kalian semua dan bersiaplah untuk dibantai, ha ha ha.”

Semula, Raymond pun tidak terlalu mengindahkan SMS itu. Tapi, setelah mengetahui bahwa banyak rekannya yang mendapat ancaman serupa, Raymond dan kawan-kawan sepakat melapor ke polisi.

Apakah SMS-SMS seperti itu yang diterima dan selalu dihapus Ardiansyah? Jawabannya belum jelas. Menurut penelusuran tim AJI Jayapura, almarhum terlihat terakhir kali dalam keadaan hidup pada 28 Juli 2010, sekitar pukul 13.00 waktu setempat. Kepada beberapa orang dekatnya, hari itu Ardiansyah mengatakan akan menemui seseorang. Tapi, dia tidak menyebut lokasi pasti pertemuan itu. Yang jelas, setelah pertemuan dengan seseorang yang identitasnya belum diketahui itu, Ardiansyah tak pernah pulang ke rumah atau bertemu dengan teman-temannya. Akhirnya, mayat Ardiansyah ditemukan di Kali Maro, dekat Gudang Arang, Merauke, pada 30 Juli 20107 . Sepeda motor milik Ardiansyah pun ditemukan di dekat sebuah jembatan di kali yang sama8 .

Dalam pernyataan pendahuluannya, Kepolisian Resor Merauke dan Kepolisian Daerah Papua, menyebut tak ada indikasi kekerasan dalam tewasnya Ardiansyah9 . Pernyataan polisi membuat gusar para jurnalis serta kalangan pegiat hak asasi manusia. Soalnya, di lapangan, banyak fakta-fakta yang mencurigakan. Apalagi, menjelang sebulan setelah kematian Ardiansyah, pengusutan oleh polisi tak menunjukkan kemajuan berarti.

Pada 23 Agustus 2010, puluhan jurnalis di Jayapura pun melakukan aksi long march dari gedung DPR Provinsi Papua menuju kantor Kepolisian Daerah Papua. Mereka minta Kepala Polda Papua, Inspektur Jenderal Bekto Suprapto diganti jika tak sanggup mengungkap kasus pembunuhan Ardiansyah10.

Salah satu kejanggalan dalam pengusutan Ardiansyah adalah tidak klopnya penjelasan polisi di daerah dengan penjelasan Markas Besar Polri di Jakarta. Berbeda dengan Polda Papua, Markas Besar Polri pernah memberikan pernyataan bahwa ada tanda-tanda bekas kekerasan pada beberapa organ tubuh Ardiansyah. Saat jenazahnya ditemukan, lidah Ardiansyah tampak menjulur, ada tanda memar pada bagian kepala belakang, dan satu giginya rontok. Penjelasan Mabes Polri senada dengan informasi yang diperoleh AJI Jayapura yang menguatkan dugaan terjadinya kekerasan sebelum korban dibuang ke Kali Maro.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membentuk tim investigasi untuk mengusut kematian Ardiansyah. Tim itu beranggotakan enam orang, gabungan dari anggota Komnas HAM Jakarta dan Komnas HAM Papua. Setelah mengumpulkan dan menganalisis fakta di lapangan, tim Komnas HAM menemukan indikasi awal bahwa kematian Ardiansyah berkaitan dengan proses Pemilihan Kepala Daerah Merauke11. Tapi, hingga Mei 2011, belum ada perkembangan berarti dalam penanganan kasus pembunuhan Ardiansyah12.

ada juga penggumpalan di jantung dan ginjal. Mengenai busa di mulut ketika Syaiful ditemukan, polisi menyatakan bahwa hal itu biasa terjadi pada korban yang mengalami serangan jantung akibat pembuluh darah pecah. Perdarahan hebat menyebabkan lidah Syaiful tertarik ke belakang sehingga menyumbat tenggorokan. ”Akibatnya, oksigen tidak bisa masuk dan korban meninggal dengan busa di mulut,” kata kata Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Kalimantan Timur Kombes dr Djoko Ismoyo dalam konferesi pers di RS Bhayangkara, 26 Juli 2010.

4 Wartawan Sriwijaya Post Arsep Pajario ditemukan tewas di dalam kamar rumahnya di Komplek Citra Dago Blok D No. 9, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Palembang, Sumatra Selatan, dengan tubuh telah membusuk, sekitar pukul 14.00 WIB, 17 September 2010. Arsep ditemukan dalam keadaan terlentang di kamarnya. Di sebelahnya ada obat antinyamuk. Kondisi pintu rumah terkunci. Polisi menduga, kematian Arsep melibatkan orang terdekat korban. Karena, di salah satu akun jejaring sosial milik korban terdapat status berisi kata-kata kasar yang dikirim seorang temannya. Tak berselang lama, sekitar 3 hari setelah kejadian pembunuhan, polisi menangkap pelakunya: Stefi Andila Panjaitan. Kepada polisi, ia mengaku membunuh Arsep Pajario dengan cara mencekik leher korban selama 10 menit. Ia merekayasa pembunuhan ini dengan meletakkan alat penyemprot nyamuk di samping jasad korban, agar terkesan bunuh diri. Aksi nekat ini dilakukan Stevi karena tersinggung dengan perkataan Asep yang meminta uang yang dicuri Stevi sebesar Rp 300 ribu agar dikembalikan. Tak hanya itu alasan Stevi membunuh Asep. Menurut polisi, pembunuhan itu terjadi karena Asep enggan diajak hubungan intim oleh lawan jenisnya, Stefi Andila Panjaitan. Menurut Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Sumatra Selatan AKBP Sabaruddin Ginting, peristiwa pembunuhan bermula dari kedatangan tersangka ke rumah korban di Komplek Citra Dago Blok D No. 9, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Palembang. Menurut tersangka, korban memintanya untuk melakukan oral seks dan disodomi. Tetapi ajakan tersebut ditolak tersangka hingga terjadi adu mulut. Merasa kesal dilecehkan oleh korban, tersangka langsung memiting korban dari belakang dan menyeretnya ke ruang depan hingga korban terjatuh. Kemudian korban dicekik dan ditindih dari arah depan. Setelah korban dipastikan tewas, tersangka meletakkan korban di kamarnya dan mengambil telepon seluler korban. Sebelum melarikan diri, korban sempat mencoba menghilangkan jejak dengan memasukkan sepeda motor milik korban ke dalam rumah dan menguncinya. Akibat perbuatannya itu, hakim di Pengadilan Negeri Palembang memvonisnya dengan hukuman delapan tahun penjara, 7 Maret 2011).

5 Siaran Pers AJI Jayapura, Kuat Dugaan Ardiansyah Matrais Dibunuh, 28 Agustus 2010.

6 Siaran Pers AJI Indonesia, AJI Mendorong Polisi Investigasi Kematian Ardiansyah Matrais, Wartawan Merauke TV, 20 Agustus 2010.

7 Berdasarkan hasil investigasi AJI Jayapura, soal posisi sepeda motor milik Ardiansyah yang kabarnya ditemukan berada di dekat Jembatan 7 Wali-Wali, tak seragam.

8 Berdasarkan hasil investigasi AJI Jayapura, soal posisi sepeda motor milik Ardiansyah yang kabarnya ditemukan berada di dekat Jembatan 7 Wali-Wali, tak seragam. Ini adalah jembatan rangka baja sepanjang sekitar 565 meter yang melintas di atas Sungai Maro, yang jaraknya sekitar 7 kilomter dari pusat kota Jayapura. Jembatan ini merupakan urat nadi penting yang menghubungkan beberapa distrik di Jayapura, seperti Kumbe, Semangga, Jagebob, dan Tanah Miring. Menurut sumber di kepolisian resort Merauke, motor Ardiansyah berada di Jembatan Tujuh Wali-Wali itu sekitar pukul 16.00 WIT. Kesaksian berbeda diberikan sejumlah sopir truk dari Distrik Semangga. Saat perjalanan bolak balik melintasi jembatan itu, mereka mengaku tak pernah melihat motor pada jam 16.00 WIT, tapi malah melihatnya sekitar pukul 18.00 WIT. Motor tersebut diparkir di pinggir jembatan tanpa ada kerusakan apapun. Berdasarkan keterangan lain dari rombongan pengendara motor yang berasal dari Distrik Semangga yang melintas di Jembatan Tujuh Waliwali di hari yang sama, mereka mengaku tak melihat adanya motor, baik pada pukul 16.00 atau sekitar pukul 18.00 WIT. Malah yang ditemukan kelompok pengendara itu adalah orang mabuk yang melambaikan bajunya untuk menghentikan mereka. Orang mabuk tersebut berada persis di tempat yang katanya ditemukan motor Ardiansyah, sekitar pukul 19.00 WIT.

9 Kantor Berita Antara, Polda Papua Terus Dalami Kasus Tewasnya Wartawan Ardiansyah, 31 Agustus 2010. Kapolda Papua Irjen Pol Bekto Supraptomenjelaskan, dari hasil otopsi, dalam kematian Ardiansyah, tidak ada tanda-tanda kekerasan, dan visum dokter belum menyimpulkan penyebab kematian korban. Pemeriksaan paru-paru almarhum telah menunjukkan positif bahwa Ardiansyah tewas di dalam air, dan bukan tewas dibunuh baru dimasukkan ke dalam air. Namun demikian, menurut dia, pihak penyidik Polda Papua masih terus melakukan penyelidikan terhadap kematian Ardiansyah untuk mengungkap apakah korban dibunuh atau tidak. Ketika ditanya soal adanya teror terhadap para wartawan di Merauke lewat pesan singkat (SMS) melalui telepon seluler (ponsel) maupun kertas, ia menegaskan, soal pengancaman atau teror bisa saja terjadi di mana-mana. Ia sendiri mengaku sering mendapat ancaman itu. ”Kami sudah selidiki, masalahnya adalah untuk mengungkap kasus teror itu membutuhkan alat untuk melacak nomor pengirim tersebut, dan alat itu hanya bergantung pada Mabes Polri,” katanya.

10 Papua Pos, Ganti Kapolda Papua!, 24 Agustus 2010. Berita diunduh dari http://www. komisikepolisianindonesia.com/secondPg.php?cat=umum&id=2390. Dalam aksi itu, para jurnalis berkeras untuk menyerahkan pernyataan sikapnya langsung kepada Kapolda atau Wakil Kapolda.

Dua Versi Cerita Terbunuhnya Ridwan Salamun

“Baru dapat kabar dari kawan-kawan di RCTI, bahwa kontibutor jaringan MNC (Sun TV) di Tual, Maluku Tenggara, Ridwan Salamun, tadi pagi tewas dibacok massa. Kronologi sedang disusun kawan-kawan di Sun TV.”

Pesan yang dikirim seorang jurnalis itu masuk dalam mailing list anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI) pada 21 Agustus 2010, pukul 10:46 AM, atau kurang dari satu jam setelah waktu kejadian di Tual, sekitar 2.000 kilometer dari Jakarta13.

Ridwan Salamun terbunuh saat meliput bentrokan antarwarga Kompleks Banda Eli dan warga Dusun Mangun di Desa Fiditan, Tual, Maluku Tenggara, sekitar pukul 08.00 WIT atau sekitar pukul 10.00 WIB. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi mata, Salamun saat itu berada di tengah-tengah massa karena berusaha mengambil gambar kedua pihak yang bertikai. Saat itulah massa dari warga Dusun Mangun menyerang dan mengeroyoknya. Ia mengalami luka bacok pada leher dan punggungnya14. Ridwan tergeletak di jalan untuk beberapa lama sebelum akhirnya dibawa ke rumah sakit. Upaya penyelamatan yang terlambat itu sia-sia karena Ridwan mengembuskan napas terakhirnya di perjalanan menuju rumah sakit .

Polisi langsung bergerak mengusut peristiwa berdarah itu. Awalnya, para pelaku yang terlibat bentrokan saling menutup diri. Baru pada 24 Agustus 2010, polisi menetapkan seorang tersangka berinisial IR, berasal dari Desa Fiditan, setelah memeriksa lebih dari 10 saksi dari dua desa yang terlibat bentrokan15. Setelah itu, polisi 13 orang. Tapi, hanya tiga di antara mereka yang ditetapkan sebagai tersangka dan diadili.

Isyarat tak baik terbaca saat jaksa menuntut Hasan Tamnge, 28 tahun, Ibrahim Raharusun, 38 tahun, dan Sahar Renuat, 21 tahun, dengan hukuman 8 bulan penjara. Padahal, jaksa mendakwa mereka melakukan penganiayaan dan pembunuhan. Banyak pihak menilai tuntutan jaksa itu terlalu ringan. Saat itu, muncul pula kekhawatiran bahwa para terdakwa bakal bebas dari jerat hukum. Kekhawatiran itu menjadi kenyataan pada 9 Maret 2011, ketika majelis hakim Pengadilan Negeri Tual, Maluku, membacakan vonis untuk tiga terdakwa. Majelis hakim yang diketuai Jimy Wally membebaskan ketiga terdakwa. Menurut hakim, ketiga terdakwa bebas demi hukum karena tidak terbukti menganiaya dan membunuh16. Protes dan aksi solidaritas terhadap Ridwan Salamun pun merebak di sejumlah daerah.

Pangkal soalnya adalah pada dua versi soal kematian Ridwan Salamun. Organisasi jurnalis menyampaikan versi bahwa Ridwan Salamun tewas akibat terjebak di tengahtengah massa yang bertikai saat meliput peristiwa bentrokan itu. Namun versi lainnya berkata sebaliknya, dan menyatakan bahwa Ridwan Salamun tewas karena terlibat dalam pertikaian dua kelompok itu. Versi kedua ini yang diyakini jaksa sehingga tuntutan terhadap ketiganya ringan.

Ketua tim jaksa penuntut kasus ini, Japet Ohello, menyebut Ridwan terlibat dalam pertikaian, bukan orang yang terkena musibah saat menjalankan tugas jurnalistiknya. Menurut versi Ohello, pada 21 Agustus 2010 sekitar pukul 07.00 waktu setempat, Ridwan bersama puluhan warga Kampung Banda Ely mendatangi warga Kampung Baru Mangon, yang hanya berbatasan jalan desa. Hasan Tamnge, warga Baru Mangon, menyebut Ridwan Salamun, yang ditemani enam warga Banda Ely, langsung mengarahkan parang panjang ke arah lehernya. Hasan terjatuh dengan parang masih menancap di leher. Ridwan berusaha mengambil parang dari leher Hasan. Namun, masih kata Ohello, Hasan melawan dengan memegangi parang milik Ridwan. Keduanya tarik-menarik untuk memperebutkan parang. Gara-gara aksi saling rebut itu, tiga jari Hasan nyaris putus.

Dalam perebutan itu, Hasan sempat memukul pelipis Ridwan dengan pipa yang digenggamnya, hingga parang di tangan Ridwan terlepas. Ketika Ridwan hendak melangkah mundur, Hasan memukul pinggang Ridwan dengan pipa. Saat mundur, Ridwan terpeleset gundukan tanah lalu terjatuh. Saat itulah ketiga terdakwa bersama warga Baru Mangon lainnya mengeroyok Ridwan17. Tatkala Ridwan terkapar, tak seorang pun berani mendekat. Satu jam kemudian ia baru dilarikan ke Rumah Sakit Umum Langgur, lima kilometer dari Desa Fiditan. Pukul 09.45 waktu setempat, Ridwan meninggal.

Maluku Media Center, yang melakukan advokasi atas kasus ini, menampik cerita versi jaksa. Menurut Koordinator MMC, Insany Syahbarwaty, Ridwan diserang dengan benda tumpul dan tajam yang mengakibatkan meninggal karena luka bacok di kepala dan dadanya yang tertancap tombak. Menurut Insany, cerita versi Hasan dinilai tak cocok degan sejumlah bukti lainnya. Dalam berkas acara pemeriksaan, Hasan mengaku terluka di bagian tangannya karena merampas parang dari Ridwan. “Tapi temuan Komnas HAM, tangan Hasan tidak terluka. Yang ada luka sayatan di belakang telinganya,” kata Insany18.

Ketua Komnas HAM perwakilan Maluku, OT Lawalatta, dalam jumpa pers pada 8 April 2011 di Ambon mengatakan, Ridwan keluar dari rumah dalam keadaan kamera sudah menyala. Sebab, jarak dari rumah Ridwan ke lokasi bentrok sangat dekat. Temuan Komnas HAM ini membantah anggapan jaksa bahwa Ridwan Salamun meninggal bukan sedang menjalankan tugas jurnalistiknya. Bukti kamera sudah ditemukan dan diamankan oleh salah satu lembaga penegak hukum di Ambon. Kejaksaan akhirnya mengajukan kasasi atas putusan bebas itu19.

Lawalatta punya kecurigaan lain soal terbunuhnya Ridwan. Menurut dia, ada kemungkinan Ridwan dihabisi lantaran tahu banyak kasus yang ditangani Polres Maluku Tenggara terkait pencurian ikan illegal dan narkoba yang diduga melibatkan petinggi polisi di daerah ini. Masih terkait soal ini, istri Ridwan, Nurfi Saudah Toisuta, menambahkan, suaminya pernah dicoba disogok Rp 200 juta terkait kasus narkoba yang melibatkan petinggi polisi di Polres Maluku Tenggara20.

Namun, Wakil Kapolda Brigjen Arie Sulistyo yang saat itu ada di kantor, tak bersedia menemui wartawan. “Inilah bukti bahwa Polda Papua bersikap tidak mau peduli terhadap kasus yang menyebabkan Ardiansyah meninggal dunia,” kata Ketua AJI Papua, Viktor Mambor.

11 Vivanews.com, Komnas HAM: Kematian Wartawan TV Merauke Terkait Pilkada?, 25 Agustus 2010.

12 VOA News, AJI: Aparat Harus Usut Tuntas Pembunuhan Jurnalis, Selasa, 3 Mei 2011

13 Siaran Pers AJI, AJI Mengecam Kekerasan Massa yang Menyebabkan Kematian Wartawan, 21 Agustus 2010. Siaran pers didistribusikan sekitar pukul 18.40 WIB.

14 Kompas.com, Kontributor SUN TV Tewas Dikeroyok Massa, 21 Agustus 2010.

15 Solopos, Polda tetapkan satu tersangka tewasnya Ridwan Salamun, 24 Agustus 2010.

16 Okezone, Terdakwa Pembunuhan Ridwan Salamun Divonis Bebas, 9 Maret 2011. Menurut ketua majelis hakim Jimy Wally, dakwaan primer dan subsidair untuk ketiganya tak terbukti. Majelis hakim meminta kepada jaksa agar ketiga terdakwa dibebaskan dari rumah tahanan negara dan nama baiknya dipulihkan. Majelis hakim juga meminta barang bukti berupa sepotong besi dan sebilah parang segera dimusnakan. Barang bukti milik korban berupa celana pendek, kaos kutang, dan sebuah tas akan dikembalikan kepada keluarga korban.

17 Majalah Tempo, Pembunuh Wartawan Dituntut Ringan, edisi 28 Februari 2011.

18 Tempo Interaktif, Terdakwa Pembunuh Wartawan Sun TV Bebas, 9 Maret 2011. Lihat http://www. tempointeraktif.com/hg/hukum/2011/03/09/brk,20110309-318728,id.html

Alfrets Mirulewan dan Investigasi Penimbunan BBM

Leksi Kikilay, jurnalis di Mingguan Pelangi Maluku, masih mengingat hari-hari sebelum ajal menjemput koleganya, Alfrets Mirulewan. Waktu itu, 14 Desember 2010, mata Leksi sudah terpejam. Sekitar pukul 23.30 WIT, tiba-tiba telepon Leksi berdering. Rupanya, Alfrets yang menelepon. Dia meminta Leksi menemaninya melakukan investigasi soal kelangkaan Bahan Bakar Minya. “Bung tolong temani beta ke pelabuhan,” Alfrets meminta. Leksi menjawab, “Ya.”.21 Tak berselang lama, keduanya bertemu, lalu menuju pelabuhan Pantai Nama.

Di Pelabuhan, Leksi dan Alfrets melihat LCT Cantika 01 merapat membawa BBM. Tak lama kemudian, satu truk warna kuning dan hijau melintas. Alfrets pergi membuntuti truk yang memuat BBM dari dalam pelabuhan. Satu jam kemudian,

Afrets kembali dan bertanya, “Bung, ini kameranya foto bagaimana?” Alfrets rupanya ingin mengambil gambar, tapi tak bisa karena kamera tak kunjung menyala. Setelah diperiksa Leksi, masalahnya ada pada tutup baterai kamera yang terbuka. Baterai kamera tak ada di tempatnya.

Saat keduanya sibuk membahas kamera, seorang petugas Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) bernama Giovani Assan meminta mereka keluar dari pelabuhan dengan alasan tak jelas. Tapi, saat itu truk yang sebelumnya diikuti Alfrets kembali ke pelabuhan. Bukannya keluar, Alfret dan Leksi justru masuk ke pelabuhan dan mewawancarai Giovani.

Menurut Leksi, tak sempat terjadi pertengkaran dalam wawancara itu. Tapi, nada sura Giovani beberapa kali meninggi seperti orang emosi. Leksi pun menyarankan agar Alfrets melanjutkan wawancara besok pagi. Saat itu, jarum jam menunjuk pada pukul 3 dini hari. “Bung, pulang. Sudah terlalu larut,” kata Leksi kepada koleganya. Alfrets sepakat. Dia lantas mengantar Leksi pulang ke tempat kos-nya. Leksi baru masuk rumah setelah Alfrets berlalu dengan sepeda motor Thundernya. Tapi, Leksi tidak pernah tahu apakah Alfrets pulang ke rumah atau kembali ke pelabuhan. Itulah terakhir kali Leksi melihat Alfrets dalam keadaan bernyawa.

Tiga hari kemudian, sekitar pukul 3 dini hari, Elvis Mahulette melihat jenazah Alfrets mengapung di di Pelabuhan Pantai Wonreli, Kisar. Posisi jenazah sekitar 7 meter dari lambung kanan kapal LCT Cantika22. Saat itu, arus air tenang. Tidak ada gelombang. Saksi yang melihat pertama kali jenazah mengatakan, jenazah Alfrets seperti muncul dari dalam air.

Polisi telah menangkap lima orang yang disangka sebagai pelaku pembunuhan Alfrets. Namun, kalangan jurnalis di Kisar meragukan bahwa kelima orang tersangka merupakan pelaku utama. April lalu, polisi mengirimkan berkas perkara kasus ini ke Kejaksaan Tinggi Maluku. Kejaksaan mengembalikan berkas itu kepada Kepolisian Daerah Maluku untuk diperbaiki23.

19 Tribunnews.com, Jaksa Siapkan Memori Kasasi Perkara Ridwan Salamun, 5 April 2011. http://www. tribunnews.com/2011/04/05/jaksa-siapkan-memori-kasasi-perkara-ridwan-salamun

20 Koran Tempo, Tim Ridwan Miliki Saksi dan Bukti Baru, 9 April 2011.

21 Tim Investigasi Maluku Media Centre: Laporan Hasil Investigasi Kasus Tewasnya Jurnalis Alfrets Mirulewan Pemimpin Redaksi Pelangi Maluku, 5 Januari 2011.

22 Kesaksian Jhon R. Rumatora, petugas Petugas KPLP Pantai Nama, dalam Laporan Hasil Investigasi Kasus Tewasnya Jurnalis Alfrets Mirulewan Pemimpin Redaksi Pelangi Maluku, 5 Januari 2011.

Orde Berganti, Pembunuhan Terus Terjadi

Di masa Orde Baru, kasus kekerasan terhadap wartawan yang paling banyak mendapat perhatian adalah kasus yang menimpa Fuad M. Syafruddin alias Udin, wartawan Harian Bernas, Yogyakarta. Pada 13 Agustus 1996, tepatnya pukul 18.00, tiga orang mendatangi rumah Udin. Di hadapan istri dan anaknya, Udin dikeroyok sampai tak sadarkan diri. Udin dibawa ke rumah sakit. Tiga hari kemudian, Udin meninggal24.

Setelah kematian Udin, pers Indonesia mencatat sejumlah kasus wartawan yang meninggal terkait profesinya. Committee to Protect Journalists (CPJ) mencatat pembunuhan Sayuti Bochari, wartawan mingguan Pos Makasar. Dia ditemukan tak bernyawa dengan luka di kepala dan leher pada 9 Juni 1997, di Desa Luwu, sekitar 480 kilometers sebelah utara Makassar, ibu kota Sulawesi Selatan. Sepeda motor Sayuti ditemukan di samping jenazahnya. Keluarga Sayuti meyakini luka di tubuh korban menunjukkan bahwa dia dianiaya.

Sebelum meninggal, Sayuti menulis sejumlah artikel tentang pejabat setempat yang diduga menggelapkan dana program pengentasan kemiskinan. Dia juga melaporkan pencurian kayu yang melibatkan kepala desa. Cerita itu dimuat di halaman depan Pos Makasar, pada 1 Juni 1997. Pemimpin Redaksi Pos Makassar Andi Tonra Mahie punya keyakinan bahwa kematian Sayuti akibat beritanya tentang korupsi lokal. Tapi, polisi setempat menyatakan Sayuti meninggal karena kecelakaan lalu lintas25.

Pada tahun yang sama, tepatnya pada 25 Juli 1997, wartawan Sinar Pagi, Naimullah, ditemukan tewas dengan kondisi tubuh terpenggal di jok belakang mobilnya, di Pantai Penibungan, sekitar 90 kilometer utara Pontianak, ibu kota Provinsi Kalimantan Barat. Luka bekas tusukan tampak pada leher. Adapun luka memar ada di kepala, pelipis, dada, dan pergelangan tangan korban.

Beberapa hari kemudian, sejumlah surat kabar menulis bahwa sebelum meninggal Naimullah gencar memberitakan pencurian kayu dan pembalakan liar di Kalimantan. Saksi mata menuturkan, almarhum terakhir kali terlihat bersama empat pria, salah seorang di antaranya merupakan karyawan di perusahaan yang diduga terlibat kasus penebangan illegal. Menurut penelusuran CPJ, setelah berbicara dengan sejumlah wartawan lokal, Naimullah diduga dibunuh karena melaporkan keterlibatan polisi dalam penebangan liar di daerah tersebut26.

Apa yang menimpa Naimullah pada 1997 bukan penutup kisah pembunuhan terhadap jurnalis di Indonesia. Setelah 1998, saat angin perubahan berembus di Indonesia, pembunuhan wartawan terus berulang. Setelah era reformasi, pers di Indonesia bisa dikatakan menikmati ruang kebebasan yang lebih besar dalam hal pemberitaan, tapi belum mendapat perlindungan dalam hal keselamatan.

Pada 2003, Indonesia mencatat ada dua kasus pembunuhan jurnalis:

yaitu pembunuhan jurnalis TVRI Banda Aceh, Mohamad Jamal, dan pembunuhan jurnalis senior RCTI, Ersa Siregar. Dua kasus ini dicatat dalam dua kategori berbeda oleh Committee to Protect Journalists. Kasus Mohammad Jamal dicatat CPJ dalam kategori motive unconfirmed (motif belum terkonfirmasi)27. Dari 10 kasus jurnalis yang terbunuh di Indonesia, Jamal adalah satu-satunya yang diberi label motive unconfirmed.

Jenazah Jamal ditemukan warga pada 18 Juni 2003, di bawah jembatan Krueng Cut, Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam28. Mayat Jamal ditemukan dengan kedua tangannya diikat ke belakang dan hanya mengenakan pakaian dalam.

Jamal tak diketahui kabarnya setelah hampir sebulan lamanya dilaporkan menghilang. Sejumlah koleganya menyebutkan, sebelum ditemukan tewas, Jamal dijemput oleh beberapa orang tak dikenal dari kantornya di kawasan Mata Ie, Banda Aceh, 20 Juni 2003.

Adapun Ersa Siregar meninggal tertembak saat terjadi kontak senjata antara TNI dan Gerakan Aceh Merdeka di Simpang Ulim, Aceh Timur, Nanggroe Aceh Darussalam, 29 Desember 2003. Ia tertembak setelah disandera GAM bersama kamerawan RCTI, Ferry Santoro, sopir Rahmadsyah serta dua warga sipil lainnya. Dua warga sipil yang ikut menumpang dalam perjalanan dari Langsa, Aceh Timur menuju Kota Lhokseumawe, Aceh Utara, itu adalah istri perwira TNI, yakni Farida dan Soraya29.

Dari lima orang yang disandera, hanya Ersa yang berakhir tragis. Empat lainnya, selamat. Juru kamera Ferry Santoro baru dibebaskan sekitar 11 bulan kemudian, yaitu pada 17 Mei 2004 melalui perantaraan Palang Merah Internasional (ICRC)–setelah pembebasannya sempat tertunda sampai dua kali30.

Setelah Ersa, ada kasus Elyudin Talembanua. Elyudin, yang akrab dipanggil Bang Ely, hilang sejak 29 Agustus 2005. Saat pamit kepada istrinya, Elisa Sederhana Harahap, ia mengaku akan melakukan liputan selama beberapa hari di Teluk Dalam. Dari rumahnya di Jalan Yos Sudarso, Desa Saewe, Kecamatan Gunungsitoli, dia membawa perlengkapan kerja. Namun sejak saat itu, tak pernah kembali. Mayatnya juga tak ditemukan. CPJ, yang pernah mengirim tim untuk memverifikasi kasusnya, memasukkan nama Elyudin dalam daftar jurnalis yang berstatus hilang31.

Tahun berikutnya, peristiwa pembunuhan jurnalis terjadi di Probolinggo. Korbannya Herliyanto, wartawan lepas harian Radar Surabaya. Dia ditemukan tewas di sebuah jalan setapak di kawasan hutan jati Klenang, Desa Tarokan, Banyuanyar, Probolinggo, Jawa Timur, 29 Mei 2006. Ia dikenali oleh warga dan polisi dari ID card-nya sebagai wartawan.

Berdasarkan hasil visum Rumah Sakit Umum Probolinggo, korban meninggal karena bacokan benda tajam. Korban mengalami luka pada bagian perut sehingga usus terburai keluar lebih kurang 25 cm, luka pada tengkuk belakang selebar 12,5 cm dan luka pada kepala bagian atas dengan lebar kurang lebih 8 cm. Polisi memastikan pembunuhan terhadap Herliyanto bukan bermotif perampokan. Sebab, harta benda korban masih utuh.

Setelah tiga tahun tak terdengar ada pembunuhan wartawan, berita tentang ditemukannya mayat wartawan harian Radar Bali, Anak Agung Prabangsa, pada 16 Februari 2009, sangat mengejutkan32. Jenazah Prabangsa ditemukan mengambang di Pantai Bias Tugel, Desa Padangbai, Karangasem, Bali. Mayat pria 45 tahun yang bekerja di anak perusahaan grup raksasa

Jawa Pos itu ditemukan sekitar pukul 09.40 Wita oleh Kapten Kapal Perdana Nusantara.

Awalnya, polisi tak (berkeinginan?) mencium gelagat bahwa pembunuhan ini terkait profesinya. Namun, penelusuran lebih jauh membuktikan bahwa pembunuhan ini terkait berita yang pernah ditulis Prabangsa. Antara lain, soal penunjukan langsung pengawas proyek sejumlah pembangunan di Dinas Pendidikan Bangli, dengan nilai Rp 4 miliar. Temuan ini pula yang menuntun polisi ke rumah setengah jadi di Jalan Merdeka Bangli, milik politisi PDI Perjuangan Nyoman Susrama, yang kemudian menjadi tersangka kasus pembunuhan ini. Ia akhirnya divonis hukuman seumur hidup karena kasus ini.

Terbunuhnya Prabangsa menjadikan Indonesia masuk dalam list Committee to Protect Journalist sebagai satu dari 20 negara yang dikategorikan berbahaya bagi jurnalis33. Dengan masuk list itu, maka Indonesia sama dengan Nigeria, Venezuela, Nepal dan Turkey dengan masing-masing 1 kasus pembunuhan. Di tahun 2009, daerah paling mematikan ditempati oleh Filipina, yang mencatat ada 33 kaus pembunuhan terhadap jurnalis, yang diikuti oleh Somalia (9), Irak, Pakistan (4), Meksiko, Rusia (3), Afganistan dan Srilanka (2).

Kasus Prabangsa ternyata tak menjadi akhir dari kisah berdarah bagi jurnalis Indonesia. Tahun berikutnya, Indonesia masuk dalam daftar lima negara yang berbahaya bagi jurnalis34 karena kasus pembunuhan yang terjadi di negara ini bertambah menjadi tiga kasus. Sebenarnya ada lima kasus pembunuhan, namun tiga di antaranya yang sudah dikonfirmasi –termasuk oleh Committee to Protect Journalist—karena profesinya. Di tahun 2010, Pakistan menjadi menjadi daerah paling berbahaya karena 8 kasus pembunuhan. Berikutnya adalah Irak (4 kasus), Honduras, Mexico, Indonesia (3 kasus), Thailand, Nigeria, Somalia, Angola, Afghanistan, dan Filipina (2 kasus).

23 Ambon Ekspres, Memori Kasasi Dikirim ke Kejagung, tanpa tanggal pasti. Informasi diunduh dari http://www.balagu.com/Putusan%20Bebas%20Terdakwa%20Pembunuhan%20Salamun%20 %20Memori%20Kasasi%20Dikirim%20ke%20Kejagung

24 Sejumlah bukti berbicara terang untuk bisa mengungkap kasus itu. Sejumlah tulisan kritis Udin banyak berbicara tentang kasus korupsi di Bantul yang saat itu dipimpin oleh tentara berpangkat kolonel. Tapi, aparat penegak hukum mengabaikan indikasi yang sudah terang benderang itu, dan malah menetapkan Iwik, yang layak diragukan keterlibatannya. Seperti sudah diduga, Iwik bebas, dan polisi tak punya niat mencari siapa pembunuh sebenarnya. Bertahun-tahun setelah peristiwa itu, tak ada kemajuan yang berarti. Dugaannya, yang patut dicurigai menjadi oelaku adalah Bupati Sri Roso Sudarmo, yang memiliki hubungan eluarga dengan Soeharto. Namun, setelah Seoharto jatuh di tahun 1998 pun, polisi tak menunjukkan upaya serius mengusutnya. Bahkan, polisi yang diduga menghilangkan barang bukti penting kasus Udin, tak diproses secara layak. Kasus pembunuhan itu akhirnya menjadi sejarah dan tak memungkinkan lagi meminta pertanggungjawabannya. Genap pada April 2010 lalu, umur dari kasus pembunuhan itu sudah 14 tahun, batas yang diberikan oleh Ktab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk menyatakan sebuah kasus kriminal menjadi kadaluwarsa dan tak lagi bisa diproses secara hukum. Sejak itu, kasus itu pun masuk dalam “dark number”.

25 Resume kasus Sayuti diunduh dari http://www.cpj.org/killed/1997/muhammad-sayuti-bochari. php

26 Resume kasus Naimullah diunduh dari http://www.cpj.org/killed/1997/naimullah.php

27 CPJ mengkategorikan kasus pembunuhan yang diperiksanya dalam dua kategori, yaitu motive confirmed (motifnya dikonfirmasi) dan motive unconfirmed (motifnya belum terkonfirmasi). Sebuah kasus dimasukkan dalam motive confirmed jika CPJ yakin bahwa jurnalis itu dibunuh sebagai akibat langsung dari pekerjaannya. Sedangkan motive unconfirmed diberikan kepada kasus motifnya tidak jelas, tetapi adalah mungkin bahwa dia dibunuh karena pekerjaannya.

28 CPJ tak menyebut tanggal pasti kematian Jamal. Dalam http://www.cpj.org/killed/2003/mohamadjamal.php disebutkan bahwa Jamal, 30 tahun, diculik pada 20 Mei oleh orang bersenjata tak dikenal dari kantornya di Banda Aceh. Seorang jurubicara militer mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa tubuh Jamal ditemukan di sungai 17 Juni. Saksi lain, seperti dimuat kantor berita Reuters, mengatakan bahwa mata dan mulut Jamal telah ditutupi dengan lakban, tangan terikat dengan tali nilon, dan diikat ke batu besar yang diikatkan ke lehernya. Militer Indonesia membantah terlibat dalam pembunuhan Jamal, meski mereka menuduhnya bersimpati kepada gerakan pemberontak GAM. Berita terkait soal Jamal ini pernah dimuat Detik.com edisi 18 Juni 2003. Dalam berita itu disebutkan, Jamal ditemukan tewas oleh warga pada 18 Juni 2003.

29 Tempo Interaktif, Ersa Siregar Meninggal Tertembak di Aceh, 29 Desember 2003.

30 Bali Post, Kesaksian Ferry Santoro: Tidur Beralas Plastik, Makan Dua Hari Sekali, 20 Mei 2004.

31 CPJ soal Elyudin, lihat http://www.cpj.org/reports/2008/02/journalists-missing.php

32 Prabangsa memulai karirnya sebagai wartawan Harian Umum Nusa pada 1997, sebelum akhirnya pindah ke Harian Radar Bali pada 2003., hingga peristiwa nahas menimpa dia. Dengan pembunuhan Prabangsa, setidaknya ada enam jurnalis yang terbunuh dalam 14 tahun terakhir di Indonesia. Diduga kuat, mereka dibunuh akibat menjalankan profesinya sebagai jurnalis. Keluarga dan manajemen Harian Radar Bali sempat melaporkan Prabangsa ke Kepolisian Kota Besar Denpasar karena dia menghilang dari rumahnya di Denpasar sejak 11 Februari 2009. Anehnya, sepeda motor milik Prabangsa justru ditemukan di kampung kelahirannya di Taman Bali, Kabupaten Bangli. Keluarga Prabangsa di Taman Bali membenarkan kedatangan Prabangsa, meski itu sebentar saja. Setelah itu, dia pergi tanpa diketahui tujuannya. Petugas dari Polres Karangasem yang mengevakuasi jenazah korban yakin bahwa itu Prabangsa setelah melihat kartu pers yang dikeluarkan Harian Radar Bali di saku celana Prabangsa. Saat ditemukan, kondisi korban sudah bengkak, kepala pecah, lidah terjulur, telinga kiri robek, dada dan leher lebam, serta bola mata hilang. Awalnya, polisi hanya memastikan bahwa Prabangsa dibunuh, bukan karena kecelakaan atau sebab tak sengaja lainnya. Tapi, polisi tidak menemukan indikasi bahwa pembunuhan itu berkaitan dengan profesi Prabangsa sebagai wartawan. ”Hasil pemeriksaan sudah mengerucut. Dilihat dari segi motif, saat tewas korban tidak sedang melakukan investigasi berita. Apalagi korban sebagai editor, bukan seperti Anda sekalian,” kata Kepala Polda Bali Teuku Asikin Husein, kepada wartawan yang mewawancarainya, 18 Februari 2009. Belakangan, polisi mulai menemukan titik terang ketika mendapat kesaksian dari teman-teman sekantor Prabangsa. Almarhum pernah mengeluh sering diancam, meski tak menjelaskan siapa yang mengancam dia. Polisi pun mulai mengendus keterkaitan ajal Prabangsa dengan berita yang pernah dia tulis. Antara lain, soal penunjukan langsung pengawas proyek sejumlah pembangunan di Dinas Pendidikan Bangli, dengan nilai Rp 4 miliar. Temuan ini menuntun polisi ke rumah setengah jadi di Jalan Merdeka Bangli, milik Nyoman Susrama, yang kemudian menjadi tersangka kasus pembunuhan ini. Di rumah tersebut polisi menemukan celana panjang milik salah satu tersangka, dengan noda darah. Di sebuah mobil Kijang, polisi juga menemukan bekas darah. Keyakinan kian kuat setelah Pusat Laboratorium Denpasar memastikan bahwa golongan dua sampel darah itu adalah AB, alias cocok dengan darah Prabangsa. Pada 25 Mei 2009, polisi mengumumkan penetapan Susrama bersama enam orang lainnya sebagai tersangka. Mereka adalah Komang Gede, Nyoman Rencana, I Komang Gede Wardana alias Mangde. ”Motifnya sakit hati,” kata Kepala Polda Bali Teuku Asikin Husein. Para pelaku, menurut polisi, berbagi peran dalam menghabisi Prabangsa. Komang Gede, staf accounting proyek pembangunan taman kanak-kanak internasional di Bangli, berperan sebagai penjemput korban. Mangde dan Rencana bertindak sebagai eksekutor dan membawa mayat korban ke perairan Padangbai. Dewa Sumbawa merupakan sopir Susrama. Sedangkan Endy merupakan sopir dan karyawan perusahaan air minum merek Sita, yang berperan membersihkan darah korban bersama Jampes. Penangkapan terhadap mereka, menurut polisi, dilakukan di rumah masing-masing, setelah memasuki hari ke-100 kematian korban. Barang buktinya berupa ceceran darah di rumah Susrama, mobil Toyota Kijang Rover bernomor polisi AB-8888-MK warna hijau dengan bercak darah pada enam titik. Polisi juga menyita Honda Grand Civic bernomor polisi DK-322-YD warna hijau muda metalik, celana panjang jins warna biru, karpet mobil, dan karung warna putih. Dari pengakuan para tersangka, menurut polisi, Prabangsa dibunuh di rumah Susrama di Banjar Petak, Bebalang, Bangli, pada 11 Februari 2009, sekitar pukul 16.30-22.30 waktu setempat. Prabangsa dibujuk terlebih untuk ke rumah di Banjar Petak itu, lalu dieksekusi dengan cara dipukul balok kayu. Setelah itu, jenazah Prabangsa dibuang ke laut melalui Pantai Padangbai. Hakim menguatkan keyakinan polisi. Dalam sidang 15 Februari 2010, hakim mengganjar Nyoman Susrama dengan penjara seumur hidup. Vonis itu lebih rendah ketimbang tuntutan jaksa, yakni hukuman mati. Majelis hakim, yang diketuai Djumain, SH, menyatakan Susrama terbukti melanggar Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tentang pembunuhan berencana secara bersama-sama. ”Pembunuhan dilakukan sangat kejam, yang bertentangan dengan ajaran ahimsa,” kata Djumain.

33 Kantor Berita Reuters, Pakistan deadliest nation for journalists, group says, 15 Desember 2010.

34 Tempo Interaktif, CPJ: Indonesia Masuk Lima Negara ’Berbahaya’ bagi Jurnalis, 6 Januari 2011. Dari 44 jurnalis yang terbunuh tahun 2010, delapan di antaranya di Pakistan. Setelah itu, daerah berbahay berikutnya adalah Irak, Honduras, Meksiko, dan Indonesia.

I.2 Teror dan Ancaman Masih Tinggi

Sejak era reformasi, statistik kasus kekerasan terhadap jurnalis35 Indonesia belum pernah kembali seperti masa sebelum 1998. Di masa rezim otoriter itu, di mana media sangat dikontrol dan diawasi, statistik kasus kekerasan bisa dibilang sedikit. Di pengujung kekuasaan Orde Baru, tahun 1996, tercatat hanya ada 13 kasus kekerasan terhadap jurnalis dan media. Tahun berikutnya, 1997, ketika kekuasaan Orde Baru kian goyah dan media mulai kritis mempertanyakan perilaku pemegang kekuasaan, jumlah kasus kekerasan terhadap jurnalis melonjak menjadi 43 kasus.

Setahun kemudian, rezim yang berkuasa lebih dari 30 tahun akhirnya jatuh, angka ini relatif stagnan, sebelum akhirnya terus menanjak di tahun-tahun berikutnya. Di tahun 1998, tercatat ada 41 kasus kekerasan, 1999 (74 kasus), 2000 (122 kasus), dan 2001 (95 kasus). Setelah itu, jumlah kasus kekerasan cenderung fluktuatif, meski tak pernah seperti situasi tahun 1996. Pada 2004 terjadi hanya 27 kasus, 2005 (43 kasus), 2006 (53 kasus), 2007 (75 kasus), 2008 (59 kasus), 2009 (37 kasus). Berdasarkan catatan AJI dan Lembaga Bantuan Hukum Pers, jumlah kasus kekerasan yang dialami jurnalis pada 2010 adalah 51, naik 14 kasus dibanding tahun sebelumnya36.

Ketua Aliansi Jurnalis Independen Nezar Patria37 menyebut jumlah kasus kekerasan di tahun 2010 sebagai isyarat lampu kuning bagi jurnalis. Trend kasus kekerasan yang cenderung meningkat ini dipicu sejumlah hal. Pemicu paling utama adalah faktor impunitas, pelaku kejahatan seolah dibebaskan dari tanggung jawab hukum. Praktek semacam ini membuat para pelaku kekerasan terhadap jurnalis seperti merasa di atas angin. Karena pelaku kekerasan tidak dihukum, kata Koordiantor Divisi Advokasi Aliansi Jurnalis Independen Margiyono38, maka tak ada efek jera dan edukasi.

Tabel: I.1 Anatomi Kekerasan terhadap Pers Tahun 2010

Jenis Kekerasan Pelaku Tempat Kejadian WaktuPelakuTempat KejadiaWaktu
unuhanPembunuhan 4 Kader partai dan calon legislatif2 DKI Jakarta 8 Januari 4anuari4
Pengusiran & Larangan Meliputaksa/hakBantenFebruari
nsorAparat PemerSensor 3 Aparat Pemerintah 9 Sulawesi Selatan 3 Maret 63Maret
erangan FisikDrang Tak DikeSerangan Fisik 16 Orang Tak Dikenal 7 Sulawesi Tenggara 2 April -2pril
Tuntutan/Gugatan Hukum 6 TNI 2 Gorontalo 3 Mei 6NI_Gorontalo3lei
Perusakan Alat 2 Ormas ForumBetawi Rempug (FBR)1 Kalimantan Barat 3 Juni 4uni4
Ancaman dan Teror 6 Polisi 6 Jawa Tengah 2 Juli 9alisilawa Tengah2uli
ewas MisteriusremanTewas Misterius 1 Preman 2 Kalimantan Timur 1 Agustus 31Agustus3
Demonstrasi dan pengerahan massalaflasiswNTeptembe4
usakan kantorMassaNTBktober
PengusahaDIYNovember2
_ekuritiwa Timur3esember
1okter1Dokter 1 Jawa Barat 1
1PeroranganPerorangan 3 Sumatera Barat 11
1PIFPI 1 Sumatera Utara 44
Anggota DPRD 1 NAD 2AD
Jenis Kekerasan Pelaku Tempat Kejadian Waktu1Pelaku1Tempat KejadiaWaktu
Satpol PP 1 Kepulauan Riau 11epulauan
Front Pemuda Kaili 1 Jambi 1Jambi
Organisasi kepemudaan
Papua 2
Maluku 11
Maluku Tenggara 11
Maluku Barat Daya 11
Sumatera Selatan 22
Sulawesi Tenggara 1

Apa yang terjadi pada 2010 memiliki sejumlah kesamaan dengan tahun sebelumnya. Pada 2009, kasus kekerasan terbanyak yang dialami jurnalis adalah berupa serangan fisik, yaitu 15 dari total 37 kasus. Situasi yang sama juga terjadi pada 2010, ketika 16 dari 51 kasus kekerasan berupa serangan fisik. Kasus yang menonjol, juga relatif sama, yaitu adanya pembunuhan terhadap jurnalis. Bedanya adalah pada jumlah kasusnya. Pada 2009, tercatat hanya ada satu kasus pembunuhan, yaitu yang menimpa jurnalis Radar Bali. Sedangkan pada 2010, jumlahnya meningkat menjadi 3 kasus pembunuhan.

Lokasi terjadinya kasus kekerasan, relatif tak banyak berbeda. Pada 2009, DKI Jakarta menduduki ranking atas sebagai daerah paling banyak menjadi tempat kekerasan terhadap jurnalis. Dari 37 kasus, 6 di antaranya di daerah ini. Kasus kekerasan terhadap jurnalis di Jawa Timur juga sama dengan Jakarta, yaitu sebanyak 6 kasus. Di tahun 2010, peta ini tak berubah. DKI Jakarta masih menduduki ranking atas dengan 8 kejadian dari total 51 kasus. Peringkat berikutnya adalah Sumatera Utara, dengan empat kasus kekerasan di tahun 2010. Peringkat berikutnya, dengan 3 kasus kekerasan, adalah Sulawesi Selatan, Gorontalo, Kalimantan Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur.

Sedangkan pelaku kekerasan terbanyak pada 2010 adalah aparat pemerintah dengan 9 kasus. Di peringkat berikutnya adalah orang tak dikenal dengan 7 kasus. Ini hampir sama dengan situasi pada 2009, saat sebanyak 7 dari 37 kasus kekerasan justru dilakukan oleh aparat pemerintah. Pelaku paling banyak berikutnya adalah politikus, dengan 4 kasus. Yang juga berbeda adalah soal jumlah kasus kekerasan terhadap jurnalis yang dilakukan oleh polisi. Pada 2009, ada 3 kasus kekerasan yang dilakukan aparat berseragam cokelat itu. Ironisnya, jumlahnya di tahun 2010 meningkat dua kali lipat.

Dalam kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis di tahun 2010, ada beberapa yang patut dicatat karena mendapat perhatian besar publik dan dianggap cukup signifikan bagi iklim kebebasan pers di Indonesia. Inilah beberapa di antaranya: serangan bom molotov terhadap kantor majalah Tempo; sensor terhadap tayangan SIGI di SCTV oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar; gugatan pidana oleh PT Cipta Yasa Multi Usaha terhadap Harian Radar Tegal.

Serangan bom molotov terhadap kantor Majalah Tempo terjadi pada 7 Juli 2010. Meski tak jelas benar apa motif dibalik serangan itu karena polisi sampai sekarang tak mampu (tak mau?) menangkap pelakunya, kecurigaan terbesar yang ada di benak banyak orang adalah ini terkait dengan tulisan Tempo edisi sebelumnya yang sempat diborong oleh polisi– setidaknya orang suruhannya. Tempo edisi 28 Juni - 4 Juli 2010 itu, dengan judul cover ”Rekening Gendut Perwira Polisi”, memuat laporan sejumlah perwira tinggi polisi yang memiliki rekening mencurigakan karena tak sesuai dengan jabatannya.

Laporan itu membuat marah para petinggi di Trunojoyo– sebutan untuk markas besar Polri karena berada di Jl Trunojoyo Jakarta Selatan. Selain menunjukkan nada geram, polisi juga melaporkan Majalah Tempo ke Badan Reserse dan Kriminal Polri—badan yang berada di institusinya sendiri—dengan tuduhan melanggar Pasal 207 dan 208 Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana tentang penghinaan terhadap institusi39. Tak lama setelah itulah terjadi pelemparan bom molotov terhadap kantor Tempo yang berada di Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat. Ironisnya, sampai Juni 2011, setahun setelah peristiwa itu berlalu, polisi tak berhasil menangkap pelakunya.

Kasus kekerasan non fisik juga terjadi dalam bentuk sensor terhadap liputan “Sigi” di SCTV. Praktek sensor mulai tercium setelah tayangan yang berjudul Bisnis Seks di Balik Jeruji Penjara itu tidak muncul sesuai jadwal di SCTV, yaitu 13 Oktober 2010, pukul 23.00 WIB. Acara itu diganti dengan program lain tanpa ada penjelasan. Tabir dari misteri ini sedikit terkuak ketika Produser Eksekutif Program Khusus “Liputan 6”, Henry Sianipar menulis permintaan maaf di akun Facebooknya soal tak tayangnya “Sigi” itu. “Kami dipaksa untuk tidak menayangkan malam ini, dengan alasan yang tidak jelas!!!”

Sebelum tayangan itu direncanakan muncul di layar SCTV, salah seorang tamu bernama Robby, yang mengaku staf khusus Menteri, meminta copy hasil liputan investigasi kehidupan seks di penjara. Permintaan ini ditolak Pemimpin Redaksi SCTV Don Bosco Selamun. Tapi, kenapa liputan itu tetap tak tayang? Setelah ditolak Don Bosco, lobi yang dilakukan orang Kementerian Hukum dan HAM tak lagi melalui redaksi, tapi langsung ke Direktur Utama SCTV, Fofo Sariaatmadja40. Don Bosco, kepada media dan juga Dewan Pers, menyatakan secara terbuka adanya intervensi tersebut, sedangkan Menteri Hukum dan HAM tetap membantah dan menyebut tudingan intervensi itu sebagai “fitnah”.

Kekerasan dalam bentuk gugatan hukum menimpa Harian Radar Tegal. Kasusnya bermula dari keberatan PT Cipta Yasa Multi Usaha atas pemberitaan Radar Tegal berjudul

PT Cyma Belum Kantongi Izin. Berita itu dimuat dalam edisi 31 Juli 2010 pada halaman “Slawi Metropolis”. Iman Teguh, wartawan Radar Tegal, mengutip pernyataan Kepala Bidang Pembangunan Badan Pelaksana Perizinan Terpadu Ayub Khan yang mengatakan semua perusahaan galian C di Kabupaten Tegal belum memperoleh izin penambangan41. PT Cipta Yasa Multi Usaha tak terima dengan berita itu dan mengirimkan hak jawab ke Radar Tegal, pada 3 Agustus 2010. Sehari kemudian, Radar Tegal memuatnya.

PT Cyma tak puas atas pemuatan hak jawab itu. Pada 25 Agustus 2010, PT Cipta Yasa Multi Usaha melayangkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Tegal dengan tuntutan ganti rugi Rp 247,4 miliar. Kata kuasa hukumnya, Djarot Widjayato, gugatan perdata diajukan karena Radar Tegal telah memuat berita sepihak yang merugikan kliennya. Sebab, banyak relasi yang membatalkan perjanjian order setelah keluarnya berita itu. “Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp 122,4 miliar dan kerugian imateriil Rp 125 miliar,” kata Djarot42. Dalam sidang 5 Mei 2011, Majelis hakim Pengadilan Negeri Tegal menolak gugatan itu43.

35 Setidaknya ada sembilan hal yang masuk dalam kategori kekerasan terhadap jurnalis. Kategorisasi ini juga dipakai oleh South East Asia Press Aliance (SEAPA), aliansi organisasi pers se-Asia Tenggara yang peduli terhadap isu jurnalis dan media, dalam melakukan pendataan kasus kekerasan terhadap jurnalis. Sembilan kategori itu: (1) pembunuhan, (2) pemenjaraan, (3) serangan, (4) penculikan, (5) sensor, (6) pengusiran, (7) pelecehan, (8) ancaman, atau (9) tuntutan hukum.

36 Ada perbedaan pencatatan dalam kasus kekerasan terhadap jurnalis yang dilakukan AJI dan LBH Pers. Dalam data awal yang dipublikasikan AJI, jumlah kasus kekerasan tercatat ada 47 kasus. Sedangkan data LBH Pers menyebutkan bahwa jumlah kasus kekerasan di tahun 2010 sebanyak

66 kasus. Perbedaan ini lebih disebabkan oleh perbedaan kriteria soal apa saja yang bisa disebut sebagai tindakan kekerasan terhadap jurnalis. Namun, perbedaan ini juga akibat ada pencatatan ganda dari kasus yang sama. Untuk kepentingan laporan tahunan ini, penulis menggabungkan data AJI dan LBH Pers tersebut.

37 Vivanews.com, AJI: 2010, Kekerasan Pers sudah Lampu Kuning, 17 Juni 2011

38 Tempo Interaktif, AJI: Impunitas Picu Naiknya Kekerasan terhadap Jurnalis, 6 Januari 2011

39 Abdul Manan, Laporan Tahunan AJI 2010: Ancaman Itu datang dari Dalam, Agustus 2010.

40 Majalah Gatra, Buruk Muka Sigi Dibelah, Edisi Nomor 50 yang beredar 21 Oktober 2010 dalam http://www.gatra.com/artikel.php?id=142486

I.3 Ancaman dari Sensor 2.0

Sensor, yang merupakan praktek lazim di masa Orde Baru, sebenarnya sudah ditutup peluangnya–setidaknya secara regulasi—melalui Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Pasal 4 undang–undang itu menyatakan, “Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembreidelan atau pelarangan penyiaran.” Tapi, benarkah sudah tak ada praktek sensor terhadap pers kita selama ini? Tak mudah untuk memberikan jawaban “ya” atas pertanyaan itu.

Pada 2010, bayangan atas adanya sensor model baru itu muncul ke permukaan setelah Kementerian Komunikasi dan Informatika berancang-ancang menghidupkan sensor melalui Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tentang Konten Multimedia. Salah satu ketentuan dari RPM itu akan mewajibkan Internet Service provider (penyedia jasa internet) melakukan filtering dan bloking konten-konten yang dinilai illegal. Beberapa yang diminta disensor adalah konten soal pornografi, terkait rahasia pribadi, materi yang mengandung hak atas karya intelektual dan sebagainya. Merujuk pada draft RPM itu, rencananya akan dibentuk Tim Konten Multimedia yang secara de facto akan berfungsi sebagai lembaga sensor.

Ide itu mengundang banyak kritik dan penolakan. Selain soal definisi yang tak begitu jelas tentang apa yang dimaksud dengan konten pornografi dan semacamnya, RPM Konten Multimedia dianggap memberi wewenang kepada ISP untuk memfilter, memblokir, dan menghilangkan halaman yang dianggap illegal. RPM tersebut bertentangan dengan pasal 28 F UUD 1945 dan pasal 4 ayat (2) UU Pers. Aliansi Jurnalis Independen menyebut RPM itu merupakan ancaman bagi kebebasan pers karena akan menjadi “sensor 2.0”. Jika RPM itu disahkan, itu sama artinya dengan “membunuh tikus dengan meriam”. “Jangan sampai gara-gara satu halaman event di Facebook, lalu banyak halaman internet yang difilter dan diblokir,” kata Koordinator Divisi Advokasi AJI Indonesia, Margiyono.

Aliansi Jurnalis Independen menyadari bahwa semangat untuk melakukan sensor itu menguat seiring dengan adanya sejumlah konten media online yang dianggap “meresahkan” karena melanggar sejumlah tabu dalam agama, selain pornografi. Salah satunya adalah munculnya halaman event di Facebook yang mengajak orang mengikuti lomba menggambar wajah Nabi Muhammad SAW (Everybody Draw Muhammad Day!). Tapi, menurut AJI, hal itu tetap tidak bisa dijadikan alasan untuk menyensor, memblokir, dan memfilter internet. AJI menilai, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, menteri asal partai Islam Partai Keadilan Sejahtera, terkesan memanfaatkan situasi seperti itu untuk kembali mengontrol internet.

Segala bentuk penyalahgunaan ruang kebebasan berekspresi seperti jejaring sosial Facebook, misalnya untuk menyulut konflik dan menyebarkan kebencian, memang layak dikecam. Ruang kebebasan berekspresi harus dimanfaatkan secara positif. Jejaring sosial seperti Facebook semestiya digunakan untuk merekatkan kohesi sosial umat manusia, bukan untuk kegiatan antisosial yang memancing konflik. Namun AJI juga menentang upaya memanfaatkan kasus halaman event di Facebook tersebut untuk mengesahkan regulasi yang antidemokrasi44.

Selain RPM Konten Multimedia, yang juga dilihat dengan was-was perkembangan pembahasannya adalah Rancangan Undang Undang Rahasia Negara. Setelah rancangan ini batal dibahas tahun lalu, kini Kementerian Pertahanan kembali menyiapkan rancangan itu untuk dibahas tahun ini. Dewan Perwakilan Rakyat juga telah menetapkan RUU Rahasia Negara itu sebagai program legislatif prioritas tahun 201145.

RUU Rahasia Negara yang disiapkan Kementerian Pertahanan secara substantif bertentangan dengan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Rancangan lain yang juga tak kalah penting untuk dimonitor adalah RUU Tindak Pidana Teknologi Informasi. RUU ini menjadi prioritas program legilslasi nasional tahun 2010, namun belum sempat dibahas. Ada kemungkinan RUU itu akan menjadi prioritas pada 2011. Sampai saat ini, pemerintah belum mengeluarkan naskah akademiknya. Berdasarkan wacana yang digulirkan pemerintah, substansi dari rancangan ini adalah untuk menekan kejahatan di dunia internet (cybercrime). Namun, seperti pengalaman pembahasan sejumlah rancangan undang-undang yang lain, ini bisa menjadi alat baru untuk merepresi tindakan yang ujung-ujungnya adalah semakin memperbanyak jaring yang membatasi hak sipil seperti dalam insiden pembahasan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Di luar dua rancangan undang-undang di atas, juga ada rencana pembahasan revisi Undang Undang Penyiaran, Rancangan Undang Undang Konvergensi Telematika dan revisi Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta—dan ini yang tak kalah penting—adalah revisi KUHP46. Dalam revisi Undang-undang Penyiaran, beberapa hal krusial yang harus menjadi perhatian publik adalah peran Komisi Penyiaran Indonesia sebagai regulator penyiaran, pengakhiran siaran nasional dan penggantian sistem siaran berjaringan, eksistensi lembaga penyiaran komunitas, serta penggabungan RRI dan TVRI.

Adapun RUU Konvergensi Telematika sedianya akan mengatur penggabungan dunia telekomunikasi, internet dan penyiaran (konvergensi) yang memang sudah menjadi keniscayaan dari tumbuhnya media baru. Pemerintah sudah melakukan uji publik atas rancangan ini selama tahun 2010. Secara substansial, ada beberapa hal dalam rancangan ini yang perlu dikritisi, terutama yang mengatur soal konten. RUU tersebut mewajibkan semua industri aplikasi telematika, mendapat izin dari menteri. Jika ketentuan ini diterapkan, maka semua media online harus mendapat izin Menteri Komunikasi dan Informatika. Ini seperti memutar arah jarum jam sejarah, ketika media online harus bernasib seperti surat kabar di masa Orde Baru. Di masa itu, surat kabar harus memiliki Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) dari Menteri Penerangan, yang kini menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika.

Revisi Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ada kemungkinan akan dibahas pada 2011. Seperti kita tahu, tak ketatnya masyarakat sipil mengawasi pembahasan undangundang ini di tahun 2007 berakibat cukup fatal. Undang undang yang sedianya dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum atas transaksi elektronik, malah memuat pasal tentang pencemaran nama baik. Padahal, pasal itu sudah ada dalam KUHP, dengan ancaman hukuman 9 bulan penjara. Celakanya, ancaman pencemaran nama baik dalam regulasi baru ini jadi lebih berat: 6 tahun.

Adapun rencana revisi KUHP sebenarnya sudah menjadi prioritas pembahasan sejak lama, meski tak kunjung menjadi kenyataan. Rancangan KUHP akan mengganti KUHP yang ada saat ini yang merupakan warisan penjajah Belanda. Ditilik dari substansinya, ada sisi positif dan negatif rancangan yang baru. Salah satu sisi positifnya, rancangan ini memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia. Namun, sisi negatif-nya juga tak sedikit. Salah satunya, pasal-pasal yang dapat digunakan untuk mempidanakan pers bukannya dikurangi, tapi malah ditambah47.

41 Majalah Tempo, Tiada Maaf untuk Radar Tegal, Edisi 2 MEI 2011.

42 Pantura News, PT. CYMA Gugat Koran Harian di Tegal Rp 247,4 M, 25 Agustus 2010. Naskah diunduh dari http://www.panturanews.com/index.php/panturanews/baca/2264/25/08/2010/ptcyma-gugat-koran-harian-di-tegal-rp-2474-m

43 Hukum Online, Radar Tegal Lolos dari Gugatan, 10 Mei 2011. Berita bisa diunduh di http:// hukumonline.com/berita/baca/lt4dc8f256a4039/iradar-tegali-lolos-dari-gugatan

44 Siaran Pers AJI, AJI: RPM Konten Multimedia adalah ”Sensor 2.0”, 20 Mei 2010.

45 Abdul Manan, Laporan Tahunan AJI 2010: Ancaman Itu Datang dari Dalam, Agustus 2010. Sejak awal pembahasan, RUU Rahasia Negara sudah memancing banyak perdebatan. Hal-hal krusial dalam rancangan undang-undang itu antara lain meliputi definisi rahasia negara yang kelewat luas dan kewenangan menyatakan sesuatu sebagai rahasia yang sangat longgar. Penentuan lingkup rahasia negara juga dilakukan secara kategoris semata. Tak ada mekanisme uji konsekuensi dan uji kepentingan publik untuk memastikan benarkah apakah suatu informasi patut dirahasiakan. Tidak ada mekanisme yang bisa menakar apakah lebih menguntungkan mana bagi publik antara membuka dan menutup suatu informasi. Komunitas pers, yang menilai rancangan ini bakal sangat berdampak langsung terhadap profesi ini, menggagas pertemuan dengan Menteri Pertahanan

Juwono Sudarsono. Dalam pertemuan yang difasilitasi Dewan Pers pada 13 Agustus 2009 itu, komunitas pers menyampaikan usulan perbaikan–yang belakangan diketahui bahwa ide itu tak terakomodir dengan baik. Pada 14 September 2009, Dewan Pers mengirim surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, meminta penundaan persetujuan pemerintah atas naskah RUURahasia Negara yang dibahas di DPR. Menurut Dewan Pers, RUU Rahasia Negara masih mengandung muatan yang membahayakan kemerdekaan pers dan penegakan demokrasi, antara lain karena berpotensi menutup akses pers terhadap informasi yang perlu diketahui publik. Dewan Pers juga memandang RUU Rahasi Negara bisa menghambat tugas-tugas kewartawanan, terutama dalam melakukan liputan investigasi. RUU Rahasia Negara menebarkan ancaman bahwa wartawan yang menginvestigasi dan memberitakan sesuatu yang digolongkan sebagai rahasia negara bisa ditahan sebelum diadili, karena ancaman hukumannya di atas lima tahun penjara. Keesokan harinya, lebih dari 100 tokoh nasional membuat deklarasi menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara. Mereka yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Menolak Rezim Kerahasian menilai rancangan tersebut mengancam lembaga demokrasi, kebebasan informasi dan kebebasan pers. Pada 16 September 2009, Presiden mengundang Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono terkait soal pembahasan RUU itu. Usai dari Istana Negara, Juwono datang ke DPR dan menyatakan bahwa pemerintah menarik kembali rancangan itu dan menyebabkan pembahasannya tak bisa dilanjutkan. Kata Juwono, pemerintah masih membutuhkan waktu untuk mendengar lebih banyak aspirasi publik yang menolak rancangan undang-undang ini.

46 Divisi Advokasi AJI: Catatan Kebebasan Pers 2010, tanpa tanggal.

I.4 Prestasi Internasional yang Tak Membaik

Setidaknya ada tiga lembaga yang secara rutin memantau kondisi kebebasan pers dunia: Reporters Sans Frontiers yang berkantor pusat di Paris, Prancis; Committee to Protect Journalist (CPJ) di New York, Amerika Serikat; dan Freedom House di Washington, Amerika Serikat. Bedanya, RSF dan Freedom House melihat situasi kebebasan pers secara umum, sedangkan CPJ lebih fokus pada advokasi, dengan monitoring lebih ketat terhadap kasus-kasus jurnalis yang hilang, diculik, atau terbunuh dalam tugas. RSF dan Freedom House membuat Indeks kebebasan pers, CPJ membuat list negara mana yang berbahaya bagi jurnalis.

Pada 2010, Committee to Protect Journalists menempatkan Pakistan sebagai negara yang paling mematikan bagi jurnalis. Negara yang kasus serangan bunuh dirinya sedang meningkat ini mencatat kasus jurnalis tewas. Indonesia juga dicatat CPJ sebagai lima negara berbahaya bagi jurnalis karena ada tiga kasus pembunuhan terhadap jurnalis yang terkait profesinya.

Dengan fakta ini, maka situasi Indonesia di mata CPJ jauh lebih buruk dari tahun 2009. Pada saat itu, Indonesia dicatat CPJ dalam daftar 17 negara berbahaya bagi jurnalis karena ada satu kasus wartawan terbunuh.

Kebebasan pers Indonesia di mata RSF juga tak beranjak baik, dan malah cenderung memburuk. Dibanding tahun 2009, indeks Indonesia dalam RSF tahun 2010 mengalami penurunan yang tak sedikit, dari peringkat 101 menjadi 117. Dengan posisi seperti itu, maka Indonesia kalah dari TimorLeste, dengan nilai 25 dan berada di peringkat 94. Namun, posisi Indonesia masih lebih baik dari Singapura yang di peringkat 137 (score 47,50), Malaysia 141 ( 50,75), Brunei 142 (51,00), Thailand 153 (56,83), Philippines 156 (60,00), Vietnam 165 ( 75,75), Laos 168 (80,50), dan Burma 174 (94,50).

Tabel 1.2 Peringkat Indonesia di Mata Reporters Sans Frontiers (2002-2010)

002003200420052006200720080092010
ngkat5111110103100111101117
0234,237,7262630,278,5035,83
Jumlah Negara yang Diindeks 139 166 167 167 168 169 173 175 17813916167167168169173175178

Jika melihat indeks RSF dalam kurun waktu 9 tahun ini, kecenderungan posisi Indonesia adalah turun secara peringkat, meski skornya fluktuatif. Dalam indeks RSF, peringkat terbaik Indonesia hanya pernah didapat pada 2002, dengan skor saat itu 20 dan berada di peringkat 57 dari 139 negara. Setelah itu, peringkat Indonesia mengalami penurunan. Dari 2002 ke 2003, penurunannya 100 kali lipat, karena sebelumnya di peringkat 57 lalu anjlok ke posisi 110. Setelah 2002, Indonesia tak pernah lagi masuk dalam peringkat 100 negara.

Melihat indikator yang dipakai RSF48, tak terlalu mengherankan jika indeks Indonesia sulit untuk bisa masuk peringkat 100. Dengan jumlah kasus kekerasan yang masih tinggi dan adanya sejumlah regulasi yang bisa memenjarakan wartawan, butuh usaha luar biasa untuk memperbaiki peringkat itu secara signifikan. Dalam periode penilaian untuk indeks 2010, setidaknya ada sejumlah kasus yang dicatat RSF. Antara lain: pemerintah mendorong adanya sensor dengan meminta ISP untuk menyaring konten berbau pornografi; kasus pembunuhan jurnalis Merauke TV Ardiansyah Matra’is; serangan bom molotov ke kantor majalah Tempo; ketakutan wartawan yang meliput isu pembalakan liar; penutupan radio Era baru oleh polisi; dan penangkapan wartawan yang meliput aksi protes Greenpeace. Daftar peristiwa itu yang membuat nilai Indonesia terseret ke angka bawah.

Freedom House sebenarnya mencatat cukup banyak dinamika dalam kehidupan pers Indonesia sepanjang 2010.

Ada hal negatif yang jadi sorotan, tapi ada soal positif yang juga diapresiasi49. Inilah hal negatif yang membuat nilai Indonesia tak lebih baik dari tahun sebelumnya: bertambahnya pasal baru terkait pencemaran nama baik dalam Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan yang memakan korban Prita Mulyasari; ditolaknya judicial review Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diajukan sejumlah organisasi, termasuk AJI, IJTI dan Dewan Pers, oleh Mahkamah Konstitusi, pada 5 Mei 2010; kasus kekerasan terhadap wartawan masih tinggi; kasus pembunuhan terhadap wartawan radar Bali AA Prabangsa.

Sejak Freedom House membuat penilaian, skor Indonesia tak pernah lebih rendah dari 50–dengan skor lebih kecil yang dianggap paling baik kebebasan persnya. Indonesia dalam 9 tahun ini tak pernah keluar dari status partly free menjadi free, meski untungnya belum pernah jatuh ke dalam negara yang berkategori merah dalam peta Freedom House alias not free.

Tabel 1.3 Peringkat Indonesia di Mata Freedom House (2002-2010)

200200300400520060070080092010
Legal Environment: 19 19 19 20 21 17 17 18 18191919202117171818
Political Influences 25 25 24 23 23 22 22 21 19225242222222119
Economic Pressures 9 12 12 15 14 15 15 15 15121215115151515
tal Score55655585854545452
Status PartlyFreePartly FreePartlyPartlyPartlyPartlyPartlyPartly FreePartly Free

Dari posisi Indonesia sejak 2002 sampai 2010, bisa dilihat bahwa skor yang cukup fluktuatif terkait aspek hukum. Pada 2002, skor Indonesia dalam aspek hukum pernah mendapat angka 19. Sedangkan aspek lain yang cenderung membaik adalah soal political influence. Berbeda dari dua indikator lainnya, dari aspek economic pressure50 ada tendensi untuk semakin memburuk. Ini tampaknya dipengaruhi oleh kepentingan bisnis yang makin nyata setelah tren perkembangan mediamedia di Indonesia mulai berhimpun dalam korporasi besar. Tanda-tandanya, kepemilikan media akan terus mengerucut atau berpusat pada beberapa konglomerat media saja.

BAB II:

47 Tempo Interaktif, Sebanyak 60 Pasal Revisi KUHP Ancam Pers, 14 Juli 2009. Ulasan lebih lengkap soal RUU KUHP dan ancaman terhadap kebebasan pers, lihat artikel Pencemaran Nama Baik di Indonesia, dalam buku Pencemaran Nama Baik di Asia Tenggara, yang diterbitkan AJI dan Article 19, Global Campaign for Free Expression, Jakarta, 2009.

48 Peringkat ini mencerminkan situasi selama periode tertentu. Hal ini hanya didasarkan pada peristiwa antara 1 September 2009 dan 1 September 2010. Itu tidak melihat pelanggaran hak asasi manusia di umum, cukup tekan pelanggaran kebebasan. Untuk mengkompilasi indeks ini, Reporters Without Borders menyiapkan kuesioner dengan 43 kriteria yang menilai kondisi kebebasan pers di setiap negara. Ini mencakup setiap jenis pelanggaran secara langsung mempengaruhi jurnalis (seperti pembunuhan, pemenjaraan, serangan fisik dan ancaman) dan berita media (sensor, penyitaan isu koran, pencarian dan pelecehan). Dan termasuk tingkat impunitas dinikmati oleh mereka yang bertanggung jawab untuk ini kebebasan pers pelanggaran.

Hal ini juga mengukur tingkat self-sensor di setiap negara dan kemampuan media untuk menyelidiki dan mengkritik. Tekanan keuangan, yang semakin umum, juga dinilai dan dimasukkan ke dalam skor akhir. Kuesioner mempertimbangkan kerangka hukum untuk media (termasuk denda untuk tekan pelanggaran, adanya monopoli negara untuk beberapa jenis media dan bagaimana media diatur) dan tingkat independensi media publik. Hal ini juga mencerminkan pelanggaran bebas arus informasi di Internet.

Reporters Without Borders telah mengambil account tidak hanya pelanggaran disebabkan negara, namun juga mereka oleh milisi bersenjata, organisasi klandestin dan kelompok penekan. Kuesioner dikirim Reporters Without Borders organisasi mitra ’(15 kebebasan ekspresi kelompokkelompok di semua lima benua), untuk jaringan dari 140 koresponden di seluruh dunia, dan untuk wartawan, peneliti, ahli hukum dan aktivis hak asasi manusia. Sebuah skala yang dirancang oleh organisasi itu kemudian digunakan untuk memberikan countryscore untuk setiap kuesioner.

Para 178 negara peringkat adalah mereka yang Reporters Without Borders yang diterima selesai kuesioner dari sejumlah sumber independen. Beberapa negara tidak dimasukkan karena kurangnya handal, data dikonfirmasi. Mana negara-negara terikat, mereka tercantum dalam urutan abjad.

49 Freedom House juga mencatat sejumlah preseden baik. Di antaranya, ditolaknya gugatan yang diajukan Panglima Komando Laskar Islam Munarman terhadap Koran Tempo; Pengadilan Negeri Makassar membebaskan Upi Asmaradhana karena kasus pencemaran nama baik terhadap Kapolda Sulawesi Selatan dan Barat Sisno Adiwinoto; Mahkamah Agung Indonesia membatalkan keputusan yang dibuat hakim sebelumnya yang menghukum Majalah Time untuk membayar ganti rugi US $ 106 juta karena pencemaran nama baik yang diajukan oleh mantan diktator Soeharto.

50 Dalam kategori ketiga kami memeriksa lingkungan ekonomi untuk media. Ini termasuk struktur kepemilikan media, transparansi dan konsentrasi kepemilikan; biaya membangun media serta produksi dan distribusi; pemotongan selektif iklan atau subsidi oleh negara atau aktor-aktor lain, dampak dari korupsi dan suap pada konten; dan sejauh mana situasi ekonomi di suatu negara berdampak pada perkembangan dan keberlanjutan media.

Kabar Baik dan Buruk untuk Pekerja Media

“Upah rendah berkaitan erat dengan banyaknya wartawan yang ngamplop.”

—Ketua Harian SPS, Ridlo Eisy, 20081

18 Januari 2011. Puluhan anggota dan pengurus Serikat Karyawan (Sekar) Indosiar berkumpul di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Seperti biasa, sidang pengadilan memang sering tak tepat waktu. Namun, pihak yang beperkara lazimnya datang lebih pagi. Selain anggota Sekar, datang untuk menyaksikan persidangan itu wakil dari Komite Aksi Buruh Seluruh Indonesia (KASBI), Aliansi Jurnalis Independen, dan Federasi Serikat Pekerja Media (FSPM) Independen.

Hari itu, agenda sidang adalah mendengarkan putusan atas gugatan perdata yang diajukan oleh Sekar Indosiar terhadap Direksi PT Indosiar Visual Mandiri dalam kasus union busting

(pemberangusan serikat pekerja). Meski agendanya sudah pasti vonis, anggota Sekar dan simpatisannya harus bersiap dengan risiko penundaan. Apalagi, sidang putusan kasus ini sudah berkali-kali ditunda sejak Desember 2010.

Di kalangan para anggota dan pengurus serikat pekerja, ada yang optimistis bakal menang. Tapi, yang pesimistis pun tak sedikit. Sedikitnya ada tiga hal yang membuat para penggugat tak sepenuhnya optimistis. Pertama, ketua majelis hakim yang menangani kasus itu, Janes Aritonang, akan pindah tugas. Itu memunculkan tanda tanya tersendiri, karena hakim diganti saat agenda sidang sudah di babak akhir. Kedua, hari itu merupakan yang keempat kalinya sidang pembacaan vonis dijadwalkan, setelah sebelumnya ditunda sampai tiga kali. Ketiga, sangat jarang orang yang punya kekuasaan–baik uang dan politik—dikalahkan di pengadilan.

Ternyata, majelis hakim yang diketuai Janes Aritonang menyatakan gugatan Sekar diterima, meskipun tak seluruhnya. Hakim pun menghukum para petinggi PT Indosiar Visual Mandiri untuk meminta maaf. Mendengar putusan hakim, anggota Sekar dan para pendukungnya tak bisa menahan kegembiraan. Ada yang meluapkan kegembiraan dengan teriakan “Hidup Sekar”, “Hidup Hakim”. Ada yang saling memeluk dengan sesama koleganya, sembari meneteskan air mata. Putusan hakim hari itu membayar jerih payah dan semua upaya para anggota dan pengurus Sekar, serta para pendukungnya.

Menurut pengacara Lembaga Bantuan Hukum Pers, Soleh Ali, putusan hakim menjadi preseden pertama, ketika gugatan perdata dalam kasus union busting diterima pengadilan. “Apalagi, kali ini pekerja yang menang,” kata Soleh. Biasanya, gugatan perdata kalah sebelum masuk materi perkara. Dalam kasus-kasus pemberangusan serikat pekerja sebelumnya, hakim sering menyatakan–kalau bukan mengarahkan—agar kasus dibawa ke Peradilan Hubungan Industrial.

Putusan hakim Janes Aritonang dan kawan-kawan menjadi kabar baik bagi aktivis serikat pekerja, khususnya yang berada di sektor media. Maklum, meski tak selalu muncul ke permukaan, kasus union busting merupakan praktek yang banyak terjadi di perusahaan media. Kemenangan Sekar Indosiar bisa menjadi contoh yang bisa diikuti serikat pekerja yang lain saat menghadapi masalah yang sama. Pada saat yang sama, putusan hakim itu juga menjadi alarm cukup nyaring bagi pengusaha–khususnya pengusaha media—yang kerap mengabaikan hukum dengan menghalang-halangi pekerjanya berserikat.

Di luar kemenangan Sekar Indosiar, sepanjang 2010 hingga awal 2011, tak banyak hal positif yang bisa dicatat berkaitan dengan isu kesejahteraan jurnalis. Perkembangan serikat pekerja media seperti jalan di tempat. Survei upah dan gaji yang Aliansi Jurnalis Independen pada akhir 2010 sampai awal 2011 mengungkap fakta bahwa kesejahteraan jurnalis tidak mengalami kemajuan signifikan.

1 Koran Tempo, Serikat Penerbit Dukung Upah Layak Jurnalis, 3 April 2008.

II.1 Kabar Baik dari Jakarta Barat

Akar masalah dari kasus union busting di Indosiar bermula dari soal kesejahteraan dan upaya para karyawan untuk mencari solusinya. Sampai 2008, hampir 15 tahun sejak perusahaan televisi swasta nasional ini berdiri, ada sejumlah karyawan yang masih gaji pokoknya di bawah upah minimum provinsi. Setidaknya, ada 18 pekerja yang upahnya berkisar dari Rp 259 ribu sampai Rp 580 ribu. Padahal, upah minimum provinsi di DKI Jakarta pada tahun itu adalah Rp 972.604.

Selain itu, pekerja Indosiar menganggap ada perlakuan diskriminatif dalam pemberian fasilitas kesejahteraan. Misalnya soal kepesertaan pekerja dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja ( Jamsostek) yang diwajibkan undang-undang. Prakteknya, ada karyawan yang bekerja sampai 10 tahun yang tidak disertakan dalam Jamsostek. Tapi, ada juga karyawan yang baru bekerja tiga bulan dan mendapatkan fasilitas Jamsostek. Masalah lainnya adalah sistem jenjang karir yang tidak jelas2 .

Melihat segala carut-marut itu, karyawan Indonesia menggelar sejumlah pertemuan dan diskusi. Puncaknya terjadi pada 21 April 2008, saat Serikat Karyawan (Sekar) Indosiar resmi dideklarasikan. Serikat ini dicatatkan di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Barat pada 6 Mei 2008, dan mendapatkan nomor pencatatan 364/III/SP/V/2008.

Kelahiran Sekar Indosiar pun disambut hangat karyawan Indosiar. Hanya dalam hitungan bulan, anggota Sekar mencapai 860, atau lebih dari separuh total pekerja di Indosiar yang sekitar 1.500 orang.

Pengurus Sekar Indosiar bergerak cukup cepat. Setelah mendapat nomor registrasi, Sekar Indosiar merancang draf

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) untuk dirundingkan dengan perusahaan. Pembahasan draf PKB dilakukan di gedung Manggala Wanabakti Jakarta, pada 13 September 2008. Tak rampung dalam sekali pertemuan, pembahasan soal itu dilanjutkan pada 18 Oktober 2008, di gedung Yayasan Tenaga Kerja Indonesia Jakarta. Setelah melewati dua pertemuan, draf PKB versi Sekar rampung.

Lalu, pada 11 Desember 2008, Sekar mengirim surat ke Direksi Indosiar untuk merundingkan draf PKB itu. Setlah dua surat dikirim ke direksi, balasan tak kunjung datang. Bukannya menjawab permintaan untuk merundingkan PKB, perusahaan justru mulai melakukan intimidasi terhadap Sekar dan anggotanya.

Sekar mencatat sejumlah bentuk intimidasi yang dilakukan perusahaan. Misalnya, anggota petugas pengamanan (security) yang menjadi anggota Sekar diminta mundur. Akhirnya, ada 47 orang anggota security mengundurkan diri dari keanggotaan Sekar. Sampai Januari 2009, total ada 109 anggota Sekar yang mundur karena merasa terintimidasi.

Setelah memereteli keanggotaan Sekar, direksi PT Indosiar Visual Mandiri akhirnya membalas surat permohonan perundingan PKB. Itu pun setelah Sekar kembali mengirimkan surat pada 12 Januari 2009. Tapi, sebelum sepakat merundingkan draf PKB, manajemen PT Indosiar meminta Sekar memverifikasi anggotanya. Manajemen rupanya ingin memastikan bahwa keanggotaan Sekar lebih dari 50 persen total karyawan.

Tak lama setelah surat permintaan verifikasi itu, usaha “penggembosan” kembali gencar. Sekelompok karyawan di luar anggota Sekar mengedarkan formulir keanggotaan Serikat Karyawan (Sekawan) Indosiar–organisasi baru yang dibentuk dengan semangat untuk menandingi Sekar Indosiar.

Pengurus Sekar lantas melaporkan sejumlah tindakan yang mereka anggap termasuk anti berserikat (union busting) itu kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Soeparno3 .

Selain mengajukan permintaan untuk perundingan PKB, Sekar Indosiar berupaya menemui Direktur Utama PT Indosiar untuk menyampaikan usulan peningkatan kesejahteraan karyawan Indosiar. Pertemuan itu dilakukan pada 9 Desember 2009 dan 23 Desember 2009. Namun, kedua pertemuan itu tak membuahkan hasil. Lalu, muncul gagasan untuk menggelar unjuk rasa pada 11 Januari 2010–bertepatan dengan hari ulang tahun ke-15 stasiun televisi itu.

Rencana unjuk rasa, yang dirancang sebagai tekanan terhadap manajemen Indosiar, benar-benar terjadi. Massa berseragam hitam Indosiar, dengan ikat kepala merah bertuliskan “Naik Gaji”, menggelar aksi di depan kantor PT Indosiar, di Jalan Damai, Jakarta Barat. Massa membawa banyak poster, antara lain bertuliskan, “6 Tahun tidak Naik Gaji”, “Jangan Bodohi Kami”, dan “Mana Janjimu.” Sebagai pelengkap aksi, massa membawa pesawat televisi berukuran 29 inchi dengan layar buram tanpa gambar. Televisi itu ditempeli tulisan, “15 Tahun Indosiar.” Setelah bergiliran menyampaikan orasi, massa berkonvoi menuju Wisma Indocement, kantor pusat Indosiar di Jalan Jenderal Sudirman. Di tengah jalan, ada sejumlah upaya untuk mengahalangi massa. Tapi aksi tetap berjalan.

Ancaman yang lebih besar bagi anggota dan pengurus Sekar datang setelah aksi itu selesai. Sejumlah pengurus Sekar Indosiar mendapatkan surat pemecatan. Tak terima atas pemecatan itu, Sekar Indosiar meminta pertemuan yang dihadiri Sekar Indosiar, Komisi IX DPR, Dinas Tenaga Kerja

Provinsi DKI Jakarta, dan manajemen PT Indosiar. Hasil pertemuan pada 18 Februari 2010 itu memberikan angin segar kepada para karyawan Indosiar. Pihak menajemen berjanji mematuhi semua ketentuan dalam undang-undang perburuhan. Tapi, di depan anggota Komisi IX DPR itu, pihak manajemen Indosiar secara jelas menyatakan akan memecat 200 orang karyawannya dalam waktu dekat.

Mimpi buruk itu menjadi kenyataan. Pada 24 Februari 2010, sejumlah anggota Sekar Indosiar dipanggil oleh bagian personalia. Mereka dipaksa meneken surat pemutusan hubungan kerja (PHK). Manajemen berdalih perusahaan tengah melakukan restrukturisasi yang berujung pada rasionalisasi.

Sebelumnya melaksanakan PHK sepihak, manajemen menawarkan program “pengunduran diri secara terhormat” hingga tenggat 12 Februari 2010. Karyawan yang mengambil program tersebut dijanjikan mendapat tambahan nilai bonus. Namun, manajemen membuat seleksi khusus untuk program tersebut. Mereka yang disetujui umumnya anggota Sekar Indosiar. Sedangkan pemohon yang bukan anggota Sekar tidak pernah dipanggil, atau prosesnya lama sekali.

Pada saat bersamaan, menajemen pun menskorsing semua pengurus Sekar Indosiar.

Aksi-aksi sepihak manajemen itulah yang memaksa Sekar Indosiar menempuh jalur hukum. Mereka mengugat manajemen PT Indosiar ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat4 .

Ada enam pihak yang digugat5 , mulai dari direktur utama sampai Section Head Art PT Indosiar Visual Mandiri. Sekar menuntut para tergugat membayar ganti rugi materiil Rp 126 miliar dan immateriil Rp 100 miliar.

Sidang pertama digelar 29 Maret 2010, Hakim baru menjatuhkan vonis pada 18 Januari 2011.

Dalam sidang dengan agenda pembacaan vonis, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang diketuai Janes Aritonang, menghukum Direktur Utama PT Indosiar untuk meminta maaf secara terbuka kepada Sekar Indosiar di Harian Kompas dan Media Indonesia dalam dua kali penerbitan. Namun, tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil tak dikabulkan. Pengacara PT Indosiar, Riezka Gees, menyebut putusan hakim ini “tidak berdasarkan bukti” dan akan segera mengajukan upaya hukum banding ke pengadilan yang lebih tinggi6 .

2 Naskah Gugatan Serikat Karyawan (SEKAR) Indosiar melawan PT Indosiar Visual Mandiri: Perjuangan Norrmatif Diabaikan; Pengurus Serikat Pekerja Disingkirkan; Ratusan Anggotanya Diberangus, yang disampaikan SEKAR Indosiar dan LBH Pers pada 29 Maret 2010 di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Bahwa Para Penggugat menemukan data tentang pembuatan Peraturan Perusahaan PT Indosiar Visual Mandiri tahun 2008-2010 isinya melanggar hak-hak karyawan, Terdapat pasal karet, dalam hal ini tertulis “akan diatur dalam peraturan lain/aturan tersendiri”, yang pada akhirnya perusahaan membuat aturan semaunya sendiri, terlihat pada pasal 15 Peraturan Perusahaan tahun 2008-2010.Hal lain adalah hak cuti besar, yang dimana pada Peraturan Perusahaan tahun 2005-2007 pada pasal 40 terdapat cuti besar yang diberikan kepada karyawan sementara pada Peraturan Perusahaan tahun 2008-2010 ditiadakan. Dan Peraturan Perusahaan tersebut dibuat secara sepihak artinya tidak pernah dilakukan sosialisasi saat pembuatan drafnya kepada Serikat Karyawan yang ada in casu Sekar Indosiar. Hal demikian pembuatan Peraturan Perusahaan tersebut bertentangan dengan UU No.

13 Tahun 2003 dan PP No.

4 Tahun 2004 tentang Pembuatan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama. Oleh karena itu Para Penggugat merancang pembuatan PKB untuk dirundingkan. Dengan demikian faktanya selama 15 tahun, telah terjadi dan tindakan tidak adil dan diskriminatif dan pemberian hak normatif karyawan yang tidak jelas. Para Penggugat dan karyawan lainnya bersepakat membentuk Serikat Karyawan (Sekar) Indosiar dan berupaya membuat perundingan PKB. Karena berdasarkan pasal 25 UU No.

21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja bahwa serikat pekerja mempunyai hak untuk membuat dan merundingkan PKB, Karena Sekar Indosiar telah mempunyai bukti pencatatan yang sah. Rencana perundingan dan pembuatan PKB oleh Para Penggugat tersebut ditujukan agar hak-hak karyawan tidak diabaikan oleh Para Tergugat.

3 Surat Sekar Indosiar ke Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Soeparno itu tertanggal 27 Januari 2009, meski diserahkan ke Menteri Tenaga Kerja pada bulan Februari 2009.

4 Menurut Sekar Indosiar, inilah sejumlah tindakan anti berserikat yang dilakukan manajemen PT. Indosiar Visual Mandiri: a. Merampas formulir pendaftaran anggota Sekar Indosiar; b. Mengusir/ memaksa anggota Sekar untuk keluar dari ruang rapat; c. Mengitimidasi karyawan yang tergabung dengan Sekar, saat berlangsungnya perundingan atau perjuangan menuntut hak karyawan; d. Mem-PHK dan menskorsing pengurus Sekar Indosiar saat berlangsungnya proses menuntut hak karyawan; e. Membuat pengumuman untuk tidak unjuk rasa dengan ancaman akan mem-PHK para karyawan, jika melakukan aksi unjuk rasa dalam menuntut hak karyawan; f. Menskorsing dan mem-PHK pengurus-pengurus Sekar Indosiar dan mem-PHK 150 orang anggota Sekar, saat proses

II.2 Serikat Pekerja dan Cerita dari Pontianak dan Bali

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, ada pesan ajek yang selalu disampaikan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) saat memperingati Hari Buruh Internasional yang jatuh setiap tanggal 1 Mei. Selain meminta perbaikan kesejahteraan jurnalis, AJI juga mendorong para pekerja media berhimpun dan mengorganisasi diri dalam wadah serikat pekerja. Pesan itu juga yang disampaikan saat AJI memperingati May Day— sebutan umum untuk peringatan hari buruh—pada 1 Mei 2011.

Setidaknya ada dua hal yang mendorong AJI terus berkampanye agar pekerja media berinisiatif mendirikan serikat pekerja. Pertama, serikat pekerja merupakan organisasi legal dan diakui undang-undang. Serikat pekerja diberi mandat undang-undang untuk memperjuangkan kepentingan karyawan, mulai dari penanganan kasus ketenagakerjaan sampai usulan perbaikan kesejahteraan. Banyak bukti menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki serikat pekerja memiliki kesejahteraan lebih baik—setidaknya karyawan memiliki alat untuk memperjuangkan perbaikan kesejahteraannya.

Kedua, pertumbuhan serikat pekerja di media tergolong lambat dan masih jauh dari watak umum serikat yang progresif. Sampai Mei 2011, AJI dan FSPM Independen mencatat bahwa jumlah serikat pekerja media di Indonesia memang masih sangat sedikit: sekitar 27. Jumlah ini sama sekali tak proporsional dan jauh dari ideal jika dibandingkan dengan jumlah media di Indonesia yang ditaksir lebih dari 2.000 perusahaan.

Selain ganjil, statistik jumlah serikat pekerja di media ini juga ironis. Pekerja media, yang selama ini kerap menjadi pembela vokal dalam isu hak asasi manusia melalui berita yang ditulisnya, justru kurang berhasil memperjuangkan hak-hak dasarnya sebagai pekerja–khususnya hak untuk berserikat— di dalam rumah tangganya sendiri.

Fakta yang kurang baik ini, jika merujuk pada sejarah kelahiran serikat pekerja di sektor media, memang tak sepenuhnya mengejutkan. Meski surat kabar sudah ada di Indonesia sejak 1745, dengan adanya Bataviasche Nouvelles, serikat pekerja pers baru tumbuh beratus-ratus tahun kemudian. Lambannya pertumbuhan serikat pekerja media bukan karena kurangnya sengketa ketenagakerjaan di perusahaan media. Penjelasan yang relevan atas fenomena itu antara lain karena watak media sebagai lembaga bisnis memang kurang terasa pada tahuntahun sebelumnya.

Kajian tentang jejak awal serikat pekerja media di Indonesia umumnya merujuk pada tahun 1978, saat embrio serikat pekerja lahir di Majalah berita Mingguan Tempo. Namanya Dewan Karyawan Tempo. Satu dekade kemudian, serikat lain mulai bermunculan dengan format yang lebih kurang sama. Ada Kerukunan Warga Karyawan Bisnis Indonesia (1992), Serikat Pekerja PT Bina Media Tenggara-Jakarta Post (1993), Dewan Karyawan Forum (1997), dan Dewan karyawan PT Abdi Bangsa-Penerbit Republika (1997) .

Perkembangan lumayan pesat terjadi setelah 1998. Jika dalam periode 27 tahun sebelumnya baru ada 5 serikat pekerja, pada kurun waktu 1998 sampai 2002 tercatat ada 19 serikat pekerja yang berdiri. Masing-masing: Perkumpulan Karyawan Kompas, Dewan Karyawan Tabloid KONTAN (1998); Dewan Pekerja ANTV, Serikat Pekerja Surabaya Post, Ikatan Karyawan Solo Pos (1999); Forum Komunikasi Karyawan Pos Kota (2000); Serikat Pekerja Detik.com, Serikat Pekerja KBR 68H, Serikat Pekerja Neraca (2001), Serikat Pekerja Berita Kota, Dewan Pekerja Radio Jakarta News FM, Serikat Pekerja Antara, Serikat Pekerja Kopitime.com, dan Serikat pekerja Sinar Harapan (2002) .

Setelah 2002, berdiri sejumlah serikat pekerja baru: Perkumpulan Karyawan Smart FM (2006); Serikat Pekerja hukumonline.com-WorkerHOLic (2007); Serikat Karyawan (Sekar) Indosiar (2008); Serikat Pekerja Suara Pembaruan, dan Serikat Pekerja Sumut Post, Medan, Serikat Pekerja Medan Bisnis, Serikat Pekerja Analisa Medan, Serikat Pekerja Lampung TV, Serikat Pekerja Mercusuar Palu, Serikat Pekerja

Aceh Independen (2009).

Setelah tahun 2009, ada dua serikat pekerja yang tercatat lahir, yaitu Serikat Pekerja Pontianak Post dan Serikat Pekerja Bali Post. Keduanya, seperti sejumlah cerita kelahiran serikat pekerja lainnya, sama-sama mendapatkan tekanan dari manajemen, dengan derajat yang berbeda. Hasil survei yang dilakukan AJI menunjukkan bahwa “persetujuan”, atau “penolakan”, dari petinggi media menjadi faktor penting–kalau bukan yang terpenting7 .

perundingan tuntutan perbaikan kesejahteraan karyawan masih berlangsung; g. Mengintimidasi anggota Sekar Indosiar untuk keluar dari keanggotaan Sekar; dan h. Melakukan tindakan kampanye anti Sekar Indosiar.

5 Enam pihak itu masing-masing: Direktur Utama PT. Indosiar Visual Mandiri, Handoko; Direktur News dan Program Triandy Suyatman; Manager Departemen HRD Dudi Ruhendi; Manager Departemen Safety & Security (Satpam) Adrian Ingratubun; Manager Departemen Produksi Doddy Jufiprianto; dan Section Head Art Departement IGP Darmayuda;

6 Detik.com, PN Jakbar: Indosiar Lakukan Perbuatan Melanggar Hukum, 18 Januari 2010. File diunduh dari http://detiknews.com/read/2011/01/18/171102/1549376/10/pn-jakbar-indosiarlakukan-perbuatan-melanggar-hukum?nd992203topnews

Serikat Pekerja Pontianak Post

Pada 1 Mei 2010, sebanyak 12 orang karyawan Harian Pontianak Post membuat sejarah. Ini kali pertama ada serikat pekerja di perusahaan yang berada di bawah naungan Jawa Pos Group. Seminggu berselang, 7 Mei 2010, mereka mendaftarkan serikat yang masih “bayi” itu ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak. Tak lupa, pengurus serikat pekerja juga menyampaikan surat pencatatan Serikat Pekerja Pontianak Post ke Dinas Tenaga Kerja ke manajemen perusahaan, 26 Mei 2010.

Sinyal penolakan terbuka ditunjukkan oleh bagian Bagian Umum dan SDM Pontianak Post. Mereka tak mau menerima surat pemberitahuan pencatatan serikat ke Dinas Tenaga Kerja. Alasannya, pembentukan serikat tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada perusahaan. Tak habis akal, pengurus serikat pekerja mengirimkan surat pencatatan itu melalui jasa pengiriman pada 27 Mei 2010.

Selanjutnya, pada 30 Juni 2010, Ketua Presidium Serikat

Pekerja Pontianak Post, Mursalin, dipanggil petinggi Pontianak Post. Mursalin dicecar soal alasan pembentukan serikat pekerja itu. Itulah kali pertama pengurus serikat dipanggil. Petinggi Pontianak Post lantas mengundang pengurus serikat lainnya untuk bertemu keesokan harinya, 1 Juli 2010. Karena hanya diundang secara lisan, sejumlah pengurus enggan hadir. Hanya Mursalin dan satu pengurus yang datang menemui pimpinan perusahaan.

Saat dijelaskan alasan ketidakhadiran pengurus serikat pekerja, petinggi Pontianak Post mengatakan, mereka memang sengaja tak mengundang secara tertulis. Alasannya, undangan tertulis kepada serikat akan menimbulkan kesan bahwa manajemen perusahaan mengakui keberadaan serikat. Dalam pertemuan tersebut, petinggi Pontianak Post lagi-lagi menegaskan ketidaksetujuannya atas adanya serikat dan minta organisasi itu dibubarkan dalam waktu satu bulan. “Serikat pekerja bukanlah budaya atau tradisi di lingkungan Jawa Pos Group,” kata petinggi Pontianak Post itu.

Intimidasi tak berhenti sampai di situ. Saat semua karyawan mendapat kenaikan gaji, pengurus Serikat Pekerja Pontianak Post malah mengalami diskriminasi. Biasanya, karyawan harian Pontianak Post bisanya menerima gaji bulanan pada setiap akhir bulan. Tapi, gaji bulan Juni 2010 baru diberikan pada tanggal 1 Juli 2010. Ternyata, perusahaan menaikkan gaji karyawan semester pertama tahun tersebut.

Saat karyawan lain bersuka cita, tiga anggota presidium Serikat Pekerja Pontianak Post terpaksa menelan pil pahit. Mursalin (redaktur), Robert Iskandar (redaktur), dan Ade Riyanto (koordinator pracetak) malah tidak lagi mendapatkan tunjangan jabatan. Ketika soal itu ditanyakan secara lisan ke pemimpin redaksi yang juga merangkap wakil direktur, ini alasannya: “Tunjangan jabatan untuk penggagas serikat memang sengaja ditahan”8 .

Intimidasi berlanjut setelah pertemuan 1 Juli 2010 itu, umumnya dialamatkan kepada para penggagas serikat, termasuk yang menjadi pengurusnya.

Untuk memperkuat kelembagaan dan memperluas jaringan, Serikat Pekerja Pontianak Post bergabung secara resmi ke Federasi Serikat Pekerja Media (FSPM) Independen pada 7 Juli 2010. Mereka bergabung setelah melalui sejumlah komunikasi cukup intensif dengan pengurus federasi yang berada di Jakarta. Serikat Pekerja Pontianak Post pun menjadi anggota ke-9 federasi yang pemebntukannya difasilitasi Aliansi Jurnalis Independen itu. Serikat Pekerja Pontianak Post bergabung dengan delapan anggota federasi lainnya, yakni Dewan Karyawan Tempo, Forum Karyawan Majalah SWA, Serikat Pekerja radio 68H, Perkumpulan Karyawan Smart FM, Ikatan Karyawan Solo Pos, Ikatan Karyawan RCTI, Serikat karyawan Indosiar, dan Serikat Pekerja Suara Pembaruan.

Setelah Pontianak Post bergabung dengan federasi, kabar soal intimidasi di Pontianak Post pun cepat menyebar. Surat pernyataan solidaritas untuk Serikat Pontianak Post misalnya datang dari Aliansi Jurnalis Independen, Federasi Serikat Pekerja Media (FSPM) Independen, Dewan Karyawan Tempo, dan Forum Karyawan Majalah SWA. Surat solidaritas itu, serta sejumlah faktor lain yang tak cukup terang, membuat tekanan terhadap Serikat Pekerja Pontianak Post berkurang –meski tak bisa disebut hilang sama sekali.

7 Aliansi Jurnalis Independen, Masih Bertumpu pada Sang Pelopor: Survei Serikat Pekerja di Perusahaan Media, Mei 2010, hal. 53.

8 Kronologis kasus intimidasi terhadap Serikat Pekerja Pontianak Post, Juli 2010. Dalam kronologi disampaikan, sebelumnya pemimpin redaksi yang juga salah satu wakil direktur di Pontianak Post juga sudah mewanti-wanti tentang kemungkinan ditahannya kenaikan gaji bulan Juni kepada penggagas serikat pekerja.

Serikat Pekerja Bali Post

Selama hampir setahun, gagasan untuk mendirikan serikat pekerja di Harian Bali Post terus menyebar. Pemicunya adalah tindakan perusahaan yang memotong secara sepihak uang jasa prestasi kerja. Pada 2010, pemotongan kembali dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Salah satu karyawan Bali Post di bagian percetakan, Suharjanto, pun mempertanyakan kebijakan itu. Eh, bukannya ditanggapi, dia malah dipindah ke unit kerja lain tanpa alasan jelas.

Karena menolak pemindahan itu, Suharjanto tak diizinkan masuk ke ruang kerja. Dia pun diusir oleh satpam. “Absensi saya diblokir. Lalu saya disurati oleh manajemen untuk pensiun dini,” ujar Suharjanto sambil menunjukkan Surat Keputusan Pensiun Dini dari Direktur Utama PT Bali Post tertanggal 5 Juli 2010 atas nama ABG Satria Narada9 .

Ternyata, aksi sepihak manajemen Bali Post itu mempercepat lahirnya serikat pekerja10. Serikat Pekerja Bali Post (SPB) resmi dideklarasikan 19 Juli 2010 oleh sekitar 40 karyawan PT Bali Post yang berada di Denpasar dan Jakarta. Serikat ini dibentuk untuk mewadahi perjuangan meningkatkan kesejahteraan karyawan dan menyelesaikan persoalan yang timbul antara pekerja dan perusahaan penerbitan terbesar di Bali itu. Suharjanto, yang akhirnya dipercaya untuk memimpin serikat, menegaskan bahwa SPB tidak dimaksudkan untuk berhadapan dengan perusahaan, tetapi sebagai mitra kerja dalam memajukan kinerja perusahaan11.

Namun, Ketua Yayasan Kesejahteraan Keluarga (YKK) Bali Post Nyoman Wirata, yang juga pemimpin redaksi Bali Post, terus terang menyatakan ketidaksetujuannya atas serikat pekerja. Anehnya, dia berdalih, pendirian serikat pekerja bertentangan dengan Undang Undang Pers Nomor 40 tahun 1999. Menurut dia, kewajiban perusahaan pers untuk menyejahterakan karyawannya sudah dipenuhi oleh Bali Post. “Serikat pekerja tidak diperlukan lagi,” ujarnya.

Tekanan makin keras setelah serikat pekerja resmi dideklarasikan12. Karyawan yang tergabung dalam SP Bali Post diminta manajemen untuk pensiun dini. Tapi, serikat pekerja mempertanyakan dasar pensiun dini itu. Mereka pun menilai kebijakan itu berbau intimidasi dan diskriminatif karena hanya dilakukan terhadap anggota serikat13. Serikat pekerja pun akan menempuh jalur hukum jika perusahaan meneruskan aksinya.

9 Bali Post “Membara” : Intimidasi dan Tekanan Warnai Pendeklarasian FSPB Unit Media Percetakan Bali Post, http://balinews.blog.com/2010/07/20/bali-post-%E2%80%9Cmembara%E2%80%9Dintimidasi-dan-tekanan-mewarnai-pendeklarasian-fsbp-unit-media-percetakan-bali-post/. Susunan pengurus Serikat pekerja Bali Post periode 2010-2013: Suharjanto (Ketua); Heru B. Arifin (Ketua I); IB. Gede Manuaba Budiarta (Ketua II); Retno Indah Sari (Sekretaris), Wayan Suyadnya (wakil sekretaris); I Wayan Duduk Sudana (Bendahara); I Made Wianta (Wakil Bendahara).

10 Tempo Interaktif, Kecewa Perusahaan, Karyawan Bali Post Dirikan Serikat Pekerja, 19 Juli 2010.

11 Menurut Ketua Serikat Pekerja Karyawan Bali Post Suharjanto, anggota SPB saat ini terdiri dari karyawan di bagian percetakan dan sejumlah wartawan. “Tetapi yang wartawan hanya di Jakarta

II.3 Upah Riil dan Upah Layak Jurnalis

Isu kesejahteraan jurnalis, yang secara kasat mata bisa dibaca dari upah dan fasilitas serta tunjangan yang diterima, menjadi kepedulian Aliansi Jurnalis Independen (AJI) sejak lama. Alasannya jelas dan sederhana: dalam profesi jurnalis, profesionalisme dan kesejahteraan bukan hanya dekat, tapi saling terkait. Itulah sebabnya kampanye profesionalisme jurnalis hampir selalu harus diimbangi oleh dorongan yang memadai untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Standar pengupahan terhadap jurnalis, seperti umumnya pekerja di Indonesia, memang merujuk pada upah minimum provinsi dan kota yang ditetapkan tiap tahun oleh pemerintah, setelah diputuskan dalam Dewan Pengupahan. Ambang batasnya adalah bagaimana agar besaran upah tak membuat pengusaha bangkrut, tapi juga bisa membuat pekerja bisa tetap hidup. Masalahnya, angka upah minimum hampir selalu tak memuaskan serikat pekerja. Soalnya, upah yang ditetapkan sering berada di bawah standar kebutuhan hidup yang layak. Celakanya, upah pas banderol itulah yang masih menjadi acuan perusahaan media dalam menggaji wartawannya. Celakanya lagi, seperti ditemukan dalam survei yang dilakukan AJI, standar minimum itu pun kerap tak dipatuhi perusahaan media.

Dalam survei yang dilakukan AJI dan IFJ pada 200514, sebanyak 1,5% jurnalis yang menjadi responden mengaku mendapatkan upah di bawah Rp 200 ribu. Ini bukan hanya rendah, tapi lebih buruk dari upah minimum yang ditetapkan pemerintah. Jumlah jurnalis yang mendapatkan upah kurang dari Rp 599 ribu juga cukup besar, yaitu sebanyak 22,5%. Padahal, saat survei AJI dilakukan, upah minimum provinsi tertinggi saat itu adalah DKI Jakarta dengan Rp 711.843. Upah minimum terendah adalah Jawa Tengah (Rp 390 ribu).

Tabel II.1 Hasil Survei AJI-IFJ tentang Upah Jurnalis, 2005

GajiGaji%Gaji%
Tidak Tahu/Tidak Menjawab 2,3 Rp 3,4 - Rp 3,79 1,0 Rp 1,4 - Rp 1,79 juta 16,523,4 - Rp 3,791.p 1,4 - Rp 1,79 juta16
5 Juta lebih1Rp 5 Juta lebih 1,3 Rp 3 - Rp 3,39 juta 2,5 Rp 1 - Rp 1,39 juta 25,32,p 1 - Rp 1,39 juta25,
4,6 - Rp 4,9 jutaRp 2,6 - Rp 2,99 juta3,0p 600 - Rp 999 ribu22,
0 4,2 - Rp 4,5 juta1Rp 4,2 - Rp 4,5 juta 1,3 Rp 2,2 - Rp 2,59 juta 5,8 Rp 200 - Rp 259 ribu 10,05,8p 200 - Rp 259 ribu10,0
Rp 3,8 - Rp 4,1 juta 1,3 Rp 1,8 - Rp 2,19 juta 5,5 Di bawah Rp 200 ribu 1,53Rp 1,8 - Rp 2,19 juta5i bawah Rp 200 ribu1,5

Jurnalis yang mendapatkan upah mengenaskan--kurang dari Rp 200—itu berada di Jayapura, Papua (5%) dan di Palu, Sulawesi Tengah (25%). Ini kondisi yang sangat buruk dan sangat memprihatinkan. Bahkan di Jakarta saja, sebagian besar (55%) jurnalis memiliki upah kurang dari Rp 1 juta –hanya selisih Rp 280 ribu dari upah minimal yang ditetapkan pemerintah untuk wilayah ini pada tahun itu. Hanya 5% saja dari peserta survei yang mengaku bergaji Rp 3,8 hingga Rp 4,1 juta.

Lalu, bagaimana dengan kondisi pengupahan jurnalis di sejumlah daerah di tahun 2010? Menurut hasil pemetaan AJI atas upah layak jurnalis di 16 kota pada Desember 2010, ada beberapa pola yang belum berubah. Pertama, jurnalis di kota besar memiliki peluang untuk mendapatkan upah yang lebih besar, meski tak selalu dapat diartikan sebagai layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Kedua, ada sejumlah kota di mana jurnalisnya digaji di bawah upah minimum yang ditetapkan pemerintah. Sebut saja Medan, ibu kota Sumatera Utara. Upah minimum di Sumatera Utara pada 2010 adalah Rp 965 ribu. Tapi, di Medan masih ada jurnalis media cetak dan radio yang digaji Rp 500 ribu dan Rp 700 ribu. Di Bandar Lampung, masih ada jurnalis televisi yang digaji Rp 500 ribu. Padahal upah minimum di Lampung pada 2010 adalah Rp 767.500 ribu, Di Nusa Tenggara Timur, upah minimumnya adalah Rp 800 ribu. Kenyataannya, jurnalis cetak dan televisi di provinsi ini masih ada yang diberi upah Rp 650 ribu.

Tabel II.1 Upah Riil Jurnalis di 16 Kota di Indonesia Tahun 2010

Upah Jurnalis Suratkabar, TV & Radio Upah Minimum 2010Upah Minimum 201
atamBatam Rp 1,1 juta – Rp 2,7 juta Rp 925.000Rp 925.000
MedanMedan Rp 500 ribu – Rp 1,8 juta Rp 965.000Rp 965.000
enpasarDenpasar Rp 1 juta – Rp 2 juta Rp 829.316p 829.316
Upah Jurnalis Suratkabar, TV & Radio Upah Minimum 2010Upah Minimum 2010
japuraJayapura Rp 300 ribu – Rp 1,5 juta Rp 1.316.500Rp 1.316.500
gyakartYogyakarta Rp 600 ribu – Rp 1,7 juta Rp 745.695Rp 745.695
ediriKediri Rp 300 ribu – Rp 1,7 juta Rp 630.000Rp 630.000
endarKendari Rp 70 ribu – Rp 900 ribu Rp 860.000Rp 860.000
pangKupang Rp 650 ribu – Rp 1,7 juta Rp 800.000p 800.000
ndar LampBandar Lampung Rp 500 ribu – Rp 1,3 juta Rp 767.500Rp 767.500
uPalu Rp 300 ribu – Rp 1,5 juta Rp 777.500p 777.500
ekanbaruPekanbaru Rp 1 juta – Rp 1,8 juta Rp 1.016.000Rp 1.016.000
ontianakPontianak Rp 1 juta – Rp 2 juta Rp 741.000Rp 741.000
emarangSemarang Rp 700 ribu – Rp 1,8 juta Rp 660.000Rp 660.000
urabayaSurabaya Rp 875 ribu – Rp 2 juta Rp 630.000p 630.000
MakassaMakassar Rp 875 ribu – Rp 2 juta Rp 1.000.000p 1.000.000
akartaJakarta Rp 1,6 juta – Rp 5,5 juta Rp 1.000.000Rp 1,000,000

* Bahan: Kompilasi Hasil Survei Upah Riil Jurnalis yang baru diangkat sebagai karyawan, 2011

Buramnya potret kesejahteraan jurnalis menjadi salah satu pemantik bagi AJI untuk menggagas upah layak jurnalis. Gagasan tentang upah layak jurnalis rintisannya bermula di AJI Jakarta pada 200615. Seperti namanya, upah layak merujuk pada standar kebutuhan minimum yang harus dipenuhi agar seorang jurnalis bisa hidup dan bekerja secara profesional. Upah layak minimum jurnalis versi AJI juga mencoba merespons tuntutan besar terhadap mereka yang bekerja di profesi ini agar menjadi menjadi alat kontrol sosial–selain menjalankan fungsi pendidikan dan hiburan. Dalam merumuskan upah layak, AJI tidak merujuk pada standar pengupahan Upah Minimum Kota yang selama ini dijadikan patokan perusahaan dalam menggaji para jurnalisnya. Menurut AJI, upah minimum versi pemerintah tidak mencerminkan kondisi kebutuhan riil para jurnalis16. Untuk merumuskan upah layak minimum jurnalis di setiap kota, AJI melakukan survey sendiri atas kebutuhan layak seorang jurnalis yang belum berkeluarga di masing-masing kota.

Tabel II.1 Kebutuhan Hidup Layak Jurnalis Versi AJI Tahun 2011

pah Layak Versi AJUpah Layak Versi AJI Upah Minimum Provinsi
atamBatam Rp 4.243.030 Rp 1.180.000Rp 1.180.000
ledanMedan Rp 3.816.120 Rp 1.197.000Rp 1.197.000
npasarDenpasar Rp 3.894.583 Rp 1.191.500Rp 1.191.500
ayapuraJayapura Rp 6,414,320 Rp 1.316.500Rp 1.316.500
gyakartYogyakarta Rp 3.147.980 Rp 808.000p 808.000
edinKediri Rp 2.836.557 Rp 973.950p 973.950
endalKendari Rp 2,972,000 Rp 970.000p 970.000
upangKupang Rp 3.929.228 Rp 850.000850.000
andar LampBandar Lampung Rp 2,568,462 Rp 865.000865.000
aluPalu Rp 2,150,066 Rp 827.500p 827.500
ekanbanPekanbaru Rp 3.604.700 Rp 1.135.000Rp 1.135.000
ontianaPontianak Rp 3,526,600 Rp 895.000p 895.000
emarangSemarang Rp 3.240.081 Rp 961.323p 961.323
urabayap 3,864,850p 1.115.000
akarta4,748,919tp 1,290,000

Bahan: Hasil Survei AJI di 15 kota, Januari 2011

Untuk kebutuhan makanan dan minuman, yang jadi ukuran umumnya adalah konsumsi untuk 90 kali makan, dengan 3 kali makan tiap harinya. Menurut hasil survei AJI di 15 kota, angka untuk kebutuhan makan itu bervariasi dari yang paling rendah Rp 921 ribu sampai tertinggi Rp 2,9 juta sebulan. Kebutuhan untuk makanan dan minuman, AJI juga memasukan kebutuhan minuman ekstra selama bekerja, buah-buahan, gula, dan susu.

Untuk komponen tempat tinggal, besar kebutuhannya bervariasi antara Rp 250 ribu sampai yang tertinggi Rp 700 ribu per bulan. Angka ini merujuk pada tarif rata-rata kamar kos tanpa pendingin udara. Di Jakarta, misalnya, tarif kamar kos dengan AC sekitar Rp 1 juta. Itu pun bukan tarif kamar kos di dekat jalur segitiga emas. Untuk membayar kamar kos di Jalan Sudirman dan Jalan M.H. Thamrin, angka Rp 1 juta jelas tidak memadai.

Adapun komponen kebutuhan sandang besarnya juga bervariasi. Angkanya dari Rp 147 ribu sampai Rp 798 ribu. Kebutuhan ini meliputi pembelian celana panjang, kemeja, kaus dalam atau bra, celana dalam, sepatu kerja, handuk mandi dan kaus kaki. Untuk celana panjang, AJI hanya menghitung kebutuhan membeli sekali untuk enam bulan17. Begitu juga dengan kemeja atau blus serta sepatu kerja. Untuk kaus dalam bra, jatahnya membeli satu buah dalam tiap bulan.

Besar kebutuhan yang jauh lebih bervariasi adalah pada item aneka kebutuhan lain. Besarnya berkisar antara Rp 216 ribu sampai Rp 1,4 juta. Komponen dalam item ini meliputi transportasi kerja, komunikasi, internet, kesehatan & kebersihan, dana sosial kemasyarakatan, rekreasi dan bacaan.

Meski angkanya bervariasi, komponen kebutuhan hidup layak yang dimasukkan AJI dalam standar upah merupakan kebutuhan riil para jurnalis.

Menurut Ketua AJI Jakarta Wahyu Dhyatmika, mekanisme penyusunan upah layak di AJI merujuk pada Undangundang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 17 tahun 2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak18. Karena itu, upah layak minimum jurnalis versi AJI bisa menjadi panduan bagi para jurnalis yang hendak menegosiasikan kebijakan pengupahan di perusahaan masing-masing.

Setelah membaca rincian komponen upah layak jurnalis versi AJI, Serikat Penerbit Suratkabar–-yang sejak Juni 2011 berubah nama menjadi Serikat Perusahaan Pers—juga setuju bila standar itu dijadikan acuan pengupahan di perusahaan media, agar jurnalis bisa bekerja lebih profesional19.

BAB III:

sedang di Bali seluruhnya bagian percetakan,” ujarnya.

12 Sikap tak setuju adanya serikat pekerja ditunjukkan perusahaan sebelum serikat ini didirikan. Pengurus serikat percaya, perusahaan Bali Post yang berada di balik dibatalkannya pemakaian ruangan di DPRD untuk deklarasi serikat. Sebab, sebelumnya DPRD setuju salah satu ruangannya akan dijadikan tempat deklarasi serikat pekerja media baru dan satu-satunya di Bali tersebut.

13 Media Indonesia, Dipaksa Pensiun Dini, SPB Bali Post Tempuh Jalur Hukum, 22 Juli 2010

14 Survei yang dilakukan AJI Indonesia bersama International Federation of Journalists (IFJ) dilakukan pada tahun 2005, dengan responden jurnalis yang tersebar di 17 kota di Indonesia. Hasil survei secara lengkap bisa dibaca dalam buku Potret Jurnalis Indonesia:

15 Soal potret upah jurnalis bisa dilihat juga hasil survei sejumlah lembaga. Untuk periode 2000 sampai 2010, setidaknya ada empat penelitian yang berbicara tentang kondisi kesejahteraan jurnalis di Indonesia. Ada yang khusus meneliti soal aspek ekonomi kehidupan para pekerja media ini, tapi ada juga yang menyorot wajah umum jurnalis dan soal terkait isu kesejahteraan menjadi bagian di dalamnya. Pertama, penelitian AJI Surabaya di tahun 2000. Kedua, penelitian Thomas Hanitzsch dari Ilmenau University of Technology, Jerman, tahun 2001. Ketiga, penelitian AJI Indonesia tahun 2005. Keempat, penelitian Dewan Pers di tahun 2008. Hanya dalam survei Thomas Hanitzsch yang memberikan gambaran cukup menggembirakan terkait soal upah, walau pun ini mungkin disebabkan karena jurnalis yang menjadi responden survei adalah tiga kota yang secara ekonomi cukup besar, yaitu Jakarta, Medan dan Yogyakarta. Hasil penelitian AJI Surabaya dijadikan buku berjudul Kesejahteraan Jurnalis, Antara Mitos dan Kenyataan: Potret Sosial Ekonomi Jurnalis Jawa Timur. Penelitian yang menggabungkan metode wawancara dan investigasi itu menemukan hasil yang tergolong menyedihkan: ada jurnalis yang mengaku hanya diberi gaji kurang dari Rp 100 ribu, meski prosentasenya sangat kecil (0,7%). Mayoritas (sekitar 75%) jurnalis bergaji kurang dari Rp 750 ribu per bulan. Hanya 13,8 % yang mendapatkan upah di atas Rp 1 juta. Hasil penelitian yang dilakukan Thomas Hanitzsch, setahun setelah penelitian AJI Surabaya, memberi hasil yang sedikit berbeda. Sampel penelitiannya sebanyak 385 jurnalis –dari 480 yang sudah dipilih— dari tiga kota, yaitu Jakarta, Yogyakarta dan Medan, Sumatera Utara. Penelitian, yang hasilnya dipublikasikan dalam Journalism Studies, Volume 6, Number 4, 2005, memberikan hasil yang ‘menggembirakan’ dibanding temuan AJI Surabaya. Menurut temuan penelitian Thomas, sebagian besar (86%) jurnalis memiliki gaji berkisar antara Rp 1 juta sampai Rp 3 juta. Namun, jurnalis yang memiliki kurang dari Rp 500 ribu juga ada, yaitu sebesar 3,5 persen. Gambaran berbeda dapat ditemui dalam penelitian yang dilakukan oleh Dewan Pers di tahun 2008. Responden penelitian Dewan Pers ini 600 wartawan –yang akhirnya 584 kuisioner yang dianggap memenuhi syarat untuk jadi sampel penelitian. Temuan dari survei Dewan Pers ini menyebutkan, sebagian besar (39%) wartawan memiliki gaji kurang dari Rp 1 juta. Pada saat survei dilaksanakan, upah minimum provinsi terendah adalah Jawa Tengah dengan Rp 547,000.00, yang tertinggi adalah

Papua dengan Rp 1.105.500. Artinya, mayoritas jurnalis Indonesia memiliki gaji kurang dari upah minimum Jakarta.

16 Tempo Interaktif, AJI Jakarta: Upah Layak Jurnalis Jakarta Rp 4,7 Juta, 20 Januari 2011, http://www. tempointeraktif.com/hg/kriminal/2011/01/20/brk,20110120-307771,id.html.

17 Dengan kalkulasi seperti itu, maka biayanya adalah membagai harga itu menjadi enam. Misalnya, seperti AJI Batam ada komponen celana panjang atau rok merek Nevada. Dengan harga sekitar Rp 236 per buah, maka dalam kompoen kebutuhan layak bulanan sebesar Rpp 39.300 untuk selama enam bulan itu. Begitu juga dengan komponen harga lainnya.

18 Tempo Interaktif, AJI Jakarta: Upah Layak Jurnalis Jakarta Rp 4,7 juta, 20 Januari 2011.

19 Tempo Interaktif, SPS Setuju Standar Upah AJI Jadi Acuan, 4 Februari 2011, http://www. tempointeraktif.com/hg/kesra/2011/01/24/brk,20110124-308386,id.html

Kontroversi Saham dan Sejumlah Isu Etik

—Ketua Dewan Pers Bagir Manan, Desember 20101

Tahun 2010 berlalu dengan angka pengaduan dugaan pelanggaran kode etik jurnalistik yang semakin tinggi.

Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, keluhan publik yang masuk ke Dewan Pers cenderung bertambah. Di satu sisi, ini bisa menjadi pertanda baik bahwa Dewan Pers kian mendapat kepercayaan untuk menjadi tempat mengadu bagi publik yang merasa tak puas atas kinerja pers Indonesia. Tapi, di sisi lain, tren itu juga bisa berarti bahwa masalah dalam tubuh pers Indonesia memang banyak.

Di antara sekian banyak kasus etik yang muncul, yang paling mendapat sorotan adalah kasus saham PT Krakatau Steel Tbk. Kasus kepemilikan saham PT Krakatau Steel oleh sejumlah wartawan yang biasa meliput di lantai bursa menjadi kasus etik pertama yang dipersoalkan secara serius dan berbuntut panjang. Maklum, selain karena penawaran saham perdana (IPO) Krakatau Steel yang memang kontroversi, skandal kepemilikan saham Krakatau Steel pun melibatkan wartawan dari media-media mainstream.

1 Ketua Dewan Pers Bagir Manan dalam Majalah Tempo, Bagir Manan: Praktek Tak Sehat Harus Dihentikan, 6 Desember 2010. Menurut Bagir Manan, Dewan Pers mengakui bahwa kepemilikan saham oleh wartawan dalam kasus IPO Krakatau Steel itu tak berhubungan dengan pemberitaan, tapi ini menyangkut tingkah laku. Mereka yang diperiksa Dewan Pers tak mengakui telah membeli saham, tapi Dewan Pers memiliki beberapa sumber lain yang menyatakan mereka meminta. “Ada yang mengatakan praktek semacam itu bukan hal baru. Bagi saya, bukan soal baru atau lama, tapi ketika praktek itu melanggar prinsip jurnalistik yang sehat, harus kita hentikan. Betapapun lamanya sampai menjadi tradisi, harus kita hentikan,” kata dia. Soal kasus dugaan pemerasan dalam kasus ini, Dewan Pers tak akan masuk ke wilayah itu. “Kita tak berbicara tentang penawaran saham perdana Krakatau Steel, tapi tentang keterlibatan jurnalis dalam upaya memperoleh saham. Wartawan atau profesi apa pun tak boleh mendapat keuntungan pribadi dengan menyalahgunakan profesinya. Profesi itu hidup dari kepercayaan. Itu basis jurnalis,” kata mantan ketua Mahkamah Agung ini (http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/12/06/WAW/mbm.20101206. WAW135296.id.html).

III.1 Wartawan, Saham, dan Kontroversinya

Awalnya adalah berita di Tempo Interaktif berjudul Gerombolan Wartawan Diduga Peras Saham Krakatau Steel2. Berita itu muncul di layar komputer pukul 21:23 WIB, pada 17 November 2010. Berita yang sama keluar di harian Koran Tempo keesokan harinya dengan judul lebih galak: Gerombolan Wartawan Diduga Peras Saham Krakatau Steel.

Dalam berita itu, anggota Dewan Pers Wina Armada mengatakan, Dewan Pers sudah menerima laporan informal ihwal adanya wartawan yang meminta saham dalam penawaran perdana saham Krakatau Steel. Tak hanya meminta saham, menurut Wina, wartawan juga minta uang. Atas nama Dewan

Pers, Wina meminta agar laporan itu dibuat secara formal, alias tertulis. Setelah itu, Dewan Pers akan memverifikasi kasusnya dengan memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat.

Laporan soal bagi-bagi saham, masih menurut berita itu, juga masuk ke kantor Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta. Sekretaris AJI Jakarta, Umar Idris, mengatakan, berdasarkan informasi yang diterima AJI, ada sekelompok wartawan yang meminta jatah saham perdana yang nilainya setara dengan Rp 637 juta. Permintaan wartawan itu tanpa melalui prosedur pembelian normal di pasar modal. Tak hanya itu. Menurut Umar, kelompok wartawan itu juga memaksa seorang petinggi perusahaan penjamin emisi untuk menyediakan uang Rp 400 juta untuk menutupi pemberitaan miring seputar penawaran saham perdana PT Krakatau Steel itu.

Apa yang semula menjadi gosip di kalangan terbatas pun akhirnya berembus ke publik. Apalagi, sejumlah media lain kemudian menulis berita dengan topik yang sama. Deutsche Welle, misalnya, pada 18 November 2010, membuat berita yang lebih detail ketimbang dua berita sebelumnya. Jaringan media yang berkantor pusat di kota Bonn, Jerman itu, membuka sedikit identitas para wartawan pemain saham itu3 .

Dalam berita berjudul Dewan Pers: Bukti Pemerasan Wartawan Kasus Saham Krakatau Steel Kuat, Deutsche Welle mengutip Wina Armada yang menyebutkan bahwa pelaku aksi main saham itu berasal “dari media cetak nasional, portal berita ternama, dan televisi papan atas”4 . Wina juga menyebutkan ada unsur pemerasan oleh para wartawan yang mengatasnamakan wartawan peliput bursa efek itu. Tujuannya agar IPO PT

Krakatau Steel, yang promosinya ditangani Kitacomm5 , tak ditulis jelek oleh wartawan. Belakangan terungkap bahwa Henny termasuk yang melaporkan kasus skandal saham itu kepada Dewan Pers.

Pada hari yang sama, AJI Jakarta mengedarkan siaran pers berjudul AJI Jakarta Minta Dugaan Kongkalikong Jurnalis dalam Penawaran Saham Krakatau Steel Diusut Tuntas. Jika terbukti, menurut AJI Jakarta, wartawan pemain saham harus mendapat sanksi tegas, karena telah mencemarkan kredibilitas jurnalis Indonesia.

Keesokan harinya, AJI Indonesia mengirimkan surat terbuka kepada Kepala Badan Pengawas Pasar Modal6 dan Direktur Utama Kustodian Sentral Efek Indonesia7 . Intinya, kepada kedua lembaga itu, AJI meminta klarifikasi soal isu penjatahan saham PT Krakatau Steel kepada sejumlah wartawan. Klarifikasi itu, menurut AJI, penting untuk mendorong media menegakkan Kode Etik Jurnalistik, standar profesionalisme jurnalis, dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999.

Meski pemberitaan media tidak menyebut tegas identitas wartawan yang diduga minta jatah saham dan memeras, pada 23 November 2010, sejumlah orang yang mengaku sebagai membuat klarifikasi pengurus Forum Wartawan Pasar Modal8 terbuka di Jakarta Media Center. “Tidak ada permintaan jatah saham PT KS sebesar 1.500 lot sebagaimana yang dilaporkan ke Dewan Pers dan AJI. Pemberitaan tersebut adalah berita bohong yang menyesatkan dan ‘membunuh’ karakter wartawan pasar modal, terutama empat wartawan9 yang disebut-sebut,” kata Wakil Ketua Forum Wartawan Pasar Modal, Rahmat Baihaqi.

Menurut Rahmat, transaksi pembelian dan penerimaan saham PT Krakatau Steel sebesar 1.500 lot atau sekitar 750.000 lembar tidak pernah terjadi. Rahmat mengklaim, yang terjadi justru wartawan ditawari saham oleh Direktur Utama Kitacomm, Henny Lestari. Rahmat menuduh Henny yang juga konsultan public relation IPO PT Krakatau Steel, menawari saham agar wartawan membuat “berita positif ” soal penawaran saham perdana Krakatau Steel itu. Rahmat pun meminta Henny membuktikan tuduhannya bahwa wartawan pasar modal meminta atau memperoleh saham.

Rahmat juga membantah kabar soal permintaan uang Rp 400 juta kepada penjamin emisi untuk meredam berita-berita negatif seputar IPO PT Krakatau Steel. “Tidak ada konflik kepentingan dan kami pun menolak tudingan pelanggaran etika jurnalistik dalam pemberitaan mengenai IPO PT KS. Berita yang dibuat wartawan pasar modal dan empat wartawan yang dituding melakukan pemerasan, semuanya dibuat secara proporsional sesuai prinsip jurnalistik,” kata Rahmat.10

Sehari setelah klarifikasi terbuka Forum Wartawan Pasar Modal, Dewan Pers meminta keterangan Reinhard Nainggolan, wartawan harian Kompas, yang disebut-sebut sebagai salah seorang dari empat wartawan yang membeli saham Krakatau Steel. Saat dimintai keterangan11, Reinhard didampingi Pemimpin Redaksi Kompas Rikard Bagun.

Namun, bukannya memberikan klarifikasi, Reinhard malah meminta Dewan Pers menunjukkan bukti laporan tertulis soal bagi-bagi saham Krakatau Steel itu. Karena Reinhard tak memberi klarifikasi, pertemuan di Dewan Pers saat itu berakhir dengan cepat12. “Saya meminta Dewan Pers menunjukkan laporan tertulis yang dibubuhi meterai Rp 6.000. Kalau perlu meterai Rp 60 ribu sekalian,” ujar Reinhard kepada wartawan seusai pertemuan itu13. Rikard Bagun, yang mendampingi

Reinhard dalam pemeriksaan itu, mengatakan, “Setelah kami lakukan klarifikasi, dia mengatakan, bahwa tidak mendapatkan dan tidak ikut dalam proses jual beli itu.”

Dewan Pers kembali memanggil Reinhard pada 24 November 2010. Dalam pemeriksaan itu, Reinhard kembali mempertanyakan bukti laporan tertulis. Reinhard malah balik bertanya apakah Dewan Pers sudah membaca berita-berita yang dia tulis soal IPO Krakatau Steel. Seperti pertemuan pertama, pertemuan kedua pun berakhir tanpa ada klarifikasi.

Selain Reinhard, wartawan yang disebut-sebut meminta saham PT Krakatau Steel adalah Indro Bagus Satrio (Detik. com), Leonard Samosir (Metro TV), dan Wisnu Bagus (Koran Seputar Indonesia). Namun, Dewan Pers tak pernah meminta klarifikasi dari ketiganya karena sejumlah alasan. Antara lain, Detik.com sudah melakukan klarifikasi internal kepada Indro. Adapun Wisnu Bagus, saat kasus saham itu mencuat, sudah mengundurkan diri14. Sedangkan dalam kasus Leonard, Metro TV meminta waktu untuk mengklarifikasi lebih dulu. Metro TV pun menyatakan membuka diri untuk menjatuhkan sanksi.

Melalui siaran persnya, Detik.com menyatakan sudah melakukan klarifikasi terhadap Indro pada 19 November 2010, atau sehari setelah berita itu ramai di sejumlah media. “Indro mengakui secara terbuka, bersama sejumlah wartawan lain, telah membeli saham PT Krakatau Steel (tidak gratis) dengan harga sesuai harga perdana. Pengakuan ini disertai bukti-bukti yang memadai,” demikian tertulis dalam siaran pers Detik.com. Menurut Detik.com, dalam klarifikasi internal itu mereka tidak menemukan indikasi bahwa Indro melakukan pemerasan atau menekan Krakatau Steel.

Detik.com pun lantas menyampaikan dukungan atas pengusutan yang dilakukan Dewan Pers. Namun, mereka mempersoalkan tindakan Wina Armada yang membocorkan kasus saham itu kepada wartawan sebelum meminta klarifikasi dari orang-orang yang dituduh15.

Indro mengajukan pengunduran diri pada malam hari seusai klarifikasi itu.

Menurut Agus Sudibyo16, Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, ada dua persoalan utama dalam kasus saham perdana Krakatau Steel yang melibatkan wartawan itu. Pertama, soal dugaan permintaan pembelian penawaran umum perdana (IPO) saham Krakatau Steel oleh beberapa wartawan. Kedua, soal dugaan pemerasan atau permintaan sejumlah uang oleh seseorang atau mantan wartawan dengan mengatasnamakan beberapa wartawan untuk mereduksi pemberitaan tentang Krakatau Steel.

Akhirnya, pada 1 Desember 2010, Dewan Pers mengeluarkan kesimpulan resmi soal kasus saham itu17. Menurut Dewan Pers, Reinhard telah “dengan sengaja berusaha menggunakan kedudukan dan posisinya sebagai jurnalis, jaringannya sebagai jurnalis, untuk meminta diberi kesempatan membeli saham IPO PT. Krakatau Steel”.

Dewan Pers memang mengakui belum mengetahui secara pasti apakah Reinhard pada akhirnya membeli saham IPO PT atau tidak. Namun, jadi membeli saham atau tidak, usahausaha Reinhard untuk mendapatkan jatah membeli saham Krakatau Steel sudah dikategorikan sebagai tindakan yang tidak profesional dan melanggar Kode Etik Jurnalistik. Dewan Pers pun merujuk pada Pasal 6 yang menyatakan: “Jurnalis Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.”

Soal sanksi apa yang akan diberikan kepada Reinhard, Dewan Pers menyerahkan sepenuhnya kepada harian Kompas. Ternyata, Harian Kompas akhirnya memilih memberhentikan Reinhard18.

Setelah Dewan Pers mengambil kesimpulan, keempat wartawan yang terbelit kasus saham Krakatau Steel memberi tanggapan yang beragam. Indro Bagus mengakui bahwa membeli saham adalah hal yang biasa dia lakukan19. “Kami biasa meminta jatah, dan itu terserah diberi atau tidak. Tapi bukan berarti itu gratis. Kami tetap membeli,” kata Indro20. Tapi, dia membantah tudingan melakukan pemerasan.

Adapun Wisnu Bagus menampik semua tuduhan yang mengarah kepada dirinya. “Membeli saja tidak, apalagi melakukan pemerasan. Saya tidak pernah memeras,” ujarnya21. Sedangkan Leonard Samosir memilih tidak berkomentar. “Ini ada hubungannya dengan institusi. Saya harus meminta terlebih dahulu izin dari pimpinan redaksi,” katanya22.

Penolakan keras atas kesimpulan Dewan Pers ditunjukkan Reinhard. Tak hanya membuat nota pembelaan, Reinhard pun menggugat putusan Dewan Pers ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)23.

Di luar gedung Dewan Pers, skandal saham PT Krakatau Steel membuka kembali debat soal definisi conflict of interest (konflik kepentingan) dalam peliputan. Wartawan ekonomi Metta Dharmasaputra24, mengingatkan koleganya tentang kasus yang menimpa wartawan finansial kantor berita Reuters,

Neil Collins, pada 201025. Collins diketahui menulis kolom tentang British Petroleum, saat dia memiliki saham perusahaan minyak itu. Kelakuan Collins dianggap pelanggaran serius terhadap kode etik yang ditetapkan Reuters, yang memang melarang keras wartawannya menulis tentang saham yang mereka miliki. Collins pun akhirnya mundur dan mengakui kesalahannya.

Pasal 6 Kode Etik Jurnalistik dengan tegas menyatakan, “Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap”. Termasuk penyalahgunaan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum. Nah, para wartawan peliput lantai bursa umumnya mendapatkan informasi tentang pergerakan saham lebih cepat ketimbang investor pada umumnya. Bila wartawan peliput bursa turut bermain saham, besar kemungkinan dia akan menyalahgunakan informasi yang dia miliki untuk kepentingan pribadinya.

Meski ketentuan di Kode Etik Jurnalistik, beserta penjelasannya, cukup gamblang, dalam diskusi yang digelar AJI Jakarta pada 10 Desember 201026, silang pendapat soal konflik kepentingan masih muncul. “Kita perlu revisi kode etik ini menjadi lebih detail seperti yang dilakukan Reuters,” kata anggota majelis etik AJI Jakarta Abdullah Alamudi.

2 Tempo Interaktif, Gerombolan Wartawan Diduga Peras Saham Krakatau Steel, 17 November 2010, http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2010/11/17/brk,20101117-292498,id.html

3 Deutsche Welle, Dewan Pers: Bukti Pemerasan Wartawan Kasus Saham Krakatau Steel Kuat, 18 November 2011, http://www.dw-world.de/dw/article/0,,6246669,00.html

4 Sampai tanggal itu, berita yang dibuat soal itu belum memuat bahwa wartawan yang disebut bermain saham dalam kasus PT Krakatau Steel adalah Indro Bagus Satrio (Detik.com), Reinhard Nainggolan (Harian Kompas), Leonard Samosir (Metro TV), dan Wisnu Bagus (Koran Seputar Indonesia --Sindo).

5 Kitacomm adalah perusahaan yang disewa PT Krakatau Steel untuk menangani kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat menjelang penawaran saham perdana (initial public offering, IPO) perusahaan baja milik negara itu pada 10 November 2010 lalu. Tugas Kitacomm antara lain memonitor tulisan-tulisan media menjelang IPO, termasuk oleh wartawan yang biasa “mangkal” di Bursa. Menjelang IPO, sejumlah media meramaikan harga saham Krakatau yang dianggap terlalu murah, juga tuduhan bahwa partai politik ikut kebagian jatah saham dari perusahaan plat merah itu. Lihat Majalah Tempo, Ketika Wartawan Berlagak Pialang, Edisi 29 November 2010 ((http:// majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/12/06/WAW/mbm.20101206.WAW135296.id.html).

6 Surat dengan nomor 081/AJI-KU/ST/XI/2010, tentang Klarifikasi Terhadap Penjatahan Saham IPO Sejumlah Wartawan, tertanggal 19 November 2011.

7 Surat dengan No: 082/AJI-KU/Kl/XI/2010 tentang Klarifikasi Terhadap Penjatahan Saham IPO Sejumlah Wartawan, tertanggal 19 November 2011, yang ditujukan kepada Direktur Utama Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berada di Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I Lantai 5 Jl. Sudirman Kav 52-53 Jakarta

8 Sejumlah wartawan yang pernah bertugas melakukan liputan di bursa efek tak begitu familiar

dengan nama forum ini, karena sebelumnya tak muncul –kalau bukan tidak eksis—seperti Forum Wartawan Kejaksaan (Forwaka) atau Forum Wartawan Keuangan dan Moneter (Forkem).

9 Harian Republika, Forum Wartawan Pasar Modal Bantah Peras Krakatau Steel, 24 November 2010, http://m.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/10/11/24/148357-forum-wartawan-pasarmodal-bantah-peras-krakatau-steel

10 Rahmat Baihaqi memang tak menyebut soal apa kecurigaan terhadap berita yang dimuat Tempo Interaktif pada 17 November 2010 itu. Namun, pandangan itu mewakili kegelisahan –kalau bukan kemarahan—wartawan yang namanya tersangkut kasus ini. Berdasarkan informasi yang beredar di kalangan wartawan, pangkal dari kemarahan atas berita itu adalah pada pilihan kata “gerombolan” dalam berita itu. Penggunaan kata itu dianggap sangat merugikan, karena pengertian gerombolan punya konotasi tak baik. Soal penggunaan kata ini pula yang membuat sejumlah redaktur Tempo Interaktif pernah dimintai keterangan oleh Dewan Pers. Namun, kasus

ketersinggungan atas penggunaan kata “gerombolan” ini tak diteruskan. Reinhard, dalam Nota Keberatan tertanggal 2 Desember 2010, juga menyinggung soal anggota Dewan Pers yang menerima pengaduan –Reinhard menyebutnya “curhat—dari Henny Lestari adalah Bambang Harymurti dan Agus Sudibyo. Meski tak tersirat, Reinhard menyebut pembocoran soal ini ada unsur kepentingan Tempo. Ini kutipan asli Reinhard soal ini: “Patut diduga pula, oknum DEWAN PERS (BAMBANG HARYMURTI dan AGUS SUDIBYO) juga memanfaatkan posisi dan kedudukannya untuk kepentingan pribadi/kelompok/golongan, dengan memproses dan mempublikasikan “CURHAT” atau laporan sepihak (bukan laporan tertulis) dari HENNY LESTARI, melalui grup media yang dipimpinnya, yakni TEMPO (lihat berita Tempointeraktif.com, “Gerombolan Wartawan Diduga Peras Saham KS” pada 17/11/2010, “Wartawan yang Minta Saham KS Harus Diberi Sanksi” pada 18/11/2010, “Dewan Pers Kantongi Nama Wartawan Pemeras Saham Krakatau Steel pada 18/11/2010).

11 Pada tanggal 23 November 2010, yang dimintai keterangan Dewan Pers bukan hanya Reinhard dan pihak Kompas, tapi semua media yang nama jurnalisnya disebut terlibat dalam permainan saham ini, yaitu Detikcom, Metro TV dan Seputar Indonesia. Lihat website Dewan Pers, Dewan Pers: Dua Isu Soal Kepemilikan Saham KS oleh Wartawan, 24 November 2010 (http://dewanpers. or.id/kegiatan/berita/365-dewan-pers-dua-isu-soal-kepemilikan-saham-ks-oleh-wartawan)

12 Anggota Dewan Pers Wina Armada, dalam sejumlah berita, menyebut bahwa bukti percakapan di BBM itu merupakan salah satu bukti kuat dari adanya permintaan saham oleh karyawan. Soal itulah yang ingin diklarifikasi Dewan Pers kepada Reinhard dalam pertemuan 23 November 2010 itu. Namun, pertemuan itu tak seperti yang diharapkan. Sebab, Reinhard lebih banyak mempertanyakan soal mana bukti laporan tertulis dari Henny Lestari kepada Dewan Pers. Hanya jika Dewan Pers bisa menunjukkan laporan tertulis itu, maka Reinhard akan mengklarifikasi isinya. Bahkan, dalam pertemuan itu, Reinhard malah menanyakan berapa banyak kartu kredit yang dimiliki Henny dan semacamnya. Soal pemeriksaan tanggal 23 November 2010, lihat Majalah Tempo, Bagir Manan: Praktek Tak Sehat Harus Dihentikan, 6 Desember 2010.

13 Tempo Interaktif, Usai Dikonfrontir, Wartawan Kompas Enggan Berkomentar, 24 November 2010, http://www.tempointeraktif.com/hg/politik/2010/11/24/brk,20101124-294317,id.html. Menurut Reinhard, bukti pelaporan itu perlu ia ketahui guna memastikan detil persoalan yang disampaikan pelapor. Jika keterangan itu telah ia peroleh, ia mengaku akan membeberkan kontroversi isu ini

menurut versinya. Namun beberapa kali ia meralat keterangannya dan meminta wartawan untuk tidak menulis penjelasan yang telah ia sampaikan. “O ya, omongan saya yang barusan off the record aja. Aku minta kalian jangan mengutip yang macam-macam. Nanti saya tuntut kalian semua. Ingat..! saya juga merekam pembicaraan kita dari awal,” ujarnya.

14 Tempo Interaktif, Kasus Krakatau Steel, Dua Wartawan Mengundurkan Diri, 19 November 2011. Pemimpin Redaksi Harian Seputar Indonesia Sururi Al-Farouk mengatakan, Winsu, wartawan yang disebut-sebut meminta jatah saham terhadap Krakatau Steel bukan wartawan Seputar Indonesia lagi. “Ia bukan wartawan Seputar Indonesia lagi sejak 8 November 2010,” katanya. Karena itu, kata Farouk, pihaknya tak memiliki hubungan apapun dengan kasus dugaan adanya pemerasan terhadap Krakatau Steel yang diduga dilakukan sejumlah wartawan. “Sindo tidak ada hubungannya lagi dengan masalah ini karena ia sudah pindah,” katanya.

15 Detikcom merujuk pada keterangan yang disampaikan Wina Armada kepada sejumlah media. Klarifikasi lengkap Detikcom, lihat http://www.detiknews.com/read/2010/11/23/164653/150054 5/10/penjelasan-redaksi-detikcom-terkait-isu-jual-beli-saham-pt-ks

16 Website Dewan Pers, Dewan Pers: Dua Isu Soal Kepemilikan Saham KS oleh Wartawan, 24 November 2010, http://dewanpers.or.id/kegiatan/berita/365-dewan-pers-dua-isu-soal-kepemilikan-sahamks-oleh-wartawan

17 http://dewanpers.or.id/kebijakan/surat-keputusan/364-keputusan-dewan-pers-tentang-dugaanwartawan-meminta-hak-istimewa-untuk-membeli-saham-penawaran-umum-perdana-ipokrakatau-steel

18 Vivanews.com, Langgar Etik, Wartawan Kompas Diberhentikan, 1 Desember 2010 (http://nasional. vivanews.com/news/read/191637-wartawan-kompas-diberhentikan)

19 Dalam soal saham ini, Indro cukup terbuka soal aktivitasnya membeli saham. Kepada wartawan Majalah Tempo, dia menceritakan cukup jelas tentang apa yang dilakukannya. Ia mengakui bahwa pada akhir Oktober berniat membeli 200 lot saham Krakatau Steel secara pribadi. Indro mengontak Mandiri Sekuritas-salah satu penjamin emisitapi tak membuahkan hasil. Kemudian Indro menghubungi seorang senior di bursa, Komarudin Muchtar atau biasa dipanggil Komar. Mantan fotografer harian Neraca, yang keluar pada 2003, itu berjanji mencarikan kenalan yang bisa membantu. Selain itu, Indro terus menghubungi Mandiri Sekuritas dan juga Kitacomm. Reinhard pernah minta Indro tak menghubungi pihak-pihak tadi. Tapi sebuah sumber menjelaskan Rei juga membuka jalur dengan Mandiri Sekuritas dan Kitacomm. Tentu saja ia menjelaskan bahwa saham itu bukan untuk dirinya seorang, tapi untuk sekelompok wartawan bursa. Agaknya karena “lobi” intensif inilah akhirnya Mandiri Sekuritas bersedia memberikan jatah 1.500 lotwalaupun ketika itu proses book building untuk menentukan pembeli saham sudah ditutup. Para wartawan ini juga menikmati privilese berkat identitas wartawannya, yakni tak perlu ikut antre seperti pemain kecil saham yang lain. Menurut cerita Indro, Rei mengaku hanya mendapat jatah saham 1.000 lot. Ke mana yang 500 lot? “Itu urusanku,” ujar Rei, seperti ditirukan Indro. Sumber Tempo memang menyatakan, bahwa grup wartawan itu hanya kebagian 1.150 lot. Lebih detal, lihat majalah Tempo, Ketika Wartawan Berlagak Pialang, 29 November 2010.

20 Majalah Gatra, Misteri Jatah 1.500 Lot Saham, Nomor 4, beredar Kamis, 2 Desember 2010. http://www.gatra.com/artikel.php?id=143622

21 Gatra, ibid.

22 Gatra, ibid.

23 Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menyatakan menolak gugatan Reinhard Nainggolan kepada Dewan Pers terkait Keputusan Dewan Pers tentang Dugaan Wartawan Meminta Hak Istimewa untuk Membeli Saham Penawaran Umum Perdana (IPO) Krakatau Steel. Pernyataan PTUN tersebut termuat di dalam Penetapan Nomor 30/G/2011/PTUN-JKT tanggal 22 Maret 2011 yang salinannya telah diterima Dewan Pers.

PTUN menilai, Keputusan Dewan Pers dalam kasus IPO Krakatau Steel bukan dalam lingkup Hukum Tata Usaha Negara sehingga bukan kewenangannya untuk mengadili. Dalam pertimbangannya, PTUN juga menyatakan, Dewan Pers mengemban tugas untuk dipatuhinya kode etik jurnalistik. Keputusan Dewan Pers dalam kasus IPO Krakatau Steel berdasar pada kode etik jurnalistik yang bukan dibuat oleh badan legislatif atau eksekutif. Karena itu, keputusan tersebut bukan termasuk perundangan yang merupakan bagian hukum tata usaha negara. Lihat http://dewanpers.or.id/ kegiatan/berita/54-ptun-menolak-gugatan-reinhard-terhadap-dewan-pers. Selain menggugat Dewan Pers, Reinhard juga menggugat perdata Henny Lestari ke pengadilan.

24 Opini wartawan Tempo, Metta Dharmasaputra, yang dimuat dalam Koran Tempo, Saham Dibeli, Jurnalisme Dikebiri, 27 Desember 2010.

25 Referensi soal Neil Collins, lihat The Guardian, Thomson Reuters columnist resigns over failure to disclose share ownership, 18 October 2010 (http://www.guardian.co.uk/media/2010/oct/18/ thomson-reuters-breakingviews-neil-collins) dan Huffington Post, Neil Collins, Reuters Journalist, Resigns After Writing About Companies He Owned Shares In, yang ditulis oleh Jack Mirkinson. Diposting pertama pada 18 Oktober 2010 dan diupdate pada 19 Oktober 2010 (http://www. huffingtonpost.com/2010/10/18/neil-collins-reuters-jour_n_767008.html)

26 Media Independen, Revisi Kode Etik Terkait Pembelian Saham bagi Wartawan, 10 Desember 2010. Diskusi itu berjudul “Bagaimana Memagari Jurnalis Peliput Bursa dari Pelanggaran Kode Etik Jurnalis.”

III.2 Statistik Pengaduan yang Bertambah

Kasus saham PT Krakatau Steel hanya satu dari sekian banyak kasus yang masuk ke meja Dewan Pers. Setiap tahun, statistik pengaduan yang masuk ke lembaga ini cenderung meningkat. Selama 2010, ada 514 pengaduan kasus kode etik yang masuk ke Dewan Pers. Dengan angka sebesar itu, tahun 2010 memperpanjang tren naiknya jumlah yang terekam sejak empat tahun terakhir.

Tabel III.1 Pengaduan Publik ke Dewan Pers 2007-2010

TahunTahun 2007 2008 2009 2010200820092010
Jumlah Total Pengaduan 319 424 442 51431424451
Bentuk Pengaduan
Pengaduan Langsung 56 99 89 144998914
Pengaduan Tidak Langsung 268 325 353 3702325353370

* Diolah dari Laporan Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers Tahun 2007-2010

Dewan Pers mengelompokkan pengaduan menjadi dua: pengaduan langsung dan tidak langsung. Pada 2010, misalnya, ada 144 kasus yang berupa pengaduan langsung. Selebihnya, 370 kasus, pengaduannya bersifat tak langsung. Dalam pengaduan tidak langsung, orang yang mengeluhkan suatu pemberitaan hanya menyampaikan tembusannya kepada Dewan Pers. Lalu, apa saja jenis pengaduan langsung yang masuk ke Dewan Pers selama 2010? Inilah tabulasi lengkapnya:

Tabel III.2 Anatomi Kasus Pengaduan yang Masuk ke Dewan Pers 2010

enis KasusJenis Kasus Latar Belakang PengaduPihak Yang DiadukanJenis PelanggaranDomisili Pihak Yang Diadukan
Mengadukan berita 83 Masyarakat 42 Wartawan/8MasyarakatVartaw1110 Tidak2929 Nanggroe2
1Aceh
Jenis KasusJenis Kasus Latar Belakang PengaduPihak Yang DiadukanJenis PelanggaranDomisili Pihak Yang Diadukan
wartawan13 Wartawan/Media 33 Pemerintah/3pejabat pemerintah∞8 Mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi22Sumatera Utara
Mengadukan perilaku wartawan atau sikap media11 Pemerintah/ Pejabat pemerintahaha717 Perusahaan 7 Tidak akurat 13 SumateraBarat2
Menghalangi wartawan5 Perusahaan 13 Perguruan13Tinggi22 Tidak menguji informasi8Riau8 Riau 4
Pemuatan hak jawab tidak memuaskan5 Kepolisian 7 Masyarakat 3 Tidak jelas3narasumbernya9 Kepulauan Riau
Hak jawab tidak dimuat5 Organisasi wartawan。Nprofesional dalam mencari berita7Jambi
Wartawan/media digugat karena berita3 Organisasi kemasyarakatan/5i2bul3Selatan1
Meminta keterangan3 Anggota parlemen4e14 Parlemen 1 Melanggar asas praduga tak bersalah2Lampung
Mengadukan sensor/menghalangi penyebaran media3 Tokoh agama/ Organisasi keagamaanNegara1 Tidak menghormati pengalaman traumatik1Banten
Meminta dimediasi 2 Sekolah/guru 3 KedutaanSekolah/gur3Luar Negeri11 Tidak menyembunyikan identitas1DKI Jakarta
Digugat karena menulis surat pembaca2 Lembaga negara 2 Anggota2Parlemen11 Rekayasa gambar/foto1Jawa Barat9
Tidak terkait pers 2 Partai politik/tokoh politik2 Tidakdikenal1 Tidakmenghormati1Jawa Tengah
Digugat oleh narasumber karena perilaku wartawan2 Pejabat BUMN/ BUMD2 Tidakada yang5 Plagiat 1 DI二Yogyakarta
Wartawan mengadukan1 Tentara/TNI 11Jawa Timur
pemecatan Narasumber digugat karena beritaPengadilan一Li1
Izin penyiaran 1 Media watch 1 NusaMedia watchTenggara
Mengadukan poling 1 Artis 1 NusaArtis1Tenggara2
enis KasusJenis Kasus Latar Belakang PengaduPihak Yang DiadukanJenis PelanggaranDomisili Pihak Yang Diadukan
Mengadukan iklan 1 Calon kepala1daerah一1 Kalimantan Barat4
Kalimantan Selatan1
Kalimantan Timur1
Sulawesi Selatan3
Sulawesi Tenggara2
Sulawesi Tengah1
1Maluku 33
Maluku Utara2

Bahan: Diolah dari Hasil penelitian Problem Penegakan Etika dan Profesionalisme Berdasarkan Pengalaman Dewan Pers, 2011

Dari tabel di atas bisa terbaca dengan jelas bahwa pengaduan yang masuk, sebagian besar menyangkut berita yang dimuat wartawan (sebanyak 38 kasus), dan 11 kasus mengadukan perilaku wartawan atau sikap media. Dari jenis pelanggaran yang diadukan, cukup banyak yang terkait berita yang dianggap tidak memenuhi prinsip cover both side (29 kasus), mencampuradukkan fakta dan opini yang menghakimi (22 kasus), tidak akurat (13), tidak menguji informasi (8 kasus), tak jelas narasumbernya (9), tidak profesional mencari berita (7 kasus), dan malah ada 1 kasus plagiat27. Di bawah ini adalah beberapa jenis pelanggaran kode etik yang masuk ke meja pengaduan Dewan Pers.

Prinsip Cover Both Side. Pelanggaran kode etik jurnalistik terkait pemberitaan yang paling banyak diadukan ke Dewan Pers adalah terkait pelanggaran terhadap prinsip keberimbangan, prinsip tidak menghakimi, keharusan liputan dua sisi, dan verifikasi terhadap fakta. Pada 2010, setidaknya ada 29 pengaduan yang masuk Dewan Pers terkait soal ini.

Dalam proses mediasi di Dewan Pers akhirnya diketahui penyebab lemahnya ketaatan atas prinsip keberimbangan itu. Masalah utama dari pelanggaran terhadap prinsip ini bukan karena ketidaktahuan jurnalis dan media, tapi lebih karena rutinitas kerja yang membuat jurnalis dan media tidak mempunyai waktu memadai untuk melakukan verifikasi, mewawancarai sumber alternatif, atau menulis berita secara berimbang.

Problem Akurasi. Problem ketepatan jurnalis dalam menulis atau melaporkan fakta juga cukup banyak yang diadukan, baik itu karena akurasi data atau kutipan yang dipakai media. Berdasarkan identifikasi yang dilakukan Dewan Pers, problem ini muncul karena dorongan untuk menyampaikan informasi secepat mungkin kepada publik—kasus-kasus seperti ini mungkin dipicu faktor persaingan adu cepat antar media.

Dalam pengaduan yang masuk ke Dewan Pers, problem akurasi ini terlihat dalam sejumlah hasil liputan jurnalis tentang bencana alam Gunung Merapi. Salah satunya adalah berita yang menyebutkan bahwa awan panas dari letusan Gunung Merapi sudah mencapai Jalan Kaliurang kilometer 6,2 Yogyakarta. Kontan saja berita itu menimbulkan kepanikan warga, karena Jalan Kaliurang kilometer 6,2 adalah wilayah pemukiman padat penduduk yang tak jauh dari pusat keramaian kota Yogyakarta. Ternyata, informasi di layar televisi itu tidak akurat. Soalnya, yang telah mencapai jalan Kaliurang kilometer 6,2 bukanlah sebaran awan panas, melainkan debu vulkanik. Awan pans dan debu vulkanik jelas dua hal berbeda. Debu vulkanik tidak menimbulkan efek mematikan seperti halnya awan panas.

Penggunaan bahasa yang bombastis. Laporan ke Dewan

Pers di tahun 2010 juga mencatat bahwa media juga masih kurang sensitif terhadap dampak negatif pemberitaan. Salah satunya adalah ekspos berlebihan terhadap desa-desa yang porak-poranda di lereng Merapi. Liputan semacam itu, tak bisa dipungkiri, bisa menggaet simpati publik di daerah lain. Hanya, berita seperti itu juga berdampak sebaliknya bagi warga yang menjadi korban: memperdalam kesedihan dan trauma.

Dewan Pers juga mendapatkan laporan dari beberapa pihak bahwa liputan televisi telah mendorong beberapa pengungsi nekat kembali ke rumah untuk menyelamatkan hewan ternak dan harta benda yang lain, meski hal itu membahayakan jiwa mereka. Atau, ada juga liputan program non-berita televisi mengeksploitasi sisi-sisi mistik Gunung Merapi, dibumbui dengan pernyataan yang bombastis seperti “Yogya kota malapetaka” atau “Yogya akan rata dengan tanah”. Selain sangat melebih-lebihkan, tayangan seperti itu juga menimbulkan kemarahan sebagian warga Yogyakarta.

Pilihan Kata yang Menghakimi. Kasus pelanggaran etik yang juga masuk ke Dewan pers adalah pilihan kata yang menghakimi. Salah satu contohnya dilakukan oleh media lokal, Kupas Tuntas, di Lampung. Media itu menuduh Bupati Tanggamus, Bambang Kurniawan ST, melakukan tindakan asusila dalam berita berjudul “Bupati Tanggamus: Dituding Lecehkan Isteri Orang” dalam edisi Rabu, 23 Juni 2010. Saat diperiksa Dewan Pers, Kupas Tuntas tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang kuat atau data akurat untuk sampai kepada kesimpulan itu.

Kasus serupa terjadi di Lampung. Majalah Tiro, Lampung, melontarkan tuduh serius terhadap Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang. Namun, berita itu tidak berasal dari sumber-sumber yang kredibel dan faktanya tidak verifikasi. Media ini dinilai menggunakan bahasa yang kasar dan penuh prasangka. Beritanya muncul pada edisi 47, 15 Februari - 15

Maret 2010 dengan judul “Catatan Hitam Pemerintahan SH Sarundajang. Pembunuhan, Penculikan, Teror, Korupsi dan Penyanderaan Anak.”

Pemilihan sumber berita tidak kredibel atau tidak jelas. Salah satu kasus terkait soal ini datang dari Mabes Polri terhadap TvOne dalam tayangan “wawancara dengan makelar kasus” yang disiarkan dalam program “Apa Kabar Indonesia Pagi”, 24 Maret 2010. Atas laporan polisi itu, Dewan Pers melakukan pemeriksaan dan verifikasi. Hasilnya, Dewan Pers menemukan tiga kesalahan. Ini dua di antaranya:

Pertama, penggunaan narasumber yang kurang kompeten dan kurang reliable untuk berbicara tentang makelar kasus kelas “kakap” di lingkungan Polri. Narasumber bernama Andris memang makelar kasus, tapi untuk kasus-kasus yang berskala kecil. Kredibilitas narasumber yang lemah ini mengakibatkan informasi yang diberikan meragukan. Kedua, terjadi pengabaian terhadap prinsip liputan dua sisi karena tidak mewawancarai Polri.

Berita Bermuatan Kekerasan, Sadisme, atau Pornografi. Dewan Pers menyebut liputan stasiun televisi tentang kerusuhan Tanjung Priok, 14 April 2010, khususnya di TvOne dan Metro TV, sarat dengan adegan kekerasan dan sadisme. Kedua stasiun televisi menayangkan adegan pemukulan, penganiayaan, serta aksi kekerasan yang menggambarkan tubuh korban yang sudah tidak berdaya dan berdarah-darah. Memang ada upaya untuk menyamarkan adegan kekerasan dan sadisme itu. Tapi, penonton televisi masih bisa menyaksikan adegan sadis tersebut. Terlebih lagi, adegan serupa itu juga ditayangkan secara berulang.

BAB IV

27 Dalam kasus pelanggaran kode etik yang diadukan publik, Dewan Pers membaginya menjadi dua hal: pelanggaran produk jurnalistik dan pelanggaran perilaku dalam proses peliputan. Pelanggaran dalam produk jurnalistik terkait dengan berita yang ditulis dan tayangan yang muncul di media. Sedangkan pelanggaran etika perilaku terkait dengan proses jurnalis saat sedang menjalankan fungsinya mencari informasi.

Media di Indonesia dan Tren Digital

“New Times, Demand New Journalism.”

—Raja media Rupert Murdoch saat peluncuran The Daily, 2 Februari 2011

Bagi orang yang berada di posisi manajerial atau penentu kebijakan di perusahaan media, tampaknya inilah kosa kata yang paling banyak dipakai untuk bahan diskusi dan rapat dalam beberapa tahun ini: uniqe user, page view, internet, online, digital, new media, dan tentu saja juga soal profit dan iklan. Kosa kata ini secara perlahan mulai memperkaya dan menggeser beberapa istilah yang sudah jamak dipakai sebelumnya, seperti tiras, percetakan, kertas, penjualan, dan semacamnya.

Kita tahu, dalam soal ini pilihan kata bukan semata soal selera. Yang utama, tentu saja, karena tren. Perbincangan tentang apa saja yang berbau digital dalam beberapa tahun belakangan lebih banyak mendapat tempat karena banyak fakta dan statistik yang menguatkan bahwa itulah yang akan menjadi masa depan industri ini. Setidaknya, itulah yang bisa dilihat dari sejumlah statistik yang dilansir oleh sejumlah lembaga riset bisnis seperti Nielsen, ZenithOptimedia1 , dan Mashable.com2 .

Pemilik media di Indonesia menyikapi tren media online dengan cara beragam. Dalam seminar Media Industry Outlook 2011 yang digelar Serikat Penerbit Suratkabar pada 26 Januari 2011, ada tiga pertanyaan yang mengemuka. Pertama, benarkah online akan mempercepat kematian suratkabar? Kedua, apa peluang yang bisa dimanfaatkan oleh suratkabar untuk tetap eksis di era digital? Ketiga, berapa investasi yang dibutuhkan untuk masuk ke multiplatform –termasuk digital?

Tiga pertanyaan itu tampaknya mewakili perasaan umum pelaku industri media di Indonesia, setidaknya yang bergerak di industri suratkabar. Ada rasa was was dalam menghadapi masa depan yang sepertinya lebih memberi ucapan selamat datang kepada para pemain online. Bagi para pemain di industri suratkabar, ini diperburuk oleh perkembangan dunia yang menunjukkan dua tren yang bergerak berlawanan: saat online sedang tumbuh, oplah suratkabar cenderung turun dengan skala berbeda di tiap negara.

Internet sedang booming. Sejumlah lembaga memprediksi kue iklan untuk platform ini merangkak naik. Menurut prediksi ZenithOptimedia, iklan di media online akan melampaui iklan suratkabar pada 2013. Namun, untuk masuk ke wilayah baru ini perlu modal yang juga tak sedikit. Dengan porsi iklan yang belum pasti, situasinya seperti pergi ke meja judi: mengeluarkan duit untuk investasi tanpa punya keyakinan bahwa uang akan kembali-- setidaknya dalam waktu segera.

Namun, ada juga pelaku bisnis media yang masuk dalam wilayah baru ini bukan dengan sikap seperti hendak berjudi, tapi hendak berinvestasi. Mereka pun merambah ke bisnis media online yang dikelola dengan tak kalah seriusnya dari platform lain. Salah satu yang melakukan itu adalah Kelompok Kompas. Menurut Ketua Umum Harian Serikat Penerbit Suratkabar –yang kemudian menjadi Serikat Penerbit Pers— Ridlo Eisy3 , apa yang dilakukan Kompas adalah eksperimen berani yang hasilnya ditunggu banyak pengelola media.

Bagi media di Indonesia, aura yang dirasakan dalam beberapa tahun ini bukan sesuatu yang sepenuhnya baru. Ini pernah juga dirasakan 10 tahun lalu, saat bisnis dot com sedang booming, yang kelak dikenal dengan istilah “the dot com bubble”. Perkembangan tersebut ditandai dengan melambungnya harga saham perusahaan dot com. Puncaknya terjadi pada 10 Maret 2000, saat perdagangan saham sejumlah perusahaan online yang tercatat di NASDAQ berada pada posisi 5.132,52 dan ditutup pada posisi 5.048,624 .

Di Indonesia, penanda era dot com dimulai dengan bermunculannya portal berita. Antara lain Satunet.com, Lippostar.com, Eramuslim.com, Cipinang.com, Astaga.com, Kopitime.com, Newsproperty.com, Catcha.com –selain Detik.com dan Tempointeraktif.com yang ada lebih dulu5 . Portal berita itu mempromosikan keunggulannya dalam soal kecepatan berita, jauh di depan dari suratkabar yang baru bisa mengabarkan peristiwa pada keesokan harinya.

Namun, euforia dot com itu berakhir cepat. Di Amerika Serikat, itu ditandai dengan merger-nya investor dot com yang sangat favorit, America Online dengan Time Warner, pada 11 Januari 2001. Pemain besar dot com lainnya, WorldCom, juga bernasib serupa. Perusahaan itu diketahui memainkan akuntansi untuk membesar-besarkan laba, sampai akhirnya mengajukan pailit. Sejumlah perusahaan dot com juga dilaporkan kehabisan modal sehingga akhirnya dilikuidasi. Serangan bunuh diri dengan pesawat ke menara Kembar WTC di New York, 11 September 2011, memperburuk keadaan, meski dilaporkan ada industri dot com yang bertahan sampai beberapa tahun kemudian.

Apa yang terjadi dengan bisnis dot com di Amerika Serikat juga tecermin di Indonesia. Sejumlah perusahan portal berita, yang sebagian besar mengandalkan pemasukannya dari iklan, bernasib sama. Portal berita yang muncul pada 2000, seperti Kopitime, Astaga.com, Satunet, Catcha.com akhirnya menjadi sejarah. Upaya bertahan dilakukan dengan sejumlah cara, seperti melakukan merger untuk merampingkan organisasi dan mempertajam segmentasi pembaca. Namun, upaya seperti itu tak menyelamatkan portal-portal berita itu. Di antara portalportal media itu, yang bisa bertahan dan sukses hanya detik. com–serta sejumlah media online yang menjadi bagian dari suratkabar mainstream.

Pengalaman pada 2000 itu memang tak membuat trauma. Tapi butuh waktu lama juga bagi media di Indonesia untuk melirik kembali bisnis ini secara serius6 . Bahkan, sampai 2006, ketika tren orang menggunakan internet di Amerika Serikat tumbuh pesat lagi, media di Indonesia masih belum bersiapsiap menyongsong era digital7 –meski sejumlah media sudah mulai menapak jalan konglomerasi sebagai alternatif paling mungkin untuk tumbuh dan bisa jadi besar.

Dengan pengalaman masa lalu seperti itu, tak mudah mengubah keyakinan para pemain industri media di Indonesia untuk bergegas menyongsong peluang di dunia digital. Namun, berkaca pada sejarah, perkembangan internasional akan kembali mendikte masa depan industri media, termasuk di Indonesia. Melihat konteks dan situasi saat ini, tinggal soal waktu saja kapan para pengelola media beralih dari strategi konvensional–dengan mengandalkan satu platform--menuju era multi platform atau konvergensi.

Sebagian penentu kebijakan di perusahaan media sudah menentukan pilihan dan memantapkan keyakinan bahwa masa depan ada di online. Caranya adalah melalui konvergensi. Media tak lagi dianggap memadai jika hanya berbasis suratkabar, radio, atau TV. Mereka pun mengembangkan sayap bisnis online. Sejumlah industri penerbitan Indonesia, sudah memilih jalan itu. Tapi, ada juga yang masih ingin melihat dan menunggu. Sebagian karena tak siap secara modal. Sebagian lainnya karena masih khawatir mengulang kesalahan pada satu dekade lalu.

1 Press Release ZenithOptimedia, Underlying ad recovery continues despite shocks in Japan and the Middle East, 11 April 2011

2 Mashable,com, How Agencies Are Spending Online Media Budgets [INFOGRAPHIC], http:// mashable.com/2011/06/09/media-agency-budgets/

3 Wawancara Ketua Harian SPS Ridlo Eisy, 20 Juni 2011.

4 Wikipedia, The dot-com bubble (http://en.wikipedia.org/wiki/Dot-com_bubble).

5 Lebih detail soal industri dotcom di tahun 2000-an, silakan lihat Asmono Wikan dan R. Fadli, Tren Bisnis Portal berita di Indonesia: Jika Enggan merugi, Segmentasi dan inovasi Pilihannya, dalam Direktori pers Indonesia 2002-2003 dan AJI: Annual Report 2000-2001: Euforia, Konsentrasi Modal dan Tekanan Massa, Agustus 2001, hal. 20-21.

6 Poynter Institute menandai tahun 2000 sebagai tonggal awal dari munculnya era new media, setelah era dot.com berakhir. http://poynterplayground.com/200moments/index.php?s=year-2000 dan http://www.poynter.org/uncategorized/28786/new-media-timeline-2000/

7 Lovea Antony, membidik pasar Suratkabar dan Majalah tahun 2007, Antara Tantangan dan Peluang, dalam Media Directory 2007, yang diterbitkan oleh SPS dan Infoemdia, Jakarta, 2007, hal. 32.

IV.1 Trend Digital dan Suratkabar Dunia

Kebangkitan era digital sering kali merujuk pada sejarah penemuan “www” pada 1999. Dalam perkembangannya, ada sejumlah perkembangan yang dijadikan penanda kebangkitan era digital itu. Pertama, pertumbuhan pengguna internet. Kedua, berkembangnya infrastruktur yang memadai, seperti PC, smartphone, dan notebook. Meski perkembangannya bisa dilacak pada satu dekade lalu, pada tahun-tahun belakangan ini perkembangan perangkat pintar itu seperti menemukan puncaknya.

Sejak 2000, pertumbuhan pengguna internet tumbuh sangat pesat. Jika pada 2000 pengguna internet berjumlah sekitar 360,98 juta, satu dekade kemudian jumlahnya mencapai 1,96 miliar (tumbuh 444.8 %). Artinya, pertumbuhan pengguna internet secara global tumbuh 44% per tahun, dengan basis pertumbuhan terbesar di Afrika (2.357%), Amerika Utara (1.825%), dan Amerika Latin (1.032%).

Tabel IV.1 Data Pengguna Internet Dunia 2000-2010

Regions( 2010 Est.)Users Dec. 31, 2000Users Latest Data(% Population)2000- 2010Users % of Table
ica1,013,779,0504,514,40110,931,70010.92,357.3 %5.6 %
la3,834,792,852114,304,000825,094,39621.5621.8 %42.0 %
ope813,319,51105,096,09475,069,44858.4 %352.0 %24.2 %
ddle East212,336,9243,284,8063,240,94629.8 91,825.3 %3.2 %
orth Ameri344,124,450108,096,80266,224,50077.49146.3 %13.5 %
Latin America/ Caribbean592,556,9718,068,91204,689,83634.5%1,052.8 %10.4 %
Oceania / Australia34,700,207,620,4834,700,201 7,620,480 21,263,990 61.3 % 179.0 % 1.1 %61.3 %179.0 %1.1 %
Vorld Total6,845,609,96360,985,41,966,514,81628.7444.8 %100.0 %

Bahan: www.internetworldstats.com

Dari persentase pengguna internet dibanding populasi, Amerika Utara menduduki peringkat pertama (77,4%), kemudian diikuti Australia (61,3%), dan Eropa (58,4%). Adapun benua yang paling besar pertumbuhan pengguna internetnya adalah Afrika diikuti Timur Tengah. Sedangkan di Asia, dengan populasi terbesar kedua di dunia, rasio pengguna internet terhadap populasi sekitar 21,5%. Namun, kalau kita lihat jumlahnya, pengguna internet terbesar ada di Asia. Dengan jumlah pengguna 825 juta, Asia mengungguli semua benua lain, termasuk Eropa yang persentase pengguna internet dibanding populasinya paling besar di dunia.

Tabel IV.2 Pengguna Internet Dunia berdasarkan Wilayah, 2010

Lain pengguna internet, lain pula pengguna media sosial– meski penggunaannya berbasis internet. Ada sejumlah media sosial yang tersedia saat ini8 . Yang paling populer adalah

Facebook, yang diluncurkan pada Februari 20049 10. Dibanding media sosial yang lain, Facebook mengalami pertumbuhan yang sangat mengesankan. Hanya dalam waktu 6 tahun, pengguna jejaring Facebook sudah mencapai 585 juta. Artinya, ada 7 pengguna baru Facebook dalam setiap detik.

8 Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Social_media. Jenis sosial media, Communication. . Media sosial adalah media untuk interaksi sosial, dengan menggunakan teknik komunikasi yang sangat mudah diakses dan scalable. Istilah ini mengacu pada penggunaan teknologi berbasis web dan ponsel untuk merubah komunikasi ke dalam dialog interaktif. Untuk blog: Blogger, ExpressionEngine, LiveJournal, Open Diary, TypePad, Vox, WordPress, Xanga; Microblogging: FMyLife, Foursquare, Jaiku, Plurk, Posterous, Tumblr, Twitter, Qaiku, Google Buzz, Identi.ca Nasza-Klasa.pl; Location-based social networks: Foursquare, Geoloqi, Gowalla, Facebook places, Tuenti Sitios, The Hotlist, Google Latitude; Social networking: ASmallWorld, Bebo, Cyworld, Diaspora, Facebook, Tuenti, Hi5, Hyves, LinkedIn, MySpace, Ning, Orkut, Plaxo, Tagged, XING , IRC, Yammer; Events: Eventful, The Hotlist, Meetup.com, Upcoming; Information Aggregators: Netvibes, Twine (website); Online Advocacy and Fundraising: Causes, Kickstarter; Engagement Advertising & Monetization: SocialVibe; [edit] Collaboration/authority building; Wikis: PBworks, Wetpaint, Wikia, Wikimedia, Wikispaces; Social bookmarking (or social tagging):[26] CiteULike, Delicious, Diigo, Google Reader, StumbleUpon, folkd; Social Media Gaming: Empire Avenue[27]; Social news: Digg, Mixx, NowPublic, Reddit, Newsvine; Social navigation: Trapster, Waze [28]; Content Management Systems: Wordpress, Drupal, Plone, Siteforum; Document Managing and Editing Tools: Google Docs, Syncplicity, Docs.com, Dropbox. com; Collaboration: Central Desktop; [edit]Multimedia; Photography and art sharing: deviantArt, Flickr, Photobucket, Picasa, SmugMug, Zooomr; Video sharing: sevenload, Viddler, Vimeo, YouTube, Dailymotion, Metacafe, Nico Nico Douga, Openfilm; Livecasting: Justin.tv, Livestream, OpenCU, Skype, Stickam, Ustream, blip.tv, oovoo, Youtube

Music and audio sharing: ccMixter, Pandora Radio, Spotify, Last.fm, MySpace Music, ReverbNation. com, ShareTheMusic, The Hype Machine, Groove Shark, SoundCloud, Bandcamp, Soundclick,

Tabel IV.3 Peringkat 10 Negara Pengguna Facebook

1.United States1. United States 150,499,700
2.Indonesia2. Indonesia 38,518,620
3.3. United Kingdom 29,773,98029,773,980
4.Turkey4. Turkey 29,284,260
5.India5. India 28,581,360
6.Mexico6. Mexico 26,418,220
7.Philippines7. Philippines 25,018,240
8.France8. France 22,601,480
9.Brazil9. Brazil 20,612,800
10.Italy10. Italy 19,711,480

Bahan: www.checkfacebook.com11

Lalu, bagaimana dengan prospek iklan di internet? Sejumlah survei menunjukkan bahwa kecenderungannya semakin baik. Dalam laporan yang dibuat ZenithOptimedia12, iklan untuk internet pada 2010 mencapai US$ 63,049 juta, naik hampir US$ 10 juta dari tahun sebelumnya. Jumlah itu diprediksi naik secara bertahap. Pada 2013, ZenithOptimedia memprediksi iklan di internet akan melampaui iklan suratkabar, meski akan tetap berada di bawah perolehan iklan televisi.

imeem. Presentation sharing: scribd, SlideShare, Prezi; Social media measurement: Attensity, General Sentiment, Radian6, Statsit, Sysomos, Vocus

9 Menurut Alexa, sampai juni 2010, facebook merupakan situs paling populer kedua setelah mesin pencari Google.

10 Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Facebook

11 http://www.checkfacebook.com/. Data diakses pada 20 Juni 2011

12 Press Release ZenithOptimedia, Underlying ad recovery continues despite shocks in Japan and the Middle East, 11 April 2011

Grafik IV.1 Fakta Soal Facebook Tahun 2010

Tabel IV.4 Pengeluaran Iklan Berdasarkan Media (dalam US$ juta, dengan konversi mata uang tahun 2009)

200920102009 2010 2011 2012 201320122013
wspapers97,4295,2392,9991,8691,24
gazines43,843,7643,243,0042,83
elevisior165,5180,31190,16203,698215,98
adio31,631,9932,8234,0735,243
inema2,02,302,452,602,76
utdoo28,1829,4531,1733,3034,946
ternet54,2363,0471,62382,35894,467
Total *422,95446,12464,486490,920517,481

Sumber: ZenithOptimedia

Dari persentasenya, perolehan iklan internet pada 2010 mencapai 14,1 persen–naik dibanding tahun sebelumnya yang baru 12,8 persen. Lalu, pada 2013, persentase iklan internet diprediksi naik menjadi 18,3 persen.

Sejauh ini, porsi terbesar iklan masih berada di tangan televisi. Pada 2010, televisi bisa meraup 40,4% dari total kue iklan, naik dari tahun sebelumnya yang 39,1%. Dalam tiga tahun berikutnya, televisi diperkirakan masih akan tetap memimpin dalam perolehan iklan.

Grafik IV.2 Persentase Iklan Berdasarkan Media (2000-2007)

Sumber: The Guardian

Perkembangan pesat media online, dengan perolehan iklan yang meningkat signifikan tiap tahunnya, membuat “was-was” para pengelola industri suratkabar. Apalagi, survei di Amerika Serikat terus menunjukkan bahwa lebih banyak orang Amerika (sekitar 46%) yang mendapatkan berita dari online dibanding suratkabar. Di negeri Paman Sam, persentase pengakses media online hanya kalah oleh pemirsa televisi13.

Fakta lain yang juga turut menyumbang rasa was-was adalah turunnya oplah sejumlah suratkabar dunia. Penurunan oplah terjadi di negara-negara maju, yang postur ekonominya lebih baik dari negara-negara yang berkembang.

Sejauh ini, belum ada data pasti soal apa sebenarnya penyumbang penurunan oplah suratkabar dan seberapa besar penetrasi online ikut menyumbang atas penurunan itu.

Fakta yang disampaikan dalam laporan Organisation for Economic Co-operation and Development OECD 2011 juga cukup menggentarkan. Laporan yang diolah dari data PricewaterhouseCoopers (2009) itu juga menyebutkan penurunan oplah suratkabar yang cukup tajam di sejumlah negara maju. Lima negara yang dicatat mengalami penurunan oplah terbesar adalah Amerika Serikat (-30%), UK (-23%), Yunani (-20%), Italia (-18%) dan Kanada (-17%)14.

Penurunan bisnis suratkabar ini juga berpengaruh terhadap jumlah pekerja di perusahaan media. Menurut laporan OECD, pengurangan jumlah karyawan perusahaan media paling banyak terjadi di Norwegia (-52%), Belanda (-41%), Korea (-30%), Jerman (-25%), Hunggaria (-24%), dan Amerika Serikat (-12%).

Penurunan besar oplah surat kabar di Amerika Serikat mengundang tanda tanya. Ada yang mengaitkan penurunan dengan dengan krisis ekonomi yang melanda Amerika pada

2007. Setelah krisis, sejumlah perusahaan media konvensional dilaporkan mengajukan pailit atau beralih ke online. Namun, masalah utamanya bukan krisis yang dipicu kredit perumahan itu. Sebab, penurunan jumlah oplah suratkabar sudah terjadi sebelum krisis menghantam negeri adidaya itu15. Pada 2009, misalnya, menurut data the Audit Bureau of Circulations, oplah koran di Amerika lebih kecil dari oplah pada 1940.

Grafik IV.3 Penurunan Oplah Suratkabar di Sejumlah Negara (2007-2009)

Bahan: The Evolution of News and The Internet, OECD, 11 Juni 2010

Tabel IV.6 Trend Oplah Lima Suratkabar Besar di Amerika Serikat16

Tabel IV.6 menunjukkan bahwa penurunan oplah tak hanya dialami suratkabar yang baru seumur jagung. Suratkabar kawakan seperti USA Today, News York Times, Los Angles Times, dan the Washington Post pun mengalaminya. Perolehan iklan suratkabar pun menurun dengan konstan. Menurut data terbaru Newspaper Association of America (NAA), pada 2010, pengiklan hanya menghabiskan $ 25.8bn (£ 16.1bn) untuk koran edisi cetak dan edisi digital. Jumlah itu merupakan yang terendah sejak 1985. Setelah disesuaikan untuk inflasi, iklan surat kabar AS sekarang berdiri di sekitar tingkat yang sama seperti hampir 50 tahun lalu17. Pada saat yang sama, pendapatan iklan online di Amerika naik 10,9% pada tahun lalu, membalikkan penurunan 11% yang sempat terjadi pada 2009.

Will Skowronski, dalam tulisan berjudul “Circulation Boost?” di American Journalism Review edisi Juni/Juli 2009, mengungkapkan, sejumlah media melirik perkembangan teknologi sebagai salah satu cara menyiasati keadaan. Salah satunya adalah dengan menggunakan gadget populer yang diluncurkan toko penjualan buku online Amazon: Kindle. Teknologi ini sekilas mirip e-paper yang ditawarkan melalui internet sejak 2007, yang juga sudah diadopsi oleh sejumlah suratkabar18. Penjualan koran secara digital ini menjadi salah satu opsi yang menarik, karena bisa mengurangi biaya produksi suratkabar.

Grafik IV.4 Pendapatan Iklan Cetak Vs Online (dalam US juta) (Persentase mengindikasikan pendapatan iklan online sebagai bagian dari total pendapatan iklan), 2002-2008

Perkembangan lainnya, sejumlah media mencoba menjajaki paid content sebagai jurus untuk mengakali pendapatan suratkabar yang terus menurun19. Yang melakukan cara itu adalah Newsday.com20 dan The New York Times21. Sejumlah suratkabar dunia, yang sebelumnya mendengar analisis kurang baik mengenai masa depan paid content22, kini kembali menunggu apakah uji coba itu bisa ditiru atau harus ada cara lain untuk membuat industri suratkabar tetap eksis.

Analisis Nielsen, dalam laporan berjudul Changing Models: A Global Perspective on Paying for Content Online, juga masih memberi harapan. Dari 27.000 konsumen media di 52 negara, Nielsen memperkirakan bahwa kurang dari 10 persen konsumen membayar konten berita. Pada saat yang sama, lebih dari 40 persen konsumen media masih mempertimbangkan untuk terus membayar berita dari suratkabar. Jumlah ini memang lebih kecil dari responden yang mau membayar untuk berita dari media online. Namun, temuan itu juga menyebutkan, bahwa sebagian besar (85%) responden lebih suka jika konten bebas tetap gratis.

Tabel IV Persentase Konsumen Yang Sudah dan Mempertimbangkan Membayar untuk:

13 Tony Chou, The Internet Finally Becomes America’s Largest Source Of News, 15 Maret 2011 http:// www.businessinsider.com/a-huge-milestone-the-internet-finally-becomes-americans-largestsource-of-news-2011-3 Menurut survei yang dilakukan oleh Pew Research Center, 46 % orang mengatakan mereka mendapatkan berita secara online mereka setidaknya tiga kali seminggu, melebihi koran (40%) untuk pertama kalinya. TV hanya lebih populer bagi orang Amerika, dengan 50% menunjukkan bahwa itu sumber rutin mereka untuk berita.

14 The Evolution of News and The Internet oleh Directorate for Science, Technology and Industry Committee for Information, Computer and Communications Policy, Organisation for Economic Cooperation and Development, 11 Juni 2010

15 The Washington Post, The accelerating decline of newspapers, Tuesday, 27 Oktober 2009 http:// www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/10/26/AR2009102603272.html. Dalam edisi 5 Desember 2006, Majalah TIME pernah memuat laporan utama tentang masa depan suratkabar. Scott Bosley mengatakan, kata-kata suratkabar akan menghilang. “Kita akan lebih bicara tentang berita daripada suratkabar karena akan banyak cara bagi orang untuk mendapatkan berita. Perusahaan suratkabar akan menjadi industri informasi. Definisi berita akan meluas dan cara kita mendistribusikannya juga berubah,” kata Direktur Eksekutif Aosiasi Editor Suratkabar Amerika itu.

16 http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/graphic/2009/10/27/GR2009102700288.html

17 Roy Greenslade, US newspaper ads hit 25-year low, 17 Maret 2011 http://www.guardian.co.uk/ media/greenslade/2011/mar/17/newspapers-us-press-publishing

18 Abdul Manan, Lilin (Yang) Meredup di Bumi Amerika, 1 Oktober 2010, http://abdulmanan.blogspot. com/2011/01/lilin-yang-meredup-di-bumi-amerika.html

19 American Press Institute, Paid Content: Newspaper Economic Action Plan, Mei 2009. API tidak melihat konten berbayar sebagai sumber satu-satunya pendapatan yang akan menyelamatkan jurnalisme. www.niemanlab.org/pdfs/apireportmay09.pdf

20 Frederic Lardinois, Paid Content Won’t Work for Everybody: Newspaper Sells 35 Subscriptions in 3 Months, 26 Januari 2010. http://www.readwriteweb.com/archives/newsday_sells_35_online_ subscriptions.php

21 Untuk Newyork Times, kita dapat membaca 20 artikel per bulan tanpa harus membayar. Tapi begitu Anda klik pada artikel yang ke-21, Anda harus poni sebuah biaya berlangganan baru untuk dibaca online - $ 15 per bulan untuk akses ke situs web dan aplikasi ponsel, $ 20 untuk akses Web dan aplikasi iPad, dan $ 35 untuk rencana langganan semua akses. Jika Anda seorang pelanggan untuk

versi kertas (ingat versi kertas koran?), Akses digital ini akan dimasukkan. Baca Audrey Watters, Paywall for The New York Times Set for March 28, 17 Maret 2011. http://www.readwriteweb.com/ archives/paywall_for_the_new_york_times_set_for_march_28.php

22 Ken Doctor, Four Bad Ideas for Paid Newspaper Content Online, 24 maret 2009 http://seekingalpha. com/article/124057-four-bad-ideas-for-paid-newspaper-content-online

IV.2 Industri Media dan Peluang Digital di Indonesia

Perkembangan dunia digital di dunia tampaknya juga tecermin di Indonesia. Pengguna internet, dalam 10 tahun terakhir ini, tumbuh sangat mengesankan di tanah air. Pada 2000, pengguna internet indonesia masih sekitar 2 juta orang. Lalu, jumlahnya naik secara mengesankan dalam tahun-tahun berikutnya: pada 2007 menjadi 20 juta, 2008 menjadi 25 juta, dan 2009 mencapai 30 juta. Pada 2010, Indonesia berada di peringkat 16 dunia dalam jumlah pengguna internet.

Tabel IV.8 20 Negara Pengguna Internet Terbanyak di Dunia

2010)Data Pengguna Terakhir% Populasi (Penetrasi)Pertumbuhan 2000-2010% dari Pengguna Dunia
China,330,141,29420,000,0031.61,766.7%21.4 %
2United State310,232,86239,893,6077.3151.6 %12.2 %
3Japan126,804,4399,143,7078,2110.6 %5.0 %
4India,173,108,0181,000,006.91,520.0 %4.1 %
5Brazil201,103,3375,943,6037.81,418.9 %3.9 %
5Germany82,282,9865,123,8079.1171.3 %3.3 %
7Russia139,390,2059,700,0042.81,825.8 %3.0 %
3United Kingdo62,348,4451,442,1082.5234.0 %2.6 %
9France64,768,3844,625,3068.9 9425.0 %2.3 %
10Nigeria152,217,3443,982,2028.921,891.1 %2.2 %
11Korea Sout48,636,0639,440,0081.1107.1 %2.0 %
12Turkey77,804,1235,000,0045.01,650.0 %1.8 %
13Iran76,923,3033,200,0043.2%13,180.0 %1.7 %
14Mexicc112,468,8530,600,0027.21,028.2 %1.6 %
15Italy58,090,6830,026,4051.7127.5 %1.5 %
16Indonesia242,968,3430,000,00012.31,400.0 %1.5 %
17Philippines99,900,1729,700,0029.71,385.0 %1.5 %
18Spain46,505,9629,093,9862.6 %440.0 %1.5 %
19Argentina41,343,2026,614,8164.4 %964.6 %1.4 %
20Canad33,759,7426,224,90077.7%106.5 %1.3 %
TOP 20 Coun4,480,797,7601,490,754,3933.3%417.8 %75.8 %
Rest of the Wor2,364,812,200475,760,41920.1%551.2 %24.2 %
1otal World6,845,609,9601,966,514.8128.7%444.8.%100.0.%

Sumber: www.internetworldstats.com

Data ini menunjukkan bahwa pengguna internet Indonesia sekitar 12.3% dari populasi penduduk. Artinya, jumlah pengguna internet di Indonesia tumbuh 1.400 % dalam 10 tahun terakhir. Dengan jumlah pengguna internet sampai 30 juta, ini sekitar 1.5 % dari populasi pengguna internet dunia. Sampai 2010, persentase pertumbuhan pengguna internet di Indonesia berada di atas Amerika Serikat yang pertumbuhannya 151,6%, United Kingdom (234 %) dan Jepang (110,6 %).

Jumlah pengguna internet di Indonesia ini sebenarnya bisa lebih besar. Meski pengguna internet yang tercatat pada 2010 adalah 30 juta, mereka yang mengakses internet bisa dipastikan lebih banyak. Soalnya, selain dengan personal computer, internet juga diakses lewat telepon seluler atau perangkat mobile, seperti temuan Opera Mini23. Dalam temuannya, Opera Mini menyebutkan bahwa lebih dari 90 persen pengguna muda mengakses internet lewat telepon seluler mereka. Dengan pengguna ponsel Indonesia yang sebesar 178 juta24, pengguna internet bisa dipastikan lebih dari data world internet statistic25.

Indikasi lain dari tingginya pengguna internet adalah statistik pemakaian media sosial. Salah satu media sosial yang paling favorit di Indonesia adalah Facebook. Sampai Juni 2011, pengguna Facebook di Indonesia berjumlah 38,86 juta. Jumlah ini naik drastis dibanding tahun sebelumnya, yang baru 26 juta pengguna26. Dengan angka itu, Indonesia pun menempati peringkat kedua di dunia, setelah Amerika Serikat, sebagai negara dengan pengguna Facebook terbesar27. Adapun profil pengguna Facebook di Indonesia, menurut data Socialbakers. com, sebagian besar adalah laki-laki. Kelompok umur yang paling banyak mengakses Facebook berusia 18 sampai 24 tahun.

Grafik IV.3 Pengguna Facebook di Indonesia Berdasarkan Usia

Bahan: http://www.socialbakers.com28

Grafik IV.4 Pengguna Facebook di Indonesia Berdasarkan Jenis Kelamin

Bahan: http://www.socialbakers.com29

23 Tempo Interaktif, Remaja Indonesia Lebih Suka Akses Internet Lewat ponsel, 24 November 2010.

24 CyberNews, Inilah Lima Perusahaan Pemilik Pasar Telekomunikasi di Indonesia, 14 Mei 2011.

25 Tempo Interaktif, Remaja Indonesia Lebih Suka Akses Internet Lewat ponsel, 24 November 2010 (http://www.tempointeraktif.com/hg/it/2010/11/24/brk,20101124-294289,id.html dan Suara Merdeka, Inilah Lima Perusahaan Pemilik Pasar Telekomunikasi di Indonesia, 14 Mei 2011 http:// suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2011/05/14/85661/Inilah-Lima-Perusahaan-PemilikPasar-Telekomunikasi-di-Indonesia

26 Indonesia “Internet Censhorsip” Brief Report for OpenNet Initiative (ONI) Global Summit 2010, yang disamp;aikan Donny BU, dari ITC Watch, Juni 2010.

27 Socialbakers, Indonesia Facebook Statistics, diakses pada 29 Juni 2011 (http://www.socialbakers. com/facebook-statistics/indonesia). Berdasarkan Socialbakers, pengguna facebook pada 29 Juni sebanyak 712.878.620. Adapun lima negara dengan pengguna terbanyak adalah Amerika Serikat (151.350.260), Indonesia (38.860.4600. Inggris (29. 880.860), 4. India (29.475.740), 5. Turkey (29.459.200)

28 http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/indonesia, bahan diakses 28 juni 2011

29 http://www.socialbakers.com, idem.

Grafik IV.5 Fakta Soal Sosial media di Indonesia

Sumber: www.penn-olson.com30

Tak hanya Facebook yang diminati orang Indonesia. Beberapa media sosial lainnya juga mendapat pengikut cukup besar di Indonesia. Dalam statistik penggunaan Twitter, Indonesia juga menduduki peringakat 4 dunia pada 2010.

30 www.penn-olson.com/2011/03/25/indonesia-the-next-big-thing-in-digital-media/

Tabel IV.9 100 Peringkat Website Paling Banyak Dikunjungi di Indonesia

3. Google (google.com) 4. Blogger.com (blogspot. com) 5. Yahoo! (yahoo.com) 6. YouTube (youtube.com) 7. Kaskus (kaskus.us) 8. WordPress.com (wordpress.com) 9. Twitter (twitter.com) 10. 4shared (4shared. com) 11. Detik.com (detik.com) 12. Wikipedia (wikipedia. org) 13. VIVAnews.com (vivanews.com) 14. KOMPAS.com (kompas.com) 15. KlikBCA (klikbca.com) 16. bp.blogspot.com (bp. blogspot.com) 17. MediaFire (mediafire.26. PayPal (paypal.com) 27. Okezone.com (Okezone. com) 28. Histats.com (histats. com) 29. Clicksor (clicksor.com) 30. Indowebster (indowebster.com) 31. googleusercontent.com (googleusercontent. com) 32. Bank Mandiri (bankmandiri.co.id ) 33. KapanLagi. com(kapanlagi.com) 34. Goal.com (goal.com) 35. Permainan online (Games.co.id) 36. Windows Live (live.com) 37. Microsoft Corporation (microsoft.com) 38. kompasiana.com (kompasiana.com) 39. Indo Network (indonetwork.co.id) 40. conduit.com (conduit. com) 41. WordPress (wordpress. org) 42. Lintas Berita (lintasberita.com) 43. Detikcom (detikhot. com) 44. Scribd (scribd.com) 45. Indowebster.web.id (indowebster.web.id)51. Bing (bing.com) 52. filestube.com (filestube.com) 53. Detikcom (detikinet. com) 54. files.wordpress.com (files.wordpress.com) 55. idr-clickit.com (idrclickit.com) 56. Site Meter (sitemeter. com) 57. Globe7 (globe7.com) 58. CNET.com (cnet.com) 59. EzineArticles.com (ezinearticles.com) 60. LinkedIn (linkedin. com) 61. Inilah.com (inilah.com) 62. Ask (ask.com) 63. Free Download MP3 Lagu Indonesia Gratis (gudanglagu.com) 64. nfrozi’s (blogdetik. com)\ 65. eBay (ebay.com) 66. Tumblr (tumblr.com) 67. AVG (avg.com) 68. Go Daddy (godaddy. com) 69. The Internet Movie Database (imdb.com) 70. Tempointeraktif.com (tempointeraktif.com) 71. Bhinneka (bhinneka. com) 72. Digital Point Solutions (digitalpoint.com) 73. Tribunnews.com (tribunnews.com) 74. yieldmanager.com (yieldmanager.com)76. ImageShack (imageshack.us) 77. angege.com (angege. com) 78. RapidShare (rpidshare. com) 79. lzjl.com (zjl.com) 80. linkwithin.com (inkwithin.com) 81. Free one-click (hotfile. com) 82. Travian (travian.co.id) 83. Facebook! (bcdn.net ) 84. CNET Download.com (download.com) 85. Neobux.com (neobux. com) 86. AddThis (ddthis.com) 87. fileserve.com (fileserve. com) 88. OLX (ox.co.id) 89. Friendster (riendster. com) 90. 180.235.150.56 (180.235.150.56) 91. MSN (msn.com) 92. dbclix.com (dbclix.com) 93. jobstreet.co.id (jobstreet.co.id) 94. BNI (bni.co.id) 95. EnterUpload (enterupload.com) 96. Free sex videos (tube8. com) 97. linggars.com (linggars. com) 98. LiveJasmin.com (livejasmin.com) 99. Megaupload (megaupload.com) 100. jne.co.id (jne.co.id)
5. Yahoo! (yahoo.com) 6. YouTube (youtube.com) 7. Kaskus (kaskus.us) 8. WordPress.com (wordpress.com) 9. Twitter (twitter.com) 10. 4shared (4shared. com) 11. Detik.com (detik.com) 12. Wikipedia (wikipedia. org) 13. VIVAnews.com (vivanews.com) 14. KOMPAS.com (kompas.com) 15. KlikBCA (klikbca.com) 16. bp.blogspot.com (bp. blogspot.com) 17. MediaFire (mediafire. com) 18. Detiknews (detiknews.com) 19. Ziddu (ziddu.com) 20. Tokobagus (tokobagus.com) 21. Indonesian Publisher Community (adsenseid.com) 22. Detik Sport (detiksport.com) 23. adf.ly (adf.ly) 24. Multiply (multiply. com) 25. Amazon.com (amazon.com)29. Clicksor (clicksor.com) 30. Indowebster (indowebster.com) 31. googleusercontent.com (googleusercontent. com) 32. Bank Mandiri (bankmandiri.co.id ) 33. KapanLagi. com(kapanlagi.com) 34. Goal.com (goal.com) 35. Permainan online (Games.co.id) 36. Windows Live (live.com) 37. Microsoft Corporation (microsoft.com) 38. kompasiana.com (kompasiana.com) 39. Indo Network (indonetwork.co.id) 40. conduit.com (conduit. com) 41. WordPress (wordpress. org) 42. Lintas Berita (lintasberita.com) 43. Detikcom (detikhot. com) 44. Scribd (scribd.com) 45. Indowebster.web.id (indowebster.web.id) 46. sponsoredreviews.com (sponsoredreviews.com) 47. Flickr (flickr.com) 48. Photobucket (photobucket.com) 49. STAFA Band (stafaband.com) 54. files.wordpress.com (files.wordpress.com) 55. idr-clickit.com (idrclickit.com) 56. Site Meter (sitemeter. com) 57. Globe7 (globe7.com) 58. CNET.com (cnet.com) 59. EzineArticles.com (ezinearticles.com) 60. LinkedIn (linkedin. com) 61. Inilah.com (inilah.com) 62. Ask (ask.com) 63. Free Download MP3 Lagu Indonesia Gratis (gudanglagu.com) 64. nfrozi’s (blogdetik. com)\ 65. eBay (ebay.com) 66. Tumblr (tumblr.com) 67. AVG (avg.com) 68. Go Daddy (godaddy. com) 69. The Internet Movie Database (imdb.com) 70. Tempointeraktif.com (tempointeraktif.com) 71. Bhinneka (bhinneka. com) 72. Digital Point Solutions (digitalpoint.com) 73. Tribunnews.com (tribunnews.com) 74. yieldmanager.comcom) 78. RapidShare (rpidshare. com) 79. lzjl.com (zjl.com) 80. linkwithin.com (inkwithin.com) 81. Free one-click (hotfile. com) 82. Travian (travian.co.id) 83. Facebook! (bcdn.net ) 84. CNET Download.com (download.com) 85. Neobux.com (neobux. com) 86. AddThis (ddthis.com) 87. fileserve.com (fileserve. com) 88. OLX (ox.co.id) 89. Friendster (riendster. com) 90. 180.235.150.56 (180.235.150.56) 91. MSN (msn.com) 92. dbclix.com (dbclix.com) 93. jobstreet.co.id (jobstreet.co.id) 94. BNI (bni.co.id) 95. EnterUpload (enterupload.com) 96. Free sex videos (tube8. com) 97. linggars.com (linggars. com) 98. LiveJasmin.com (livejasmin.com)

Bahan: www.alexa.com31

Di luar media sosial, situs internet apa saja yang menjadi favorit bagi pengguna internet di Indonesia? Tabel IV.9 menunjukkan, selain jejaring sosial Facebook, termasuk lima web dengan pengakses teratas adalah mesin pencari Google, blog gratis Blogger dan Yahoo.com. Ada juga sejumlah portal berita yang masuk dalam daftar 100 website paling banyak dikunjungi: Detik.com, Vivanews.com, Kompas.com, Okezone.com, Inilah.com, Tempo Interaktif, dan Tribunnews. com.

Meski statistik pengguna internet dan sosial media di Indonesia sangat besar, potensi iklannya masih belum begitu terang. Nielsen, yang selama ini menghitung belanja iklan di Indonesia, sampai tahun 2010, belum menghitung iklan di internet dan media online. Direktur Regional Effective Measure, Russell Conrad, menaksir belanja iklan di internet di Indonesia saat ini sekitar US$ 40 juta. Dalam lima tahun ke depan, belanja iklannya diharapkan bisa mencapai US$ 150 juta32. Menurut taksiran Direktur Eksekutif SPS Asmono Wikan, belanja iklan yang masuk ke kantong portal berita sekitar Rp 150 miliar –lebih dari 50 persen di antaranya masuk ke Detikcom dan Kompas.com33.

The Economist, dalam laporan berjudul Social media in Indonesia: Eat, pray, tweet, memaparkan soal besarnya potensi sosial media di Indonesia. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana memperoleh uang dari situ? Michael Smith, dari Yahoo!, mengatakan, butuh waktu untuk bisa mendulang profit dari membludaknya pengguna sosial media di Indonesia. “Saya selalu mengatakan pada orang bahwa volume dan kesediaan pelanggan untuk membayar di Indonesia [yang] rendah sehingga Anda tidak bisa mengharapkan pendapatan besar dari hari ini34.”

Menurut sejumlah pelaku media online, menggaet iklan di platform ini memang tak bisa dibilang mudah. Meski space lebih tak terbatas, ada kecenderungan pemasang iklan lebih memilih TV dan suratkabar. Tak mengherankan jika perolehan iklan di TV dan suratkabar selalu mendominasi belanja dalam sepuluh tahun ini. Kalau pun ada portal berita yang bisa menangguk untung besar, itu karena ditopang oleh kegiatan off air–seperti seminar, penjualan tiket, dan semacamnya— seperti yang dilakukan Detik.com. Cara semacam ini pula yang bisa dilakukan, selain dengan menggunakan pendekatan lain untuk memperbesar minat orang beriklan di online35.

Para pemain di media berita online cukup optimistis menatap masa depan . Mereka tak merisaukan kemungkinan berulangnya peristiwa satu dekade lalu, ketika booming dot.com ternyata hanya “gelembung”. Mereka berlasan, ada sejumlah prasyarat penting bagi tumbuhnya kultur online yang kurang tersedia pada 2000, yaitu pengguna internet yang memadai dan fasilitas pendukung yang kurang36. Di tahuntahun itu, pengguna internet juga masih terbilang kecil, yaitu 2 juta. Perangkat mobile, seperti laptop atau gadget pintar bergerak lainnya, juga sangat terbatas.

Ketika industri media online terus menggeliat, lalu, bagaimana dengan industri TV, radio, dan suratkabar? Data Media Scene Volume 21 tahun 2009/2010 menunjukkan bahwa stasiun radio di Indonesia sebanyak 1,248 radio. Rinciannya, sebanyak 819 menggunakan frekuensi FM, sisanya AM. Pendataan Dewan Pers pada 2010 memberikan data yang sangat berbeda, yaitu sebanyak 378. Mengenai jumlah televisi, sampai Mei 2009, jumlahnya sebanyak 7937.

Tabel IV.10 Dewan Pers soal Jumlah Radio di Indonesia Tahun 2010

ProvinsiNo Provinsi Data Dewan Pers (2010) IPP Tetap (Mei 2011) *IPP Tetap (Mei 2011)
11 Nanggroe Aceh Darussalam 10 0
22 Sumatera Utara 5 8
33 Sumatera Barat 18 1
44 Riau 9 5
55 Kepulauan Riau - 2
66 Jambi 3 1
77 Bengkulu 6 4
88 Sumatera Selatan 22 7
9anga Belitung9 Banga Belitung 8 1
10ampung10 Lampung 3 21
11anten11 Banten 4 8
12KI Jakarta12 DKI Jakarta 26 27
13awa Barat13 Jawa Barat 3 959
14awa Tengah14 Jawa Tengah 16 87
1515 DI Yogyakarta 20 15
1616 Jawa Timur 86 95
17ali17 Bali 6 25
1818 Nusa Tenggara Barat 5 2
1919 Nusa Tenggara Timur 24 3
2020 Kalimantan Barat 11 8
2121 Kalimantan Selatan 24 18
2222 Kalimantan Tengah 10 6
2323 Kalimantan Timur 3 1
2424 Sulawesi Selatan 28 8
2525 Sulawesi Tenggara 12 0
2626 Sulawesi Tengah 4 4
27Gorontalo27 Gorontalo 1 1
28ulawesi Utara28 Sulawesi Utara 4 1
2929 Sulawesi Barat - 0
30Maluku30 Maluku 6 2
31aluku Utara31 Maluku Utara - 0
32
22

Bahan: Diolah dari Data Pers Nasional 2010 Dewan Pers dan KPI (data sampai Mei 2011) * IPP (Izin Penyelenggaraan dan Penyiaran)

Untuk perkembangan suratkabar, berdasarkan statistik jumlah media, memang ada kecenderungan untuk bertambah.

Jika pada 2008, ada 1.008 media, jumlahnya menjadi 1.036 pada 2009 dan 1076 pada 2010. Dalam waktu dua tahun, ada pertambahan 68 media baru. Dari segi oplah, dalam dua tahun itu juga ada pertumbuhan sebesar 2.413.587. Artinya, tiap tahun ada penambahan oplah sekitar 1,2 juta. Pertambahan jumlah media dan oplah itu karena lahirnya media-media di daerah38.

Tabel IV.11 Jumlah dan Oplah Media 2008 – 2010

20082008 2009 20102010
MediOplalMediOplalMedOplah
lettir80937.8095.809
lajal18.925.8573226.234.357294235.243
Suratkabar harian 290 7.490.252 302 8.080.694 349 8.744.483290.490.2523028.080.694349744.483
Suratkabar mingguan 224 1.039.853 232 1.063.353 240 1.084.075224.039.8532321.063.353240.084.075
abloid1734.621.0551775.427.9551885.400.803
otal1.00819.084.826103620.814.1681.0761.498.413

Bahan: Diolah dari Serikat Penerbit Suratkabar

Soal iklan, ada kecenderungan pertumbuhan yang terus menanjak sejak 2006. Menurut data Nielsen, pada 2006 kue iklan di media sekitar Rp 30 triliun. Lalu, pada 2010 naik hampir dua kali lipat menjadi Rp 59 triliun. Melihat grafik pertumbuhannya, kecenderungan tiap tahunnya juga naik. Dari 2006 ke 2007, kenaikannya 17 persen. Dari 2007 ke 2008, persentasenya juga naik menjadi 19 persen. Dari 2008 ke 2009, tetap naik tapi lebih kecil dari tahun sebelumnya: 16. Tahun berikutnya, pertumbuhannya lebih besar dengan adanya kenaikan 23 persen.

Tabel IV.12 Pertumbuhan Iklan di Indonesia 2006-2010 (dalam triliun rupiah)

2002006 Pertumbuhan (%) 2006-200720072007 Pertumbuhan (%) 2007-200820082008 Pertumbuhan (%) 2008-200920092009 Pertumbuhan (%) 2009-20102010
0,025+1735,088+1911,70168,585239,287

Sumber: Nielsen, 2010

Mengenai siapa yang menikmati kue iklan paling besar, peringkatnya tak berubah dalam beberapa tahun ini. Kue terbesar masih dinikmati TV, yang mendapatkan Rp 37 triliun. Peringkat berikutnya adalah suratkabar (Rp 20 triliun) dan peringkat ketiga adalah majalah (Rp 1,9 triliun).

Grafik IV.6 Perbandingan Perolehan Iklan TV, Suratkabar dan Majalah (2007-2010)

Lalu, siapa yang paling banyak mendapatkan kue iklan pada 2010?

Tabel IV.13 20 Media Peraih Iklan Terbanyak 2010 (Suratkabar, Majalah dan Tabloid)

Kategori Suratkabar Harian Kategori Majalah Kategori Tabloidbar HarianKategori MajaKategori Tabloi
npasKompas 2.262.124.000.000 Tempo 109.768.000.000 Nova 156.028.000.000Tempo109.768.000.000Nova156.028.000.00
va PosJawa Pos 994.004.000.000 Femina 103.953.000.000 Bola 79.752.000.000Femina103.953.000.000Bola79.752.000.000
eputal indonesSeputar Indonesia 950.305.000.000 Cosmopolitan 52.103.000.000 Nyata 64.257.000.000Cosmopolnt52.103.000.000Nyata64.257.000.000
anado Fost514.464.000.000Gatra57.758.000.000Otomot1.803.000.000
kyat Bengkulu525.932.000.000SWA33.069.000.000Nakita1.288.000.000
edia Indonesi524.091.000.000Harper Baza30.271.000.000Pulsa9.620.000.000
Sumatera Ekspres 506.551.000.000 Dewi 30.064.000.000 Genie 28.422.000.000506.551.000.000Dewi30.064.000.000Genie8.422.000.000
Indonesia27.437.000.000
Tatler27:554:086.0880:097:000.000
bun Timur442.803.000.000Elle IndoneTribun Timur 442.803.000.000 Elle Indonesia 24.621.000.000 Posmo 20.748.000.000Posmo0.748.000.000
_Indonesia20.554.000.000
Ricek
d rus425.676.000.000Gauls20.871.000.000Gaul3.702.000.000
altim Post416.048.000.000Misteri20.357.000.000Oto Treno11.319.000.000
mbi Eksp390.203.000.000Cita Cint19.490.000.000Rumah10.023.000.000
ajar384.193.000.000HaiFajar 384.193.000.000 Hai 18.709.000.000 Kontan 9.757.000.000Kontan9.757.000.000
dar CireboRadar Cirebon 357.298.000.000 Female 18.190.000.000 Soccer 8.003.000.000Female18.190.000.000Soccer8.003.000.000
ali PostBali Post 353.571.000.000 Aneka Yess 18.163.000.000 Saji 6.916.000.000Aneka Yes18.163.000.000Saji5.916.000.000
ikiran Rakya19.938.000.000FHM8.021.000.000Oto Plus6.176.000.000
ibun KaltinTribun Kaltim 315.371.000.000 Go Girl 17.856.000.000 SMS 5.579.000.000Go Girl7,856,000,000SMS579,000,000

Bahan: Diolah dari Media Scene 2010/2011, yang dikutip oleh PERSKITA Juni 201139

Juga menarik diketahui siapa saja pemasang iklan selama 2010. Untuk semua kategori, pemasang iklan terbesar adalah sektor telekomunikasi, dengan total Rp 5,5 triliun. Berikutnya adalah iklan politik (Rp 2,9 triliun), dan iklan rokok (Rp 2,3 triliun). Uniknya, iklan politik tak masuk dalam 10 besar pengiklan ke televisi dan majalah. Perbedaan lainnya, iklan mobil masuk dalam 10 besar pengiklan di suratkabar dan majalah, tapi tidak di televisi.

Tabel IV.14 10 Top Kategori Pengiklan di Media 2010

Semua MediaTelevisiSuratkabarMajalah
ategori2010Kategori 2010 Kategori 2010 Kategori 2010 kategori 20102010Kategori2010kategor2010
elekomorikas.0512101production house171.867
ik2.984okok.797Telekomunikasi1.770Tilksi149.034
perusahaan & Layanan SosialPerawatan rambut& Layanan Sosialperusahaan & Layanan Sosial
Perawatan wajah.503sepedd moto35.003
epeda motor1.889Makanan ring.365Perumahan1.056Rumah Sa aki62.679
pertumbuhanPerawatan Rambut
Perawatan rambutpermbersih
Produk Perawatan wajah1.568 Makanan instan/ Noodles40948 Pendidikan formal848 Produk Perawatan wajah50.660
Makanan ringan 1.384 Minum1.384kesehatan26926 Media dan production house18818 Rokok 40.8740.874
Media & production House3201.320 Iklan perusahaan & Layanan Sosial339nobllKomputer0.065

Bahan: Diolah dari Nielsen 201040

Untuk masing-masing platform, pemasang iklan terbesar memang berbeda-beda. Di TV, tiga pemasang iklan terbesar adalah telekomunikasi, rokok, dan perawatan rambut. Untuk suratkabar, tiga pemasang iklan terbesar adalah iklan politik, telekomunikasi, dan iklan perusahaan/layanan sosial. Untuk majalah, pemasang terbesar berasal dari rumah produksi, telekomunikasi. dan iklan perusahaan/layanan sosial.

Dengan berkaca pada tren statistik belanja iklan yang dibuat Nielsen dan jumlah media, serta oplah suratkabar seperti dilansir SPS, para pemilik koran memang tak lagi khawatir seperti tahun-tahun sebelumnya. Ketua SPS Dahlan Iskan menyebut tahun 2010 sebagai tahun cukup menenangkan bagi pemilik koran41. Sebab, pertanyaan apakah koran masih terus hidup, relatif bisa dijawab “ya”. Tapi, Dahlan juga mengingatkan, apakah bentuknya akan sama seperti yang ada saat ini atau berubah ke layar komputer, itu yang tak bisa dipastikan.

Para pemilik suratkabar, yang juga sebagian besar memiliki radio dan sebagian juga punya TV, memang tak berdiam diri menghadapi semua “ancaman” yang datang sebelumnya. Sebut saja beberapa tahun lalu saat booming televisi swasta, yang diprediksi akan “membunuh” koran. Kekhawatiran itu ternyata tak terbukti, walau pun kehadiran televisi sudah pasti “menggeser” media cetak. Yang paling terasa adalah dalam soal perebutan kue iklan. Kekhawatiran sama berulang saat dunia sedang booming online42.

“Selamatnya” industri suratkabar di Indonesia tentu bukan tanpa cucuran keringat. Industri yang umurnya relatif paling tua di Indonesia ini merespons setiap tantangan baru, meski tak selalu dengan upaya yang maksimal. Saat booming televisi berlangsung sejak awal 200-an, media cetak memang dikritik karena kurang melalui perbaikan. Beberapa memang menjawab tantangan itu dengan melakukan perubahan dalam perwajahan atau politik pemberitaan. Namun, tak sedikit juga yang menyikapinya dengan biasa-biasa saja.

Begitu juga saat trend go online mewabah. Sejumlah media menjawab tantangan ini dengan berbagai macam. Ada yang memperkuat divisi online, yang sebelumnya hanya seperti versi online dari suratkabarnya. Ada juga yang mengantisipasinya dengan mengikuti tren yang sudah diikuti oleh media di negara lain, seperti membuat e-paper. Kini, hampir semua media besar memiliki layanan e-paper. Dengan cara ini, pembaca di mana saja bisa menikmati sebuah koran dengan tampilan sama persis dengan versi cetaknya.

Dan kini, saat ancaman dari new media semakin besar, sejumlah perubahan juga dilakukan oleh media–meski tak dilakukan dengan cara yang sama oleh para pemilik media. Dalam diskusi di Seminar Outlook 2011 Januari 2011, misalnya, ada kegamangan yang diakui para pemain di suratkabar tentang apa yang harus mereka lakukan dalam menghadapi tantangan baru itu. Salah satu media yang serius menjawab tantangan ini adalah Kompas.

Pada 2007, seperti disampaikan CEO Kompas Agung Adiprasetyo43, Kompas sebenarnya sudah melihat internet sebagai perkembangan penting harus dicermati, walaupun divisi online Kompas Cyber Media (KCM) saat itu media masih lebih banyak dipakai untuk menyasar pembaca di luar negeri. Tak berselang lama, Kompas mulai menunjukkan gelagat lebih serius di online. Wajah baru Kompas.com diluncurkan pada 4 Januari 2010, dengan sejumlah perbaikan di sana-sini, sehingga jauh dari online generasi pendahulunya: Kompas Cyber Media44.

Sebelum melaunching ulang Kompas.com pada awal 2011 itu, Kompas sudah mengeluarkan banyak investasi untuk menjajaki medianya agar multi platform–seperti motto baru yang disandangnya: Multimedia, Multichannel, dan Multiplatform45. Sejak Februari 2009, Kompas sudah bisa diakses di mobile phone symbian/java. Pada Juni 2010, pemilik Iphone dan Iphod Touch bisa menikmati Kompas melalui ujung jarinya. Pada Mei 2010, pengguna Blackberry sudah bisa menikmati Kompas. Kompas juga memanfaatkan perangkat bergerak lainnya, seperti iPad yang dibuat launchernya Juni 2010, Galaxy tab (Oktober 2010), Windows phone 7 (Desember 2010), Android ( Januari 2011), Laptop mac, Windos linux ( Januari 2011) 46.

Dengan peluang untuk memperoleh iklan yang masih belum pasti, sikap ekspansi Kompas yang berinvestasi dengan membuat launcher di sejumlah perangkat perangkat bergerak memang bisa dibilang berani. Kompas mengakui, tak semua investasi itu hasilnya bisa dinikmati segera. Kata General Manager Mulitmedia Kompas, Edy Taslim, inilah prinsip yang dipegang perusahaan yang didirikan Jacoeb Oetama dan P. K. Ojong itu: “Lebih baik mencoba semua kemungkinan yang ada ketimbang menunggu tidak ada kepastian.”

Menurut Direktur Eksekutif SPS Asmono Wikan47, pemilik suratkabar kini juga terus mencoba cara baru untuk memasarkan produknya dengan memanfaatkan media digital48. Sebelumnya, Kompas sudah pernah bekerja sama dengan pembuat telepon seluler dan operator telekomunikasi Flexi, dengan meluncurkan Kompas Flexi. Namun itu tak diteruskan. Harian Pikiran Rakyat Bandung juga sempat akan melakukan hal yang sama, meski urung mereka lakukan. Yang terbaru adalah pemanfaatan penjualan suratkabar secara digital, melalui iPad. Prinsipnya hampir mirip dengan yang sudah dilakukan suratkabar Amerika Serikat yang menjual edisi online-nya lewat kindle.

Menurut Asmono, kehadiran berbagai perangkat bergerak ini menjadi lahan baru bagi media untuk berjualan secara lebih ekonomis. Sebab, penjualan secara digital itu tak lagi memerlukan biaya kertas dan distribusi–meski tetap harus investasi untuk membuat versi digital agar bisa dibaca melalui tablet. Di gerai scoop, pembaca bisa membeli majalah secara online, yang harganya juga tak berbeda jauh dengan edisi cetak, yaitu berkisar antara US$ 0,9 sampai US 4,9 dolar49.

Menurut Ridlo Eisy, pelaku industri suratkabar di Indonesia belakangan ini memang tak terlalu mengkhawatirkan ancaman dari online dibanding beberapa tahun sebelumnya. Sebagian penerbit suratkabar mulai menganggap online bukan lawan, tapi komplementer. Melihat tren dunia, dia percaya industri suratkabar masih punya banyak peluang untuk berkembang. Salah satunya, juga melalui platform online. Ia percaya media online yang dikelola oleh media-media mainstream lebih berpotensi untuk unggul karena memiliki modal kredibilitas –karena sudah lebih lama bergelut di bidang ini. Faktor lainnya, yang juga tak kalah penting dari masa depan suratkabar adalah “pasar” yang masih sangat besar dan selama ini belum digarap.

Dalam seminar Publising Asia, yang diselenggarakan oleh World Association of Newspapers di Bangkok, Mei 2011, terungkap bahwa sejumlah negara di Asia memiliki tren yang berbeda dari negara maju dalam soal pertumbuhan–juga kemunduran—suratkabarnya. Jika di negara maju trennya adalah penurunan oplah dan iklan, di sejumlah negara berkembang perkembangan oplah suratkabar masih positif karena masih adanya pasar yang besar. Sejauh ini, yang menjadi pelanggan koran masih tergolong kecil dari total populasi penduduk. Di Indonesia, dengan oplah suratkabar sekitar 21 juta, pasar yang belum tergarap masih besar karena penduduk Indonesia totalnya sekitar 230 juta.

Deputi Chief Executive Officer (CEO) World Association of Newspaper Larry Kilman, dalam acara Publishing Asia, juga mengkritik pelaku bisnis suratkabar yang seolah lebih banyak mencurahkan waktunya kepada digital. Padahal, menurut dia, secara bisnis, keuntungan finansial dari platform itu belum bisa dipastikan. “Digital menyediakan hanya 10% dari pendapatan surat kabar, tapi tampaknya kita menghabiskan seluruh waktu untuk memberi perhatian pada digital,” kata Larry.

Eamonn Byrne, Managing Director Byrne Partnership di Inggris menambahkan, “Keuntungan dari digital tidak akan lebih dari 10 persen struktur keuntungan suratkabar hingga tahun 201450.”

Perolehan iklan dari booming internet di Indonesia memang belum kelihatan. Namun, taksiran Effective Measure, bahwa belanja iklan internet dalam tiga tahun ke depan bisa sampai US$ 150 juta, memberi peluang yang menjanjikan. Hanya saja, yang masih jadi pertanyaan banyak orang juga, berapa yang akan dinikmati portal berita. Di dunia, seperti kata Eamonn Byrne, 65% iklan untuk digital mengalir ke raksasa mesin pencari Google. Hal serupa juga ditemui di Amerika Serikat.

Dengan situasi seperti itu, portal berita masih cukup berat untuk bisa berdiri sendiri. Kecuali yang sudah mapan seperti Detikcom dan Kompas.com, selisih biaya operasional portal berita dengan perolehan beritanya sering kali terlalu tipis. Karena itu, pilihan paling rasional adalah menjadikan portal berita sebagai bagian dari berbagai platform lain seperti TV, cetak, dan radio. Itu artinya konvergensi. Dan, “tren” ini sudah dilakukan sejumlah raksasa media di Indonesia: Kompas.com (dibawah bendera KKG), Okezone.com (dibawah naungan MNC), Tempointeraktif.com (di bawah group Tempo),

Beritasatu.com di bawah kelompok Lippo.

Keuntungan lain, dengan menempatkan portal berita di bawah korporasi besar, peluang untuk mendapatkan iklan secara otomatis –setidaknya, itulah harapannya—bisa lebih besar. Adapun biaya produksi berita dan programnya bisa lebih efisien51. Meski konvergensi belum sepenuhnya terjadi52, rintisan ke arah itu sudah dilakukan. Itu artinya, sebagian media di Indonesia tak lagi berada di depan gerbang, tapi sudah ada di dalam, era konvergensi media.

Lampiran

Data Kasus Kekerasan terhadap Jurnalis 2010

berjudul: SKPD seperti “pelacur” anggaran. Tulisan korban tersebut hasil wawancara dengan Laporan ke polisi Kepala dinas di pemerintah Bantaeng tidak terima dengan berita yang ditulis Mahbub yang LSM Kopel (Komite Pemantau Legislatif) yang memang menyebut kata “pelacur” terhadap tindakan satuan kerja pemerintah daerah (SKPD). Sebab, menjelang pembahasan anggaran, LSM Kopel tersebut mendapati sejumlah kepala dinas yang “main mata” dengan anggota 120Tanggal Lokasi Korban Pelaku Jenis Tindakan DeskripsiLSM Kopel (Komite Pemantau Legislatif) yang memang menyebut kata “pelacur” terhadap tindakan satuan kerja pemerintah daerah (SKPD). Sebab, menjelang pembahasan anggaran, LSM Kopel tersebut mendapati sejumlah kepala dinas yang “main mata” dengan anggotaDua petugas Dinas Prasarana Jalan menghalang-halangi Febri Yandi ketika akan mengambil gambar pembangunan jembatan Andalas, Simpang Haru.Warga Pemukulan Pemukulan terjadi saat Fitri melakukan wawancara dengan warga dalam aksi amuk masa terkait rencana penutupan tambang emas illegal di Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong,Ancaman diduga terkait pemberitaan tentang kasus korupsi di kota Pagaraalam, Sumateradari dalam ruangan perawatan bayi, dan seorang perawat yang melihat wartawan melakukan ruang rindu b lantai 3 rsup adam malik medan. ketiga wartawan tersebut mengambil foto Melarang pengambilan gambar bayi yang diduga korban malpraktik di ruang rawat inap pengambilan gambar, kemudian mengadukannya kepada dokter dodi yang saat itu tidakdan menginterogasi wartawan. “jangan ada yang keluar dari sini” ungkap dokter dodi sambil berada di ruang perawatan bayi. Kemudian dokter dodi langsung menutup pintu ruangan emosi. dokter dodi juga meminta wartawan menghapus gambar bayi yang sudah direkam kamera dan menanyakan izin wartawan meliputnya.
menghalangi pengambilan1pembunuhan lewat SMSmenghapus gambar dan melarang untuk menyiarkan hasil Memaksa liputan.
Kepala Dinas di PemdaDua petugasJalan Kota Padang.Orang takdikenaldan Petugas RSUP Adam Malik Medan Keamanan Dr. Dodiartni
Mahatir Mahbub, wartawanHarian Fajar Makassar di Bantaeng.M. Marzuki, Wartawan Seputar SUN TVIndonesia(SCTV) dan Hendri Fauji (Metro Bahri (Indosiar), Rahmad Yasir 06 Februari Medan Ahmad Zulfikar (MNC TV), Nasution (TVOne), Wahyu TV)12 Februari Yogyakarta Dian Ade Permana, wartawan Harian Kedaulatan Rakyat
6 Januari Kabupaten Bantaeng, Sulawesi25 Januari­Padang Febri Yandi, Wartawan Favorit Selatan—30 Januari PagarSuamtera Alam, Selatan2ehnriyga
28 Januari Lombok
Pemukulan Rudy, pemilik hotel di Jalan KH Hasyim Pontianak memukul Martono dan Ucok karena tidak ingin hotel miliknya diliput oleh wartawan yang sedang melakukan razia di tempat itu. Tanggal Lokasi Korban Pelaku Jenis Tindakan Deskripsiantara pengurus Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Madiun dengan tiga terdakwa kasus dugaan korupsi anggaran operasional DPRD Kota Madiun tahun anggaran 2002 hingga 2004, Hilal menghapus hasil rekaman gambar dari kamera Dwi karena dia tidak ingin pertemuan Massa menduduki kantor RRI pasca pembahasan dialog interaktif “Apa kata Mereka” yang ingin hotel miliknya diliput oleh wartawan yang sedang melakukan razia di tempat itu.antara pengurus Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Madiun dengan tiga terdakwa kasus dugaan korupsi anggaran operasional DPRD Kota Madiun tahun anggaran 2002 hingga 2004, Hilal menghapus hasil rekaman gambar dari kamera Dwi karena dia tidak ingin pertemuan Massa menduduki kantor RRI pasca pembahasan dialog interaktif “Apa kata Mereka” yang diliput.Massa menduduki kantor RRI pasca pembahasan dialog interaktif “Apa kata Mereka” yang orang. Anggota DPRD Bone Bolango Nurdin Wartabone dan Kepala Bakominfo Taufik Sidiki kekerasan rumah tangga terhadap istri pertamanya, Ruaida Mile. Massa yang dikerahkan adalah pegawai negeri sipil dan tenaga honorer kabupaten Bone Bolango, sekitar 100-an mengupas kehidupan pribadi Bupati Bone Bolango Ismet Mile yang diduga melakukan juga melontarkan kata-kata kasar berbau pelecehan dalam aksi itu.Pemilik hotel melakukan penyerangan dan perusakan alat milik Ucok dan Martono. Ini dilakukan karena pengusaha itu tak mau diambil gambarnya oleh wartawan.Polisi Pemukulan Polisi melakukan aksi menghalang-halangi Iwan saat meliput aksi demonstrasi di depan dilakukan karena pengusaha itu tak mau diambil gambarnya oleh wartawan. gedung MPR-DPR di Jakarta tentang kasus CenturyPreman Penganiayaan Motif penganiayaan diduga terkait pemberitaan Dedek soal premanisme. Pria ini memukul gedung MPR-DPR di Jakarta tentang kasus Century kepala Dedek dengan botolPreman Penganiayaan Motif penganiayaan diduga terkait pemberitaan Dedek soal premanisme. Pria ini memukul Sunarman, warga Yogyakarta, melaporkan Markus dan Leo ke polisi karena memuat berita kepala Dedek dengan botolSunarman, warga Yogyakarta, melaporkan Markus dan Leo ke polisi karena memuat berita kepala Dedek dengan botol tanpa konfirmasi.
201Penghapusan hasil kerjapendudukan kantor stasiun RRI oleh ancaman, dan Penyerangan, massa.Pengusaha Penyerangan dan perusakanPemnkulanengniyanpencemaran nama Warga Gugatan
Pengusaha hotelPengusaha hotelPemasyarakatan M. Hilal, petugas Lembaga Kelas I MadiunMassa, Nurdin Bone Bolango dan Taufik Sidiki Kelas I Madiun anggota DPRD Kepala Badan dan Informasi Bone Bolango. Wartabone, Kabupaten Komunikasi KabupatenBone Bolango.remanWarga GugatanWarga Gugatan
14 Februari Pontianak Martono (TV One) danPionerson Ucok (Harian Tribun Pontianak).14 Februari Madiun Dwi N. R. Diliana, wartawan Radar Madiun16 Februari Gorontalo Kasman Mohamad, reporter RRI Gorontalo20 Februari Pontianak Pinerson Ucok (Harian Tribun Pontianak) dan Martono (Stringer TVOne)02 Maret Jakarta Iwan Heriyanto, fotografer Surabaya Post08 Maret Medan Dedek Mohan Basri Hasibuan, wartawan Harian Metro 24wartawan Harian Metro 24 9 Maret Jogjakarta Markus Gabriel NoviarizalFernandez (wartawan Harian Jogja) dan Leo (wartawan Meteor)
20208202
20201
三200一
liputan tentang perusahaan itu yang diduga melakukan pembalakan liar. Opetugas PT Tebo tak Penganiayaan Sekelompok mahasiswa menganiaya Faisal dan Arif karena mereka tidak ingin aksi rawuran局Kasus ini bermula dari peliputan dugaan kecurangan Pemilu 11 April 2010 lalu. Waktu itu ada
Petugas di PT Tebo Multi Alam menghalang-halangi Muhammad saat hendak melakukan Menghalang-halangihanya menghalang-halangi Muhammad, tapi juga menyita memory card milik Muhammadantara mahasiswa Fakultas Teknik dan Fisipol Universitas Tanjung Pura diliput wartawan.DPRD DIY Fraksi Demokrat DIY Wahyono terhadap Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi DIY Mulyadi Hadikusumo akibat pemberitaan di Harian Jogja soal dugaan Andreas dan Budianto diperiksa sebagai saksi dalam kasus pengaduan Ketua Komisi A pemerasan anggota Komisi A dan C DPRD DIY Fraksi Demokrat terhadap Kepala Dinas Perhubungan pada 3 Maret 2010.terjadi adu argumen antara pengurus partai politik dengan camat Junaedi Sitanggang. Junaedi melarang Andi mengambil gambar. Ia juga berusaha merampas kamera. Kepada Junaedi, Andi antara lain mengatakan, seharusnya ia tahu tugas wartawan. Junaedi tak terima ucapan Andi tuntutan agar dilakukan penghitungan ulang. Andi ke kantor camat dan mendapati sedang dan melaporkannya ke polisi dengan tuduhan perbuatan tidak menyenangkan tidak menyenangkanmengambil gambar tanpa alasan yang jelas. Setelah itu, tiba-tiba ada orang yang memukulnya dari belakang. Kameranya dirampas dan dibanting. Pelaku lainnya juga menusuk paha kanan akan mengambil gambar warga yang aksi itu, tiba-tiba ada seseorang yang melarang Riyan Aksi kekerasan itu dialami Riyan saat meliput pelantikan kepala desa setempat. Saat tiba di lokasi, Riyan melihat ada warga yang menentang pelantikan kepala desa itu. Saat ia Perusakan kameraPerusakan kantor Organisasi kepemudaan datang dan melakukan perusakan di kantor balikpapan TV. Mereka tidak puas atas pemberitaan yang berkaitan dengan sengketa tanah. Riyan dengan pisau.
liputan PT Tebo MultiMahasiswaFakultas Teknik Tanjungpura Universitas Pontianak.Wahyono Pemanggilan sebagai saksipidana perbuatandan Penusukan tidak diketahui identitasnyakepemudaan
AlamMetro TV) dan Arif Nugroho(wartawan Metro Pontianak)Arif Budianto (wartawan Harian (wartawan Harian Jogja) danRiyan, kontributor TV One Warga,Kantor Balikpapan TV Organisasi
14 maret Jambi Muhammad Usaman, Kontributor Radio 68H18 Maret Pontianak Muhammad Faisal ( kontributor30 Maret Jogjakarta Andreas Tri PamungkasAndi Irianto Siahaan, jurnalis Seputar Indonesia)Trans TV Sumatra0Kaltim
0003 Mei Pematang Siantar06 Mei Pekanbaru Medan, UtaraRiau07 Mei Balikpapan, Kaltim
Teror dan ancaman Lettu Faisal Amin dilakukan terhadap Ahmadi karena dia tidak senang atas menuntut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit kekayaan Bupati Takalar Ibrahim Rewa Amrullah dianiaya karena menulis berita terkait aksi unjuk rasa mahasiswa Takalar yang pemberitaan yang ditulis Ahmadi di medianya tentang liputan illegal logingAnggota FPI Penganiayaan Penganiayaan terjadi Octobryan terjadi saat dia meliput aksi sweeping miras yang dilakukan FPI di daerah Petamburan, Jakarta Barat. Karena tidak suka aksinya diliput, anggota FPI memukul kepala Octo dengan bambu. Akibatnya, Octo mengalami luka parah.untuk tidak melayani wartawan/LSM yang tidak jelas identitasnya, atau yang tak mendapat Pemerintah Jakarta Timur mengeluarkan surat edaran kepada kepala sekolah atau gurumassa PJWB terhadap taksi Blue Bird. Putu Jana lantas ditarik oleh massa PJWB dan diminta Kejadian itu berlangsung saat Putu sedang mengambil gambar perusakan yang dilakukanHaluoleo Kendari, saat keempat jurnalis meliput bentrokan dua kelompok massa di jalan raya. Kekerasan itu terjadi di jalan H.E Mokodompit, depan pintu gerbang kampus Universitas
Teror dan ancaman pembunuhanTeror dan ancaman pembunuhanPenganiayaan serta ancaman pembunuhan.Larangan peliputan/gambar liputan penghapusan Kekerasanmenghapus gambar yang diambilnya gambar liputan pengusiran
Pedak e0115 Simeulue Lettu Faisal AminAnggota Satuan Polisi Pamong Praja Abdul Azis Pemda TakalarAzis Pemda TakalarPendidikansensor Jakarta Timur Pendidikan Dasar 02, MassaMassa Penyerangan dan Paguyuban Jasa Wisata Bali (PJWB).Massa Penyerangan dan
Ahmadi SE, jurnalis Harian Aceh Pasi Intel KodimAmrullah Basri, KorespondenHarian Lampu Hijau7 Juni Jakarta Jurnalis Jakarta Suku DinasPutu Jana, kamerawanANYTV), Asdar (Kameraman SCTV), Irfan (Kameraman Metro TV), Arman Buton (Kontributor SUN Merdeka.com), Tri Ramadhoni Usman Hanan (Kameraman Mangka (Kendari Pos), Kiki Radio 68 H Jakarta), Zainal Ishak (Kontrobutor Rakyat (Kontributor Indowarta.com) Andipati (Koresponden ANTV) dan Arifuddin
LkasAcehHarian Fajar Sulawesi Selatan26 Mei Jakarta Octobryan Purwo, reporterBali19 Juni Kendari Midwan (Kontributor Trans7), kontributor ANTV Bali
21 Mei Simelue,21 Mei Simelue,25 Mei Takalar07 Juni Denpasar,
7_
keterlibatannya dalam kasus korupsi di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtasari Binjai Ali melakukan pengusiran dan ancaman saat Hamdani meminta konfirmasi dugaan
Kantor Majalah Tempo di Jl Proklamasi 72 Jakarta Pusat dilempari bom molotov. Ada dugaan, teror ini terkait dengan tulisan Tempo edisi sebelumnya yang menulis soal “Rekening Gendut pabrik di Desa Kadu, Kecamatan Curug, Tangerang, meski sudah dilarang. Empat jawara itu menyerukan kepada masyarakat untuk membakar mobil, termasuk jurnalis tersebut hiduphidup. Mereka sempat merampas kamera Indosiar dan Global TV, namun dapat digagalkan. Informasi soal pencemaran tersebut didapat atas laporan warga setempat. Warga mengaku laporan utama Tempo bertajuk “Rekening Gendut Perwira Polisi” disertai gambar sampul Polisi melaporkan majalah Tempo dengan pasal perbuatan tidak menyenangkan karena Empat jawara marah karena Darussalam dan Mas’ud tetap mengambilk gambar limbah ketakutan untuk melaporkan pencemaran tersebut karena adanya jawara yang sering seorang yang mirip sosok polisi sedang menggiring celengan berbentuk babi..
Perwira Polisi” larangan liputan. perbuatan tidak menyenangkan bom Molotov ancaman
penghapusan hasil larangan liputan. perbuatan tidak menyenangkan Massa, Preman Intimidasi dan Pemukulan dan bom Molotov liputan Brimob dan Polres Aru. Anggotapenghapusan hasil 06 Juli Jakarta Majalah Tempo Tidak diketahui Intimidasi dengan larangan liputan. Massa, Preman Intimidasi dan Pemukulan dan bom Molotov liputan Brimob dan Polres Aru. Anggota
Sumatera Utara Kota Binjai, Brimob dan Polres Aru. Anggota RCTI), Haris Hanafi (Pilar Timur), Darusalam (Jurnalis Global TV Ridwan Salamun (kontributorDhambea, Wali Kota Gorontalo Brimob dan Polres Aru. Anggota Adhan RCTI), Haris Hanafi (Pilar Timur), Konoralma (Spektrum Maluku). Darusalam (Jurnalis Global TV Ridwan Salamun (kontributor (Cahaya Seribu Pulau), Moses ) dan Mas’ud Ibnu Samsuri Welly Jabumir (Pilar Timur), 23 Juli Gorontalo Zulkifli Tampolo, wartawan Sirhan Nizar Salim Sether 26 Juli Balikpapan Muhammad Syaifullah, wartawan Kompas Gorontalo Post
124Tanggal Lokasi Korban Pelaku Jenis Tindakan Deskripsi 01 Juli Jakarta Majalah Tempo Mabes Polri Ancaman pidana Darusalam (Jurnalis Global TV Hamdani, wartawan harian ) dan Mas’ud Ibnu Samsuri (Indosiar TV). Sumut Post Sumatera Banten UtaraRCTI), Haris Hanafi (Pilar Timur), Konoralma (Spektrum Maluku). Darusalam (Jurnalis Global TV Ridwan Salamun (kontributor (Cahaya Seribu Pulau), Moses ) dan Mas’ud Ibnu Samsuri Welly Jabumir (Pilar Timur), Sirhan Nizar Salim Sether (Indosiar TV). Banten Ambon
07 Juli Tangerang, Sumatera 29 Juni Binjai, Banten Utara07 Juli Tangerang, Banten 13 Juli Maluku Ambon
Empat wartawan itu diteror melalui layanan pesan pendek. Isi pesannya, si pengirim menuduh mengenai sang calon. Diduga, pelaku teror adalah tim sukses salah satu calon Bupati Merauke wartawan ikut menggagalkan seorang calon gubernur melaluli liputan-liputan negatifCiputat. Di tengah bentrok itu, tiba-tiba massa beratribut FBR menyeretnya ke pinggir jalan, Pembunuhan Pembunuhan terhadap Ardiansyah diduga berkaitan dengan profesinya sebagai wartawan. Kuat dugaan , itu terkait dengan liputannya soal isu illegal loging dan Pilkada di MeraukeCiputat. Di tengah bentrok itu, tiba-tiba massa beratribut FBR menyeretnya ke pinggir jalan, Penganiayaan Pegawai puskesmas itu melakukan penganiayaan karena menolak kehadiran para wartawan yang meliput aktifitas Puskesmas yang dilaporkan tidak berjalan karena para pegawainya Penganiayaan fisik Legoso saat itu sedang meliput bentrok antara massa FBR dengan Forkabi di Rempoa – menjauh dari pusat peristiwa, dan melarangnya untuk meliput bentrokan tersebut.Penganiayaan Pegawai puskesmas itu melakukan penganiayaan karena menolak kehadiran para wartawan yang meliput aktifitas Puskesmas yang dilaporkan tidak berjalan karena para pegawainyaWarga Pembunuhan Ridwan Salamun tewas saat meliput bentrokan antarwarga Kompleks Banda Eli dan warga Dusun Mangun di Desa Fiditan, Tual, Maluku TenggaraYoudi sedang memotret perkelahian antarmahasiswa di Universitas Negeri Gorontalo. Melihat ada kilatan blitz, mahasiswa mengerubungi Youdi dan nyaris menganiayanya. Saat itulahYoudi sedang memotret perkelahian antarmahasiswa di Universitas Negeri Gorontalo. Melihat ada kilatan blitz, mahasiswa mengerubungi Youdi dan nyaris menganiayanya. Saat itulah Hendra, mahasiswa Fakultas Teknik ini merampas kamera Youdi dan merusaknya.ada kilatan blitz, mahasiswa mengerubungi Youdi dan nyaris menganiayanya. Saat itulah Penganiayaan Dandim Karangannyar Letkol Lilik Sutisna menganiaya Triono terkait pemberitaan dugaan Hendra, mahasiswa Fakultas Teknik ini merampas kamera Youdi dan merusaknya. aliran dana Griya Lawu Asri ke sejumlah instansi
Teror melaluilayanan pesan Teror melalui pendekueynunquae20Perusakan kamera dan ancamandan ancamanueereud
Orang takOrang tak dikenal.Masih dalam penyelidikanBetawi Rempug Belasan (FBR)Puskesmas Beo Belasan pegawai Kina.mahasiswa Hendra,mahasiswaLetkol Lilik Sutisna
Tanggal Lokasi Korban Pelaku Jenis Tindakan Deskripsi 28 Juli Merauke Lidya Salma Achnazyah(Bintang Papua), Agus Butbual (Suara Perempuan Papua), Idri Qurani Jamillah (Tabloid Jubi), dan Julius Sulo (Cendrawasih Pos).Ardiansyah Matra’i , wartawan TV Merauke31 Juli Jakarta Legowo, jurnalis Sun TV. Massa ForumTVRI Kupang), Melki Pantur Suara Flores), dan Maksi MD (wartawan Tabloid Sukses Ferdi Ambo (kontributor (wartawan Mingguan Indonesia)Ridwan Salamun, reporter Indonesia) SUN TV26 Agustus Gorontalo Youdi Saud, Fotografer Harian Radar GorontaloRadar GorontaloKarangannyar, Solo Triyono, Solo Pos Dandim Karangannyar
I lokas2030 Juli Merauke, JayapuraNTTTenggara Maluku
002 Agustus Ruteng,21 Agustus Tual,01September 01
Palembang Asep Pajario, wartawan Sriwijaya Post. Warga Pembunuhan Asep dibunuh oleh Stefi, teman dekatnya. Menurut dugaan polisi, pembunuhan ini bermotif sakit hati karena tersinggung dengan perkataan Asep yang meminta uang yang dicuri StefiKekerasan terhadap Andi dan Suparman terjadi saat keduanya bersama jurnalis lainnya tengah sebesar Rp 300 ribu agar dikembalikan.Kekerasan terhadap Andi dan Suparman terjadi saat keduanya bersama jurnalis lainnya tengah meliput kecelakaan lalulintas yang melibatkan mobil kijang milik Jayadin dengan sebuah mobil truk. Jayadin tidak ingin kasusnya diliput wartawan.Teror dan ancaman Teror dan ancaman dilakukan bupati karena tidak senang atas pemberitaan yang dimuat ChairanPembakaran kantor Radar Bulukumba diduga terkait pemberitaan harian tersebut tentang pilkada Bulukumba yang dianggap menyudutkan salah satu kandidat.Program SIGI, yang berisi soal liputan bisnis sex di penjara urung ditayangkan sesuai jadwal karena ada intervensi dari pejabat di Kementerian Hukum dan HAM.Massa Benteng Rakyat Depok (Bentrok), pendukung calon wali kota Depok Badrul KamalSupriyanto, melakkan demonstrasi ke kantor Monitor Depok. Mereka menuding Monitor Depok berpihak kepada calon wali kota incumbent Nur Mahmudi Ismailkamera Salam merekam adegan pengejaran dan pemukulan yang dilakukan oknum polisi itu terhadap salah seorang aktivis yang menamakan dirinya Ganyang Korupsi (AGK). Demo yang dilakukan sekitar 300 massa AGK itu berlangsung ricuh ketika massa mulai melempari telur Polisi memukul dan menghalang-halangi Abdul Salam karena merasa tidak nyaman ketikaBudi Prasetyo dan Hari Istiawan dituduh melakukan pencemaran nama baik atas pemberitaan terhadap salah seorang aktivis yang menamakan dirinya Ganyang Korupsi (AGK). Demo yang dilakukan sekitar 300 massa AGK itu berlangsung ricuh ketika massa mulai melempari telur “THR Tak Dibayar Buruh Bisa Melapor” yang dimuat di harian Surabaya Post, 2 September ke arah polisi
perampasan kamera penyerangan dan Pengusiran,20Pembakaran kantor, yang sebelumnya didahului adanya ancaman melalui telponPelarangan tayangan program/sensorpelemparan kantor dengan telur busuk. Demonstrasi dan Harian Mondemenghalang-halangi liputanpencemaran nama Gugatan hukum
56Antam Pomalaa Muh Jayadin, pegawai PTKabupaten Simeulu. BupatiOrang tak dikenalPatrialis Akbar dan HAMPatrialis Akbar Rakyat Depok (Bentrok).PT Surya Alam Tunggal
126Tanggal Lokasi Korban Pelaku Jenis Tindakan DeskripsiAndi Mandacang (Kontributor SUN TV) dan Suparman Sultan (Kontributor Radio 68H)Chairan Manggeng, kontributor Metro TV.Kantor Harian Radar Bulukumba14 Oktober Jakarta SCTV Menteri HukumHarian Monitor Depok Massa BentengAbdus Salam, reporter TVOne Polisi Pemukulan danIstiawan, wartawan Surabaya Sidoarjo Budi Prasetyo dan Hari Post
Kolaka, KendariMeulaboh, Aceh baratSulawesi 06 Oktober Bulukumba, Selatan20202Jawa Barat 17 Oktober Depok,Sumenep, Madura20
September 07SeptemberSeptember 15September 1806 Oktober Bulukumba,20November 02November 25
07 15 180225
dan he aha1
skrsiRadar Tegal mengenai perizinan. PT Citra mengajukan gugatan pencemaran nama baik ke PT Citra Yasa Multi Usaha merasa dirugikan karena pemberitaan berturut-turut HarianPolisi memukul dan merusak kamera milik dua jurnalis itu, Mario Sumampow dan Heru, saat meliput mahasiswa yang melakukan demonstrasi memperingati hari anti korupsi di depanBelum diketahui Pembunuhan Pembunuhan terhadap Alfrets diduga berkaitan dengan aktifitas korban yang sedang gedung KPK di Jakartamelakukan liputan investigasi tentang kelangkaan BBMPenyerangan kantor Front Pemuda Kaili menyerang kantor AJI Palu yang juga kantor Beritapalu.com karena marah dengan berita yang diterbitkan media online Beritapalu.com tanggal 28 Desember 2010. Berita berjudul “FPK Serang Graha KNPI Sulteng” itu dinilai merugikan FPK.
ns tindakanpencemaran nama.perusakan kameraueqhunquey
PelakuMulti UsahaPolisi Pemukulan danBeiun iehuFront Pemuda Kaili.
Tanggal Lokasi Korban Pelaku Jenis Tindakan DeskripsiJakarta Mario Sumampow (kameramen Metro TV) dan Heru (fotografer Okezone.com)Alfrets Mirulewan, Okezone.com)jurnalis Tabloid Pelangi.Palu Kantor AJI Kota Palu dan beritapalu.com
lokas10520Barat Daya, Maluku Maluku.Maluku.
TanggalDesember 03Desember 09Desember 17Desember 30Desember

Sumber: Monitoring Divisi Advokasi AJI Indonesia dan LBH Pers, 2010

31 Bahan diakses pada 29 Juni 2011

32 Digital Ad Spend at Two Percent in South East Asia?, 15 Juni 2011 (http://blog.adzcentral. com/2011/06/15/digital-ad-spend-at-two-per-cent-in-south-east-asia/)

33 Ramai-ramai (Mencoba) bermain Digital, Perskita, Serikat Penerbitsuratkabar, Juni 2011.

34 The Economist, Social Media in Indonesia Eat, Pray, Tweet, 6 Januari 2011 --http://www.economist. com/node/17853348S

35 Wawancara Pemimpin Redaksi Beritasatu.com Ulin Niam Yusron, 22 Juni 2011.

36 Wawancara Pemimpin Redaksi Beritasatu.com Ulin Niam Yusron, 22 Juni 2011 dan Redaktur Eksekutif Tempo Interaktif Burhan Solihin, awal 2011.

37 Makalah S. Djuarsa Sendjaja dalam diskusi di Dewan Pers, 4 Mei 2009. Jumlah ini akan bertambah cukup drastis jika 176 izin yang diajukan sudah disetujui. Sebanyak 176 permohonan itu terdiri

atas 6 televisi publik lokal, 121 TV lokal, 31 TV digital dan 18 TV komunitas.

38 Antaranews.com, Digitalisasi Tidak Matikan Media Cetak, 8 Juni 2011. Menurut Direktur Utama PT Tempo Inti Media, Bambang Harymurti, dalam seminar “Masa Depan Digitalisasi dan Interdependensi Media” dalam Kongres ke-23 Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) di Denpasar 8 Juni 2011, era digitalisasi media seiring kemajuan teknologi informasi tidak akan membuat mati media cetak. Walaupun tiras media banyak yang turun, tetapi secara akumulatif oplah nasional bertambah cukup signifikan dengan terbitnya koran baru di berbagai daerah maupun di Jakarta. “Potensi di daerah-daerah lebih besar. Walaupun oplah masing-masing tidak besar, tetapi jumlah medianya banyak,” katanya.

39 Sebagai catatan penting, data belanja iklan Nielsen ini mendasarkan pada publish rate dan tak memperhitungkan diskon kepada pemasang iklan. Berapa besar diskonnya, tergantung masingmasing media. Menurut Ketua Harian SPS Ridlo Eisy, dalam wawancara 20 Juni 2011, besar bonus dalam harga iklan di koran itu sangat bervariasi. Untuk koran kecil, diskon yang diberikan dari 50%, bahkan bisa sampai 95%. Karena itulah, kata dia, saat Nielsen mengumumkan perolehan iklan suratkabar tahun 2010, itu menjadi bahan gurauan sesama anggota SPS. Kepada media yang disebut Nielsen mendapat pemasukan iklan lebih dari Rp 100 miliar, seperti Manado Post, misalnya, ada yang berkomentar, “Wah, ganti mobil baru nih.” Namun semua orang tahu, pemasukannya tak sebesar itu, karena praktek perang harga iklan dan jor-joran memberikan bonus itu merupakan praktek jamak untuk menghadapi kompetisi yang kian ketat.

40 Sebagai catatan penting, data belanja iklan Nielsen ini mendasarkan pada publish rate. Artinya,

Nielsen menghitung besar belanja itu berdasarkan iklan yang muncul di media dengan harga

iklan yang diumumkan kepada publik. Jadi, harga itu tidak termasuk diskon. Dengan perhitungan semacam ini, memang sangat besar peluang bahwa uang riil yang diterima perusahaan sangat berbeda dengan data yang dilansir Nielsen. Untuk media besar, diskon iklan yang diberikan kepada pemasang iklan bisa sampai 30 %. Tapi, untuk media-media yang relatif kecil, diskon yang diberikan jauh lebih besar. Gunawan Alif pernah membuat contoh menarik soal berapa nilai riil yang diterima media dari iklan, dan dibandingkan dengan data Nielsen. Salah satu yang dia periksa adalah perolehan iklan RCTI, yang dalam catatan Nielsen merupakan peraih iklan terbanyak. Pada 2006, RCTI mendapatkan share iklan sebesar 15,1 persen, 2007 mendapatkan 14,9 persen, 2008 mendapatkan 13,8 persen dan 2009 mendapatkan 13,5 persen. Alif menemukan data bahwa berdasarkan Nielsen, perolehan iklan RCTI tahun 2006 adaah Rp 2,64 triliun. Dalam laporan hasil audit RCTI didapatkan bahwa nominal yang didapat RCTI sekitar Rp 1,26 triliun. Artinya, ada bonus cukup besar yang diberikan RCTI, sampai 50 persen, kepada para pengiklan.

41 Dahlan Iskan, tahun-tahun yang Menantang Bagi Media Cetak, dalam Media Directory 2010: The Power of Print Media, yang diterbitkan SPS dan Infomedia, 2010, hal. 3.

42 Nukman Luthfie, dari virtual.co.id, sepakat dengan pernyataan bahwa bahwa internet, juga televisi, tidak akan membunuh koran dan media cetak lain. Itu persis seperti kehadiran televisi yang ternyata tidak mematikan radio. Namun, tetap harus disadari, meski televisi tidak membunuh radio, kue iklan yang semula hanya dinikmati radio, kemudian dinikmati juga oleh televisi. Bahkan kini televisilah penikmat kue iklan terbesar, bukan radio. Demikian halnya dengan media cetak. Sehebat apapun media cetak berkembang, kue iklannya tak mampu mengalahkan TV. Dengan logika yang sama, kehadiran Internet, dengan berbagai media online yang hadir seperti portal Detik.com, forum Kaskus, media jejaring sosial Facebook, itu akan menggerogoti kue iklan yang seharusnya dinikmati media-media sebelum lahirnya media online. Internet tidak akan membunuh koran, itu betul. Namun kue iklan koran mulai digerogoti media online. Lihat: /blog/onlineadvertising/internet-tidak-akan-membunuh-koran/

43 Agung Adiprasetyo, Kurang I Ekspansi, Perbanyak Konsolidasi, dalam Media Directory 2007, hal. 35.

44 Kompas.com, Kompas.com Tampil dengan Wajah Baru, 4 Januari 2010.

45 Menurut Direktur Eksekutif SPS Asmono Wikan, Harian Kompas juga pernah membuat terobosan dengan memasarkan telpon flexi yang bisa mengakses Kompas. Namun, cara itu sepertinya ditinggalkan karena kurang menjanjikan. Harian Pikiran Rakyat di Bandung sempat berencana menggunakan strategi serupa, tapi urung dilaksanakan. Wawancara Asmono Wikan, 20 Juni 2011.

46 Edy Taslim, dalam makalah berjudul Kompas: Inovasi dan Layanan baru, yangd isampaikan dalam Seminar Outlook 2011 SPS, 11 Januari 2011.

47 Wawancara Asmono Wikan, 20 Juni 2011.

48 Lihat Majalah Tempo, Ketika Pembaca Menjadi CEO, 9 Mei 2011. Gregor Waller, konsultan surat kabar dan Vice President Axel Springer’s Welt Group di Jerman, membaca tren bahwa tahun 2020 akan menjadi tonggak penting media digital. Ketika itu, setiap penduduk Jerman mempunyai sebuah peralatan mobile, dan 80 persen mengakses Internet berkecepatan tinggi. “Tablet dan smart phone akan memimpin pasar,” kata Waller. Pada saat itu, ia memprediksi, iklan media cetak menurun dan sirkulasinya tinggal separuh jumlah saat ini. Barangkali lantaran menyadari kebutuhan memperpanjang umur di era multimedia, sejumlah media cetak putar otak mencari sumber pendapatan baru. Surat kabar Politiken, yang didirikan pada 1884 di Denmark, ikut menjadi penjual helm sepeda terbesardalam “kegilaan” bersepeda di negeri itu. Media ini juga mengandalkan pendapatan dari penjualan kertas, yang jumlahnya hanya kalah dibanding pendapatan iklan dan sirkulasi.

49 Scoop bisa diakses melalui pc tablet seperti Ipad dan Samsung Galaxy Tab. Hingga Juni 2011, sudah cukup banyak media yang menjual di outlet digital ini. Di antaranya: Majalah Bazaar, yang dijual dengan harga US$ 0,99; Mother & baby (US$0,99); Indenesia Tatler (US$1,99); Trubus (US$2,99); FHM (US$1,99); Marketers (US$1,99); The Wedding (US$4,99); Maxim (US$1,99); Forbes Indonesia (US$4,99); Her World (US$1,99); Esquire (US$1,99); Clara (US$1,99); Fitness (US$0,99); Cosmopolitan (US$1,99); Hello! (US$0,99); Cosmo Girls (US$0,99); Marketing (US$2,99); Food Review (US$1,99); iCreate (US$2,99); Charlie and Lola (US$0,99); Tempo (US$2,99).

50 http://www.wan-ifra.org , The great digital revenue bubble versus the real world, multi-media opportunity, 24 februari 2011 http://www.wan-ifra.org/articles/2011/02/24/the-great-digitalrevenue-bubble-versus-the-real-world-multi-media-opportunity

51 Wawancara Ulin Niam Yusron, 22 Juni 2011.

52 Sebuah korporasi media tampaknya bisa disebut melakukan konvergensi secara penuh jika setiap platform bekerja secara bersama. Dalam peliputan, ini bisa ditandai dengan adanya satu newsroom untuk melayani semua platform yang ada. Untuk urusan iklan, ini dilakukan dengan cara menjual bundling iklan untuk berbagai platform yang berada di dalam korporasi itu.

Lampiran II Alamat aji

AJI Indonesia

Jl. Kembang Raya No. 6, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat 10420 Tel. 62-21-315 1214 Faks. 62-21-315 1261 Website : www.ajiindonesia.org E-mail: sekretariat@ajiindonesia. org; [email protected]

AJI Banda Aceh

Jl. Angsa No. 23, Batoh, Kec.Lueng Bata, Banda Aceh Tel./Faks. 62-651-637 708 Email: [email protected]

AJI Lhokseumawe

Jl. Jend. Sudirman No. 370 lt.2, Pekanbaru 28113 Tel. 0761-39441, 0761-35546 Faks 0761-21074 atau 35547 Email: [email protected]

AJI Pekanbaru

Jl. Haji Navi No.20, Meunasah Masjid, Cunda Lhokseumawe 24351 Tel/Faks. 62-645-44 153 Email: [email protected]

AJI Medan

Jl. Sei Mencirim No. 24, Kec. Medan Baru, Medan – Sumatera Utara Tel/Faks. 62-61-456 2433 Email: [email protected]

AJI Batam

Perumahan Legenda Avenue/ Malaka Blok B1 No.5A Batam Centre 29432 Tel/Faks. 62- 812-611-5562 Email : [email protected]

AJI Padang

Jl. Gandaria I No.9C, Padang Tel/Faks. 62- 751 812 492 Email : [email protected]

AJI Palembang

Jl. Swadaya No. 47, Lrg Sukadarma II, Palembang Tel. +62- 858 3248 2569 Email: [email protected]

AJI Lampung

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 87, Kel.Tanjung Raya Kec.Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung Tel/Faks. 62-813-794-46596 Email: [email protected]

AJI Jakarta

Jl. Kalibata Timur IV G No 10, Kalibata, Jakarta Selatan Tel/Faks. 62-21-7984105 Email: [email protected]

AJI Bandung

d/a Tobucil, Jl. Aceh no.56, Bandung Tel. 62-815-7311-4089 Email: [email protected]

AJI Yogyakarta

Jl. Suryo Mentaraman No. 2, Kec. Gondomanan, Yogyakarta Tel/Faks. 62- 274- 380-385 Email: [email protected]

AJI Semarang

Jl. Kertanegara Selatan RT 4/ RW III Pleburan, Kawasan Simpang Lima, Semarang Selatan Tel. 62- 813-252-21728 Email: [email protected]

AJI Surakarta

d/a Syifaul Arifin, Perum Sanggir Permai No.22, Paulan, Colomandu, Karanganyar, Surakarta 57176 Tel. 62- 815-652-6607

AJI Surabaya

Jl. Gubeng Airlangga 1/07, Surabaya Tel/Faks. 62-31-503 5086 Email: [email protected]

AJI Kediri

Perumahan Griya Indah Permatasari Blok E/44 Jl. Penanggungan, Bandar Kidul, Mojoroto, Kota Kediri 64118 Tel. 62- 813-352-16667 Email : [email protected]

AJI Jember

Jl. Karimata V Blok A-8 Jember Tel. 62- 85-2367-05 313 Email : [email protected]

AJI Malang

Wisma Kali Metro, Jl. Joyosuko Metro 42A, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 65144 Tel. 62-341-573 650, Faks. 62-341-560 437 Email : [email protected]; aji. [email protected]

AJI Denpasar

Jl. Pandu No. 34 Denpasar - Bali Tel/Faks. 62-361-307 3298 Email: [email protected]

AJI Mataram

Jl. Bung Hatta, Kompleks Akasia 3 No. 12, Mataram Tel. 62-818-365-843 Email: [email protected]

AJI Pontianak

d/a Pontianak Post, Graha Pena Jl. Gajah Mada No. 2-4, Pontianak Tel/Faks. 62-561- 7062738

AJI Makassar

Jl. Urip Sumoharjo No. 26E, Makassar Tel. 62-411- 531-6804, Faks.62- 454-430 Email: [email protected]

AJI Palu

Jl. Rajawali No. 28, Palu, Sulawesi Tengah Tel. 62-451-426 028 / 423 028, Faks. 62-451-424-828 Email: [email protected]

AJI Kendari

Jl. Balaikota III/3, Kendari, Sulawesi Tenggara 93117 Tel/Faks. 62-401-321-072 Email: [email protected]

AJI Manado

Ruko Granada Lantai 3 Jl. Ahmad Yani, Sario, Manado Tel. 62- 813-2535-0523 Email: [email protected]

AJI Jayapura

Redaksi Tabloid Jubi Jl. Sakura, Gg Jati I, No 5ª, Perumnas II - Waena, Jayapura – Papua Tel/Faks. 62- 967-574- 209 Email: [email protected]

AJI Kupang

Jl. Wj Lalamentik Kel. Oebobo, Rt. 12/ Rw.005, Kec. Oebobo,Kota Kupang, NTT 85111 Tel. 62-811-384-075

AJI Persiapan Gorontalo

Jl.Durian, Perum Asparaga Pondok Indah Permai, Blok F No 43, Kelurahan Tomolobutao Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, 96128 Tel. 62- 852-5661-7494 Email. [email protected]

AJI Persiapan Polewali

D/a Farhanudin, Jl. RW Monginsidi No.28, Lipu, Majene, Sulawesi Barat Tel. 62- 813-4233-4073 Email. [email protected]

AJI Persiapan Bojonegoro

Jl. Sirsan Mulyono Gg Cempaka Rt.17/rw.03, Kel Klangon, Kec. Kota Bojonegoro Tel. +62- 813-395-06578