Baca PDF (OCR): Policy Brief : Menempatkan PT. Pertamina (Persero) Sebagai Aktor Kunci dan Teladan dalam Penghormatan HAM dan Pelindungan Lingkungan : Pengembangan Kebijakan Biofuel Sebagai Modalitas dalam Mewujudkan Produk Biofuel yang Berkelanjutan

36 halaman · 3 halaman diproses dengan OCR · 8.1 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. DAFTAR ISI
  2. DAFTAR GAMBAR DAN TABEL
  3. 1. Pendahuluan
  4. 2. Instrumen Keberlanjutan di Sektor Bioenergi
  5. 1. No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE)
  6. 2. Global Bioenergy Partnership(GBEP)
  7. 3. Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)
  8. 4. Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB)
  9. 5. International Sustainability & Carbon Certification (ISCC)
  10. 6. Renewable Transport Fuel Obligation (RTFO)
  11. 3. Peta Kebijakan Biodiesel di Indonesia dan Aspek Kelembagaan
  12. 6. Kesimpulan
  13. DAFTAR PUSTAKA
  14. Buku, Jurnal, Artikel
  15. Peraturan Perundang-undangan:
  16. PROFIL ELSAM
  17. Alamat:

Policy Brief

Menempatkan PT. Pertamina (Persero) sebagai Aktor Kunci dan Teladan dalam Penghormatan HAM dan Pelindungan Lingkungan: Pengembangan Kebijakan Biofuel sebagai Modalitas dalam Mewujudkan Produk Biofuel yang Berkelanjutan

Penulis:

Adzkar Ahsinin Alia Yofira Karunian Muhammad Busyrol Fuad

Menempatkan P.T. Pertamina (Persero) sebagai Aktor Kunci dan Teladan dalam Penghormatan HAM dan Pelindungan Lingkungan: Pengembangan Kebijakan Biofuel sebagai Modalitas dalam Mewujudkan Produk Biofuel yang Berkelanjutan

Penulis:

Adzkar Ahsinin

Alia Yofira Karunian

Muhammad Busyrol Fuad

Pertama kali dipublikasikan dalam bahasa Indonesia oleh: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Januari 2020

Semua penerbitan ELSAM didedikasikan kepada para korban pelanggaran hak asasi manusia selain sebagai bagian dari upaya pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Except where otherwise noted, content on this report is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License. Some rights reserved.

DAFTAR ISI

Daftar Isi ................................................................................................................................ v Daftar Gambar dan Tabel ..................................................................................................... vi 1. Pendahuluan .................................................................................................................. 1 2. Instrumen Keberlanjutan di Sektor Bioenergi ............................................................... 5 2.1 No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE) ............................................ 6 2.2 Global Bioenergy Partnership(GBEP) ..................................................................... 7 2.3 Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) ......................................................... 8 2.4 Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB) ...................................................... 8 2.5 International Sustainability & Carbon Certification (ISCC) .................................... 9 2.6 Renewable Transport Fuel Obligation (RTFO) ...................................................... 9 3. Peta Kebijakan Biodiesel di Indonesia dan Aspek Kelembagaan ............................... 10 4. Tantangan PT. Pertamina (Persero) Membangun Iklim Berkelanjutan dalam Rantai Pasok Kebijakan Biodiesel di Indonesia ................................................. 14 5. Penggunaan Uji Tuntas Hak Asasi Manusia Berbasis Komitmen No Deforestation, No Peat, No Exploitation Sebagai Standar PT. Pertamina (Persero) dalam Pelaksanaan Program Mandatori Biodiesel yang Berkelanjutan Melalui Instrumen Kebijakan ......................................................................................... 18 6. Kesimpulan ..................................................................................................................... 20 Daftar Pustaka ....................................................................................................................... 23 Profil ELSAM .......................................................................................................................... 27

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 1: Kewajiban Menciptakan Lingkungan yang Memampukan .............................. 5 Gambar 2: Keterkaitan Instrumen Keberlanjutan ................................................................. 6 Gambar 3: ISCC Principles..................................................................................................... 9 Tabel 1: Indikator NDPE........................................................................................................ 7 Tabel 2: Prinsip-Prinsip Pengembangan Kerangka Kebijakan Biofuel................................ 13

"Kami tahu bahwa pertumbuhan keuntungan perusahaan kami bergantung pada keberlanjutan ekonomi, lingkungan, dan sosial dari komunitas kami di seluruh dunia. Dan kami tahu adalah kepentingan terbaik kami untuk berkontribusi pada keberlanjutan komunitas itu."

Travis Engen, CEO, Alcan

1. Pendahuluan

Dualitas peran P.T. Pertamina untuk meraih keuntungan dan menjalani kepentingan publik Menurut tercantum dalam UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.1 undang-undang ini juga, pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN.2 Dualitas peran ini juga masih dapat ditemukan melalui UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.3 Salah satu penugasan kepada P.T Pertamina berkaitan dengan program pengembangan Bahan Bakar Nabati (BBN). Hal ini sejalan dengan misi pemerintah yang tengah menerapkan program mandatori Biodiesel 20% atau dikenal dengan istilah B20, bahkan telah ditingkatkan menjadi B30 terhitung sejak 1 Januari 20204 . Terkait dengan penugasan P.T. Pertamina untuk mengelola Bahan Bakar Nabati melalui program B30 berbasis minyak sawit, maka pada titik ini mengemuka isu pembangunan berkelanjutan (sustainability issues) yang bersinggungan dengan isu hak asasi manusia (human rights issues). Hak asasi manusia dan pembangunan berkelanjutan dianggap saling bergantung dan saling menguatkan (interdependent and mutually reinforcing) karena pada dasarnya menjadi komitmen dan kewajiban yang berbeda namun saling terkait yang harus diwujudkan dengan cara yang saling terintegrasi.5

Lebih lanjut lagi, Prinsip-Prinsip Panduan PBB telah menunjukkan sifat khusus BUMN karena mencakup adanya hubungan antara negara-bisnis di bawah Pilar I di bawah tugas Negara untuk melindungi hak asasi manusia. Selanjutnya, BUMN juga tercakup melalui Pilar II di bawah tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia. Dengan demikian, BUMN menempati dua tempat di dalam Prinsip-Prinsip Panduan PBB karena menjadi bagian dari perangkat Negara dan dengan demikian harus tunduk pada tugas Negara untuk melindungi hak asasi manusia. Pada saat yang sama menjadi melakukan tindakan komersial dan tunduk pada tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia.6 Sehubungan kontrol negara atas BUMN tersebut, maka kewajiban hak asasi manusia yang secara klasik masih dilekatkan pada Negara, maka menumbuhkan harapan kepatuhan hak asasi manusia oleh BUMN. Oleh karena itu, karakteristik kepemilikan negara dapat meningkatkan pengaturan terhadap BUMN karena kepemilikan negara dapat memiliki 3 (tiga) dampak efek berikut:7

1. Mempertinggi standar kepatuhan hak asasi manusia yang diharapkan dan diminta oleh BUMN, dibandingkan dengan para pelaku korporasi lainnya, melalui instrumen tingkat nasional dan bisnis;

2. Melibatkan tanggung jawab langsung Negara ketika BUMN bertindak melanggar hukum internasional dan tindakan tersebut dapat dikaitkan dengan Negara tersebut; dan

3. Meningkatkan kemungkinan tanggung jawab Negara atas kegagalan melindungi terhadap pelanggaran hak asasi manusia oleh BUMN

Sementara itu, Laporan Kelompok Kerja tentang masalah hak asasi manusia dan perusahaan transnasional dan perusahaan bisnis lainnya (Working Group on human rights and transnational corporations and other business enterprises) pada 2016 menegaskan negara perlu mengambil langkah-langkah tambahan untuk melindungi dari penyalahgunaan oleh perusahaan yang mereka miliki atau kendalikan melalui upaya meninjau secara komprehensif melalui kerangka kebijakan, seperti rencana aksi nasional, mengamandemen undang-undang, penerapan tata kelola, dan lain-lain. Kelompok kerja ini juga memberikan rekomendasi kepada BUMN:8

1. Menjadi panutan dan sepenuhnya memenuhi tanggung jawab mereka untuk menghormati hak asasi manusia; dan

2. Mengadopsi kebijakan dan proses yang tepat untuk mengatasi penyalahgunaan, termasuk komitmen kebijakan, uji tuntas hak asasi manusia dan mekanisme pemulihan ketika bahaya terjadi, yang terintegrasi di seluruh operasi mereka.

pada 23 September 2019, Pukul 14.42 WIB 6 Ibid. 7 Camilla Wee, Regulating the Human Rights Impact of State-owned Enterprises: Tendencies of Corporate Accountability

Oleh karenanya, untuk memastikan komitmen pembangunan berkelanjutan yang bersinggungan dengan isu hak asasi manusia tersebut, sudah seharusnya P.T. Pertamina berupaya meningkatkan komitmen keberlanjutan melalui apa yang disebut sebagai kebijakan Tanpa Deforestasi, Tanpa Gambut, Tanpa Eksploitasi (No Deforestation, No Peat, No Exploitation/ NDPE). Komitmen NDPE fokus terutama pada tujuan pelestarian lingkungan dan hak asasi manusia, khususnya mengenai permasalahan deforestasi, konversi lahan gambut dan hakhak pekerja dan masyarakat adat.

Namun demikian, P.T. Pertamina membutuhkan dukungan kebijakan dari pemerintah dalam menjalankan peran sebagai aktor kunci dan panutan dalam menghormati hak asasi manusia (HAM) dan lingkungan. Pemerintah memiliki tanggung jawab utama untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Instrumen ini menempatkan dimensi ekonomi, dimensi sosial, termasuk HAM, dan dimensi lingkungan sebagai satu kesatuan. Dalam konteks ini, pemerintah harus memimpin, menetapkan arah dan menciptakan lingkungan yang memungkinkan (enabling environment)9 bagi elemen masyarakat sipil, dan korporasi, terutama BUMN untuk memainkan peran mereka. Hal ini sejalan dengan PrinsipPrinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) menghendaki peran positif dari aktivitas bisnis swasta untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

Dalam konteks, tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), terdapat 3 (tiga) faktor kunci yang membedakan dari kerangka kerja pengembangan sebelumnya:10

1. Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) berlaku untuk semua sektor. Publik, swasta, organisasi masyarakat sipil, dan warga negara, semuanya memiliki peran untuk dimainkan dalam pencapaian tujuan tersebut

2. Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) bersifat universal, berlaku untuk semua negara.

3. Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) memiliki keterkaitan antara masalah dan tantangan. Kemajuan pada satu tujuan tidak dapat dicapai tanpa kemajuan pada semua tujuan yang ada.

Berdasarkan karakteristik tersebut secara khusus pemerintah harus bertanggung jawab atas menetapkan kebijakan yang memprioritaskan tindakan untuk mengatasi ketidaksetaraan, menghormati HAM, membantu mereka yang tertinggal, melindungi lingkungan dengan mengabadikannya dalam peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan secara efektif. Pada titik ini pemerintah harus membuat kerangka kerja untuk tindakan yang memungkinkan P.T. Pertamina dalam memainkan peran mereka dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk di dalamnya produk biofuel yang berkelanjutan.

Selanjutnya, pemerintah juga harus mendorong P.T. Pertamina untuk membangun tata kelola perusahaan (private governance) untuk membantu mengisi kesenjangan tata kelola publik (public governance).P.T. Pertamina dapat melakukan negosiasi dan dialog untuk menciptakan standar dan mekanisme berbasis pasar untuk menilai, mengukur, mengaudit, melabeli, dan memfasilitasi komunikasi perilaku sosial dan lingkungan perusahaan yang terlibat dalam rantai pasok program mandatori B20.11 Penciptaan nilai ekonomi (creating economic value) dalam program mandatori B20 ini semestinya juga diikuti dengan penciptaan nilai bagi masyarakat (creates value for society). Michael Porter, guru besar Universitas Harvard, menciptakan ungkapan kapitalisme nilai bersama yang dibagi (shared value capitalism), yakni:12

Prinsip nilai bersama yang dibagi ini melibatkan penciptaan nilai ekonomi dengan cara yang juga menciptakan nilai bagi masyarakat dengan menyapa kebutuhan dan tantangannya. Nilai bersama bukanlah tanggung jawab sosial, filantropi, atau bahkan keberlanjutan, namun cara baru untuk mencapai kesuksesan ekonomi. Hal ini bukan pada batas dari apa yang perusahaan lakukan namun berada di pusat.

Bahkan kini konsep tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) telah mengalami pergeseran menjauh dari kesukarelaan (voluntarism) menuju bidang bisnis dan hak asasi manusia (business and human rights field) dengan menempatkan akuntabilitas sebagai titik tekan. Pergeseran ini menjadi inspirasi bagi Komisi Eropa dalam memaknai tanggung jawab sosial perusahaan:13

Tanggung jawab perusahaan atas dampaknya terhadap masyarakat. Menghormati undang-undang yang berlaku, dan membangun kesepakatan bersama antara mitra sosial, merupakan prasyarat untuk memenuhi tanggung jawab itu. Untuk sepenuhnya memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan mereka, perusahaan harus memiliki proses untuk mengintegrasikan masalah sosial, lingkungan, etika, hak asasi manusia dan konsumen ke dalam operasi bisnis mereka dan strategi inti dalam kolaborasi erat dengan para pemangku kepentingan mereka, dengan tujuan:

1. Memaksimalkan penciptaan nilai bersama untuk pemilik / pemegang saham mereka dan untuk pemangku kepentingan lainnya dan masyarakat luas;

2. Mengidentifikasi, mencegah dan mengurangi kemungkinan dampak buruk keberadaan perusahaan

Pada titik ini, masyarakat sipil dan bisnis memiliki peran yang semakin penting untuk dimainkan, termasuk melalui advokasi untuk membantu membentuk kebijakan, mengubah sikap dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah untuk merealisasikan seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).14

Pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung P.T. Pertamina dan dukungan dari masyarakat sipil, khususnya organisasi masyarakat sipil dalam menjalankan peran untuk menghasilkan keberlanjutan sosial dan pertumbuhan perusahaan dapat dilihat melalui visualisasi di bawah ini.

2017), hlm. 5 13 Ibid, hlm. 6 14 Richard Gilbert and Jane Nelson, op..cit., hlm. 10

Gambar 1: Kewajiban Menciptakan Lingkungan yang Memampukan

1 UU No.

19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan bahwa tujuan dari pendirian BUMN:

1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;

2. Mengejar keuntungan;

3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak,

4. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi,

5. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan

masyarakat.

2 Lihat Pasal 66 UU No.

19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

3 Sebelum tahun 2001, Pertamina diberikan otoritas secara atributif untuk mengelola urusan minyak dan gas di Indonesia

berdasarkan UU No.

44 Prp Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan UU No.

8 Tahun 1971

Tentang Perusahaan Pertambangan Minyak Negara (Pertamina).

4 Presiden me-launching Program Mandatori B30 melalui Siaran Pers Nomor 712.Pers/04/SJI/2019 tanggal 23 Desember

2019.

5 Agenda 2030 tidak mengikat dan tidak menciptakan kewajiban hukum bagi Negara, namun bagaimanapun juga berlaku untuk semua Negara. Implementasinya diperkirakan melalui penciptaan Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan dengan menyatukan pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, Sistem PBB, dan aktor-aktor lain dan dengan memobilisasi semua sumber daya yang tersedia (mobilizing all available resources). Pada akhirnya, Negara

memiliki tanggung jawab utama untuk implementasi SDGs di tingkat nasional. Indikator global, regional, dan nasional untuk mengukur dan memantau SDGs juga telah dibuat untuk memfasilitasi implementasi. Terdapat 169 target didefinisikan sebagai 'aspirasional dan global', dengan masing-masing Negara harus menetapkan target nasionalnya sendiri yang dipandu oleh 'tingkat ambisi global', sambil mempertimbangkan keadaan nasional. Terlepas dari kenyataan bahwa Agenda 2030 tidak menciptakan kewajiban hukum bagi Negara, namun demikian ia membuat referensi eksplisit terhadap perjanjian, norma, dan prinsip hak asasi manusia internasional dan menekankan tanggung jawab yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi hak asasi manusia oleh semua orang, tanpa diskriminasi. Dalam hal ini, Agenda 2030 menunjukkan bahwa lebih dari 90% dari target SDGs tertanam dalam hak asasi manusia. Lihat, Mihaela-Maria Barnes, State-Owned Entities as Key Actors in the Promotion and Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development: Examples of Good Practiceshttps://www.mdpi.com/2075-471X/8/2/10/htm#fn063-laws-08-00010, diakses

and State Responsibility, (International Commission of Jurists: 2008), hlm. 5.

8 Working Group on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises, A/

HRC/32/45, 4 Mei 2016.

9 Richard Gilbert and Jane Nelson, Advocating Together for The SDGs: How Civil Society and Business Are Joining Voices to Change Policy, Attitudes And Practices, (Business Fights Poverty and the Corporate Responsibility Initiative at the Harvard Kennedy School, 2018), hlm.

8 10 Ibid.

11 Stephen Kim PARK, Social Bonds for Sustainable Development: A Human Rights Perspective on Impact Investing,

(Business and Human Rights Journal, 3 2018), hlm.

244 12 Nadia Bernaz, Business and Human RightsHistory, Law and Policy – Bridging the Accountability Gap, (Oxon:Routledge,

2. Instrumen Keberlanjutan di Sektor Bioenergi

Kebanyakan dari instrumen keberlanjutan bersifat voluntary atau sukarela. Inisiatif yang bersifat sukarela untuk mendukung hak asasi manusia sekarang ini sangat populer di kalangan pelaku bisnis. Pendekatan sukarela adalah skema dimana organisasi atau perusahaan membuat komitmen untuk meningkatkan performa mereka dalam bidang hak asasi manusia15 dan lingkungan, bahkan melebihi apa yang diwajibkan secara hukum.

Beberapa instrumen keberlanjutan seperti GBEP, RSPO, RSB, ISCC dan RTFO, baik secara langsung atau tidak, memiliki komitmen besar terhadap No Deforestation, No Peat, No Exploitation, selain itu beberapa instrumen tersebut terlihat saling mendukung satu sama lainnya, bahkan kecenderungannya saling memperkuat walaupun memiliki perbedaan dalam beberapa sektor. Keseluruhan instrumen keberlanjutan yang dapat dipergunakan oleh P.T. Pertamina untuk menghasilkan produk biofuel yang berkelanjutan dapat dilihat melalui visualisasi di bawah ini.

Gambar 2: Keterkaitan Instrumen Keberlanjutan

Adapun penjelasan lebih rinci dari masing-masing instrumen keberlanjutan tersebut adalah sebagai berikut.

15 Tidak seperti inisiatif mandatory, kode sukarela (voluntary codes) menawarkan fleksibilitas, sehingga memungkinkan setiap perusahaan untuk menyesuaikan kode perilaku dengan kebutuhan bisnis mereka yang spesifik, struktur perusahaan dan / atau keadaan operasi lokal. Kode sukarela dapat dipergunakan untuk menghadapi situasi perusahaan, misalnya, melakukan bisnis di industri pertambangan menghadapi beberapa masalah HAM yang akan berbeda dari perusahaan yang memproduksi obat-obatan atau bergerak dalam bisnis investasi. Kode etik perusahaan (corporate codes of conduct) menjadi cara yang lebih efisien untuk mengatur perilaku perusahaan dan memastikan perusahaan menghormati HAM. Kode etik perusahaan berkontribusi pada efisiensi penegakan-kepatuhan dengan memotong biaya penyelidik, pengambil kebijakan, jaksa penuntut, dan hakim. Kode berkontribusi pada aturan yang efisien dengan cara lain karena memberikan peluang bagi perusahaan untuk bekerja sama dengan pemegang saham mereka serta pemangku kepentingan untuk memetakan arah yang lazim dalam menjalankan bisnis dengan cara yang manusiawi. Namun demikian, kode etik memiliki keterbatasan dalam mempromosikan tanggung jawab HAM perusahaan. Kode biasanya menggunakan bahasa umum, tidak jelas, dan selektif sehingga sulit memberikan standar HAM yang cukup jelas untuk memandu perilaku karyawan perusahaan, yang diharapkan untuk menerapkannya. Selain itu, ada kecenderungan kode untuk mempertahankan standar yang lebih rendah daripada menyetujui untuk menuju pencapaian standar yang lebih tinggi secara bertahap. Dalam konteks ini, Surya Deva memberikan rekomendasi untuk menggunakan pendekatan tanggung jawab sukarela dan pendekatan akuntabilitas yang wajib karena bisa saling melengkapi. Lihat, Regulating Corporate Human Rights Violations: Humanizing Business, (Oxon:Routledge, 2012), hlm. 75-76

1. No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE)

Kebijakan Tanpa Deforestasi, Tanpa Gambut, Tanpa Eksploitasi atau yang dikenal sebagai NDPE muncul dari kegagalan ‘sertifikasi keberlanjutan’ sawit yang tidak mampu menghentikan permasalahan lingkungan, sosial dan deforestasi.16 Secara umum, kebijakan NDPE secara terdiri dari tiga prinsip utama yakni, tanpa deforestasi, tanpa gambut, dan tanpa eksploitasi. Dalam implementasinya, perusahaan kemudian menerjemahkan tiga prinsip utama ini menjadi indikator-indikator yang bersifat praktis. Adapun indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 1: Indikator NDPE

Tanpa DeforestaTanpa Deforestasi Tanpa Gambut Tanpa EksploitasiTanpa Eksploitasi
 Tidak menggunakan hutan dan lahan yang memiliki nilai konservasi tinggi atau High Conservation Values (HCVs);  Tidak menggunakan hutan dan lahan yang memiliki stok karbon tinggi atau High Carbon Stock (HCS)  Tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan;  Secara progresif mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK); dan  Memiliki dokumen – dokumen legal terhadap lahan yang dimiliki oleh perusahaan yaitu sepertipada lahan gambut dengan kedalaman berapa pun;  Melakukan praktik manajemen yang baik untuk lahan yang sudah beroperasi di atas lahan gambut; dan  Melakukan restorasi lahan gambut. Tidak melanggar hak tanah berdasarkan hukum dan ulayat;  Tidak melanggar proses dan prosedur akuisisi tanah;  Tidak melanggar prosedur schemesmallholders (petani plasma);  Tidak melanggar hak - hak masyarakat adat, khususnya hak mereka untuk memberikan atau menarik Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa);  Tidak melanggar hak - hak pekerja; dan  Mengatasi semua keluhan

16 Environmental Investigation Agency, "Promises in Practice", 2019, Hlm.5, https://eia-international.org/wp-content/ uploads/EIA-report-Promises-in-practice-spreads.pdf.

2. Global Bioenergy Partnership(GBEP)

GBEP merupakan inisiasi multi-stakeholder yang bersifat sukarela yang didirikan pada tahun 2006 sebagai panduan internasional untuk membantu para pengambil kebijakan nasional dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengembangkan sektor bioenergi secara berkelanjutan. Untuk itu GBEP terdiri atas 24 indikator keberlanjutan bioenergi yang terdiri atas 8 indikator tentang lingkungan, 8 indikator tentang sosial, dan 8 indikator tentang ekonomi. Beberapa indikator GBEP dan standar NDPE memiliki beberapa komitmen yang sama, seperti misalnya pentingnya Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dalam sektor keanekaragaman hayati yang merupakan standar turunan dari “no deforestation”. Selain itu indikator emisi gas rumah kaca siklus hidup dalam GBEP yang memperhatikan tentang jumlah emisi gas rumah kaca yang dihasilkan pada tahap penyediaan bahan baku, kegiatan produksi, transportasi dan penggunaan bioenergi dengan menghitung emisi gas rumah kaca tersebut melalui metode Life Cycle Assessment (LCA), memperlihatkan bahwa indikator GBEP juga sangat mendukung komitmen no deforestation.

Terkait komitmen “no peat”, GBEP menyadari apabila penggunaan lahan tidak direncanakan dan ditegakkan dengan baik, hilangnya lahan gambut dan degradasi lahan dapat terjadi dan menyebabkan dampak negatif secara menyeluruh terhadap perubahan iklim. Sedangkan terhadap komitmen “no exploitation”, indikator GBEP mengatur beberapa hal yang berkaitan dengan aspek ketenagakerjaan, seperti penggantian jam kerja yang tidak terbayar yang dilakukan oleh perempuan dan anak-anak untuk mengumpulkan biomassa, kemudian aspek keselamatan dan keamanan pekerja.

3. Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) RSPO merupakan asosiasi nirlaba yang menyatukan pemangku kepentingan dari tujuh sektor industri kelapa sawit untuk mengembangkan dan mengimplementasikan standar global bagi kelapa sawit yang berkelanjutan. Komitmen tersebut dilaksanakan melalui penerapan Prinsip dan Kriteria (Principles and Criteria atau P&C) RSPO, sebuah standar yang bersifat sukarela dan dengan itu memberikan kesan bahwa perusahaan yang menjadi anggota RSPO bersedia berkomitmen untuk membuat perubahan menuju praktik-praktik yang berkelanjutan. Jika mencermati P&C yang terdapat dalam RSPO, terlihat jelas bahwa RSPO sangat mendukung komitmen mengenai no deforestation, no peat, no exploitation. Misalnya, terkait larangan dalam penggunaan lahan yang memiliki NKT dalam mendukung komitmen “no deforestation”, P&C 2018 RSPO kriteria 7.12, secara tegas mengatur bahwa pembukaan lahan tidak diperbolehkan menyebabkan terjadinya deforestasi atau kerusakan pada area manapun yang dipersyaratkan untuk melindungi atau meningkatkan NKT atau hutan Stok Karbon Tinggi (SKT).

Tidak hanya itu, komitmen terkait larangan untuk membakar lahan (no burning), juga dapat ditemukan dalamP&C 2018 RSPO kriteria 7.11 yang menegaskan bahwa api tidak digunakan untuk pembukaan lahan dan dicegah penggunaannya pada lahan yang dikelola. Selain komitmen “no deforestation”, RSPO juga mendukung komitmen “no peat”, diantaranya dapat dijumpai dalam P&C 2018 RSPO kriteria 7.7 bahwa tidak diperbolehkan ada penanaman baru di lahan gambut, berapapun kedalamannya, setelah tanggal 15 November 2018 dan semua lahan gambut dikelola secara bertanggung jawab. Sedangkan Prinsip 4, 5 dan 6 P&C RSPO mendukung komitmen no exploitation dansecara umum prinsip-prinsip tersebut mengakomodasi aspek hak asasi manusia sebagaimana yang telah diakui secara universal maupun nasional salah satunya Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia.

4. Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB)

RSB merupakan inisiatif multi-stakeholder internasional yang terdiri dari petani, perusahaan, LSM, ahli, pemerintah dan lembaga lintas pemerintah yang fokus dalam memastikan keberlanjutan produksi dan proses Biomassa dan Biomaterial. RSB menyusun Roundtable on Sustainable Biofuels Principles and Criteria for Sustainable Biofuel Production (P&C RSB) yang juga mendukung komitmen no deforestation, no peat, no exploitation, bahkan beberapa standar yang terdapat dalam NDPE juga diatur dalam P&C RSB. Adapun prinsipprinsip RSB yang mendukung komitmen “no deforestation”, diantaranya prinsip tentang emisi gas rumah kaca (GRK), dimana dalam suatu wilayah geografis dengan aturan dan kebijakan yang berlaku, biofuel harus memenuhi tuntutan kebijakan penurunan dampak emisi GRK atau dalam bentuk pemberian insentif lainnya.

Dalam aspek legalitas sebagaimana dalam Prinsip 1 dan 12 P&C RSB, bahwa setiap operasi produksi dan distribusi biofuel mesti menaati hukum dan peraturan yang berlaku pada masing-masing wilayah/negara. Berdasarkan Prinsip 2 P&C RSB, perusahaan diwajibkan untuk melakukan proses penilaian dampak dan resiko serta menjamin keberlanjutan melalui implementasi pengembangan yang efektif dan efisien, pelaksanaan mitigasi, monitoring serta evaluasi (kriteria 2a). Kemudian pelaksanaan Free, Prior, & Informed Consent (FPIC) yang disyaratkan harus membentuk proses dasar yang harus diikuti selama semua konsultasi dengan pemangku kepentingan, yang akan menghasilkan konsensus kesepakatan yang dapat dinegosiasikan (kriteria 2b). Sedangkan terkait dengan komitmen no peat, P&C RSB tidak menyebutkan secara khusus terkait dengan penggunaan lahan gambut, namun secara umum P&C RSB menjelaskan mengenai konservasi (kriteria 7a,b,c,d,e). Terkait dengan komitmen terhadap “noexploitation”, P&C RSB bahkan mengakomodasi aspek hak asasi manusia dan pekerja (kriteria 4a,b,c,d).

5. International Sustainability & Carbon Certification (ISCC)

ISCC merupakan inisiatif keberlanjutan yang dibuat melalui proses yang melibatkan sekitar 250 asosiasi internasional, perusahaan, lembaga penelitian dan LSM dari Eropa, Amerika dan Asia Tenggara. Untuk memastikan tujuannya terimplementasi dengan baik, ISCC menerbitkan dokumen ISCC 202 persyaratan keberlanjutan yang terdiri dari 6 prinsip sebagaimana dapat dilihat melalui gambar berikut.

Gambar 3: ISCC Principles

Jika melihat 6 prinsip sebagaimana diatas. ISCC sebagai sebuah instrumen keberlanjutan dengan menggunakan sistem sertifikasi juga berkomitmen terhadap tiga komitmen penting dalam NDPE, yaitu no deforestation, no peat, no exploitation. Secara umum, ISCC fokus terhadap beberapa isu strategis, mulai dari lingkungan, sosial, legalitas dan pelaksanaan yang terdiri dari 43 kriteria, 95 indikator yang terdiri atas 56 indikator tentang lingkungan, 34 indikator tentang sosial, 2 indikator tentang legalitas, dan 3 indikator tentang pelaksanaan.

6. Renewable Transport Fuel Obligation (RTFO)

RTFO adalah salah satu kebijakan dari Pemerintah Inggris untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari bahan bakar yang digunakan di jalan seperti kendaraan dan tidak digunakan di jalan. Pengaturan dalam RTFO dikeluarkan dalam bentuk RTFO Guidance yang terdiri dari tiga bagian yaitu bagian pertama tentang “process guidance” berisi tata cara mendaftar serta membuat akun di RFTO yang dilakukan oleh pemasok untuk melakukan kegiatan pelaporan, bagian kedua tentang “carbon and sustainability guidance” yang berisi cara pemasok dapat memenuhi kriteria penghematan emisi, serta bagian ketiga tentang “guidancefor verifiers” yang berisi cara untuk mencapai keakuratan data yang dimasukkan oleh pemasok.17Perihal keterkaitannya dengan komitmen no deforestation, no peat, no exploitation, ketiga bagian yang terdapat dalam RTFO Guidance tersebut juga mendukung beberapa standar yang terdapat dalam NDPE tersebut, terutama pada bagian dua tentang carbon and sustainability guidance, yang mencakup beberapa prinsip diantaranya konservasi karbon, konservasi keanekaragaman hayati, konservasi tanah, keberlanjutan penggunaan air, kualitas udara, hak pekerja dan hak atas tanah.

3. Peta Kebijakan Biodiesel di Indonesia dan Aspek Kelembagaan

Pemanfaatan biodiesel sebagai bahan bakar yang ramah lingkungan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam pengembangan energi baru terbarukan. Dalam melaksanakan hal ini, Pemerintah terlihat sangat berkomitmen untuk mengimplementasikan program mandatori B20 sesuai dengan arahan Presiden RI, Joko Widodo. Keseriusan tersebut terbukti dengan lahirnya sejumlah kebijakan yang disusun untuk memastikan implementasinya berjalan dengan lancar.

Dalam aspek perencanaan misalnya, sebagai penjabaran visi dan misi Presiden, Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015- 2019 telah menetapkan target pengembangan biofuel di tahun 2020 sebesar 9,4 juta kilo liter, dan saat ini Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sedang menyusun Rancangan Final RPJMN 2020-2024 yang menargetkan pengembangan biofuel nantinya akan dikembangkan sampai 10,2 juta kilo liter pada tahun 2025 dengan menerapkan kebijakan B100. Pembangunan Energi Terbarukan B100 berbasis kelapa sawit diprediksi akan meningkatkan porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional menjadi 19,5 %.18 Saat ini, dengan menerapkan Program Mandatori B30 (campuran Biodiesel 30% dan 70% BBM jenis solar) saja, yang di-launching melalui Siaran Pers Nomor 712.Pers/04/ SJI/2019 tanggal 23 Desember 2019, Indonesia sudah tercatat sebagai negara pertama yang mengimplementasikan B30 di dunia.19

Komitmen Pemerintah Indonesia dalam penciptaan dan pemanfaatan bioenergi begitu besar, tidak terkecuali pengembangan biodiesel B20 yang merupakan campuran dari 80% bahan bakar diesel fosil dan 20% bahan bakar biodiesel. Jika ditelusuri sebelum program B20 (sekarang telah menjadi B30) digencarkan oleh pemerintah belakangan ini, kebijakan penetapan target pencampuran (blending target) sudah dimulai dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan BBN sebagai

Bahan Bakar Lain. Sekitar 13 Menteri, Gubernur serta Bupati/Walikota diinstruksikan dalam kebijakan tersebut untuk mengambil langkah-langkah dalam melaksanakan percepatan penyediaan pemanfaatan bahan bakar nabati, salah satunya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Berdasarkan Inpres tersebut Kementerian ESDM memiliki tugas diantaranya:

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain, yang antara lain memuat jaminan ketersediaan bahan bakar nabati (biofuel) serta jaminan kelancaran dan pemerataan distribusinya;

2. Menetapkan paket kebijakan insentif dan tarif bagi pengembangan penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan berkoordinasi dengan instansi terkait;

3. Menetapkan standar dan mutu bahan bakar nabati (biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain;

4. Menetapkan sistem dan prosedur yang sederhana untuk pengujian mutu bahan bakar nabati (biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain;

5. Menetapkan sistem dan prosedur yang sederhana untuk pengujian mutu bahan bakar nabati (biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain ke dalam sistem tata niaga Bahan Bakar Minyak;

6. Melaksanakan sosialisasi penggunaan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dan Mendorong perusahaan yang bergerak di bidang energi dan sumber daya mineral untuk memanfaatkan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain.

Selain Inpres No. 1 Tahun 2006, sebagai upaya pemantapan pemerintah terhadap program pengadaan dan penggunaan biodiesel, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN). Selanjutnya, pada tahun 2007, disahkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi yang antara lain mencakup penyusunan KEN. KEN merupakan pedoman dalam pengelolaan energi nasional termasuk penyusunan rencana umum energi nasional (RUEN) dan rencana umum energi daerah (RUED). Setelah itu muncul kebutuhan terkait badan yang bertanggung jawab atas pemantauan pelaksanaan kebijakan energi nasional tersebut, maka dari itu dibentuk sebuah badan pengelolaan energi dengan ditetapkannya Perpres No. 26 tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional (DEN), yaitu suatu lembaga yang bersifat nasional, mandiri, dan tetap, yang bertanggung jawab atas pemantauan pelaksanaan kebijakan energi nasional.

Pengadaan dan pengembangan biodiesel melibatkan kegiatan usaha di dua sektor, yaitu hulu dan hilir. Di Sektor hulu, setidaknya terdapat tiga aktor yang teridentifikasi, yaitu: (1)Pekebun kelapa sawit (swadaya dan plasma);(2) pekebun skala menengah; dan (3) Perusahaan besar perkebunan sawit, yang terdiri atas sektor swasta dan badan usaha milik negara. Sedangkan sektor hilir industri ini dimulai dari pencampuran biodiesel murni pada blending station yang kemudian diteruskan ke distribusi hingga ke konsumen.

Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut dan memastikan pengembangan biodiesel tersebut berjalan dengan lancar di sektor hulu maupun hilirnya, Pemerintah telah menerbitkan sejumlah instrumen kebijakan. kebijakan di sektor hulu diantaranya Undang-Undang No. 39

Tahun 2014 tentang Perkebunan, Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Perpres No. 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yang memberikan insentif dengan dukungan pendanaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), dimana berdasarkan Perpres tersebut bertugas untuk menghimpun, mengembangkan, dan menggunakan Dana Perkebunan kelapa Sawit bagi kemaslahatan industri sawit. Untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan dan menyalurkan dana yang dihimpun. Peraturan Menteri Keuangan No. 113/ PMK.01/2015 tentang Organisasi & Tata Kerja BPDPKS, Peraturan Menteri Keuangan No. 152/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan BLU BPDPKS, dan Peraturan Menteri Keuangan No. 164/PMK.10/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor & Tarif BK.

Sedangkan kebijakan yang disusun untuk mendukung sektor hilir, diantaranya UndangUndang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi, Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN), Peraturan Menteri ESDM No. 12 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain. Permen ini menetapkan kewajiban bahwa pangsa BBN terhadap BBM solar sebesar 20% pada tahun 2016, hingga melalui Siaran Pers Nomor 712.Pers/04/SJI/2019 tanggal 23 Desember 2019 Pemerintah meluncurkan program mandatori B30 yang diberlakukan terhitung sejak 1 Januari 2020. Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 41 Tahun 2018 jo Permen ESDM No. 45 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDPKS. Permen ini mengatur proses pengadaan BBN Jenis Biodiesel, termasuk juga sebagai dasar penetapan perihal siapa Badan Usaha BBM dan Badan Usaha BBN yang ditetapkan sebagai pelaksana mandatori biodiesel tersebut. Seperti misalnya penetapan BU BBM dan BU BBM periode Januari-Desember 2020 yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor. 199 K/20/MEM/2019 tentang Penetapan Badan Usaha Bahan Bakar Minyak dan Badan Usaha Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Serta Alokasi Besaran Volume untuk Pencampuran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar Periode Januari-Desember 2020.

Melalui beberapa kebijakan tersebut dapat dilacak bahwa pada awalnya mandatori biodiesel ini mulai diimplementasikan pada tahun 2008 dengan kadar campuran biodiesel sebesar 2,5%. Secara bertahap kadar biodiesel meningkat hingga 7,5 % pada tahun 2010. Pada periode 2011 hingga 2015 persentase biodiesel ditingkatkan dari 10% menjadi 15%. Selanjutnya pada 1 Januari 2016, ditingkatkan kadar biodiesel hingga 20% atau yang dikenal B20. Dan yang terakhir per 1 Januari 2020 ditingkatkan kembali menjadi 30%.

Seluruh kebijakan di atas dapat diletakkan sebagai bagian dari respon pemerintah untuk mengembangkan bioenergi guna meningkatkan keamanan dan akses energi sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan memberikan solusi lokal20 atas kebutuhan energi. Namun seiring perkembangan bioenergi tersebut, baru-baru ini bionergi dan kebijakan bionergi juga menjadi perhatian utama. Alasan untuk ini terletak pada kelayakan sosial, ekonomi, dan lingkungan karena bionergi memiliki potensi dampak negatif pada ketahanan pangan dan pada lingkungan yang disebabkan oleh produksi pangan dan persaingan sumber daya alam dan produksi pertanian intensif.21 Kebijakan bioenergi, khususnya biofuel semestasinya dilandasi pendekatan tata kelola biofuel karena bersinggungan dengan beragam isu, utamanya isu HAM dan lingkungan.

Mairon G Bastos Lima memaknai tata kelola biofuel(biofuel governance) sebagai proses yang kompleks, melibatkan sejumlah isu berbeda. Biofuel merupakan industri lintas sektor karena menyentuh berbagai hal seperti perubahan iklim, penggundulan hutan, ketahanan pangan, penggunaan dan kepemilikan lahan, dan standar tenaga kerja. Hal ini menimbulkan tantangan besar bagi tata kelola, karena setiap bidang memiliki kompleksitas sendiri. Oleh karenanya, tata kelola biofuel yang lemah atau tidak efektif dapat mengarah pada hasil negatif di semua bidang ini. Dengan kata lain, perhatian terhadap prinsip-prinsip kesetaraan dan keberlanjutan menjadi semakin penting.22 Pada titik ini, maka diperkukan pengembangan kebijakan biofuel dengan merujuk pada prinsip-prinsip yang dihasilkan dari Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan (Rio Declaration on Environment and Development) dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana terlihat melalui diagram di bawah ini. 23

Tabel 2: Prinsip-Prinsip Pengembangan Kerangka Kebijakan Biofuel

DimensiIsuDimensi Isu Persyaratan
Produksi Produksi Berkelanjutan Secara BiofisikEfisiensi Penggunaan sumber daya terbaik yang tersedia Keberlanjutan Biofisik Tidak ada dampak negatif terhadap integritas ekosistem (misalnya, udara, air, tanah,
Tata Kelola Keadilankeanekaragaman hayati, iklim) Keefektifan dan Keadilan Ini membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, memprioritaskan pengentasan kemiskinan, dan tidak mengeksploitasi kekuasaan atau kerentanan suatu populasi Responsif Ini menanggapi kebutuhan dan kepentingan semua, memberikan prioritas kepada populasi yang paling membutuhkan Inklusivitas dan Partisipatif
AkuntabilitasAkuntabilitas
Orientasi Kerjasama dan Konsensus Berbagai padangan dari banyak pihak, konsensus Legitimasi dan Legalitas Transparansi bersifat terbuka untuk observasi dan pengawasan Aturan berdasarkan hukum (rule of law) Ada kerangka kerja hukum yang jelas dan terstruktur, yang konsisten secara internal dan dapat ditegakkanMekanisme pertanggungjawaban dan kompensasi untuk meminta pertanggungjawaban aktor atas keputusan dan tindakan mereka yang merugikan
Orientasi Kerjasama dan Konsensus Berbagai padangan dari banyak pihak, kepentingan yang seimbang, dan pengambilan
keputusan dilakukan melalui kerja sama dan konsensus Transparansi
Transparansi Informasi dapat diakses dan dimengerti oleh
Informasi dapat diakses dan dimengerti oleh para pelaku; proses pengambilan keputusan bersifat terbuka untuk observasi dan pengawasan

Kebijakan biofuel juga perlu diletakkan dalam skema tata kelola dalam konteks implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang difokuskanpada kesetaraan, serta perlindungan basis sumber daya alam yang diperlukan untuk produksi biomassa dan terkena dampaknya, khususnya dimensi ketidaksetaraan dalam hal kekuasaan, peluang, dan akses ke sumber daya.24

4. Tantangan P.T. Pertamina (Persero) Membangun Iklim Berkelanjutan dalam Rantai pasok Kebijakan Biodiesel di Indonesia

Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menghindari menyebabkan atau berkontribusi pada dampak buruk pada hak asasi manusia melalui tindakan entitas dalam cakupan usahanya, seperti anak perusahaannya. Prinsip-Prinsip Panduan PBB meminta perusahaan untuk bertindak lebih jauh dan mengatasi risiko terlibat dalam dampak buruk terhadap hak asasi manusia yang dapat melibatkan mereka melalui hubungan bisnis yang lebih luas, termasuk memastikan aktor-aktor yang terlibat dalam rantai pasokannya juga menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Prinsip-Prinsip Panduan PBB yang secara tegas menyatakan perusahaan untuk berusaha mencegah atau memitigasi dampak buruk terhadap hak asasi manusia yang terkait langsung dengan operasi, produk atau jasa oleh jaringan kerjasama bisnis mereka, bahkan bila mereka tidak berkontribusi terhadap dampak tersebut. Dalam konteks pelaksanaan program mandatori B20, Prinsip-Prinsip Panduan PBB menegaskan bahwa untuk dapat sepenuhnya memenuhi tanggung jawabnya untuk menghormati hak asasi manusia, P.T. Pertamina seharusnya memiliki:

1. Sebuah kebijakan yang berkomitmen untuk memenuhi tanggung jawab mereka dalam menghormati Hak Asasi Manusia;

2. Proses uji tuntas (due diligence) hak asasi manusia untuk mengidentifikasi, mencegah, memitigasi dan bertanggung jawab atas bagaimana mereka mengatasi dampak mereka terhadap hak asasi manusia;

3. Proses agar memungkinkan pemulihan setiap dampak buruk hak asasi manusia yang mereka sebabkan atau yang mereka berkontribusi atasnya.

Uji tuntas hak asasi manusia menjadi jantung dari Prinsip-Prinsip Panduan PBB karena menetapkan parameter utama secara internasional untuk mempertimbangkan tanggung jawab perusahaan atas pelanggaran HAM.Prinsip-Prinsip Panduan memunculkan dua konsep uji tuntas yang berbeda: (1) proses untuk mengelola risiko bisnis; dan (2) standar perilaku yang diperlukan untuk melepaskan suatu kewajiban.25Oleh karena itu, definisi ruang lingkup dan sifat rantai pasokan perusahaan sangat penting untuk penerapan uji tuntas hak asasi manusia.26 Komentar Prinsip-Prinsip Panduan PBB ke-17 menyatakan:

Apabila perusahaan bisnis memiliki sejumlah besar entitas dalam rantai nilai mereka, mungkin sulit untuk melakukan uji tuntas atas dampak buruk HAM di seluruh rantai pasok tersebut. Oleh karena itu, perusahaan harus mengidentifikasi area umum di mana risiko dampak negatif terhadap HAM paling signifikan, apakah karena konteks operasi pemasok atau klien tertentu, operasi tertentu, produk atau layanan yang terlibat, atau pertimbangan terkait lainnya, dan memprioritaskan ini untuk uji tuntas hak asasi manusia

Prinsip-Prinsip Panduan PBB tidak merinci tanggung jawab bisnis terkait rantai pasok perusahaan dan tindakan yang harus diambil perusahaan akan spesifik sesuai konteks, tergantung pada apa yang akan diungkapkan dalam proses uji tuntas hak asasi manusia,kondisi sektor yang berlaku, mitra bisnis potensial dan praktik sumber dari rantai pasok.27

Dalam konteks pelaksanaan kebijakan biodiesel, segmen pasar terus memproduksi atau membeli minyak sawit dari supplier yang masih menebangi hutan dan membuka lahan gambut. Aktor di segmen ini berkontribusi pada 'kebocoran' minyak sawit yang tidak berkelanjutan ke pasar, baik secara langsung maupun tidak. Kebocoran menciptakan lapangan bermain yang tidak bertingkat dalam transformasi industri menuju akuntabilitas dan praktik berkelanjutan.

P.T. Pertamina perlu mengambil langkah untuk menilik dan menelisik rantai pasok melalui pemetaan untuk mengidentifikasi pemasok dan melacak rantai pasok (identify suppliers and trace the supply chain), termasuk mengidentifikasi simpul atau titik-titikrantai pasok dalam pelaksanaan program mandatori B20. P.T. Pertamina dapat melakukan uji tuntas kepada 19 perusahaan yang masuk dalam peta rantai pasok utama pada tingkat komoditas atau bahan baku. Rantai pasok utama adalah rantai yang penting bagi bisnis dan/atau lini produknya.28

Uji tuntas ditujukan terhadap19 perusahaan yang ditunjuk menjadi pemasok B20 P.T. Pertamina untuk memberikan gambaran umum tentang semua aspek HAM yang aktual atau potensial yang relevan dengan kegiatan bisnis perusahaan, baik di tingkat operasi maupun rantai pasokan. Oleh karena itu, P.T. Pertamina dapat mengidentifikasi perusahaan yang tidak mematuhi instrumen-instrumen kepatuhan untuk menghasilkan produk yang berkelanjutan secara sosiak, termasuk HAM dan lingkungan.

Kemudian, P.T. Pertamina perlu memberikan prioritas dalam rantai pasok berisiko tinggi dengan menganalisis faktor-faktor seperti risiko negara, risiko komoditas atau produk, risiko kategori pemasok, dan lain-lain. P.T. Pertamina perlu melakukan analisis risiko bagi pemegang HAM (risk to the rightsholders) dalam rantai pasok yang merupakan penentu risiko yang paling penting. Selanjutnya, P.T. Pertamina perlu melakukan penilaian dampak HAM dalam rantai pasokan berisiko tinggi yang teridentifikasi dan memberikan solusi untuk melihat koneksitas yang memadai melalui kerangka kerja sebab/kontribusi/hubungan langsung.29

Pada titik ini, P.T. Pertamina perlu melakukan mengidentifikasi lebih jauh ke-19 perusahaan dengan melihat tingkat kepatuhan keseluruhan perusahaan tersebut terhadap instrumen produk berkelanjutan. Sebagai contoh, kepatuhan terhadap Prinsip dan Kriteria RSPO. Berdasarkan data RSPO terdapat tiga perusahaan yang dicabut keanggotannya sejak 2013.Pencabutan keanggotaan tersebut dilandasi pertimbangan karena terbukti melakukan pelanggaran, seperti mengembangkan perkebunan kelapa sawit di lahan gambut dengan kedalaman 3 meter, penebangan hutan tanpa penilaian High Conservation Value (HCV) dan membuka lahan dengan pembakaran hutan (open burning).30 Sementara itu, terkait dengan instrumen kebijakan NDPE, dari 19 perusahaan pemasok B20 P.T. Pertamina, terdapat 5 perusahaan belum secara publik menyatakan komitmennya atas pengadopsian kebijakan NDPE.

Selain itu, berdasarkan data dari Perkumpulan Lingkaran Hijau, terdapat lima group perusahaan sebagai pemasok langsung maupun tidak langsung B20 yang terlibat kebakaran hutan dengan total mencapai 14.153 hektar (ha) pada tahun 2019 di Sumatera Selatan.31 Pertanyaan yang mengemuka mengapa kebocoran minyak sawit ini terus terjadi, baik sebagai akibat dari kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ataupun bentuk-bentuk pelanggaran lainnya. Padahal transformasi industri minyak kelapa sawit menuju keberlanjutan cukup mendapatkan perhatian pada tahun 2013 disaat pedagang/penyuling minyak sawit utama Asia Tenggara mulai mengadopsi komitmen No Deforestation, No Peat, No Exploitation. 32 Padahal beberapa perusahaan telah mempelopori pengadopsian komitmen NDPEdan beberapa skema keberlanjutan lainnya, ternyata turut bertanggung jawab atas kebocoran minyak sawit ini.

Berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh Aidenvironment, terdapat beberapa faktor berbeda yang menyebabkan kebocoran tersebut masih terjadi, diantaranya:33

1. Pabrik penyulingan kelapa sawit (refinery) terus mendapatkan Crude Palm Oil (CPO) tanpa menempatkan kriteria keberlanjutan yang berarti pada pemasok dari mana mereka berasal;

2. Kebijakan NDPE yang baru-baru ini diadopsi belum sepenuhnya diimplementasikan;

3. Ruang lingkup kebijakan terbatas pada anak perusahaan di mana grup perusahaan memiliki kontrol manajerial;

4. Setelah menghadapi pengawasan, petani kelapa sawit memisahkan perkebunan yang kontroversial menjadi lebih sedikit transparan, sering dipegang oleh individu yang sama;

5. Sumber pabrik CPO dari perkebunan pihak ketiga. Sementara perkebunan mereka sendiri mungkin mematuhi persyaratan NDPE, perkebunan pihak ketiga ini mungkin tidak;

6. Pasar konsumen besar mungkin tidak menuntut produk yang diproduksi secara berkelanjutan

Pada titik ini, hasil temuan penelitian Aidenvironment di atas terkonfirmasi bahwa salah satu alasan utama kebocoran minyak sawit yang tidak berkelanjutan adalah bahwa segmen pasar penyulingan tidak menerapkan kriteria sumber dalam NDPE. Padahal wawasan dalam pangsa pasar dan pelaku utama segmen ini sangat penting untuk memahami, baik risiko bahwa transformasi sektor terhenti, maupun risiko bisnis untuk perusahaan perkebunan yang tidak patuh.

Terlepas dari hal tersebut, perbaikan mekanisme penelusuran/keterlacakan (traceability) dan prosedur penilaian kinerja merupakan suatu keniscayaan terhadap seluruh Badan Usaha BBN yang ditetapkan untuk menyuplai minyak sawit kepada P.T. Pertamina sebagai badan dasar pencampuran biodiesel. Apabila mekanisme keterlacakan tidak dilakukan, maka kebocoran minyak sawit di sektor hulu tersebut menjadi sangat berisiko dan menjadi sebuah tantangan tersendiri guna menghasilkan produk berkelanjutan dalam pelaksanaan program mandatori B20 hingga B30. Hal ini sudah barang tentu juga berdampak terhadap P.T. Pertamina karena sebagai aktor yang bergerak di sektor hilir, P.T. Pertaminajuga harus dapat memastikan bahwa minyak sawit yang diterimanya sebagai bahan dasar pencampuran biodiesel berasal dari proses yang tidak melanggar HAM dan merusak lingkungan dengan mekanisme penelusuran.

Sementara itu, dalam Laporan Keberlanjutannya, P.T. Pertamina telah mencanangkan program compliance due diligence untuk memastikan mitra kerja yang bekerja sama dalam melaksanakan program mandatori B20 memahami dan menjalankan program yang selaras dengan Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis P.T. Pertamina. Namun demikian, Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis yang menjadi acuan bagi Mitra Kerja P.T Pertamina belum mengakomodisi prinsip-prinsip uji tuntas HAM (human rights due diligence), khususnya terkait kewajiban untuk mengidentifikasi tindakan-tindakan apa saja yang direncanakan atau yang telah dilakukan oleh mitra kerja P.T. Pertamina untuk mengidentifikasi, mengatasi dan melakukan mitigasi terkait dampak-dampak HAM yang mungkin timbul dari operasi pemasok pihak ketiganya khususnya terhadap kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan masyarakat adat.

Sedangkan terkait rantai pasok, P.T. Pertamina juga telah mengeluarkan kebijakan bahwa proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan melibatkan pemasok nasional, secara geografis berada di Indonesia, yang mempunyai reputasi dan catatan kerja/prestasi yang baik sesuai dengan ketentuan perseroan. Meskipun demikian, tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai apa saja indikator-indikator yang digunakan oleh P.T. Pertamina untuk menentukan bahwa suatu perusahaan pemasok memiliki reputasi dan catatan kerja atau prestasi yang baik atau tidak. Selain itu, P.T. Pertamina juga belum memiliki kebijakan internal terkait ketertelusuran (traceability) rantai pasok program mandatori B20. Kebijakan untuk menyediakan ketertelusuran rantai pasok ini merupakan hal krusial bagi P.T.Pertamina untuk dapat melacak asal-usul BBN yang dipasok kepadanya, untuk kemudian memastikan bahwa BBN tersebut diproduksi sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak terlibat konflik lingkungan dan tentunya, menghormati HAM, termasuk di dalamnya hak-hak pekerja. P.T. Pertamina. P.T. Pertamina juga belum memiliki kebijakan internal yang mewajibkan perusahaan pemasoknya untuk memenuhi komitmen dan standarstandar keberlanjutan tertentu seperti, NDPE, RSPO, ISPO, dan lain-lain.

Sedangkan mengenai pemulihan, meskipun P.T. Pertamina telah menyatakan ketersediaan mekanisme pengaduan masyarakat terdampak, baik dampak sosial maupun dampak lingkungan yang ditimbulkan operasi usahanya. Namun sayangnya, penjelasan lebih lanjut mengenai bagaimana mekanisme pemulihan bagi korban terdampak masih belum tersedia. Selain itu, ruang lingkup korban yang dalam hal ini berhak mengajukan pengaduan dan pemulihan juga masih terbatas, yakni hanya mencakup korban terdampak operasi usaha P.T. Pertamina saja, belum mencakup korban terdampak relasi bisnis P.T. Pertamina dan mitra kerjanya. Dalam hal ini, ketersediaan mekanisme pengaduan dan pemulihan yang mudah diakses dan responsif, baik korban terdampak operasional maupun relasi bisnis dengan mitra kerja P.T. Pertamina merupakan salah satu komponen penting tanggung jawab untuk menghormati HAM. Dengan belum memiliki hal-hal tersebut, memperlihatkan bahwa P.T. Pertamina sebagai state owned enterprises penerima mandat pelaksanaan program mandatori B20 belum memiliki standar yang memadai untuk memastikan bahwa sawit yang dipasok oleh 19 Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU BBN) memiliki komitmen-komitmen dalam mendukung sawit yang berkelanjutan atau tidak sehingga pelaksanaan program mandatori B20 tidak berimplikasi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang berdimensi HAM dan lingkungan.

5. Penggunaan Uji Tuntas Hak Asasi Manusia Berbasis Komitmen No Deforestation, No Peat, No Exploitation Sebagai Standar PT. Pertamina (Persero) dalam Pelaksanaan Program Mandatori Biodiesel yang Berkelanjutan Melalui Instrumen Kebijakan

Berdasarkan permasalahan yang mengemuka, dalam kaitannya dengan isu bisnis dan HAM, Prinsip-Prinsip Panduan PBB telah menegaskan bahwa negara harus melindungi dari pelanggaran HAM oleh aktivitas bisnis, di dalam wilayah dan/atau yurisdiksi melalui langkahlangkah yang pantas untuk mencegah, menyelidiki, menghukum dan memulihkan pelanggaran tersebut melalui kebijakan, legislasi, peraturan dan sistem peradilan yang efektif. Kewajiban negara untuk memberikan perlindungan mencakup tindakan-tindakan pengembangan reformasi hukum dan penegakan hukum untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap penghormatan terhadap HAM. Hal ini berarti reformasi hukum merupakan prasyarat (kondisionalitas) untuk mengartikulasikan Prinsip-Prinsip Panduan PBB.

Berdasarkan Prinsip-Prinsip Panduan PBB tersebut, salah satu mekanisme yang disediakan untuk mengelola risiko hak asasi manusia adalah dengan melakukan uji tuntas hak asasi manusia. Hal itu sebagaimana tercantum dalam Prinsip ke-4 Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM tersebut yang berbunyi:

Negara harus mengambil tambahan langkah-langkah untuk melindungi dari pelanggaran hak asasi manusia oleh perusahaan bisnis dimiliki atau dikendalikan oleh Negara, termasuk, jika perlu, dengan mensyaratkan uji tuntas HAM.

Uji tuntas HAM tersebut merupakan sebuah proses yang berkelanjutan, sehingga negara perlu mendorong perusahaan untuk menerapkan mekanisme uji tuntas HAM agar perusahaan menjadi lebih sadar tentang hak asasi manusia, mencegah, dan mengurangi akibat yang merugikan HAM. Terdapat empat unsur utama dari uji tuntas HAM menurut Prinsip-Prinsip Panduan PBB:

1. Mempunyai kebijakan hak asasi manusia;

2. Menilai dampak kegiatan perusahaan pada HAM;

3. Mengintegrasikan nilai-nilai dan temuan-temuan tersebut dalam budaya perusahaan dan sistem manajemen; dan

4. Melacak serta melaporkan kinerja.

Pengaruh secara realistis dapat dipergunakan oleh perusahaan ketika mereka menghadapi tantangan HAM. Ketika perusahaan memiliki posisi komersial yang dominan atau berpengaruh dalam hubungan bisnis, maka perusahaan tersebut dapat menggunakan tingkat pengaruh yang paling efektif. Pengaruh dapat menciptakan peluang untuk mengubah cara orang berpikir dan berperilaku. Dalam konteks Prinsip-Prinsip Panduan PBB, pengaruh berkaitan dengan upaya mengubah pemikiran dan perilaku orang-orang kunci dalam pemasok, kontraktor, mitra bisnis, pelanggan, klien atau pemerintah agar tindakan organisasi mereka meningkatkan upaya memetakan dan memitigasi risiko terhadap HAM dan lingkungan. Tujuan penggunaan pengaruh ini dapat berkisar dari mewajibkan entitas lain untuk mengatasi masalah tersebut, hingga melibatkan entitas lain untuk membahas masalah tersebut, hingga membujuk entitas lain untuk mengatasi masalah tersebut.34

P.T. Pertamina dapat berperan dalam menerapkan uji tuntas HAM kepada 19 perusahaan yang ditunjuk menjadi pemasok B20 dengan menggunakan pengaruhnya. Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengharapkan perusahaan untuk menggunakan pengaruh (exercise leverage) terhadap mitra bisnis pihak ketiga untuk melakukan perubahan dalam praktik yang salah dari suatu entitas yang menyebabkan kerugian.35 P.T. Pertamina memiliki modalitas untuk menggunakan pengaruh, karena telah diberikan mandat penugasan oleh pemerintah untuk melaksanakan program mandatori B20. Selanjutnya Komentar untuk Prinsip-Prinsip Panduan PBB ke-19 menyatakan:

Apabila perusahaan bisnis memiliki pengaruh untuk mencegah atau mengurangi dampak buruk, maka perusahaan tersebut harus melaksanakannya. Danapabila tidak memiliki daya ungkit, mungkin ada cara bagi perusahaan untuk meningkatkannya. Pengaruh dapat ditingkatkan dengan, misalnya, menawarkan pengembangan kapasitas atau insentif lain kepada entitas terkait, atau berkolaborasi dengan aktor lain.

Pendekatan ini menekankan penerapan uji tuntas HAM dapat dilakukan dengan cara meningkatkan pengaruh yang ada terlebih dahulu. Apabila upaya memberikan pengaruh gagal, maka perusahaan dapat mempertimbangkan untuk memutuskan hubungan bisnis.

Berdasarkan prinsip ini, maka semestinya P.T. Pertamina menggunakan pengaruhnya terhadap 19 perusahaan yang ditunjuk menjadi pemasok B20 agar melakukan perubahan dalam praktik bisnis mereka yang merugikan HAM dan lingkungan dengan merujuk pada kebijakan NPDE.

P.T. Pertamina dapat menunjukkan bahwa pengaruh untuk menerapkan kebijakan NDPE pada saat itu sebelum mengadakan hubungan dengan pemasok. Pada saat yang sama, P.T. Pertamina dapat menyusun kebijakan NDPE sebagai kode etik bagi seluruh perusahaan yang ditunjuk memasok, seiring dengan hal tersebut, P.T. Pertamina perlu untuk memberikan kekuatan hukum kode etik tersebut dengan cara memberikan kekuatan hukum melalui kontrak dan memasukkan standar tersebut dalam klausul kontrak. Selain itu, P.T. Pertamina dapat juga dapat menyusun rencana aksi bersama untuk memperbaiki isu HAM dan lingkungan terkait dengan pelaksanaan program mandatori B20. Apabila dalam pelaksanaannya ada perusahaan yang melanggar klausul kontrak tersebut, maka P.T. Pertamina dapat mengakhiri hubungan bisnis dengan perusahaan tersebut.36

17 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/803811/rtfoguidance-part-1-process-guidance-year-2019.pdf, diakses pada 22 Januari 2020, ibid.

18 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), “Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) 2020-2024”, 2019. hlm. 35.

19 Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, “Narasi Tunggal Pertama di Dunia, Indonesia Terapkan Biodiesel,” http://ebtke.esdm.go.id/post/2019/12/23/2437/narasi.tunggal.pertama.di.dunia.indonesia.terapkan. biodiesel.30.persen.b30?lang=en, diakses pada 21 Januari 2020.

20 Selain pertimbangan untuk melepaskan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, bioenergi telah ditempatkan tinggi pada agenda kebijakan negara-negara berkembang tidak terlepas dari pertimbangan menciptakan pasar baru bagi produsen serta menawarkan bentuk pekerjaan baru yang secara positif akan mempengaruhi pendapatan pertanian dan pedesaan, pengurangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Bioenergi juga diasumsikan memiliki potensi untuk berkontribusi pada tujuan lingkungan termasuk pengurangan emisi gas rumah kaca. Lihat, Alexander Müller, et.al., Bioenergy and Food Security: The BEFS Analytical Framework, (Rome: Bioenergy and Food Security Project Food and Agriculture Organization, 2010), hlm. 3

21 Ibid.

22 Mairon G Bastos Lima, Biofuel Governance and International Legal Principles: Is It Equitable and Sustainable ? (Melbourne Journal of International Law, 2009), hlm.

3 23 Ibid, hlm. 9-10

24 Alexander Müller, et.al., The Role of Biomass in the Sustainable Development Goals: A Reality Check and Governance Implications, (Institute for Advanced Sustainability Studies, 2015), hlm. 26

25 Jonathan Bonnitchaand Robert McCorquodale, The Concept of Due Diligencein the UN Guiding Principles on Business

and Human Rights, (European Journal of International Law Vol.

28 no. 3, 2017), hlm, 899.

26 British Institute of International and Comparative Law and Norton Rose Fulbrights, Making Sense of Managing Human

Rights Issues in Supply Chains, (London: British Institute of International and Comparative Law and , 2018), hlm.

22 27 British Institute of International and Comparative Law and Norton Rose Fulbrights, loc.cit 28 https://www.bsr.org/en/our-insights/blog-view/human-rights-in-a-global-supply-chain-challenges-and-approaches

29 Ibid 30 Lihat https://www.rspo.org/file/Letter_to_Dutapalma_NusantaraTermination_9May2013CPRKFinal.pdf.

31 Gatra, "Pemasok Solar B20 Dinilai Terlibat Karhutla", 2019, https://www.gatra.com/detail/news/454057/ekonomi/

pemasok-solar-b20-dinilai-terlibat-karhutla.

32 Wilmar International, “Kebijakan Nol Deforestasi, Nol Gambut, Nol Eksploitasi, 5 Desember 2013”, http://www.wilmarinternational.com/sustainability/wpcontent/themes/wilmar/sustainability/assets/Wilmar%20Integrated%20Policy%20-

%20Bahasa%20Indonesia.pdf, diakses pada 23 Januari 2020.

33 Tim Steinweg, Zach Drennen, Gerard Rijk, Unsustainable Palm Oil Faces Increasing Market Access Risk: NDPE Sourcing Policies Cover 74 Percent of Southeast Asia’s Refining Capacity, Chain Reaction Research.

34 https://www.shiftproject.org/resources/publications/leverage-business-relationships-reduce-human-rights-risk/ 35 British Institute of International and Comparative Law and Norton Rose Fulbrights, op.cit., hlm. 36

6. Kesimpulan

Dalam konteks pelaksanaan program mandatori B20, belum ada intervensi dari pemerintah untuk mencegah dan merespon kebocoran minyak sawit.Bahkan sejak proses pengadaan BBN Jenis Biodiesel sebagaimana telah diatur dalam Permen ESDM No. 41 Tahun 2018. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Permen tersebut bahwa syarat yang ditentukan bagi perusahaan yang akan menjadi Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel hanya berkaitan dengan standar kualitas atau spesifikasi teknis dan adanya surat pernyataan yang menyatakan adanya jaminan ketersediaan BBN jenis Biodiesel. Sedangkan, hal-hal yang berkaitan dengan aspek dan standar keberlanjutan tidak dipersyaratkan, seperti misalnya Badan Usaha BBN diharuskan memiliki komitmen terhadap No Deforestation, No Peat, No Exploitationatau telah mengikuti skema keberlanjutan tertentu seperti RSPO, ISPO, GBEP, RSB dll.

Hal ini juga ditegaskan oleh perwakilan Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM yang mengatakan bahwa:37

“Di Peraturan Pemerintah belum ada pencantuman bahwa perusahaan itu harus memiliki ISPO dan RSPO. Permen 41 belum mengatur ke sana, kita baru mengatur spesifikasi teknisnya saja”

Dengan demikian, dalam konteks ini pemerintah belum mampu menciptakan iklim keberlanjutan yang menitikberatkan terhadap aspek penghormatan HAM dan lingkungan khususnya dalam pelaksanaan kebijakan biofuel dan tata kelola biofuel. Namun kedepan sinergi yang baik antara Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan terus ditingkatkan dalam mewujudkan kelapa sawit yang berkelanjutan.38

Sejumlah kebijakan telah diterbitkan oleh Pemerintah dalam rangka mendukung program biodiesel dengan menggunakan bahan dasar sawit atau dikenal program mandatori Biodiesel 20% atau B20. Bahkan sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam pengembangan program biodiesel tersebut, kini statusnya telah ditingkatkan menjadi B30 per 1 Januari 2020. Namun, maraknya kebocoran minyak kelapa sawit yang melibatkan perusahaan pemasok biodiesel dalam kasus kebakaran hutan dan lahan, mengemuka isu pembangunan berkelanjutan (sustainability issues) yang bersinggungan dengan isu HAM (human rights issues).

Apabila dicermati, berbagai bentuk dukungan kebijakan dalam pelaksanaan program mandatori biodiesel yang ada belum menyentuh isu pembangunan berkelanjutan. Misalnya dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Permen ESDM No. 41 Tahun 2018, hanya mensyaratkan persyaratan teknis terhadap BU BBN, yaitu BBN Jenis Biodiesel yang diproduksi atau disalurkan telah memenuhi standar kualitas atau spesifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan surat pernyataan mengenai jaminan ketersediaan BBN Jenis Biodiesel untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri secara berkesinambungan. Permen tersebut belum mensyaratkan bahwa BU BBN harus mengadopsi komitmen tertentu terkait hak asasi manusia dan lingkungan seperti komitmen no deforestation, no peat, no exploitation (NDPE) atau skema keberlanjutan lainnya seperti harus bersertifikasi ISPO, RSPO dll.

Selain itu, dalam konteks yang lebih umum, hingga saat ini Pemerintah Indonesia hanya memiliki standar keberlanjutan perkebunan kelapa sawit melalui ISPO. Namun, ISPO hanya berisi prinsip dan indikator keberlanjutan perkebunan atau budidaya kelapa sawit dan belum mencakup produksi bioenergi dari kelapa sawit. Hingga saat ini Indonesia masih belum memiliki standar yang berisi indikator keberlanjutan bioenergi dari kelapa sawit. Dengan demikian, membuat Indonesia memerlukan indikator keberlanjutan yang sesuai untuk bioenergi kelapa sawit di Indonesia. Indikator keberlanjutan bioenergi kelapa sawit tersebut nantinya juga turut memperbaiki kondisi industri kelapa sawit saat ini.

Dengan berdasarkan pada hal tersebut, menunjukkan bahwa pemerintah belum memiliki modalitas dan kewajiban dalam menghasilkan produk berkelanjutan di sektor pelaksanaan program biodiesel dengan melalui instrumen kebijakan.Selain itu, P.T. Pertamina sebagai Badan Usaha Bahan Bakar Minyak (BU BBM) yang ditunjuk untuk melaksanakan program mandatori B20 juga belum memiliki, mengadopsi dan menerapkan standar untuk memastikan bahwa minyak kelapa sawit yang dipasok oleh Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU BBN) berkomitmen dalam mendukung minyak kelapa sawit yang berkelanjutan.

Dengan melihat tantangan permasalahan HAM dan lingkungan yang mengemuka dalam pelaksanaan program biodiesel, penting bagi Pemerintah khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Pertanianuntuk melakukan sejumlah hal berikut:

1. Perlunya menyusun indikator keberlanjutan yang sesuai untuk bioenergi berbasis kelapa sawit di Indonesia. Dengan begitu, harapannya melalui indikator tersebut, Pemerintah dapat memastikan aspek keberlanjutan dalam pelaksanaan program biodiesel dengan menggunakan indikator-indikator yang jelas dan terukur;

2. Secara lebih khusus, dalam pelaksanaan pengadaan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel, Pemerintah perlu memastikan aspek keberlanjutan perusahaanperusahaan yang terlibat dalam pelaksanaan program biodiesel khususnya Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU BBN) dengan mensyaratkan bahwa calon BU BBN memiliki komitmen terhadap No Deforestation, No Peat, No Exploitation dengan tunduk pada skema-skema keberlanjutan tertentu, seperti RSPO, ISPO dll. Selain itu untuk menilai kinerja perusahaan terhadap komitmen tersebut, Pemerintah perlu mendorong BU BBM dan BU BBN untuk menerapkan uji tuntas hak asasi manusia guna mengidentifikasi, mengatasi dan melakukan mitigasi terkait dampak-dampak hak asasi manusia yang mungkin timbul dari operasi pemasok pihak ketiganya;

3. Dalam aspek operasionalisasinya, juga perlu dibuka ruang keterlibatan masyarakat sipil, akademisi, sektor bisnis dan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan biodiesel.

36 Ibid, hlm. 30-31 37 Menurut staf dari Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM yang disampaikan pada FGD “Kepatuhan P.T. Pertamina (Persero) dalam Menjalankan Peran sebagai Aktor dalam Pemajuan Hak Asasi Manusia dan Produk Berkelanjutan: Identifikasi Modalitas dan Hambatan”, 17 Januari 2020, di Hotel Aryaduta, Jakarta.

38 Ibid.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal, Artikel

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), “Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024”, 2019. Bernaz, Nadia, Business and Human RightsHistory, Law and Policy – Bridging the Accountability Gap, (Oxon:Routledge, 2017). British Institute of International and Comparative Law and Norton Rose Fulbrights, Making Sense of Managing Human Rights Issues in Supply Chains, (London: British Institute of International and Comparative Law and , 2018). British Institute of International and Comparative Law and Norton Rose Fulbrights, loc.cit Environmental Investigation Agency, "Promises in Practice", 2019, Hlm.5, https://eiainternational.org/wp-content/uploads/EIA-report-Promises-in-practice-spreads.pdf. FGD “Kepatuhan P.T. Pertamina (Persero) dalam Menjalankan Peran sebagai Aktor dalam Pemajuan Hak Asasi Manusia dan Produk Berkelanjutan: Identifikasi Modalitas dan Hambatan”, 17 Januari 2020, di Hotel Aryaduta, Jakarta. Gatra, "Pemasok Solar B20 Dinilai Terlibat Karhutla", 2019, https://www.gatra.com/detail/ news/454057/ekonomi/pemasok-solar-b20-dinilai-terlibat-karhutla. Gilbert, Richard and Nelson, Jane, Advocating Together for The SDGs: How Civil Society and Business Are Joining Voices to Change Policy, Attitudes And Practices, (Business Fights Poverty and the Corporate Responsibility Initiative at the Harvard Kennedy School, 2018) https://www.bsr.org/en/our-insights/blog-view/human-rights-in-a-global-supply-chainchallenges-and-approaches https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_ data/file/803811/rtfo-guidance-part-1-process-guidance-year-2019.pdf.

Bonnitcha, Jonathan and McCorquodale, Robert, The Concept of Due Diligencein the UN Guiding Principles on Business and Human Rights, (European Journal of International Law Vol. 28 no. 3, 2017).

Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, “Narasi Tunggal Pertama di Dunia, Indonesia Terapkan Biodiesel,” http://ebtke.esdm.go.id/post/2019/12/23/2437/ narasi.tunggal.pertama.di.dunia.indonesia.terapkan.biodiesel.30.persen.b30?lang=en, diakses pada 21 Januari 2020.

Lima, Mairon G. Bastos, Biofuel Governance and International Legal Principles: Is It Equitable and Sustainable ? (Melbourne Journal of International Law, 2009).

PARK, Stephen Kim, Social Bonds for Sustainable Development: A Human Rights Perspective on Impact Investing, (Business and Human Rights Journal, 3 2018). Shift Project, https://www.shiftproject.org/resources/publications/leverage-business-relationships-reduce-human-rights-risk/ Working Group on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises, A/HRC/32/45, 4 Mei 2016.

Mihaela-Barnes, Maria, State-Owned Entities as Key Actors in the Promotion and Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development: Examples of Good Practiceshttps://www.mdpi.com/2075-471X/8/2/10/htm#fn063-laws-08-00010

Müller, Alexander, et.al., Bioenergy and Food Security: The BEFS Analytical Framework, (Rome: Bioenergy and Food Security Project Food and Agriculture Organization, 2010).

Müller, Alexander, et.al., The Role of Biomass in the Sustainable Development Goals: A Reality Check and Governance Implications, (Institute for Advanced Sustainability Studies, 2015).

Regulating Corporate Human Rights Violations: Humanizing Business, (Oxon:Routledge, 2012).

RSPO,https://www.rspo.org/file/Letter_to_Dutapalma_NusantaraTermination_9May2013CPRKFinal.pdf.

Steinweg, Tim, Drennen, Zach, Rijk, Gerard, Unsustainable Palm Oil Faces Increasing Market Access Risk: NDPE Sourcing Policies Cover 74 Percent of Southeast Asia’s Refining Capacity, Chain Reaction Research.

Wee, Camilla, Regulating the Human Rights Impact of State-owned Enterprises: Tendencies of Corporate Accountability and State Responsibility, (International Commission of Jurists: 2008).

Wilmar International, “Kebijakan Nol Deforestasi, Nol Gambut, Nol Eksploitasi, 5 Desember 2013”, http://www.wilmar-international.com/sustainability/wpcontent/themes/wilmar/ sustainability/assets/Wilmar%20Integrated%20Policy%20-%20Bahasa%20Indonesia.pdf, diakses pada 23 Januari 2020.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang No. 44 Prp Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

Undang-Undang No. 8 Tahun 1971 Tentang Perusahaan Pertambangan Minyak Negara (Pertamina).

Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi

Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Perpres No. 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit

Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN)

Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN). Peraturan Presiden No. 26 tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional (DEN) Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan BBN sebagai Bahan Bakar Lain Peraturan Menteri Keuangan No. 113/PMK.01/2015 tentang Organisasi & Tata Kerja BPDPKS Peraturan Menteri Keuangan No. 152/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan BLU BPDPKS Peraturan Menteri Keuangan No. 164/PMK.10/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor & Tarif BK. Peraturan Menteri Keuangan No. 152/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan BLU Peraturan Menteri ESDM No. 12 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain. Peraturan Menteri ESDM No. 41 Tahun 2018 jo Permen ESDM No. 45 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDPKS.

PROFIL ELSAM

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Institute for Policy Research and Advocacy), disingkat ELSAM, adalah organisasi advokasi kebijakan, berbentuk Perkumpulan, yang berdiri sejak Agustus 1993 di Jakarta. Tujuannya turut berpartisipasi dalam usaha menumbuhkembangkan, memajukan dan melindungi hak-hak sipil dan politik serta hak-hak asasi manusia pada umumnya – sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejak awal, semangat perjuangan ELSAM adalah membangun tatanan politik demokratis di Indonesia melalui pemberdayaan masyarakat sipil lewat advokasi dan promosi hak asasi manusia (HAM).

VISI: Terciptanya masyarakat dan negara Indonesia yang demokratis, berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia.

MISI: Sebagai sebuah organisasi non pemerintah (Ornop) yang memperjuangkan hak asasi manusia, baik hak sipil-politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya secara tak terpisahkan.

KEGIATAN UTAMA: 1) Studi kebijakan dan hukum yang berdampak pada hak asasi manusia; 2) Advokasi hak asasi manusia dalam berbagai bentuknya; 3) Pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia; 4) Penerbitan dan penyebaran informasi hak asasi manusia

PROGRAM KERJA: 1) Pengintegrasian prinsip dan norma hak asasi manusia dalam kebijakan dan hukum negara; 2) Pengintegrasian prinsip dan norma hak asasi manusia dalam kebijakan tentang operasi korporasi yang berhubungan dengan masyarakat lokal; dan 3) Penguatan kapasitas masyarakat sipil dalam memajukan hak asasi manusia.

Alamat:

Jl. Siaga II No. 31, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Indonesia - 12510 Telp: +62 21 7972662, 79192564, Fax: +62 21 79192519, Surel: [email protected], Laman: www.elsam.or.id Twitter: @elsamnews dan @elsamlibrary Facebook: www.facebook.com/elsamjkt

30 | Policy Brief Seri Bisnis dan Hak Asasi Manusia