Identifikasi Modalitas dan Hambatan Kepatuhan Pertamina sebagai Aktor Pemajuan Hak Asasi Manusia dan Produk Berkelanjutan
Tim Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
Identifikasi Modalitas dan Hambatan Kepatuhan Pertamina sebagai Aktor Pemajuan Hak Asasi Manusia dan Produk Berkelanjutan
Peneliti: Adzkar Ahsinin Alia Yofira Karunian Muhammad Busyrol Fuad
Editor: Roichatul Aswidah
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat(ELSAM) 2020
Identifikasi Modalitas dan Hambatan Kepatuhan Pertamina sebagai Aktor Pemajuan Hak Asasi Manusia dan Produk Berkelanjutan
Tim Peneliti : Adzkar Ahsinin Alia Yofira Karunian Muhammad Busyrol Fuad
Editor : Roichatul Aswidah
Cover & Layout : Dwi ‘Pengkik’
Cetakan Pertama, Januari 2020
ISBN: 978-979-8981-89-0
Semua penerbitan ELSAM didedikasikan kepada para korban pelanggaran hak asasi manusia selain sebagai bagian dari upaya pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.
Penerbit:
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Jalan Siaga II No. 31, Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan, Indonesia 12510 Telp. +6221-7972662, 79192564, Fax. +6221-79192519 E-mail : [email protected] Web page: www.elsam.or.id Facebook: www.facebook.com/elsamjkt Twitter: @elsamnews dan @elsamlibrary
PENGANTAR PENERBIT
Politik Biofuel di Indonesia dan Persinggungannya dengan Standar Produk Keberlanjutan Dalam Bingkai Relasi Bisnis dan HAM
“Dalam masa depan yang terintegrasi, masalah dan peluang keberlanjutan memiliki kursi yang sama di meja, seperti ekonomi bahan bakar, daya tarik produk, pendapatan, dan sebagainya. Setiap tim keterampilan atau unit fungsional memiliki metrik keberlanjutan yang dimasukkan langsung ke dalam rencana bisnis perusahaan. "
Carrie Majeske, Associate Director of Global Sustainability Integration, Ford Motor
Konteks yang Menjadi Latar Belakang Politik Biofuel
Sumber daya alam (natural resources) meliputi bahan baku yang diperoleh manusia dari ekosistem yang berfungsi di planet Bumi serta produk dan layanan yang berasal darinya. Sumber daya alam mencakup berbagai entitas dan produk, seperti logam, air, bahan bakar fosil, dan berbagai produk biologis. Sumber daya alam sangat penting untuk kesejahteraan ekonomi dan spiritual umat manusia dan kehidupan di Bumi.1 Terdapat 3 (tiga) alasan khusus mengapa kita harus memberikan perhatian khusus pada sumber daya alam. Pertama, sumber daya alam adalah bagian tak terpisahkan dari ekosistem Bumi yang berfungsi, yang sangat penting bagi kehidupan di Bumi. Kedua, sumber daya alam memberi manusia apa yang oleh para ilmuwan disebut jasa ekosistem, seperti air untuk kebutuhan, pelindungan bagi tanah pesisir kita, dan persediaan ikan dan produk lainnya. Ketiga, sumber daya alam secara inheren terbatas, maka dari itu penggunaan sumber daya alam harus berhati-hati dan menggunakannya dengan bijak.2
Dalam konteks ini, akses terhadap energi (access to energy) adalah pilar utama untuk kesejahteraan manusia, pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Energi memiliki peran penting dalam konteks pembangunan global. Potensi energi untuk meningkatkan standar hidup, baik melalui pembebasan waktu dari pekerjaan rumah tangga, misalnya, mencuci pakaian atau memasak); peningkatan produktivitas; peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan; atau koneksi digital ke jaringan lokal, regional dan global. Upaya memastikan setiap orang memiliki akses yang memadai adalah tantangan yang berkelanjutan dan mendesak untuk pembangunan global. Namun, sistem energi juga memiliki dampak lingkungan yang penting. Secara historis dan saat ini sistem energi masih didominasi oleh bahan bakar fosil, seperti batu bara, minyak dan gas yang menghasilkan karbon dioksida (CO2 ) dan gas rumah kaca lainnya yang menjadi pendorong utama perubahan iklim global. Apabila dilihat dari dimensi historis produksi energi global, baik dari segi kuantitas dan sumber telah berubah dalam jangka panjang. Konsumsi energi global dari 1800 hingga 2015 visualisasinya dapat dilihat melalui diagram di bawah ini.3
Sumber: Our World in Data, 2015
Pada tahun 1965, sebagian besar energi total dikonsumsi di Amerika Utara, Eropa, dan Eurasia secara kolektif, mereka menyumbang lebih dari 80 persen konsumsi energi global. Meskipun konsumsi energi telah meningkat di wilayah ini sejak 1960-an, bagian relatif mereka dari total telah menurun secara signifikan. Konsumsi di seluruh dunia telah meningkat, paling dramatis di Asia Pasifik karena total konsumsi meningkat lebih dari 12 kali lipat selama periode ini. Pada 2015 Asia Pasifik sejauh ini merupakan konsumen regional terbesar dengan 42 persen, hampir sama dengan gabungan Amerika Utara, Eropa dan Eurasia (43 persen). Timur Tengah, Amerika Latin dan Afrika masingmasing berjumlah sekitar tujuh, lima dan tiga persen.4
Sumber: Our World in Data, 2015
Selanjutnya kecenderungan penggunaan energi per kapita dari 1960-2014, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, konsumsi energi rata-rata per kapita global telah meningkat secara konsisten antara 1970-2014, konsumsi rata-rata telah meningkat sekitar 45 persen. Namun, pertumbuhan konsumsi energi per kapita bervariasi secara signifikan antara negara dan wilayah. Sebagian besar pertumbuhan konsumsi energi per kapita selama beberapa dekade terakhir telah didorong oleh peningkatan konsumsi dalam transisi pendapatan menengah dan pada tingkat yang lebih rendah, negaranegara berpenghasilan rendah. Dalam grafik terlihat peningkatan konsumsi yang signifikan dalam transisi ekonomi BRICS, khususnya Tiongkok, India dan Brazil. Penggunaan per kapita Tiongkok telah meningkat hampir 250 persen sejak tahun 2000, India lebih dari 50 persen, dan Brazil sebesar 38 persen.5
Sumber: Our World in Data, 2015
Distribusi sumber daya energi dapat memiliki dampak yang jelas pada perdagangan energi di seluruh dunia. Faktor penting lainnya dalam perdagangan energi adalah tingkat konsumsi energi dalam negeri.6 Sementara itu, upaya global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca global, maka dunia harus beralih dari sistem energi yang didominasi oleh bahan bakar fosil ke bahan bakar yang rendah karbon sebagaimana telah dimandatkan dalam Perjanjian Iklim Paris. Proses transisi dari bahan bakar fosil ke sumber energi rendah karbon ini dikenal dengan dekarbonisasi (decarbonisation).7 Saat ini, biofuel tradisional tetap menjadi sumber energi terbarukan terbesar, terhitung 60-70 persen dari total.8
Sumber: Our World in Data, 2015
1 Mitsuo Matsushita and Thomas J. Schoenbaum, (ed.), Natural Resources, International Trade, and Sustainable Development, dalam Mitsuo Matsushita and Thomas J. Schoenbaum, (ed.), Emerging Issues in Sustainable Development: International Trade Law and Policy Relating to Natural Resources, Energy, and the Environment, (Tokyo: Springer, 2016), hlm. v
2 Ibid.
3 Pada 1800 hampir semua energi dunia dihasilkan dari biomassa tradisional. Pada dasarnya energi tersebut diperoleh dengan cara membakar kayu dan bahan organik lainnya. Kemudian dunia, terutama Inggris menggunakan sejumlah kecil batubara, hanya sekitar dua persen. Ekspansi ke konsumsi minyak setidaknya belum dimulai sampai sekitar tahun 1870. Dua dekade kemudian diikuti oleh gas alam dan pembangkit listrik tenaga air. Pada tahun 1900, konsumsi batu bara telah meningkat secara signifikan, menyumbang hampir setengah dari energi global. Pada pertengahan abad ke-20, campuran energi telah terdiversifikasi secara signifikan; batubara menyalip biofuel tradisional dan minyak mencapai sekitar 20 persen. Pada 1960 dunia telah beralih ke produksi listrik nuklir. Akhirnya, energi terbarukan saat ini, seperti biofuel modern, angin, dan matahari yang relatif baru, belum muncul sampai tahun 1980-90-an. Sumber terbarukan lainnya, seperti teknologi panas bumi dan kelautan, belum dimasukkan pada tabel tersebut karena tingkat produksinya sangat kecil. Pada 2015, dunia mengonsumsi 146.000 terawatt-jam (TWh) energi primer - lebih dari 25 kali lebih banyak daripada pada 1800. Data tersebut memberikan kesan bahwa energi terbarukan merupakan bagian besar dari konsumsi energi global, namun realitanya kontribusi total energi terbarukan
sebenarnya tetap kecil. Bahkan apabila memasukkan biofuel modern dan tenaga air, penggunaannya masih kurang dari lima persen. Apabila melihat data konsumsi energi dunia, maka upaya tersebut masih menempuh jalan panjang untuk beralih dari campuran energi yang didominasi bahan bakar fosil ke energi yang rendah karbon. Lihat, Hannah Ritchie and Max Roser, Energy,https://ourworldindata.org/energy 4 Ibid.
5 Sementara pertumbuhan energi global tumbuh dari ekonomi berkembang, kecenderungan untuk banyak negara berpenghasilan tinggi ada kecenderungan penurunan yang nyata. Sebagai contoh, Inggris dan Amerika Serikat, pertumbuhan konsumsi energi per kapita memuncak pada 1970-an, meningkat selama beberapa dekade hingga awal tahun 2000- an. Sejak itu, terlihat pengurangan konsumsi, konsumsi konsumsi energi di Inggris per kapita telah menurun sebesar 20-25 persen. Namun demikian, meskipun terjadi penurunan di negara-negara berpenghasilan tinggi, kesenjangan global yang besar masih ada. Rata-rata warga negara Amerika Serikat masih mengkonsumsi lebih dari sepuluh kali energi rata-rata orang India, 4-5 kali lipat dari orang Brasil, dan tiga kali lebih banyak dari Cina. Kesenjangan antara negara-negara ini dan sangat berpenghasilan rendah bahkan lebih besar, sejumlah negara berpenghasilan rendah mengkonsumsi kurang dari 500 kilogram minyak per orang. Lihat, ibid
6 Ibid.
7 Ibid.
8 Produksi energi terbarukan secara historis telah didominasi oleh biomassa tradisional - pembakaran kayu, bahan-bahan dari hutan, dan biomassa limbah pertanian. Teknologi terbarukan dengan pengecualian biomassa tradisional sering disebut energi terbarukan modern, termasuk tenaga air, tenaga surya, angin, panas bumi dan produksi biofuel modern, ermasuk bentuk konversi limbah menjadi biomassa modern. Lihat, Hannah Ritchie and Max Roser, Renewable Energy, https://ourworldindata.org/renewable-energy
Benarkah Politik Biofuel sebagai Jalan Keluar dari Krisis Energi dan Lingkungan?
Seiring peningkatan permintaan energi di seluruh dunia memunculkan tantangan terkait dengan penggunaan bahan bakar fosil. Selain menipisnya cadangan bahan bakar fosil, ada masalah besar terkait dengan perubahan iklim yang disebabkan oleh emisi gas rumah kaca (greenhouse gas emissions) pembakaran bahan bakar fosil.9 Tantangantantangan mendorong upaya untuk mengembangkan sumber energi baru dan teknologi rendah karbon modern yang dapat mengurangi dampak negatif lingkungan dari bahan bakar fosil dan meningkatkan aspek ekonomi dan sosial dari keberlanjutan. Dalam konteks ini, biomassa telah mendapatkan perhatian besar sebagai bahan baku untuk produksi energi karena karakteristiknya yang menarik, termasuk ketersediaannya sebagai sumber daya terbarukan, pengurangan siklus efek rumah kaca, penciptaan infrastruktur baru, dan pekerjaan terkait serta fleksibilitas untuk menghasilkan berbagai produk. Fleksibilitas bawaan bahan baku biomassa untuk menghasilkan beberapa produk, seperti biofuel, polimer, bahan kimia khusus, dll. 10
Negara-negara yang mengkonsumsi energi besar, menetapkan target jangka panjang yang ambisius untuk biofuel dan untuk pengurangan emisi karbon. Oleh karena itu, menjadi semakin pasti bahwa di masa depan pertanian akan menjadi pemasok energi yang signifikan bersama dengan penyediaan bahan makanan.11
Sumber: Our World in Data, 2015
Upaya mengganti bahan bakar fosil dengan biofuel yang berasal dari bahan organik terbarukan telah dipromosikan sebagai cara mitigasi perubahan iklim, mencapai ketahanan energi, dan mendorong pembangunan ekonomi di negara-negara yang menghasilkan tanaman yang digunakan sebagai bahan baku biofuel. Narasi menang-menang (win-win narrative) ini menghadirkan biofuel sebagai solusi untuk tantangan kemiskinan, perubahan iklim, dan ketergantungan pada bentuk energi yang tidak terbarukan.12 Daniel Bodansky, Jutta Brunnée, dan Lavanya Rajamani ketika membicarakan hukum perubahan iklim internasional (international climate change law) menyoroti masalahmasalah kebijakan yang salah dan tidak masuk akal yang disebabkan oleh perubahan iklim:13
“Perubahan iklim merupakan tantangan kebijakan yang kompleks, polisentris, dan tampaknya tidak dapat dipecahkan. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-moon saat itu mencirikannya sebagai masalah yang menentukan zaman kita (defining issue of our age). Tentu saja, ini adalah salah satu masalah kebijakan paling sulit yang pernah dihadapi.
Hal yang senada disampaikan oleh Jacqueline Peel dan Hari M. Osofsky yang mengatakan bahwa perubahan iklim adalah masalah kompleks yang melintasi berbagai tingkatan tata kelola, bidang hukum, dan sektor ekonomi. Dengan menerapkan pendekatan yang luas, maka hampir semua litigasi dapat dianggap sebagai litigasi perubahan iklim karena perubahan iklim adalah konsekuensi dari milyaran dari tindakan manusia sehari-hari, pribadi, komersial, dan industri.14 Tekanan berat terhadap lingkungan ini, menurut Nick Woodward dapat dikategori menjadi 6 (enam) kecenderungan seperti terlihat pada diagram di bawah ini.
Sumber: Nick Woodward, 1996
Berdasarkan kecenderungan tersebut, Nick Woodward membagi karakteristik permasalahan, sebagai berikut. Pertama, pencemaran dan kerusakan adalah hasil agregat dari aksi-aksi kecil yang tersebar yang tidak terhitung banyaknya oleh sejumlah besar orang dan organisasi. Kedua, terdapat jeda waktu yang substansial antara sebab dan akibat, dan efek yang mungkin bersifat jangka panjang, dan kerusakan biologis dan genetik. Kedua karakteristik ini, tidak terlepas dari kasus klasik kegagalan pasar atau ketidakmampuan pasar untuk menghasilkan resolusi.15
Terlepas dari maksud produksi biofuel16 sebagai alternatif sumber bahan bakar fosil, keberlanjutan biofuel sering dikritik. Dalam konteks ini, perubahan penggunaan lahan adalah masalah utama. Sejumlah besar tanah dan air akan dibutuhkan untuk menghasilkan biomassa yang cukup untuk secara signifikan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Seiring dengan hal tersebut, terjadi perdebatan luas tentang peningkatan permintaan biomassa untuk pasar energi yang bisa berakibat berbahaya bagi keberlangsungan umat manusia karena mengemuka persaingan dengan kebutuhan pangan yang memicu kenaikan harga pangan.17
Peningkatan permintaan produksi biofuel, menjadi salah satu sifat dan penyebab booming harga komoditas baru-baru ini dan volatilitas harga telah menjadi bahan perdebatan yang sengit dan internasional. Amartya Sen memperingatkan situasi tersebut:
"Ekonomi instan (instant economics) ... Tentu saja kebutuhan akan kecepatan benar-benar penting dalam urusan makanan… Namun demikian, ekonomi instan juga sangat menipu dan sangat berbahaya di bidang ini. Jutaan jiwa bergantung pada kecukupan respons kebijakan terhadap masalah kelaparan dan kelaparan yang mengerikan di dunia modern.”
Pendekatan ekonomi instan untuk penentuan harga biji-bijian dan minyak biji-bijian adalah mantra standar pemodelan biofuel sebagai perubahan permintaan sehinga menyebabkan harga naik. Keterkaitan harga kebijakan biofuel memiliki efek dramatis dan unik pada harga komoditas pangan. Hubungan harga harus menjadi fokus perhatian dan kompleksitas spesifik dari berbagai instrumen kebijakan biofuel yang digunakan dan sejumlah besar efek interaksi antara kebijakan biofuel sendiri di dalam atau di seluruh negara, antara kebijakan biofuel dan kebijakan lainnya, khususnya subsidi pertanian dan respons kebijakan negara terhadap tingginya harga, antara biofuel, dan antara komoditas.18 Pendekatan ekonomi biofuel dapat dimaknai mengisi tangki bahan bakar dengan biaya mengosongkan perut orang miskin.19
9 Pertumbuhan industri biofuel sebagian besar didorong oleh kebijakan yang mengatasi perubahan iklim, termasuk peningkatan keamanan energi dan dukungan untuk industri pedesaan. Sementara itu, pasokan minyak bumi konvensional menjadi habis di banyak daerah, kemudian dikembangkan pilihan bahan bakar fosil lain untuk memasok bahan bakar cair konvensional ini, seperti minyak bumi laut dalam; minyak serpih; konversi batubara menjadi cair, compressed natural gas dan gas. Sementara pasokan dari sumbersumber ini berkembang pesat, ada kekhawatiran atas biaya lingkungan yang tinggi dari pilihan-pilihan ini, seperti jejak karbon, dan dampak hidrologi dan keanekaragaman hayati. Produksi biofuel diperkirakan akan terus meningkat untuk memenuhi permintaan bahan bakar di masa depan untuk transportasi berat dan penerbangan, sementara itu aplikasi yang alternatif terbarukan lainnya tidak tersedia. Lihat, Annette Cowie, et.al.,Environmental Risks and Opportunities of Biofuels, dalam Yves Le Bouthillier, et.al., The Law and Policy of Biofuels, (Cheltenham: Edward Elgar, 2016), hlm.4
10 Jose´ Marı ´a Ponce-Ortega and Jose´ Ezequiel Santiban˜ez-Aguilar, Strategic Planning for the Sustainable Production of Biofuels (Amsterdam: Elsevier Inc., 2019), hlm. 1
11 Deepak Rajagopal and David Zilberman, Review of Environmental, Economic and Policy Aspects of Biofuels, (World Bank Development Research Group Sustainable Rural and Urban Development Team, 2007), hlm. 4
12 Carmen G. Gonzalez, An Environmental Justice Critique of Biofuels, dalam Raya Salter, Carmen G. Gonzalez, and Elizabeth Ann Kronk Warner, Energy Justice: US and International Perspectives, (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, Inc., 2018), hlm. 2
13 Matthew Rimmer, Introduction: The Road to Paris: Intellectual Property, Human Rights, and Climate Justice, dalam Matthew Rimmer (ed.), Intellectual Property and Clean Energy: The Paris Agreement and Climate Justice, (Singapore: Springer Nature Singapore Pte Ltd., 2018), hlm. 1-2
14 Jacqueline Peel and Hari M. Osofsky, Climate Change Litigation: Regulatory Pathways to Cleaner Energy, (Cambridge: Cambridge University Press, 2015), hlm. 4-5
15 Karakteristik pertama membutuhkan perubahan nilai global dan/atau kerangka kerja global tentang legislasi, regulasi, dan penegakan hukum, Upaya ini dapat untuk mengkalkulasi biaya lingkungan dan ditegakkan dalam kalkulus konsumsi dan produksi, dengan mekanisme kompensasi transnasional. Perkiraan biaya dan kompensasi semacam itu berpotensi memunculkan perselisihan. Karakteristik kedua melibatkan masalah klasik pilihan antar generasi yang seringkali hanya mengejar keuntungan jangka pendek dengan biaya besar yang harus ditanggung di masa depan, biaya yang hanya dapat diketahui dengan melihat ke belakang. Dua masalah karakteristik ini merangkum sejumlah masalah tambahan, sosial, kognitif, politik dan ekonomi. Lihat, Nick Woodward, The Context for Energy and Environmental Regulation, dalam Helen Lawton Smith and Nick Woodward, Energy and Environment Regulation, (Hampshire: MacMillan Press Ltd., 1996), hlm.
9 16 Biofuel adalah jenis bahan bakar yang energinya berasal dari fiksasi karbon biologis.
Biofuel termasuk bahan bakar yang berasal dari konversi biomassa, biomassa padat, bahan bakar cair dan berbagai biogas. Lihat, D. Barnabè, R. et.al., dalam Land Use Change Impacts of Biofuels: A Methodology to Evaluate Biofuel Sustainability,Zhen Fang, (ed.),Biofuels - Economy, Environment And Sustainability,(Rijeka: InTech, 2013), hlm. 3
17 Sumber bahan baku generasi kedua dan ketiga, serta peningkatan produksi biofuel berkelanjutan dari generasi pertama seperti yang berasal dari tanaman yang tidak dapat dimakan, adalah beberapa bidang atau penelitian yang ditangani untuk melawan dampak
negatif dari produksi biofuel terhadap penggunaan lahan. Lihat, ibid.
18 Oleh karena itu, ekonomi volatilitas harga komoditas menjadi lebih kompleks dengan hubungan baru antara harga tanaman dan biofuel ketika kebijakan biofuel mengekspos harga komoditas pangan ke sumber volatilitas baru. Volatilitas bergantung pada sumber guncangan, seperti harga minyak versus penawaran atau permintaan tanaman atau kebijakan biofuel yang menentukan harga pasar biofuel domestik, misal, pajak atau harga dunia. Bahkan, peristiwa jangka pendek yang memutus hubungan antara harga tanaman dan biofuel juga berkontribusi terhadap volatilitas harga.Harry de Gorter, Dusan Drabik, and David R. Just The Economics of Biofuel Policies: Impacts On Price Volatility In Grain And Oilseed Markets, (Hampshire: Palgrave Macmillan, 2015), hlm. 1-4.
19 Deepak Rajagopal and David Zilberman, op.cit., hlm. 9.
Prasyarat Dalam Mewujudkan Politik Biofuel yang Berkelanjutan dan Responsif HAM
Situasi tersebut menunjukkan ketidakadilan struktural yang menjadi ciri khas perkebunan pertanian produksi massal dan ketiadaan regulasi secara keseluruhan di sebagian besar negara berkontribusi terhadap pelanggaran lingkungan, tanah, dan hak-hak buruh yang memarginalkan terutama masyarakat miskin pedesaan. Permasalahan yang melekat dalam model produksi pertanian skala besar yang sering disebut kapitalisme agraria (agrarian capitalism). Pertanian skala industri ini memusatkan produksi pertanian dengan menekankan volume dan laba tinggi namun dengan pelindungan yang minimal untuk kesehatan manusia, keamanan pangan dan ekonomi pedesaan. Selain itu, industri pertanian telah dikaitkan dengan degradasi lingkungan akibat deforestasi20 untuk memberikan ruang bagi lahan tanaman baru, kontaminasi tanah dan air dari penggunaan agrokimia yang berlebihan, seperti pupuk dan pestisida, polusi udara melalui pembakaran hutan dan kebun, dan kondisi kerja paksa. Pada saat yang sama, negara juga sering gagal mengakui hak-hak masyarakat adat dan petani dengan menerapkan hukum dan kebijakan yang diskriminatif, gagal menegakkan hukum yang ada, atau mengambil alih tanah atas nama pembangunan pedesaan. Perluasan produksi biofuel sering memberikan tekanan pada kelompok-kelompok yang terpinggirkan ini karena agribisnis berupaya mendapatkan lebih banyak lahan.21 Perubahan penggunaan lahan tidak langsung (indirect land use change) justru mengurangi manfaat perubahan iklim dari biofuel, dan menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati, dan kerugian sosial melalui ancaman terhadap keamanan pangan dan perpindahan masyarakat miskin pedesaan.22
Dengan demikian, banyak tantangan yang mengancam gerakan menuju pembangunan berkelanjutan (movement toward sustainable development) yang memiliki tujuan-tujuan penting, termasuk (1) pembangunan sosial dan pengentasan kemiskinan secara simultan, dan (2) pertumbuhan ekonomi, (3) melindungi lingkungan. Gerakan ini menjadi penting menjadi tindakan bersama karena bentuk-bentuk pertumbuhan ekonomi di masa lalu dan sekarang telah menciptakan distribusi kekayaan yang sangat tidak merata antara dan di dalam negara-negara, dan memberikan tekanan berat pada lingkungan.23 Persinggungan antarsektor ini, menentukan arah kebijakan biofuel. Harry de Gorter, Dusan Drabik, dan David R. Just mendefinisikan kebijakan biofuel (biofuel policy) sebagai campuran antara peraturan, regulasi, dan intervensi pasar yang bersumber dari peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan, energi, pertanian, dan perdagangan. Perangkat kebijakan ini sangat beragam, kompleks, dan terus berkembang dan tidak selalu dimaksudkan untuk memengaruhi harga bahan bakar nabati dan tanaman, konsekuensi kebijakan biofuel ini sering tidak disengaja dan tidak dipahami atau diantisipasi.24 Kebijakan biofuel muncul sebagai pertemuan kebijakan yang merupakan bagian dari kebijakanenergi, lingkungan, pertanian, dan peraturan perdagangan yang dirancang untuk mencapai berbagai tujuan, termasuk keamanan energi, kualitas lingkungan, peningkatan pendapatan pertanian dan pembangunan pedesaan, dan mendorong perubahan teknologi. Tujuan politik lain dari kebijakan biofuel ini diarahkan pada peningkatan produksi energi dalam negeri yang menciptakan pekerjaan "hijau" dan penghematan devisa dengan berkurangnya impor minyak mentah.25
Namun demikian, karakteristik khusus biofuel sebagai masalah tata kelola26 mencakup ketidaksepakatan mendasar tentang cara mengelola risiko bisnis, keuangan, sosial dan lingkungan yang terkait dengan produksi dan penggunaan biofuel, seperti keragaman teknologi dan model bisnis, besarnya dan tingkat perkembangan peluang ekonomi dan industri, dan kekurangan dalam kapasitas pemerintah untuk memberikan apa yang diperlukan untuk model tata kelola biofuel yang efektif.27 Sementara itu, Rio + 20 memberikan pengakuan tentang apa yang dibutuhkan untuk memajukan keberlanjutan sambil memastikan peluang ekonomi secara maksimal. Industri dan pemerintah perlu didorong untuk membangun bentuk-bentuk baru kemitraan dengan semakin menempatkan industri untuk memikul tanggung jawab yang besar atas konsekuensi aktivitas ekonomi dan perilaku yang tidak berkelanjutan.28
Dalam berbagai skenario energi untuk masa depan, diasumsikan bahwa 60–80% pengurangan gas rumah kaca selama abad ini akan diambil dari pasokan dan penggunaan energi, dan proses industri. Skenario ini menyatakan bahwa (1) energi terbarukan dan (2) penghematan energi akan memainkan peran penting dalam mengurangi dan mempertahankan konsumsi energi. Jalur menuju solusi energi dapat divisualisasikan melalui diagram di bawah ini.29
Pada titik ini, maka diperlukan sistem tata kelola biofuel yang efektif untuk mengelola berbagai risiko, misalnya risiko lingkungan dan hak asasi manusia yang terlibat di sepanjang rantai pasokan biofuel, mulai dari pembangunan perkebunan, penanaman dan pengolahan, hingga distribusi dan penggunaan akhir.30 Menurut Paul Martin dan Elodie Le Gal upaya membangun tata kelola biofuel akan menghadapi beberapa tantangan, berikut:31
1. Kurangnya tujuan kebijakan publik yang jelas tentang apakah biofuel harus didukung atau tidak untuk mencapai masa depan energi bersih
2. Tantangan hukum dalam mengatur industri yang sering kali mencakup lintas wilayah (yurisdiksi);
3. Informasi asimetris yang ditunjukkan adanya gejala sektor publik sering kali tidak memiliki informasi yang mendalam, terutama tentang teknologi dan operasi komersial yang dipegang oleh industri yang ingin diaturnya;
4. Sejumlah besar paradigma komersial dan teknologi alternatif dikejar oleh perusahaan yang berbeda;
5. Kepentingan dan nilai yang bersaing antara sektor publik dan swasta dan di antara banyak pemangku kepentingan yang terlibat dalam industri biofuel.
Tata kelola transisi sosial-teknis (governance of socio-technical) menuju ekonomi hijau (greener economies) dengan konsumsi energi yang lebih sedikit dan mengurangi dampak gas rumah kaca. Transisi sosial-teknis membutuhkan pemahaman untuk melihat kausalitas dan saling ketergantungan antara inovasi yang responsif terhadap lingkungan (eco-innovations), infrastruktur fisik atau persediaan modal yang sesuai, dan tata kelola termasuk para aktor, yang menciptakan dan menciptakan kembali aturan main. Selain itu, prinsip-prinsip tata kelola yang paling menjanjikan yang membantu mengatasi sumber kegagalan kebijakan yang sistematis dan membantu menghindari dinamika relasi antar-aktor yang berpotensi merusak lingkungan dan melanggar hak asasi manusia.32 Berkaitan dengan hal ini, rezim sosial-teknis dimaknai sebagai seluruh kompleks pengetahuan ilmiah, praktik rekayasa, teknologi proses produksi, karakteristik produk, keterampilan dan prosedur, dan lembaga dan infrastruktur yang membentuk totalitas teknologi.33 Pengembangan konsep desain untuk lingkungan (concept of design for environment) menjadi strategis untuk pengelolaan lingkungan bagi perusahaan. Desain untuk lingkungan adalah pertimbangan sistem untuk desain kinerja sehubungan dengan tujuan lingkungan, kesehatan, keselamatan, dan keberlanjutan selama produk tersebut lengkap dan siklus hidup proses dari produk tersebut. Ruang lingkup desain untuk lingkungan mencakup tujuan berikut: 34
1. Perlindungan lingkungan berkaitan dengan adanya kepastian bahwa udara, air, tanah, dan sistem ekologi tidak terpengaruh secara negatif karena pelepasan polutan atau zat beracun;
2. Kesehatan dan keselamatan manusia menekankan adanya jaminan bahwa orang-orang tidak terpapar bahaya keselamatan atau menjadi agen dari suatu penyakit kronis di lingkungan tempat kerja atau kehidupan pribadi mereka;
3. Keberlanjutan sumber daya alam menitikberatkan adanya jaminan bahwa konsumsi manusia atau penggunaan sumber daya alam tidak mengancam ketersediaan sumber daya ini untuk generasi mendatang.
Tujuan utama desain untuk keberlanjutan (design for sustainability) adalah pembangunan berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan diperkenalkan dan dipromosikan oleh laporan Our Common Future sebagai tujuan bersama untuk seluruh dunia. Definisi Brundtland tentang pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Meskipun keberlanjutan diterima secara luas sebagai tujuan umum, saat ini konsep ini ditafsirkan dengan berbagai cara yang dapat dibedakan dengan penekanan relatif dengan memberi tekanan pada aspek ekonomi, sosial, dan ekologis. Kemudian, John Elkington mengembangkan kerangka kerja triple bottom line yang terdiri dari 3 (tiga) komponen keberlanjutan, yaitu kemakmuran ekonomi, kualitas lingkungan, dan keadilan sosial.35 Berdasarkan konsep ini dikembangkan istilah desain untuk keberlanjutan (design for sustainability) yang memiliki cakupan yang lebih luas dan lebih holistik daripada ecodesign karena selain dari aspek lingkungan, konsep ini juga memasukkan masalah sosial, etika, dan kesetaraan ke dalam desain. Sejak 1995, desain untuk keberlanjutan menjadi pendekatan yang diterima dan deskripsi yang luas tentang desain untuk keberlanjutan:36
“Industri menganggap kepedulian lingkungan dan sosial sebagai elemen kunci dalam strategi inovasi produk jangka panjang mereka. Ini menyiratkan bahwa perusahaan memasukkan faktor lingkungan dan sosial ke dalam pengembangan produk di sepanjang siklus hidup produk, di seluruh rantai pasokan, dan dengan menghormati lingkungan sosial-ekonomi mereka, dari komunitas lokal untuk perusahaan kecil, ke pasar global untuk perusahaan transnasional”
Desain untuk keberlanjutan yang mengintegrasikan pertimbangan elemen orang, keuntungan, dan planet menurut Angele Reinders, Jan Carel Diehl, and Han Brezet dapat divisualisasikan di bawah ini.37
Meskipun demikian, apabila merujuk pada pandangan Roland Schneider dalam mengimplementasikan konsep pembangunan berkelanjutan yang mendasari desain untuk keberlanjutan, masih sulit untuk memasukan dimensi sosial. Dimensi sosial yang semestinya menjadi bagian dari bahan pertimbangan, seperti hak asasi manusia, pendidikan dan kesehatan, dan keragaman gender. Sementara itu, telah ada kemajuan besar dalam mengintegrasikan bidang ekonomi dan lingkungan dalam implementasi konsep ini. Dimensi sosial bukan hanya yang paling sulit untuk diintegrasikan, namun juga dimensi yang paling sulit untuk diukur.38 André Benaim, Amber C. Collins, dan Luke Raftis merujuk pada pendapat Henrik Ny, dkk yang menyatakan bahwa untuk sisi sosial, konsep kebutuhan mendasar manusia adalah titik awal. Definisi keberhasilan dalam sistem sosial adalah bahwa orang tidak tunduk pada kondisi yang secara sistematis merusak kapasitas untuk memenuhi kebutuhan mereka.39 Keberlanjutan sosial (social sustainability) bukan tentang memastikan bahwa kebutuhan semua orang terpenuhi. Sebaliknya, tujuannya adalah bahwa kondisi ada bagi setiap orang untuk memiliki kapasitas untuk mewujudkan kebutuhan untuk diri mereka sendiri, apabila mereka menginginkannya. Apapun yang menghambat kapasitas ini dianggap sebagai penghalang, dan perlu ditangani agar setiap organisasi atau komunitas dapat membuat kemajuan menuju keberlanjutan sosial.40
Desta Mebratu memperkuat prasyarat interaksi antara ketiga elemen tersebut dengan model pembangunan berkelanjutan yang didasarkan pada model kesalingketergantungan antara kosmos ekonomi, sosial, dan kosmos biotik.41 Ketujuh belas tujuan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dapat dikonstruksikan berdasarkan model konsentris Desta Mebratu yang didasari atas 3 (tiga) dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan atau biosfer pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, untuk mengimplementasikan Agenda 2030 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, ada kebutuhan untuk bergerak melampaui pemahaman reduksionis dan memperhitungkan saling mempengaruhi yang erat antara manusia dan alam. Visualisasi yang menggambarkan keterkaitan ke-17 tujuan pembangunan berkelanjutan menurut Stockholm Resilience Centre’s dapat dilihat di bawah ini. 42
Dalam konteks, tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), tujuan yang berdimensi sosial dari pembangunan berkelanjutan, meliputi:43
1. Pemberantasan kemiskinan;
2. Mengakhiri kelaparan;
3. Memastikan pendidikan inklusif;
4. Mempromosikan pekerjaan penuh dan pekerjaan yang layak;
5. Mengurangi ketimpangan;
6. Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif;
7. Memberikan akses ke keadilan.
Salah satu alasan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan Agenda 2030 adalah kerangka kerja pembangunan transformatif adalah bahwa mereka didasarkan pada hak asasi manusia. Lebih dari 90 persen sasaran dan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sesuai dengan kewajiban hak asasi manusia.44 Berdasarkan prasyarat ini, apabila dilihat dari perspektif hak asasi manusia, maka tujuan pembangunan yang berkelanjutan (SDGs) yang berdimensi sosial dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.
| Tujuan SDGs yang Berdimensi Sosial | Perspektif HAM45 |
| Pemberantasan kemiskinan | • Hak atas standar hidup yang memadai Pasal 25 DUHAM; Pasal 11 Kovenan Ekosob; Pasal 27 KHA • Hak atas jaminan sosial Pasal 22 DUHAM; Pasal 9 Kovenan Ekosob; Pasal 28 Konvensi Hak Penyandang Disabilitas; Pasal 26 KHA • Hak yang setara bagi perempuan dalam kehidupan ekonomi Pasal 11, 13, 14 (2) (g), 15 (2), 16 (1) Konvensi Penghapusan |
| Mengakhiri kelaparan | • Hak atas makanan yang memadai Pasal 25 DUHAM; Pasal 11 Kovenan Ekosob; Pasal 24 (2) (c) KHA • Kerjasama internasional, termasuk memastikan distribusi pasokan pangan dunia yang merata |
| berkualitas | • Hak atas pendidikan Pasal 26 DUHAM; Pasal 13 Kovenan Ekosob; Pasal 23 (3), 28, 29 KHA; Pasal 24 Konvensi Hak Penyandang Disabilitas; dan Pasal 14 Deklarasi Hak Masyarakar Adat • Hak yang sama bagi perempuan dan anak perempuan di bidang pendidikan Pasal 10 ; Pasal 6 Kovenan Ekosob • Kerjasama internasional Pasal 28 DUHAM; Pasal 3-4 Deklarasi Hak atas Pembangunan; |
| Mempromosikan pekerjaan penuh dan pekerjaan yang layak | • Hak untuk bekerja dan untuk kondisi kerja yang adil dan menguntungkan Pasal 23 DUHAM; Pasal 6, 7, 10 Kovenan Ekosob; Pasal 27 Konvensi Hak Penyandang Disabilitas; Konvensi-konvensi Perburuhan Inti ILO dan Deklarasi ILO tentang Prinsip dan Hak Fundamental di Tempat Kerja • Larangan perbudakan, kerja paksa, dan perdagangan orang Pasal 4 DUHAM; Pasal 8 Kovenan Ekosob; Pasal 6 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan; |
| • Hak atas kesetaraan dan non-diskriminasi Pasal 2 DUHAM; Pasal 2 (2) Kovenan Ekosob; Pasal 2 (1), 26 Kovenan Sipol; Pasal 2 (2) Konvensi Penghapusan Segala Diskriminasi Rasial; Pasal 2 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan; Pasal 2 KHA; Pasal 5 Konvensi Hak Penyandang Disabilitas; Pasal 7 ; Pasal 8 (1) Deklarasi Hak atas Pembangunan • Hak untuk berpartisipasi dalam urusan publik Pasal 21 DUHAM; Pasal 25 Kovenan Sipol; Pasal 7 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan; Pasal 5 Konvensi Penghapusan Segala Diskriminasi Rasial; Pasal | |
| Mempromosikan masyarakat yang | mereka Pasal 47 (1) Konvensi Perlindungan Hak Buruh Migran • Hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan keamanan Pasal 3 DUHAM; Pasal 6 (1), 9 (1) Kovenan Sipol; PAsal 1 Konvensi Perlindungan dari Penghilangan Paksa, • Bebas dari penyiksaan |
| Memberikan akses ke keadilan | Konvensi Perlindungan dari Penghilangan Paksa, • Bebas dari penyiksaan Pasal 5 DUHAM; Pasal 7 Kovenan Sipol; Pasal 2 Kovensi Menentang Penyiksaan; Pasal 37 (a) KHA • Perlindungan anak-anak dari segala bentuk kekerasan, penyalahgunaan atau eksploitasi Pasal 19, 37 (a)), termasuk perdagangan manusia, Pasal 34 36; KHA, Protokol Opsional Perdagangan Anak, Pelacuran Anak, |
Bioenergi, termasuk biofuel dapat memainkan peran penting dan konstruktif dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), termasuk mengimplementasikan Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim untuk memajukan tujuan iklim, keamanan pangan, penggunaan lahan yang lebih baik, dan energi berkelanjutan untuk semua:46
1. Tujuan ke-13, mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya,
2. Tujuan ke-7, memastikan akses ke energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua,
3. Tujuan ke-2: menghentikan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi dan mempromosikan pertanian berkelanjutan
4. Tujuan ke-15: melindungi, memulihkan dan mempromosikan penggunaan ekosistem terestrial yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, dan menghentikan serta membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati.
5. Perjanjian Paris menegaskan kembali kebutuhan untuk mempromosikan akses universal ke energi berkelanjutan, menyerukan tindakan untuk melestarikan dan meningkatkan lingkungan, pembersihan gas rumah kaca dan mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.
Lebih jauh A. Meletiou, dkk, menyatakan bahwa ekspansi energi terbarukan mendorong perubahan ekosistem dan kehilangan keanekaragaman hayati. Perubahan ekosistem dan hilangnya keanekaragaman hayati dapat dihubungkan dengan setidaknya satu dari 5 (lima) tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGS):47
1. Tujuan ke-3, kesehatan dan kesejahteraan yang baik;
2. Tujuan ke-12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab;
3. Tujuan ke-13, aksi iklim;
4. Tujuan ke-14, kehidupan di bawah air;
5. Tujuan ke-15, kehidupan di darat.
Meskipun terbarukan, biomassa, termasuk biofuel adalah sumber daya yang terbatas, apabila tidak diolah dan diatur dengan tepat, produksi dan konsumsi biomassa dapat memperburuk lingkungan, terkait dengan konflik lahan, kelangkaan sumber daya, degradasi tanah, hilangnya keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim. Sebagai contoh, produksi biomassa untuk tujuan selain makanan dan pakan dapat membahayakan ketahanan pangan. Selain itu, produksi biomassa dapat mendorong perubahan penggunaan lahan, akses, dan kepemilikan yang dapat memiliki konsekuensi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang tidak berkelanjutan. Lebih jauh lagi, perluasan budidaya untuk melayani permintaan yang berbeda untuk makanan, pakan, biomaterial, dan bioenergi dapat mengakibatkan konversi lahan, seperti padang rumput, sabana, hutan, dan lahan basah, yang tidak cocok untuk pertanian berkelanjutan. Ekspansi produksi biomassa menyebabkan deforestasi dan juga membahayakan keanekaragaman hayati dan mata pencaharian penduduk asli, miskin, dan rentan. Intensifikasi penggunaan lahan juga dapat mengurangi kualitas dan ketersediaan air, dan selanjutnya dapat mengganggu siklus karbon global dan nitrogen.48 Berkaitan hal ini, banyak dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) bergantung pada biomassa. Produksi biomassa tersirat dalam sejumlah tujuan, seperti tujuan pada ketahanan pangan, energi, pengembangan industri, pola konsumsi dan produksi, dan perlindungan ekosistem.49 Relevansi tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dengan produk biomassa dapat terlihat pada tabel di bawah.50
| juan ke-2 | Tujuan ke-2 Mengakhiri kelaparan, capai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan promosikan pertanian berkelanjutan |
| jun ke-7 | Tujun ke-7 Memastikan akses ke energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua |
| jun ke-9 | Tujun ke-9 Membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, dan mendorong inovasi |
| ujuan ke-12 | Tujuan ke-12 Memastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan |
| ujuan ke-13 | Tujuan ke-13 Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya |
| Tujuan ke-15 | Tujuan ke-15 Melindungi, memulihkan, dan mempromosikan penggunaan ekosistem terestrial yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, dan menghentikan serta membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati |
Oleh karena produksi biofuel memiliki dimensi hak asasi manusia dan lingkungan hidup, maka dampak produksi biofuel ini perlu dilihat melalui perspektif hukum internasional. Hukum internasional yang berkaitan dengan kegiatan energi didasarkan pada penerapan prinsipprinsip umum yurisdiksi dan kontrol yang dapat dilakukan oleh negara atas wilayah dan warga negara mereka, baik entitas alami maupun hukum, termasuk perusahaan yang melakukan kegiatan energi.51 Sistem internasional juga mengembangkan sejumlah instrumen yang fokus pada pelindungan hak asasi manusia. Perkembangan dan dinamika hak asasi manusia kemudian, Hak-hak tambahan ini mencakup hak untuk pengembangan dan hak atas lingkungan yang layak.52 Kemudian, dalam kaitannya dengan produksi biofuel dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) apabila diletakkan berdasarkan perspektif hak asasi manusia, maka persandingannya dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.
| Keterkaitan Biofuel dan Tujuan SDGs | Perspektif HAM53 |
| Menghentikan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi dan mempromosikan pertanian | • Hak atas makanan yang memadai Pasal 25 DUHAM; Pasal 11 Kovenan Ekosob; Pasal 24 (2) (c) KHA • Kerjasama internasional, termasuk memastikan distribusi pasokan pangan dunia yang merata Pasal 28 DUHAM; Pasal 2 (1), 11 (2) Kovenan Ekosob |
| sehat dan meningkatkan kesejahteraan | • Hak untuk hidup Pasal 3 DUHAM; Pasal 6 Kovenan Sipol, Pasal 12 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan; dan Pasal 6 KHA • Hak atas kesehatan Pasal 25 DUHAM; Pasal 12 Kovenan Ekosob, Pasal 12 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan; dan Pasal 24 KHA; • Perlindungan khusus untuk ibu dan anak-anak Pasal 10 Kovenan Ekosob • Hak untuk menikmati manfaat dari kemajuan ilmiah dan penerapannya Pasal 27 DUHAM; Pasal 15 (1) (b) Kovenan Ekosob • Kerjasama internasional |
| Memastikan akses ke energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern | KHA • Hak atas standar hidup yang memadai Pasal 25 DUHAM; Pasal 11 Kovenan Ekosob • Hak untuk menikmati manfaat dari kemajuan ilmiah dan penerapannya |
| Membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, dan | • Hak untuk menikmati manfaat dari kemajuan ilmiah dan penerapannya Pasal 27 DUHAM; Pasal 5 (1) (b) Kovenan Ekosob • Hak untuk mengakses informasi Pasal 19 DUHAM; Pasal. 19 (2) Kovenan Sipol • Hak atas perumahan yang layak, termasuk tanah dan sumber daya Pasal 25 DUHAM; Pasal 11 Kovenan Ekosob • Hak yang setara bagi perempuan untuk kredit |
| Memastikan konsumsi dan pola produksi berkelanjutan | • Hak atas kesehatan termasuk hak untuk lingkungan yang aman, bersih, sehat dan berkelanjutan Pasal 25 (1) DUHAM; Pasal 12 Kovenan Ekosob • Hak atas makanan yang cukup dan hak atas air minum yang aman Pasal 25 (1) DUHAM; Pasal 11 Kovenan Ekosob • Hak semua orang untuk secara bebas menentukan |
| Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya | |
| Menghemat dan menggunakan sumber daya laut, laut, dan laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan | |
| dan mempromosikan penggunaan ekosistem terestrial yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi |
Seiring dengan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan, beberapa perusahaan yang mencari atau memproduksi minyak sawit telah membuat komitmen secara individu dan sektor terkait, komitmennya untuk tidak melakukan deforestasi, tidak ada produksi di lahan gambut, pengurangan emisi gas rumah kaca dan perlindungan hak asasi manusia. Komitmen ini sering disebut sebagai Tanpa Deforestasi, Tanpa Gambut, Tanpa Eksploitasi (No Deforestation, No Peat, No Exploitation/NDPE),53 meliputi:54
1. Tidak ada deforestasi biasanya diwujudkan dengan melindungi daerah Nilai Konservasi Tinggi dan Stok Karbon Tinggi;
2. Tanpa gambut menekankan pada upaya untuk menghindari penanaman di gambut dengan kedalaman apa pun;
3. Tidak ada eksploitasi melalui perlindungan hak asasi manusia, hak-hak pekerja dan hak-hak komunitas lokal dan masyarakat adat, termasuk untuk bebas, didahulukan dan diinformasikan (FPIC).
Transformasi industri minyak kelapa sawit menuju keberlanjutan dapat ditelesuri pada 2013, saat pedagang/penyuling minyak sawit (palm oil traders/refiners) terutama di Asia Tenggara mulai merangkul kebijakan tanpa deforestasi, tanpa gambut, dan tanpa eksploitasi. Kebijakan ini meminta pemasok mereka untuk menahan diri dari pembukaan hutan dan lahan gambut untuk perkebunan kelapa sawit baru.55 Kebijakan NDPE mengacu pada kebijakan keberlanjutan perusahaan yang berifat sukarela. Adopsi kebijakan NDPE dengan cepat menyebar di seluruh rantai pasokan dan untuk komoditas lain seperti kedelai, kakao dan bubur kertas, dengan beberapa perusahaan mengadopsi kebijakan lintas-persyaratan (cross-commodity policies). Kebijakan NDPE berlaku tidak hanya untuk operasi perusahaan sendiri, namun untuk semua pemasoknya dan seluruh operasi mereka. Namun, cakupan dan kekuatan kebijakan NDPE sangat bervariasi dan kebijakan setiap perusahaan sedikit berbeda. Keterlacakan adalah elemen kunci dari kebijakan tersebut karena kesesuaian dengan NDPE tidak dapat diverifikasi tanpa NDPE.56
Kebijakan NDPE dapat diletakkan sebagai bagian dari instrumen untuk mendorong produk minyak sawit berkelanjutan yang membahayakan manusia atau lingkungan. Persinggungan antara kebijakan NDPE dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.
| Kebijakan NDPE | Perspektif SDGs Perspektif HAM | Perspektif HAM |
| Tanpa deforestasi Tanpa Gambut | Tujuan ke-6 Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua | • Hak atas air minum dan sanitasi yang aman Pasal 11 Kovenan Ekosob • Hak atas kesehatan Pasal 25 DUHAM; Pasal 12 Kovenan Ekosob • Akses yang setara terhadap air dan sanitasi bagi perempuan pedesaan Pasal 14 (2) (h) Konvensi Penghapusan Segala Bentuk |
| Tujuan ke-13 Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya Tujuan 14 Menghemat dan menggunakan sumber daya laut, laut, dan laut secara berkelanjutan Tujuan ke-15 Melindungi, memulihkan, dan mempromosikan penggunaan ekosistem terestrial yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, dan menghentikan | • Hak atas kesehatan termasuk hak untuk lingkungan yang aman, bersih, sehat dan berkelanjutan Pasal 25 (1) DUHAM; Pasal 12 Kovenan Ekosob • Hak atas makanan yang cukup dan hak atas air minum yang aman Pasal 25 (1) DUHAM; Pasal 11 Kovenan Ekosob • Hak semua orang untuk secara bebas menentukan sumber daya alam mereka Pasal 1 (2) Kovenan Sipol dan Kovenan Ekosob | |
| segala bentuknya di mana-mana | memadai Pasal 25 DUHAM; Pasal 11 Kovenan Ekosob; Pasal 27 KHA • Hak atas jaminan sosial Pasal 22 DUHAM; Pasal 9 Kovenan Ekosob; Pasal 28 Konvensi Hak Penyandang Disabilitas; Pasal 26 KHA • Hak yang setara bagi perempuan dalam kehidupan ekonomi Pasal 11, 13, 14 (2) (g), 15 (2), 16 (1) Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap |
| Tujuan ke-4 Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan | ekonomi dan sosial Perempuan menguntungkan | • Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, khususnya dalam kehidupan ekonomi dan sosial Pasal 11, 13 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan • Hak atas kondisi kerja yang adil dan menguntungkan Pasal 7 Kovenan Ekosob; Pasal 11 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan |
| Tempat Kerja Pasal 34-36 KHA dan No. 111 182 | Inti ILO dan Deklarasi ILO tentang Prinsip dan Hak Fundamental di Tempat Kerja • Larangan perbudakan, kerja paksa, dan perdagangan orang Pasal 4 DUHAM; Pasal 8 Kovenan Ekosob; Pasal 6 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan; Pasal 34-36 KHA • Hak yang setara bagi perempuan dalam kaitannya dengan pekerjaan Pasal 11 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan; Konvensi ILO No. 100 dan No. 111 • Larangan pekerja anak Pasal 32 KHA; Konvensi ILO No. 182 • Hak-hak buruh yang setara bagi pekerja migran Pasal 25 Konvensi Perlindungan Hak Buruh Migran |
xxxiv
Persinggungan antara kebijakan NDPE, tujuan pembangunan berkelanjutan, dan HAM dapat divisualisasikan melalui diagram di bawah ini.
Relasi Bisnis dan HAM sebagai Kerangka Kebijakan Politik Biofuel: Tata Kelola
James Meadowcroft menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan terutama berkaitan tentang tata kelola. Hal ini dapat dimaknai bahwa krisis iklim lebih seperti krisis tata kelola daripada krisis lingkungan. Dengan demikian, tata kelola memiliki peran penting yang dimainkan dalam menangani keberlanjutan dan perubahan iklim. Tata kelola dipandang penting untuk merealisasikan pembangunan berkelanjutan secara umum dan kadang-kadang disebut sebagai pilar atau dimensi keempat pembangunan berkelanjutan, selain dimensi ekonomi, lingkungan dan sosial.57 Tantangan untuk memenuhi kebutuhan tata kelola telah muncul sebagai perhatian utama dalam banyak situasi sosial, tidak terkecuali dalam masyarakat internasional di mana tidak ada pemerintah yang menyeluruh untuk bertanggung jawab
atas situasi sosial yang bersifat kompleksitas yang rumit dalam meng57 Joachim Monkelbaan, op.cit., hlm. 12-13.
integrasikan biofisikal, ekonomi, dan kekuatan sosial yang mempengaruhi pencapaian pembangunan berkelanjutan dalam skala global.58
Tata kelola (governance) berbeda dari pemerintah (government) karena istilah tata kelola dapat mewakili bentuk-bentuk peraturan baru (new forms of regulation) yang melampaui kegiatan negara hierarkis tradisional (klasik) yang mencakup proses, dinamika, dan bentuk interaksi antar aktor, misalnya pengaturan sendiri (self-regulation), bentuk baru kebijakan bertingkat dan kerja sama swasta-publik. Tata kelola untuk tujuan pembangunan berkelanjutan (Governance for the SDGs) membutuhkan beragam dan campuran dinamis dari pendekatan, mulai dari terpusat ke desentralisasi; dari yang mengikat secara hukum menjadi sukarela; dan dari gaya tata kelola ke jaringan dan pasar. Hal ini memungkinkan adanya variasi waktu, tempat, dan peran aktor yang berbeda. Metagovernance merupakan campuran dinamis dari hierarkis, jaringan, gaya tata kelola pasar, dan mampu mengatasi berbagai masalah ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk diatasi oleh tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).59
Jessica O’Neil menegaskan kembali bahwa upaya meningkatkan hubungan dan kolaborasi antara bisnis, politik, masyarakat, dan lingkungan alam tidak lagi dapat dipandang sebagai kegiatan opsional, melainkan suatu keharusan, terutama di bidang pembangunan berkelanjutan. Negara telah diminta untuk berkolaborasi, merencanakan dan mengimplementasikan jalur yang layak menuju pembangunan berkelanjutan dalam menanggapi masalah pemanasan global dan perubahan iklim, sementara juga bertindak dalam tanggung jawab yang diamanatkan mereka untuk menyediakan kemajuan ekonomi dan sosial bagi masyarakat negara mereka.60 Dengan demikian, mengatasi pembangunan berkelanjutan merupakan upaya realisasi bersama tuntutan nasional dan internasional berdasarkan alasan politik, bisnis, dan sosial. Ketika tekanan global terus meningkat untuk negara untuk mengambil langkah-langkah yang layak untuk melindungi stabilitas lingkungan dunia, demikian juga permintaan untuk kemajuan ekonomi, sosial dan politik. Kebijakan mengenai lingkungan alam secara umum memiliki peluang yang sangat kecil untuk selamat dari implementasinya jika kolaborasi yang lebih besar antara pembuat kebijakan, komunitas bisnis dan masyarakat tidak terjadi. Pada titik ini menjadi penting dan strategis menambahkan elemen ‘p’ keempat dari triple bottom line pandangan John Elkington, yaitu persepsi politik (perception politics).61 Parameter bagi bisnis, politik, masyarakat dan lingkungan alam sebagai modalitas dalam mengimplementasikan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.62
| Elemen | Elemen Peran Elemen |
| inis | Bisnis Sektor bisnis mencakup organisasi bisnis, baik kecil atau besar yang beroperasi ndependent dari kontrol pemerintah, namun dengan asumsi bahwa peraturan pemerintah, anggota masyarakat dan lingkungan alam diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan terkait untuk operasi dan keuangan. Selanjutnya, sektor ini harus diakui memiliki kapasitas untuk mempengaruhi dan berdampak pada sektor politik, serta anggota masyarakat dan lingkungan alam. |
| Polik | Politik Sektor ini juga mencakup partai politik dan/atau pembuat kebijakan. Sektor ini diakui karena kapasitasnya untuk secara langsung memperkenalkan undang-undang, kebijakan, dan/atau peraturan, yang dapat ditegakkan secara hukum pada bisnis, masyarakat dan lingkungan alam. Terakhir, sektor ini harus diakui kapasitasnya untuk secara langsung berdampak pada lingkungan alam. |
| Masyarakat Sipil Sektor ini mengacu pada semua orang, terlepas dari budaya, etnis, usia atau lokasi geografis yang dianggap sebagai penduduk sah atau warga negara. Semua warga negara atau penduduk dapat masuk dalam lingkup dalam sektor bisnis atau politik, namun pengelompokan ini merujuk secara khusus kepada mereka yang tidak memiliki posisi atau usaha (bisnis atau politik). Sektor ini diakui dapat dipengaruhi secara langsung dan dipengaruhi oleh kelompok bisnis dan politik, sementara juga dapat mempengaruhi baik dengan kegiatan, ideologi, kepercayaan dan tanggapan mereka terhadap upaya bisnis dan/atau kebijakan yang disarankan dan/atau diterapkan. Selanjutnya, kelompok ini juga harus diakui karena kapasitasnya untuk secara langsung mempengaruhi | |
| Lingkungan Sektor ini telah dipahami sebagai wilayah-wilayah di bumi yang mencakup interaksi gabungan antara fauna, flora (dan organisme hidup yang tidak dikategorikan dalam flora atau fauna), pola cuaca/ iklim, dalam berbagai ekosistem, termasuk darat, laut, dan udara). Lingkungan memiliki kapasitas simbiotik, baik untuk dampak, dan dipengaruhi oleh negara maju, termasuk bisnis, politik, dan |
Idealnya, tata kelola metagovernance dapat menempatkan keempat elemen tersebut sehingga dapat meningkatkan pengambilan keputusan dan partisipasi yang demokratis, mengarahkan atau mengkoordinasikan aksi kolektif melalui kombinasi berbagai bentuk tata kelola. Metagovernance dapat meningkatkan koherensi antara bentuk-bentuk tata kelola yang semakin terfragmentasi, karena badanbadan tata kelola baru diciptakan pada skala yang berbeda dan dengan berbagai campuran mandat kebijakan.63 Tata kelola metagovernance oleh Joachim Monkelbaan dimaknai dengan arsitektur tata kelola eksperimentalis (experimentalist governance)64 dapat memiliki sejumlah nilai penting untuk tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs):65
1. Pendekatan ini mengakomodasi keragaman dalam mengadaptasi tujuan umum ke berbagai konteks lokal, daripada memaksakan solusi seragam, satu ukuran untuk semua (onesize-fits-all solutions);
2. Sejalan dengan pendekatan pragmatisme, maka partisipasi pemangku kepentingan berkontribusi terhadap proses pembelajaran sosial melalui berbagi informasi yang relevan dan mempertimbangkan argumen yang bersaing. Stakeholder menyediakan mekanisme untuk pembelajaran terkoordinasi dari implementasi dan eksperimen lokal. Oleh karena itu, tata kelola eksperimentalis digambarkan sebagai media untuk belajar dari keberagaman;
3. Baik tujuan itu sendiri maupun sarana untuk mencapainya secara eksplisit dipahami sebagai sementara dan dapat direvisi berdasarkan pengalaman sehingga masalah yang diidentifikasi dalam satu fase implementasi dapat diperbaiki di berikutnya;
4. Partisipasi masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lainnya dapat memperkuat transparansi. Partisipasi perlu dilengkapi dengan peer review secara regular. Proses ini dapat memberikan setidaknya beberapa perlindungan dari adanya ancaman rezim eksperimentalis yang didominasi oleh kepentingan yang kuat.
20 Perluasan biofuel dapat menggantikan produksi makanan, pakan ternak, serat atau produk kayu, yang mengarah pada risiko perubahan penggunaan lahan secara tidak langsung. Permintaan yang tidak berubah untuk produk yang digantikan dapat menyebabkan deforestasi di tempat lain. Persyaratan keseluruhan untuk lahan diperkirakan akan meningkat karena persyaratan untuk lahan pertanian tambahan dan lahan penggembalaan, tanaman biofuel, perluasan kota, perluasan hutan industri, perluasan kawasan lindung, dan penurunan produktivitas akibat degradasi lahan, semuanya menghasilkan tekanan untuk deforestasi. Lihat, Annette Cowie, et.al.,, op.cit, hlm. 12.
21 Angelina Snodgrass Godoy, et.al., Rethinking Sustainability: Human Rights & Biofuel Policy, (Task Force Report, 2010), hlm. 9-10
22 Estimasi pendekatan model ini umumnya didasarkan pada model ekonomi, seperti
model ekuilibrium untuk menerapkan persamaan yang menggambarkan elastisitas harga penawaran dan permintaan untuk memperkirakan respons ekonomi terhadap perubahan kebijakan. Model-model ini hendak menerapkan hubungan dan asumsi yang disederhanakan tentang respons pasar terhadap perubahan penawaran dan permintaan. Pendekatan ini dikritik karena ketidakpastian dan kegagalan untuk mencerminkan kenyataan. Lihat, Annette Cowie, et.al., op.cit., hlm. 12-13.
23 Thomas B. Johansson, The Imperatives of Energy for Sustainable Development, dalam Adrian J. Bradbrook,et.al.,The Law of Energy for Sustainable Development, (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), hlm. 46.
24 Harry de Gorter, Dusan Drabik, dan David R. Just, The Economics of Biofuel Policies: Impacts On Price Volatility In Grain and Oilseed Markets, (New York: Palgrave Macmillan, 2015), hlm. 12.
26 Tata kelola membutuhkan kontrol yang efektif atas dampak ketidakmampuan, kepentingan pribadi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Untuk memahami apakah suatu sistem pemerintahan mungkin efektif, kita perlu memahami hubungan kekuasaan antara mereka yang perilakunya diatur dan mereka yang diharapkan memerintah. Lihat, Paul Martin and Elodie Le Gal, Unpacking the Complexities of Biofuel Policy, dalam Yves Le Bouthillier, et.al., The Law and Policy of Biofuels, (Cheltenham: Edward Elgar, 2016), hlm. 317.
27 Ibid, hlm. 315-316.
28 Ibid.
29 Angele Reinders, Jan Carel Diehl, and Han Brezet, The Power of Design: Product Innovation in Sustainable Energy Technologies, (West Sussex: John Wiley & Sons, Ltd, 2013), hlm. 4.
30 Paul Martin and Elodie Le Gal, op.cit., hlm. 318.
32 Sistem sosio-teknis dirancang untuk memenuhi kebutuhan sosial dasar (basic societal needs). Sistem tersebut mencakup semua elemen sistem dan saling ketergantungan yang relevan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Elemen sistem khusus adalah infrastruktur, pengetahuan, teknologi, sumber daya modal, dan pangsa pasar produk, serta para pelaku, yang mengembangkan dan mengembangkan kembali pola interaksi antar-aktor dalam tata kelola sosio-teknis. Istilah tata kelola mengacu pada pola umpan balik yang mengoordinasikan interaksi beberapa kelompok aktor atau subsistem yang diorganisasikan sendiri (mis. Pasar) yang mengontrol pengembangan sumber daya, teknologi, pasar produk, dan infrastruktur. Dinamika tata kelola mengacu pada mekanisme pengarah yang melibatkan kegiatan berbagai kelompok aktor yang memengaruhi secara langsung atau tidak langsung hasil yang dihasilkan, yaitu dampak lingkungan dari waktu ke waktu. Tantangan tata kelola transisi sosio-teknologi memiliki keterkaitan dengan 3 (tiga) dimensi ilmiah pengetahuan, meliputi upaya mendefinisikan tujuan yang memaksimalkan kesejahteraan sosial, pemahaman sistem, dan pengetahuan transformasional. Oleh karena itu pilihan teknologi harus didasari analisis berorientasi masalah transisi sosial-teknis berdasarkan pemodelan dinamika sistem. Analisis ini memberikan pemahaman yang memadai tentang struktur sistem dan pengetahuan transformasional untuk mendapatkan strategi implementasi yang paling efektif untuk mengembangkan tata kelola yang mencerminkan ketiga dimensi ilmiah pengetahuan tersebut. Lihat, Silvia UlliBeer, Conceptual Grounds of Socio-Technical Transitions and Governance, dalam Silvia Ulli-Beer, et.al., (eds.), Dynamic Governance ofEnergy Technology Change: Socio-Technical Transitions Towards Sustainability, (Berlin:Springer-Verlag, 2013), hlm. 1-4.
33 Ibid, hlm. 34.
34 Konsep Desain untuk Lingkungan berasal pada awal 1990-an, sebagian besar melalui upaya segelintir perusahaan swasta yang berusaha membangun kesadaran lingkungan ke dalam upaya pengembangan produk mereka. Lihat, Joseph Fiksel, Design for Environment A Guide to Sustainable Product Development, (New York: The McGraw-Hill Companies, 2009), hlm. 6. Dalam konteks energi, pelu ada perubahan paradigma yang mengarah ke era baru yang lebih didorong oleh sistem desentralisasi atau terdistribusi yang demokratis dan inklusif yang didasarkan pada energi terbarukan. Meskipun energi adalah sektor industri yang dominan di dunia, sistem energi terpusat dan tidak terbarukan saat ini masih jauh untuk memiliki kemampuan mengambil energi untuk semua secara berkelanjutan. Lebih jauh perlu ada transisi dari sentralisasi dan sumber daya bahan bakar fosil yang tidak terbarukan menuju energi terbarukan terdistribusi (distributed renewable energy). Energi ini memainkan peran kunci dalam transisi menuju pembangunan berkelanjutan karena karakteristik keberlanjutan lingkungan, ekonomi dan sosial-ekonomi berikut:
1. Berdasarkan sumber daya yang tidak ada habisnya sehingga akan mengurangi emisi gas rumah kaca dan dampak lingkungan untuk ekstraksi, transformasi dan distribusi.
2. Dibangun sebagai pembangkit skala kecil: akibatnya mengurangi investasi ekonomi. 3. Kemudahan untuk menginstal, memelihara dan mengelola sehingga memungkinkan individu dan masyarakat lokal untuk menginstal/mengelola pabrik, sambil mendorong demokratisasi akses ke sumber daya dan meningkatkan lapangan kerja lokal dan penyebaran kompetensi.
Sistem ini semakin dipandang sebagai katalis penting untuk mencapai akses universal terhadap energi. Dengan demikian pembangunan sosial dan ekonomi yang lebih luas dapat terealisasi sehingga memungkinkan pendidikan, kesehatan dan pertanian berkelanjutan, termasuk upaya menciptakan lapangan kerja hijau dan dengan mempromosikan kesetaraan. Lihat, Carlo Vezzoli and Elisa Bacchetti, The Sustainable Energy for All Design Scenario, dalam Jonathan Chapman, (ed)., Routledge Handbook of Sustainable Product Design, (Oxon: Routledge, 2017hlm. 444
35 Selanjutnya ketiga elemen ini dikembangkan menjadi elemen ekonomi, elemen lingkungan, dan elemen keadilan sosial. Saat ini, ketiga elemen kunci keberlanjutan ini sering disebut sebagai triple P, terdiri dari people (orang), planet (planet), dan profit (laba). Dorongan awal diarahkan pada apa yang disebut desain untuk lingkungan atau
ecodesign. Ecodesain mempertimbangkan aspek lingkungan pada semua tahap proses pengembangan produk, berusaha agar produk yang dibuat menghasilkan dampak lingkungan serendah mungkin sepanjang siklus hidup produk tersebut. Eco berpijak dari aspek ekologi dan ekonomi dengan mencari opsi perbaikan yang mengurangi dampak lingkungan dari siklus hidup produk. Pada saat yang sama menawarkan peluang untuk keuntungan finansial. Lihat, Angele Reinders, Jan Carel Diehl, and Han Brezet, The Power of Design: Product Innovation in Sustainable Energy Technologies, (West Sussex: John Wiley & Sons, Ltd, 2013), hlm. 13-14..
37 Ibid.
38 PBB mengelaborasi sosial standar di tingkat nasional yang meliputi kemiskinan, kesetaraan gender, gizi, kematian anak, sanitasi, pendidikan, kesehatan, perumahan, kejahatan, populasi, pekerjaan. Lihat, Roland Schneider, Measuring Social Dimensions of Sustainable Production, dalam OECD Sustainable Development Studies, Measuring
Sustainable Production, (Paris: OECD, 2008), hlm. 39-40.
39 Kebutuhan manusia (human needs) adalah konseptualisasi kesejahteraan yang mencerminkan kondisi yang harus dipenuhi bagi orang untuk tetap sehat secara fisik dan mental baik secara individu maupun di tingkat masyarakat. Menurut Manfred Max Neef mencakup (1) Eksistensi, kebutuhan terhadap makanan, pekerjaan dan perumahan; (2) Perlindungan, kebutuhan terhadap keamanan, kemampuan beradaptasi, ketersediaan perlindungan kesehatan dan sistem jaminan sosial, kebutuhan untuk bekerja sama untuk mencapai tingkat keselamatan yang diperlukan; (3) pengabdian, kebutuhan untuk keluarga, rasa hormat, dan kebutuhan untuk menunjukkan rasa hormat dan cinta, persahabatan; (4) Pemahaman dan kesadaran diri, kebutuhan terhadap pendidikan, kontak dengan alam, kebutuhan untuk meneliti, bermeditasi, dan mengembangkan mental diri sendiri; (5) Partisipasi, kebutuhan untuk mengambil tanggung jawab, untuk melakukan tugas, untuk terlibat dalam pekerjaan dan acara publik; (6) Rekreasi, kebutuhan untuk bersantai secara fisik dan mental, kebutuhan untuk berpartisipasi dalam berbagai permainan, acara budaya; kebutuhan akan kedamaian dan ketenangan, dll; (7) Individualitas, kebutuhan untuk memandang diri sendiri sebagai kepribadian yang unik dan permanen, memiliki negara, bahasa, budaya, dan tradisi keluarga tertentu; dan (8) Kebebasan, kebutuhan akan otonomi pribadi, keinginan untuk mengekspresikan emosi dan kasih sayang seseorang, untuk berpartisipasi dalam diskusi berbagai masalah dan mengekspresikan pandangan individu, untuk mengambil risiko dan mengembangkan keterampilan pemahaman, dll. Lihat, Janis Vanags, et.al., Sustainable Development: Social Dimension and Limitation of Material Needs Request, (7th International Scientific Conference, 2012), hlm. 772.
40 Hambatan dapat berupa pengaturan kerja yang berbahaya atau eksploitatif, atau gagal menyediakan peralatan keselamatan yang layak bagi pekerja, namun juga mencakup struktur, ideologi, dan hierarki yang membentuk hubungan antara orang-orang dan proses yang terjadi dalam organisasi. Lihat, André Benaim, Amber C. Collins, Luke Raftis, The Social Dimension of Sustainable Development: Guidance and Application, (School of Engineering Blekinge Institute of Technology Karlskrona, Sweden, 2008), hlm. vi
41 Joachim Monkelbaan, Governance for the Sustainable: Development Goals Exploring an Integrative Framework of Theories, Tools, and Competencies, (Springer Nature Singapore Pte Ltd., 2019), hlm. 11-12.
42 Kondisi sosial, keadilan, kesetaraan, kesehatan, budaya, demokrasi, kekuasaan, masalah keamanan, dan bahkan kelangsungan hidup semuanya terjalin dengan biosfer tempat semua kehidupan ditemukan. Hal ini termasuk ekosistem pendukung kehidupan yang memberi iklim yang ramah, air bersih, makanan, serat, dan berbagai barang dan jasa lainnya. Koneksi antara ekosistem ini dan ketergantungan kita pada ekosistem terbukti pada skala lokal, regional, dan seluruh dunia. Lihat Stockholm Resilience Centre’s, Stockholm Resilience Centre’s (SRC) contribution to the 2016 Swedish 2030 Agenda HLPF report, (Stockholm: Stockholm Resilience Centre’s, 2017), hlm. 1.
43 Vladan Joldžić, et.al., Sustainable Development and The Question of Its Social Dimensions, (Institute of Economic Sciences (IES), tanpa tahun), hlm. 15.
44 https://www.undp.org/content/undp/en/home/blog/2019/human-rights-and-the-sdgs--- two-sides-of-the-same-coin.html.
45 https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Session5_OHCHR_SDG_HR_Table.pdf
46 IRENA, IEA Bioenergi, FAO, Bioenergy for Sustainable Development, tanpa tahun, hlm.3.
47 Instalasi energi terbarukan terkadang merusak pencapaian SDGs melalui perubahan ekosistem dan hilangnya keanekaragaman hayati. Organisme hidup di semua tipe ekosistem menerima beberapa dampak negatif yang paling menonjol, termasuk pemindahan fisik, kehilangan habitat, perubahan habitat, polusi beracun dan gangguan (kebisingan, polusi visual dan panas). Mengingat urgensi dan skala penggunaan energi terbarukan untuk memenuhi tujuan iklim dunia, sangat penting memahami potensi dampak negatifnya pada setiap SDGs, untuk memastikan bahwa pembangunan yang didorong energi terbarukan tidak datang dengan mengorbankan SDG lain. Lihat, A. Meletiou, et.al.,EU Renewable Energy Policies, Global Biodiversity, and the UN SDGs, (Wallingford: Centre for Ecology & Hydrology, 2019), hlm. 35.
48 Alexander Müller, et.al., The Role of Biomass in the Sustainable Development Goals: A Reality Check and Governance Implications, (Potsdam: Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS), 2015), hlm. 3-4.
49 Ibid.
50 Ibid.
51 Kegiatan energi di tingkat global dan regional dibahas di bawah hukum internasional publik, yang merupakan sistem hukum yang mengatur hubungan antar negara. Hubungan internasional yang berkaitan dengan sektor energi ditemukan melekat dalam aturan hukum internasional yang berlaku untuk berbagai kegiatan yang dilakukan oleh negara-negara, baik di sektor energi dan kegiatan komersial lainnya. Hukum internasional menetapkan standar sehubungan dengan kegiatan energi, khususnya, dalam bidang lingkungan. Hukum internasional menetapkan standar sehubungan dengan aktivitas energi dan konsekuensinya, dan penegakan standar tersebut oleh atau terhadap negara. Lihat, Lihat, Patricia Park, International Law for Energy and the Environment, (Boca Raton: CRC Press, 2013), hlm. 8.
52 Hak asasi manusia mengartikulasikan tuntutan atas tatanan hukum yang melampaui pencapaian perdamaian dasar dan memasukkan aspirasi untuk kualitas hidup yang lebih baik. Hak asasi manusia membentuk konsep martabat manusia, yang memberikan arah bagi pengembangan hukum internasional di masa depan, dengan perlindungan martabat manusia menjadi tujuan akhir dari proses hukum internasional. Lihat, ibid, hlm. 4-5.
53 Publikasi terbaru menunjukkan bahwa dari 629 perusahaan yang dinilai, mayoritas (59%) telah membuat komitmen spesifik komoditas untuk mengurangi deforestasi. Pada 2017, 84% minyak sawit yang diimpor ke Eropa bersumber dari kebijakan NDPE. Ketertelusuran adalah kunci untuk memerangi deforestasi dalam rantai pasokan komoditas dan 99% minyak sawit yang diimpor ke Eropa pada 2017 dapat dilacak ke pabrik minyak. Perusahaan makanan besar seperti Unilever, Ferrero, Mondelez dan lainnya baru-baru ini mengambil langkah-langkah penting dengan menerbitkan seluruh rantai pasokan minyak sawit mereka, termasuk pemasok langsung dan pabrik yang secara tidak langsung memasok mereka. Demikian pula, Wilmar International baru-baru ini mengeluarkan pernyataan bersama dengan Aidenvironment dan mendukung perusahaan barang konsumen (consumer goods), memberikan rincian pemantauan pemasok baru dan program keterlibatan. Transparansi dan keterlacakan semacam itu sangat penting untuk menghentikan deforestasi, tidak hanya untuk minyak kelapa sawit tetapi juga untuk rantai pasokan komoditas lainnya seperti daging sapi dan kedelai. Lihat, ESPO secretariat and MVO (Netherlands Oils and Fats Industry), ChoosingSustainable Palm OiLProgress report on the import and use of sustainable palm oil in Europe, 2019, hlm. 13.
54 Environmental Investigation Agency, Promises in Practice: The Limited Reliability of Voluntary “NoDeforestation” Commitments in Papua’s Palm Oil Plantations, tanpa tahun, hlm. 5.
55 Chain Reaction Research, Unsustainable Palm Oil Faces Increasing Market Access Risks: NDPE Sourcing Policies Cover 74 Percent of Southeast Asia’s Refining Capacity (Updated Version), 2017, hlm. 1.
56 Kebijakan NDPE tidak diwajibkan secara hukum untuk adopsi atau tidak ada tindakan tegas yang diambil ketika perusahaan tidak melakukannya. Terlepas dari prevalensi kebijakan NDPE di pasar konsumen, terutama di Uni Eropa, dan membutuhkan dukungan politik tingkat tinggi untuk menghentikan deforestasi. Lihat, Environmental Investigation Agency, op.cit., hlm. 15.
58 Oran R. Young,System Governance, dalamNorichika Kanie and Frank Biermann, Governing through Goals Sustainable Development Goals as Governance Innovation, (Massachusetts Institute of Technology, 2017), hlm. 31.
59 Joachim Monkelbaan, op.cit., hlm. 28.
60 Jessica O’Neil, ‘People, Planet, Profits’ and Perception Politics: A Necessary Fourth(and Fifth) Bottom Line?Critiquing the CurrentTriple Bottom Line in the Australian Context, dalam David Crowther, Shahla Seifi, and Abdul Moyeen, The Goals of Sustainable Development: Responsibility and Governance, (Singapore: Springer Nature Singapore Pte Ltd, 2018), hlm. 20.
63 Joachim Monkelbaan, op.cit., hlm. 31.
64 Tata kelola eksperimentalis dalam bentuknya yang paling maju melibatkan arsitektur bertingkat, yang terbuka untuk partisipasi pemangku kepentingan yang relevan dalam proses pengambilan keputusan yang non-hierarkis. Lihat, ibid, hlm. 39-40.
65 Ibid.
Program Mandatory Biofuel Sudahkah dalam Koridor Produk Berkelanjutan dan Prinsip-Prinsip Bisnis dan HAM?
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 12 tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 32 tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain, menjadi salah satu kebijakan yang menjadi landasan hukum program mandatori B20.66 Berdasarkan regulasi ini, P.T. Pertamina ditunjuk sebagai salah satu perusahaan untuk melaksanakan program ini.67 P.T. Pertamina sebagai badan usaha milik negara (BUMN)68 semestinya memiliki peran penting dalam tata kelola hak asasi manusia (human rights governance) ketika ditugasi untuk melaksanakan program mandatori B20.
Solar Periode Januari - Desember 2020. 68 Terdapat 3 (tiga) perbedaan utama yang menjadi karakteristik antara BUMN dan
Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan Hak Asasi Manusia PBB. Secara khusus, prinsip ke-4 menyatakan bahwa:69
“Negara harus mengambil langkah-langkah tambahan untuk melindungi terhadap pelanggaran HAM oleh perusahaan bisnis yang dimiliki atau dikendalikan oleh Negara, atau yang menerima dukungan dan layanan substansial dari badan-badan Negara seperti lembaga kredit ekspor dan asuransi investasi resmi atau lembaga penjamin, termasuk, apabila perlu, dengan meminta uji HAM (human rights due diligence).”
Berdasarkan ketentuan ini, negara perlu menaruh perhatian terhadap dampak HAM dan tanggung jawab BUMN. Hal ini tidak terlepas dari kewajiban Negara untuk melindungi dari penyalahgunaan oleh BUMN. Dalam laporan Juni 2016, Kelompok Kerja PBB untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia memeriksa tugas Negara untuk melindungi dari pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan perusahaan bisnis yang mereka miliki atau kendalikan, umumnya disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Laporan ini meminta perhatian dan memperjelas bagaimana suatu negara harus berperilaku dalam perannya sebagai pemilik perusahaan dan cara-cara di mana model kepemilikannya selaras dengan kewajiban HAM internasionalnya. Pada titik ini, negara diminta untuk mengambil langkah-langkah tambahan untuk melindungi terhadap pelanggaran HAM oleh BUMN (take additional steps to protect against human rights abuses by SOEs).70
Terdapat 3 (tiga) alasan kuat bagi Negara untuk memimpin dengan memberikan contoh dan melakukan yang terbaik untuk memastikan BUMN sepenuhnya menghormati hak asasi manusia dan menjadi panutan dalam hal ini, meliputi:71
1. Koherensi kebijakan:
Kementerian/lembaga pemerintah yang ditugaskan untuk melaksanakan kepemilikan Negara harus dapat bertindak dengan cara yang sesuai dengan kewajiban HAM negara secara keseluruhan;
66 Berdasarkan peraturan ini maka, program B20 mulai diberlakukan sejak Januari 2016. Peraturan ini kemudian diperbarui melalui Peraturan Menteri ESDM No.
45 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel
dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit; 67 Penunjukan P.T. Pertamina sebagai salah satu perusahaan pelaksana mandatori program B20:
1. Keputusan Menteri ESDM Nomor 1935 K/10/MEM/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri ESDM Nomor 1803 K/10/MEM/2018 tentang Penetapan Badan Usaha Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dan Alokasi Besaran Volume untuk Pengadaan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel pada PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo Tbk Periode Mei - Oktober 2018;
2. Keputusan Menteri ESDM Nomor 1936 K/10/MEM/2018 tentang Pengadaan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel untuk Pencampuran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Periode September - Desember 2018 tertanggal 27 Agustus 2018;
3. Keputusan Menteri ESDM Nomor 15 K/10/MEM/2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri ESDM Nomor 2018 K/10/MEM/2018 tentang Pengadaan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel untuk Pencampuran Jenis Bahan Bakar Minyak Periode Januari 2019 - Desember 2019;
4. Keputusan Menteri ESDM Nomor 199 K/20/MEM/2019 tentang Penetapan Badan Usaha Bahan Bakar Minyak dan Badan Usaha Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Serta Alokasi Besaran Volume untuk Pencampuran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak
perusahaan swasta (privat). Pertama, Perusahaan swasta dan BUMN seringkali memiliki tujuan panduan yang berbeda. Perusahaan swasta terutama berfokus pada pemaksimalan keuntungan, kepemilikan negara dipandang sebagai cara untuk memperbaiki kegagalan pasar. Pemerintah berangkat dari prinsip netralitas kompetitif dengan tujuan memperbaiki kegagalan pasar. Kedua, BUMN dicirikan dengan keunggulan kompetitif yang melekat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk merepresentasikan kepemilikan negara atau melalui partisipasi keuangan oleh negara, kontrol pemerintah atau fungsi perusahaan, atau monopoli dengan penunjukan oleh pemerintah. Ketiga, perbedaan merujuk pada pengambilan keputusan dan mengenai akuntabilitas. Akuntabilitas BUMN sangat terbatas dan pengambilan keputusan terkonsentrasi dalam jumlah yang terbatas. Lihat, Ines Willemyns, Disciplines on State-Owned Enterprises in International Economic Law: Are We Moving in the Right Direction? (Journal of International Economic Law, 2016, 19), hlm. 659.
69 Selain itu, kewajiban untuk mengambil langkah tambahan juga dapat dilihat pada ketentuan Prinsip ke-5 yang menyatakan:
“Negara harus melakukan pengawasan yang memadai untuk memenuhi kewajiban hak asasi manusia internasional mereka ketika mereka membuat kontrak dengan, atau membuat undang-undang untuk, perusahaan bisnis untuk menyediakan layanan yang dapat berdampak pada penikmatan HAM.”
Ketentuan Prinsip ke-6 memperkuat kewajiban tersebut:
“Negara harus mempromosikan penghormatan terhadap hak asasi manusia oleh perusahaan bisnis yang dengannya mereka melakukan transaksi komersial.”
Lihat, Human Rights Council, A/HRC/17/31
70 Human Rights Council, A/HRC/32/45
71 Human Rights Council, A/HRC/32/45
2. Kewajiban hukum
Pelanggaran HAM oleh BUMN merupakan pelanggaran terhadap kewajiban hukum internasional Negara sendiri ketika tindakan perusahaan dapat dikaitkan dengan Negara;
3. Legitimasi dan kredibilitas
Negara harus terlebih dahulu untuk memperkuat peran perusahaan yang terkait erat negarauntuk menghormati HAM daripda meminta perusahaan (entitas bisnis) swasta
Prinsip-prinsip Panduan tidak menentukan jenis langkah tambahan apa yang harus diambil oleh Negara untuk memastikan perusahaan yang mereka miliki atau kontrol sepenuhnya menghormati HAM. Kemudian, Kelompok Kerja PBB untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia memberikan rekomendasi bagi negara untuk mengambill langkah-langkah:72
1. Menetapkan harapan yang jelas dalam hukum dan / atau kebijakan bahwa BUMN tidak hanya menghormati HAM selama operasi mereka, namun mereka juga harus menjadi panutan;
2. Mengharuskan BUMN melakukan uji tuntas HAM, dalam operasi mereka di dalam dan luar negeri;
3. Memerlukan pelaporan yang sistematis dan bermakna tentang faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola yang mencakup HAM;
4. Memastikan akses korban untuk mendapatkan pemulihan: persyaratan bahwa BUMN bekerja sama sepenuhnya dengan mekanisme pengaduan yudisial dan non-yudisial dan memberikan pemulihan untuk pelanggaran HAM;
5. Menggunakan model kepemilikan untuk menetapkan ekspektasi hak asasi manusia dan mengawasi implementasinya;
6. Terlibat dengan dewan direksi (boards of director) yang merupakan kendaraan utama bagi Negara untuk mengelola hubungan mereka dengan BUMN dan persyaratan HAM yang mereka tetapkan. Dewan Direksi harus memiliki mandat eksplisit untuk memastikan dan memantau implementasi standar HAM oleh BUMN.
Kebijakan yang melandasi program mandatory B20, perlu ditelesik lebih jauh untuk melihat kesesuaian dengan prasyarat seperti telah diuraikan di atas. Beberapa aspek yang perlu dilakukan analisis lebih jauh paling tidak difokuskan pada:
1. Kebijakan yang menjadi pijakan hukum untuk melaksanakan program mandatori B20 belum memberikan insentif bagi P.T. Pertamina untuk mendorong produksi biofuel yang bertanggung jawab secara sosial, termasuk risiko pelanggaran HAM dan lingkungan. Kebijakan (politik) biofuel saat ini belum memiliki kriteria sosial dan lingkungan yang memadai. Kebijakan tersebut masih menekankan dimensi teknis sehingga luput untuk melihat implikasi sosial dan lingkungan dari produksi biofuel yang dimandatkan kepada P.T. Pertamina. Selain itu, ketiadaan standar keberlanjutan sosial dan lingkungan, kebijakan yang ada juga belum memilki memiliki mekanisme yang transparan terkait dengan rantai pasok untuk melacak biofuel yang diproduksi oleh P.T. Pertamina telah sesuai dengan standar keberlanjutan sosial, termasuk HAM dan lingkungan. Oleh karena itu, penting dan strategis untuk membuat kebijakan di masa depan yang mengatur standar dan kriteria dimensi sosial, termasuk penghormatan terhadap HAM dan lingkungan. Pembuatan kebijakan yang dibuat ke depan perlu juga disusun persyaratan ketelusuran (traceability) yang transparan dan penilaian sertifikasi untuk memastikan bahwa dampak sosial, termasuk HAM dan lingkungan dalam produksi biofuel dipertimbangkan dalam setiap rantai pasok. Lebih jauh, kebijakan tersebut harus memastikan bahwa P.T. Pertamina:73 (1) tidak menghalangi keadilan; (2) bekerja sama sepenuhnya melalui mekanisme pengaduan yudisial dan non-yudisial; dan (3) sepenuhnya mematuhi tanggung jawab mereka untuk menghormati HAM, termasuk memberikan pemulihan atas pelanggaran HAM yang mungkin disebabkan atau dikontribusikan oleh P.T. Pertamina. Pada titik ini, maka Pemerintah harus meninjau kebijakan dan praktik mereka berkenaan dengan BUMN pada umumnya, dan khususnya P.T. Pertamina dalam menjalankan aktivitas bisnis, layanan, maupun produk B20 tetap berada dalam koridor prinsip dan norma HAM dan keadilan lingkungan. Pemerintah dapat membebankan dan mempertinggi (memperkuat) standar kepatuhan terhadap HAM dibandingkan dengan para pelaku korporasi swasta lainnya, melalui instrumen tingkat nasional dan bisnis.74
2. P.T. Pertamina, terlepas dari tindakan atau kelambanan pemerintah (negara), harus berusaha untuk menjadi panutan dan sepenuhnya memenuhi tanggung jawab mereka untuk menghormati hak asasi manusia. Oleh karena itu, P.T. Pertamina harus mengadopsi kebijakan dan proses yang tepat untuk mengatasi penyalahgunaan, termasuk komitmen kebijakan, uji tuntas HAM,75 dan mekanisme pemulihan yang responsif dan efektif atau kerugian yang mereduksi penikmatan HAM terjadi yang terintegrasi di seluruh operasi P.T. Pertamina;76 Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal tentang HAM dan perusahaan transnasional dan perusahaan bisnis lainnya menggambarkan tanggung jawab untuk menghormati HAM sebagai harapan dasar semua perusahaan dalam semua situasi. Harapan ini, selain didapati melalui regulasi langsung korporasi seperti kebijakan maupun peraturan perundangundangan, kepatuhan tersebut juga dapat berasal dari inisiatif akuntabilitas tingkat bisnis yang didasari kesukarelaan.77 Hal ini dapat dimaknai bahwa P.T. Pertamina perlu diberikan ruang keleluasaan untuk mengatur diri (self-regulation), menyusun kode etik, dan mengembangkan praktik-praktik terbaik untuk menghasilkan produk sawit yang berkelanjutan yang responsif terhadap standar universal HAM dan lingkungan, termasuk rantai pasok. Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengarahkan pada tanggung jawab perusahaan untuk mengatur korporasi dan rantai pasok sesuai dengan praktik terbaik perusahaan. Instrumen pengaturan diri yang dipublikasikan dapat memainkan peran penting dalam penghormatan HAM karena menyiratkan adanya kontrol atas kinerja keselamatan dan lingkungan perusahaan, termasuk rantai pasok. Potensi komitmen bisnis, pengaturan diri internal dan praktik terbaik dapat mengkonkretkan tanggung jawab P.T. Pertamina, dan perusahaan rantai pasoknya.78
3. Organisasi masyarakat sipil perlu untuk memprioritaskan advokasi, penelitian, dan tindakan mengenai tanggung jawab BUMN79, khususnya P.T. Pertamina, termasuk kewajiban negara (pemerintah), terutama kementerian/lembaga yang memiliki otoritas untuk mengawasi pelaksanaan program mandatori B20 agar tetap berada dalam koridor standar produk berkelanjutan dan prinsip relasi bisnis dan HAM. P.T. Pertamina dengan organisasi masyarakat sipil dapat mengambil manfaat dari ruang bersama (shared space) untuk membangun agenda bersama dalam rangka mendorong standar produk yang berkelanjutan secara sosial, termasuk responsif HAM dan ramah lingkungan.P.T. Pertamina dalam menilai dampak sosial, termasuk HAM dan lingkungan dapat menjalin kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil untuk memetakan perusahaan yang terlibat dalam rantai pasok untuk mengurangi risiko pelanggaran HAM dan lingkungan yang mungkin terjadi. Selain itu, dalam mengembangkan uji tuntas hak asasi manusia yang efektif P.T. Pertamin membutuhkan legitimasi dengan melibatkan secara bermakna (meaningful engagement) dengan pemegang hak (rights holders)80 yang dapat dipengaruhi oleh perusahaan P.T. Pertamina dan rantai pasol. Oleh karena itu, P.T. Pertamina perlu mengadopsi pendekatan inklusif untuk melibatkan pemegang hak sehingga dapat mengidentifikasi HAM dan mengembangkan pendekatan yang efektif untuk mengatasinya. Selain itu, P.T. Pertamina juga harus membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan yang beragam untuk mengungkap berbagai perspektif terkait dengan pelaksanaan program mandatori B20 agar sesuai dengan koridor produk berkelanjutan.
Jakarta, Januari 2020
72 Human Rights Council, A/HRC/32/45
73 Human Rights Council, A/HRC/32/45
74 Camilla Wee, Regulating the Human Rights Impact of State-owned Enterprises: Tendencies of Corporate Accountability and State Responsibility,(International Commission of Jurists, 2008), hlm. 5.
75 Komentar Umum Konvensi Hak Anak No.
16 tentang Kewajiban Negara Mengenai Dampak Sektor Bisnis Terhadap Hak-Hak Anak menyatakan bahwa semua perusahaan milik Negara dipandu untuk melakukan uji tuntas hak anak (childrights due diligence). Lihat, UN DOC. CRC / C / GC / 16. (2013).
76 Human Rights Council, A/HRC/32/45
77 Penguatan kerangka kerja pengatur perusahaan dapat dilihat berkembang pada, setidaknya, berada pada 3 (tiga) tingkat yang saling terkait: tingkat bisnis, tingkat nasional, dan tingkat internasional. Lihat, Camilla Wee, op.cit., hlm. 4.
78 Prinsip-Prinsip Panduan mengakui keragaman sumber hukum, mulai dari internasional publik yang bersifat soft law atas rezim transnasional hibrida hingga pengaturan diri pada level bisnis. Lebih jauh, Prinsip-Prinsip Panduan PBB secara eksplisit mendorong komitmen dan tugas bisnis untuk memperkenalkan pengaturan diri internal sebagai bagian dari uji tuntas hak asasi manusia, norma-norma perusahaan, dan praktik terbaik. Lihat, Carola Glinski, The Ruggie Framework, Business Human Rights Self-Regulation and Tort Law: Increasing Standards through Mutual Impact and Learning, (Nordic Journal of Human Rights, 35:1, 2017), hlm. 17-26
79 Human Rights Council, A/HRC/32/45
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
Pengantar Penerbit ............................................................................. v Daftar Isi ............................................................................................. xlvii Daftar Gambar.................................................................................... li Daftar Tabel ........................................................................................ lii Glosarium............................................................................................ liii B A B I PENDAHULUAN ................................................................................ 1 1.1. Rasionalitas Penelitian .......................................................... 1 1.2. Rumusan Masalah ................................................................. 11 1.3. Tujuan Penelitian .................................................................. 11 1.4. Metode Penelitian ................................................................. 12 1.5. Sistematika Penelitian ........................................................... 14 B A B I I MENEMUKENALI PRINSIP, KRITERIA DAN STANDAR DALAM BERBAGAI INSTRUMEN KEPATUHAN: MELIHAT PELUANG PENGARUSUTAMAAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KEBIJAKAN BIOENERGI................ 17 2.1. Koherensi Tata Kelola Prasyarat Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) .............................. 17 2.2. No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE): Instrumen Keberlanjutan dalam Pelaksanaan Bioenergi .... 28 2.3. Analisis NDPE dengan Instrumen Keberlanjutan Lainnya .. 34 2.3.1. Instrumen Keberlanjutan Sukarela (Voluntary) ......... 35 1. Global Bioenergy Partnership (GBEP) ..................... 35 2. Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) .......... 38
3. Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB) ...... 42 4. International Sustainability & Carbon Certification (ISCC) ....................................... 47 5. Renewable Transport Fuel Obligation (RTFO) ......... 49 2.3.2 Instrumen Kepatuhan Keberlanjutan Memaksa (Mandatory) .................................................................. 52 1. Peraturan Perundang-undangan tentang “No Deforestation” ..................................................... 52 2. Peraturan Perundang-undangan tentang “No Peat” .................................................................... 57 3. Peraturan Perundang-undangan tentang “No Exploitation” ....................................................... 58 4. Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) ................. 60 5. Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024 ............................... 62 2.4. BUMN dalam Perspektif Bisnis dan Hak Asasi Manusia .... 64 2.5. Peran PT. Pertamina (Persero) sebagai Role Model dalam Penghormatan HAM melalui Mekanisme Uji Tuntas HAM .................................................................... 67 B A B I I I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN BIODIESEL DI INDONESIA DAN IMPLEMENTASINYA ................................................................. 73 3.1. Peta Kebijakan Biodiesel di Indonesia dan Aspek Kelembagaan ............................................................ 73 3.2. PT. Pertamina (Persero) Sebagai Badan Usaha Bahan Bakar Minyak (BU BBM) Pelaksana Kebijakan Mandatori B20 ..................................................... 87 3.2.1. Sektor Usaha dan Struktur Organisasi PT. Pertamina (Persero) .............................................. 87 3.2.2. PT. Pertamina (Persero) dan Implementasi Kebijakan B20 ............................................................. 91 1. Kebijakan Internal PT. Pertamina (Persero) Mengenai B20 ............................................................ 92 2. Rantai Pasok B20 PT. Pertamina Program Mandatori B20 ........................................................... 104 3. Tantangan HAM dan Lingkungan dalam Pelaksanaan Program Mandatori B20 ...................... 107
xlviii
80 Prinsip ke-18 Prinsip-Prinsip Panduan PBB menyatakan bahwa perusahaan harus terlibat dengan para pemangku kepentingan hak asasi manusia sehingga perusahaan dalam menilai dampak hak asasi memilki yang akurat didasari pemahaman yang utuh mengenai keprihatinan para pemangku kepentingan yang berpotensi terkena dampak dengan berkonsultasi secara langsung dengan mereka atau dengan ahli yang independent dan organisasi masyarakat sipil. Lihat, Dunstan Allison-Hope and Faris Natour, Legitimate and Meaningful, (BSR & CDT, 2014), hlm. 5-6.
BAB IV
STRATEGI PT. PERTAMINA (PERSERO) UNTUK MENGHASILKAN PRODUK BERKELANJUTAN DALAM PROGRAM MANDATORI B20 YANG RESPONSIF TERHADAP HAM DAN LINGKUNGAN ........................................... 115 4.1. Kesiapan dan Modalitas PT. Pertamina (Persero) dalam Melaksanakan Program Mandatori B20 yang Berkelanjutan ............................................................... 115 4.2. Penggunaan Uji Tuntas Hak Asasi Manusia dengan Instrumen NDPE Sebagai Standar PT. Pertamina (Persero) dalam Pelaksanaan Program Mandatori B20 yang Berkelanjutan ............................................................... 125 4.3. Penguatan Kebijakan untuk Menetapkan Indikator Kebijakan Biodiesel yang Responsif terhadap Hak Asasi Manusia dan Lingkungan .................................... 140 B A B V PENUTUP ........................................................................................... 159 5.1. Kesimpulan ........................................................................... 159 5.2. Rekomendasi ......................................................................... 160 Daftar Pustaka ................................................................................... 161 Profil Tim Peneliti ............................................................................. 169 Profil Editor ....................................................................................... 171 Profil ELSAM ...................................................................................... 173
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1 : Peran BUMN menurut World Bank ............................ 5 Gambar 2 : Posisi BUMN dalam Prinsip-Prinsip Panduan PBB ... 9 Gambar 3 : Keterkaitan Empat dimensi SDGs ............................... 19 Gambar 4 : Rezim Tata Kelola Sawit Berkelanjutan ...................... 35 Gambar 5 : ISCC Principles ............................................................ 48 Gambar 6 : Keterkaitan antar Instrumen Keberlanjutan dalam Mendukung Komitmen NDPE ......................... 51 Gambar 7 : Dualitas Peran BUMN ................................................. 65 Gambar 8 : Peta Kebijakan Bioenergi di Indonesia ...................... 77 Gambar 9 : Kebijakan Mandatori B20 Hulu dan Hilir ................... 85 Gambar 10 : Tantangan Energi Global ............................................ 92 Gambar 11 : Peta Jalan Pemanfaatan BBN P.T. Pertamina ............. 95 Gambar 12 : Apa itu B20? ................................................................ 96 Gambar 13 : Strategi Korporat Pertamina 2019-2026 ...................... 97 Gambar 14 : Roadmap Pengurangan Gas Rumah Kaca 2020 P.T. Pertamina .............................................................. 99 Gambar 15 : Alur Mekanisme Pelaporan dan Penyelesaian Pengaduan Pengaduan Masyarakat ............................ 104 Gambar 16 : Persentase Alokasi Pasokan Berdasarkan Perusahaan Induknya .................................................. 106 Gambar 17 : Piramida Tata Kelola Pengembangan Biofuel Berkelanjutan .................................................. 144 Gambar 18 : Hukum dan Kebijakan Energi yang Berkelanjutan ... 158
Tabel 1 : Indikator Keberlanjutan Bioenergi GBEP ....................... 36 Tabel 2 : Prinsip dan Kriteria RSPO yang Berkaitan dengan Aspek HAM ......................................................... 41 Tabel 3 : Principles and Criteria (P&C) RSB ................................... 43 Tabel 4 : Peraturan tentang Penggunaan Lahan yang Memiliki Nilai Konservasi Tinggi atau High Conservation Value (HCV) ..................................... 53 Tabel 5 : Peraturan Perundang-undangan tentang Larangan Menggunakan Lahan dengan SKT dan Larangan Membakar Hutan dan Gambut ................ 56 Tabel 6 : Tipologi Reformasi BUMN ............................................... 69 Tabel 7 : Instruksi Presiden kepada 13 Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota dalam Inpres No. 1 tahun 2006 .... 78 Tabel 8 : Daftar Anak Perusahaan P.T. Pertamina ......................... 89 Tabel 9 : Keanggotaan P.T. Pertamina dalam Berbagai Organisasi ......................................................... 93 Tabel 10 : Jenis Tunjangan yang diterima Karyawan P.T. Pertamina ................................................. 101 Tabel 11 : Nama-nama Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU BBN) Pemasok P.T. Pertamina ................................. 105 Tabel 12 : Strategi Mengidentifikasi Risiko Tinggi ........................... 133 Tabel 13 : Strategi Membangun dan Menggunakan Pengaruh ....... 138
| Bioadeel | Biodiesel : Bahan Bakar Nabati untuk aplikasi mesin/ motor diesel berupa Fatty Acid Methyl Ester (FAME) yang dihasilkan bahan baku hayati dan biomassa lainnya yang diproses secara esterifikasi |
| Bioenergi | esterifikasi Bioenergi : Energi terbarukan yang berasal dari dari bahan baku organik |
| Biofuel atau Bahan Bakar Nabati (BBN) | : Salah satu energi yang dihasilkan dari bahan baku bioenergi melalui proses/teknologi tertentu |
| Bioethanol : Ethanol yang dibuat dari biomassa yang mengandung kandungan pasti atau selulosa, seperti singkong dan tetes tebu. Dalam dunia industri, etanol umumnya digunakan sebagai bahan baku industri turunan | |
| (seperti sake dan gin), serta bahan baku farmasi dan kosmetik Biogas : Gas yang dapat dihasilkan dari fermentasi feses (kotoran) ternak, misalnya sapi, kerbau, babi, kambing, ayam dan lain-lain dalam suatu ruangan yang disebut digester. Komponen utama biogas adalah gas metan, di samping gas-gas lain. |
| Biomassa | Biomassa : Jenis bahan bakar yang dibuat dengan mengkonversi bahan biologis seperti tanaman, hewan dan mikroorganisme. |
| BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) | : Badan yang diberikan tugas untuk menghimpun, mengembangkan, dan menggunakan Dana Perkebunan kelapa Sawit bagi kemaslahatan industri sawit. |
| BU BBM (Badan Usaha Bahan Bakar Minyak) | : Badan usaha yang telah memperoleh izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha pengolahan dan/atau niaga minyak dan gas bumi dengan jenis komoditas BBM Jenis |
| BU BBN (Badan Usaha Bahan Bakar Nabati) | Minyak Solar. : Badan usaha pemegang Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuell) sebagai Bahan Bakar Lain Jenis Biodiesel. B20 : Program pemerintah yang mewajibkan pencampuran 20% biodiesel dengan 80% bahan bakar minyak jenis solar. Program ini mulai diberlakukan sejak Januari 2016 sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 31 Tahun 2008 |
| B30 | Bahan Bakar Lain B30 : Program pemerintah yang mewajibkan pencampuran 30% biodiesel dengan 70% bahan bakar minyak jenis solar |
| CPO (Crude Palm Oil) | : Merupakan minyak kelapa sawit mentah yang diperoleh dari hasil ekstraksi atau dari proses pengempaan daging buah kelapa sawit dan belum mengalami pemurnian : DEN dibentuk melalui Peraturan Presiden |
| DEN (Dewan Energi Nasional) | proses pengempaan daging buah kelapa sawit dan belum mengalami pemurnian : DEN dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 yang diberi tugas |
untuk merancang dan merumuskan kebijakan energi nasional untuk ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR, menetapkan Rencana Umum Energi Nasional, menetapkan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi, mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral
: Gas-gas di atmosfer yang dapat menimbulkan perubahan dalam kesetimbangan radiasi sehingga mempengaruhi suhu atmosfer bumi. Gas-gas tersebut dinamakan gas rumah kaca (GRK) karena kemampuannya dalam menyerap dan memantulkan kembali radiasi gelombang panjang yang bersifat panas seperti yang dilakukan oleh kaca, sehingga menimbulkan efek pemanasan yang disebut efek rumah kaca (ERK)
: Metil ester yang diproduksi melalui reaksi transesterifikasi antara trigliserida (penyusun utama minyak nabati)
: Sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (value added) untuk semua pihak. Terdapat empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep GCG yaitu fairness, transparency, accountability, dan responsibility.
: Sebuah inisiasi multi-stakeholder yang bersifat sukarela yang didirikan pada tahun 2006 sebagai panduan internasional untuk membantu para pengambil kebijakan nasional dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengembangkan sektor bioenergi secara berkelanjutan, khususnya bagi negara-negara berkembang dengan
| Industri Penyulingan (Refinery) | mempertimbangkan antara keseimbangan lingkungan, sosial dan ekonomi : Industri pengolah bahan baku menjadi produk yang digunakan sebagai bahan baku biofuel. Contoh industri refinery adalah |
| ISCC (International Sustainable & Carbon Certification) | industri pengolah CPO menjadi stearin yang digunakan sebagai bahan baku biodiesel : Sebuah inisiatif keberlanjutan yang dibuat dengan melibatkan 250 asosiasi internasional, perusahaan, lembaga penelitian dan LSM dari Eropa, Amerika dan Asia Tenggara. Tujuan ISCC adalah berkontribusi untuk budidaya yang berkelanjutan, konversi dan penggunaan tanaman pertanian, produk kehutanan, keanekaragaman hayati dan tanah dengan kandungan karbon tinggi (hutan, lahan gambut, savana, dan |
| ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil ) | untuk produksi biomassa serta kawasan dengan nilai konservasi tinggi (NKT) harus dilindungi. : Sebuah kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Pertanian, dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing minyak kelapa sawit Indonesia di pasar dunia, ikut berpartisipasi dalam rangka memenuhi komitmen Presiden RI untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, serta memberi perhatian terhadap masalah lingkungan. |
| komitmen Presiden RI untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, serta memberi perhatian terhadap masalah lingkungan. Tujuan lain yang ingin dicapai melalui inisiatif ini adalah melindungi dan mempromosikan usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia, yang dikelola secara berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan pasar. |
| Kubah Gambut : Area di dalam Kesatuan Hidrologis Gambut | (KHG) yang memiliki elevasi lebih tinggi dibandingkan dengan lahan gambut di sekitarnya. Kubah gambut termasuk dalam fungsi lindung karena menyimpan kandungan karbon dan air yang sangat tinggi |
| Lahan Gambut : Bentang lahan yang tersusun oleh tanah NDPE (No Deforestation, No Peat, No Exploitation) | hasil dekomposisi tidak sempurna dari vegetasi pepohonan yang tergenang air sehingga kondisinya anaerobik. Material organik tersebut terus menumpuk dalam waktu lama sehingga membentuk lapisanlapisan dengan ketebalan lebih dari 50 cm : Merupakan sebuah komitmen high-level yang bersifat sukarela mengenai tanpa |
| Deforestation, No Peat, No Exploitation) Nilai Konservasi Tinggi (NKT) atau High Conservation Value (HCV) | : Merupakan sebuah komitmen high-level yang bersifat sukarela mengenai tanpa deforestasi, tanpa gambut dan tanpa eksploitasi : Konsep perlindungan hutan bernilai konservasi tinggi ini pada dasarnya menekankan pada perlindungan hutan yang memiliki nilai biologis, ekologis, sosial atau |
| OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) | budaya yang sangat penting atau bersifat kritis. : Salah satu organisasi multi negara yang didirikan untuk mempererat kerjasama dan pembangunan ekonomi antara negara demi |
| Development) P&C RSPO (Principle and Criteria RSPO) | mewujudkan stabilitas perekonomian yang berkelanjutan. : Sebuah standar yang bersifat sukarela dan dengan itu memberikan kesan bahwa perusahaan yang menjadi anggota RSPO bersedia berkomitmen untuk membuat perubahan menuju praktik-praktik yang berkelanjutan |
P&C RSB (Roundtable on Sustainable Biofuels Principles and Criteria for Sustainable Biofuels Production )
| P&C RSB (Roundtable on Sustainable Biofuels Principles and Criteria for Sustainable Biofuels Production ) | oleh produsen bahan bakar, pengolah bahan bakar, produsen bahan bakar | : Menjelaskan cara menghasilkan biofuel dengan cara yang bertanggung jawab secara lingkungan, sosial dan ekonomi. Prinsip dan kriteria tersebut menetapkan standar dan persyaratan yang harus diikuti |
| Pencampuran (Blending) Penelusuran | hak asasi manusia dan pekerja, ketersediaan pangan lokal, konservasi, tanah, air, udara, penggunaan teknologi, input dan manajemen limbah, dan hak guna lahan. : Kegiatan pencampuran bahan bakar | |
| (Blending) Penelusuran (traceability) | : Totalitas data dan operasi yang mampu memelihara informasi yang diinginkan | |
| produksi dan pemanfaatannya Smallholder : Petani yang menanam kelapa sawit, bersama dengan tanaman subsisten, dimana keluarga menyediakan mayoritas tenaga kerja dan pertanian menyediakan sumber penghasilan | ||
| Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (PADIATAPA) atau Free, Prior, Informed Consent (FPIC) | kurang dari 50 hektar : Prinsip bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan untuk tindakan yang akan mempengaruhi mereka, terutama tindakan yang mempengaruhi tanah, wilayah, dan sumber daya alam tradisional mereka |
| PSO (Public Service | |
| PSO (Public Service Obligation) Puncak Kubah | : Kewajiban pelayanan publik : Areal dalam kubah gambut dengan elevasi |
| Puncak Kubah Gambut | : Areal dalam kubah gambut dengan elevasi paling tinggi dari wilayah sekitarnya, yang penentuannya berbasis neraca air dengan memperhatikan prinsip keseimbangan air. Namun, tidak semua KHG memiliki kubah |
| RED (Renewable Energy Directive) I | gambut dan puncak kubah gambut. : Kebijakan Uni Eropa mengenai energi terbarukan dengan menjadikan batas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebagai persyaratan untuk dapat mengekspor biofuel atau bahan bahan baku biofuel ke Eropa. GRK yang |
| RED II (Renewable Energy Directive) | dihitung adalah kegiatan langsung yang disebut direct land use change (DLUC). : Kebijakan Uni Eropa yang memuat target baru dan mengikat mengenai energi terbarukan untuk tahun 2030 yaitu sekurang-kurangnya 32%. Kebijakan ini salah satunya memastikan produksi bahan baku (feedstock) untuk biofuel merupakan bahan berkelanjutan dan tidak menyebabkan deforestasi melalui |
| REDD (Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation) RSPO (Roundtable on | land use change/ ILUC). : Sebuah mekanisme pengurangan deforestasi dan pengrusakan hutan dengan maksud mengurangi emisi dari deforestasi dan kerusakan hutan tersebut REDD+ : Langkah-langkah yang didesain untuk menggunakan insentif keuangan untuk mengurangi emisi dari gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan |
| RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) | mengurangi emisi dari gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan : Asosiasi nirlaba yang menyatukan pemangku kepentingan dari tujuh sektor industri kelapa sawit untuk mengembangkan dan |
| RSB (Roundtable on Sustainable Biomaterials) | mengimplementasikan standar global bagi kelapa sawit yang berkelanjutan. Produksi kelapa sawit yang berkelanjutan terdiri dari pengelolaan dan pelaksanaan yang legal, layak secara ekonomi, tepat bagi lingkungan dan bermanfaat secara sosial : Inisiatif multi-stakeholder internasional yang terdiri dari petani, perusahaan, LSM, ahli, |
| RTFO (Renewable Transport Fuel Obligation) | yang fokus dalam memastikan keberlanjutan produksi dan proses Biomassa dan Biomaterial : Salah satu kebijakan dari Pemerintah Inggris untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari bahan bakar yang digunakan di jalan seperti kendaraan dan tidak digunakan di jalan. RTFO dimulai pada tanggal 15 April 2008 yang bertujuan untuk mengurangi emisi karbon dioksida dari bahan bakar |
| SDGs (Sustainable Development Goals) | transportasi dengan mendorong pasokan bahan bakar terbarukan : Sebuah dokumen yang dihasilkan dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-70 pada September 2015. Sebanyak 193 negara menyepakati agenda pembangunan universal baru, yang tertuang dalam dokumen berjudul Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development - berisi |
| Stok Karbon Tinggi (SKT) atau High Carbon Stock (HCS) | 17 Tujuan dan 169 Sasaran yang berlaku mulai tahun 2016 hingga tahun 2030 Metodologi praktis untuk membedakan kawasan hutan yang harus dilindungi dari lahan terdegradasi yang dapat dikembangkan. Pendekatan HCS terdiri dari beberapa proses dan penilaian yakni pertama, melakukan klasifikasi vegetasi untuk mengidentifikasi kawasan hutan |
(umumnya dilakukan berdasarkan pemetaan gambar satelit dan LiDAR/Light Detection and Ranging), kedua penghormatan hak masyarakat lokal dan adat atas tanah mereka, dan ketiga, pengintegrasian pendekatan HCS dengan proses Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (PADIATAPA) dan identifikasi HCV
: Sebuah Mekanisme dalam Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM untuk mengidentifikasi, mencegah, melakukan mitigasi, dan melakukan pertanggungjawaban atas cara perusahaan mengatasi dampak-dampak pada HAM;
Agenda baru (2030) adalah janji para pemimpin untuk semua orang di mana pun. Ini adalah agenda bagi orang-orang, untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya, sebuah agenda untuk planet ini, rumah kita bersama.
Ban Ki-Moon, Sekretasis Jenderal PBB, 2007-2016
1.1. Rasionalitas Penelitian
P.T. Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau state owned enterprises diatribusikan memiliki 2 (dua) peran sekaligus secara bersamaan dan seimbang antara bertindak untuk kepentingan komersial dan pada saat bersamaan bertindak untuk kepentingan non-komersial (balancing commercial and non-commercial priorities).1 Peran P.T. Pertamina untuk meraih keuntungan dan menjalani kepentingan publik tercantum dalam UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik
Negara.2 Menurut undang-undang ini, pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN.3
Dualitas peran ini masih dapat ditemukan dalam UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.4 Undang-undang ini melandasi terjadinya perubahan tugas dan wewenang khususnya perubahan status hukum P.T. Pertamina menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Perubahan status hukum menjadikan perubahan dalam tujuan dan tugas yang diemban oleh P.T. Pertamina. Meskipun jelas dinyatakan P.T. Pertamina sebagai Perusahaan Perseroan yang dibebankan tugas mengusahakan keuntungan, berdasarkan penugasan terhadap BUMN, P.T. Pertamina tetap harus menjalani peran yang berdimensi kepentingan negara (publik). Salah satu penugasan kepada P.T. Pertamina berkaitan dengan program pengembangan Bahan Bakar Nabati (BBN). Hal ini sejalan dengan misi pemerintah yang tengah menerapkan program mandatori biodiesel 20% atau dikenal dengan istilah B20. Bahkan telah ditingkatkan menjadi B30 terhitung sejak 1 Januari 20205 . Pemerintah menerbitkan beberapa peraturan untuk memayungi kebijakan tersebut, diantaranya:
1. Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Perpres No. 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
2. Peraturan Menteri ESDM No. 45 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
3. Keputusan Menteri ESDM Nomor 1935 K/10/MEM/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri ESDM Nomor 1803 K/10/ MEM/2018 tentang Penetapan Badan Usaha Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dan Alokasi Besaran Volume untuk Pengadaan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel pada PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo Tbk Periode Mei - Oktober 2018;
4. Keputusan Menteri ESDM Nomor 1936 K/10/MEM/2018 tentang Pengadaan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel untuk Pencampuran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Periode September - Desember 2018 tertanggal 27 Agustus 2018;
5. Keputusan Menteri ESDM Nomor 15 K/10/MEM/2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri ESDM Nomor 2018 K/10/MEM/2018 tentang Pengadaan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel untuk Pencampuran Jenis Bahan Bakar Minyak Periode Januari 2019 - Desember 2019;
6. Keputusan Menteri ESDM Nomor 199 K/20/MEM/2019 tentang Penetapan Badan Usaha Bahan Bakar Minyak dan Badan Usaha Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Serta Alokasi Besaran Volume untuk Pencampuran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar Periode Januari - Desember 2020.
Pembentukan Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) berdasarkan Peraturan Presiden No. 24 tahun 2010 juga dapat diletakkan dalam konteks ini.6
Pemberian secara atribusi kepada P.T. Pertamina untuk memprioritaskan tindakan yang bersifat publik menjadi salah satu rasionalitas yang mendasari keberadaan BUMN. Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) memberikan rasionalitas yang mendasari alasan pembenar keberadaan BUMN pada suatu negara:7
1. Tujuan akhir dari kepemilikan negara atas perusahaan adalah untuk memaksimalkan nilai bagi masyarakat, melalui alokasi sumber daya yang efisien;
2. Pemerintah harus mengembangkan kebijakan kepemilikan. Kebijakan tersebut antara lain mendefinisikan keseluruhan alasan kepemilikan negara, peran negara dalam tata kelola BUMN, bagaimana negara akan menerapkan kebijakan kepemilikannya, dan peran serta tanggung jawab masingmasing kementerian/lembaga pemerintah yang terlibat dalam implementasinya;
3. Kebijakan kepemilikan harus tunduk pada prosedur akuntabilitas politik yang sesuai dan diungkapkan kepada publik. Pemerintah harus meninjau kebijakan kepemilikannya secara berkala;
4. Negara harus mendefinisikan alasan untuk memiliki BUMN dan subjek ini harus dikaji melalui kebijakan publik. Apapun tujuan kebijakan publik itu, baik BUMN secara sendiri maupun grup BUMN, harus dimandatkan oleh otoritas terkait dan diungkapkan kepada publik.
Rasionalitas di atas menunjukkan bahwa BUMN di banyak negara masih memiliki peran8 seperti yang diidentifikasi oleh Bank Dunia seperti ilustrasi di bawah ini:
Gambar 1. Peran BUMN menurut World Bank
Peran itu menunjukkan bahwa investasi negara hadir dalam ekonomi global melalui bentuk-bentuk perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh negara, perusahaan yang dikendalikan oleh negara, perusahaan dengan kepemilikan negara minoritas, dana kekayaan negara, dana pensiun publik, dana cadangan, dana asuransi jiwa dan sebagainya. Dengan demikian, kontrol oleh negara (control by the state) dapat ditemukan melalui kepemilikan mayoritas, manajemen, atau cara lain.9 Kontrol oleh negara ini memunculkan beberapa keuntungan BUMN. Yingying Wu mengidentifikasi berbagai keuntungan yang diberikan kepada BUMN oleh pemerintah yang dapat dikategorikan ke dalam 3 (tiga) hal, yaitu, keuntungan finansial, monopoli dan hak eksklusif, serta regulasi dan keuntungan lainnya.10
Penekanan yang sama juga diungkapkan oleh PricewaterhouseCoopers bahwa saat ini BUMN tengah menghadapi mega trend sehingga akan menghadapi peluang dan ancaman yang serupa dengan bisnis sektor swasta. Namun ada juga beberapa perbedaan penting antara BUMN dengan sektor swasta lainnya. Secara khusus, BUMN memiliki tujuan, misi dan tujuan yang berbeda yang berkaitan dengan beberapa aspek pelayanan publik dan/atau hasil sosial (aspect of public service and/or social outcomes).11
Komisi Hukum Internasional dalam Rancangan Pasal tentang Tanggung Jawab Negara-Negara untuk Tindakan yang Salah secara Internasional (Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts) mengkonstruksi sistem tanggung jawab Negara (state responsibility). Berdasarkan kodifikasi tersebut, terdapat 4 (empat) cara untuk mengkualifikasikan suatu Negara memikul tanggung jawab kewajiban hukum internasional (international legal obligation) pihak swasta atas tindakan pelanggaran terhadap hukum internasional. Pertama, sehubungan dengan tindakan pihak swasta yang secara de facto adalah organ negara. Kedua, dalam kaitannya dengan badan para-statal yang menjalankan unsur-unsur otoritas Negara, seperti badan-badan swasta yang mengoperasikan penjara, atau penyerahan kekuatan polisi kepada badan-badan swasta. Perilaku badan-badan tersebut harus menyangkut otoritas pemerintah dan bukan kegiatan pribadi atau komersial agar entitas dapat diatribusikan kepada Negara. Ketiga, meskipun bukan organ Negara secara faktual, pihak-pihak swasta diarahkan atau dikendalikan oleh suatu Negara. Keempat, secara sadar membantu dan memfasilitasi Negara lain dalam melakukan tindakan internasional yang salah dan bantuan serta fasilitasi yang diberikan kepada perusahaan yang berpartisipasi dalam suatu proyek yang melibatkan Negara lain dalam tindakan salah secara internasional.12
Perilaku (tindakan) BUMN kadang-kadang dapat dikaitkan dengan pemerintah, seperti beberapa rezim internasional mulai dari hukum investasi hingga hukum hak asasi manusia (HAM). Di bawah hukum internasional, perilaku BUMN dapat melibatkan tanggung jawab Negara ketika BUMN merupakan organ Negara, menjalankan wewenang pemerintah, atau berada di bawah kendali efektif Negara, atau ketika Negara menyetujui tindakannya.13
Secara konseptual, BUMN dianggap sebagai bagian dari negara sehingga menjadikannya pengemban kewajiban HAM berdasarkan hukum internasional seperti entitas pemerintah lainnya. Dalam tipologi lain, BUMN menjadi sasaran ekspektasi ketaatan HAM yang lebih tinggi daripada perusahaan swasta karena efek agregat dari special soft law dan instrumen kebijakan, kemungkinan atribusi dan tugas yang lebih tinggi untuk melindungi dari penyalahgunaan pihak ketiga. Signifikansi BUMN berkaitan dengan sifatnya yang memungkinkan beberapa langkah awal dapat diambil untuk memenuhi kebutuhan yang lebih luas untuk mengatur dampak HAM perusahaan.14
Sehubungan kontrol negara atas BUMN, maka kewajiban HAM yang secara klasik masih dilekatkan pada Negara, telah menumbuhkan harapan kepatuhan HAM oleh BUMN. Oleh karena itu, karakteristik kepemilikan negara dapat meningkatkan pengaturan terhadap BUMN karena kepemilikan negara dapat memiliki 3 (tiga) dampak efek berikut:15
1. Mempertinggi standar kepatuhan HAM yang diharapkan dan diminta oleh BUMN, dibandingkan dengan para pelaku korporasi lainnya, melalui instrumen tingkat nasional dan bisnis;
2. Melibatkan tanggung jawab langsung Negara ketika BUMN bertindak melanggar hukum internasional dan tindakan tersebut dapat dikaitkan dengan Negara tersebut;
3. Meningkatkan kemungkinan tanggung jawab Negara atas kegagalan melindungi terhadap pelanggaran HAM oleh BUMN.
Terkait dengan penugasan P.T. Pertamina untuk mengelola Bahan Bakar Nabati melalui program B20 berbasis minyak sawit, pada titik ini mengemuka isu pembangunan berkelanjutan (sustainability issues) yang bersinggungan dengan isu HAM (human rights issues). HAM dan pembangunan berkelanjutan dianggap saling bergantung dan saling menguatkan (interdependent and mutually reinforcing) karena pada dasarnya menjadi komitmen dan kewajiban yang berbeda namun saling terkait yang harus diwujudkan dengan cara yang saling terintegrasi.16 Berbagai ahli dan badan-badan PBB telah membuat komentar tentang keterkaitan antara HAM dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Kelompok Kerja PBB untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia (United Nations Working Group on Business and Human Rights) berkomentar tentang perlunya menyelaraskan SDGs dengan Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia dan telah mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi utama tentang topik ini. Kelompok Kerja PBB telah mengklarifikasi bahwa kontribusi paling penting yang dapat dilakukan oleh bisnis untuk pembangunan berkelanjutan adalah untuk menanamkan rasa hormat terhadap HAM di seluruh rantai nilai mereka, dengan memastikan bahwa proses uji tuntas HAM yang kuat dan mekanisme akuntabilitas yang tepat serta mekanisme penyelesaian pemulihan bagi masyarakat terdampak.17
Prinsip-Prinsip Panduan PBB telah menunjukkan sifat khusus BUMN karena mencakup adanya hubungan antara negara-bisnis di bawah Pilar I yang terkait dengan tanggung jawab Negara untuk melindungi HAM. Selanjutnya, BUMN juga tercakup dalam Pilar II di bawah tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM. Dengan demikian, BUMN menempati 2 (dua) tempat di dalam Prinsip-Prinsip Panduan PBB karena menjadi bagian dari perangkat Negara sehingga harus tunduk pada tugas Negara untuk melindungi HAM. Pada saat yang sama melakukan tindakan komersial dan tunduk pada tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM.18
Seiring perkembangan tersebut perlindungan negara dan tanggung jawab korporasi, penugasan P.T. Pertamina untuk menghasilkan biofuel harus diletakkan dalam rantai nilai komoditas sawit. Dalam konteks produk sawit berkelanjutan, dalam terdapat standar sektor swasta (voluntary compliance) yang dapat dirujuk oleh P.T. Pertamina. Salah satunya, instrumen tersebut adalah kebijakan Tanpa Deforestasi, Tanpa Gambut, Tanpa Eksploitasi (No Deforestation, No Peat, No Exploitation/NDPE). Komitmen NDPE fokus terutama pada tujuan kelestarian lingkungan, termasuk nol deforestasi dan nol konversi gambut. Komitmen NDPE juga mencakup komponen yang terkait dengan HAM dan kesejahteraan sosial bagi pekerja yang terlibat dalam berbagai tahap rantai pasokan komoditas.19 Berdasarkan PrinsipPrinsip Panduan PBB, maka pelaksanaan kebijakan NDPE memerlukan langkah-langkah tata kelola hibrid (hybrid governance measures) untuk mengembangkan strategi pluralistik yang memobilisasi kekuatan positif gabungan masyarakat sipil, bisnis dan pemerintah.20
Tata kelola hybrid ini menjadi strategis dilakukan untuk menghapus segala bentuk ketidakadilan gender yang berpotensi terjadi pada rantai pasok. Dalam konteks ini, terdapat sekitar 190 juta perempuan bekerja di rantai pasokan global, baik di pabrik sektor pertanian, dan rumah yang melakukan pengemasan yang memasok pakaian, barang, makanan, dan produk lainnya. Sistem rantai pasok bagi jutaan pekerja perempuan adalah jam kerja yang berlebihan, kondisi kerja yang sulit dan tidak aman dan upah yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Perempuan juga lebih rentan terhadap pelecehan dan kekerasan seksual, dengan daya tawar yang terbatas dan perwakilan serikat pekerja.21
Sementara itu, Laporan Kelompok Kerja tentang masalah HAM dan perusahaan transnasional dan perusahaan bisnis lainnya (Working Group on human rights and transnational corporations and other business enterprises) pada 2016 menegaskan negara perlu mengambil langkah-langkah tambahan untuk melindungi dari penyalahgunaan oleh perusahaan yang mereka miliki atau dikendalikan. Langkahlangkah ini dilakukan melalui upaya meninjau secara komprehensif melalui kerangka kebijakan, seperti rencana aksi nasional, amandemen undang-undang, penerapan tata kelola, dan lain-lain. Kelompok kerja ini juga memberikan rekomendasi kepada BUMN:22
1. Menjadi panutan dan sepenuhnya memenuhi tanggung jawab mereka untuk menghormati HAM;
2. Mengadopsi kebijakan dan proses yang tepat untuk mengatasi penyalahgunaan, termasuk komitmen kebijakan, uji tuntas HAM, dan mekanisme pemulihan ketika bahaya terjadi, yang terintegrasi di seluruh operasi mereka.
Pada 2018, Kelompok Kerja ini kembali menegaskan peran BUMN untuk mengimplementasi uji tuntas HAM dalam operasinya, maupun kepada mitra bisnisnya, baik di dalam maupun luar negeri. Uji tuntas HAM telah menjadi tulang punggung kegiatan sehari-hari perusahaan bisnis dalam mewujudkan praktik tanggung jawabnya untuk menghormati HAM.23 Berdasarkan uraian di atas, menjadi penting dan strategis untuk melakukan penelitian terhadap kepatuhan
P.T. Pertamina untuk melihat sampai sejauh mana mengintegrasikan tujuan pembangunan dan HAM dalam konteks rantai pasok mereka untuk merealisasikan mandatori B20.
1 Apakah BUMN merupakan bagian dari sektor publik atau mirip dengan perusahaan swasta, pertanyaan ini dapat diletakkan pada aturan yang melandasi peran BUMN dalam konteks nasional. Sebagai contoh, di Negara-negara Anggota OECD, bentuk hukum paling umum dari organisasi BUMN adalah perseroan terbatas (limited liability company). Di samping itu, terdapat kecenderungan lain organisasi BUMN menjadi perusahaan yang dibentuk oleh negara untuk melayani kepentingan publik. Misalnya, Australia dan Inggris, Republik Ceko, Brasil, Indonesia, Rusia, Afrika Selatan, Korea Selatan, Perancis dan, di antara banyak lainnya. Dalam kasus seperti itu, ada kemungkinan bahwa BUMN akan menjadi bagian dari sektor publik. Namun demikian, ada juga kasus ketika BUMN diatur berdasarkan ketentuan hukum privat, sama seperti perusahaan swasta lainnya. Kasus-kasus seperti itu menghadirkan kesulitan tambahan dalam hal klasifikasi karena ada kalanya BUMN merupakan bentuk hibrida, yang meluruskan garis pemisah antara publik dan domein privat. Lihat, Mihaela-Maria Barnes, State-Owned Entities as Key Actors in the Promotion and Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development: Examples of Good Practices, https://www.mdpi.com/2075-471X/8/2/10/htm#fn063- laws-08-00010, diakses pada 23 September 2019, Pukul 14.42 WIB.
2 UU No.
19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan bahwa tujuan dari pendirian BUMN:
1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
2. Mengejar keuntungan;
3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak,
4. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi,
5. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.
3 Lihat Pasal 66 UU No.
19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
4 Sebelum tahun 2001, Pertamina diberikan otoritas secara atributif untuk mengelola urusan minyak dan gas di Indonesia berdasarkan UU No.
44 Prp Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan UU No.
8 Tahun 1971 Tentang Perusahaan Pertambangan Minyak Negara (Pertamina).
5 Presiden me-launching Program Mandatori B30 melalui Siaran Pers Nomor 712.Pers/04/ SJI/2019 tanggal 23 Desember 2019.
6 Dirjen EBTKE memiliki tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang energi baru, terbarukan, dan konservasi energi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dirjen EBTKE menyelenggarakan fungsi:
1. Perumusan kebijakan di bidang energi baru, terbarukan, dan konservasi energi;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang energi baru, terbarukan, dan konservasi energi;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang energi baru, terbarukan, dan konservasi energi;
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang energi baru, terbarukan, dan konservasi energi; dan
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi.
7 OECD, OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, 2015 Edition, (Paris: OECD Publishing, 2015), hlm. 17.
8 Meskipun ada privatisasi yang luas, pemerintah terus memiliki dan mengoperasikan perusahaan komersial nasional di sektor-sektor penting seperti keuangan, infrastruktur, manufaktur, energi, dan sumber daya alam. Sektor-sektor milik negara di negara-negara berpenghasilan tinggi, di ekonomi-ekonomi pasar berkembang utama, dan di banyak negara berpenghasilan rendah dan menengah terus berlanjut, dan bahkan meluas. Banyak BUMN kini berada di peringkat di antara perusahaan terbesar di dunia, investor terbesar di dunia, dan pemain pasar modal terbesar di dunia. Di banyak negara, BUMN dalam industri strategis semakin dipandang sebagai alat untuk mempercepat pembangunan dan ekspansi global. Lihat, World Bank, Corporate Governance of State-Owned Enterprises: A Toolkit, (Washington, DC: World Bank., 2014), hlm. 3-8.
9 Yingying Wu, Reforming WTO Rules on State-Owned Enterprises: In the Context of SOEs Receiving Various Advantages, (Springer Nature Singapore Pte Ltd., 2019), hlm. 2.
11 PwC, State-Owned Enterprises Catalysts for public value creation? (PwC, 2015), hlm. 6.
12 Simon Baughen, Human Rights and Corporate Wrongs: Closing the Governance Gap, (Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2015), hlm. 8-9.
13 Benoit Mayer and Mikko Rajavuor, State ownership and climate change mitigation: Overcoming the carbon curse? (Centre for International Sustainable Development Law, 2016), hlm. 2
14 Mikko Rajavuori, How Should States Own? Heinisch v. Germany and the Emergence of Human Rights Sensitive State Ownership Function, (European Journal of International Law Vol.
26 no.
3 , 2015), hlm. 741
15 Camilla Wee, Regulating the Human Rights Impact of State-owned Enterprises: Tendencies of Corporate Accountability and State Responsibility, (International Commission of Jurists: 2008), hlm. 5.
16 Agenda 2030 tidak mengikat dan tidak menciptakan kewajiban hukum bagi Negara, namun bagaimanapun juga berlaku untuk semua Negara. Implementasinya diperkirakan melalui penciptaan Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan dengan menyatukan pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, Sistem PBB, dan aktor-aktor lain dan dengan memobilisasi semua sumber daya yang tersedia (mobilizing all available resources). Pada akhirnya, Negara memiliki tanggung jawab utama untuk implementasi SDGs di tingkat nasional. Indikator global, regional, dan nasional untuk mengukur dan memantau SDGs juga telah dibuat untuk memfasilitasi implementasi. Terdapat 169 target didefinisikan sebagai 'aspirasional dan global', dan setiap Negara harus menetapkan target nasionalnya sendiri yang dipandu oleh 'tingkat ambisi global', sambil mempertimbangkan keadaan nasional. Terlepas dari kenyataan bahwa Agenda 2030 tidak menciptakan kewajiban hukum bagi Negara, namun demikian SDGs membuat referensi eksplisit terhadap perjanjian, norma, dan prinsip HAM internasional dan menekankan tanggung jawab yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi HAM oleh semua orang, tanpa diskriminasi. Dalam hal ini, Agenda 2030 menunjukkan bahwa lebih dari 90% dari target SDGs tertanam dalam HAM. Lihat, Mihaela-Maria Barnes, op.cit.
17 Ibid.
18 Ibid.
19 Dana Miller, Breanna Lujan and Brian Schaap, Collaboration Toward Zero Deforestation Aligning Corporate and National Commitments in Brazil and Indonesia, (Environmental Defense Fund Forest Trends, 2017), hlm. 28.
20 Larsen, R. K., Osbeck, M., Dawkins, E., Tuhkanen, H., Nguyen, H., Nugroho, A., Gardner, T. A., Zulfahm and Wolvekamp, P. Hybrid governance in agricultural commodity chains: Insights from implementation of ‘No Deforestation, No Peat, No Exploitation’ (NDPE) policies in the oil palm industry, Journal of Cleaner Production, 183 (2018), hlm. 544-554.
21 https://www.ethicaltrade.org/issues/gender-equality-global-supply-chains, diakses pada 24 September 2019, pukul 12.02 WIB.
22 Working Group on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises, A/HRC/32/45, 4 Mei 2016.
23 Working Group on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises, A/73/163, 16 Juli 2018.
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan permasalahan yang hendak dijawab melalui penelitian ini, dapat diilustrasikan melalui diagram di bawah ini:
1.3. Tujuan Penelitian
Penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan rekomendasi yang ditujukan bagi P.T. Pertamina untuk mendorong pengintegrasian berbagai instrumen kepatuhan untuk menghormati HAM dan merealisasikan tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya produk berkelanjutan dalam rantai pasok program mandatori B20. Integrasi ini diharapkan dapat termanifestasikan melalui instrumen kebijakan, uji tuntas HAM, dan pemulihan bagi korban terdampak. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan akan menghasilkan rekomendasi bagi pemerintah/lembaga yang memiliki otoritas untuk mengawasi kinerja P.T. Pertamina melalui pengembangan kerangka kebijakan untuk mematuhi prinsip dan norma HAM dan tujuan pembangunan berkelanjutan dalam rantai pasok program mandatori B20 melalui berbagai instrumen kepatuhan tersebut.
Pada saat yang sama, penelitian ini dapat merumuskan rekomendasi bagi organisasi masyarakat sipil dalam mengembangkan strategi advokasi untuk mendorong pemerintah mengadopsi kebijakan agar program mandatori B20 yang ditugaskan kepada P.T. Pertamina tetap berada dalam koridor HAM dan tujuan pembangunan berkelanjutan.
1.4. Metode Penelitian
Penelitian ini hendak melihat lebih jauh tingkat kepatuhan P.T. Pertamina untuk menerapkan standar HAM dan tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam pelaksanaan mandatori B20 yang kini telah ditingkatkan statusnya menjadi B30. Namun, walaupun statusnya telah ditingkatkan menjadi B30, kebijakan tersebut belum dapat dilihat implementasinya maupun berbagai permasalahan HAM yang mengemuka, karena baru diterapkan oleh Pemerintah tarhitung sejak 1 Januari 2020. Untuk itu, selain karena penelitian ini disusun selama 2019, penelitian ini akan lebih memfokuskan pada aspek kebijakan mandatori B20. Dengan mendasarkan pada pendekatan berbasis HAM, penelitian ini diarahkan pada:24
1. Pemajuan realisasi HAM;
2. Penghormatan standar dan prinsip HAM;
3. Kontribusi pada pengembangan kapasitas penanggung jawab atau pemegang hak.
Prinsip-Prinsip Panduan tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia mendefinisikan tanggung jawab HAM oleh korporasi tidak hanya mencakup kebutuhan untuk mematuhi hukum nasional. Namun demikian, upaya untuk mengatur diri sendiri untuk menutupi kesenjangan antara penerapan hukum nasional secara de facto, dan standar hukum HAM internasional. Dalam konteks ini, terdapat pengembangan pendekatan baru dengan spektrum hukum lunak, norma di luar hukum (extra-legal norms) dan undang-undang. Hal ini menunjukkan perlu adanya upaya untuk mendekonstruksi pendekatan negara-sentris terhadap HAM, baik dalam hukum nasional maupun internasional.25 Dengan kata lain, perlu ada metode yang tepat untuk melihat dampak bisnis,26 termasuk dalam pelaksanaan program mandatori B20 terhadap HAM dengan menggunakan metode penelitian normatif konseptual.27
Metode penelitian normatif (doctrinal) HAM dipergunakan untuk melihat penerapan hukum HAM pada level nasional atau tindakan pada suatu konteks (applying it in the international human rights field) atau prinsip hukum untuk diterapkan pada suatu fakta.28 Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia menggambarkan tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM, namun instrumen ini tidak membahas isi norma-norma HAM utama yang mengikat perusahaan. Pada titik ini, perlu ada langkah untuk mengekstraksi substansi norma-norma HAM untuk dapat diterapkan pada korporasi yang terlibat dalam pelaksanaan program mandatori B20, baik terhadap Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU BBN) ataupun Badan Usaha Bahan Bakar Minyak (BU BBM), khususnya P.T. Pertamina.
Kemudian dilanjutkan interpretasi terhadap konsep tersebut untuk melihat upaya implementasi yang dilakukan oleh negara (pemerintah), korporasi, dan organisasi masyarakat sipil. Interpretasi tersebut dipergunakan untuk melihat konsistensi dengan prinsip-prinsip dan norma-norma HAM karena setiap tindakan komponen (elemen) tersebut akan memiliki implikasi melemahkan legitimasi dari PrinsipPrinsip Panduan PBB.29 Berdasarkan metode tersebut selanjutnya data yang berhasil dikumpulkan akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Selanjutnya, dilakukan upaya mengidentifikasi kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan program mandatori B20. Selain itu, proses identifikasi juga dilakukan terhadap kebijakan internal P.T. Pertamina tentang keberlanjutan. Dengan menggunakan pendekatan ini, dimaksudkan untuk mengidentifikasi modalitas yang telah dimiliki, khususnya pemerintah dan perusahaan dalam memastikan pelaksanaan program mandatori B20 tetap menghormati HAM dan lingkungan.
24 Rhona Smith, Human Rights Based Approach to Research, dalam Lee McConnell and Rhona Smith, Research Methods in Human Rights, (London: Routledge, 2018), hlm. 8
25 Karin Buhmann, Björn Fasterling & Aurora Voiculescu, Business & Human Rights Research Methods, (Nordic Journal Of Human Rights , Volume 36, No. 4, 2018), hlm. 322.
26 Penelitian yang menilai dan menganalisis fokus perkembangan terakhir ini pada kebijakan hak asasi manusia perusahaan, uji tuntas operasional, dan pengungkapan kepada publik harus melihat dari perspektif antar disiplin ilmu setidaknya terkait dengan hubungan antara perspektif ilmu hukum, manajemen dan organisasi, namun juga mencakup perspektif ilmu komunikasi, etnografi, dan politik Ide untuk menganalisis masalah khusus ini didasarkan, pertama-tama, pada persepsi bahwa langkah-langkah untuk mengubah tanggung jawab bisnis atas hak asasi manusia ke dalam konteks manajerial menggarisbawahi perlunya pendekatan interdisipliner untuk bisnis dan hak asasi manusia. Selain itu, pendekatan semacam itu perlu didukung oleh metode penelitian yang membahas arahan normatif untuk menghormati hak asasi manusia dan memberikan pemulihan ketika hak-hak dilanggar serta langkah-langkah organisasi dan operasional yang diperlukan agar pemulihan dapat efektif. Lihat, ibid, hlm. 325.
27 Ibid, hlm. 326.
28 Suzanne Egan, The Doctrinal Approach in International Human Rights Scholarship, dalam dalam Lee McConnell and Rhona Smith, Research Methods in Human Rights, (London: Routledge, 2018), hlm. 36-37
1.5. Sistematika Penulisan
Penelitian ini terdiri atas lima bagian pokok, yang terbagi ke dalam lima bab. Bagian pokok pertama adalah Bab I mengenai pendahuluan yang berisi rasionalitas penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian hingga sistematika penelitian. Selanjutnya, dalam Bab II penelitian ini akan mengulas Konsep No Deforestation, No Peat Development and No Exploitation (NDPE), termasuk juga melakukan analisis perbandingan antara standar yang terdapat dalam NDPE dengan instrumen kepatuhan lainnya, baik yang sifatnya sukarela (voluntary) ataupun memaksa (mandatory). Selain itu, pada bagian ini juga akan mengulas mengenai P.T. Pertamina sebagai role model dalam penghormatan HAM melalui mekanisme uji tuntas HAM.
Pada Bab III, dibagian awal secara umum mengulas peta kebijakan bioenergi atau biofuel di Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk melihat genealogi kebijakan mengenai bioenergi di Indonesia hingga program mandatori biodiesel 20% atau dikenal B20. Pada bab ini, juga dibahas mengenai eksistensi P.T. Pertamina sebagai salah satu Badan Usaha Bahan Bakar Minyak (BU BBM) penerima mandat program mandatori B20, mencakup sektor usaha, struktur organisasi P.T. Pertamina dan menjelaskan lebih lanjut bagaimana kebijakan B20 tersebut diimplementasikan oleh P.T. Pertamina.
Bab IV menganalisis kesiapan dan modalitas yang dimiliki oleh P.T. Pertamina dalam melaksanakan program mandatori B20 secara berkelanjutan. Selain itu, pada bagian ini akan menawarkan penggunaan Uji Tuntas HAM dengan mengacu pada instrumen NDPE sebagai standar P.T. Pertamina dalam memastikan keberlanjutan minyak sawit yang dipasok Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU BBN). Selain itu, penguatan kebijakan pemerintah dalam menetapkan indikator B20 yang responsif terhadap HAM juga menjadi bagian penting yang akan dianalisis. Pada bagian terakhir, yaitu Bab V adalah Penutup, yang berisi kesimpulan dan rekomendasi.
MENEMUKENALI PRINSIP, KRITERIA, DAN STANDAR DALAM BERBAGAI INSTRUMEN KEPATUHAN: MELIHAT PELUANG PENGARUSUTAMAAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KEBIJAKAN BIOENERGI30
2.1. Koherensi Tata Kelola Prasyarat Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs)
Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan sebuah dokumen yang dihasilkan dalam sidang umum PBB ke-70 pada September 2015. Sebanyak 193 negara menyepakati agenda pembangunan universal baru, yang tertuang dalam dokumen berjudul Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Instrumen ini berisi 17 Tujuan dan 169 Sasaran yang berlaku mulai tahun 2016 hingga tahun 2030. Dokumen SDGs sendiri merupakan kelanjutan Millennium Development Goals (MDGs), yang disepakati oleh negara anggota PBB pada tahun 2000. Berbeda dengan MDGs yang memiliki delapan tujuan31, SDGs lebih komprehensif mengakomodasi masalah-masalah pembangunan serta bersifat universal untuk diterapkan seluruh negara, mencakup beberapa bidang baru seperti perubahan iklim, ketidaksetaraan ekonomi, inovasi, konsumsi berkelanjutan, serta perdamaian dan keadilan.32
SDGs berdasarkan standar HAM internasional, berjanji untuk tidak meninggalkan siapa pun dan menekankan pada kesetaraan dan nondiskriminasi. Meskipun begitu, masih ada beberapa kesenjangan dalam hal perspektif HAM, SDGs jelas melampaui MDGs dalam mencakup hak sipil dan hak politik, selain hak untuk pembangunan berdasarkan hak ekonomi, sosial dan budaya. Berbeda dengan MDGs yang hanya dimaksudkan untuk negara-negara kurang berkembang, SDGs bersifat universal dan saling tergantung, menekankan pada keadilan gender, kesetaraan, perdamaian dan tata tata kelola.33
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) menyiratkan kemajuan berkelanjutan dari pengentasan kemiskinan, HAM, dan kesetaraan sementara juga mewujudkan pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan, menstabilkan kekuatan iklim, dan mengelola secara berkelanjutan basis sumber daya alam.34 Pembangunan berkelanjutan melibatkan kemajuan baik di dalam maupun di empat dimensi yang terhubung secara integral, yaitu pembangunan sosial inklusif, pembangunan ekonomi inklusif, kelestarian lingkungan, dan supremasi hukum. Selanjutnya, kemajuan manusia yang berkelanjutan juga akan ditentukan oleh sejauh mana prinsip-prinsip HAM, keadilan, dan keberlanjutan ditegakkan di seluruh upaya pembangunan berkelanjutan.35
Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) didasarkan pada Piagam PBB, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan perjanjian HAM internasional, serta Deklarasi Hak atas Pembangunan.36 Agenda 2030 melangkah lebih jauh dengan menyatakan bahwa SDGs akan dilaksanakan dengan cara yang konsisten dengan kewajiban negaranegara di bawah hukum internasional. Dengan demikian HAM adalah inti dari Agenda 2030 tidak hanya dalam hal konseptualisasi tetapi juga dalam hal implementasi.37 Ketujuh belas tujuan SDGs, baik secara langsung maupun tidak langsung mencerminkan standar HAM. Ketika menganalisis penjangkaran HAM yang konkrit dari setiap SDGs dan target yang terkait, sebagian besar dari 169 target terkait dengan inti HAM internasional dan standar perburuhan. Dengan kata lain, Agenda 2030 dan HAM terjalin dan saling terkait. Apabila dikuantifikasi, maka 92% dari 169 target SDGs. terkait dengan instrumen HAM internasional.38 Dalam tahap persiapan Agenda 2030, beberapa pakar HAM PBB menekankan hubungan erat antara HAM dan tujuan kebijakan pembangunan:39
Norma dan standar HAM memberikan panduan konkret tentang bagaimana tujuan dan target untuk agenda pembangunan pasca-2015 harus dibingkai. Pemerintah telah berkomitmen untuk menegakkan HAM dalam berbagai perjanjian internasional. Menempatkan prioritas pembangunan dalam HAM tidak hanya keharusan hukum dan moral, tetapi juga dapat meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas.
Ketujuh belas Sasaran Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan 169 target tidak muncul dari, dan tidak dimasukkan ke dalam kekosongan normatif, namun didasarkan pada hukum internasional dan konsisten dengan komitmen yang telah ada yang dinyatakan dalam berbagai perjanjian internasional dan instrumen soft law lainnya. Tujuan SDGs itu sendiri adalah tujuan politik, bukan aturan hukum. Namun, substansi yang direfleksikan SDGs, beberapa di antaranya adalah kebiasaan internasional dan proses oleh, dan bentuknya, yang diadopsi menunjukkan bahwa setidaknya beberapa SDGs atau target mungkin memenuhi syarat sebagai hukum lunak.40 Oleh karena itu, dibutuhkan upaya untuk menciptakan dan meningkatkan koherensi tata kelola yang membutuhkan penyediaan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas implementasi Agenda 2030 dan SDGs, Implementasi Agenda 2030 dan SDGs tidak hanya dengan sumber daya keuangan, namun juga dengan instrumen politik dan hukum yang efektif. Ketidaksetaraan yang tumbuh dan pola produksi dan konsumsi yang tidak berkelanjutan sangat terkait dengan hierarki kekuasaan, lembaga, budaya dan politik. Oleh karena itu, reformasi kebijakan diperlukan tetapi tidak cukup. Upaya mengatasi rintangan dan kontradiksi dalam implementasi Agenda 2030 dan SDGs secara bermakna membutuhkan pergeseran yang lebih holistik dan lebih luas tentang bagaimana dan di mana kekuasaan diberikan, termasuk melalui komitmen kelembagaan, hukum, sosial, ekonomi dan politik untuk mewujudkan HAM.41
Pada titik ini, perlindungan lingkungan harus diperlakukan sebagai masalah HAM karena dampak lingkungan akan berdampak pada kehidupan, kesehatan, kehidupan pribadi, dan properti manusia individu, bukan pada negara atau lingkungan global. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban mengamankan standar kualitas lingkungan yang lebih tinggi melalui tindakan untuk mengendalikan polusi yang mempengaruhi kesehatan dan kehidupan pribadi. Pada saat bersamaan diperlukan upaya mempromosikan supremasi hukum agar pemerintah yang bertanggung jawab langsung atas kegagalan mereka untuk mengatur dan mengendalikan gangguan lingkungan, termasuk yang disebabkan oleh perusahaan, dan untuk memfasilitasi akses keadilan dan menegakkan hukum lingkungan dan keputusan pengadilan. Lebih jauh, perluasan hak ekonomi dan sosial memperluas unsur-unsur kepentingan publik dalam perlindungan lingkungan telah memperkuat gagasan hak atas lingkungan yang sehat atau layak.42
Dalam kaitan ini, Kantor Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) menekankan bahwa sementara perjanjian HAM universal tidak merujuk pada hak khusus untuk tempat yang sehat dan aman, lingkungan yang sehat, badan perjanjian HAM PBB semua mengakui hubungan intrinsik antara lingkungan dan realisasi berbagai HAM, seperti hak untuk hidup, untuk kesehatan, untuk makanan, untuk air, dan perumahan. Terdapat tiga pendekatan teoretis yang dapat diidentifikasi. Pertama, melihat lingkungan sebagai prasyarat untuk menikmati HAM. Kedua, memandang HAM sebagai alat untuk mengatasi masalah lingkungan, baik secara prosedural maupun substantif. Ketiga, mengintegrasikan HAM dan lingkungan di bawah konsep pembangunan berkelanjutan.43
Selanjutnya, Kantor Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia menyatakan sangat penting untuk menerapkan pendekatan berbasis HAM untuk memandu kebijakan dan tindakan global yang dirancang untuk mengatasi perubahan iklim. Kantor Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia mengidentifikasi tiga atribut esensial dari pendekatan berbasis HAM: 44
1. Ketika kebijakan dan program dirumuskan, tujuan utamanya adalah untuk memenuhi HAM;
2. Pemegang hak (stakeholder) dan HAM mereka harus diidentifikasi serta penanggung jawab terkait dan kewajiban mereka untuk menemukan cara untuk memperkuat kapasitas pemegang HAM untuk mengajukan klaim dan pemberi tugas untuk memenuhi kewajiban mereka;
3. Prinsip dan standar yang berasal dari HAM, terutama Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan perjanjian inti HAM universal, harus memandu semua kebijakan dan pemrograman dalam semua fase proses.
Program mandatori B20, apabila diletakkan dalam konteks SDGs, maka memiliki keterkaitan dengan perubahan iklim (tujuan SDGs ke-13) dan keberlanjutan energi (tujuan SDGs ke-7). Dengan kata lain, terdapat hubungan antara Paris Climate Agreement dan SDGs, karena SDGs ke-13 menyatakan mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Perubahan iklim dan energi berkelanjutan mensyaratkan adanya tata kelola keberlanjutan memiliki aspek lokal, nasional, regional, dan global, dan didorong oleh tindakan sektor publik dan swasta dan memengaruhi geografis, temporal, dan yurisdiksi skala tata kelola.45 Dengan demikian, ada dua keterkaitan utama antara tata kelola (governance) dan SDGs. Di satu sisi, tata kelola sangat penting untuk pencapaian semua SDGs. Dengan kata lain, tata kelola adalah sarana implementasi yang kritis untuk penyebaran dan mobilisasi yang efektif dari semua cara lain untuk mengimplementasikan SDGs. Di sisi lain, tata kelola yang lebih baik dapat dilihat sebagai tujuan yang diarahkan pada SDGs itu sendiri dan sebagai sarana penting untuk mencapai kesejahteraan manusia.46
Tata kelola juga bagian dari elemen keberlanjutan. Menurut Haris Alibašič keberlanjutan sering digunakan untuk menggambarkan masalah sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola yang digabungkan dalam kerangka kerja organisasi. Apabila diletakkan dalam konteks keberlanjutan, maka pembangunan dimaknai upaya untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, Terdapat dua konsep utama, yaitu suatu proses perubahan di mana eksploitasi sumber daya, arah investasi, orientasi perkembangan teknologi dan perubahan kelembagaan selaras dan meningkatkan potensi saat ini dan di masa depan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia.47
Seiring dengan konsep keberlanjutan, John Elkington memberikan pandangan perintis dan terobosan pada keberlanjutan secara global dengan membebankan kepada perusahaan untuk mengevaluasi dampak lingkungan dan sosial dari tindakan mereka. John Elkington menawarkan konsep Triple Bottom Line untuk melihat area pengaruh meliputi dimensi kemajuan ekonomi, keadilan sosial, dan integritas lingkungan. Namun demikian, tata kelola keberlanjutan perlu ditambahkan elemen baru yang oleh Haris Alibašič disebut Quadruple Bottom untuk membahas masalah keberlanjutan. Definisi diperluas dari Quadruple Bottom Line menurut Haris Alibašič adalah:48
Kapasitas organisasi untuk menanamkan dan menggabungkan serangkaian kebijakan dan program definitif untuk menangani aspek keberlanjutan ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola, sedangkan tata kelola didefinisikan melalui tanggung jawab dan ketahanan fiskal, pelibatan masyarakat untuk pemberian layanan yang efektif, serta transparansi dan akuntabilitas.
Berdasarkan definisi tersebut, maka tata kelola adalah komponen dinamis yang diperlukan untuk keberhasilan keberlanjutan untuk bergerak secara dinamis untuk memasukkan dan menilai tata kelola menjadi sangat penting bagi evolusi keberlanjutan. Evolusi dari Triple Bottom Line menuju Quadruple Bottom Line dengan memasukkan elemen tata kelola.49
Dalam Tujuan SDGs ke-17 tentang cara implementasi SDGs, pemerintah memasukkan dua target di bawah subjudul Kemitraan multi-pemangku kepentingan, bahkan pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan, dilengkapi dengan kemitraan multi-pemangku kepentingan (target 17.16) dan memenuhi syarat relevansi kemitraan publik-swasta dengan menanamkannya antara kemitraan publik dan masyarakat sipil.50 Hal ini dapat dimaknai bahwa perusahaan semakin menjadi elemen penting dalam lingkungan hidup global. Korporasi tidak hanya melaksanakan operasi dan produk bisnis ramah lingkungan, namun mulai menempatkan sebagai aktor yang lebih bertanggung jawab atas tindakan pemasok mereka. Selain itu, korporasi juga menunjukkan komitmen untuk bermitra dengan lembaga internasional, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil untuk mencapai tujuan keberlanjutan global.51 International Council for Science menunjuk tepat pada tujuan
SDGs ke-16 dan tujuan SDGs ke-17 sebagai dua tujuan yang benarbenar merupakan jantung dari sistem SDGs. Kedua tujuan ini adalah kunci untuk mengubah potensi sinergi menjadi kenyataan. Oleh karena itu, memiliki sistem tata kelola yang efektif, lembaga, kemitraan dan sumber daya intelektual dan keuangan menjadi kunci untuk pendekatan yang efektif, efisien dan koheren untuk implementasi SDGs.52
Takahiro Yamada menginisiasi model tata kelola hibrida berbasis tujuan adalah kebalikan dari tata kelola publik berbasis aturan. Model ini memiliki karakteristik tingkat paksaan dan arahan yang rendah. Dengan demikian, tata kelola berbasis hibrida tidak ditujukan untuk membebankan biaya atau hukuman pada pelaku di sektor swasta, juga tidak membebankan biaya administrasi yang berlebihan kepada pemerintah. Tidak adanya paksaan maka diharapkan pendekatan ini akan lebih efisien.53 Pendekatan tata kelola hibrida juga ditawarkan oleh Joyeeta Gupta and Mans Nilsson dengan dilekati tiga karakteristik tindakan: Pertama, tindakan tersebut didekati sebagai tantangan tata kelola multilevel; Kedua, tindakan tersebut harus mengatasi konteks dan faktor pendorong khusus masalah yang bersangkutan; dan Ketiga tindakan seperti itu harus koheren secara horizontal dan vertikal. Dalam implementasi SDGs, negara tetap bertanggung jawab atas pelaksanaan SDGs melalui upaya pengarusutamaan SDGs ke dalam kebijakan dan proses perencanaan. Pada saat yang sama, terjadi pergeseran dan penyeimbangan kembali dari pemerintahan yang tersentralisasi menuju tata kelola yang terdesentralisasi dalam pembangunan. Berbagai aktor dan pemangku kepentingan kini terlibat dalam proses pembangunan. Hal ini menunjukkan adanya harapan yang kuat dalam proses menuju SDGs bahwa pelaku nonnegara apakah bisnis, organisasi nonpemerintah, kelompok agama, lembaga pendidikan, atau gerakan sosial akan mengadopsi tujuan dan berkontribusi untuk menerapkannya dalam lingkungan dan ranah aksi mereka sendiri. Dengan kata lain, implementasi SDGs harus dilakukan oleh semua aktor dalam masyarakat, dan harus ada proses untuk memastikan kepemilikan oleh para aktor ini.54
Lebih jauh, tata kelola yang berkelanjutan berkaitan dengan mempromosikan efek positif dari proses produksi atau pembangunan sembari menghindari/memitigasi dampak negatifnya, dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan, sosial dan ekonomi. Rantai pasokan bioenergi melibatkan beberapa lapisan tata kelola, termasuk mekanisme yang secara khusus menangani bioenergi, misalnya standar keberlanjutan bioenergi dan sistem sertifikasi, dan pengaturan (regulasi) sektor-sektor yang terlibat dalam rantai pasokan bioenergi sehingga melibatkan berbagai peraturan perundang-undangan seperti lingkungan, peraturan tenaga kerja, lingkungan, praktik pertanian/ kehutanan, dan standar perdagangan internasional.
Pada titik ini, tata kelola keberlanjutan publik domestik (domestic public sustainability governance) biomassa dan bioenergi menjadi prasyarat mendasar. Tata kelola ini dibingkai melalui kerangka legislasi nasional agar tata kelola keberlanjutan publik dalam negeri menjadi efektif dalam mempromosikan produksi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan perlu cukup komprehensif dan ditegakkan secara efektif. Seiring dengan tata kelola publik, tata kelola keberlanjutan domestik privat (domestic private sustainability governance) ada ketika lembaga-lembaga non-pemerintah (nongovernmental institutions) memungkinkan atau membatasi kegiatan dalam suatu ekonomi untuk kepentingan publik. Tata kelola berkelanjutan privat domestik ditandai dengan adanya komitmen lembaga non-pemerintah mengatur kegiatan berdasarkan prinsipprinsip keberlanjutan. Komitmen ini dapat muncul ketika konsumen domestik meminta produk yang diproduksi secara berkelanjutan memenuhi persyaratan keberlanjutan yang lebih ketat, atau berbeda. Produsen akan menyediakan produk-produk yang diinginkan oleh pasar dengan misalnya, mengadopsi kode etik dan skema tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam hal biomassa, produsen terutama mengandalkan sertifikasi keberlanjutan sukarela untuk memverifikasi dan berkomunikasi dengan konsumen bahwa produk diproduksi sesuai dengan prinsip keberlanjutan. Prinsip-prinsip ini didefinisikan dalam standar sertifikasi menggunakan kriteria dan indikator yang dirumuskan oleh organisasi pemerintah atau non-pemerintah, dan/atau perusahaan swasta. Apabila tata kelola keberlanjutan privat tidak dapat mengatur semua kegiatan dalam suatu negara, peran negara menjadi penting, misalnya, memfasilitasi interaksi dan menyelaraskan tujuan keberlanjutan di seluruh tingkat global, nasional, dan sub-nasional. Selanjutnya, tata kelola keberlanjutan privat internasional hadir ketika lembaga non-pemerintah mengatur kegiatan yang melampaui negara, dan muncul ketika ada permintaan internasional untuk produk yang berkelanjutan. Permintaan ini dapat didorong oleh konsumen atau kebijakan publik.55
Indonesia telah memenuhi komitmen SDGs dengan dibentuknya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Perpres ini digunakan sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Rencana Aksi Nasional (RAN) SDGs sesuai dengan bidang tugasnya dan Pemerintah Daerah (RAD) dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Rencana Aksi Daerah SDGs.56 Lebih lanjut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bertugas menyusun dan menetapkan Peta Jalan Nasional SDGs dan RAN TPB termasuk mengoordinasikan, fasilitasi, serta pendampingan RAN SDGs.57 Dengan demikian, upaya P.T. Pertamina mempromosikan program mandatori B20 yang berkelanjutan perlu didukung ketiga model tata kelola keberlanjutan ini. Implikasi lebih jauh, maka perlu dilakukan upaya reformasi tata kelola program mandatori B20 dengan melibatkan
P.T. Pertamina bersama dengan organisasi masyarakat sipil agar produk B20 dapat menguntungkan secara ekonomi, namun tetap berpijak pada penghormatan terhadap HAM (dimensi sosial) dan tetap berkomitmen untuk memelihara lingkungan.
29 Başak Bağlayan, Searching for Human Rights Norms for Corporate Conduct in Domestic Jurisprudence: A Bottom-Up Approach to International Law, (Nordic Journal Of Human Rights , Volume 36, No. 4, 2018), hlm. 375
30 Bioenergi merupakan energi yang didapatkan dari organisme biologis atau bahan organik. Secara umum, bioenergi menghasilkan tiga jenis sumber energi, yaitu biofuel (biodiesel, bioetanol), biogas, dan biomassa padat (serpihan kayu, biobriket serta residu pertanian). Bioenergi dapat menghasilkan tiga bentuk energi yaitu: listrik, bahan bakar transportasi, dan panas. Bioenergi diharapkan dapat menggantikan peran penting sumber energi fosil yang merupakan sumber energi yang tidak terbarukan. Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas, Kajian Pengembangan Bahan Bakar Nabati (BBN), 2015.
31 Meskipun Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) menyediakan kerangka kerja pembangunan secara keseluruhan untuk dunia, ruang lingkup MDGs mengenai HAM dan demokrasi agak terbatas. MDGs terlihat lebih seperti kerangka kerja pembangunan spesifik yang sebagian besar dikembangkan oleh serangkaian para ahli. Sementara, SDGs muncul dari proses partisipatif dengan sejumlah besar konsultasi nasional dan internasional dengan
masyarakat sipil, akademisi, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, memastikan kepemilikan kolektif yang besar kepada mereka. Oleh karena itu, SDGs lebih komprehensif dan menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan kemiskinan, pengucilan, hak-hak sosial dan ekonomi serta masalah-masalah yang berkaitan dengan lingkungan, urbanisasi, ketimpangan, perubahan iklim, dan tata kelola. UNDP Indonesia, “What Are Sustainable Development Goals?”, diakses melalui <http://www.id.undp, pada 22 Januari 2020.
32 Ibid.
33 John Samuel, ‘Leave No One Behind’: Human Rights Based Approach to Sustainable Development, dalam John Samuel, Lorenzo Urbinati and Yi-Chia Chen (eds., Sustainable Development Goals: A Human Rights Based Approach, (Working Paper Series Number 4: September 2018, Forum Asia, 2018), hlm. 7
34 Suman Verma and Anne C. Petersen, Developmental Science and Sustainable Development Goals for Children and Youth, dalam Suman Verma and Anne C. Petersen, (eds.), Developmental Science and Sustainable Development Goals for Children and Youth, (Cham: Springer International Publishing, 2018), hlm.
5 35 Ibid.
36 Pembukaan Agenda 2030 dengan sangat jelas menyatakan bahwa SDGs membantu untuk mewujudkan hak asasi manusia untuk semua dan menekankan tanggung jawab Negara untuk menghormati, melindungi dan mempromosikan HAM dan kebebasan mendasar untuk semua, tanpa membedakan jenis apa pun untuk ras , warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, opini politik atau lainnya, asal kebangsaan atau sosial, properti, kelahiran, kedisabilitasan yang disandang, dan status lainnya.
37 John Samuel, op.cit., hlm. 8
38 Nadja Filskov and Birgitte Feiring, Human Rights and The 2030 Agenda for Sustainable Development: Lessons Learned And Next Steps, (Co[enhagen: Danish Institute for Human Rights, 2018), hlm. 9.
39 Pada saat yang sama, Navi Pillay, mantan Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia, menekankan:
Orang-orang di seluruh dunia menuntut agar HAM menjadi pusat agenda pembangunan baru. Di seluruh dunia, dalam 88 konsultasi nasional dan 11 konsultasi tematik PBB mengenai agenda baru, terdapat lebih dari satu juta orang telah berpartisipasi, ini telah menjadi permintaan yang paling empatik dan konsisten.
Lihat, Markus Kaltenborn, Markus Krajewski, and Heike Kuhn, Introduction, dalam Markus Kaltenborn, Markus Krajewski, and Heike Kuhn, Sustainable Development Goals and Human Rights, (Cham: Springer Nature Switzerland AG. 2020), hlm. 3-4
40 Rakhyun E. Kim, The Nexus between International Law and the Sustainable Development Goals, (RECIEL 25 (1) 2016), hlm. 16.
41 Jens Martens, Revisiting the Hardware of Sustainable Development, dalam Global Civil Society Report on the 2030 Agenda and the SDGs, Revisiting the hardware of sustainable development, Reshaping Governance for Sustainability Transforming Institutions: Shifting Power – Strengthening Rights, (Spotlight on Sustainable Development 2019, 2019), hlm. 11.
42 Alan Boyle, Climate Change, Sustainable Development, and Human Rights, dalam Markus Kaltenborn, Markus Krajewski, and Heike Kuhn, Sustainable Development Goals and Human Rights, (Cham: Springer Nature Switzerland AG. 2020), hlm. 177.
43 Ibid, hlm. 179
44 Ibid,
45 Joachim Monkelbaan, Governance for the Sustainable Development Goals Exploring an Integrative Framework of Theories, Tools, and Competencies, (Singapore: Springer Nature Singapore Pte Ltd., 2019), hlm. 4
46 Tata kelola secara eksplisit dibahas dalam SDG ke-16 pada perdamaian, keadilan, dan penguatan institusi dan SDGs ke-17 pada memperkuat sarana implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Target yang relevan untuk tata kelola antara SDGs ke-16 dan 17:
1. Target 16.6 dalam mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkatan;
2. Target 16.7 untuk memastikan pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif, dan representatif di semua tingkatan;
3. Target 17.14 untuk meningkatkan koherensi kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan;
4. Target 17.16 untuk meningkatkan kemitraan global yang dilengkapi oleh kemitraan multi-pemangku kepentingan.
Lihat, ibid, hlm. 14
47 Haris Alibaši, Sustainability and Resilience Planning for Local Governments: The Quadruple Bottom Line Strategy, (Singapore: Springer International Publishing AG, 2018), hlm. 2-3
48 Ibid, hlm. 4
49 Ibid.
50 Jens Martens, The Role of Public and Private Actors and Means in Implementing the SDGs: Reclaiming the Public Policy Space for Sustainable Development and Human Rights, dalam Markus Kaltenborn, Markus Krajewski, and Heike Kuhn, Sustainable Development Goals and Human Rights, (Cham: Springer Nature Switzerland AG. 2020), hlm 208- 209
51 Takahiro Yamada, Corporate Water Stewardship: Lessons for Goal-based Hybrid Governance, dalam Norichika Kanie and Frank Biermann, Governing through Goals: Sustainable Development Goals as Governance Innovation, (Cambridge: MIT Press , 2017), hlm. 192
52 Joachim Monkelbaan, loc.cit.
53 Joyeeta Gupta and Måns Nilsson, Toward a Multi-level Action Framework for Sustainable Development Goals dalam Norichika Kanie and Frank Biermann, Governing through Goals: Sustainable Development Goals as Governance Innovation, (Cambridge: MIT Press, 2017), hlm. 275-276
54 Ibid.
55 Seperti halnya tata kelola privat domestik didorong oleh konsumen, tata kelola privat internasional dapat muncul ketika konsumen menuntut produk yang diproduksi secara berkelanjutan memenuhi persyaratan keberlanjutan yang lebih ketat, atau berbeda dari yang terkait dengan sistem tata kelola publik di negara produsen. Produsen akan merespons dengan menyediakan, misalnya, produk bersertifikat untuk pasar internasional. Tata kelola swasta internasional yang didorong oleh kebijakan dapat memainkan peran di negara-negara di mana ada produsen yang menargetkan pasar ekspor. Lihat, Oskar Englund and Göran Berndes, The Roles of Public and Private Governance in Promoting Susstainable Bioenergy, dalam Yves Le Bouthillier, et.al., The Law and Policy of Biofuels, (Cheltenham,: Edward Elgar Publishing, 2016), hlm. 30-33
56 Psl. 3(a) Perpres Nomor 59 Tahun 2017.
57 Psl.
4 Perpres Nomor 59 Tahun 2017.
2.2. No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE): Instrumen Keberlanjutan dalam Pelaksanaan Bioenergi
Kebijakan Tanpa Deforestasi, Tanpa Gambut, Tanpa Eksploitasi atau yang dikenal sebagai No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE) muncul dari kegagalan ‘sertifikasi keberlanjutan’ sawit yang tidak mampu menghentikan permasalahan lingkungan, sosial dan deforestasi.58 Lain halnya dengan komitmen politik high-level mengenai deforestasi, meskipun bersifat sukarela, kebijakan NDPE mampu menjabarkan komitmen yang lebih komprehensif dan detail yang melampaui persyaratan hukum maupun skema sertifikasi. Kebijakan NDPE berlaku tidak hanya bagi operasi perusahaan itu sendiri, namun juga bagi semua pemasoknya. Kemudian pada perkembangannya, kebijakan NDPE ini juga berlaku bagi seluruh operasi suatu perusahaan tersebut.
Transformasi industri minyak sawit menuju keberlanjutan memperoleh daya tarik pada tahun 2013 ketika para pedagang/penyuling minyak sawit utama Asia Tenggara mulai mengadopsi kebijakan NDPE. Sampai saat ini setidaknya terdapat 365 perusahaan penyuling dan pedagang minyak sawit dan perusahaan barang konsumen yang telah ikut mengadopsi kebijakan NDPE.59 Secara umum, kebijakan NDPE terdiri dari tiga prinsip utama yakni, tanpa deforestasi, tanpa gambut, dan tanpa eksploitasi. Dalam implementasinya, perusahaan kemudian menerjemahkan tiga prinsip utama ini menjadi indikator-indikator yang bersifat praktis. Adapun indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut:
1. Tanpa Deforestasi
a. Tidak menggunakan hutan dan lahan yang memiliki nilai konservasi tinggi atau High Conservation Values (HCVs);
Perusahaan yang telah secara publik mendeklarasikan kepatuhan terhadap NDPE harus berkomitmen untuk tidak menggunakan lahan yang teridentifikasi memiliki nilai konservasi tinggi atau High Conservation Values (HCVs).60 Identifikasi nilai-nilai tersebut dilakukan berdasarkan enam kategori nilai konservasi tinggi yakni sebagai berikut:61
1. HCV 1: Kawasan hutan yang memiliki nilai-nilai konsentrasi keanekaragaman hayati yang penting pada tingkat global, regional atau nasional, termasuk spesies endemik, dan langka, terancam atau hampir punah);
2. HCV 2: Kawasan hutan yang mempunyai tingkat lansekap yang luas yang penting secara global, regional dan lokal, yang berada di dalam atau mempunyai unit pengelolaan, dimana sebagian besar populasi spesies, atau seluruh spesies yang secara alami ada di kawasan tersebut berada dalam polapola distribusi dan kelimpahan alami;
3. HCV 3: Kawasan hutan yang memiliki ekosistem, habitat atau tempat berlindung yang langka, terancam, atau hampir punah;
4. HCV 4: Kawasan hutan yang berfungsi sebagai pengatur alam dalam situasi yang kritis, seperti pelindung daerah tangkapan air dan pengendali tanah dan lereng yang rentan erosi;
5. HCV 5: Kawasan hutan yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat lokal atau masyarakat adat (untuk mata pencaharian, kesehatan, nutrisi, air, dan lain-lain); dan
6. HCV 6: Kawasan hutan yang merupakan situs, sumber daya, habitat dan lansekap budaya global atau nasional, memiliki nilai arkeologi atau historis yang signifikan, dan/atau memiliki nilai budaya, ekologis, ekonomi atau agama/sakral yang signifikan dan sangat penting bagi tradisi komunitas atau masyarakat adat setempat.
b. Tidak menggunakan hutan dan lahan yang memiliki stok karbon tinggi atau High Carbon Stock (HCS)
Pendekatan HCS adalah metodologi praktis untuk membedakan kawasan hutan yang harus dilindungi dari lahan terdegradasi yang dapat dikembangkan. Pendekatan HCS terdiri dari beberapa proses dan penilaian yakni pertama, melakukan klasifikasi vegetasi untuk mengidentifikasi kawasan hutan (umumnya dilakukan berdasarkan pemetaan gambar satelit dan LiDAR/Light Detection and Ranging). Kedua, penghormatan hak masyarakat lokal dan adat atas tanah mereka. Ketiga, pengintegrasian pendekatan HCS dengan proses Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) dan identifikasi HCVs.62
c. Tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan;
Terdapat sekitar 15% dari emisi GRK global disebabkan oleh kebakaran hutan yang sebagian besar di antaranya disebabkan oleh kebakaran hutan hujan tropis yang kemudian menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan.63 Karena signifikannya dampak kebakaran hutan terhadap perubahan iklim, perusahaan dilarang untuk membuka dan/ atau mengolah lahan dengan cara melakukan pembakaran.
d. Secara progresif mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK);
Perusahaan harus mengidentifikasi polutan dan emisi GRK, kemudian mengimplementasikan rencana untuk mengurangi atau meminimalisasi polutan dan emisi GRK tersebut. Selain itu, penting sistem pemantauan yang memadai yang dilengkapi dengan laporan berkala mengenai perkembangan dalam mengurangi polutan dan emisi GRK yang signifikan.
e. Memiliki dokumen-dokumen legal terhadap lahan yang dimiliki oleh perusahaan, seperti AMDAL/UKL-UPL/RKL-RPL, sertifikat HGU.
Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam memperoleh serangkaian izin dan dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk operasi usahanya. Beberapa contoh izin dan dokumen pendukung yang diperlukan adalah izin lokasi, izin lingkungan, izin usaha perkebunan, izin konversi hutan, sertifikat HGU, AMDAL (KA-ANDAL, ANDAL, UKL-UPL, RKL-RPL). Adapun Undang-Undang yang menjadi acuan adalah UU Perkebunan, UU Kehutanan, UU Pokok Agraria dan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
58 Environmental Investigation Agency, "Promises in Practice", 2019, Hlm.5, https://eiainternational.org/wp-content/uploads/EIA-report-Promises-in-practice-spreads.pdf.
59 Jan Willem van Gelder, et.al., "Managing Palm Oil Risks: A Brief for Financiers", 2017, hlm.11, www.cifor.org/publications/pdf_files/brief/6670-RSPObrief.pdf, diakses pada 14 Januari 2020.
60 HCV pertama kali diperkenalkan oleh Forest Stewardship Council (FSC) pada 1999, konsep perlindungan hutan bernilai konservasi tinggi ini pada dasarnya menekankan pada perlindungan hutan yang memiliki nilai biologis, ekologis, sosial atau budaya yang sangat penting atau bersifat kritis.
61 HCV Resource Network, Common Guidance for the Identification of High Conservation Values, 2013, hlm.3.
62 High Carbon Stock Approach, "The HCS Approach: an introduction, overview and summary", 2017, hlm.8.
63 WWF, "Forests Ablaze: Causes and Effects of Global Forest Fires", 2017, hlm.17, https:// mobil.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/WWF-Study-Forests-Ablaze.pdf, diakses pada 15 Januari 2020
2. Tanpa Gambut
a. Tidak membuka lahan pada lahan gambut dengan kedalaman berapa pun;
Indonesia memiliki sekitar 36% dari jumlah total lahan gambut tropis di dunia64 yang mampu menyimpan karbon hingga 20 kali lebih banyak daripada tanah mineral non-gambut.65 Ketika lahan gambut tersebut dikeringkan dan pohon-pohon yang ada di atasnya ditebangi, terjadi pelepasan emisi GRK ke atmosfer yang berkontribusi secara signifikan terhadap perubahan iklim. Pendorong utama deforestasi lahan gambut tropis adalah pengembangan perkebunan kelapa sawit dan kayu pulp. 66 Oleh karenanya, penting bagi Perusahaan untuk memastikan bahwa operasi usahanya tidak dilakukan dengan membuka lahan pada lahan gambut dengan kedalaman berapa pun.
b. Melakukan praktik manajemen yang baik untuk lahan yang sudah beroperasi di atas lahan gambut;
Dalam hal penanaman telah dilakukan di lahan gambut, maka Perusahaan harus menerapkan Praktik-Praktik Manajemen Terbaik untuk lahan gambut. Salah satu contoh panduan manajemen lahan gambut adalah RSPO Manual on Best Management Practices (BMPs) for existing oil palm cultivation on peat 2012.
c. Melakukan restorasi lahan gambut
Restorasi gambut dilakukan guna mengembalikan fungsi ekologi lahan gambut dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar yang terkena dampak dari lahan gambut yang terdegradasi. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam restorasi lahan gambut adalah pendekatan yang diterapkan oleh Badan Restorasi Gambut (BRG) mengupayakan restorasi melalui pendekatan 3R, meliputi (1) rewetting atau pembasahan gambut, revegetasi atau penanaman ulang, serta revitalisasi sumber mata pencaharian.67
64 Matthew Warren, et.al., "An appraisal of Indonesia’s Immense Peat carbon Stocck Using National Peatland Maps: Uncertainties and Potential Losses from Conversion", Carbon Balance and Management, Vol. 12, 2017, DOI: 10.1186/s13021-017-0080-2.
65 J. Jaenicke, et.al., "Monitoring the effect of restoration measures in Indonesian peatlands by radar satellite imagery", Journal of Environmental Management, Vol.92, Issue.3, 2011, hlm.630-638, https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2010.09.029.
66 Daniel Murdiyarso, et.al., Forests and climate change: An outlook of Asian forests in the new climate regime. dalam: Loh C, et.al. (ed), Climate Change Negotiations: Can Asia Change the Game?, Singapore: Hong Kong Civic Exchange–Singapore Institute of International Affairs; 2008. hlm.74–87.
3. Tanpa Eksploitasi
a. Tidak melanggar hak tanah berdasarkan hukum dan ulayat Perusahaan harus mematuhi peraturan perundangundangan yang berlaku mengenai hak atas tanah dan mengakui hak ulayat masyarakat adat. Sebelum memperoleh Hak Guna Usaha untuk mengelola lahan, Perusahaan harus mengadakan konsultasi dengan pemegang hak atas lahan di dalam lahan adat atau lahan lain dengan pemilik yang teridentifikasi, untuk mencapai kesepakatan tentang pengalihan tanah dan kompensasi;
b. Tidak melanggar proses dan prosedur akuisisi tanah
Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang67 Badan Restorasi Gambut, Rencana Strategis 2016-2020, hlm.20.
undangan yang berlaku mengenai proses dan prosedur akuisisi tanah. Oleh karena itu, Perusahaan harus memberikan kompensasi yang adil kepada masyarakat lokal yang memiliki hak atas lahan atau hak ulayat terhadap tanah yang dikuasai perusahaan.
c. Tidak melanggar prosedur scheme smallholders (petani plasma);
Perusahaan harus melakukan konsultasi dengan scheme smallholders dan memberikan bantuan teknis untuk mendukung scheme smallholders untuk mematuhi kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun salah satu contoh panduan scheme smallholders adalah RSPO Guidance On Scheme Smallholders 2009.
d. Tidak melanggar hak - hak masyarakat adat, khususnya hak mereka untuk memberikan atau menarik Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA); Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA/FPIC) mengacu pada prinsip bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan untuk tindakan yang akan mempengaruhi mereka, terutama tindakan yang mempengaruhi tanah, wilayah, dan sumber daya alam tradisional mereka.68 Oleh karenanya, Perusahaan harus menghormati hak-hak masyarakat adat dan dalam hal ini memastikan keterlibatan masyarakat adat di sekitar wilayah operasi usahanya dilakukan dengan senantiasa berpedoman pada prinsip PADIATAPA.
e. Tidak melanggar hak-hak pekerja;
Perusahaan harus memenuhi hak-hak pekerja sebagaimana peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Beberapa contoh komitmen penting yang harus dipenuhi Perusahaan adalah tidak mempekerjakan anak69, tidak melakukan diskriminasi terhadap pekerja perempuan, memastikan pembayaran upah sesuai standar upah minimum yang berlaku, memastikan keamanan dan keselamatan kerja (K3) para pekerja, memberikan hak cuti pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. UU Ketenagakerjaan merupakan salah satu Undang-Undang yang harus dijadikan pedoman dalam memenuhi hak-hak pekerja di Indonesia.
f. Mengatasi semua keluhan dan konflik melalui proses yang terbuka, transparan dan konsultatif;
Perusahaan harus memastikan bahwa mekanisme penyelesaian perselisihan antara Perusahaan dan masyarakat harus dilakukan melalui perjanjian yang terbuka dan konsensual dengan para pihak yang terdampak. Selain itu, perusahaan juga harus berkomitmen untuk mengedepankan upayaupaya konsultatif dan menghindari penggunaan tindakantindakan kekerasan.
68 WWF, Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan dan REDD+: Pedoman dan Sumber Daya, 2014, hlm.4.
69 Undang-Undang Ketenagakerjaan mendefinisikan anak sebagai setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun. Dengan beberapa pengecualian, perusahaan dapat mempekerjakan anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun
2.3. Analisis NDPE dengan Instrumen Kepatuhan Lainnya
Dalam enam tahun terakhir, pelaku industri utama, pemerintah, investor dan masyarakat sipil telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi deforestasi, kebakaran, pengembangan lahan gambut, dan masalah sosial. Langkah-langkah yang diambil termasuk dengan menerapkan kebijakan NDPE, kebijakan manajemen berkelanjutan, moratorium hingga transparansi rantai pasok. Oleh karena itu, kebijakan NDPE penting diletakkan dalam konteks rezim tata kelola sawit yang berkelanjutan.
Kompleksitas rezim tata kelola biasanya dimanifestasikan oleh kebijakan dan peraturan yang luas dan dikembangkan dan diimplementasikan oleh aktor negara dan non-negara atau kombinasi keduanya. Kompleksitas ini mencakup perbedaan fokus skala ruang lingkup dari global ke tingkat yurisdiksi yang terendah dan perbedaan dalam jenis masalah lingkungan, sosial, atau ekonomi yang diprioritaskan.70
Berdasarkan konsep di atas, maka kebijakan NDPE perlu disandingkan dengan beberapa instrumen kepatuhan, baik yang bersifat sukarela maupun yang bersifat wajib yang mengatur sektor produk sawit.
Gambar 4. Rezim Tata Kelola Sawit Berkelanjutan
untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial anak. Ketentuan lebih lanjut mengenai batasan usia minimum pekerja dan bentuk-bentuk pekerjaan yang dilarang bagi pekerja anak dapat ditemukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No.
182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
2.3.1. Instrumen Kepatuhan yang Bersifat Sukarela (Voluntary)
1. Global Bioenergy Partnership (GBEP)
Global Bioenergy Partnership (GBEP) merupakan inisiasi multistakeholder yang bersifat sukarela yang didirikan pada tahun 2006 sebagai panduan internasional untuk membantu para pengambil kebijakan nasional dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengembangkan sektor bioenergi secara berkelanjutan, khususnya bagi negara-negara berkembang atau ekonomi transisi dengan mempertimbangkan antara keseimbangan lingkungan, sosial dan ekonomi.71
GBEP terdiri atas 24 indikator keberlanjutan bioenergi yang terdiri atas 8 indikator tentang lingkungan, 8 indikator tentang sosial, dan 8 indikator tentang ekonomi. Indikator-indikator tersebut dikembangkan sebagai alat analisis yang dapat menginformasikan perkembangan kebijakan dan program bioenergi nasional, serta memantau dampakdampak dari penerapan kebijakan dan program-program tersebut. Selain itu indikator GBEP juga digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di suatu negara.72
Tabel 1. Indikator Keberlanjutan Bioenergi GBEP73
| Lingkungan | Sosia | Ekonomi |
| 1. Gas rumah kaca siklus hidup | 9. Alokasi dan penguasaan lahan untuk produksi bioenergi baru | 17. Produktivitas |
| Kualitas tanah | 2. Kualitas tanah 10. Harga dan pasokan sekeranjang makanan nasional | 18. Neraca energi bersih |
| 3. Tingkat panen sumber daya kayu | 11. Perubahan pendapatan 19. Nilai tambah bruto | 9. Nilai tambah bruto |
| 4. Emisi polutan udara nonGRK, termasuk racun udara | 12. Pekerjaan di sektor bioenergi | 20. Perubahan dalam konsumsi bahan bakar fosil dan penggunaan biomassa secara |
| 5. Penggunaan dan efisiensi air | 13. Penggantian jam kerja yang tidak terbayar yang dilakukan oleh perempuan dan anak-anak untuk | 21. Pelatihan dan kualifikasi |
komersialisasi energi terbarukan dengan meluncurkan kemitraan bioenergi global untuk mendukung penyebaran biomassa dan biofuel yang lebih luas, hemat biaya, khususnya di negara berkembang dimana biomassa lazim digunakan. Setelah proses konsultasi antara negara-negara berkembang dan negara-negara maju, lembaga internasional dan sektor swasta, Buku Putih disiapkan untuk memandu kegiatan kemitraan. GBEP diluncurkan pada segmen tingkat menteri dari sesi ke-14 Commission on Sustainable Development (CSD 14) di New York pada tanggal 11 Mei 2006, dengan penandatanganan ketentuan referensi. Global Bioenergy Partnership, History,http://www.globalbioenergy. org/aboutgbep/history/en/, diakses pada 31 November 2019.
72 Ibid.
73 Global Bioenergy Partnership (GBEP),“The Global Bioenergy Partnership Sustainability Indicators For Bioenergy”, 2011.
| 6. Kualitas air | 6. Kualitas air 14. Bioenergi digunakan untuk memperluas akses ke layanan energi modern | 22. Keragaman energi |
| 7. Keanekaragaman hayati dalam lanskap | 15. Perubahan moral dan beban penyakit yang disebabkan oleh asap dalam ruangan | 23. Infrastruktur dan logistik untuk distribusi bioenergi |
| 8. Penggunaan lahan dan perubahan penggunaan lahan terkait dengan produksi bahan baku bioenergi | 16. Insiden kecelakaan kerja, penyakit, dan kematian | 24. Kapastias dan fleksibilitas penggunaan bioenergi |
Berdasarkan tabel diatas, indikator GBEP menyediakan platform untuk berbagi informasi dan contoh praktik baik dalam bioenergi berkelanjutan di atas tiga bidang strategis. Jika disandingkan dengan standar yang terdapat dalam NDPE, indikator-indikator dalam GBEP lebih terlihat sebagai panduan, sedangkan standar NDPE karena disusun dengan komitmen high-level menyebabkan pengaturan yang terdapat dalam NDPE menggunakan bahasa yang secara tegas melarang. Namun, beberapa indikator GBEP dan standar NDPE memiliki beberapa komitmen yang sama, seperti misalnya pentingnya Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dalam sektor keanekaragaman hayati yang merupakan standar turunan dari “no deforestation”. Selain itu indikator emisi gas rumah kaca siklus hidup dalam GBEP yang memperhatikan tentang jumlah emisi gas rumah kaca yang dihasilkan pada tahap penyediaan bahan baku, kegiatan produksi, transportasi dan penggunaan bioenergi dengan menghitung emisi gas rumah kaca tersebut melalui metode Life Cycle Assessment (LCA), memperlihatkan bahwa indikator GBEP juga sangat mendukung komitmen no deforestation.
Terkait komitmen “no peat”, GBEP menyadari apabila penggunaan lahan tidak direncanakan dan ditegakkan dengan baik, maka hilangnya lahan gambut dan degradasi lahan dapat terjadi dan menyebabkan dampak negatif secara menyeluruh terhadap perubahan iklim. Sedangkan terhadap komitmen “no exploitation”, indikator GBEP mengatur beberapa hal yang berkaitan dengan aspek ketenagakerjaan, seperti penggantian jam kerja yang tidak terbayar yang dilakukan oleh perempuan dan anak-anak untuk mengumpulkan biomassa, kemudian aspek keselamatan dan keamanan pekerja.
70 Tata kelola sawit melibatkan kombinasi peraturan negara, yang berasal dari beragam domain dan standar privat (swasta) seperti sertifikasi, kode etik, dan inisiatif pengaturan diri (mandiri). Lihat, Pablo Pacheco, et.al., Governing Sustainable Palm Oil Supply: Disconnects, Complementarities, and Antagonisms between State Regulations and Private Standards, (Regulation & Governance , 2018), hlm. 6
71 Dalam Rencana Aksi Gleneagles Juli 2005, Negara G8 + 5 (Brazil, China, India, Meksiko dan Afrika Selatan) sepakat untuk mempromosikan pengembangan berkelanjutan dan
2. Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)
Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)74 merupakan asosiasi nirlaba yang menyatukan pemangku kepentingan dari tujuh sektor industri kelapa sawit untuk mengembangkan dan mengimplementasikan standar global bagi kelapa sawit yang berkelanjutan.75 Produksi kelapa sawit yang berkelanjutan terdiri dari pengelolaan dan pelaksanaan yang legal, layak secara ekonomi, tepat bagi lingkungan dan bermanfaat secara sosial.
Komitmen tersebut dilaksanakan melalui penerapan Prinsip dan Kriteria (Principles and Criteria atau P&C) RSPO, sebuah standar yang bersifat sukarela dan dengan itu memberikan kesan bahwa perusahaan yang menjadi anggota RSPO bersedia berkomitmen untuk membuat perubahan menuju praktik-praktik yang berkelanjutan. Pada pertemuan RSPO ke-15 dengan tema A Renewed Commitment to Achieving Market Transformation, berhasil meratifikasi dan mengadopsi standar prinsip dan kriteria RSPO baru (P&C RSPO 2018) guna memperkuat pembangunan ekonomi di seluruh rantai minyak sawit berkelanjutan. Beberapa hal yang direvisi terhadap P&C sebelumnya, mulai dari komitmen tanpa deforestasi dengan mengimplementasikan Pendekatan Stok Karbon Tinggi (High Carbon Stock Approach) dan perlindungan ekosistem gambut.76
RSPO memiliki tiga mekanisme untuk memastikan anggotanya mematuhi P&C, yaitu (1) mekanisme preventif; (2) mitigatif; dan (3) korektif. Pada mekanisme preventif, anggota harus menyerahkan rencana yang berbatas waktu (time bound plan),77 mengikuti Prosedur Penanaman Baru (PPB atau New Planting Procedure, NPP) sebelum pembukaan lahan (land clearing), dan menyerahkan Komunikasi tentang Perkembangan Tahunan (KPT atau Annual Communication of Progress, ACOP). Terdapat juga sistem audit yang dilakukan oleh pihak independen, khususnya Badan Sertifikasi. Untuk mekanisme mitigasi, terkait pengaturan standar, RSPO memiliki Interpretasi Nasional (IN) untuk melengkapi P&C yang bersifat umum, menyediakan sistem pengaduan, dan Fasilitas Penyelesaian Sengketa (FPS) atau Dispute Settlement Facilities, (DSF). Bagi anggota yang membuka lahan sebelum melakukan penilaian Nilai Konservasi Tinggi/NKT (High Conservation Values/HCV), RSPO memiliki mekanisme korektif yang disebut Prosedur Kompensasi.
Apabila mencermati P&C yang terdapat dalam RSPO, maka terlihat jelas bahwa RSPO sangat mendukung komitmen mengenai no deforestation, no peat, no exploitation. Misalnya, terkait larangan dalam penggunaan lahan yang memiliki NKT dalam mendukung komitmen “no deforestation”, P&C 2018 RSPO kriteria 7.12, secara tegas mengatur bahwa pembukaan lahan tidak diperbolehkan menyebabkan terjadinya deforestasi atau kerusakan pada area manapun yang dipersyaratkan untuk melindungi atau meningkatkan NKT atau hutan Stok Karbon Tinggi (SKT). NKT dan hutan SKT yang ada di area yang dikelola, diidentifikasi dan dilindungi atau ditingkatkan. Tidak hanya itu, komitmen terkait larangan untuk membakar lahan (no burning), juga dapat ditemukan dalam P&C 2018 RSPO kriteria 7.11 yang menegaskan bahwa api tidak digunakan untuk pembukaan lahan dan dicegah penggunaannya pada lahan yang dikelola.
Selain komitmen “no deforestation”, RSPO juga mendukung komitmen “no peat”, diantaranya dapat dijumpai dalam P&C 2018 RSPO kriteria 7.7 bahwa tidak diperbolehkan ada penanaman baru di lahan gambut, berapapun kedalamannya. Kemudian, setelah 15 November 2018 semua lahan gambut dikelola secara bertanggung jawab. Komitmen RSPO dalam mendukung komitmen “no exploitation”, juga dapat ditemukan dalam Prinsip 478, bahwa anggota RSPO diharuskan menghormati hak-hak masyarakat, memberikan kesempatan yang setara, memperbesar manfaat yang diperoleh dari pelibatan, dan memastikan pemulihan jika diperlukan. Kemudian Prinsip 579 yang mendukung keikutsertaan petani dalam rantai pasok RSPO dan meningkatkan penghidupan mereka melalui kemitraan yang adil dan transparan, serta Prinsip 680 menghormati hak-hak pekerja dan kondisi kerja dengan cara melindungi hak-hak pekerja dan memastikan keselamatan dan kondisi kerja yang layak.
Prinsip 4, 5 dan 6 P&C RSPO di atas selain mendukung komitmen no exploitation, secara umum prinsip-prinsip tersebut mengakomodasi aspek HAM sebagaimana yang telah diakui secara universal maupun nasional salah satunya Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa:
Tanggung jawab badan usaha untuk menghormati HAM mengacu pada HAM yang diakui secara internasional, setidaknya sebagaimana dipahami dalam Deklarasi HAM Internasional (International Bill of Human Rights) dan prinsipprinsip mengenai hak-hak dasar yang terdapat Deklarasi Organisasi Buruh Internasional tentang Prinsip-Prinsip dan Hak-Hak Mendasar di Tempat Kerja.
Untuk lebih detailnya, P&C RSPO yang berkaitan dengan aspek HAM tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut:
Tabel 2. Prinsip dan Kriteria RSPO yang Berkaitan dengan Aspek HAM81
| Prinsip Kriteria | Prinsip Kriteria | |
| Prinsip 4: Menghormati Masyarakat dan Hak Asasi Manusia Serta Memberi Manfaat Deskripsi: Memastikan hak-hak masyarakat, memberikan kesempatan yang setara, memperbesar manfaat yang diperoleh dari pelibatan dan memastikan pemulihan jika diperlukan | 4.1 | 4.1 Untuk sertifikasi menghormati HAM, yang mencakup penghormatan terhadap hak-hak Pembela HAM |
| 4.2 Tersedia sistem yang disepakati bersama dan terdokumentasi untuk menangani pengaduan dan keluhan, yang dilaksanakan dan diterima oleh semua pihak terdampak | ||
| 4.3 Unit sertifikasi berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal sebagaimana disepakati bersama masyarakat setempat 4.4 Penggunaan lahan untuk kelapa sawit tidak | ||
| mengurangi hak legal, hak adat atau hak pakai yang dimiliki pengguna-pengguna lainnya, tanpa melakukan proses Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA/ FPIC) 4.5 Tidak ada penanaman baru yang dilakukan di atas lahan masyarakat setempat tanpa PADIATAPA jika | ||
| di atas lahan tersebut dapat dibuktikan adanya hak legal, hak adat, atau hak pakai. Hal ini dilakukan melalui sistem terdokumentasi yang dapat digunakan untuk mencapai PADIATAPA dan dapat digunakan oleh pemangku kepentingan lain untuk menyampaikan pendapatnya melalui lembaga | ||
| 4.6 Semua negosiasi untuk kompensasi hilangnya hak legal, adat atau pemanfaatan dilakukan melalui sistem terdokumentasi yang dapat digunakan masyarakat adat, penduduk setempat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyampaikan pendapatnya melalui lembaga perwakilannya sendiri. | ||
| 4.7 Jika dapat dibuktikan bahwa masyarakat setempat memiliki hak legal, hak adat, atau hak pakai, maka mereka diberikan kompensasi untuk semua perolehan lahan dan pelepasan hak yang disepakati, dengan tunduk pada PADIATAPA dan kesepakatan hasil negosiasi | ||
| 480 | 4.8 Hak penggunaan lahan dibuktikan dan tidak berada dalam sengketa hukum dengan anggota masyarakat setempat yang mampu membuktikan bahwa mereka memiliki hak legal, hak adat, atau hak pakai. | |
81 Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), Principles and Criteria for the Production of Sustainable Palm Oil 2018, Endorsed by the RSPO Board of Governors and adopted at the 15th Annual General Assembly by RSPO Members on 15 November, 2018.
| Prinsip 5: Mendukung keikutsertaan Petani | 5.1 | 5.1 Unit sertifikasi berhubungan dengan semua petani (Petani Mandiri dan Petani Plasma) dan semua pelaku usaha setempat lainnya secara adil dan |
| Deskripsi: Mengikutsertakan para petani dalam rantai pasok RSPO dan meningkatkan Penghidupan mereka melalui kemitraan | 5.2 Unit sertifikasi mendukung perbaikan taraf penghidupan petani dan keikutsertaannya dalam rantai nilai minyak sawit berkelanjutan | |
| Prinsip 6: Menghormati Hak-Hak Pekerja dan Kondisi Kerja Deskripsi: Melindungi hak-hak pekerja dan memastikan keselamatan dan kondisi kerja yang | 1 | 6.1 Segala bentuk diskriminasi dilarang |
| 6.2 Upah dan persyaratan-persyaratan kerja bagi staf, pekerja, dan pekerja kontrak selalu memenuhi sekurangnya standar minimum legal atau industri yang berlaku, dan cukup untuk memenuhi Upah Hidup Layak (“UHL”). | ||
| 6.3 Unit sertifikasi menghormati hak seluruh pekerja untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja yang diinginkan, serta untuk berunding secara kolektif. Apabila hak dan kebebasan untuk berserikat dan berunding secara kolektif dibatasi oleh hukum, maka pemberi kerja memfasilitasi cara-cara serupa untuk berunding dan berasosiasi secara bebas dan independen untuk seluruh pekerja | ||
| 6.4 | 6.4 Anak-anak tidak dipekerjakan atau dieksploitasi | |
| kerja d | 6.5 Tidak ada pelecehan atau kekerasan di tempat kerja dan hak reproduksi dilindungi 6.6 Tidak ada bentuk penggunaan pekerja paksa dan | |
| pel | pekerja dari perdagangan manusia | |
| 0. | 6.7 Unit sertifikasi memastikan bahwa lingkungan kerja yang berada di bawah kendalinya tetap aman dan tidak memiliki risiko bagi kesehatan | |
74 Anggota RSPO dan para peserta dalam kegiatan RSPO berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari perusahaan perkebunan, pemrosesan dan pedagang, konsumen, penghasil barang, penjual produk minyak sawit eceran, lembaga keuangan, LSM lingkungan, hingga LSM sosial dari berbagai negara yang memproduksi dan mengkonsumsi minyak kelapa sawit. Dengan menjadi anggota RSPO, organisasi tersebut mengakui keanggotaan mereka dalam RSPO dan tujuan RSPO, termasuk Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), P&C, dan interpretasi serta proses implementasi nasional di masingmasing negara melalui dukungan yang diinformasikan dan terbuka. AD/ART tersedia di tautan berikut http://www.rspo.org/resources/key-documents/membership
75 RSPO didirikan pada tahun 2004 di Zurich dan memiliki kantor pusat di Kuala Lumpur Malaysia. Sesuai dengan Pasal 60 dari Undang-Undang Sipil Swiss, RSPO diatur di bawah hukum negara Swiss.Untuk informasi lebih lanjut silakan kunjungi www.rspo.org
76 Tommy Apriando, Standar Baru RSPO Lindungi Gambut dan Nol Deforestasi, Bagaimana Pandangan Mereka?, https://www.mongabay.co.id/2018/12/20/standar-baru-rspolindungi-gambut-dan-nol-deforestasi-bagaimana-pandangan-mereka/, Mongabay, diakses pada 21 Januari 2019.
77 Rencana berbatas waktu terdiri dari jadwal indikatif anggota RSPO berserta anak perusahaannya terkait dengan rencana mereka untuk mendapatkan sertifikasi RSPO
78 Terdiri dari kriteria 4.1 sampai 4.8.
79 Terdiri dari kriteria 5.1 sampai 5.2.
80 Terdiri dari kriteria 6.1 sampai 6.7.
3. Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB)
Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB) merupakan inisiatif multi-stakeholder internasional yang terdiri dari petani, perusahaan, LSM, ahli, pemerintah dan lembaga lintas pemerintah yang fokus dalam memastikan keberlanjutan produksi dan proses Biomassa dan Biomaterial. Sebagaimana inisiatif keberlanjutan lainnya, RSB bersifat sukarela dan mengikuti mekanisme pasar. Hal ini berarti penerapan
RSB berada pada ranah produsen yang menghendaki sertifikasi atas produknya. RSB bertujuan untuk menciptakan dan menerapkan sistem sertifikasi berdasarkan standar RSB serta memastikan bahwa dalam menghasilkan bahan bakar nabati telah memenuhi standarstandar keberlanjutan, meliputi produksi, penggunaan dan transportasi biomassa, bahan bakar nabati, bioplastik, biokimia dan biomaterial lainnya.82
Dalam konteks Biofuel, RSB menyusun Roundtable on Sustainable Biofuels Principles and Criteria for Sustainable Biofuel Production (P&C RSB) yang menjelaskan cara menghasilkan biofuel dengan cara yang bertanggung jawab secara lingkungan, sosial dan ekonomi.83 Prinsip dan kriteria tersebut juga menetapkan standar dan persyaratan yang harus diikuti oleh produsen bahan bakar, pengolah bahan bakar, produsen bahan bakar biofuel dan pencampuran biofuel untuk sertifikasi biofuel berkelanjutan. RSB memiliki 12 prinsip, antara lain prinsip legalitas, perencanaan, pengawasan dan perbaikan berkesinambungan, emisi gas rumah kaca, HAM dan hak pekerja, ketersediaan pangan lokal, konservasi, tanah, air, udara, penggunaan teknologi, input dan manajemen limbah, dan hak guna lahan.
Tabel 3. Principles and Criteria (P&C) RSB84
| No | Prinsi | Deskrips | No. Prinsip Deskripsi Jumlah Kriteria |
| 1. | egalitas | 1. Legalitas Proses operasi biofuel harus mengikuti hukum dan aturan yang | 1 Kriteria |
| 2. | 2. Perencanaan, pengawasan dan perbaikan berkesinambungan | Keberlanjutan produk bahan bakar, mesti direncanakan, diterapkan dan diperbaiki secara terus menerus melalui suatu penilaian yang terbuka dan transparan, proses | 3 Kriteria |
| 3. Emisi gas rumah kaca Biofuel mesti memberikan kontribusi terhadap pencegahan perubahan iklim secara signifikan | 3 Kriteria | ||
| AM dan pekerja | kaca (GRK) yang dibandingkan dengan bahan bakar fosil. 4. HAM dan pekerja Pengembangan biofuel mesti tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan pekerja dan mesti | 7 Kriteria | |
| 1. | 5. Pembangunan pedesaan dan sosial | hidup pekerja. Pada suatu daerah miskin operasi dan pengembangan biofuel mesti memberikan kontribusi pada | 2 Kriteria |
| Seamanan pangan lok | wilayah tempatan, pedesaan serta masyarakat tempatan. 6. Keamanan pangan lokal Kegiatan-kegiatan untuk memastikan hak asasi manusia atas makanan yang memadai dan | 2 kriteria | |
| 一 | onservasi | di wilayah rawan pangan. 7. Konservasi Pengembangan bahan bakar nabati menghindari dampak negatif terhadap keanekaragaman | 5 Kriteria |
| 8. | anah | hayati, ekosistem dan nilai-nilai konservasi. 8. Tanah Pengembangan BBN mesti menerapkan praktek yang mampu menjaga dan meningkatkan kualitas | 1 Kriteria |
| 。 | tanah. 9. Air Pengembangan BBN mesti mampu menjaga ketersediaan kualitas air | 4 Kriteria | |
| lara | permukaan 10. Udara Polusi udara dari akibat penegmbangan BBN mesti ditekan seminimal mungkin di sepanjang | 2 Kriteria | |
| 11. Penggunaan teknologi Input dan manajemen limbah | Perlu dilakukan pemilihan teknologi yang mampu meningkatkan efisiensi produksi, peningkatan kinerja sosial dan lingkungan dan yang dapat mengurangi resiko kerusakan | 4 Kriteria | |
| 12. | ak guna lahan | 12. Hak guna lahan Pengembangan BBN mesti memperhatikan hak kepemilikan dan hak penggunaan lahan. | 2 Kriteria |
Sebagai sebuah instrumen keberlanjutan, RSB memiliki titik kesamaan dengan RSPO dengan menerapkan standar dan pengaturan melalui instrumen Prinsip & Kriteria. Dari aspek keanggotaan, RSPO memiliki jangkauan keanggotaan yang lebih luas dan berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari perusahaan perkebunan, pemrosesan dan pedagang, konsumen, penghasil barang, penjual produk minyak sawit eceran, lembaga keuangan, LSM lingkungan, hingga LSM sosial dari berbagai negara yang memproduksi dan mengkonsumsi minyak kelapa sawit. Sedangkan untuk RSB hanya diperuntukkan kepada penyedia bahan baku, pengolah bahan baku, industri bahan bakar dan pencampuran bahan bakar (blending).
Dalam aspek substansi yang dimuat dalam P&C RSB juga mendukung komitmen no deforestation, no peat, no exploitation. Beberapa standar yang terdapat dalam NDPE juga diatur dalam P&C RSB. Adapun prinsip-prinsip RSB yang mendukung komitmen “no deforestation”, diantaranya prinsip tentang emisi gas rumah kaca (GRK), di mana dalam suatu wilayah geografis dengan aturan dan kebijakan yang berlaku, biofuel harus memenuhi tuntutan kebijakan penurunan dampak emisi GRK atau dalam bentuk pemberian insentif lainnya. Selain itu, berdasarkan kriteria 3C dijelaskan bahwa pencampuran bahan bakar mesti memiliki dampak emisi GRK rata-rata 50% relatif lebih rendah dibandingkan dengan emisi pada energi fosil.
Dalam aspek legalitas sebagaimana dalam Prinsip 1 P&C RSB85, ditetapkan setiap operasi produksi dan distribusi biofuel mesti menaati hukum dan peraturan yang berlaku pada masing-masing wilayah/negara. Hal ini sesuai dengan standar dalam komitmen “no deforestation” bahwa perusahaan harus memiliki dokumen–dokumen legal seperti AMDAL/UKL-UPL/RKL-RPL dan sertifikat HGU.
Sebagai upaya dalam memastikan iklim berkelanjutan dalam produk terukur, prinsip 2 P&C RSB menekankan adanya upaya yang direncanakan, diterapkan, dan diperbaiki secara terus menerus melalui suatu penilaian yang terbuka dan transparan. Berdasarkan Prinsip 2 tersebut, aspek perencanaan dan perbaikan dapat dilakukan dengan beberapa kriteria, diantaranya melakukan proses penilaian dampak dan risiko serta menjamin keberlanjutan melalui implementasi pengembangan yang efektif dan efisien, pelaksanaan mitigasi, monitoring serta evaluasi (kriteria 2a). Pelaksanaan PADIATAPA (FPIC) yang disyaratkan harus membentuk proses dasar yang harus diikuti selama semua konsultasi dengan pemangku kepentingan, yang akan menghasilkan konsensus kesepakatan yang dapat dinegosiasikan (kriteria 2b). Kriteria terakhir bahwa para praktisi industri biofuel mesti menerapkan suatu rencana bisnis yang mencerminkan suatu komitmen untuk mewujudkan kelayakan secara ekonomi jangka panjang (kriteria 2c).
Terkait dengan komitmen no peat, P&C RSB tidak menyebutkan secara khusus terkait dengan penggunaan lahan gambut, namun secara umum P&C RSB menjelaskan mengenai konservasi. Konservasi yang dimaksud berdasarkan kriteria 7a dilakukan dengan memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai lokal, regional maupun global di dalam wilayah potensial mesti dikelola dan ditingkatkan. Selain itu, fungsi ekosistem yang secara langsung dipengaruhi oleh operasi pengembangan biofuel mesti dikelola dan ditingkatkan (kriteria 7b), pengembangan BBN mesti melindungi, mengembalikan dan menciptakan wilayah atau zona penyangga (kriteria 7c), koridor ekologi mesti dilindungi, direstorasi untuk meminimalkan dampak kelangkaan terhadap habitat (kriteria 7d), dan pengembangan BBN harus mampu mencegah terjadinya gangguan terhadap kehidupan spesies pada wilayah pengembangan (kriteria 7e).
Terkait dengan komitmen terhadap “no exploitation”, P&C RSB bahkan mengakomodasi aspek HAM dan pekerja, diantaranya dengan memberikan jaminan kepada pekerja untuk mendapatkan haknya untuk bergabung dalam suatu asosiasi, berorganisasi serta melakukan perundingan secara kolektif (kriteria 4a), tidak ada perbudakan (kriteria 4b), mempekerjakan anak di bawah umur kecuali pada pertanian milik keluarga dengan tidak mengganggu aktivitas sekolah dan tidak menempatkan mereka pada pekerjaan yang mengandung risiko kesehatan/kecelakaan kerja yang cukup tinggi (kriteria 4c), pekerja terhindar dari sikap diskriminatif, kepedulian pada aspek gender (kriteria 4d), dan pemberian upah dan kondisi kerja sesuai dengan aturan yang disepakati secara internasional. Penerapan upah minimum mesti mengikuti standar yang berlaku pada suatu wilayah ataupun sesuai dengan standar bidang-bidang industri tertentu, lakilaki dan perempuan mesti memperoleh hak dan upah yang sama tanpa membeda bedakan satu dengan lainnya.
82 Roundtable on Sustainable Biomaterials, https://rsb.org/about/what-we-do/, diakses pada 20 Januari 2020
83 Roundtable on Sustainable Biomaterials, https://rsb.org/about/what-we-do/the-rsbprinciples/, diakses pada 20 Januari 2020
84 RSB Guidance on Principles & Criteria for Sustainable Biofuel Production, https://rsb.org/ wp-content/uploads/2017/02/11-03-08-RSB-Guidance-for-PCs-Version-2.1.pdf, diakses pada 20 Januari 2020.
85 Selain Prinsip 1, Prinsip 12 juga mengatur mengetahui hak tas tanah yang menekankan pada aspek legalitas hak kepemilikan dan hak penggunaan lahan
4. International Sustainability & Carbon Certification (ISCC)
International Sustainability & Carbon Certification (ISCC) merupakan inisiatif keberlanjutan yang dibuat melalui proses yang melibatkan sekitar 250 asosiasi internasional, perusahaan, lembaga penelitian dan LSM dari Eropa, Amerika, dan Asia Tenggara.86 Tujuan ISCC adalah berkontribusi untuk budidaya yang berkelanjutan, konversi, dan penggunaan tanaman pertanian, produk kehutanan, keanekaragaman hayati dan tanah dengan kandungan karbon tinggi (hutan, lahan gambut, savana, dan padang rumput) tidak harus dikonversi untuk produksi biomassa serta kawasan dengan nilai konservasi tinggi (NKT) harus dilindungi. Terdapat empat hal pokok yang diperhatikan dalam ISCC yaitu pengurangan dampak emisi gas rumah kaca, penggunaan lahan pada kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati serta cadangan karbon yang tinggi, penerapan praktek di bidang pertanian secara baik melalui pemeliharaan kualitas tanah, air dan kondisi udara, serta kepedulian terhadap kehidupan manusia, hak-hak para pekerja serta hak guna lahan. Untuk memastikan tujuannya terimplementasi dengan baik, ISCC menerbitkan dokumen ISCC 202 persyaratan keberlanjutan yang terdiri dari 6 prinsip sebagaimana dapat dilihat melalui visualisasi berikut.
Gambar 5. ISCC Principles87
ISCC memiliki sistem sertifikasi independen yang memberikan penilaian terhadap praktik pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) dalam mengutamakan keberlanjutan di bidang ekologi dan sosial, pengurangan dampak emisi gas rumah kaca, serta traceability di sepanjang rantai pasok pengembangan EBT.88
Apabila melihat ke-6 prinsip tersebut, ISCC sebagai sebuah instrumen keberlanjutan dengan menggunakan sistem sertifikasi juga berkomitmen terhadap tiga komitmen penting dalam NDPE, yaitu no deforestation, no peat, no exploitation. Secara umum, ISCC fokus terhadap beberapa isu strategis, mulai dari lingkungan, sosial, legalitas, dan pelaksanaan yang terdiri dari 43 kriteria, 95 indikator yang terdiri atas 56 indikator tentang lingkungan, 34 indikator tentang sosial, 2 indikator tentang legalitas, dan 3 indikator tentang pelaksanaan.
Bahkan, sebagai upaya untuk meningkatkan komitmennya terhadap komitmen NDPE khususnya No Deforestation dan No Peat, terhitung sejak 1 Januari 2008 dan seterusnya, penggunaan sistem sertifikasi ISCC tidak diizinkan mengubah status kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi atau stok karbon tinggi. Beberapa diantaranya termasuk hutan primer dan hutan lainnya,89 kawasan yang ditetapkan oleh hukum atau oleh otoritas kompeten yang relevan untuk tujuan perlindungan alam atau untuk perlindungan spesies atau ekosistem langka, terancam atau hampir punah90, tanah dengan cadangan karbon tinggi91, dan lahan gambut.
Tidak hanya itu, sistem sertifikasi ISCC juga memastikan terpenuhinya hak-hak pekerja sesuai dengan standar internasional yang telah diakui, diantaranya kondisi kerja yang aman melalui pelatihan dan pendidikan, penggunaan pakaian pelindung dan bantuan yang tepat serta sigap dalam penanganan kecelakaan kerja dan lain-lain yang dipersyaratkan kepada anggota ISCC dalam menunjang komitmen “no exploitation”.
86 International Sustainability & Carbon Certification (ISCC), ; diakses pada 21 Januari 2020
87 ISCC 202 Sustainability Requirements version 3.0, https://www.iscc-system.org/wpcontent/uploads/2017/02/ISCC_202_Sustainability_Requirements_3.0.pdf, diakses pada 21 Januari 2020.
88 Ibid,
5. Renewable Transport Fuel Obligation (RTFO)
Renewable Transport Fuel Obligation (RTFO) adalah salah satu kebijakan dari Pemerintah Inggris untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari bahan bakar yang digunakan di jalan seperti kendaraan dan tidak digunakan di jalan. RTFO dimulai pada 15 April 2008 yang bertujuan untuk mengurangi emisi karbon dioksida dari bahan bakar transportasi dengan mendorong pasokan bahan bakar terbarukan. Dengan adanya RTFO pemasok bahan bakar memiliki kewajiban untuk memberikan bahan bakar terbarukan yang berkelanjutan untuk transportasi jalan dan NRMM (Non-Road Mobile Machine).92
Beberapa pengaturan dalam RTFO mengalami perubahan seiring dengan perubahan kebijakan mengenai energi baru dan terbarukan pada kawasan regional Uni Eropa, seperti misalnya untuk bahan bakar yang dipasok sejak 15 Desember 2011 untuk menerapkan elemen transportasi Directive 2009/28/EC Parlemen Eropa pada 23 April 2009 tentang promosi penggunaan energi dari sumber terbarukan atau dikenal EU Renewable Energy Directive (RED). Instrumen ini mensyaratkan bahwa bahan bakar terbarukan mendapatkan kriteria keberlanjutan terlebih dulu sebelum dihargai di bawah RTFO. Selanjutnya, setelah April 2018, RTFO diamandemen untuk mengimplementasikan Directive 2015/1513293 yang dikenal sebagai Indirect Land Use Change (ILUC) Directive, yang mengubah RED. Elemen-elemen ini, termasuk ambang batas penghematan gas rumah kaca yang diperbarui untuk bahan bakar yang terbarukan, persyaratan bagi Negara Anggota untuk melaporkan nilai ILUC untuk biofuel (tanaman) berbasis lahan, dan pengenalan definisi untuk limbah dan residu. RED yang diamandemen juga menetapkan batasan maksimal pada jumlah biofuel yang berasal dari tanaman yang dapat dihitung terhadap target transportasi terbarukan, dan merekomendasikan pengenalan target spesifik untuk biofuel maju.
Pengaturan dalam RTFO dikeluarkan dalam bentuk RTFO Guidance yang terdiri dari tiga bagian, yaitu: 94
1. Bagian pertama tentang “process guidance” berisi tata cara mendaftar serta membuat akun di RFTO yang dilakukan oleh pemasok untuk melakukan kegiatan pelaporan;
2. Bagian kedua tentang “carbon and sustainability guidance” yang berisi cara pemasok dapat memenuhi kriteria (penghematan emisi dan penggunaan lahan termasuk persyaratan untuk limbah dan residu, keseimbangan massa yang harus diterapkan);
3. Bagian ketiga tentang “guidance for verifiers” yang berisi cara untuk mencapai keakuratan data yang dimasukkan oleh pemasok.
Perihal keterkaitannya dengan komitmen no deforestation, no peat, no exploitation, ketiga bagian yang terdapat dalam RTFO Guidance tersebut juga mendukung beberapa standar yang terdapat dalam NDPE tersebut, terutama pada bagian dua tentang carbon and sustainability guidance, yang mencakup beberapa prinsip diantaranya konservasi karbon, konservasi keanekaragaman hayati, konservasi tanah, keberlanjutan penggunaan air, kualitas udara, hak pekerja dan hak atas tanah.
Dengan demikian, kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian di atas, kebanyakan instrumen keberlanjutan tersebut bersifat voluntary (sukarela). Inisiatif yang bersifat sukarela untuk mendukung HAM sekarang ini sangat populer di kalangan pelaku bisnis. Pendekatan sukarela adalah skema dimana organisasi atau perusahaan membuat komitmen untuk meningkatkan performa mereka dalam bidang HAM dan lingkungan, bahkan berpotensi lebih efektif melebihi apa yang diwajibkan secara hukum karena dikonstruksikan sesuai dengan kebutuhan mereka.
Gambar 6. Keterkaitan antar Instrumen Keberlanjutan dalam Mendukung Komitmen NDPE
Ilustrasi di atas menggambarkan beberapa instrumen keberlanjutan seperti GBEP, RSPO, RSB, ISCC dan RTFO, baik secara langsung atau tidak, memiliki komitmen besar terhadap No Deforestation, No Peat, No Exploitation. Beberapa instrumen tersebut terlihat saling mendukung satu sama lainnya, bahkan kecenderungannya saling memperkuat walaupun memiliki perbedaan dalam beberapa sektor. Hanya saja komitmen NDPE sedikit berbeda dengan instrumen lainnya. NDPE muncul dalam merespon kegagalan sertifikasi keberlanjutan sawit yang tidak mampu menghentikan permasalahan lingkungan, sosial, dan deforestasi. Terkait dengan HCV misalnya, RSPO menyadari bahwa industri kelapa sawit menghadapi tantangan terhadap isu HAM dan keanekaragaman hayati. Terkait HAM, tantangan terbesar yang dihadapi industri kelapa sawit mencakup tuntutan sengketa lahan dari masyarakat adat, yang disebabkan kurangnya implementasi prinsip PADIATAPA/FPIC.
Berdasarkan data Juli 2015, sebagian besar kasus pengaduan di RSPO terkait dengan FPIC sebanyak 21 kasus (40%) dan terbanyak kedua adalah pengaduan terkait dengan HCV, yaitu sebanyak 13 kasus (25%). Beberapa contoh kasusnya adalah terkait lemahnya penilaian HCV, pengelolaan HCV yang tidak memadai, termasuk temuan spesies terancam punah di kawasan sungai. HCV juga terdapat dalam kasus pengaduan di bawah kategori Prosedur Penanaman Baru.
Atas dasar itulah, sebagai sebuah instrumen keberlanjutan, NDPE dibangun dengan komitmen politik high-level mengenai deforestasi. Meskipun sifatnya sukarela, NDPE mampu menjabarkan komitmen yang lebih komprehensif dan mendetail yang melampaui persyaratan hukum maupun skema sertifikasi belaka. Selain itu, dengan proses penelusuran (traceability) yang ada, standar NDPE dapat menciptakan iklim berkelanjutan di sepanjang rantai pasok pengembangan EBT khususnya kebijakan biodiesel.
89 Hutan dan tanah berhutan lainnya dari spesies asli dimana tidak ada indikasi aktivitas manusia yang jelas dan proses ekologis tidak terganggu secara signifikan.
90 Spesies atau ekosistem diakui oleh perjanjian internasional atau dimasukkan dalam daftar yang disusun oleh organisasi antar pemerintah atau Serikat Internasional untuk Konservasi Alam)
91 Tanah yang berkarbon tinggi seperti, antara lain, lahan basah dan kawasan hutan yang terus menerus atau jarang,
92 Awalnya RTFO hanya mencakup pemasok bahan bakar untuk digunakan dalam kendaraan jalan, kemudian RTFO diubah untuk bahan bakar yang dipasok sejak 15 April 2013 untuk mencakup pemasok bahan bakar untuk digunakan di NRMM (NonRoad Mobile Mechine) contohnya alat berat konstruksi, mobil listrik, sumber energi untuk konstruksi. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/ uploads/attachment_data/file/803811/rtfo-guidance-part-1-process-guidance-year-2019. pdf, diakses pada 22 Januari 2020
93 Directive (EU) 2015/1513 of the European Parliament and of the Council of 9 September 2015 amending Directive 98/70/EC relating to the quality of petrol and diesel fuels and amending Directive 2009/28/EC on the promotion of the use of energy from renewable sources. A consolidated version of the RED can be found here.
94 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_ data/file/803811/rtfo-guidance-part-1-process-guidance-year-2019.pdf, diakses pada 22 Januari 2020, ibid.
2.3.2. Instrumen Keberlanjutan yang Bersifat Memaksa (Mandatory)
1. Peraturan Perundang-undangan tentang “No Deforestation”
Sejumlah peraturan perundang-undangan dapat diletakkan sebagai standar dalam mendukung komitmen “no deforestation”, diantaranya larangan menggunakan lahan yang memiliki nilai konservasi tinggi atau High Conservation Value (HCV). Terdapat beberapa contoh kebijakan yang dibuat terkait dengan HCV dalam kategorisasi keanekaragaman hayati, jasa lingkungan, dan sosial budaya sebagaimana dirangkum dalam tabel berikut.
Tabel 4. Peraturan tentang Penggunaan Lahan yang Memiliki Nilai Konservasi Tinggi atau High Conservation Value (HCV)
| Kategori Kategori Keanekaragaman Hayati | ||
| UU. No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya | Jasa Lingkungan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan | Sosial Budaya Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang |
| UU. No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya • Pasal 21. Bahwa Hidup dilarang mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan Lindung memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagianbagiannya dalam keadaan hidup atau mati. Selain itu juga dilarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; PP. No. 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) sebagai kawasan untuk pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan atau satwa beserta ekosistemnya UU No. 41 tentang Kehutanan • Mengatur hutan konservasi berdasarkan fungsi pokok dibagi kedalam KSA, KPA dan | Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Keputusan Presiden No 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung • Pasal 4, bahwa kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahnya terdiri dari kawasan hutan lindung, kawasan bergambut dan kawasan resapan air; • Pasal 5, bahwa kawasan perlindungan setempat termasuk sempadan pantau, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/ waduk dan kawasan sekitar mata air; • Pasal 7, bahwa kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahnya diperlukan untuk pencegahan terjadinya banjir, sedimentasi dan menjaga fungsi hidrologis tanah; • Pasal 9, bahwa perlindungan terhadap kawasan bergambut dimaksudkan untuk mengendali-kan hidrologi wilayah, yang berfungsi sebagai penambat air dan pencegah banjir, serta | Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan • Pasal 8(2c), Pemerintah dapat menetapkan kawasan hutan tertentu untuk tujuan religi dan budaya; • Pasal 4, Penguasaan hutan oleh negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; • Pasal 8, Pemerintah dapat menetapkan kawasan hutan tertentu untuk tujuan khusus seperti untuk kepentingan religi dan budaya; • Pasal 24, Pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona |
| tumbuhan dan satwa; • Pasal 5 ayat (1) Semua jenis tumbuhan dan satwa wajib ditetapkan dalam golongan yang dilindungi apabila telah memenuhi kriteria: a. mempunyai populasi kecil; b. adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam; c. daerah penyebaran yang terbatas (endemic) PP No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. • Dalam aturan ini dijelaskan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik | perlindungan terhadap kawasan resapan air dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan; • Pasal 13, bahwa perlindungan terhadap sempadan pantai dilakukan untuk melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai; • Pasal 15, bahwa perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai; • Pasal 19, bahwa | 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam • Menyebutkan bahwa Pemanfaatan hutan untuk pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat • Pasal 36, Masyarakat setempat dapat melakukan kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budidaya tradisional serta perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan • Pasal 26, Pemanfaatan Kawasan pada Hutan Produksi Pemanfaatan kawasan antara lain berupa: a. usaha budidaya tanaman obat; b. usaha budidaya tanaman hias; c. usaha budidaya tanaman pangan di bawah tegakan; d. usaha budidaya jamur; e. usaha budidaya perlebahan; f. usaha budidaya atau penangkaran satwa; atau g. usaha budidaya sarang burung walet; • Pasal 29 ayat (5), Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan alam antara lain dapat berupa usaha pemanfaatan: a. rotan, sagu, nipah, bambu meliputi kegiatan penebangan, permudaan, pemeliharaan, pengamanan, pengolahan |
| tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. • Dalam aturan ini dijelaskan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik daratan maupun perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara | bersangkutan; • Pasal 13, bahwa perlindungan terhadap sempadan pantai dilakukan untuk melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai; • Pasal 15, bahwa perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik | hasil hutan bukan kayu, budidaya tradisional serta perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan • Pasal 26, Pemanfaatan Kawasan pada Hutan Produksi Pemanfaatan kawasan antara lain berupa: a. usaha budidaya tanaman obat; b. usaha budidaya |
| sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya. KPA terdiri dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam; Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 tentang | dilakukan untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai; • Pasal 19, bahwa perlindungan terhadap kawasan sekitar mata | Kawasan pada Hutan Produksi Pemanfaatan kawasan antara lain berupa: a. usaha budidaya tanaman obat; b. usaha budidaya tanaman hias; c. usaha budidaya tanaman pangan di bawah tegakan; d. usaha budidaya jamur; e. usaha budidaya perlebahan; f. usaha budidaya atau penangkaran satwa; atau g. usaha budidaya sarang |
| Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung • Pasal 30, Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dilakukan untuk melindungi kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan sejarah, bangunan arkeologi dan monumen nasional, dan keragaman bentukan geologi yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia; • Pasal 31, Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah tempat serta ruang disekitar bangunan bernilai budaya tinggi, situs purbakala dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan |
Selain larangan menggunakan lahan dengan nilai konservasi tinggi (NKT/HCV), Pemerintah juga telah menerbitkan sejumlah peraturan perundang-undangan tentang larangan menggunakan lahan yang memiliki Stok Karbon Tinggi (SKT) atau High Carbon Stock (HCS) dan larangan membakar hutan dan gambut (no burning), sebagaimana dapat dilihat melalui tabel berikut.
Tabel 5. Peraturan Perundang-undangan tentang Larangan Menggunakan Lahan dengan SKT dan Larangan Membakar Hutan dan Gambut
| Peraturan tentang larangan menggunakan lahan dengan Stok Karbon Tinggi (SKT) | Peraturan tentang larangan membakar hutan dan gambut |
| UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 26 UU No 18 Tahun 2004 tentang | Perkebunan, bahwa setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan |
| UU No 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang Pasal 69 ayat (1) huruf h UU PPLH, bahwa | kerusakan fungsi lingkungan hidup UU No 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang Pasal 69 ayat (1) huruf h UU PPLH, bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar |
| UU no 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja PBB Mengenai Perubahan Iklim) | Pasal 26 (1)c PP No. 57 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas PP No 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang membakar lahan gambut dan/atau melakukan pembiaran terjadinya pembakaran |
| PP No. 13 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 Tentang Tata Ruang Wilayah Nasional | Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan |
| Permen LHK No P.33/Menlhk/Setjen/ Kum.1/3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim | |
| Permen LHK No P. 70/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Reducing Emissions From Deforestation and Forest Degradation, Role of Conservation, Sustainable Management of Forest and Enhancement of Forest Carbon Stocks | |
| Permen LHK No. P. 13/Menlhk/Setjen/ OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata kerja Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan. |
Dalam merespon perubahan iklim yang telah menjadi isu global, salah satu upaya mitigasi yang dilakukan pemerintah, yaitu melalui skema REDD+ (Reducing Emission from Deforestation dan Forest
Degradation). Mekanisme REDD+ dipilih sebagai alternatif yang menawarkan konsep baru upaya konservasi hutan dengan adanya insentif ekonomi atas besarnya karbon yang mampu dijaga sejalan dengan lestarinya suatu kawasan hutan atau lahan gambut. Beberapa kebijakan yang telah dibuat, diantaranya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/Menhut-II/2008 tentang Penyelenggaraan Demonstration Activities Pengurangan Emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan, yang pada dasarnya menguraikan permohonan dan pengesahan kegiatan demonstrasi REDD, sehingga metodologi, teknologi, dan kelembagaan REDD dapat dicoba dan dievaluasi.
Selain itu, beberapa peraturan lain juga dibuat seperti Peraturan Menteri Kehutanan No. P.30/Menhut-II/2009 mengatur tata cara pelaksanaan REDD, termasuk persyaratan yang harus dipenuhi pengembang, verifikasi dan sertifikasi, serta hak dan kewajiban pelaku REDD. Sampai saat ini ketentuan mengenai penetapan tingkat emisi acuan sebagai pembanding belum ditetapkan. Selanjutnya Permenhut No. 36/2009 mengatur izin usaha REDD melalui penyerapan dan penyimpanan karbon. Peraturan ini juga mengatur perimbangan keuangan, tata cara pengenaan, pemungutan, penyetoran dan penggunaan penerimaan negara dari REDD. Peraturan ini membedakan antara kegiatan penyerapan dan penyimpanan karbon di berbagai jenis hutan dan jenis usaha.
2. Peraturan Perundang-undangan tentang “No Peat”
Selain Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan “no deforestation”, sejumlah peraturan lain juga disusun Pemerintah dalam mendukung komitmen “no peat”. Aspek kebijakan dalam pengelolaan lahan gambut di Indonesia mengacu kepada beberapa peraturan yang terkait dengan kawasan lindung, misalnya melalui Keputusan Presiden No 32 tahun 1990 tentang Kawasan Lindung. Dalam Keppres ini, terdapat 3 cakupan pengaturan yang cukup mencolok dan mengkhususkan pada lahan gambut yaitu, definisi tentang kawasan bergambut, perlindungan kawasan bergambut, dan kriteria perlindungan untuk gambut.
Pada tahun 2014 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Peraturan ini mengatur secara khusus pengelolaan dan perlindungan ekosistem gambut. Apabila disandingkan dengan Keppres sebelumnya, maka nampak terlihat jelas adanya perbedaan dalam aspek kriteria perlindungannya. Walaupun demikian, keduanya tetap menggunakan kriteria 3 meter untuk menjadi salah satu kriteria dalam perlindungan lahan gambut. Selain itu, pada sisi lain, peraturan ini sudah mulai melakukan penyesuaian dengan ketentuan tata ruang dan juga kehutanan yang mengharuskan 30% sebagai kawasan yang dilindungi.
Pemerintah juga telah menerbitkan kebijakan yang mengatur bahwa perusahaan harus melakukan praktik manajemen yang baik untuk lahan yang sudah beroperasi di atas lahan gambut, seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Beberapa regulasi ini melarang pembukaan lahan di kawasan gambut yang dilindungi dan mengharuskan pemilik usaha untuk memitigasi dan merestorasi gambut yang rusak akibat kegiatan usaha.
Namun demikian, pada tahun 2009 pemerintah baru-baru ini malah mengeluarkan Peraturan Menteri LHK No. 10 Tahun 2019 tentang Penentuan, Penetapan dan Pengelolaan Puncak Kubah Gambut Berbasis Kesatuan Hidrologis Gambut. Peraturan ini dapat menjadi kemunduran bagi perlindungan dan pelestarian ekosistem gambut terkait dengan risiko pembukaan dan pengelolaan yang tidak tepat pada kubah gambut lindung. Beberapa ketentuan dalam Permen LHK No. 10/2019 dinilai melonggarkan pemegang izin usaha. Misalnya, areal di luar puncak kubah gambut dapat dimanfaatkan hingga jangka waktu izin berakhir.
3. Peraturan Perundang-undangan tentang “No Exploitation”
Dalam mencegah terjadinya eksploitasi, khususnya di sektor ketenagakerjaan, Pemerintah telah berkomitmen dengan menyusun sejumlah pengaturan diantaranya terkait aspek pengupahan sebagaimana ketentuan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (untuk selanjutnya disebut “UU Ketenagakerjaan”) menyebutkan, “Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.” Bagi pengusaha yang melanggar dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 185 ayat (1) UU Ketenagakerjaan.
Selain aspek pengupahan, pemerintah Indonesia juga melarang adanya bentuk diskriminasi dengan telah meratifikasi ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation (“Konvensi ILO 111”) melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan). Pasal 1 ayat (1) Konvensi ILO 111 menguraikan bahwa:
Untuk tujuan Konvensi ini istilah "diskriminasi" meliputi:
1. setiap pembedaan, pengecualian, atau pengutamaan atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, keyakinan politik, kebangsaan atau asal-usul sosial yang berakibat meniadakan atau mengurangi persamaan kesempatan atau perlakuan dalam pekerjaan atau jabatan;
2. perbedaan, pengecualian atau pengutamaan lainnya yang berakibat meniadakan atau mengurangi persamaan kesempatan atau perlakuan dalam pekerjaan atau jabatan sebagaimana ditentukan oleh anggota yang bersangkutan setelah berkonsultasi dengan wakil organisasi pengusaha dan pekerja jika ada, dan dengan badan lain yang sesuai.
Selanjutnya, melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) No. 138 Tahun 1973 pemerintah juga mengatur tentang Batas Usia Minimal yang diperbolehkan Bekerja. Lebih lanjut, sebagai upaya untuk menanggulangi berbagai kasus anak yang terlibat dalam pekerjaan berbahaya, pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden No. 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak95 yang bertujuan untuk mencegah dan menghapus bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Untuk menindaklanjuti RAN, International Labour Organization (ILO) bekerja sama dengan Depnakertrans telah menyusun serangkaian program untuk memindahkan anak-anak dari bentuk terburuk pekerjaan yang mereka lakukan, sekaligus mencegah anak lainnya memasuki pekerjaan serupa.
Sedangkan pengaturan terkait pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat dapat ditemukan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 3 UU Pokok Agraria. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 35/PUU-X/2012 (Putusan MK 35) yang menyebutkan hutan adat bukanlah hutan negara telah menjadi paradigma baru bagi pengakuan dan penguasaan hutan adat oleh masyarakat hukum adat. Putusan MK 35 ini telah merubah status dan kedudukan hukum hutan adat yang tercantum pada Pasal 1 Angka 6 UU Kehutanan. Hutan Adat yang mulanya didefinisikan sebagai “hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat” diubah menjadi “hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat’’.
Selain itu, masih banyak peraturan perundang-undangan lainnya yang disusun oleh pemerintah dalam mencegah terjadinya no exploitation baik di sektor ketenagakerjaan ataupun komunitas lokal, seperti ruang partisipasi masyarakat dalam konsultasi publik penerbitan AMDAL sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (UU PPLH), dan lain-lain.
95 Konvensi Ilo No.
182 mengenai Pelanggaran Dan Tindakan Segera Penghapusan BentukBentuk Pekerjaan Terburuk Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, meliputi:
1. Segala bentuk perbudakan atau praktik-praktik sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak-anak, kerja ijon dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak-anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konfllik bersenjata;
2. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno;
3. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan haram, khususnya
4. Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)
Sistem Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia atau Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) System adalah suatu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Pertanian, dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing minyak kelapa sawit Indonesia di pasar dunia, ikut berpartisipasi dalam rangka memenuhi komitmen Presiden RI untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, serta memberi perhatian terhadap masalah lingkungan. Tujuan lain yang ingin dicapai melalui inisiatif ini adalah melindungi dan mempromosikan usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia, yang dikelola secara berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan pasar.
Sebagai komitmen yang diinisiasi pemerintah, Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 19 Tahun 2011 juncto Permentan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Indonesia. Karena pelaksanaan ISPO ini telah didasarkan kepatuhan terhadap seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka inisiatif ini menjadi aturan wajib atau mandatory bagi seluruh pelaku usaha perkebunan di Indonesia, sehingga bagi perusahaan-perusahaan yang tidak mematuhi aturan tersebut, maka akan diberikan sanksi administrasi, berupa penurunan “kelas kebun” hingga pencabutan izin usaha.
Dalam kaitannya terhadap komitmen No Deforestation, No Peat, No Exploitation, beberapa Prinsip dan Kriteria ISPO (P&C ISPO) cukup memberikan dukungan terhadap komitmen tersebut. Hal itu diantaranya dapat ditemui dalam P&C ISPO No. 2.2.1.1 tentang Pembukaan lahan yang menentukan bahwa harus memperhatikan kaidah-kaidah konservasi tanah, kemudian ketentuan bahwa pembukaan lahan tanpa membakar. Terhadap komitmen no peat, P&C ISPO No. 2.2.1.4 tentang Pembukaan Lahan yang masih memperbolehkan penanaman pada lahan gambut namun harus dilakukan sesuai dengan karakteristik lahan gambut agar tidak merusak lingkungan, seperti penanaman dapat dilakukan pada lahan gambut berbentuk hamparan dengan kedalaman < 3 m. Kemudian komitmen no exploitation, seperti ditemui dalam P&C ISPO No. 6.2 tentang Pemberdayaan masyarakat adat/penduduk asli, dan lain-lain.
ISPO mendapat beberapa kritik khususnya dari kalangan masyarakat sipil. Ada beberapa aspek kritik yang diberikan diantaranya dalam aspek kelembagaan, seperti persoalan mengenai adanya tumpang tindih antara komisi ISPO dengan Komite Akreditasi Nasional (KAN). Selain itu, kesulitan dalam melakukan penerapan aspek ketelusuran (traceability) karena penerapan ISPO hanya diwajibkan bagi usaha perkebunan yang sudah pada tahap operasional, dan tidak kepada usaha perkebunan dalam tahap pembangunan. Sedangkan dalam aspek prinsip, kriteria dan indikator, deforestasi, tumpang tindih lahan dengan masyarakat adat/lokal maupun dengan izin konsesi lainnya, perambahan hutan alam termasuk yang memiliki nilai konservasi tinggi, konflik sosial dan tenurial, kebakaran hutan, yang merupakan isu-isu krusial yang belum dapat dijawab oleh prinsip, kriteria dan indikator ISPO.96
5. Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024
Presiden meneken Instruksi Presiden (Inpres) No. 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB). Kebijakan ini dinisiasi sebagai kerangka hukum dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun, penyelesaian status dan legalisasi lahan, dan pemanfaatan sawit sebagai energi terbarukan.
Inpres RAN KSB ini ditujukan kepada 16 pejabat baik ditingkat pusat maupun daerah, diantaranya: 1) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; 2) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Nasional; 3) Menteri Keuangan; 4) Menteri Pertanian; 5) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 6) Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional; 7) Menteri Luar Negeri; 8) Menteri Perdagangan; 9) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; 10) Menteri Ketenagakerjaan; 11) Menteri Dalam Negeri; 12) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 13) Sekretaris Kabinet; 14) Kepala Badan Informasi Geospasial; 15) Para Gubernur; dan 16) Para Bupati/Walikota.
Dalam diktumnya, ke-16 Pejabat Negara sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing diberi instruksi untuk menjalankan mandate dalam 5 area di bawah ini:
1. Melakukan penguatan data, koordinasi dan infrastruktur;
2. Meningkatkan kepasitas dan kapabilitas pekebun;
3. Melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
4. Menerapkan tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa;
5. Melakukan dukungan percepatan pelaksanaan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO) dan meningkatkan akses pasar produk kelapa sawit
Para Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota diminta untuk melaporkan hasil pelaksanaan capaian RAN KSB Tahun 2019-2024 kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian secara berkala setiap enam bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.
Pada dasarnya keberadaan RAN-KSB ini merupakan serangkaian upaya perbaikan tata kelola perkebunan sawit yang sebelumnya telah dimulai oleh Pemerintah dengan menerbitkan ISPO dan Inpres Moratorium Sawit pada Tahun 2018. Walaupun demikian, tidak berbeda dengan kedua kebijakan tersebut, RAN-KSB ini juga mendapatkan sorotan dari elemen masyarakat sipil. RAN-KSB ini dinilai masih setengah hati, pertama, dari tata produksi, seluruh kementerian memberikan kapasitas produksi dan kapasitas teknologi di petani serta korporasi. Sedangkan, di tata konsumsi bagaimana produksi petani ini bisa diserap jadi biofuel. Kedua, terkait instruksi kepada Menteri Lingkungan Hidup pada dictum kedua, point keempat, yakni, menyelesaikan status lahan usaha perkebunan sawit yang terindukasi dalam kawasan hutan dan ekosistem gambut. Bahasa “menyelesaikan” dalam inpres ini berbahaya, bisa diterjemahkan mengampuni kejahatan, arahnya ke pemutihan.97
Berdasarkan uraian di atas, inisiatif dalam mendukung komitmen no deforestation, no peat, no exploitation tidak hanya berasal dari inisiatif yang bersifat sukarela, namun inisiatif-inisiatif yang bersifat memaksa yang diterbitkan oleh pemerintah juga mendukung komitmen NDPE tersebut baik secara langsung ataupun tidak. Hanya saja patut diakui bahwa dari berbagai kebijakan tersebut masih mendapatkan sejumlah kritik, seperti ISPO dan beberapa Peraturan Perundangundangan lainnya. Selain itu jika dicermati, pemerintah belum memiliki instrumen kebijakan yang menjamin keberlanjutan dari pelaksanaan bioenergi khususnya dari komoditas sawit.
untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internsional yang relevan;
4. Pekerjaan yang sifatnya atau lingkungan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak.
Konvensi ILO No.
182 telah diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000.
96 Soelthon Gussetya Nanggara dkk, Enam Tahun ISPO: Kajian Terkait Penguatan Instrumen ISPO dalam Merespon Dampak-Dampak Negatif Seperti Deforestasi, Kerusakan Ekosistem Gambut, Kebakaran Hutan dan Lahan, Serta Konflik Tenurial, Forest Watch Indonesia, 2017.
97 Mongabay, Jokowi Teken Inpres Rencana Aksi Sawit Berkelanjutan, Apa Isinya?, https://www.mongabay.co.id/2019/11/29/jokowi-teken-inpres-rencana-aksi-sawitberkelanjutan-apa-isinya/, diakses pada 25 Januari 2020.
2.4. BUMN dalam Perspektif Bisnis dan Hak Asasi Manusia
Pedoman Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) tentang Tata Kelola Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, merumuskan definisi BUMN sebagai berikut:98
“Setiap entitas perusahaan yang diakui oleh hukum nasional sebagai suatu perusahaan, dan Negara menjalankan kepemilikan atas perusahaan tersebut sehingga harus dianggap sebagai perusahaan milik Negara. Ini termasuk perusahaan saham gabungan, perseroan terbatas dan kemitraan yang dibatasi oleh saham. Apalagi perusahaan-perusahaan hukum, dengan kepribadian hukum mereka didirikan melalui undang-undang khusus, harus dianggap sebagai perusahaan milik Negara apabila tujuan dan kegiatan mereka, atau bagian dari kegiatan mereka sebagian besar bersifat ekonomi.”
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan definisi tersebut menekankan pada kontrol yang efektif. Pelaksanaan kegiatan ekonomi melalui BUMN mempertemukan tugas publik dan kewajiban swasta. Dengan kata lain, tugas hukum negara bergabung dengan tanggung jawab tata kelola organisasi swasta. BUMN menjadi alat negara dan dengan demikian harus tunduk pada tugas negara untuk melindungi HAM. Pada saat yang sama BUMN berfungsi sebagai usaha komersial dan karenanya tunduk pada ketentuan yang melekatkan tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM. Pada titik ini, dikarenakan banyak pendorong dan motivasi yang berbeda, maka BUMN tidak boleh hanya dievaluasi murni berdasarkan hasil keuangan, baik dari sisi keuntungan maupun kerugian. Oleh karena itu, penilaian terhadap BUMN semestinya lebih luas karena harus melihat bagaimana mereka berkontribusi pada penciptaan nilai masyarakat (societal value creation). Hal ini berarti penilaian tersebut harus dengan perspektif yang terintegrasi dan menyeluruh dengan melihat dari dampak.99
Penunjukan P.T. Pertamina untuk melaksanakan mandatori B20 hingga B30 di samping aktivitas komersial dapat dimaknai ada penciptaan nilai masyarakat untuk mengubah pola perilaku masyarakat (publik) dari penggunaan Bahan Bakar Minyak menjadi Bahan Bakar Nabati. Diagram di bawah ini dapat dipergunakan untuk menilai P.T. Pertamina dengan dualitas peran tersebut.100
Gambar 7. Dualitas Peran BUMN
Implementasi tujuan yang tercantum dalam Agenda 2030 dan SDGs bergantung pada pada mobilisasi sumber daya, termasuk kebijakan, anggaran, program dan perencanaan pembangunan.101 Pada titik ini, mengingat adanya keterkaitan antara Agenda 2030, SDGs, dan HAM, maka instrumen hukum HAM internasional yang telah diratifikasi negara menjadi landasan yuridis untuk untuk mobilisasi sumber daya, termasuk BUMN sebagai representasi kepemilikan negara. Komite Hak-hak Sosial dan Budaya Ekonomi, dalam Komentar Umum No. 15 menjelaskan hal-hal berikut:
Kewajiban untuk melindungi mengharuskan negara-negara Pihak untuk tidak ikut campur dengan cara apa pun untuk menikmati hak atas air. Pihak ketiga meliputi kelompok individu, perusahaan, dan entitas lain serta agen yang bertindak di bawah otoritas mereka termasuk menahan diri untuk tidak terlibat dalam praktik atau kegiatan apa pun yang menyangkal atau
membatasi akses yang setara terhadap air yang memadai; secara sewenang101 Sebagai contoh, Pasal 2 (2) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik wenang mengganggu pengaturan adat atau tradisional untuk alokasi air; mengurangi atau mencemari air secara ilegal, misalnya melalui limbah dari fasilitas milik Negara.
Dalam konteks perlindungan terhadap perempuan, Komite Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan dalam Rekomendasi Umum No. 25, mewajibkan Negara untuk melindungi perempuan dari diskriminasi oleh bisnis yang beroperasi di sektor publik atau swasta. Selain itu, Prinsip-Prinsip Panduan PBB juga mengatur perlakuan secara nondiskriminatif, dengan perhatian khusus kepada hak-hak dan kebutuhan serta tantangan yang dihadapi oleh kelompok rentan atau termarjinalkan yang mungkin dihadapi oleh perempuan dan laki-laki. Dalam konteks pemulihan, mekanisme juga harus dapat diakses sesuai dengan kelompok kepentingan yang dituju dan menyediakan bantuan bagi mereka yang menghadapi hambatan khusus atas akses pemulihan.
Lebih jauh, beberapa inisiatif hukum lunak (soft law) secara spesifik mendudukan BUMN agar berperan lebih dalam pemajuan HAM dan pembangunan berkelanjutan. Prinsip-prinsip Panduan PBB memiliki ketentuan khusus terkait peran BUMN berdasarkan 3 (tiga) perspektif di bawah terminologi keterkaitan negara dengan bisnis (state-business nexus) yang diatur dalam Prinsip ke-4, ke-5, dan ke-6: 102
1. Perspektif pertama dicakup oleh Prinsip 4 dan membahas fungsi kepemilikan Negara secara langsung dan tidak langsung (directly and indirectly). Berdasarkan Prinsip 4 Negara harus mengambil langkah-langkah tambahan (should take additional steps) untuk melindungi dari pelanggaran hak asasi manusia oleh bisnis yang dimiliki atau dikendalikan oleh Negara, atau yang menerima dukungan dan layanan substansial dari badanbadan Negara.
2. Prinsip ke-5 menyediakan perspektif kedua tentang perhubungan bisnis-negara dan menjelaskan bahwa hanya karena suatu negara telah memprivatisasi pengiriman layanan-layanan utama yang dapat berdampak pada realisasi hak asasi manusia (may have an impact on the realisation of human rights). Hal ini tidak berarti bahwa kewajiban negara untuk terus mengatur dan mengawasi entitas-entitas itu berakhir pada saat privatisasi. Kewajiban negara untuk mengatur industri terus berlanjut setelah privatisasi.
3. Perspektif ketiga dibahas dalam Prinsip ke-6 yang mencakup totalitas transaksi komersial yang melibatkan negara terlibat dalam proses tersebut, seperti kegiatan pengadaan (procurement activities) serta kegiatan serupa lainnya.
98 Working Group on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises, A/HRC/32/45, 4 Mei 2016
99 PwC, op.cit, hlm. 6
100 Ibid.
menyatakan sebagai berikut:
Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan proses konstitusionalnya dan dengan ketentuan Kovenan ini untuk mengadopsi undang-undang tersebut atau tindakan lain yang mungkin diperlukan untuk memberikan efek pada hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini.
Makna konsep sumber daya maksimum yang tersedia tidak sepenuhnya jelas dan meskipun ada upaya untuk awalnya membatasi interpretasi untuk pengeluaran anggaran dan bantuan internasional, baru-baru ini telah diakui bahwa pendekatan harus diperluas untuk mencakup sumber daya yang melampaui sarana moneter untuk memasukkan jenis sumber daya lain, seperti sumber daya alam, manusia, teknologi, organisasi, informasi, dan administrasi. Lihat, Mihaela-Maria Barnes, State-Owned Entities as Key Actors in the Promotion and Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development: Examples of Good Practices, https://www.mdpi.com/2075-471X/8/2/10/htm#fn063- laws-08-00010, diakses pada 23 September 2019, pukul 14.42 WIB
102 Ibid.
2.5 Peran P.T. Pertamina sebagai Role Model dalam Penghormatan HAM melalui Mekanisme Uji Tuntas HAM
Menurut Larry Catá Backer BUMN memiliki persyaratan formal bahwa BUMN harus diakui oleh beberapa hukum nasional sebagai (1) perusahaan (2) di mana negara (3) menjalankan kepemilikan. Kepemilikan dan kontrol dipahami dengan merujuk pada wewenang formal dan keefektifan kontrol. Sedangkan untuk persyaratan fungsional, BUMN sebagai bagian dari tujuan atau kegiatannya harus terlibat dalam aktivitas yang bersifat ekonomi. Hal ini sesuai dengan Report of the Working Group on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprise yang dihasilkan Working Group on The Issue of Human Rights and Transnational Corporations and Other Business Enterprises pada 2016 mengacu pada standar melakukan fungsi publik (performs public functions) sesuai dengan Prinsip-Prinsip Panduan PBB terlepas dari apakah itu murni komersial atau terkait dengan tujuan publik tertentu. Prinsip-Prinsip Panduan PBB dapat dipergunakan untuk membingkai HAM seharusnya tertanam dalam struktur kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, peran tambahan bagi negara sebagai pemilik atau pemegang saham pengendali BUMN semestinya dapat dipergunakan menjadi modalitas bagi negara untuk mengubah tata kelola perusahaan dalam mengelaborasi dan mengimplementasikan agar perusahaan-perusahaan milik negara menghormati HAM. Negara, sebagai pemilik dan pemegang saham pengendali harus menetapkan harapan dalam perannya sebagai pemilik.103
Laporan Working Group 2016 membangun hubungan yang menarik antara negara, sebagai pemilik, dan dewan direksi, sebagai penjelmaan
BUMN sebagai lembaga otonom. Laporan tersebut menempatkan dewan BUMN sebagai semacam saluran untuk arah negara, namun juga sebagai lembaga yang melindungi penyerapan bentuk BUMN ke dalam negara. Di sini BUMN tetap bebas dari kontrol langsung, namun juga harus melaksanakan kehendak pemiliknya. BUMN, sebagai instrumen negara sebenarnya, diperlukan untuk mematuhi tanggung jawab untuk menghormati selain berfungsi sebagai ekspresi dari kewajiban negara untuk melindungi HAM sejauh kewajiban hukum negara di bawah hukum internasional dan dalam kebijaksanaan negara.104 Jewellord Nem Singh & Geoffrey C. Chen, membagi empat model kontrol untuk menentukan kepemilikan negara, yaitu: (1) kontrol negara terpusat dengan kepemilikan mayoritas; (2) kontrol negara terdesentralisasi dengan kepemilikan mayoritas, (3) kontrol negara terpusat dengan kepemilikan minoritas; dan (4) kontrol negara terdesentralisasi dengan kepemilikan minoritas. Tipologi menghasilkan dua koreksi penting untuk melihat kontrol negara tersebut. Pertama, perubahan institusional menggambarkan kontrol dan kepemilikan negara. Reformasi perusahaan publik memungkinkan BUMN untuk mengubah diri mereka menjadi kendaraan pembangunan ekonomi, khususnya, dengan memainkan peran sentral dalam kebijakan industri baru. Kedua, berbagai jenis struktur kepemilikan di sektor BUMN diarahkan untuk mengembangkan dan menciptakan keunggulan kompetitif dalam ekonomi dunia yang sangat kompetitif. Kompetisi ini mendorong negara yang memiliki kemampuan kelembagaan dan kemauan politik menciptakan sektor-sektor baru.105 Keempat model (tipologi) reformasi BUMN dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.106
Tabel 6. Tipologi Reformasi BUMN
| tralisasi | Tersentralisasi Terdesentralisasi | ||
| Negara | Mayoritas Pemerintah memusatkan pemantauan BUMN di bawah satu lembaga pemerintah atau perusahaan induk - biasanya membutuhkan pembentukan lembaga BUMN pusat atau kementerian BUMN untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan terkadang privatisasi aset negara. BUMN dikendalikan oleh negara melalui kepemilikan 50% atau lebih dari modal pemegang saham. | pemantauan, evaluasi, dan pengawasan BUMN kepada para manajer dan CEO profesionalnya, menawarkan kepada para manajer kebebasan yang sangat luas atas pelaporan dan pengejaran berbagai tujuan. | |
| pemantauan BUMN di bawah satu lembaga pemerintah atau perusahaan induk - biasanya membutuhkan pembentukan lembaga BUMN pusat atau departemen BUMN untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan kadangkadang privatisasi aset negara. BUMN adalah perusahaan campuran dengan | BUMN adalah perusahaan campuran dengan pemegang saham dominan swasta, biasanya kepemilikan negara didiversifikasi. Namun demikian, saham emas' dipertahankan oleh pemerintah untuk memastikan kontrol atas BUMN. Ini seringkali identik | ||
Dalam konteks ini, P.T. Pertamina merupakan salah satu BUMN yang mendapatkan mandat usaha dari negara, khususnya di sektor pertambangan minyak dan gas bumi. BUMN ini didirikan pertama kali melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971, kemudian dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 dan selanjutnya terakhir melalui PP No. 31 Tahun 2003, dialihkan bentuknya menjadi perusahaan perseroan (Persero). Dalam Pasal 2 PP No. 31 Tahun 2003 tersebut, telah dinyatakan secara tegas bahwa P.T. Pertamina berwenang menyelenggarakan usaha di bidang minyak dan gas bumi, baik di dalam maupun di luar negeri serta kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi tersebut.
Dalam operasionalnya, P.T. Pertamina berada di bawah koordinasi Kementerian BUMN yang berwenang dalam penentuan direksi, sedangkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terlibat dalam aspek teknis pengurusan masalah minyak dan gas bumi. Sebagai BUMN, P.T. Pertamina diatribusikan dua peran sekaligus, yaitu bertindak untuk kepentingan komersial dan bertindak untuk kepentingan non-komersial. Peran P.T. Pertamina untuk meraih keuntungan dan menjalani kepentingan publik tercantum dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN.
Kewajiban korporasi untuk menghormati HAM erat kaitannya dengan kewajiban negara untuk melindungi HAM. Beberapa negara telah mengatur peran negara terhadap kewajiban korporasi untuk menghormati HAM. Dalam kaitan korporasi dengan HAM, pada 2011, Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengesahkan Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Prinsip-prinsip ini merupakan hasil laporan dari Pelapor khusus PBB untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia, John Ruggie. Prinsip ini menetapkan kerangka pertanggungjawaban hak asasi manusia melalui 3 (tiga) pilar utama:
1. Kewajiban Negara untuk melindungi (Prinsip 1-10);
2. Tanggung jawab Bisnis untuk menghormati (Prinsip 11-24);
3. Akses terhadap Pemulihan (Prinsip 25-31);
Pilar pertama merupakan penegasan bahwa tugas dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dari pihak ketiga, termasuk korporasi. Melalui kapasitas yang dimilikinya, Prinsip-Prinsip Panduan mensyaratkan negara wajib menetapkan langkah-langkah yang tepat melalui kebijakan, legislasi, regulasi, dan sistem peradilan yang efektif.107 Sedangkan pilar kedua, menurut Prinsip-Prinsip Panduan PBB, korporasi wajib menjalankan aktivitas bisnisnya dengan cara tidak terlibat dengan atau tidak berdampak buruk bagi HAM orang lain, yakni karyawan, masyarakat, konsumen dan lain-lain.108 Tanggung jawab ini juga meniscayakan korporasi untuk memahami dengan benar keseluruhan standar dan norma HAM Internasional sebagaimana ditegaskan dalam International Bill of Human Rights dan instrumen-instrumen HAM internasional. Sementara itu, pilar ketiga mengidentifikasi bahwa korporasi telah menyebabkan atau menyumbang dampak yang merugikan, sehingga mereka harus menyediakan pemulihan yang efektif.109
Cara-cara yang dapat dilakukan dapat melalui mekanisme negara, baik yudisial dan non yudisial atau melalui mekanisme non-negara, atau mekanisme lain yang dipandang tepat untuk memberikan pemulihan yang efektif. Dengan dipandu oleh Prinsip-Prinsip Panduan PBB, serta karakteristik kepemilikan negara, dapat meningkatkan pengaturan terhadap BUMN, dikarenakan kepemilikan negara tersebut memiliki dampak, diantaranya:110
1. Meningkatkan standar kepatuhan HAM yang diharapkan dan diminta oleh BUMN, dibandingkan dengan para pelaku korporasi lainnya, melalui instrumen tingkat nasional dan bisnis;
2. Melibatkan tanggung jawab langsung Negara ketika BUMN bertindak melanggar hukum internasional dan tindakan tersebut dapat dikaitkan dengan Negara tersebut;
3. Meningkatkan kemungkinan tanggung jawab Negara atas kegagalan melindungi terhadap pelanggaran HAM oleh BUMN.
Pemerintah yang telah menugaskan P.T. Pertamina untuk menjalankan program mandatori B20 semestinya dapat mengarahkan P.T. Pertamina untuk menghormati HAM melalui kebijakan dan dewan pengurus. Peningkatan peran dan tanggung jawab P.T. Pertamina sebagai BUMN dapat diefektifkan melalui sejumlah peraturan perundangundangan. Penormaan ini dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mendorong BUMN meningkatkan tanggung jawab mereka dalam menghormati HAM melalui proses uji tuntas HAM agar P.T. Pertamina menyadari dan mengatasi setiap dampak operasional yang merugikan HAM.
103 Larry Catá Backer, The Human Rights Obligations of State Owned Enterprises (SOEs): Emerging Conceptual Structures and Principles in National and International Law and Policy, (Vanderbilt Journal of Transnational Law Vol. 51, 2017), hlm. 25
104 Ibid., hlm. 28-29
105 Jewellord Nem Singh & Geoffrey C. Chen, State-Owned Enterprises and The Political Economy of State–State Relations in The Developing World, (Third World Quarterly, 2017), hlm. 6
107 Prinsip-Prinsip Panduan, Prinsip 1 dan Komentarnya.
108 Prinsip-Prinsip Panduan, Prinsip 11 dan Komentarnya.
109 Prinsip-Prinsip Panduan, Prinsip 25 dan Komentarnya.
110 Camilla Wee, Regulating the Human Rights Impact of State-owned Enterprises: Tendencies of Corporate Accountability and State Responsibility, (International Commission of Jurists: 2008), hal. 5
GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN BIODIESEL DI INDONESIA DAN IMPLEMENTASINYA
3.1. Peta Kebijakan Biodiesel di Indonesia dan Aspek Kelembagaan
Pada saat ekonomi Indonesia menikmati ledakan komoditas antara pertengahan 2000-an dan awal 2010-an, BUMN di sektor perbankan, telekomunikasi, energi, dan pertambangan mencatat pertumbuhan yang mengesankan. Terdapat dua karakter utama dari sektor BUMN di Indonesia yang mengalami pertumbuhan yang mengesankan. Pertama, BUMN tetap memiliki kekuatan dan terus beroperasi di berbagai sektor bisnis. Pada 2016, terdapat 148 BUMN di Indonesia, dan total aset mereka setara dengan 56,9% dari PDB.111 Kedua, sebagian besar BUMN tersebut dimiliki oleh pemerintah dengan kepemilikan parsial. Pada tahun 2016, terdapat 89 perusahaan dimiliki negara sepenuhnya dan 59 sebagian sahamnya masih dikuasai negara.112
Ketika Joko Widodo mulai menjabat presiden pada tahun 2014, strategi pemerintah berubah secara signifikan. BUMN dipilih untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam pembangunan ekonomi. Presiden Joko Widodo telah berulang kali menyebut BUMN sebagai agen pembangunan dan mengingatkan bahwa tujuan utama BUMN berkontribusi pada kemajuan pembangunan nasional.113 Di bawah pemerintahan Presiden Joko Widoddo, BUMN telah melaksanakan proyek di berbagai bidang ekonomi. BUMN memimpin program pembangunan utama pemerintahan Presiden Joko Widodo serta tujuan reindustrialisasi jangka panjang Indonesia.114
Peran aktif BUMN juga terjadi pada pelaksanaan kebijakan biofuel di Indonesia. P.T. Pertamina, kemudian ditunjuk untuk menghasilkan biofuel untuk mengurangi impor minyak. Basuki Tjahaja Purnama, setelah diangkat menjadi komisaris utama P.T. Pertamina diberikan bertugas mengimplementasikan peningkatan mandatori biofuel yang diproduksi dari 20% menjadi 30%. 115 Pengembangan biofuel dimulai dengan Instruksi Presiden 2006 tentang Pasokan dan Pemanfaatan Biofuel. Instruksi Presiden mengamanatkan lembaga pemerintah lain untuk mengambil tindakan dalam memajukan pengembangan biofuel di semua tahap, dari pasokan bahan baku untuk komersialisasi teknologi biofuel dan peningkatan konsumsi biofuel. Instruksi ini ditindaklanjuti dengan menerbitkan izin pemanfaatan hutan untuk tanaman biofuel pada hutan/lahan kritis atau terbengkalai dan selanjutnya mempromosikan penggunaan biofuel dengan tujuan mengganti bahan bakar fosil sebagai alternatif untuk transportasi.116 Bahkan P.T. Pertamina bersama Direktorat Jenderal Energi Baru dan Terbarukan Kementerian Energi dan Konservasi Energi menetapkan berbagai persyaratan untuk meningkatkan konsumsi bahan bakar nabati dalam negeri.117
Dalam terminologi yang cukup banyak dikenal, bioenergi merupakan energi yang didapatkan dari organisme biologis atau bahan organik. Secara umum, bioenergi menghasilkan tiga jenis sumber energi, yaitu biofuel (biodiesel, bioetanol), biogas, dan biomassa padat (serpihan kayu, biobriket serta residu pertanian). Bioenergi dapat menghasilkan tiga bentuk energi yaitu: listrik, bahan bakar transportasi, dan panas. Bioenergi diharapkan dapat menggantikan peran penting sumber energi fosil yang merupakan sumber energi yang tidak terbarukan.118
Pemerintah Indonesia saat ini sedang menggalakkan Bahan Bakar Nabati (BBN) terutama dari kelapa sawit untuk menghasilkan Biodiesel.119 Biodiesel adalah bioenergi atau bahan bakar nabati yang dibuat dari minyak nabati, turunan tumbuh-tumbuhan yang banyak tumbuh di Indonesia seperti kelapa sawit, kelapa, kemiri, jarak pagar, nyamplung, kapok, kacang tanah dan lain-lain. Setelah mengalami beberapa proses seperti ekstraksi, transesterifikasi diperoleh metil ester (biodiesel), kemudian biodiesel dicampur dengan bahan bakar solar.120
Dukungan ini terlihat melalui pernyatakan Presiden Joko Widodo ketika menanggapi isu B20 yang tidak ramah terhadap lingkungan:121
“Uni Eropa memunculkan isu bahwa CPO tidak ramah lingkungan. Saya kira isu ini hanya soal perang bisnis antarnegara saja. Sebab, CPO bisa lebih murah dari minyak bunga matahari yang mereka hasilkan. Sekarang kita ubah. CPO lebih banyak kita pakai untuk kebutuhan domestik. Kita jadikan campuran untuk biodiesel melalui program B20, B30 saat ini, dan nanti B50. Jangan pernah khawatir tidak diminati oleh pasar.”
Terlepas dari potensi besar untuk bioenergi, fokus kebijakan utama difokuskan pada produksi dan penggunaan biofuel, khususnya, biodiesel. Hal ini terlihat melalui berbagai kerangka kebijakan untuk mendukung kebijakan biofuel di Indonesia. Biodiesel diproduksi melalui penyulingan minyak sawit. Program pencampuran biodiesel pertama kali diperkenalkan pada 2015 melalui Peraturan Menteri ESDM No. 12, yang menargetkan pencampuran 20% (B20) pada tahun 2016 untuk transportasi dan penggunaan industri. Pada bulan September 2018, pemerintah memperluas mandatori campuran biodiesel 20% (B20) untuk non public service obligation (non-PSO) melalui Peraturan Presiden No. 66/2018. Hal ini berarti sebelumnya penggunaan B20 hanya wajib untuk kegiatan layanan publik seperti angkutan umum dan pembangkit listrik, setelah September 2018 program ini juga wajib untuk sektor lain seperti pertambangan dan industri yang menggunakan diesel lainnya.122
Salah satu alasan pemerintah mendorong pemanfaatan minyak sawit mentah (CPO) di dalam negeri adalah melimpahnya produksi kelapa sawit pada 2018 (47,43 Mt). Kelebihan pasokan minyak kelapa sawit sebagian disebabkan oleh keputusan Uni Eropa (UE) baru-baru ini bahwa biofuel berbasis minyak sawit tidak dapat lagi dihitung terhadap target pengurangan emisi GRK pada negara-negara anggota.
Keputusan ini berdampak pada pengurangan permintaan, Implikasi keputusan UE ini direspon pemerintah dengan mengembangkan kebijakan biofuel yang dirancang untuk memberikan tambahan pasar domestik. Selain menyediakan pasar domestik tambahan untuk minyak sawit, kebijakan biofuel bertujuan untuk mengurangi impor bahan bakar diesel sehingga diharapkan dapat meningkatkan neraca perdagangan dan mengurangi biaya fiskal subsidi solar. Indonesia menghabiskan rata-rata USD 5,5 miliar per tahun untuk impor minyak diesel. Melalui program B20, Kementerian ESDM menargetkan penghematan devisa USD 3,3 miliar pada akhir tahun 2019 sebagai hasil dari pengurangan impor minyak diesel serta kenaikan harga minyak sawit.123
Situasi di atas memperlihatkan komitmen pemerintah dalam mendorong implementasi bioenergi khususnya biodiesel sangat tinggi. Hal ini berimplikasi terhadap cukup banyaknya kebijakan yang diterbitkan untuk mendukung pelaksanaan program mandatori B20 terhitung sejak energi baru dan terbarukan digencarkan oleh Pemerintah Indonesia sejak tahun 1980-an,Untuk melihat peta kebijakan tersebut, secara sederhana dapat dilihat melalui visualisasi berikut ini.
Gambar 8. Peta Kebijakan Bioenergi di Indonesia
Upaya pengembangan bauran energi diawali dengan terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) No. 46 Tahun 1980 tentang Badan Koordinasi Energi Nasional/Bakoren (sekarang Dewan Energi Nasional). Keppres tersebut masih terfokus pada penghematan bahan bakar minyak (BBM) dan peningkatan peran batubara dalam bauran energi nasional. Pada 1981, Bakoren mengeluarkan Kebijakan Umum Bidang Energi (KUBE) yang diperbaharui tahun 2003. Keppres tentang Bakoren sudah diubah sebanyak tiga kali dan terakhir adalah perubahan berdasarkan Keppres No. 23 Tahun 2000.124
Komitmen pemerintah Indonesia dalam penciptaan dan pemanfaatan Bioenergi begitu besar, tidak terkecuali pengembangan Biodiesel B20 yang merupakan campuran dari 80% bahan bakar diesel fosil dan 20% bahan bakar biodiesel. Jika ditelusuri sebelum program B20 (sekarang telah menjadi B30) digencarkan oleh pemerintah belakangan ini, kebijakan penetapan target pencampuran (blending target) sudah dimulai dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan BBN sebagai Bahan Bakar Lain. Kebijakan ini dibuat untuk merespon peningkatan harga minyak mentah dunia hingga menyentuh level US$ 140 per-barel, yang terjadi pada tahun 2005. Sekitar 13 menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu dan semua Gubernur serta Bupati/Walikota diinstruksikan dalam kebijakan tersebut untuk mengambil langkah-langkah dalam melaksanakan percepatan penyediaan pemanfaatan bahan bakar nabati, seperti terlihat melalui tabel berikut.
Tabel 7. Instruksi Presiden kepada 13 Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota dalam Inpres No. 1 tahun 2006
| No | No. Kepada Instruksi | Instruksi |
| 1. | 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian | Mengkoordinasikan persiapan pelaksanaan penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai Bahan Bakar lain |
| 2 | 2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) | a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain, yang antara lain memuat jaminan ketersediaan bahan bakar nabati (biofuel) serta jaminan kelancaran dan pemerataan distribusinya; |
| b. Menetapkan paket kebijakan insentif dan tarif bagi pengembangan penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan berkoordinasi dengan instansi terkait; c. Menetapkan standar dan mutu bahan bakar nabati (biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain; d. Menetapkan sistem dan prosedur yang sederhana untuk pengujian mutu bahan bakar nabati (biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain; e. Menetapkan sistem dan prosedur yang sederhana untuk pengujian mutu bahan bakar nabati (biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain ke dalam sistem tata niaga Bahan Bakar Minyak; | ||
| 3 | denteri Petanian | bahan bakar nabati (biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain. 3. Menteri Pertanian a. Mendorong penyediaan tanaman bahan baku bahan bakar nabati (biofuel) termasuk benih dan bibitnya; b. Melakukan penyuluhan pengembangan tanaman bahan baku bahan bakar nabati (biofuel); c. Memfasilitasi penyediaan benih dan bibit tanaman bahan baku bahan bakar nabati (biofuel); |
| 4. | Menteri Kehutanan | 4. Menteri Kehutanan Memberikan izin pemanfaatan lahan hutan yang tidak produktif bagi pengembangan bahan baku bahan bakar nabati (biofuel) sesuai dengan ketentuan peraturan |
| 5 | enteiPerindustriar | 5. Menteri Perindustrian Meningkatkan pengembangan produksi dalam negeri peralatan pengolahan bahan baku bahan bakar nabati (biofuel) dan mendorong pengusaha dalam mengembangkan industri bahan bakar nabati (biofuel). |
| 6 | enteri Perdagangar | 6. Menteri Perdagangan a. Mendorong kelancaran pasokan dan distribusi bahan baku bahan bakar nabati (biofuel); b. Menjamin kelancaran pasokan dan distribusi komponen peralatan pengolahan dan pemanfaatan bahan bakar nabati (biofuel) |
| 7. | Ienteri Perhubungar | 7. Menteri Perhubungan Mendorong peningkatan pemanfaatan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain di sektor transportasi. |
| 8 | 8. Menteri Negara Riset dan Teknologi | Mengembangkan teknologi, memberikan saran aplikasi pemanfaatan teknologi penyediaan dan pengolahan, distribusi bahan baku serta pemanfaatan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain. |
| 9 | 9. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | Membantu dan mendorong koperasi dan usaha kecil dan menengah untuk berpartisipasi dalam pengembangan tanaman bahan baku bahan bakar nabati (biofuel) serta pengolahan dan perniagaan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain. |
| 10. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) | a. Mendorong BUMN bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan untuk mengembangakan tanaman bahan baku bahan bakar nabati (biofuel); b. Mendorong BUMN bidang industri untuk mengembangkan industri pengolahan bahan bakar nabati (biofuel); c. Mendorong BUMN bidang rekayasa untuk | |
| Menteri alam Neger | memanfaatkan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain. 11. Menteri Dalam Negeri Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemerintah daerah dan jajarannya serta penyiapan masyarakat dalam | |
| Ienteri Keuangan | penyediaan lahan di daerah masing-masing, terutama lahan kritis bagi budidaya bahan bakar nabati (biofuel) 12. Menteri Keuangan Mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dalam rangka pemberian insentif dan keringanan fiskal untuk penyediaan bahan baku dan | |
| 13. Menteri Negara | pemanfaatan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain. Melakukan sosialisasi dan komunikasi kepada masyarakat | |
| 1 | bemur | mengenai pemanfaatan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain yang ramah lingkungan. 14. Gubernur a. Melaksanakan kebijakan untuk meningkatkan pemanfaatan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain di daerahnya sesuai dengan kewenangannya; b. Melaksanakan sosialisasi pemanfaatan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain di daerahnya; c. Memfasilitasi penyediaan lahan di daerah masingmasing sesuai dengan kewenangannya terutama lahan kritis bagi budidaya bahan baku bahan bakar |
| 15. Bupati/Walikota a. Melaksanakan kebijakan untuk meningkatkan pemanfaatan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan Bakar Lain di daerahnya sesuai dengan kewenangannya; b. Melaksanakan sosialisasi pemanfaatan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain di daerahnya; c. Memfasilitasi penyediaan lahan di daerah masingmasing sesuai dengan kewenangannya terutama lahan kritis bagi budidaya bahan baku bahan bakar nabati |
Selain Inpres No. 1 Tahun 2006, sebagai upaya pemantapan pemerintah terhadap program pengadaan dan penggunaan biodiesel, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN). Selanjutnya, pada tahun 2007, disahkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi125 yang antara lain mencakup penyusunan KEN. KEN merupakan pedoman dalam pengelolaan energi nasional termasuk penyusunan rencana umum energi nasional (RUEN) dan rencana umum energi daerah (RUED). Setelah itu muncul kebutuhan terkait badan yang bertanggung jawab atas pemantauan pelaksanaan kebijakan energi nasional tersebut, dibentuk sebuah badan pengelolaan energi dengan ditetapkannya Perpres No. 26 tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional (DEN). DEN merupakan suatu lembaga yang bersifat nasional, mandiri, dan tetap, yang bertanggung jawab atas pemantauan pelaksanaan kebijakan energi nasional.
Pengadaan dan pengembangan biodiesel melibatkan kegiatan usaha di dua sektor, yaitu hulu dan hilir. Di sektor hulu, setidaknya terdapat tiga aktor yang teridentifikasi, yaitu: (1) Pekebun kelapa sawit (swadaya dan plasma); (2) pekebun skala menengah; dan (3) Perusahaan besar perkebunan sawit, yang terdiri atas sektor swasta dan badan usaha negara. Perkebunan besar swasta mendominasi luasan maupun produksi sawit. Komposisi lahan kelapa sawit di Indonesia 54,9% perkebunan besar swasta, 40% perkebunan rakyat, dan 5,1% perkebunan besar negara. Sedangkan dari sisi produksi minyak sawit, perkebunan besar swasta menghasilkan 60,6%, diikuti perkebunan rakyat 33,6%, dan perkebunan besar negara sebesar 5,8%.126
Dalam aspek kebijakan, kerangka kebijakan pemerintah di sektor hulu diantaranya Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang
Perkebunan, Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Perpres No. 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yang memberikan insentif dengan dukungan pendanaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), dimana berdasarkan Perpres tersebut bertugas untuk menghimpun, mengembangkan, dan menggunakan Dana Perkebunan kelapa Sawit bagi kemaslahatan industri sawit.
Pembentukan BPDPKS dilatarbelakangi oleh beberapa hal, antara lain pelemahan ekonomi global yang terjadi pada tahun 2015 yang mengakibatkan rontoknya harga komoditas andalan nasional, salah satunya minyak kelapa sawit (CPO) yang merosot hingga ke level US$490 per ton.127 Selain itu, munculnya persoalan akan tingginya orientasi pada penggunaan bahan bakar yang berasal dari energi fosil. Hal tersebut dapat dilihat dari harga minyak diesel yang masih disubsidi, yang membuat harga biodiesel kurang bersaing. Sebagai contoh, pada 2015 harga jual minyak diesel (bersubsidi) ditetapkan Rp 5.150,00/ liter, sementara harga layak biodiesel Rp 8.000,00/liter. P.T. Pertamina membeli biodiesel dengan harga Rp 4.000,00/liter, seharusnya produsen biodiesel diberikan insentif untuk menutup selisih antara harga beli P.T. Pertamina dan harga layak biodiesel (Rp 4.000,00/liter). Untuk menutup selisih antara HIP Biodiesel dan HIP Solar untuk sektor PSO dan mulai 1 September 2018 pemberian insentif tersebut diperluas ke sektor non-PSO.128
Sebelum 2014, pemerintah memberikan subsidi untuk biodiesel melalui alokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada 2015, pemerintah mengeluarkan Perpres No. 61 tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Peraturan ini didasari untuk menjamin pengembangan perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan, sehingga diperlukan strategi nasional yang ditunjang oleh pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Penghimpunan dana antara lain mendukung penggunaan biodiesel sebagai bahan campuran diesel, peremajaan (replanting) tanaman sawit rakyat, mendorong pengembangan SDM perkebunan kelapa sawit, mendorong penelitian, promosi, serta peningkatan sarana dan prasarana.
Sementara sektor hilir industri ini dimulai dari pencampuran biodiesel murni pada blending station yang kemudian diteruskan ke distribusi hingga ke konsumen. Proses blending sendiri terdiri dari tiga metode, yaitu inline blending, truck blending, dan splash blending.129 Kebijakan yang disusun untuk mendukung sektor hilir, diantaranya UndangUndang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi, Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN), Peraturan Menteri ESDM No. 12 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain. Permen ini menetapkan kewajiban bahwa pangsa BBN terhadap BBM solar sebesar 20% pada 2016, Kemudian melalui Siaran Pers Nomor 712.Pers/04/SJI/2019 pada 23 Desember 2019 Pemerintah meluncurkan program mandatori B30 yang diberlakukan terhitung sejak 1 Januari 2020. Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 41 Tahun 2018 jo Permen ESDM No. 45 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDPKS. Permen ini mengatur proses pengadaan BBN Jenis Biodiesel, termasuk juga sebagai dasar penetapan perihal siapa Badan Usaha BBM dan Badan Usaha BBN yang ditetapkan sebagai pelaksana mandatori biodiesel tersebut.
Terkait prosedur dan persyaratan penetapan BU BBM dan BU BBN tersebut, dapat dilihat melalui ketentuan di bawah ini.
111 Direktur Lembaga Management FEB Universitas Indonesia Toto Pranoto menyatakan bahwa kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional masih besar Hal tersebut bisa dilihat dari total aset BUMN yang mencapai Rp 8.800 triliun atau 54% dari total produk domestik bruto (PDB) yang mencapai Rp 14.800 triliun. LIhat, https://www.tagar.id/ menakar-kemampuan-bersaing-bumn-di-kawasan-asean
112 Kyunghoon Kim, Matchmaking: Establishment of state‐owned holding companies in Indonesia, (Asia & Pasific Policy Studies, 2018), hlm. 316
113 Keputusan pemerintah Joko Widodo untuk secara aktif menggunakan BUMN dalam pembangunan ekonomi, khususnya dalam ekspansi infrastruktur, didasarkan pada dua faktor. Pertama, pemerintah hanya memiliki sedikit ruang untuk meningkatkan investasi saja. Pemerintahan saat ini memperluas pengeluaran infrastruktur dan dukungan kepada BUMN di tahun-tahun awal setelah mengurangi subsidi energi. Kedua, perubahan dalam strategi pembangunan terkait dengan satu dekade partisipasi terbatas sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur. Upaya membangkitkan minat investor sektor privat sulit karena reformasi peraturan yang lambat. Lihat, ibid, hlm. 317
114 BUMN dalam operasi infrastruktur dan sektor konstruksi berpartisipasi aktif dalam proyek-proyek yang diharapkan dapat meningkatkan konektivitas nasional. Perusahaanperusahaan negara juga semakin mengambil alih proyek-proyek yang sebelumnya dimiliki oleh sektor swasta. Lihat, ibid
115 https://www.petroleum-economist.com/articles/politics-economics/asia-pacific/2019/
indonesia-moves-to-slash-energy-imports 116 Untuk memperkuat Instruksi Presiden, pemerintah mengeluarkan Kebijakan Energi Nasional Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden No. 5/2006. Peraturan ini meresmikan promosi biofuel di Indonesia, baik untuk etanol dan biodiesel, dan menetapkan biofuel 5% dalam mandat konsumsi energi nasional pada tahun 2025. Lihat, Anastasia Kharina, Chris Malins, and Stephanie Searle, Biofuels Policy In Indonesia: Overview And Status Report, (International Council on Clean Transportation, 2016), hlm. 8
117 Persyaratan yang bersifat wajib tersebut ditujukan kepada:
1. Pengecer minyak di Indonesia, termasuk P.T. Pertamina dan pompa bensin yang dioperasikan asing seperti Shell, Total, PETRONAS, diharuskan untuk menjual biofuel non-subsidi mulai Mei 2012. Direktorat Jenderal EBTKE dapat mengenakan tindakan penghukuman karena tidak patuh;
2. Pada Juli 2012, 2% dari total konsumsi bahan bakar perusahaan tambang dan mineral harus berasal dari biofuel;
a. P.T. Pertamina akan eningkatkan blending rate untuk biodiesel bersubsidi dari 5% menjadi 7,5% pada Februari 2012.
b. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan memberikan subsidi biofuel sebesar 3.000 rupiah / liter untuk biodiesel, dan 3.500 rupiah / liter untuk etanol pada 2013.
c. EBTKE telah mengusulkan formula harga biofuel baru yang memberikan insentif ekonomi yang ditingkatkan untuk membantu produsen bahan bakar etanol mencapai margin positif. Formula harga biofuel baru sedang menunggu persetujuan resmi dari Kementerian Keuangan (Depkeu)
3. Apabila penetapan formula harga biofuel baru disetujui, industri dapat memproduksi sebanyak 20-30 juta liter bahan bakar etanol pada tahun 2013.
Lihat, Bernadine Fernz, Engineers Against Poverty, (Overseas Development Institute,
2013), hlm.
9 118 Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas,
Kajian Pengembangan Bahan Bakar Nabati (BBN), Op.Cit.
119 Sayangnya komitmen Pemerintah Indonesia tentang penggunaan minyak kelapa sawit dalam biodiesel tersebut berbeda dengan Eropa. Pada 13 Maret 2019 Komisi Eropa meloloskan aturan pelaksanaan (delegated act) dari Arahan Energi Terbarukan II (Renewable Energy Directive/ RED II) yang menyatakan bahwa sawit merupakan Indirect Land Use Change (ILUC).
120 Kementerian Pertanian dan Badan Litbang Pertanian, Potensi pengembangan Biodiesel sebagai Bahan Bakar Alternatif. http://www.litbang.pertanian.go.id/infoteknologi/3536/, diakses pada 25 Desember 2019.
121 https://otomotif.kompas.com/read/2020/01/12/083847615/solar-b20-disebut-tak-ramahlingkungan-ini-kata-jokowi 122 Pemerintah memproyeksikan peningkatan yang kuat dalam penggunaan biofuel cair
sebagai hasil dari persyaratan 30 persen pencampuran biodiesel (B30) dan 20 persen pencampuran etanol (E20) mulai tahun 2025 dan seterusnya. Total penggunaan biofuel cair per tahun diproyeksikan meningkat menjadi 25 miliar liter pada tahun 2030, dibandingkan dengan 1,35 miliar liter biodiesel yang dicampur pada paruh pertama 2016. Lihat, Anissa Suharsono, et.al., Getting to 23 Per Cent: Strategies to scale up renewables in Indonesia, (Manitoba: International Institute for Sustainable Development, 2019), hlm.23-24
124 Arya Hadi Dharmawan, dkk, Pengembangan Bioenergi di Indonesia: Peluang dan tantangan kebijakan industri biodiesel, working paper 242, CIFOR, IPB, hlm. 6.
125 Berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 8 UU No.
30 Tahun 2007 tentang Energi disebutkan bahwa:
Pasal 2 (Asas):
“Energi dikelola berdasarkan asas kemanfaatan, efisiensi berkeadilan, peningkatan nilai tambah, keberlanjutan, kesejahteraan masyarakat, pelestarian fungsi lingkungan hidup, ketahanan nasional, dan keterpaduan dengan mengutamakan kemampuan nasional” Pasal 8 (Lingkungan):
“Ayat (1) bahwa “Setiap kegiatan pengelolaan energi wajib mengutamakan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup”
126 A. Azis Kurniawan, dkk, Dinamika Hulu Hilir Industri Biodiesel Indonesia, Coaction Indonesia, November 2018. hlm. 18.
127 Sejarah Pembentukan BPDPKS, https://www.bpdp.or.id/Seputar-Pembentukan-BPDPKS, diakses pada 21 Januari 2020.
128 Arya Hadi Dharmawan, dkk, Pengembangan Bioenergi di Indonesia: Peluang dan tantangan kebijakan industri biodiesel, Op. Cit. h. 11.
129 In line blending dilakukan dengan menambah B100 ke minyak solar saat mengalir melalui pipa atau selang. Truck blending dilakukan dengan memuat B100 dan solar secara terpisah atau secara bersamaan ke dalam tangki truk dengan laju pengisian yang tinggi. Sedangkan metode terakhir, splash blending, yaitu mencampur B100 dengan minyak solar dengan memasukkannya secara terpisah dan mengandalkan pergerakan saat ditranspor ke pengguna. Lihat West Coast Collaborative. 2017. Biodiesel Blending Procedures, https:// westcoastcollaborative.org/files/BBG/checklists/Biodiesel-Blending-Procedures.pdf, diakses pada 23 Januari 2020. Metode pencampuran yang direkomendasikan adalah inline blending karena campurannya memiliki homogenitas lebih baik. Akan tetapi, dari 104 depo yang dimiliki PT Pertamina, hanya 14 yang sudah memiliki fasilitas in-line blending. Sebagian besar pencampuran B100 dengan minyak solar menggunakan metode truck blending dan splash blending. Padahal, menurut penelitian Lemigas, splash blending bisa memicu penyumbatan saringan bahan bakar. Sidjabat, O., dkk. 2009. The Effect of Biodiesel Blending by Splash Blending Technique in Engine Performance, dalam Ibid.
Pasal 4
(2) Pengadaan BBN Jenis Biodiesel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Badan Usaha BBM diselenggarakan dengan periode setiap 12 (dua belas) bulan untuk pencampuran Jenis Bahan bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Umum
(3) Periode sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai pada bulan Januari untuk pencampuran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Umum yang proses persiapan pengadaannya dimulai paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum periode pengadaan dimulai.
(4) Pengadaan BBN Jenis Biodiesel oleh Badan Usaha BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung dengan memperhatikan prinsip transparansi, efektivitas, efisiensi, keadilan, dan keberlanjutan.
Bagian Kedua
Badan Usaha BBM Pelaksana Pengadaan BBN Jenis Biodiesel
Pasal 5
Dirjen Migas menyampaikan Badan Usaha BBM yang akan melaksanakan pengadaan BBN Jenis Biodiesel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dalam kerangka pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana kepada Dirjen EBTKE.
Pasal 7
(1) Dirjen EBTKE menetapkan Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel yang akan mengikuti pengadaan BBN Jenis Biodiesel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dalam kerangka pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana.
(2) Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel yang akan mengikuti pengadaan BBN Jenis Biodiesel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan permohonan kepada Dirjen EBTKE dengan persyaratan meliputi:
a. bukti bahwa BBN Jenis Biodiesel yang diproduksi atau disalurkan telah memenuhi standar kualitas atau spesifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. surat pernyataan mengenai jaminan ketersediaan BBN Jenis Biodiesel untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri secara berkesinambungan.
Berdasarkan ketentuan di atas, pada dasarnya sesuai dengan Pasal 4 ayat (4), proses pengadaan BBN Jenis Biodiesel oleh Badan Usaha
BBM dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung dengan memperhatikan prinsip transparansi, efektivitas, efisiensi, keadilan, dan keberlanjutan. Namun, prinsip-prinsip tersebut tidak terdefinisikan secara jelas dan tidak diatur lebih lanjut terkait implementasinya. Misalnya, terkait prinsip keberlanjutan, walaupun Pasal 4 mengakui akan pentingnya prinsip ini dalam proses pengadaan BBN Jenis Biodiesel, namun ketentuan lebih lanjut dalam Pasal 5 ayat (2) hanya mempersyaratkan bahwa Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel yang akan mengikuti pengadaan telah memenuhi standar kualitas atau spesifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan membuat surat pernyataan mengenai jaminan ketersediaan BBN Jenis Biodiesel, sedangkan aspek keberlanjutan seperti harus memiliki dan mengikuti skema keberlanjutan tertentu tidak dipersyaratkan.
Pada akhirnya, proses pengadaan tersebut menetapkan beberapa BU BBN sebagai pemasok minyak sawit untuk kebutuhan badan dasar biodiesel. Seperti misalnya penetapan BU BBM dan BU BBM periode Januari-Desember 2020 yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor. 199 K/20/MEM/2019 tentang Penetapan Badan Usaha Bahan Bakar Minyak dan Badan Usaha Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Serta Alokasi Besaran Volume untuk Pencampuran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar Periode Januari-Desember 2020.
Gambar 9. Kebijakan Mandatori B20 Hulu dan Hilir
Apabila menilik beberapa kebijakan tersebut dapat dilacak bahwa pada awalnya mandatori biodiesel ini mulai diimplementasikan pada tahun 2008 dengan kadar campuran biodiesel sebesar 2,5%. Secara bertahap kadar biodiesel meningkat hingga 7,5 % pada tahun 2010. Pada periode 2011 hingga 2015 persentase biodiesel ditingkatkan dari 10% menjadi 15%. Selanjutnya pada 1 Januari 2016, ditingkatkan kadar biodiesel hingga 20% atau yang dikenal B20. Kemudian per 1 Januari 2020 ditingkatkan kembali menjadi 30%.
Situasi kebjakan tersebut menunjukkan kebijakan pemerintah telah menjadi pendorong utama perluasan pasar untuk biofuel. Pemerintah di seluruh dunia telah menetapkan target wajib untuk penggunaan biofuel dalam bahan bakar transportasi, menciptakan pasar yang terjamin untuk biofuel selama beberapa dekade mendatang. Kebijakan pemerintah juga telah memberikan insentif keuangan kepada sektor privat. Terdapat tiga alasan mendesak bagi pemerintah untuk beralih dari minyak menjadi biofuel:130
1. Keamanan energi: harga minyak bumi yang fluktuatif dan pasokan di masa depan tidak pasti, negara-negara mencari sumber energi alternatif untuk meningkatkan keamanan energi jangka panjang dan mengurangi tagihan impor energi.
2. Pembangunan pedesaan: penggunaan lahan baru dan menguntungkan akan memberikan peluang yang lebih baik dan keamanan jangka panjang bagi petani dan karyawan, sehingga memberikan nilai tambah untuk keuntungan daerah pedesaan.
3. Pengembangan ekspor: untuk negara-negara dengan endowmen tanah, tenaga kerja dan kondisi perdagangan yang menguntungkan, biofuel merupakan peluang untuk mengembangkan pasar ekspor baru dan meningkatkan neraca perdagangan.
Sinyal kebijakan memicu industri ini berkembang pesat. Kebijakan yang ada justru mengakibatkan penyebaran penanaman komersial tanaman biofuel, baik untuk ekspor atau untuk pasar internal.
Perluasan ini memiliki implikasi signifikan untuk penggunaan lahan. Dengan demikian ada hubungan kausalitas antara permintaan biofuel dengan permintaan terhadap lahan (link between biofuels demand and land demand).131
130 Lorenzo Cotula, Nat Dyer & Sonja Vermeulen, Fuelling exclusion? The Biofuels Boom and Poor People’s Access to Land, (FAO and IIED, 2008), hlm. 10
3.2. P.T. Pertamina sebagai Badan Usaha Bahan Bakar Minyak (BU BBM) Pelaksana Kebijakan Mandatori B20
Sejarah berdirinya P.T. Pertamina diawali sekitar tahun 1950-an, yakni pada saat Pemerintah Indonesia menunjuk Angkatan Darat yang kemudian mendirikan P.T. Eksploitasi Tambang Minyak Sumatera Utara untuk mengelola ladang minyak di wilayah Sumatera. Pada 10 Desember 1957, perusahaan tersebut berubah nama menjadi P.T. Perusahaan Minyak Nasional, disingkat PERMINA.132
Peran Pertamina untuk menghasilkan dan mengolah migas dari ladang-ladang minyak serta menyediakan kebutuhan bahan bakar dan gas di Indonesia kemudian diatur lebih lanjut melalui UU. No.8 tahun 1971. Selanjutnya, melalui UU. No.22 tahun 2001, pemerintah mengubah kedudukan Pertamina sehingga penyelenggaraan Public Service Obligation (PSO) dilakukan melalui kegiatan usaha. Pada perkembangannya, pada 18 Juni 2003 Pemerintah kemudian mengeluarkan PP. No.31 Tahun 2003 yang secara resmi mengubah nama Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara menjadi P.T. Pertamina. Saat ini, baik dari segi ruang lingkup bisnis maupun besaran perusahaan, P.T. Pertamina telah mengalami perkembangan yang sangat pesat.
3.2.1. Sektor Usaha dan Struktur Organisasi P.T. Pertamina
Secara umum, sektor usaha yang digeluti oleh PT. Pertamina (Persero) dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori umum, yakni sektor usaha (A) Hulu, (B) Hilir, dan (C) Gas, Energi Baru dan Terbarukan.
Penjelasan ketiga sektor usaha P.T. Pertamina dapat diuraikan, sebagai berikut:
131 Ibid, hlm. 16
132 Sampai saat ini, tanggal ini diperingati sebagai hari lahir Pertamina. Kemudian pada tahun 1960, PT. Pertamina berubah status menjadi Perusahaan Negara (PN) Permina. Kemudian, PN Permina bergabung dengan PN Pertamin (Perusahaan Tambang Minyak Negara) menjadi PN Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) pada 20 Agustus 1968.
1. Hulu
Kegiatan usaha Pertamina di sektor usaha hulu meliputi kegiatan eksplorasi, eksploitasi, dan produksi minyak, gas bumi, gas metana batubara (GMB), shale gas serta panas bumi termasuk mengusahakan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) melalui anak perusahaan yang terkait serta penyediaan jasa rig pemboran dan pendukungnya. Aktivitas lainnya terdiri atas pengusahaan energi Coal Bed Methane (CBM) dan panas bumi.
2. Hilir
Kegiatan usaha Pertamina di sektor usaha hilir meliputi kegiatan Pengolahan, Pemasaran & Niaga, serta bisnis LNG. Bisnis Pemasaran & Niaga mencakup aktivitas pendistribusian produk-produk hasil minyak dan petrokimia yang diproduksi oleh kilang Pertamina maupun yang diimpor, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun luar negeri, serta didukung oleh sarana distribusi dan transportasi melalui darat dan laut.
3. Gas, Energi Baru dan Terbarukan
Kegiatan usaha Pertamina di sektor usaha Gas, Energi Baru dan Terbarukan bertujuan untuk memberikan arah, kebijakan dan strategi di seluruh mata rantai bisnis gas, mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kegiatan bisnis gas di Anak Perusahaan, serta memberikan persetujuan dan memantau realisasi proyekproyek investasi yang dieksekusi oleh Anak Perusahaan. Tercakup di dalamnya adalah pelaksanaan pengelolaan bisnis liquefied natural gas (LNG) dan liquefied petroleum gas (LPG) berdasarkan penunjukan/penugasan dari SKK Migas serta penjualan CNG (Transportasi).
Dalam menjalankan ketiga sektor usaha tersebut, P.T. Pertamina memiliki setidaknya 26 anak perusahaan. Ke-26 perusahaan ini masing-masing bergerak di sektor usaha hulu, hilir, maupun gas, energi baru dan terbarukan. Berikut informasi lebih lanjut mengenai 26 anak perusahaan P.T. Pertamina:133
Tabel 8. Daftar Anak Perusahaan P.T. Pertamina134
| N | No. Anak Perusahaan Bidang Usaha | Bidang Us |
| 1. | .T. Pertamina EP | 1. P.T. Pertamina EP P.T. Pertamina EP bergerak di sektor usaha hulu khususnya di bidang minyak dan gas bumi yang meliputi eksplorasi, eksploitasi serta penjualan produksi |
| 2. P.T. Pertamina Geothermal Energy | P.T. Pertamina Geothermal Energy bergerak dalam bidang Pengelolaan dan pengembangan sumber daya panas bumi meliputi kegiatan eksplorasi & eksploitasi, produksi uap dan pembangkitan listrik dan jasa konsultasi, konstruksi, operasi dan pemeliharaan serta pengembangan teknologi di bidang panas bumi. | |
| 5. | 3. P.T. Pertamina Hulu Energi | Pengelolaan usaha sektor hulu minyak & gas bumi serta energi baik dalam maupun luar negeri serta kegiatan usaha yang terkait dan atau menunjang kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi. |
| 4. | P.T. Pertamina EP Cept | 4. P.T. Pertamina EP Cepu P.T. Pertamina EP Cepu bergerak dalam bidang Eksplorasi, eksploitasi dan produksi di Blok Cepu. |
| 5. | 5. P.T. Pertamina Drilling Services Indonesia | Sesuai dengan namanya, P.T. Pertamina Drilling Services Indonesia bergerak di bidang jasa pengeboran dan kerja ulang pindah lapisan sumur-sumur migas dan geothermal. |
| 6. P.T. Pertamina EP Cepu Alas Dara & Kemuning | P.T. Pertamina EP Cepu ADK bergerak dalam bidang Eksplorasi, eksploitasi dan produksi di wilayah Alas Dara Kemuning yang terletak di Kabupaten Blora Jawa Tengah. | |
| 7 | 7. P.T. Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi | Melaksanakan usaha dalam bidang minyak, gas bumi dan energi di luar negeri. |
| 8. P.T. Pertamina Hulu Indonesia | • Usaha di bidang minyak, gas bumi dan energi • Usaha minyak, gas bumi termasuk eksplorasi dan eksploitasi • Usaha di bidang energi yang secara langsung maupun tidak langsung • Penyertaan saham dan kepemilikan participating interest di dalam negeri • Jasa terkait penyelenggaraan usaha minyak, gas bumi dan energi | |
| 9. | 9. P.T. Pertamina Power Indonesia | Bergerak di bidang produksi, perbaikan dan perdagangan peralatan tenaga listrik, yang berasal dari sumber energi lainnya seperti gas alam, air, panas bumi, matahari, dan lain-lain. |
| 10 | P.T. Pertamina Gas | 10. P.T. Pertamina Gas PT Pertamina Gas bergerak dalam bidang niaga, transportasi distribusi, pemrosesan dan bisnis lainnya yang terkait dengan gas alam dan produk turunannya. |
| 11. | 11. P.T. Perusahaan Gas Negara Tbk | Pengangkutan dan niaga gas bumi. |
| 12 | 12. P.T. Kilang Pertamina Internasional | Menjalankan kegiatan produksi, pengolahan dan perdagangan di bidang minyak, gas bumi, dan energi baru dan terbarukan di dalam negeri dan di luar negeri. |
| 13 | 13. P.T. Pertamina Patra Niaga | Bergerak di sektor usaha Hilir Migas dalam bidang jasa teknologi, jasa perdagangan non BBM untuk keperluan industri di bidang pertambangan minyak dan gas bumi. |
| 14. P.T. Pertamina Trans Kontinental | Dahulu bernama P.T. Pertamina Tongkang, P.T.Pertamina Trans Kontinental bergerak dalam bidang jasa operasi perkapalan meliputi supply vessels, tug boat, cargo vessels, keagenan dan pengelolaan dermaga Kabil di Pulau Batam. | |
| 1 | T. Pertamina Retail | 15. P.T. Pertamina Retail Dahulu bernama P.T. Pertajaya Lubrindo, P.T. Pertamina Retail bergerak dalam bidang Retail SPBU, perdagangan BBM dan jasa pengangkutan BBM. |
| 16 | T. Pertamina Lubricant | 16. P.T. Pertamina Lubricants P.T. Pertamina Lubricants bergerak di bidang produksi, pengolahan, dan jual beli pelumas dan turunannya. |
| 17 | 17. P.T. Pertamina International Shipping | Berdiri sejak tahun 2016, P.T. Pertamina International Shipping bergerak di bidang pelayaran komoditi minyak dan gas bumi (migas) serta kegiatan penunjang lainnya. |
| 18. P.T. Pertamina Training & Consulting | Sebelumnya bernama P.T. Patra Tridaya, P.T. Pertamina Training & Consulting memberikan kontribusi bagi pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia, pengkajian dan konsultasi sistem manajemen dalam | |
| 19. | P.T. Patra Jasa | 19. P.T. Patra Jasa P.T. Patra Jasa bergerak di manajemen Hotel/Motel, kantor dan sewa properti, serta aset. |
| 20. | 20. P.T. Asuransi Tugu Pratama Indonesia | P.T. Asuransi Tugu Pratama Indonesia bergerak di bidang Jasa Asuransi Umum, Minyak dan Gas dan Industri operasi Marine Hull. |
| 21. | 21. P.T. Pertamina Bina Medika | Dahulu bernama RSPP, P.T. Pertamina Bina Medika bergerak di bidang pelayanan kesehatan dan Rumah Sakit di Jakarta. |
| 22. | P.T. Pelita Air Servic | 22. P.T. Pelita Air Service P.T. Pelita Air Service bergerak dalam bidang transportasi udara, penyewaan pesawat terbang, dan layanan umum penerbangan. |
| 23. | 23. P.T. Pertamina Pedeve Indonesia | Bergerak di kegiatan modal ventura. |
| 24 | P.T. Elnusa Tbk | 24. P.T. Elnusa Tbk Kegiatan usaha di bidang jasa, perdagangan, pertambangan, Pembangunan, dan perindustrian. |
| 5 | 25. Pertamina International Timor S,A | Usaha hilir minyak dan gas bumi di Timor Leste. |
| 2 | 26. P.T. Pertamina Hulu Rokan | Eksplorasi, eksploitasi, dan produksi Blok Rokan. |
Terkait implementasi kebijakan mandatori B20, selain P.T. Pertamina, anak Perusahaan yang secara khusus ditunjuk sebagai penerima mandat kebijakan mandatori B20 adalah P.T Pertamina Patra Niaga.
133 Lihat selengkapnya di https://www.pertamina.com/id/anak-perusahaan.
134 Jumlah anak perusahaan P.T. Pertamina ini didasarkan pada Laporan Keberlanjutan P.T. Pertamina, hanya saja dalam beberapa kali kesempatan berbicara di media, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan bahwa P.T. Pertamina memiliki 142 anak dan cucu perusahaan. https://www.cnnindonesia.com/ ekonomi/20191213144455-85-456727/erick-thohir-penasaran-bisnis-142-anak-usahapertamina, diakses pada 14 Januari 2020.
3.2.2 P.T. Pertamina dan Implementasi Kebijakan Program Mandatori B20
Bagian ini akan menganalisis laporan keberlanjutan P.T. Pertamina terhitung mulai tahun 2016 sampai dengan 2018. Tahun pertama 2016-2018 merupakan tahun-tahun awal P.T. Pertamina mengemban mandat pelaksana kebijakan program mandatori B20. Hal ini dilakukan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai tiga hal. Pertama, kebijakan Internal P.T. Pertamina mengenai perlindungan lingkungan, HAM dan kebijakan yang memiliki keterkaitan dengan implementasi kebijakan B20. Selanjutnya bagian kedua akan memberikan penjelasan mengenai siapa sajakah aktor-aktor yang terlibat dalam rantai pasok program mandatori B20. Pada akhirnya, bagian ketiga akan menjabarkan identifikasi permasalahan yang mungkin timbul dari kebijakan internal dan rantai pasok program mandatori B20
1. Kebijakan Internal P.T. Pertamina mengenai Lingkungan, HAM dan Implementasi Kebijakan B20
Seiring kecenderungan pemakaian energi, khususnya energi yang berasal dari fosil, akan meningkatkan peningkatan emisi Gas Rumah Kaca. Oleh karenanya, mencari dan menggunakan energi yang lebih bersih dan terbarukan merupakan tantangan bagi P.T. Pertamina sebagai penyedia energi di Indonesia. Dengan dasar inilah, Pemerintah Indonesia dan P.T. Pertamina menjalin kerja sama untuk memastikan ketersediaan energi yang cukup untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, menjamin akses energi yang layak dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat di pelosok Indonesia, serta secara bersamaan berupaya agar energi yang dihasilkan dan dipakai masyarakat menjadi lebih bersih.135 P.T. Pertamina menyadari bahwa menyeimbangan ketiga aspek fundamental ini merupakan sebuah tantangan permasalahan energi global saat ini.136
Gambar 10. Tantangan Energi Global
a. Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan P.T. Pertamina berkomitmen dalam pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan yang tercermin dari kerjasama dan partisipasi P.T. Pertamina dalam berbagai keanggotaan asosiasi, baik di tingkat nasional maupun internasional, yang fokus dalam pembangunan dan energi berkelanjutan seperti Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD), International Energy Agency (IEA), Green Building Council Indonesia (GBCI), dan lain-lain.137
Tabel 9. Keanggotaan P.T. Pertamina dalam Berbagai Organisasi138
| No | No. Nama Organisasi Sifat Keanggotaan | ifat Keanggotaan |
| 1. | 1. International Air Transport Association (IATA) Mitra Strategis | Mitra Strate |
| 2 | Aspelindo | Anggota |
| 3. | 3. Green Building Council Indonesia (GBCI) Anggota | Anggota |
| 4. | 4. Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) Anggota | Anggota |
| 5. | 5. International Energy Agency (IEA) Anggota | Anggota |
| 6 | 6. International Gas Union (IEU) Anggota | Anggota |
| 7. | 7. ARTDO International Anggota | Anggota |
| 8. | 8. World LPG Association (WLPGA) Anggota | Anggota |
| 9 | 9. Joint Inspection Group (JIG) Anggota | Anggota |
| 10 | 10. Asia Pacific Natural Gas Vehicle Association (ANGVA) Anggota | Anggota |
| 11. | 11. Society of Tribologists and Lubrication Engineers (STLE) Anggota | Anggota |
P.T. Pertamina juga telah melaksanakan beberapa upaya pemanfaatan dan pengembangan sumber Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Komitmen ini sejalan dengan Kebijakan Energi Nasional Indonesia untuk mengembangkan energi baru dan terbarukan dengan target 23% pada tahun 2025 dan meningkat hingga 31% pada 2050.139 Untuk panas bumi misalnya, P.T. Pertamina telah memiliki rencana pengembangan energi panas bumi, pada tahun 2025 direncanakan 31% energi panas bumi Indonesia akan dipasok oleh P.T. Pertamina. Sedangkan untuk pengembangan energi baru dan terbarukan lainnya, perusahaan telah bekerja sama dengan Kementerian ESDM cq. Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) ESDM untuk pengembangan energi hidrokarbon non konvensional, terdiri dari Coal Bed Methane (CBM), dan Shale Gas, serta Geothermal, Algae, dan Angin.140 Lebih lanjut lagi, P.T. Pertamina juga melakukan pembangunan Pembangkit Listrik Mikro Hidro (PLTMH) berkapasitas 10 KW yang dapat memasok listrik bagi seluruh 33 rumah di Dusun Merbau Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan.141
b. Kebijakan Bahan Bakar Nabati (BBN)
Terkait sumber energi baru dan terbarukan yang dilakukan oleh P.T. Pertamina dilakukan melalui pengembangan Bahan Bakar Nabati (BBN). BBN merupakan bahan bakar bermutu komersial yang diperoleh/dibuat/berasal dari biomassa, yaitu bahan-bahan organik berumur relatif muda dan berasal dari tumbuhan atau hewan, seperti produk dan limbah industri budidaya seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan.142 Pada dasarnya, BBN merupakan semua bahan bakar yang berasal dari minyak nabati, dan produknya mencakup, namun tidak terbatas pada biodiesel, bioetanol, dan bio-oil. Dengan beberapa persyaratan tertentu, biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar, bioetanol dan dapat menggantikan premium. Sementara itu, bio-oil dapat menggantikan minyak tanah.143
Pemasaran dan distribusi BBN oleh P.T. Pertamina dimulai pada. 2006. Pada awalnya, P.T. Pertamina memproduksi tiga produk BBN, yakni Bio Solar, Bio Pertamax, dan Bio Premium. Namun pada perkembangannya, pada 2010 Pertamina menghentikan pendistribusian Bio Premium dan Bio Pertamax karena terjadinya kekurangan pasokan Ethanol Anhydrous.144 Sejak saat itu, pemasaran dan distribusi BBN terus menjadi salah satu program pengembangan sumber energi baru berbasis tumbuhan yang dilakukan P.T. Pertamina untuk menjawab tantangan ketersediaan energi berbasis energi fosil di masa mendatang. Bahkan sebelum pemberlakuan kebijakan B20, P.T. Pertamina telah menyusun roadmap pemanfaatan BBN sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden No. 1 tahun 2006 dan Peraturan Menteri ESDM No. 25 tahun 2013 tentang Pemanfaatan BBN.145
Gambar 11. Peta Jalan Pemanfaatan BBN P.T. Pertamina
Pada 2016, P.T. Pertamina meningkatkan mandatori biodiesel menjadi 20% (B20).146 Sepanjang tahun 2017, P.T. Pertamina berhasil menyalurkan Bio Solar sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan.147 Kemudian pada 2018, P.T. Pertamina mengacu pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 41 tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebagai landasan yang mewajibkan Pertamina sebagai Badan Usaha BBM untuk menyalurkan BBM dengan kandungan biodiesel, baik untuk pasar ritel maupun industri.148 Sampai November 2018, mandatori B20 telah mencapai lebih dari 85% dari target tahun 2018 penyaluran B20 sebesar 3,92 juta kL.149 Angka ini diprediksi masih akan terus naik dan akan segera direalisasikan 100% pada 2019. Pada dasarnya, Bio Solar 20 (B20) sendiri merupakan proses campuran BBM jenis Solar dengan Biodiesel atau campuran minyak sawit sebanyak 20%. B20 ini juga didistribusikan kepada masyarakat Indonesia melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) sama halnya dengan BBM dengan jenis lainnya.150
Gambar 12. Apa itu B20?
P.T. Pertamina juga memulai studi pembangunan Green Refinery di Indonesia guna memproyeksikan pengembangan bisnis lebih lanjut yang mampu mengoptimalkan kekayaan alam Indonesia.151 Green Refinery akan berperan dalam mengolah vegetasi lokal seperti sawit, tebu, dan tanaman lainnya menjadi biofuel. Hal ini dilakukan guna mendukung program pemerintah Indonesia untuk meningkatkan produksi B20. Pada perkembangannya, pengembangan potensi bisnis BBN serta pengembangan bisnis dan teknologi yang berbasis sumber energi domestik yakni sawit, kemudian masuk sebagai salah satu strategi korporat P.T. Pertamina pada 2019-2026.152 Strategi P.T. Pertamina pada 2019-2026 dapat dilihat pada kolom 07 sebagaimana terlihat melalui visualisasi di bawah ini.
Gambar 13. Strategi Korporat Pertamina 2019-2026
c. Kebijakan Pengelolaan Lingkungan
Pada dasarnya, kebijakan P.T. Pertamina dalam pengelolaan lingkungan adalah memastikan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal tidak tersedianya peraturan yang secara spesifik mengatur, maka P.T. Pertamina menerapkan prinsip kehati-hatian untuk meminimalkan dampak merugikan terhadap lingkungan dan masyarakat.153
Untuk memitigasi dampak atau risiko sosial dan lingkungan dari operasi usahanya, P.T. Pertamina berkomitmen untuk melibatkan masyarakat lokal terdampak. Salah satu bentuk pelibatan masyarakat lokal terkait dampak sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh P.T. Pertamina di setiap unit operasi adalah memastikan dipenuhinya persyaratan izin lingkungan, termasuk melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) maupun Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) sesuai ruang lingkup kegiatan berdasarkan peraturan yang berlaku.154 Pelaksanaan AMDAL dan UKL-UPL juga merupakan penerapan prinsip kehati-hatian dalam mengelola dampak lingkungan dan sosial yang timbul atau berpotensi timbul dari suatu kegiatan. Saat ini, AMDAL maupun UKL-UPL telah dilaksanakan di seluruh kegiatan di wilayah operasi (100%) yang tersebar di Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun beberapa upaya yang telah dilakukan oleh P.T. Pertamina dalam aspek pengelolaan lingkungan di Indonesia yakni sebagai berikut:
135 Pertamina, “Laporan Keberlanjutan 2016”, hlm.41-42.
136 P.T. Pertamina, Laporan Keberlanjutan P.T Pertamina (Persero), 2016)
137 P.T. Pertamina, Laporan Keberlanjutan P.T Pertamina (Persero), 2016), hlm. 51.
138 P.T. Pertamina, Laporan Keberlanjutan PT Pertamina, 2018
139 Peraturan Pemerintah No.
79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, Pasal 9 huruf f.
140 Pertamina, “Laporan Keberlanjutan 2016”, hlm.136.
141 Pertamina, “Laporan Keberlanjutan 2017”, hlm.89-91.
142 Tatang Hernas Soerawidjaja, "Peluang, Potensi dan Rintangan Pengembangan Industri Bahan Bakar Nabati di Indonesia", 2011, hlm.1, tersedia di www.opi.lipi.go.id/ data/1228964432/data/13086710321320820756.makalah.pdf.
143 Bambang Prastowo, "Bahan Bakar Nabati Asal Tanaman Perkebunan Sebagai Alternatif Pengganti Minyak Tanah Untuk Rumah Tangga", Perspektif Review Penelitian Tanaman Industri, Vol.6, No.1, (2007), hlm.12, http://dx.doi.org/10.21082/p.v6n1.2007.%25p.
144 Lihat www.kadin-indonesia.or.id/doc/energy/9 - Presentasi Biofuel (Pertamina).pdf.
145 Pertamina, “Laporan Keberlanjutan 2016”, hlm.139.
146 Pertamina, “Laporan Keberlanjutan 2017”, hlm.103.
147 Pertamina, “Laporan Keberlanjutan 2017”, hlm.103.
148 Pertamina, “Laporan Keberlanjutan 2018”, hlm.67.
149 Pertamina Energia, “Ikhtiar Demi Bangsa”, Desember 2018, Hlm.33, https://www. pertamina.com/Media/File/edisi-Desember-2018.pdf.
150 P.T. Pertamina, Pertamina Energia Desember, 2018
151 Pertamina, “Laporan Keberlanjutan 2018”, hlm.23.
152 Pertamina, “Laporan Keberlanjutan 2018”, hlm.137.
1) Program PROPER
Selain itu, P.T. Pertamina juga berupaya meningkatkan kinerja lingkungan dengan mengikuti Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER) oleh KLHK selama lebih dari satu dekade dan menjadikan PROPER sebagai Key Performance Indicator (KPI) P.T. Pertamina sejak 2010.155 Program PROPER KLHK menjadi pedoman bagi P.T. Pertamina dalam mewujudkan kinerja unit operasi dan Anak Perusahaan P.T. Pertamina dalam pengelolaan lingkungan dan sosial sekaligus mendukung program pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan (Sustainable Development Goals).
2) Peta Jalan Pengurangan Gas Rumah Kaca P.T. Pertamina sebagai salah satu BUMN juga mendukung penuh komitmen pemerintah Indonesia untuk melakukan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change. Sebagai aktor utama di sektor energi Indonesia, P.T. Pertamina telah menetapkan Peta Jalan Pengurangan Gas Rumah Kaca (GRK) pada 2020 sebagai respons dari komitmen Indonesia untuk mengurangi GRK sebesar 26%. Target pengurangan emisi GRK dari kegiatan Perusahaan adalah sebesar 6,48 juta ton CO2 dari baseline tahun 2010.156
Gambar 14. Roadmap Pengurangan Gas Rumah Kaca 2020 P.T. Pertamina157
3) Pertamina Hijau
Dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, P.T. Pertamina berpedoman pada pada ISO 26000, yaitu:158
a) Menjaga konsistensi dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat;
b) Mempertimbangkan ekspektasi semua stakeholders;
c) Taat hukum dan konsisten dengan norma internasional; dan
d) Terintegrasi ke dalam bisnis
Dalam hal mengintegrasikan program CSR ke dalam kegiatan bisnis korporasi, Pertamina berkomitmen untuk mengatasi dampak negatif operasi perusahaan melalui kepatuhan terhadap regulasi serta menciptakan nilai baru yang lebih baik kepada masyarakat dan lingkungan; memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan kepada masyarakat terutama di sekitar wilayah operasi perusahaan; dan meningkatkan regulasi perusahaan, efisiensi, pertumbuhan usaha, dan menerapkan mitigasi risiko bisnis. Salah satu program CSR yang dilaksanakan oleh P.T. Pertamina adalah Pertamina Hijau. Program Pertamina Hijau difokuskan pada upaya mengelola penggunaan energi, air, emisi, efluen, dan limbah dengan baik, serta melakukan berbagai kegiatan yang mendukung keanekaragaman hayati di Indonesia.159 Dua Program besar yang diusung P.T. Pertamina dalam program Pertamina Hijau adalah program Penanaman Mangrove dan Keanekaragaman Hayati. Sepanjang 2018, P.T. Pertamina melakukan penanaman mangrove sebanyak 52.000 pohon. Program lainnya yang digalakkan adalah Keanekaragaman Hayati. Secara garis besar, program ini bertujuan untuk melestarikan kekayaan flora dan fauna endemik asli Indonesia.
153 Pertamina, “Laporan Keberlanjutan 2018”, hlm.121.
154 Pertamina, “Laporan Keberlanjutan 2018”, hlm.146.
155 Pertamina, “Laporan Keberlanjutan 2017”, hlm.107-108.
156 Pertamina, “Laporan Keberlanjutan 2018”, hlm.103.
157 Pertamina, “Laporan Keberlanjutan 2018”,
158 Pertamina, “Laporan Keberlanjutan 2018”, hlm.87.
4) Hak-Hak Pekerja
Beralih ke kebijakan terkait hak-hak pekerja, P.T. Pertamina pada dasarnya memberikan kebebasan secara penuh kepada pekerja untuk berorganisasi dan membentuk serikat pekerja. Pada tahun 2018, terdapat 19 Serikat Pekerja terdaftar di lingkungan Pertamina yang bergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB).160
Salah satu peran utama FSPPB dalam mewakili dan melindungi kepentingan karyawan adalah penyelenggaraan
Perjanjian Kerja Bersama (PKB). PKB adalah wujud hubungan industrial yang terbuka, transparan dan komunikatif yang bertujuan untuk mengatur dan menjadi pedoman dalam menunaikan hak dan kewajiban Pengusaha, Serikat Pekerja dan Pekerja serta memperteguh hubungan industrial yang harmonis di Perusahaan. Berdasarkan statusnya, pekerja di P.T. Pertamina terbagi dalam tiga kategori besar, yakni karyawan tetap, karyawan tidak tetap, dan tenaga kerja jasa penunjang. Perbedaan status tersebut berpengaruh terhadap tunjangan yang diterima pekerja sebagai komponen upah. Terkait hal ini, P.T. Pertamina berpedoman pada Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 yang mengatur bahwa komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap dengan besarnya upah pokok sedikit-dikitnya 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap.161 Secara rinci, tunjangan yang diterima oleh masing-masing pekerja P.T. Pertamina berdasarkan statusnya adalah sebagai berikut.
Tabel 10. Jenis Tunjangan yang diterima Karyawan P.T. Pertamina162
| nis Tunjangan | Pekerja Tetap | Jenis Tunjangan Pekerja Tetap Pekerja Tidak Tetap | Tenaga Kerja Jasa Penunjang |
| Tunjangan Hari Raya | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tunjangan Jabatan - | 1 | ||
| Tunjangan Daerah - | ✓ | ||
| Insentif Kehadiran - - | 一 | 一 | ✓ |
| Tunjangan Pensiun (BPJS) | ✓ | ✓ | |
| Program Kesehatan (BPJS) | ✓ | ✓ | |
| Kompensasi Fasilitas Istirahat Tahunan | ✓ | ✓ | |
| Hari cuti hamil, melahirkan, gugur kandungan | ✓ | | ✓ |
Kebijakan cuti melahirkan bagi pekerja waktu tidak tertentu (PWTT) dan Pekerja Waktu Tertentu (PWT) P.T. Pertamina mengacu pada ketentuan dalam Undang-undang No.13 tahun
2003 yakni kepada Pekerja wanita yang hamil diberikan istiharat selama 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan. Khusus untuk Pekerja Waktu Tidak Tertentu, ketentuan cuti melahirkan diatur juga di dalam Perjanjian Kerja Bersama.163 Sementara itu, untuk pekerja pria yang istrinya melahirkan diberikan hak untuk cuti selama 5 (lima) hari.
Terkait aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), semua pekerja P.T. Pertamina wajib melaksanakan Medical Check Up (MCU) setahun sekali, sementara mitra kerja diwajibkan melakukan MCU/pemeriksaan kesehatan pada awal kontrak kerja.164 Di samping itu, bagi pekerja dan mitra kerja yang melaksanakan pekerjaan dengan kategori risiko tinggi harus melaksanakan pemeriksaan kesehatan harian sebelum bekerja.165
P.T. Pertamina juga berkomitmen untuk memberikan kesempatan yang setara dan tidak mendiskriminasi bagi setiap pekerjanya. Hal ini dinyatakan dalam Pedoman Perilaku (Code of Conduct) P.T. Pertamina yang pada dasarnya memastikan bahwa keputusan-keputusan, seperti memperkerjakan seseorang, mengevaluasi, serta memberikan kompensasi, promosi, dan pemutusan hubungan kerja hanya dilakukan berdasarkan kualifikasi, kinerja, dan faktor-faktor lain yang berhubungan dengan pekerjaan. Dalam hal ini, P.T. Pertamina berpedoman pada dua prinsip utama yakni ‘Kesempatan Karir yang Sama’ dan ‘Menghindari Diskriminasi’.166
a) Kesempatan Karir yang Sama
Perusahaan berkomitmen untuk menjamin setiap pekerja memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan karier sesuai dengan kualifikasi dan kinerjanya. Perusahaan menyediakan pelatihan dan pendidikan untuk pengembangan karier bagi semua pekerja yang didukung oleh standar, prosedur, dan ketentuan internal Perusahaan.
b) Menghindari Diskriminasi
P.T. Pertamina berkomitmen untuk menjaga lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi. Perusahaan tidak akan membiarkan terjadinya diskriminasi terhadap seseorang karena etnis, ras, kebangsaan, agama, jenis kelamin, usia, keadaan disabilitas, atau alasan lainnya.
159 Pertamina, “Laporan Keberlanjutan 2018”, hlm.103.
160 Pertamina, “Laporan Keberlanjutan 2018”, hlm.40.
161 Pertamina, “Laporan Keberlanjutan 2018”, hlm.131.
162 P.T. Pertamina, “Laporan Keberlanjutan 2018”,
163 P.T. Pertamina, “Laporan Keberlanjutan 2018”, hlm.131.
164 P.T. Pertamina, “Laporan Keberlanjutan 2018”, hlm.135.
165 P.T. Pertamina, “Laporan Keberlanjutan 2018”, hlm.143.
166 P.T. Pertamina, “Laporan Keberlanjutan 2017”, hlm.146.
5) Kebijakan Uji Tuntas dan Rantai Pasok
Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau Good Corporate Governance (GCG) yakni, Transparency Accountability, Responsibility, Independence, Fairness, merupakan prinsip dasar untuk meningkatkan kinerja P.T. Pertamina.167 Di tataran strategis Pertamina menerapkan GCG sebagai sinergi antar fungsi internal perusahaan dan dikembangkan berdasarkan roadmap GCG Pertamina yang terdiri dari Fase ComplianceConformance-Performance-Sustainability. Saat ini, penerapan GCG Pertamina telah berada pada tahap sustainability yang ditandai dengan adanya pencanangan oleh P.T. Pertamina program Compliance Due Diligence untuk memastikan Mitra Kerja yang bekerja sama dengan P.T. Pertamina memahami dan menjalankan program yang selaras dengan168 Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis Pertamina.169
Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis Pertamina mengatur beberapa komitmen P.T. Pertamina seperti:
a) Kewajiban untuk mematuhi hukum, peraturan, dan undang-undang yang berlaku pada wilayah penugasannya, baik tingkat nasional maupun internasional, termasuk peraturan internal Perseroan
b) Mematuhi peraturan perundang-undangan terkait dengan aspek kesehatan kerja, keselamatan, keamanan, dan lindungan lingkungan, serta menggunakan teknologi tepat guna sesuai dengan standar.
Implementasi prinsip-prinsip GCG juga tercermin dalam kebijakan internalnya. Terkait rantai pasokan P.T. Pertamina mengeluarkan kebijakan yang menetapkan proses pengadaan barang dan jasa di Pertamina dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan melibatkan pemasok nasional (secara geografis berada di Indonesia), yang mempunyai reputasi dan catatan kerja/prestasi yang baik sesuai dengan ketentuan perseroan.170
167 P.T. Pertamina, “Laporan Keberlanjutan 2018”, hlm.54.
168 P.T. Pertamina, “Laporan Keberlanjutan 2017”, hlm.58.
169 Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis Pertamina mewajibkan kepatuhan pada hukum, peraturan dan undang-undang yang berlaku; Lihat selengkapnya di Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis Pertamina, 2017, https://www.pertamina.com/Media/Upload/Files/ code-of-conduct-2017.pdf.
6) Mekanisme Pengaduan Masyarakat Terdampak
P.T. Pertamina menyediakan mekanisme pengaduan masyarakat yang akibat dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan operasi usahanya.171 Bagian Communication Relations dan CSR Pertamina akan memproses pengaduan yang masuk dan menyelesaikan penyelesaian laporan dari masyarakat dalam kurun waktu kurang dari 7 hari.172
Gambar 15. Alur Mekanisme Pelaporan dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat
2. Rantai Pasok P.T. Pertamina Program Mandatori B20
Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No.15K/10/MEM/2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2018K/10/MEM/ 2019 tentang Pengadaan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel untuk Pencampuran Jenis Bahan Bakar Minyak Periode Januari-Desember 2019, terdapat setidaknya 19 perusahaan BBN yang akan memasok ke P.T. Pertamina, perusahaanperusahaan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut.
Tabel 11. Nama-nama Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU BBN) Pemasok P.T. Pertamina
| No. Nama Perusahaan Alokasi | Volume (kL) | Anggota RSPO | Adopsi Kebijakan NDPE | |
| 1 | 1. P.T. Cemerlang Energi Perkasa (anak perusahaan APICAL) | 456,809 Ya Ya | Ya | Ya |
| 2 | 2. P.T. Wilmar Bioenergi Indonesia (anak perusahaan Wilmar International) | 775,921 Ya Ya | Ya | Ya |
| 3 | 3. P.T. Pelita Agung Agrindustri (anak perusahaan Permata Hijau) | 134,646 Ya Ya | Ya | Ya |
| 4 | 4. P.T. Ciliandra Perkasa (anak perusahaan First Resources) | 171,854 Ya Ya | Ya | Ya |
| 5. | 5. P.T. Darmex Biofuels (anak perusahaan Duta Palma/ Darmex Agro) | 85,680 | 85,680 Tidak Tidak | Tidal |
| 6 | 6. P.T. Musim Mas 757,257 Ya Ya | 757.25 | Ya | Ya |
| 7 | 7. P.T. Wilmar Nabati Indonesia (anak perusahaan Wilmar International) | 906,252 Ya Ya | Ya | Ya |
| 8 | 8. P.T. Bayar Biofuels (anak perusahaan Duta Palma/ Darmex Agro) | 323,507 Tidak Tidak | Tidal | Tidal |
| 9 | 9. P.T. LDC Indonesia (anak perusahaan Louis Dreyfus Company) | 172,570 Ya Ya | Ya | Ya |
| 10. P.T. SMART | 50,246 Ya Ya | Ya | Ya | |
| 1 | (anak perusahaan GAR) 11. P.T. Tunas Baru Lampung 256,362 Ya Tidak | 256,362 | Ya | Tida |
| 12 | 12. P.T. Multi Nabati Sulawesi (anak perusahaan Wilmar | 192,906 Ya Ya | Ya | Ya |
| 13 | 13. P.T. Permata Hijau Palm Oleo (anak perusahaan Permata Hijau) | 261,183 Ya Ya | Ya | Ya |
| 14 | 14. P.T. Intibenua Perkasatama (anak perusahaan Musim Mas) | 296,692 Ya Ya | Ya | Ya |
| 15 | 15. P.T. Batara Elok Semesta Terpadu (anak perusahaan BEST) | 90,446 | 90,446 Ya Tidak | Tidal |
| 16. | 16. P.T. Dabi Biofuels (anak perusahaan Duta Palma/ | 137,751 | 137,751 Tidak Tidak | Tida |
| 7. | 17. P.T. Sinarmas Bio Energy (anak perusahaan GAR) | 236,572 Ya Ya | Ya | Ya |
| 18. | 18. P.T. Kutai Refinery Nusantara (anak perusahaan APICAL) | 92,914 Ya Ya | Ya | Ya |
| 19 | 19. P.T. Sukajadi Sawit Mekar (anak perusahaan Musim Mas) | 191,927 Ya Ya | Ya | Ya |
Selain itu, P.T. Kutai Refinery Nusantara juga memasok sebesar 1,200 kL khusus untuk P.T. Pertamina Patra Niaga. Apabila ditelusuri lebih lanjut, maka ke-19 perusahaan tersebut dimiliki oleh 10 perusahaan Induk. Adapun 10 perusahaan induk beserta persentase alokasi pasokan adalah sebagai berikut.
Gambar 16. Persentase Alokasi Pasokan Berdasarkan Perusahaan Induknya
Badan Usaha Bahan Bakar Nabati atau perusahaan pemasok P.T. Pertamina dalam kebijakan B30 terdiri dari seluruh pemasok P.T. Pertamina pada kebijakan B20 sebelumnya, kecuali perusahaan yanag gagal memenuhi target suplai BBN dalam implementasi kebijakan B20 pada 2019.173
170 Pertamina, “Laporan Keberlanjutan 2018”, hlm.41.
171 Pertamina, “Laporan Keberlanjutan 2018”, hlm.146.
172 Pertamina, “Laporan Keberlanjutan 2018
173 Anonim, Perwakilan dari Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM yang disampaikan pada FGD “Kepatuhan P.T. Pertamina (Persero) dalam Menjalankan Peran sebagai Aktor dalam Pemajuan Hak Asasi Manusia dan Produk Berkelanjutan: Identifikasi Modalitas dan Hambatan”, 17 Januari 2020, di Hotel Aryaduta, Jakarta.
3. Tantangan HAM dan Lingkungan dalam Pelaksanaan Program Mandatori B20
Universitas Maryland menyatakan bahwa pada 2017, Indonesia telah kehilangan 355.500 hektar hutan, 80.000 hektar di antaranya disebabkan oleh perkebunan sawit. Menurut univesitas tersebut area perkebunan sawit yang ada tidak akan cukup untuk mendukung program B20, apalagi B30 atau B100. Selain itu, fakta bahwa B20 menjadi wajib karena penurunan harga minyak sawit menunjukkan bahwa apabila harga minyak sawit naik, produsen minyak sawit dapat memilih untuk fokus pada ekspor komoditas mereka lagi. Kebijakan ini akan meninggalkan kerusakan akibat deforestasi yang disebabkan membuka lahan untuk memenuhi program B20.174
Deforestasi ini tidak terlepas dari kecenderungan investasi tanah skala besar yang didorong oleh beberapa faktor umum. Pertama, ketidakstabilan harga pangan di pasar global telah membuat negaranegara yang tidak aman pangan menyadari kerawanan situasi mereka. Kedua, peningkatan permintaan biofuel telah mendorong para investor untuk menargetkan lahan yang luas di negara-negara berkembang untuk produksi biofuel. Peningkatan permintaan ini sebagian besar merupakan hasil dari target ambisius yang telah ditetapkan oleh negaranegara yang bergantung pada minyak untuk produksi biofuel dan untuk meningkatkan proporsi biofuel yang digunakan dalam transportasi darat. Ketiga, banyak investor negara maju (Barat), termasuk bank-bank Wall Street dan orang-orang kaya, mulai memandang investasi langsung dalam tanah sebagai investasi yang aman dalam iklim finansial yang goyah. Seiring dengan meningkatnya permintaan lahan pertanian dan perubahan makro tertentu di pasar keuangan, investasi tanah menjadi lebih menarik bagi pemodal sektor privat sebagai lindung nilai terhadap inflasi (hedge against inflation) dan cara untuk mendiversifikasi portofolio.175
Investasi tanah skala besar dapat berpotensi merusak mata pencaharian lokal, membahayakan ketahanan pangan, dan memperburuk ketidakamanan hak atas kepemilikan. Pengguna tanah meng174 Anissa Suharsono, et.al., op.cit., hlm. 27 hadapi kemungkinan penggusuran dari tanah yang telah mereka olah selama beberapa dekade. Masyarakat adat dan masyarakat setempat, akan kehilangan akses ke tanah yang sangat diperlukan untuk mata pencaharian mereka. Selain itu, seperti anggota komunitas mereka yang sering kurang terwakili dan terpinggirkan, perempuan mungkin akan kehilangan tanah mereka dalam kesepakatan yang biasanya dinegosiasikan dengan kepala rumah tangga laki-laki. Populasi penduduk menghadapi penurunan ketahanan pangan serta meningkatnya persaingan terhadap sumber daya air. Bahkan ada tanda-tanda meresahkan bahwa investasi tanah skala besar berpotensi memicu konflik.176
Investasi tanah skala besar dapat berdampak negatif pada HAM, termasuk, tetapi tidak terbatas pada hak atas air, hak berpartisipasi, hakhak masyarakat, termasuk masyarakat adat, hak atas perumahan yang layak, termasuk hak untuk tidak diusir secara paksa, hak atas standar kehidupan yang memadai, hak non-diskriminasi dan kesetaraan, hak untuk menentukan nasib sendiri, hak atas pembangunan, dan hak atas pemulihan yang memadai.177
Seiring dengan investasi tersebut mengemuka kerangka kerja yang sangat kompleks, baik domestik maupun internasional yang berlapis-lapis dan saling berhubungan melibatkan pemasok, kontraktor, distributor, dan mitra bisnis lainnya. Mayoritas transaksi bisnis beroperasi melalui jalinan rantai pasokan dan mengelola rantai pasokan sering kali sangat kompleks karena rantai itu membentang di beberapa tingkatan dengan berbagai perusahaan yang bertindak sebagai pemasok, kontraktor, sub-pemasok, subkontraktor, atau mitra bisnis lainnya.178 Pada saat bersamaan, tanggung jawab perusahaan terhadap HAM dalam rantai pasokan, termasuk mekanisme pengawasan untuk memastikan kepatuhan setiap perusahaan yang terlibat pada setiap tingkat rantai dalam suatu rantai pasokan komoditas. Prinsip ke-13 dari Prinsip-Prinsip Panduan PBB telah menetapkan kewajiban negatif bagi bisnis untuk tidak menyebabkan pelanggaran HAM. Hal ini juga menetapkan kewajiban positif bagi perusahaan untuk berusaha memastikan bahwa mitra bisnis mereka tidak terlibat dalam pelanggaran HAM. Perusahaan dapat memastikan bahwa mitra bisnis mereka tidak menyalahgunakan HAM dengan memasukkan ketentuan yang mengatur hak asasi manusia dalam kontrak dengan mitra bisnis, menggunakan langkah-langkah pencegahan, melakukan inspeksi rutin, dan memberikan pemulihan bagi korban.179
Beberapa badan perjanjian PBB telah membuat rekomendasi kepada Pemerintah Indonesia untuk perlindungan dan pengakuan yang lebih baik atas hak-hak masyarakat adat dan masyarakat yang bergantung pada hutan:180
a. Kesimpulan Pengamatan Komite Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (CERD) pada Agustus 2007 mencatat bahwa di Indonesia, masyarakat adat hanya diakui di bawah hukum nasional selama mereka tetap ada tanpa ada perlindungan dan jaminan yang layak sesuai dengan penghormatan terhadap prinsip dasar identifikasi diri dalam rangka penentuan nasib sendiri masyarakat adat (principle of self-identification in the determination of indigenous peoples); 181
b. Kesimpulan Pengamatan, Komite Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial terhadap Perempuan (CEDAW) pada akhir Juli 2012, mencatat posisi perempuan pedesaan dan penduduk asli yang dirugikan HAM mereka yang ditandai oleh kemiskinan, kesulitan mengakses pendidikan dan layanan kesehatan dan sosial; dan adanya diskriminasi atas kepemilikan dan warisan tanah serta kasus-kasus pelanggaran hak-hak perempuan adat untuk mengakses tanah, air dan sumber daya alam mereka;182 c. Pelapor Khusus tentang hak-hak masyarakat adat lebih lanjut menyoroti rekomendasinya kepada Negara-negara Asia dalam laporannya bahwa:183
Negara berkomitmen untuk mengakui hak-hak masyarakat adat sebagaimana tercantum dalam instrumen internasional, terlepas dari terminologi yang digunakan di bawah hukum nasional dan kebijakan untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok ini;
d. Rekomendasi Majelis Umum termasuk memastikan hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal yang bergantung pada hutan dalam hukum dan praktik, khususnya mengenai hakhak mereka atas tanah, wilayah dan sumber daya tradisional, dan memperluas undangan kepada Pelapor Khusus tentang hak atas makanan dan hak-hak masyarakat adat agar mereka mengunjungi Indonesia, khususnya wilayah Papua.
P.T. Pertamina memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh perusahaan yang terlibat dalam rantai pasokan program mandatori B20 untuk menghormati HAM dan melindungi lingkungan. P.T. Pertamina dapat merujuk pada berbagai instrumen kepatuhan, baik yang bersifat mandatory maupun voluntary untuk memastikan kepatuhan tersebut. Dalam kaitan ini, terdapat sembilan belas perusahaan yang ditunjuk menjadi pemasok program mandatori B20 P.T. Pertamina. Namun demikian, belum seluruhnya mematuhi instrumen kepatuhan yang ada karena terdapat tiga perusahaan yang bukan anggota RSPO karena keanggotaan induk perusahaan ketiga perusahaan tersebut sejak 2013 telah dicabut oleh RSPO. Pencabutan dilandasai pertimbangan adanya bukti bahwa perusahaan induk ketiga perusahaan tersebut melakukan pelanggaran-pelanggaran, seperti mengembangkan perkebunan kelapa sawit di lahan gambut dengan kedalaman tiga meter, melakukan penebangan hutan tanpa penilaian High Conservation Value (HCV) dan membuka lahan dengan pembakaran hutan (open burning).184 Sedangkan terkait kebijakan NDPE, terdapat 5 dari 19 perusahaan pemasok B20 P.T. Pertamina belum secara publik menyatakan komitmennya atas pengadopsian kebijakan NDPE.
Sementara itu, berdasarkan data dari Perkumpulan Lingkaran Hijau, terdapat lima group perusahaan sebagai pemasok langsung maupun tidak langsung program mandatori B20 terlibat kebakaran hutan dengan total mencapai 14.153 hektar (ha) pada tahun 2019 di Sumatera Selatan.185 Kelima group perusahaan tersebut memiliki lahan konsesi tersebar di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Musi Rawas. Bahkan salah satu perusahaan telah ditetapkan sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan dan kini kasusnya sedang dalam tahap penyidikan.186
Dalam konteks ini, Komnas HAM telah menyatakan bahwa kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kebakaran hutan merupakan bentuk pelanggaran HAM, khususnya hak atas kesehatan serta hak lingkungan hidup yang baik dan sehat.187 Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya menjamin hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental.188
Hak atas kesehatan merupakan hak inklusif yang meluas, tidak hanya pada tersedianya pelayanan kesehatan, namun juga pada faktorfaktor lainnya yang menjadi penentu kesehatan itu sendiri, yakni kondisi lingkungan yang sehat.189 Oleh karenanya, hak atas kesehatan turut mencakup tindakan-tindakan pencegahan dan pengurangan kondisi dimana masyarakat terpapar zat-zat berbahaya atau kondisi lingkungan yang merugikan, baik secara langsung atau tidak langsung berdampak pada kesehatan manusia.190 Pemerintah Indonesia sendiri telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2005. Pengakuan terhadap hak atas kesehatan dan hak atas lingkungan hidup yang sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia diperkuat melalui ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Hak Asasi Manusia.
Tanggung jawab atas penghormatan HAM yang dimiliki oleh perusahaan mensyaratkan perusahaan untuk menghindari pelanggaran HAM dan harus mengatasi dampak buruk HAM yang mereka sebabkan. Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menghindari menyebabkan atau berkontribusi pada dampak buruk pada HAM melalui tindakan entitas dalam cakupan usahanya, seperti anak perusahaan. Pada perkembangannya kemudian Prinsip-Prinsip Panduan PBB meminta perusahaan untuk bertindak lebih jauh dan mengatasi risiko terlibat dalam dampak buruk terhadap HAM yang dapat melibatkan mereka melalui hubungan bisnis yang lebih luas, termasuk memastikan aktoraktor yang terlibat dalam rantai pasokannya juga menghormati prinsipprinsip HAM. Hal ini tercermin dalam Prinsip-Prinsip Panduan PBB yang secara tegas menyatakan perusahaan untuk:
Berusaha mencegah atau memitigasi dampak buruk terhadap HAM yang terkait langsung dengan operasi, produk atau jasa oleh jaringan kerjasama bisnis mereka, bahkan bila mereka tidak berkontribusi terhadap dampak tersebut.
P.T. Pertamina sebagai salah satu BUMN memiliki sifat khusus dikarenakan di satu sisi menjadi bagian dari perangkat Negara dan dengan demikian tunduk pada tugas Negara untuk melindungi HAM. Pada sisi lain, P.T. Pertamina juga melakukan tindakan komersial dan tunduk pada tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM. Oleh karena itu, sehubungan dengan adanya kontrol negara atas P.T. Pertamina menumbuhkan harapan kepatuhan HAM yang tinggi, termasuk untuk menjadi panutan dan sepenuhnya memenuhi tanggung jawab mereka untuk menghormati HAM.
Apabila mengacu pada Prinsip-Prinsip Panduan PBB, untuk dapat sepenuhnya memenuhi tanggung jawabnya untuk menghormati HAM, maka P.T. Pertamina seharusnya memiliki:
1. Sebuah kebijakan yang berkomitmen untuk memenuhi tanggung jawab mereka dalam menghormati HAM;
2. Proses uji tuntas HAM (human rights due diligence) untuk mengidentifikasi, mencegah, memitigasi dan bertanggung jawab atas bagaimana mereka mengatasi dampak mereka terhadap HAM;
3. Proses agar memungkinkan pemulihan atas setiap dampak buruk HAM yang mereka sebabkan atau yang mereka kontribusikan atas pelanggaran HAM tersebut.
Namun, sebagaimana diuraikan di atas, P.T. Pertamina belum secara jelas mengelaborasi bagaimana pihaknya melaksanakan uji tuntas HAM, baik bagi P.T. Pertamina dalam menjalankan program mandatori B20, maupun terhadap perusahaan pemasoknya. P.T. Pertamina belum memberikan menjelaskan kepada masyarakat yang terdampak atau berpotensi terdampak mengenai tindakan-tindakan apa saja yang direncanakan atau yang telah dilakukan oleh P.T. Pertamina untuk mengidentifikasi risiko, mengambil langkah yang memadai untuk mengatasi risiko tersebut dan melakukan mitigasi terkait risiko dampak-dampak HAM yang mungkin timbul dari operasi pemasok pihak ketiganya.
STRATEGI PT. PERTAMINA (PERSERO) UNTUK MENGHASILKAN PRODUK BERKELANJUTAN DALAM PROGRAM MANDATORI B20 YANG RESPONSIF TERHADAP HAM DAN LINGKUNGAN
4.1. Kesiapan dan Modalitas PT. Pertamina (Persero) dalam Melaksanakan Program Mandatori B20 yang Berkelanjutan
Pelapor Khusus tentang hak atas pangan telah mengidentifikasi sebelas prinsip sebagai koridor dalam mengatasi tantangan HAM terkait investasi lahan dalam skala besar. Prinsip-prinsip tersebut didasarkan standar minimal yang disyaratkan oleh hukum HAM internasional, dan karenanya harus dipatuhi oleh para aktor, termasuk P.T. Pertamina, dalam perumusan kebijakan dan tata kelola biofuel. Kesebelas prinsip tersebut, meliputi:191
1. Melakukan negosiasi investasi berdasarkan transparansidan partisipasi masyarakat secara penuh;
2. Berkonsultasi dengan populasi setempat sebelum perubahan dalam penggunaan lahan, berdasarkan prinsip PADIATA terkait dengan investasi proyek;
3. Menetapkan dan menegakkan peraturan perundang-undangan yang melindungi hak-hak komunitas;
4. Memastikan bahwa pendapatan investasi digunakan untuk kepentingan populasi setempat;
5. Mengadopsi sistem pertanian padat karya yang memaksimalkan penciptaan lapangan kerja;
6. Mengadopsi mode produksi pertanian yang menghormati lingkungan;
7. Memastikan bahwa perjanjian investasi mencakup kewajiban yang jelas dan sanksi yang telah ditentukan yang didasari oleh penilaian dampak ex post secara independen dan partisipatif;
8. Memastikan bahwa perjanjian investasi mensyaratkan persentase minimal dari tanaman pangan yang diproduksi dijual secara lokal;
9. Melakukan penilaian dampak partisipatif sebelum penyelesaian negosiasi;
10. Mematuhi hak-hak masyarakat adat di bawah hukum internasional; dan
11. Memberi pekerja pertanian berupah perlindungan yang memadai atas HAM dan hak-hak buruh mereka yang mendasar.
Berdasarkan prinsip tersebut menjadi sangat penting memastikan bahwa individu dan kelompok yang terkena dampak memiliki akses pemulihan dan pemerintah yang eksploitatif dan aktor swasta harus bertanggung jawab.192
Hal ini berarti pelibatan korporasi dalam perlindungan lingkungan paling tidak menghadapi tiga dimensi tantangan. Pertama, pelabelan terhadap sektor privat sebagai publik atau privat akan memasuki pilihan politis. Tantangan kedua, pengakuan tata kelola lingkungan sektor privat mungkin melibatkan tidak hanya pergeseran otoritas namun juga berkaitan dengan pergeseran ideologi. Fokus pada keterlibatan sektor privat dengan norma-norma lingkungan berisiko yang mengakibatkan isu-isu lingkungan dapat dengan mudah direkonsiliasi dengan peluang pertumbuhan ekonomi. Ketiga, melibatkan sektor privat mengancam perbatasan wilayah tidak hanya dari hukum lingkungan internasional, namun juga hukum itu sendiri. Tantangan ini mereduksi konsepsi hukum sebagai instrumen aturan yang terkandung dan berdasarkan negara. Konsepsi pelibatan korporasi saat ini menjadi fokus dalam hukum lingkungan transnasional. Hukum lingkungan transnasional meliputi dimensi hukum lingkungan yang melintasi perbatasan dan tidak terbatas pada konsepsi hukum dan pemerintahan berbasis negara.
Namun juga kontribusi aktor non-negara dan kesadaran akan tata kelola multilevel yang menjadi karakteristik utama hukum lingkungan transnasional (transnational environmental law). 193
Dalam kaitan ini, menciptakan standar akuntabilitas dan pertanggungjawaban hukum perusahaan tidak semata-mata tentang meminta akuntabilitas korporasi (holding corporations to account) melalui proses hukum untuk menangani pelanggaran HAM atau pelanggaran lingkungan yang digerakkan perusahaan setelah terjadinya fakta. Namun juga berkenaan tentang pemahaman bagaimana perusahaan memasukkan dan menerapkan standar-standar HAM dan lingkungan melalui praktik operasi dan tata kelola perusahaan mereka. Akuntabilitas perusahaan tentang mengubah norma-norma perilaku di mana masalah-masalah HAM dan lingkungan ditangani oleh perusahaan. Uji tuntas lingkungan dan uji tuntas HAM menjadi bagian dari tata kelola dunia usaha.194 Lebih jauh, penting untuk mendefinisikan tanggung jawab lingkungan perusahaan yang lebih luas karena definisi yang sempit telah gagal untuk memperhitungkan berbagai praktik, kegiatan, dan dampak manajemen lingkungan internal perusahaan yang dapat mendorong atau merusak perlindungan lingkungan. Pada titik ini, sektor bisnis perlu untuk menetapkan standar lingkungan, membiayai atau menolak untuk membiayai proyek dengan dampak lingkungan yang signifikan, memaksakan standar lingkungan pada bisnis lain melalui penyediaan asuransi atau melalui kontrak rantai pasokan, dan memantau kinerja bisnis melalui hubungan kontraktual.195
Dimensi penting lain untuk melihat keterlibatan sektor privat dalam tata kelola lingkungan adalah kontrak. Kontrak dapat dipergunakan sebagai mekanisme tata kelola lingkungan. Ketentuan kontrak menentukan persyaratan lingkungan dalam perjanjian antara kedua belah pihak, baik pada level nasional maupun internasional. Sebagai contoh, kontrak yang dinegosiasikan antara pencemar dan pembuat kebijakan telah dikembangkan sebagai pilihan pengaturan di Eropa dan di sejumlah negara di kawasan lain. Kontrak iklim dianjurkan sebagai pendekatan praktis untuk mengatasi pemanasan global. Kontrak rantai pasokan semakin mengatur standar lingkungan transnasional dan keamanan pangan. Dengan demikian, kontrak dapat memberikan mekanisme untuk memuat aspek tata kelola lingkungan dalam hubungan kontraktual.196
Kemudian dimensi ketiga dari keterlibatan sektor swasta dengan hak-hak lingkungan yang berkaitan dengan konstruksi pengetahuan lingkungan melalui indikator dan alat pengukuran untuk melihat kinerja korporasi untuk melindungi lingkungan. Indikator dan metrik untuk pengukuran dampak lingkungan menjadi penting seiring dengan semakin berkembangnya bentuk akuntansi perusahaan ke dalam lingkup sosial yang lebih luas. Perusahaan membutuhkan metrik untuk memenuhi tuntutan budaya audit. Korporatisasi tata kelola lingkungan membawa serta kebutuhan untuk mengukur kinerja lingkungan, kerusakan lingkungan, dan perbaikan lingkungan dalam unit yang terukur.197
P.T. Pertamina telah menginisiasi program compliance due diligence untuk memastikan mitra kerja yang bekerja sama memahami dan menjalankan program yang selaras dengan Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis Pertamina. Namun sayangnya, Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis Pertamina yang menjadi acuan bagi Mitra Kerja P.T. Pertamina belum sepenuhnya didasari dengan prinsip-prinsip uji HAM (human rights due diligence).
Berdasarkan perspektif Prinsip-Prinsip Panduan PBB, pelaksanaan uji tuntas HAM oleh P.T. Pertamina dapat dilekatkan pada kewajiban negara untuk melindungi HAM dalam konteks hubungan bisnis-negara. Kewajiban Negara untuk melindungi HAM dalam konteks hubungan bisnis-negara terdiri dari dua elemen. Elemen pertama adanya persyaratan untuk mengambil langkah-langkah tambahan untuk melindungi pelanggaran HAM oleh bisnis yang terhubung secara langsung atau tidak langsung dengan Negara. Elemen kedua mensyaratkan Negara untuk memastikan bahwa BUMN melakukan uji tuntas HAM pada semua operasi dan kegiatannya. Elemen ini dapat dianggap sebagai bagian integral dari kewajiban uji tuntas negara yang lebih luas untuk mencegah pelanggaran HAM dan yang umumnya diperlukan oleh hukum internasional.198 BUMN, apabila telah diberi status organ Negara berdasarkan hukum nasional (domestik) suatu Negara, atau bertindak sebagai organ Negara secara de facto, maka semua tindakan entitas yang secara otomatis akan dikaitkan dengan Negara, berdasarkan operasi prinsip kesatuan Negara.199 Oleh karena P.T. Pertamina menjadi bagian dari negara, maka program compliance due diligence seharusnya mengintegrasikan prinsip-prinsip dan norma-norma HAM, termasuk perlindungan terhadap lingkungan dalam ruang lingkup pelaksanaan uji tuntas. Pelaksanaan uji tuntas ini menjadi bagian dari tata kelola HAM dan tata kelola lingkungan yang menjadi kewajiban P.T. Pertamina.
Kewajiban P.T. Pertamina ini tercakup dalam frasa langkah tambahan berdasarkan Prinsip ke-4 Prinsip-Prinsip Panduan sehingga uji tuntas harus dilihat sehubungan dengan kewajiban yang lebih luas untuk ‘melindungi, menghormati dan memenuhi’ yang telah dimiliki Negara di bawah hukum HAM internasional.200 Selanjutnya, secara keseluruhan kewajiban positif untuk melindungi terhadap pelanggaran HAM terdiri dari beberapa elemen yang berbeda, seperti kewajiban substantif, yang biasanya dilaksanakan melalui undang-undang, kewajiban prosedural untuk menyelidiki dan menghukum pelanggaran HAM dan kewajiban untuk memantau kegiatan berisiko tinggi. Implikasi lebih jauh, dalam konteks tugas positif Negara untuk melindungi HAM dan hubungan bisnis-Negara, maka kewajiban untuk memantau kegiatan berisiko tinggi kemungkinan menyiratkan kewajiban untuk melakukan uji tuntas atas kegiatan tersebut. Sebagai contoh, apabila Negara memiliki atau mengendalikan BUMN, atau melakukan transaksi komersial dengan entitas yang beroperasi dalam aktivitas berisiko tinggi tertentu, Negara akan memiliki kewajiban, sebagai masalah hukum internasional, untuk memantau aktivitas entitas tersebut dengan melakukan uji tuntas yang berkelanjutan, sebagaimana diatur dalam Prinsip 4, 5 dan 6 Prinsip-Prinsip Panduan PBB.201
Terkait rantai pasok, P.T. Pertamina juga telah mengeluarkan kebijakan yang menetapkan proses pengadaan barang dan jasa di Pertamina harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan melibatkan pemasok nasional yang mempunyai reputasi dan catatan kerja/prestasi yang baik sesuai dengan ketentuan perseroan. Meskipun demikian, belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai apa saja indikator-indikator yang digunakan oleh P.T. Pertamina untuk menentukan bahwa suatu perusahaan pemasok memiliki reputasi dan catatan kerja atau prestasi yang baik atau tidak.
Berdasarkan Prinsip ke-5 Prinsip-Prinsip Panduan PBB, maka P.T. Pertamina harus menerapkan uji tuntas HAM kepada seluruh mitra dalam rantai pasok karena prinsip ini tidak didasarkan pada status, namun terdapat penekanan pada pelaksanaan otoritas pemerintah (exercise of governmental authority).202 Menurut Prinsip ke-5 ini yang penting adalah pelaksanaan otoritas pemerintah, maka seluruh mitra P.T. Pertamina dapat dikualifikasikan tengah melaksanakan otoritas negara dalam rangka merealisasikan program mandatori B20. Dalam pelaksanaan kebijakan biofuel ini, Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah mendelegasikan kinerja kegiatan tertentu yang pada akhirnya melibatkan pelaksanaan otoritas pemerintah yang dilakukan oleh entitas privat. Pada titik ini negara (pemerintah) tidak boleh menghindari tanggung jawab pelanggaran HAM dan lingkungan dengan dalih telah mendelegasikan fungsi-fungsi tersebut kepada entitas privat. Dengan demikian, P.T. Pertamina juga harus menerapkan uji tuntas HAM kepada seluruh mitranya yang terlibat dalam pelaksanaan program mandatori B20. Hal ini berarti P.T. Pertamina juga harus mengintegrasikan prinsip-prinsip dan norma-norma HAM dan lingkungan dalam seluruh tingkatan rantai pasoknya.
PT. Pertamina (Persero) juga belum memiliki kebijakan internal terkait ketertelusuran (traceability) rantai pasok. Kebijakan untuk menyediakan ketertelusuran rantai pasok ini merupakan hal krusial bagi P.T. Pertamina untuk dapat melacak asal-usul BBN yang dipasok kepadanya, untuk kemudian memastikan bahwa BBN tersebut diproduksi sesuai dengan hukum yang berlaku dan diproduksi oleh pemasok yang tidak terlibat konflik lingkungan, menghomati hak-hak pekerja dan menghormati HAM. P.T. Pertamina juga tidak menyatakan adanya kebijakan internal yang mewajibkan perusahaan pemasoknya untuk memenuhi komitmen dan standar-standar keberlanjutan tertentu seperti NDPE, RSPO, ISPO, dan standar lainnya. Dengan demikian, belum adanya standar-standar keberlanjutan dan HAM terkait dengan proyek biodiesel menunjukkan P.T. Pertamina sebagai BUMN penerima mandat pelaksanaan B20 semestinya harus memastikan minyak sawit yang dipasok oleh ke-19 Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU BBN) sesuai dengan standarstandar dan komitmen-komitmen sawit yang berkelanjutan.
Langkah untuk memastikan kepatuhan ke-19 perusahaan yang terlibat tersebut dilakukan dengan memasukkan standar kepatuhan yang ada dalam berbagai instrumen kepatuhan dalam kontrak. Pengintegrasian instrumen kepatuhan dalam hubungan kontraktual tersebut diharapkan dalam pelaksanaan mandatori B20 yang saat ini telah ditingkatkan menjadi B30 tidak berimplikasi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang berdimensi HAM dan lingkungan.
Program mandatori B20 juga dapat dikerangkai dengan perspektif pengadaan publik (public procurement). Pasal 18 Peraturan Presiden No. 24/2106 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 61/2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit menjelaskan bahwa dana sawit dalam rangka penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel dimaksudkan untuk menutup selisih kurang antara harga indeks pasar bahan bakar minyak jenis minyak solar dengan harga indeks pasar bahan bakar nabati jenis biodiesel.203 Aturan ini juga mengatur mekanisme pembayaran pungutan dana sawit. Berdasarkan mekanisme sistem anggaran negara dan pencairan, dana sawit termasuk ke dalam mekanisme on budget off treasury yaitu dana tercatat dalam APBN sebagai penerimaan Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian Keuangan (BPDPKS), namun uang hasil pungutan tidak dialokasikan pada APBN (tidak masuk kas negara), namun berada pada rekening BPDPKS (BLU) dan dikelola oleh BLU BPDPKS.204
Pengadaan publik adalah pembelian barang dan jasa sektor publik yang diperlukan untuk menjalankan fungsinya. Subjek pengadaan biasanya dibagi menjadi tiga kategori, yaitu (1) barang (persediaan produk); (2) layanan; dan (3) pekerjaan (konstruksi). Namun, seperti konsumen lainnya, pemerintah membeli dari rantai pasokan dengan risiko pelanggaran HAM yang tinggi dan bukti pelanggaran tersebut dalam konteks pengadaan publik. Pengadaan publik merupakan peluang besar bagi pemerintah untuk mempromosikan praktik yang bertanggung jawab dan berkelanjutan di sektor swasta. Namun, seperti konsumen lainnya, pemerintah membeli barang dan jasa melalui rantai pasokan global di mana pelanggaran HAM yang serius sekarang dikenal luas. 205
kelebihan pasokan. Lihat, ibid, hlm. 12 205 Pengadaan publik terdiri dari tiga fase utama, yaitu perencanaan pengadaan, proses
Terlepas dari di mana pengadaan praktik pemasok dapat berdampak buruk bagi pekerja dan mengancam masyarakat dan lingkungan di mana pun kegiatan pemasok berlangsung. Pengadaan juga menghadirkan peluang untuk mendukung HAM dengan menawarkan kesempatan yang setara dan pemberdayaan ekonomi, perempuan dan bisnis yang dimiliki minoritas dan mendorong keragaman pemasok. 206 Dalam konteks praktik pengadaan publik menurut identifikasi Claire Methven O’brien, dkk, akibat kontrol yang lemah, pengadaan publik mengarah pada pelanggaran HAM, seperti larangan buruh anak, larangan kerja paksa, upah dan jam ilegal, kondisi pekerjaan yang tidak aman, kebebasan berserikat, dan lain-lain. 207
Prinsip-Prinsip Panduan PBB ke-5 dan ke-6 mencakup ruang lingkup aktivitas pemerintah ketika mengadakan hubungan komersial, termasuk melalui pengadaan publik. Secara khusus, menurut Prinsip ke-5 menyatakan apabila Negara terlibat dalam privatisasi atau mengontrakkan layanan yang dapat berdampak pada HAM, mereka harus melakukan pengawasan yang memadai, termasuk dengan memastikan bahwa kontrak atau peraturan perundang-undangan memungkinkan untuk mengomunikasikan harapan Negara bahwa penyedia layanan akan menghormati HAM. Lebih lanjut, Prinsip ke-6 mencatat bahwa Negaranegara harus mempromosikan kesadaran dan penghormatan terhadap HAM oleh bisnis, termasuk melalui ketentuan kontrak pengadaan. Selanjutnya, Prinsip ke-8 menetapkan bahwa Negara harus memastikan koherensi kebijakan agar standar dan kebijakan di semua departemen pemerintah, lembaga, dan lembaga berbasis negara lainnya yang membentuk praktik bisnis selaras dengan kewajiban HAM.208
Lebih jauh menurut Stéphanie Lagoutte Prinsip ke-5 dan ke-6, pengadaan publik, maka negara harus memastikan entitas privat harus mematuhi standar HAM ketika terlibat dalam kontrak dengan otoritas publik. Selain itu, negara harus sadar bahwa tender atau kontrak dapat berdampak negatif pada perlindungan HAM dari kelompok dan individu yang paling rentan. Oleh karena itu, sebelum penyediaan barang atau jasa, negara harus melakukan penilaian dampak HAM dari konsekuensi potensial untuk memetakan kemungkinan risiko HAM dan memitigasi risiko tersebut.209
Selain itu, pengadaan publik juga perlu diletakkan dalam tata kelola lingkungan. Oleh karena itu, pengadaan publik penting merujuk pada tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Pembangunan berkelanjutan mengacu pada penerapan otoritas publik atas praktikpraktik yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan ketika membuat kontrak untuk membeli pekerjaan umum, layanan, atau penyediaan. Pengadaan publik harus didasari pada praktik pengadaan publik yang berkelanjutan (sustainable public procurement) yang berfokus pada dampak lingkungan, melalui kebijakan dan inisiatif pengadaan hijau (green procurement). Namun, seiring waktu, upaya pengadaan publik harus mencapai keseimbangan yang tepat antara tiga pilar pembangunan berkelanjutan meliputi dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan pada semua tahap proses pengadaan publik. Pada saat yang sama tujuan pengadaan yang bertanggung jawab secara sosial dapat merujuk antara lain pada penciptaan peluang kerja lokal, atau mempromosikan peluang yang setara untuk kelompok yang kurang beruntung, seperti perempuan, penyandang disabilitas, atau orangorang dari etnis tertentu atau kelompok minoritas lainnya. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) mencakup target pengadaan publik, sebagai bagian dari dorongan menuju produksi dan konsumsi berkelanjutan, pekerjaan yang layak, dan ekonomi yang lebih inklusif. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada target 12.7 menyerukan semua negara untuk menerapkan kebijakan dan tindakan pengadaan publik yang berkelanjutan.210 Hal ini juga ditekankan oleh Working
Group on Business and Human Rights yang merekomendasikan kepada Negara-negara agar mereka memperkenalkan uji tuntas HAM ke dalam kebijakan pengadaan mereka untuk mendukung target 12.7 tentang pengadaan publik yang berkelanjutan.211
Dalam konteks pemulihan, meskipun P.T. Pertamina telah menyatakan ketersediaan mekanisme pengaduan masyarakat terdampak, baik dampak sosial maupun dampak lingkungan yang ditimbulkan operasi usahanya. Namun, penjelasan lebih lanjut mengenai bagaimana mekanisme pemulihan bagi korban terdampak masih belum tersedia. Ruang lingkup korban yang berhak mengajukan pengaduan dan pemulihan juga masih terbatas, yakni hanya mencakup korban terdampak operasi usaha P.T. Pertamina saja, dan tidak mencakup korban terdampak relasi bisnis P.T. Pertamina dan mitra kerjanya yang terlibat dalam rantai pasok. Ketersediaan mekanisme pengaduan dan pemulihan yang mudah diakses dan responsif baik terhadap korban terdampak operasional P.T. Pertamina maupun relasi bisnisnya dengan Mitra Kerjanya merupakan salah satu komponen penting tanggung jawab P.T. Pertamina dalam melindungi dan menghormati HAM.
4.2. Penggunaan Uji Tuntas HAM dengan Komitmen NDPE Sebagai Standar P.T. Pertamina dalam Pelaksanaan Program Mandatori B20 yang Berkelanjutan
Tantangan yang dihadapi P.T. Pertamina ini tidak terlepas dari minimalnya standar keberlanjutan perkebunan kelapa sawit yang ditetapkan Pemerintah. Sampai saat ini Pemerintah hanya bertumpu pada ISPO. Namun, ISPO hanya berisi prinsip dan indikator keberlanjutan perkebunan atau budidaya kelapa sawit dan belum mencakup produksi bioenergi dari kelapa sawit. Hingga saat ini Indonesia masih belum memiliki standar yang berisi indikator keberlanjutan bioenergi dari kelapa sawit. Oleh karenanya, penting bagi Indonesia untuk membangun skema keberlanjutan kelapa sawit yang disandingkan dengan skema dan indikator keberlanjutan bioenergi kelapa sawit, yang diharapkan dapat berkontribusi terhadap kondisi industri kelapa sawit di Indonesia secara keseluruhan.
Dalam konteks pelaksanaan kebijakan biodiesel, segmen pasar terus memproduksi atau membeli minyak sawit dari supplier yang masih menebangi hutan dan membuka lahan gambut. Aktor di segmen ini berkontribusi pada kebocoran minyak sawit yang tidak berkelanjutan ke pasar, baik secara langsung maupun tidak. Kebocoran menciptakan lapangan bermain yang tidak bertingkat dalam transformasi industri menuju akuntabilitas dan praktik berkelanjutan. Sayangnya beberapa perusahaan yang mempelopori pengadopsian komitmen NDPE dan beberapa skema keberlanjutan lainnya, terindikasi terlibat dan turut bertanggung jawab dalam kebocoran minyak sawit ini.212
Kebocoran minyak sawit ini terus terjadi, baik sebagai akibat dari kasus kebakaran hutan dan lahan ataupun bentuk-bentuk pelanggaran lainnya. Padahal transformasi industri minyak kelapa sawit menuju keberlanjutan cukup mendapatkan perhatian pada tahun 2013 disaat pedagang/penyuling minyak sawit utama Asia Tenggara mulai 213 mengadopsi komitmen No Deforestation, No Peat, No Exploitation. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh Aidenvironment, terdapat beberapa faktor berbeda yang menyebabkan kebocoran tersebut masih terjadi, diantaranya:214
a. Pabrik penyulingan kelapa sawit (refinery) terus mendapatkan Crude Palm Oil (CPO) tanpa menempatkan kriteria keberlanjutan yang berarti pada pemasok dari mana mereka berasal;
b. Kebijakan NDPE diadopsi belum sepenuhnya diimplementasikan;
c. Ruang lingkup kebijakan terbatas pada anak perusahaan di mana grup perusahaan memiliki kontrol manajerial;
d. Setelah menghadapi pengawasan, petani kelapa sawit memisahkan perkebunan yang kontroversial menjadi lebih sedikit transparan, sering dipegang oleh individu yang sama;
e. Sumber pabrik CPO dari perkebunan pihak ketiga. Sementara perkebunan mereka sendiri mungkin mematuhi persyaratan NDPE, perkebunan pihak ketiga ini mungkin tidak;
f. Pasar konsumen besar mungkin tidak menuntut produk yang diproduksi secara berkelanjutan
Hasil identifikasi tersebut menunjukkan bahwa P.T. Pertamina yang diberikan delegasi untuk melaksanakan program mandatori B20 belum mengintegrasikan uji tuntas HAM, termasuk kepada seluruh perusahaan yang terlibat dalam rantai pasok.
Sementara itu, konsep uji tuntas menjadi inti dari tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM dan penilaian dampak dan konsep dampak HAM merupakan bagian integral dari setiap proses uji tuntas HAM. Prinsip-Prinsip Panduan PBB menjelaskan pentingnya melakukan proses uji tuntas HAM yang komprehensif untuk mempertimbangkan apakah suatu bisnis menyebabkan, berkontribusi atau terkait dengan dampak buruk HAM melalui hubungan bisnisnya. Dengan demikian, melakukan penilaian dampak ex-ante dan audit ex post secara berkesinambungana menjadi bagian penting bagi perusahaan untuk menghormati HAM,215 Namun demikian, dari perspektif penilaian dampak permasalahan HAM memunculkan tantangan konseptual dan operasional untuk mengefektifkan Prinsip-Prinsip Panduan PBB.216 Oleh karena itu dibutuhkan indikator sebagai instrumen pengukur untuk melihat efektivitas uji tuntas HAM.
Kelompok Kerja mengenai masalah HAM dan perusahaan transnasional dan perusahaan bisnis lainnya (Working Group on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises), badan PBB dengan mandat untuk mempromosikan penyebaran dan implementasi Prinsip-Prinsip Panduan yang efektif dan komprehensif. Pada 2012, disarankan bahwa Negara dan perusahaan bisnis harus meningkatkan dan mempertahankan upaya untuk menerapkan Prinsip Panduan, termasuk dengan menetapkan indikator yang terukur dan transparan untuk menilai penerapannya yang efektif.217
Damiano de Felice mengidentifikasi manfaat indikator terutama berasal dari potensi standardisasi, agregasi dan komparabilitas dari waktu ke waktu dan lintas perusahaan dari informasi HAM. Produksi indikator bisnis dan HAM yang valid dapat bermanfaat untuk:218
a. Perusahaan yang ingin mengelola risiko HAM dan melacak kemajuan mereka dalam penerapan Prinsip-Prinsip Panduan PBB;
b. Investor dan konsumen yang ingin membandingkan kinerja HAM dari berbagai perusahaan;
c. Auditor yang diminta untuk memverifikasi keakuratan kebijakan HAM dan proses uji tuntas HAM;
d. Pemerintah yang hendak mengadopsi tindakan perlindungan berbasis bukti;
e. Komunitas lokal yang peduli tentang jejak HAM dari perusahaan yang beroperasi di lingkungan mereka;
f. Pembela HAM yang memantau dampak HAM dari pelaku perusahaan;
g. Peneliti yang tertarik untuk mengeksplorasi pendorong perilaku perusahaan yang bertanggung jawab.
Apabila menilik manfaat indikator dalam konteks bisnis dan HAM, maka langkah awal yang dapat dilakukan oleh P.T. Pertamina adalah menjadikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang memiliki 17 tujuan dan 169 target menjadi indikator penghormatan HAM. Namun demikian, untuk memberi efek pada konten HAM dan janji Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), penting untuk memastikan indikator yang dipilih mencerminkan prinsip dan prioritas
HAM. 219 Tujuan dan target dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dapat dikategorikan menjadi:220
a. Mengukur ketidaksetaraan dan diskriminasi
Mengatasi semua bentuk ketidaksetaraan dan diskriminasi adalah prioritas HAM yang mendasar, dan diabadikan sebagai landasan dari semua perjanjian internasional HAM inti, banyak di antaranya berurusan secara khusus dengan penghapusan diskriminasi dengan alasan seperti jenis kelamin, ras dan disabilitas yang disandang;
b. Mengukur target yang terkait dengan hak ekonomi dan sosial Beberapa SDG fokus pada bidang hak ekonomi dan sosial yang penting seperti kemiskinan (Tujuan SDGs ke-1), pangan dan gizi (Tujuan SDGS ke-2), kesehatan (Tujuan SDGs ke-3), pendidikan (Tujuan SDGs ke-4), serta air dan sanitasi (Tujuan SDGs ke-6). Sebagian besar tujuan sudah tercakup sampai batas tertentu dalam indikator sosial ekonomi;
c. Mengukur target yang terkait dengan hak-hak sipil dan politik Penetapan Tujuan SDGs ke-16 promosi masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, memberikan akses ke keadilan untuk semua dan membangun lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan merupakan kemajuan besar SDGs yang melampaui MDGs. Ini mencerminkan kenyataan bahwa hak-hak sipil dan politik-termasuk akses ke informasi, akses ke keadilan, dan kebebasan berekspresi, berkumpul dan berserikat menjadi kunci untuk pembangunan berkelanjutan, sebagai elemen pemerintahan yang efektif, akuntabel, transparan;
d. Memantau kemitraan global untuk pembangunan
SDGs juga mencakup komitmen untuk mengatasi ketidaksetaraan antarnegara seperti terlihat pada target 10.6, 16.7, 16.8 dan pada revitalisasi kemitraan global untuk pembangunan (Tujuan SDGs ke-17);
e. Memastikan pemantauan dan pertanggungjawaban yang memadai untuk target-target ini akan sangat penting untuk mendistribusikan secara adil biaya dan manfaat pembangunan berkelanjutan, meningkatkan tata kelola global, mewujudkan HAM, dan membangun kepercayaan dan solidaritas dalam kerja sama internasional.
Kebijakan NDPE dapat diintegrasikan dalam penerapan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) karena kebijakan ini memiliki dimensi yang kuat mengenai perlindungan lingkungan. Pengintegrasian ini dapat memperkuat dimensi lingkungan hidup Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Selanjutnya, perlu dikembangkan upaya untuk mengembangkan indikator untuk mengefektifkan uji tuntas HAM.
Terdapat dua prinsip umum yang penting untuk disoroti adalah membangun validitas dan kelayakan data. Selanjutnya, terdapat beberapa persyaratan dasar untuk mengembangkan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), sebagai berikut:221
a. Memastikan konsistensi dengan hukum internasional
Indikator harus mengacu pada dan memperkuat kewajiban perjanjian hak asasi manusia yang ada karena secara eksplisit menyatakan Agenda 2030 didirikan berdasar pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, perjanjian HAM internasional, dan harus dilaksanakan dengan cara yang konsisten dengan hak dan kewajiban negara berdasarkan hukum internasional;
b. Mengukur upaya dan perilaku serta capaian
Sebagian besar indikator untuk SDGs berfokus pada capaian untuk menyatakan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang diinginkan. Hasil semacam itu tentu saja penting dari perspektif HAM, dan ketika ditafsirkan melawan normanorma HAM, indikator capaian juga dapat digunakan untuk mengukur tingkat kenikmatan suatu hak. Namun, fokus pada capaian saja tidak dapat memberikan pemahaman penuh tentang kepatuhan Negara terkait kewajiban HAM mereka, baik yang mencakup perilaku dan hasil. Upaya kebijakan negara dan alokasi sumber daya, dan hubungannya dengan
HAM dan hasil pembangunan, juga harus dipantau untuk penilaian yang lebih seimbang dan komprehensif;
c. Mencerminkan realitas nyata dari pemegang hak
Pada akhirnya orang-orang dan komunitas-komunitas yang paling terkena dampak kemiskinan, perampasan, dan degradasi lingkungan yang memiliki legitimasi paling tinggi dan keahlian yang hidup untuk berbicara tentang masalah-masalah yang mempengaruhi kehidupan dan hak-hak mereka. Dengan demikian, penting bahwa indikator yang dipilih, setidaknya sampai taraf tertentu, terhubung dengan realitas pemegang hak dan mencerminkan perspektif mereka. Orang yang hidup dalam kemiskinan dan kelompok terpinggirkan lainnya memiliki persepsi dan pengalaman paling langsung tentang pengalaman mereka sendiri dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan (SDGs);
d. Menghindari insentif yang salah
Indikator harus diperiksa secara hati-hati dari perspektif HAM untuk memastikan mereka tidak menciptakan insentif yang keliru untuk kebijakan atau tindakan yang mungkin bertentangan dengan HAM;
Sektor sawit merupakan sektor yang memiliki risiko tinggi untuk HAM. Selain itu, keadaan berisiko tinggi untuk HAM sering menghadirkan risiko tinggi bagi bisnis juga, termasuk risiko komersial, reputasi, terkait investor, dan hukum. Oleh karena itu, mengidentifikasi situasi berisiko tinggi dapat membantu P.T. Pertamina melalui dua cara:222
a. Mengidentifikasi pada titik mana suatu perusahaan harus memfokuskan kegiatan uji tuntas awal. Keterbatasan sumber daya mengharuskan bisnis untuk memprioritaskan upaya ini. Identifikasi keadaan berisiko tinggi membantu bisnis untuk fokus secara tepat: yaitu, pada dampak yang paling parah dan kemungkinan besar terjadi pada pemangku kepentingan;
b. Memandu bagaimana uji tuntas HAM dilakukan. Bisnis dapat menyesuaikan proses dan strateginya yang khas untuk menjadikan uji tuntas HAM menjadi lebih efektif dan responsif terhadap keadaan berisiko tinggi.
Berdasarkan perspektif Prinsip Panduan PBB, keadaan berisiko tinggi harus menjadi prioritas tertinggi untuk tindakan perusahaan karena mereka menghadirkan risiko terbesar bagi individu. Dalam situasi seperti itu, oleh karena itu sangat penting bagi perusahaan untuk melakukan uji tuntas HAM yang efektif. Konvergensi ini menciptakan peluang konstruktif bagi para pemimpin di dalam perusahaan untuk mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan menangani risiko dan dampak HAM.223
Sebagai aktor perusahaan di sektor hilir yang bertugas mencampur biodiesel dan diesel sebagai bahan bakar, mendistribusikan, dan menjual produk campuran tersebut, P.T. Pertamina juga dibebani tanggung jawab HAM terutama memastikan produk keberlanjutan dalam program mandatori B20. Untuk itu, P.T. Pertamina perlu meningkatkan standar HAM yang diterapkan kepada mitra kerjanya khususnya perusahaan pemasoknya (BU BBN). P.T. Pertamina perlu secara tegas menyatakan bahwa reputasi dan catatan kerja atau prestasi yang baik sebagaimana yang dipersyaratkan dalam laporan keberlanjutannya juga berkaitan dengan aspek HAM, termasuk dan tidak terbatas mengadopsi Komitmen NDPE, baik oleh P.T.Pertamina sendiri maupun terhadap perusahaan pemasoknya.
Sebagai bentuk penilaian kinerja terhadap Komitmen NDPE yang diadopsi oleh perusahaan tersebut, P.T. Pertamina perlu menerapkan uji HAM. Dengan meningkatkan beberapa standar HAM, P.T. Pertamina dapat meningkatkan perannya sebagai aktor pemajuan HAM dalam pelaksanaan kebijakan biodiesel, khususnya dalam menciptakan produk berkeberlanjutan melalui skema rantai pasok program mandatori B20. Dalam ranah yang lebih operasional, pengaturan tentang persyaratan terkait standar HAM dengan berdasar pada komitmen NDPE. Pada saat bersamaan, penerapan uji tuntas HAM dengan merujuk pada indikator yang ada dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan diperkuat dengan indikator dalam kebijakan NDPE diberlakukan terhadap pemasok atau mitra kerja P.T. Pertamina. Penerapan instrumen kepatuhan ini dapat dilakukan melalui hubungan kontraktual yang dilakukan setelah adanya penetapan Badan usaha BBN. Hubungan kontraktual ini mengacu ketentuan Pasal 10 Permen No. 41 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa pada dasarnya klausul kontrak atau perihal yang disepakati hanya terkait waktu dan spesifikasi BBN jenis Biodiesel. Namun demikian upaya untuk memasukkan klausul mengenai persyaratan terkait standar HAM dan lingkungan melalui penerapan uji HAM dan lingkungan terhadap pemasok dalam kontrak tersebut, dapat dimungkinkan selagi tetap mengacu kepada prinsipprinsip hukum kontrak yaitu kebebasan berkontrak, konsensual (kesepakatan), pacta sunt servanda, itikad baik, dan proporsionalitas,
Dalam konteks pelaksanaan tugas delegasi program mandatori B20 P.T. Pertamina melibatkan perusahaan dalam rantai pasok sawit yang bersifat kompleks dan berisiko tinggi terhadap HAM. Oleh karena itu, P.T. Pertamina dapat merujuk pada strategi praktis yang dikembangkan oleh praktisi bisnis untuk membantu menerapkan identifikasi risiko tinggi ke dalam praktik.
Tabel 12. Strategi Mengidentifikasi Risiko Tinggi
| 1 Per | 1 Pertimbangkan bobot relatif dari faktor risiko yang ada dalam pengaturan operasional, aktivitas, atau hubungan dengan mitra kerja: |
| atau pekerja anak pada rantai pasokan komoditas tertentu meskipun ada hukum yang melarang praktik tersebut • Bobot kumulatif beberapa faktor dalam satu kategori, misalnya pemasok tertentu memiliki catatan kinerja buruk di masa lalu tentang isu-isu HAM, sistem manajemen yang lemah, konflik dengan pemangku kepentingan lokal dan hubungannya sebagian besar bersifat transaksional sehingga bisnis memiliki sedikit pengaruh atas pemasok; • Kombinasi faktor di semua kategori, misalnya, pembebasan tanah dan pemukiman kembali dengan melibatkan entitas pemerintah dengan catatan pernah gagal untuk melindungi HAM dalam proses tersebut, korupsi endemik dan perempuan sangat rentan terdampak mata pencahariannya. | |
| 2. | 2. Pertimbangkan keberadaan meta indikator sebagai faktor yang mungkin menandakan kemungkinan keadaan berisiko tinggi. Sebagai contoh: |
| • Konflik: Konteks konflik aktif atau pasca konflik dapat menandakan lemahnya tata kelola, persaingan untuk sumber daya yang langka di antara kelompokkelompok dan kerentanan yang lebih besar dari masyarakat lokal; • Korupsi: Korupsi endemik di sektor publik atau swasta dapat menandakan lemah atau tidak konsistennya penegakan dan perlindungan hukum. Korupsi dapat merusak atau meragukan representasi yang dibuat oleh mitra bisnis tentang komitmen atau kemampuan mereka untuk mengelola risiko HAM; |
| • Kelompok rentan: Kerentanan kelompok orang tertentu dapat menandakan tidak adanya atau lemahnya penegakan perlindungan hukum bagi individuindividu tersebut. Situasi ini mengakibat kelompok rentan berisiko terekspos pada jangkauan dan intensitas dampak yang meningkat terhadap HAM mereka; • Represi: Pencegahan kelompok tertentu dari pengorganisasian atau pengungkapan diri dapat menandakan kekhawatiran khusus tentang kemampuan kelompokkelompok itu untuk menyampaikan kekhawatiran dan membela HAM mereka. | |
| 3. | 3. Pertimbangkan kapasitas sistem manajemen bisnis itu sendiri untuk mengurangi atau menghilangkan jenis risiko tertentu. Ketika menilai peran sistem manajemennya sendiri, suatu entitas bisnis dapat mempertimbangkan: |
| sistem manajemennya sendiri, suatu entitas bisnis dapat mempertimbangkan: • Pengalamannya sebelumnya dalam geografi tertentu; • Performanya di masa lalu dalam mengelola jenis masalah dan dampak yang serupa; • Kebijakan dan praktik yang ada; • Sumber daya yang tersedia untuk bisnis untuk mengelola serangkaian dampak tertentu. |
P.T. Pertamina dapat menggunakan pengaruhnya, baik yang bersumber dari atribusi maupun entitasnya sebagai korporasi untuk mempengaruhi seluruh mitra kerja dalam rantai pasok untuk mendukung pelaksanaan program mandatori B20. Di bidang bisnis dan HAM, pengaruh perusahaan (company’s leverage) terhadap aktoraktor lain yang memiliki hubungan dengan mereka. Pengaruh perusahaan dapat dimaknai sebagai kemampuan perusahaan untuk memengaruhi keputusan atau kegiatan mereka menjadi lebih baik atau lebih buruk. Pengaruh perusahaan memunculkan tanggung jawab dan menjadikannya dapat dipertanggungjawabkan bagi pelaksanaan atau kegagalan untuk menggunakan pengaruhnya. Dengan demikian, pengaruh perusahaan merupakan salah satu faktor yang menimbulkan tanggung jawab bahkan ketika perusahaan itu sendiri tidak berkontribusi terhadap dampak buruk HAM.224
Pengaruh perusahaan dapat diletakkan dalam perdebatan mengenai lingkup pengaruh (sphere of influence) dan keterlibatan (complicity) yang sebenarnya memiliki keterkaitan.225 Kerugian yang timbul dalam operasi anak perusahaan, subkontraktor, dan mitra bisnis lainnya masuk dalam lingkup tanggung jawab untuk menghormati
HAM. Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mengatasi dampak terhadap HAM tidak hanya dalam operasinya sendiri, seperti di tempat kerja atau komunitas lokal, namun juga dalam operasi afiliasinya.226 Prinsip-Prinsip Panduan PBB memberikan pengakuan bahwa perusahaan mungkin bertanggung jawab atas pelanggaran HAM yang tidak dikontribusikan:
Tanggung jawab untuk menghormati HAM mengharuskan perusahaan bisnis berusaha mencegah atau mengurangi dampak buruk HAM yang terkait langsung dengan operasi, produk atau layanan mereka dengan hubungan bisnis mereka, bahkan jika mereka tidak berkontribusi terhadap dampak tersebut.
Panduan operasional yang disediakan oleh Prinsip-Prinsip Panduan PBB membedakan tiga skenario: (1) perusahaan bisnis menyebabkan atau dapat menyebabkan dampak buruk terhadap HAM; (2) berkontribusi atau dapat berkontribusi pada dampak buruk HAM, dan (3) tidak berkontribusi terhadap dampak HAM, namun dampak itu secara langsung terkait dengan operasinya, produk atau layanan oleh hubungan bisnisnya. Dengan kata lain, dalam perspektif Prinsip-Prinsip Panduan PBB, tanggung jawab perusahaan tidak ditentukan hanya oleh kontribusinya sendiri terhadap dampak. Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk mencegah atau mengurangi dampak negatif HAM yang tidak mereka kontribusikan, apabila dampak ini terkait langsung dengan perusahaan melalui hubungan bisnisnya. Dalam keadaan seperti itu, tanggung jawab harus melekat pada kemampuan perusahaan untuk mempengaruhi aktor lain melalui hubungannya, karena perusahaan tidak berkontribusi terhadap dampak negatif. Dengan cara ini, Prinsip Panduan memasuki tanggung jawab berbasis pengaruh.227
Menurut Radu Mares, Prinsip ke-13 Prinsip-Prinsip Panduan mengedepankan dua jenis akar penyebab, yaitu (1) menempatkan pada perusahaan inti; dan (2) akar penyebab lainnya berkaitan dengan afiliasi dan lingkungan pengaturan perusahaan dalam rantai nilai operasi.228 Hal ini dapat diartikan bahwa terdapat perbedaan antara keterlibatan langsung dan tidak langsung dalam pelanggaran HAM. Dengan demikian, tanggung jawab untuk menghormati mengacu pada keterlibatan oleh sebab-akibat, kontribusi atau hubungan belaka terkait operasi-operasi yang berbahaya. Situasi ini menunjuk pada dua akar penyebab penyalahgunaan yang berbeda, yaitu akar penyebab pada atas rantai (keputusan sendiri dari perusahaan utama); dan akar penyebab pada rantai bawah yaitu perilaku mitra bisnis dan hukum yang tidak memadai.229
Perspektif ini memiliki implikasi, pertama perusahaan inti tidak dapat mengaburkan akar permasalahan yang terjadi di bawah kendali hanya karena kerugian yang terjadi berjarak jauh dalam lingkup rantai operasi afiliasi dan hubungan sebab akibat tidak langsung dengan keterlibatan pihak ketiga. Kedua, perusahaan inti tidak dapat dengan mudah memisahkan diri dari penyebab utama lainnya hanya karena perusahaan tidak menyebabkan kerugian melalui keputusan yang salah.230 Lebih jauh, menurut Radu Mares tanggung jawab untuk menghormati penting juga dilekatkan pada konsep operasional uji tuntas HAM (Prinsip ke 17- Prinsip ke-21). Orientasi akar-penyebab ini sangat penting agar uji tuntas HAM dapat mengungkap penyebab yang lebih dalam di mana pun perusahan inti berada dalam rantai pasok. Dengan demikian, uji tuntas HAM memungkinkan tindakan yang tepat oleh perusahaan, baik sendiri atau bersama dengan saluran kebijakan lainnya.231 Interpretasi ini dikonfirmasi oleh Prinsip ke-17 dari PrinsipPrinsip Panduan PBB, yang menyatakan bahwa uji tuntas HAM harus mencakup dampak merugikan HAM yang dapat ditimbulkan atau disumbangkan oleh perusahaan bisnis melalui kegiatannya sendiri, atau yang mungkin secara langsung terkait dengan operasinya, produk atau layanan oleh hubungan bisnisnya.232
Sementara itu, tanggung jawab berbasis pengaruh (leveragebased responsibility) muncul ketika empat kriteria dipenuhi: (1) ada hubungan yang signifikan secara moral antara perusahaan dan pelaku pelanggaran HAM atau pemegang hak; (2) perusahaan mampu untuk membuat perbedaan terhadap suatu keadaan; (3) perusahaan dapat melakukannya dengan biaya yang dapat diterima untuk dirinya sendiri; dan (4) invasi aktual atau potensial terhadap HAM yang dipermasalahkan cukup serius.233
Tanggung jawab berbasis pengaruh ini dapat merujuk pada Prinsip ke-19 dari Prinsip-Prinsip Panduan menyatakan bahwa suatu perusahaan diharapkan untuk mengatasi dampak buruk HAM yang terkait langsung dengan bisnisnya dengan menggunakan pengaruhnya. Pengaruh perusahaan dianggap ada di mana perusahaan memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan dalam praktik salah entitas yang menyebabkan kerugian. Apabila perusahaan memiliki pengaruh untuk mencegah atau mengurangi dampak buruk, maka perusahaan tersebut harus melaksanakannya. Di sisi yang lain, apabila perusahaan tidak memiliki pengaruh mungkin ada cara bagi perusahaan untuk meningkatkannya.234 Penggunaan konsep pengaruh ini dapat menjadi dasar untuk menyelesaikan praktik bisnis yang melanggar HAM dalam konteks rantai pasok program mandatori B20. Apalagi P.T. Pertamina memiliki posisi dominan dalam program tersebut. Hal ini juga dinyatakan oleh Shift ketika melihat potensi perusahaan inti dalam rantai pasok:235
Ketika perusahaan memiliki keterkaitan pemasok mereka di hulu, seringkali ada harapan khusus bahwa mereka akan memiliki pengaruh yang cukup untuk meminta pemasok mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk HAM. Ini mungkin terjadi, terutama apabila perusahaan memiliki posisi komersial dominan dalam hubungan. Memnag, ada banyak contoh di mana pembeli tidak memiliki posisi yang kuat, serta contoh di mana pemasok sendiri memiliki pengaruh komersial lebih besar daripada pembeli atau pelanggan mereka. Namun demikian, harapan tetap bahwa perusahaan akan mengambil langkah yang tepat untuk mempengaruhi perilaku pemasok.
Shift mengidentifikasi kapan perusahaan dapat membangun dan memanfaatkan pengaruh untuk mengubah perusahaan lain:236
Tabel 13. Strategi Membangun dan Menggunakan Pengaruh
| 1 | 1 Siapa dicari untuk menggunakan pengaruh? |
| • Pemasok pada sektor hulu; • Perusahaan patungan atau mitra bisnis horisontal lainnya; • Pelanggan bisnis hilir, klien atau pengguna akhir; | |
| 2 Bagaimana menggunakan pengaruh? Aktor-aktor tersebut kemudian digabungkan dengan lima kategori yang membahas | |
| • Pengaruh bisnis yang lebih luas Pengaruh perusahaan dapat dilakukan sendiri melalui kegiatan yang tidak rutin atau khusus dalam hubungan komersial, seperti peningkatan kapasitas; • Pengaruh bersama dengan mitra bisnis Pengaruh yang diciptakan melalui tindakan kolektif dengan perusahaan lain di dalam atau di luar industri yang sama; • Pengaruh melalui keterlibatan bilateral Pengaruh yang dihasilkan melalui keterlibatan secara bilateral dan terpisah dengan satu atau lebih aktor lain, seperti: pemerintah, rekan bisnis, organisasi internasional, atau organisasi masyarakat sipil; • Pengaruh melalui kolaborasi multi-stakeholder | |
| sipil. 3 Tujuan apa yang dapat dicapai oleh berbagai bentuk leverage? |
| yang lebih luas adalah: (masalah) | Prinsip Panduan PBB menyatakan pengaruh berkaitan dengan upaya mengubah pemikiran dan perilaku aktor-aktor kunci dalam pemasok, kontraktor, mitra bisnis, pelanggan, klien atau pemerintah dalam kegiatan organisasi yang meningkatkan risiko terhadap HAM. Tujuan pengaruh dalam tujuan perubahan pemikiran dan perilaku yang lebih luas adalah: • Untuk mewajibkan entitas lain untuk mengatasi suatu isu (masalah); |
Terkait dengan hal tersebut, P.T. Pertamina juga dapat mencontoh praktik-praktik baik yang sudah dikembangkan oleh perusahaan lain. Sebagai contoh sektor consumer goods, seperti PT. Unilever Indonesia. Pada 2016, Unilever telah memperbaharui dan menerapkan Kebijakan Pemasok Kelapa Sawit Berkelanjutan Unilever (Unilever’s Sustainable Palm Oil Sourcing Policy). Penerapan kebijakan ini memiliki target untuk memasok 100% minyak kelapa sawit bersertifikat fisik, seperti RSPO Mass Balance atau sejenisnya, khususnya untuk crude palm oil (CPO) yang Unilever beli di 2017. Selain itu, bagi setiap pemasok sawit Unilever harus mematuhi Kebijakan Pengadaan Kelapa Sawit Berkelanjutan. Inti dari kebijakan ini adalah komitmen terhadap lima prinsip untuk Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan, atau disebut sebagai “NDPE” (No Deforestation, No Development on Peat, and No Exploitation of People and Communities).237
Selain Unilever, Nestle juga memiliki beberapa standar dalam memastikan bahan baku sawit yang mereka peroleh dari pemasok merupakan sawit yang berkelanjutan. Nestle bekerja untuk meningkatkan proporsi keberlanjutan sawit sebagai bahan baku utama mereka. Semua supplier Nestle diharuskan tunduk pada hukum nasional dan aturan panduan. Nestle juga sangat menentang deforestasi dan berkomitmen untuk memastikan bahwa tidak ada produk perusahaan yang terkait dengan deforestasi. Standar pertanggungjawaban yang mencakup persyaratan NDPE menetapkan bahwa standar tersebut dapat dipenuhi oleh semua pemasok Nestle.238
Praktik baik yang telah diterapkan oleh perusahaan-perusahaan produsen (consumer goods) sebagai pengguna minyak sawit sebagai bahan dasar produk mereka sudah sewajarnya juga harus diterapkan oleh P.T. Pertamina selaku salah satu pelaksana kebijakan biodiesel. Dengan memastikan aspek keberlanjutan tersebut, P.T. Pertamina akan mampu mempelopori Badan Usaha BBM lain untuk menerapkan aspek keberlanjutan dalam rantai pasok mereka.
4.3. Penguatan Kebijakan untuk Menetapkan Indikator Kebijakan Biodiesel yang Responsif terhadap Hak Asasi Manusia dan Lingkungan
Sistem biofuel dapat dikembangkan dalam beragam situasi penggunaan lahan. Metode manajemen konvensional efisien dalam membedakan penggunaan lahan ini sesuai dengan kriteria fisik. Namun, penggunaan lahan aktual berubah tidak hanya menurut faktor fisik tetapi juga karena perubahan kebutuhan ketika tuntutan dari masyarakat, peluang pasar dan hak pemangku kepentingan berkembang. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan dinamika penggunaan lahan ketika menilai dampak lingkungan, ekonomi dan sosialnya.239 Pendekatan dan instrumen untuk mencapai pengembangan biofuel berkelanjutan dapat dicirikan sesuai dengan karakteristi mandatory atau voluntary serta skala aplikasi kedua instrumen ini.240
Pendekatan kombinasi antara instrumen mandatory dan instrumen voluntary juga dikemukakan oleh John Ruggie. Kerangka Kerja yang diinsiasi oleh John Ruggie merupakan upaya penyajian kembali dan elaborasi standar yang ada dari semua sumber, mulai dari hukum internasional publik lunak atas rezim transnasional hibrida hingga pengaturan diri (self-regulation) bisnis. Lebih jauh lagi, Kerangka dan Prinsip-Prinsip Panduan PBB secara eksplisit mengarah pada komitmen diri dan tugas bisnis untuk memperkenalkan pengaturan diri internal sebagai bagian dari uji tuntas HAM.241
Aspek yang mengikat dari pengaturan sendiri terletak pada perusahaan itu sendiri, maka perusahaan dapat diminta bertanggung jawab apabila tidak melakukan apa yang dinyatakan dalam pengaturan diri tersebut. Hal ini berarti perusahaan mengandalkan karakteristik soft law. 242 Instrumen hukum lunak (soft law) secara definisi tidak dapat ditegakkan. Salah satu fungsinya adalah membuat perusahaan sadar akan tanggung jawab mereka dan membantu membentuk kebijakan yang berkaitan dengan penghormatan terhadap HAM. Fungsi lainnya adalah untuk menggambarkan bagaimana aturan yang bisa ditegakkan dapat terlihat dan kemungkinannya bisa diterapkan. Dilihat perspektif ini, hukum lunak adalah tahap perantara menuju hukum yang matang. Akhirnya, instrumen hukum lunak dapat berperan dalam menilai standar perilaku, khususnya, untuk pilar kedua Kerangka Kerja John Ruggie, yakni tugas perusahaan untuk menghormati HAM.243
Larry Cata Backer menyatakan hal yang sama bahwa pengembangan rezim tata kelola untuk dampak HAM dari kegiatan ekonomi menunjukkan cara di mana pendekatan non-hukum memainkan peran penting dalam penciptaan struktur tata kelola polisentris yang saling pengaruhi mempengaruhi antar-aktor. Operasionalisasi Prinsip-prinsip PBB yang dibentuk berdasarkan tiga kerangka pilar kewajiban negara untuk melindungi, tanggung jawab perusahaan untuk menghormati, dan pemulihan yang efektif terhadap dampak HAM pada dasarnya dikelola melalui rezim tata kelola yang saling berkontestasi.244 Pertama-tama, Prinsip-Prinsip Panduan PBB berusaha untuk menyatukan rezim-rezim tatanan hukum domestik negara-negara, tatanan tata kelola perusahaan yang dibentuk secara sosial, dan norma norma multilateral otonom dari organisasi-organisasi internasional. Kedua, Prinsip-Prinsip Panduan berusaha untuk menjalin kerangka kerja ini ke dalam tata kelola internal tiga kelompok rezim ini. Ketiga, Prinsip-Prinsip Panduan PBB berusaha untuk menggambarkan ruang tata kelola untuk membuka akses pemulihan bagi korban pelanggaran yang harus disediakan oleh negara dan korporasi. Atas dasar itu, Prinsip-Prinsip Panduan PBB kemudian menyatukan tugas dan tanggung jawab masing-masing negara dan perusahaan melalui mediasi organisasi internasional publik dan privat yang akan diekspresikan dan diterapkan melalui hukum, norma pengendali perilaku (perusahaan), dan struktur pemulihan yang ditawarkan melalui keduanya.245
Dalam konsep tata kelola polisentris John Ruggie melihat jalan ke depan untuk secara sistematis memajukan HAM dalam ekonomi global. Terdapat tiga sistem membangun tanggung jawab perusahaan terhadap HAM dan meningkatkan kepatuhan mereka: (1) tata kelola publik (public governance) yang mencakup hukum dan kebijakan; (2) tata kelola perusahaan (corporate governance) yang mencerminkan manajemen risiko; dan (3) tata kelola sipil (civil governance) yang mencerminkan harapan sosial para pemangku kepentingan. John Ruggie mengatakan keberhasilan ekspansi rezim HAM internasional untuk mencakup perusahaan harus mengaktifkan dan memobilisasi semua rasionalitas dan sarana organisasi yang dapat mempengaruhi perilaku perusahaan.246
Pengaturan diri dalam perspektif Prinsip-Prinsip Panduan PBB bertujuan untuk mendorong perusahaan untuk menghormati HAM, namun pada umum dikembangkan dengan masukan pemangku kepentingan yang terbatas, maka kekokohan, legitimasi, dan efektivitasnya juga terbatas.247 Selain itu, pengaturan diri juga sulit untuk dintegrasikan dalam pengaturan kelembagaan yang lebih besar dan menanamkan struktur-struktur itu dalam kerangka kerja pengawasan publik yang lebih luas. Pengaturan diri perlu diarahkan dan dibatasi oleh kerangka kerja pengaturan bersama (co-regulation) yang lebih besar. Negara harus memberikan misi yang jelas, dan kemudian melakukan pengawasan secara ketat terhadap kuasi-publik atau pembuat aturan privat (swasta) ini.248
Suatu rezim pengaturan bersama dapat memperluas kapasitas pembuatan aturan publik untuk mempromosikan kepentingan publik sehingga dapat merespon kekhawatiran mengenai reputasi, pasar, dan kekuatan rantai pasok, serta kemampuan perdagangan dan organisasi penetapan standar untuk mencapai tujuan yang saat ini di luar jangkauan pembuat aturan publik. Pengaturan bersama mewakili kecerdikan dalam desain dan dedikasi kebijakan untuk pengawasan berkelanjutan dan merupakan pengaturan yang lebih cerdas dan pemerintahan yang lebih baik.249
Pengembangan biofuel berkelanjutan yang menitikberatkan pada inisiatif sukarela (voluntary initiatives) berdasarkan praktik yang berkembang saat ini tetap harus didukung oleh kekuatan hukum dan penegakan hukum (power of law and enforcement). Dukungan ini diperlukan untuk mengurangi dampak negatif dari pengembangan bahan bakar nabati. Apalagi pengembangan biofuel dipengaruhi oleh tren global saat ini seperti transisi ke ekonomi pasar, globalisasi, harga bahan bakar fosil yang tinggi dan fluktuatif dan meningkatnya kekhawatiran tentang perubahan iklim.250 Piramida elemen tata kelola yang diperlukan untuk pengembangan biofuel berkelanjutan memperlihatkan adanya hubungan antara pemerintah (negara), korporasi, dan masyarakat sipil.251
Gambar 17. Piramida Tata Kelola Pengembangan Biofuel Berkelanjutan
Apabila melihat piramida di atas, maka dalam pengembangan program mandatori selain P.T. Pertamina dan mitra kerjanya perlu diberikan ruang untuk mengembangkan pengaturan diri, P.T. Pertamina juga perlu mendapatkan dukungan kebijakan dari Pemerintah. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengarahkan P.T. Pertamina dan seluruh mitra kerja dalam melaksanakan program tersebut tidak melanggar HAM dan lingkungan. Oleh karena itu, kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah perlu ditelisik lebih jauh apakah telah mengintegrasikan prinsip-prinsip dan norma-norma HAM dan lingkungan untuk melaksanakan program mandatori.
Sementara itu, pemanfaatan biodiesel sebagai bahan bakar yang ramah lingkungan telah menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam pengembangan energi baru terbarukan. Pemerintah terlihat sangat berkomitmen untuk mengimplementasikan program mandatori B20 yang dilanjutkan dengan program B30 sesuai dengan arahan Presiden RI, Joko Widodo. Keseriusan tersebut terbukti dengan lahirnya sejumlah kebijakan yang disusun untuk memastikan implementasinya berjalan dengan lancar.
Dalam aspek perencanaan misalnya, sebagai penjabaran visi dan misi Presiden, Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 telah menetapkan target pengembangan biofuel di tahun 2020 sebesar 9,4 juta kilo liter. Saat ini Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sedang menyusun Rancangan Final RPJMN 2020-2024 yang menargetkan pengembangan biofuel nantinya akan dikembangkan sampai 10,2 juta kilo liter pada tahun 2025 dengan menerapkan kebijakan B100. Pembangunan Energi Terbarukan B100 berbasis kelapa sawit diprediksi akan meningkatkan porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional menjadi 19,5 %.252 Saat ini, dengan menerapkan Program Mandatori B30 (campuran Biodiesel 30% dan 70% BBM jenis solar) saja, yang di-launching melalui Siaran Pers Nomor 712.Pers/04/ SJI/2019 tanggal 23 Desember 2019, Indonesia sudah tercatat sebagai negara pertama yang mengimplementasikan B30 di dunia.253
Terkait dengan produktivitas berdasarkan data Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, pada tahun 2017, total lahan sawit di Indonesia mencapai 14,04 juta Ha, luasan ini jauh lebih besar jika dibandingkan dengan Malaysia yang memiliki 5,3 juta ha. Sayangnya, keunggulan luas lahan sawit di Indonesia tidak diimbangi dengan produktivitas lahan yang baik. Malaysia memiliki produktivitas lahan sawit sebesar 3,96 ton/Ha.tahun, sedangkan Indonesia hanya memiliki produktivitas lahan sawit sebesar 2,70 ton/Ha.tahun.254 Data ini menunjukkan bahwa tingkat produktivitas perkebunan kelapa sawit di Indonesia masih rendah, namun disisi lain ekspansi perkebunan kelapa sawit masih terus dilakukan dengan berbagai cara.
Dalam konteks ini, pemerintah harusnya fokus terhadap program intensifikasi255, yang menekankan peningkatan hasil produksi tanpa perluasan lahan budi daya. Hanya saja, perlu ada pemetaan terhadap lokasi-lokasi perkebunan kelapa sawit rakyat yang dapat diprioritaskan untuk program intensifikasi tersebut dengan mempertimbangkan beberapa aspek, termasuk luas perkebunan, produktivitas, kesesuaian lahan, konservasi, legalitas lahan dan potensi akses pasar. Studi yang dilakukan oleh WRI Indonesia menunjukkan bahwa terdapat 499.399 ha perkebunan kelapa sawit rakyat di 11 provinsi dan 23 kabupaten di Indonesia yang dapat diprioritaskan untuk program intensifikasi. Lokasilokasi ini memiliki produktivitas rendah dengan kondisi biofisik yang sesuai untuk budi daya kelapa sawit, selain itu dekat dengan pabrik kelapa sawit dan berada di luar kawasan hutan dan gambut.256 Alhasil jika program tersebut fokus dilakukan, akan berkontribusi meminimalisir berbagai permasalahan yang ada di komoditas sawit khususnya berkaitan dengan lahan, sehingga secara perlahan argumentasi tentang kampanye negatif terhadap sawit Indonesia akan terpatahkan.
Dalam konteks pengembangan biodiesel berbahan dasar minyak kelapa sawit sebagai bagian dari energi baru terbarukan, Indonesia harusnya melihat permasalahan mengenai sawit tersebut menggunakan pendekatan yang sama, yaitu ketahanan energi yang ramah lingkungan.
Sebagai contoh, sistem sertifikasi komoditas-komoditas tertentu adalah salah satu upaya untuk memastikan adanya kepatuhan pihak-pihak, baik Pemerintah maupun Perusahaan, terhadap lingkungan. Hanya saja jika mengamati berbagai kebijakan pemerintah yang terkait dengan penyediaan BBN Jenis Biodiesel, tidak ditemukan persyaratan yang mengharuskan sebuah perusahaan mengadopsi atau memiliki skema keberlanjutan tertentu seperti harus memiliki sertifikasi ISPO, RSPO untuk menjadi Badan Usaha BBN. Seperti misalnya ketentuan PP No. 41 Tahun 2018 yang hanya mempersyaratkan aspek teknis saja.
Namun demikian, dalam pelaksanaan program mandatori B20, kebocoran minyak sawit tersebut belum ditindaklanjuti dengan kebijakan yang secara khusus diarahkan untuk menangani kebocoran tersebut. Hal ini dapat ditemukan dalam proses pengadaan BBN Jenis Biodiesel sebagaimana telah diatur dalam Permen ESDM No. 41 Tahun 2018. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Permen tersebut ditetapkan persyaratan bagi perusahaan yang akan menjadi Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel hanya berkaitan dengan: (1) standar kualitas atau spesifikasi teknis; dan (2) surat pernyataan yang menyatakan adanya jaminan ketersediaan BBN jenis Biodiesel. Sedangkan, hal-hal yang berkaitan dengan aspek dan standar keberlanjutan tidak dipersyaratkan, seperti misalnya Badan Usaha BBN diharuskan memiliki komitmen terhadap no deforestation, no peat, no exploitation atau telah mengikuti skema keberlanjutan tertentu seperti RSPO, ISPO, GBEP, RSB dan lain-lain. Kebijakan yang ada juga difokuskan pada upaya untuk mencukupi kebutuhan biofuel dalam negeri sesuai dengan politik biofuel yang ada.
Perwakilan Direktorat Jenderal EBTKE, Kementerian ESDM menyatakan penekanan politik biofuel saat ini:257
Permen No. 41 belum mencantumkan bahwa perusahaan itu harus memiliki ISPO dan RSPO. Permen No. 41 belum mengatur ke sana, kita baru mengatur spesifikasi teknisnya saja sehingga belum mencantumkan bahwa perusahaan harus memiliki ISPO dan RSPO. Kedepan sinergi yang baik antara Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup akan terus ditingkatkan dalam mewujudkan kelapa sawit yang berkelanjutan.
Pada tahun 2020 sudah berjalan baik, artinya kita sudah mencapai 95% realisasi dari alokasi yang ditentukan. Ketika badan usaha akan mengekspor kita tahan karena supply and demand-nya imbang, badan usaha ini harus memenuhi kebutuhan domestic. Kalau dia mau eksport dia harus mengajukan rekomendasi ekspor. Karena kebutuhan domestiknya besar dan demandnya juga besar maka kita tidak bisa ekspor, harapan kita di tahun 2021 ada perusahaan yang bisa membantu pemerintah menyediakan biodiesel.
Menurut Permen No. 41 yang menetapkan badan usahanya adalah Kementerian ESDM, nanti keluar Kepmen mengenai Badan Usaha Bahan Bakar Nabati, BU-BBM. Berdasarkan keputusan ini dapat dilihat berapa banyak kebutuhan dan harus diberikan alokasi berapa yang dicantumkan dalam kontrak masingmasing. Pada saat pengadaan di situ ada badan lain yang terlibat yaitu BPDPKS karena badan yang akan membayar selisih kurang antara harga indeks pasar solar dengan biodiesel. Supaya itu bisa dibayar maka BPDPKS harus dikontrak dulu. Nah, di klausul itu lah Pertamina yang menetapkan.
Pernyataan perwakilan dari Dewan Energi Nasional memperkuat bagaimana arah politik biofuel di Indonesia saat ini:258
DEN pada prinsipnya bertugas mengawal kebijakan energi nasional dan rencana umum kebijakan energi nasional yang tertuang dalam Perpres Pembentukan DEN. Dalam proyeksi kami diharapkan pada 2025 Energi Baru dan Terbarukan (EBT) itu mencapai 23%, sementara tahun 2019 kita baru mencapai 9,8%. Memang benar EBT menjadi bagian dari penting yang kita harapkan dapat dipacu. Kebetulan kelapa sawit ini menjadi bagian dari EBT, maka dari itu DEN mengharapkan adanya peningkatan dari B20-B30.
Penetapan peningkatan target produksi biofuel juga telah menjadi bagian dari kebijakan pembangunan seperti disampaikan oleh perwakilan dari Kementerian Bappenas/PNN yang menyatakan:259
Saat ini Bappenas sedang menyusun Rancangan Final RPJMN 2020-2024 yang merupakan penjabaran visi dan misi Presiden Joko Widodo. Bappenas concern untuk memasukkan target-target pengembangan biofuel yang nantinya ini akan dikembangkan sampai 17 juta kilo liter sampai tahun 2025. RPJMN akan ditetapkan oleh Presiden dan kami juga telah mempersiapkan skenario menuju ke B100. Kenapa B100 itu penting karena kalau kita melihat APBN, salah satunya sumber pendapatan kita ada dari CPO. Oleh karena itu, Bappenas concern untuk pengembangan sawit berkelanjutan yang dapat mendukung pencapaian target 23% pada 2025.
Lebih jauh, Pemerintah juga belum mengembangkan kebijakan yang secara khusus ditujukan bagi P.T. Pertamina untuk mengembangkan biofuel yang berkelanjutan tanpa melanggar HAM dan lingkungan. Sampai saat ini, pemerintah dalam merespon isu mengenai relasi bisnis dan HAM masih sebatas pada upaya sosialisasi di tingkat kementerian/ lembaga. Perwakilan dari Sekretaris Kabinet menyatakan hal tersebut:260
Pada prinsipnya Setkab merepresentasikan kebijakan Presiden. Dalam hal ini kami terus melakukan sosialisasi terkait Prinsip-Prinsip Panduan PBB kepada Kementerian Kordinator Bidang Perekonomian sebagai national focal point dan kepada kementerian teknis lainnya. Kami akan terus melakukan pertemuan-pertemuan untuk mensosialisasikan Prinsip-Prinsip Panduan PBB kepada kementerian terkait, termasuk Kementerian BUMN yang nanti akan mendorong Pertamina dalam rangka menjalankan Prinsip-Prinsip Panduan PBB. Kementerian BUMN diharapkan akan melakukan hal yang sama kepada P.T. Pertamina.
Apabila melihat pernyataan di atas, terlihat pemerintah masih fokus pada dimensi tekno-ekonomi, sedangkan dimensi sosio-lingkungan belum direspon melalui kebijakan. Padahal kebijakan ini penting sebagai modalitas untuk menciptakan iklim keberlanjutan dalam pelaksanaan program pengembangan biofuel. Demikian pula halnya dengan isu bisnis dan HAM, pemerintah juga belum mengeluarkan kebijakan untuk mendorong P.T. Pertamina sebagai BUMN dalam menjalankan program mandatori untuk menghormati HAM dan lingkungan.
Pengabaian terhadap isu HAM dan lingkungan dalam pengembangan bioenergi berbasis kelapa sawit tersebut kemudian direspon secara negatif oleh dunia Internasional, khususnya Uni Eropa. Tantangan tersebut berhubungan dengan isu keberlanjutan yang memperhatikan dampak pada lingkungan, ekonomi dan sosial. Terjadinya deforestasi, berkurangnya keanekaragaman hayati, dan semakin berkurangnya cadangan karbon dianggap merupakan dampak yang ditimbulkan dari pengembangan perkebunan kelapa sawit. Selain itu, dampak yang dapat ditimbulkan dari kegiatan perluasan perkebunan kelapa sawit pada aspek sosial dan ekonomi adalah berkurangnya ketersediaan lahan bagi berbagai komoditas pertanian lainnya, peningkatan harga lahan, serta terjadinya konflik antar warga ataupun perusahaan.
Isu ini menjadi memanas ketika Pemerintah Indonesia bereaksi keras atas dikeluarkannya komoditas minyak kelapa sawit sebagai bahan baku biofuel berdasarkan Arahan Energi Terbarukan(Renewable Energy Directive/RED II) yang dituangkan dalam regulasi turunan (delegated act). Uni Eropa pun merilis pembelaan soal larangan tersebut.261 Terkait dengan pembelaan tersebut, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Vincent Guerend mengatakan:
Biofuel merupakan elemen penting dari kebijakan energi terbarukan Uni Eropa. Namun, harus ada aturan yang memastikan bahan baku (feedstock) biofuel merupakan bahan berkelanjutan dan tidak menyebabkan deforestasi melalui perubahan pengunaan lahan tidak langsung (indirect land use change/ILUC).
Tidak berbeda dengan sikap Indonesia dalam menyikapi kebijakan RED sebelumnya, Indonesia terkesan lebih menggunakan narasi perang dagang ketimbang mematahkan argumentasi kebijakan RED II tersebut yang mengategorikan minyak kelapa sawit kedalam kategori komoditas yang memiliki ILUC berisiko tinggi. Pemerintah Indonesia menganggap bahwa kebijakan RED II membatasi akses pasar minyak sawit dan biofuel berbasis minyak kelapa sawit. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan perdebatan ini terjadi, salah satunya perbedaan pandangan dan definisi terhadap Ketahanan Energi antara Indonesia dan Uni Eropa terkait rancangan kebijakan Arahan Energi Terbarukan. Kelapa sawit, keledai, rapeseed, dan bunga matahari, sebenarnya termasuk energi terbarukan yang tergolong baik untuk lingkungan. Akan tetapi, ada kekhawatiran dari negara-negara di Eropa apabila permintaannya meningkat, produsen kelapa sawit, keledai, rapeseed, dan bunga matahari akan meningkatkan supply-nya dengan cara memperluas area perkebunannya yang dianggap akan berkontribusi terhadap deforestasi. Dengan kata lain, bukannya untuk menjaga lingkungan/hutan, jumlah demand sumber energi terbarukan dipacu untuk ditingkatkan sesuai politik biofuel justru akan merusak lingkungan/hutan.262
Senada dengan pernyataan di atas, perwakilan Yayasan Auriga Nusantaramengatakan bahwa pelaksanaan program biodiesel tidak bisa dikatakan ramah HAM dan lingkungan jika dilakukan dengan cara ekspansi perkebunan sawit: 263
Biodiesel tidak bisa dikatakan ramah kalau masih melakukan ekspansi. Oleh karena itu, Bappenas dan ESDM itu memastikan bahwa biodiesel tidak melakukan ekspansi kebun lagi. Kita tahu bahwa produktivitas perkebunan kita masih kalah jauh dengan Malaysia. Seharusnya yang harus dipikirkan selain sawit menjadi B100 adalah bagaimana intensifikasi harus dipikirkan juga.
Bagi P.T. Pertamina memang agak jauh untuk mengontrol di lapangan tersendiri, karena hal itu berkaitan dengan pengadaan. Dalam konteks ini memang P.T. Pertamina hanya mengambil untuk take for granted dan dianggap sudah sesuai dengan peraturan. Oleh karena itu, Kementerian Bappenas dan Kementerian ESDM harus memastikan bahwa biodiesel tidak melakukan ekspansi kebun lagi. Kita tahu bahwa produktivitas perkebunan kita masih kalah jauh dengan Malaysia, seharusnya yang harus dipikirkan selain sawit menjadi B100 adalah bagaimana intensifikasi itu harus dipikirkan juga, karena sawit itu bukan barang baru di Indonesia, seharusnya kita sudah punya roadmap. Soal ekspansi sawit, Sawit Watch punya data yang banyak bagaimana dampak-dampak yang ditimbulkan. Jadi jangan sekedar jargon no emission, tanpa diimbangi dengan langkah-langkah mitigasi.
Temuan riset Aidenvironment memperkuat pandangan organisasi masyarakat sipil bahwa produk biofuel belum ramah HAM dan lingkungan. Hal ini terlihat dari produk biofuel yang masih mengandalkan CPO dan belum diarahkan menggunakan bahan yang lain atau limbah minyak sawit. Pernyataan perwakilan dari Aidenvironment menegaskan situasi tersebut:264
Pada saatu produksi biofuel pada sisi hulu masih banyak perusahaan yang menghasilkan emisi, karena banyak banyak deforestasi, hutan dan gambut hilang. Kita tidak mau nanti ketika kita membanggakan diri soal energi solar apabila isu ini masih belum ditangani secara serius. Oleh karena itu, kita belum bisa membalas respon negative Uni Eropa yang sampai sekarang masih menolak sawit Indonesia karena merusak lingkungan. Fakta yang ada memang isu lingkungan belum juga mampu diselesaikan. Organisasi masyarakat sipil, mengharapkan kepatuhan terhadap kebijakan NDPE karena biosolar itu barang publik, maka otomatis ini perlu dikonsultasikan bersama prasyarat keberlanjutan yang seperti apa.
Sebenarnya kami pernah bertemu dengan P.T. Pertamina dan sempat tercetus juga untuk mengembangkan bahan baku biofuel yang diambil dari limbah sawit, bukan dari CPO sawit. Namun yang menjadi masalah ada pada hilirisasi, bagaimana limbah ini dapat terkumpul dan mudah didapatkan sehingga produksi dapat berjalan dengan baik. Kesulitan yang ada di lapangan, limbah ini seringkali tersebar keberadaannya, sehingga untuk mengumpulkannya membutuhkan cost yang besar. Menurut kami, selain penelitian, perlu juga dilihat bagaimana hilirisasi dari limbah-limbah sawit ini. Produsen kelapa sawit perlu diberikan edukasi, dan melihat limbah-limbah ini dalam perspektif ekonomi. Selama ini paradigma yang masih diikuti adalah membuang jauh lebih murah daripada mengumpulkan dan mengirimkannya kembali. Missing link ini perlu kita pikirkan kembali oleh lembaga riset dan seluruh pihak.
Perhatian terhadap isu kesejahteraan masyarakat masyarakat yang terdampak pelaksanaan program mandatori menjadi sorotan perwakilan dari Sawit Watch yang menyatakan bahwa:265
Kita tidak bisa menyatakan perusahaan tidak mengeksploitasi dengan melihat apakah ada perubahan kesejahteraan masyarakat. Bisa jadi hal ini berkaitan dengan kebijakan negara. Semestinya kebijakan yang dikeluarkan dapat menjamin kehidupan masyarakat yang hidup di sekitar perusahaan. Dengan kata lain, apakah program mandatori yang tengah dijalankan ini berkontribusi terhadap kehidupan pekerja dan masyarakat di sekitar.
Perwakilan dari JKPP (Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif) lebih menekankan pentingnya kebijakan yang dapat mendorong P.T. Pertamina untuk memperkuat dimensi transparansi dan ketelusuran asal minyak sawit yang menjadi bahan biofuel. Organisasi masyarakat sipil juga perlu melakukan advokasi kepada P.T. Pertamina untuk meningkatkan komitmennya untuk menghasilkan biofuel yang berkelanjutan:266
P.T. Pertamina perlu didorong untuk transparan terkait dengan asal minyak sawit yang mereka butuh untuk menjalankan program mandatori. Kebijakan satu peta misalnya mengenai data-data spasial berguna sekali bagi kita sebagai instrumen memonitoring kejadian kejadian kebakaran hutan dan perusahaan yang terlibat. Artinya kita bicara bukan hanya soal minyak sawit, tapi asal minyak sawit. Permasalahan ini harus kita buka dan dibenahi, jangan sampai terulang lagi. Langkah awal yang bisa kita adalah mendorong dan meminta meminta kepada P.T. Pertamina untuk membuka siapa pemasoknya. Kita bisa memberikan data, saling memonitor, dan memberikan masukan kepada pemerintah dan P.T. Pertamina.
Selain soal ketelusuran dan transparansi asal minyak sawit, organisasi masyarakat sipil juga mengharapkan agar P.T. Pertamina juga melakukan diversifikasi bioenergi selain yang dihasilkan dari minyak sawit sehingga bisa mengurangi laju deforestasi. Hal ini diungkapkan oleh perwakilan ICCT (International Council on Clean Transportation):267
Mengapa kita terus memusatkan ke kelapa sawit, kenapa kita tidak berupaya untuk menggunakan yang lain, padahal kita punya produksi etanol? Blending bioetanol sudah pernah dilakukan oleh P.T. Pertamina di Jawa Timur. Tim kami pernah meeting dengan ESDM, mereka mengatakan perbedaan harga indeks etanol dengan minyak yang menjadikan alasan mengapa subsidi bioetanol dihentikan. Apabila ada sumber lain yang bisa digunakan dan Pemerintah juga memberikan insentif untuk ini pasti bisa jalan.
Bahan lain, misalnya Molases, kita sudah tahu bahwa Indonesia penghasil molases yang banyak, justru itu diekspor dan salah satu yang mendapat keuntungan ini adalah Philipina. Selain itu ada gliserin, ketika kita produksi biodiesel by product-nya adalah gliserin dan gliserin itu bisa dijadikan produk bioetanol. Selain itu, ada produk turunan dari palm oil itu sendiri, kalau dari Kementerian ada insentif untuk memberikan jalan untuk ini dan bukan hanya P.T. Pertamina, namun juga ditujukan kepada BUBMM untuk melakukan riset lebih lanjut untuk mendiversifikasi feedstock-nya. Padahal kita punya feedstock dari VCO, minyak jelantah. Tim kami melakukan penghitungan awal, sebenarnya 15 % market dari biodiesel yang dipasok kelapa sawit itu bisa dipasok dari VCO, namun VCO yang ada di Indonesia itu ditujukan untuk diekspor karena harganya jauh lebih tinggi.
Perwakilan dari Koaksi Indonesia menekankan pada instrumen kepatuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah yang standarnya masih belum memenuhi standar minimal perlindungan HAM dan lingkungan:268
ISPO yang bersifat mandatory sendiri belum jelas lingkup perlindungan HAM maupun lingkungannya karena belum mencakup dari hulu sampai hilir. Apabila kita kembali ke standar HAM, maka dimensi ini belum di-cover ISPO. Selain itu, penting juga memetakan lebih jauh aktor mana lagi yang siap mendorong produk biosolar yang keberlanjutan. Organisasi masyarakat sipil seringkali dipandang sebelah mata. Untuk itu kita perlu melakukan pendekatan pada aktor kebijakan. Namun saat ini, kita kesulitan untuk menentukan kementerian yang mana yang paling memiliki otoritas untuk memperkuat kebijakan biosolar yang berperspektif HAM dan lingkungan. Paling tidak saat ini ada dua Kemenko untuk membahas investasi, selain ada di Kemenko Bidang Perekonomian, ada juga Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi.
Tomi Pratama perwakilan dari Traction Energy Asia mengkhawatirkan mengenai emisi yang dihasilkan dari pelaksanaan politik biofuel di Indonesia. Pemerintah perlu menetapkan kebijakan untuk tidak menggunakan sawit yang tidak berasal dari lahan gambut dan kebun sawit yang dikembangkan setelah tahun 2005 atau 2008. Tomi Pratama menyatakan bahwa: 269
Bulan Mei lalu kami meluncurkan laporan terkait emisi biodiesel. Dari temuan kami, biodiesel dapat mengeluarkan emisi yang sangat rendah dan sebaliknya bisa sangat tinggi ketika sawit yang digunakan untuk menghasilkan CPO dan B20 berasal dari lahan gambut atau perkebunan yang dibuka setelah tahun 2005 atau 2008.
Ketika biofuel atau biodiesel diharapkan menjadi bahan bakar yang mampu mengurangi emisi, hal ini dapat dilakukan dengan syarat, pemerintah mensyaratkan agar perusahaan membeli sawit dari perkebunan yang sudah tua atau kebun petani swadaya yakni kelompok petani yang mengelola kebunnya dalam beberapa generasi. Hal ini diasumsikan pengalihfungsian lahan sudah lama dilakukan. Dengan demikian, penting untuk mengetahui asal-usul perkebunan yang digunakan sebagai produsen dan biofuel atau biodiesel baik B20 atau B30.
Isu lain yang diangkat berkaitan dengan konsistensi pemerintah dalam mendukung politik biofuel. Fluktuasi harga CPO seringkali menjadi faktor yang berkontribusi menghambat pelaksanaan biofuel di Indonesia. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah belum jelas keberpihakan. Hal ini disampaikan oleh perwakilan dari Perkumpulan Lingkar Hijau:270
Kita harus melihat dulu apakah betul bahwa program B20 ini untuk mengurangi emisi karbon seperti yang dihasilkan oleh bahan bakar dari fosil. Hal ini dapat diartikan murni untuk keberlanjutan lingkungan. Atau ada tujuan lain untuk menyelamatkan perusahaan-perusahaan yang selama ini penjualan sawitnya ditolak oleh Uni Eropa. Sebagai contoh, salah satu perusahaan pemasok B20 sekarang mendapatkan keuntungan, sementara pada 2017, mereka melakukan kejahatan lingkungan seperti pembakaran hutan, pembukaan gambut dan lainnya, sehingga sempat ditolak sawitnya oleh Eropa. Namun hari ini, perusahaan ini ditunjuk oleh pemerintah untuk memasok B20, sehingga perusahaan terselamatkan lagi. Terakhir, tahun ini mereka kembali membuka lahan gambut dan melakukan pembakaran hutan, kami dapat menunjukkan fakta-fakta dan temuan kami di lapangan.
Pemanfaatan B20, B30 atau B100 sangat memungkinkan, namun pertanyaannya apakah ini akan konsisten dilakukan oleh pemerintah. Sebagai contoh seandainya harga CPO dunia naik, apakah Indonesia akan tetap bertahan untuk memanfaatkan biofuel ini karena hukum pasar berlaku. Hari ini saja, harga CPO dunia sudah mulai naik. Apabila memang memanfaatan CPO ini untuk menyelamatkan lingkungan, perlu pengalokasiannya untuk lokal. Seperti tambang batu bara, 30% hasil produksinya harus disalurkan untuk lokal. Apakah pemerintah berani melakukan hal yang sama? Semestinya biodiesel ini 100% digunakan hanya untuk Indonesia, tidak perlu ekspor. Jika pemerintah berani, maka dapat dipastikan program ini berorientasi pada lingkungan hidup dan meningkatkan ekonomi masyarakat, kerusakan lingkungan akan berkurang.
Kemarin saya melihat salah satu SPBU di Palembang mengumumkan sejak 15 November SPBU ini menjual B30. Namun persoalannya, P.T. Pertamina seperti menutup mata, atas peristiwa kebakaran hutan yang mengakibatkan asap dimana-mana di Sumatera Selatan. P.T. Pertamina seperti tidak mau tahu apa yang terjadi dan hanya fokus pada program-program yang ingin dijalankan saja. Ketika P.T. Pertamina ditanya, apakah ada kebijakan untuk tidak membeli produk-produk minyak sawit dari perusahaan-perusahaan yang melakukan pembakaran hutan dan lahan? Pertanyaan ini tidak pernah dijawab sehingga kami menjadi semakin ragu apakah bahwa program biofuel ini untuk lingkungan dan kesejahteraan masyarakat atau langkah Presiden melalui Kementerian ESDM untuk menyelamatkan perusahaan-perusahaan ini.
Ketiadaan komitmen BUMN dalam pelaksanaan biofuel dalam memasok minyak sawit untuk pelaksanaan program mandatori juga diangkat oleh Koalisi Clean Biofuel for All. Perwakilan dari Koalisi Clean Biofuel for All menyatakan hal tersebut:271
Perusahaan-perusahaan yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk memasok sawit yang digunakan sebagai bahan utama pembuatan biofuel, tidak ada satupun pertusahaan yang dimiliki oleh pemerintah. PTPN tidak dapat menjawab apa yang dibutuhkan oleh pemerintah padahal memiliki perkebunan yang sangat luas. Beberapa PTPN telah memiliki sertifikat internasional seperti PTPN III, namun ternyata PTPN telah menjual CPO kepada mitra kerja P.T. Pertima tidak langsung menjual kepada P.T. Pertamina. Situasi ini memunculkan pertanyaan ada apa sebenarnya yang terjadi di BUMN. Malahan PTPN XIII hampir bangkrut karena ada indikasi korupsi, padahal mampu memproduksi CPO tertinggi di Kalimantan dengan kualitas yang sangat bagus. Bahkan mampu menyejahterakan petani dan tidak ada cerita konflik antara petani dan PTPN XIII. Situasi penting menjadi bahan refleksi untuk meningkatkan peran PTPN terhadap politik biofuel di Indonesia.
Terkait dengan kekhawatiran organisasi masyarakat sipil mengenai permasalahan pelaksanaan politik biofuel yang belum berperspektif HAM dan lingkungan P.T. Pertamina menanggapi dengan pernyataan sebagai berikut:
P.T. Pertamina perlu mengambil langkah terhadap produsen sawit yang tidak semuanya berakhlak mulia, seperti membakar lahan dan hutan. P.T. Pertamina hanya dapat mengatakan yang normatif saja. Selama tidak ada publikasi atau laporan dari yang berwenang bahwa perusahaan tersebut telah melakukan pelanggaran, maka P.T. Pertamina tidak memiliki hak untuk melakukan blacklist. Namun P.T. Pertamina akan terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait terutama dengan dua kementerian yang membawahi P.T. Pertamina, yakni Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN.
Minyak sawit memang relatif baru kita gunakan, beberapa waktu lalu kita sempat menggunakan jarak. Ternyata memang benar, bahwa bangsa ini membutuhkan konsistensi. Ketika harga minyak mentah mencapai 120 dolar per barel, kemudian keluarlah mandatori B10. Kita kemudian ramairamai mendorong petani untuk menanam jarak, baru dua bulan program tanam jarak berjalan, minyak mentah turun ke angka 68 dolar per barel, program langsung bubar jalan. Petani mengeluh karena jaraknya tidak ada yang membeli, termasuk P.T. Pertamina menjadi sasaran petani. Kita selama ini hanya melihat bahwa program seperti ini hanya sebagai ‘pemadam kebakaran’ yang sifatnya jangka pendek. P.T. Pertamina sendiri sebenarnya menginginkan program energi baru terbarukan ini menjadi program jangka panjang, sehingga kita tidak hanya menggerakan biofuel saja, namun juga panas bumi yang sumbernya sangat banyak tersedia di Indonesia.
Pernyataan-pernyataan di atas menunjukkan peran negara dalam menciptakan iklim keberlanjutan dalam pelaksanaan kebijakan mandatori B20 tersebut masih difokuskan dimensi tekno-ekonomi yakni penghematan devisa yang dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pilihan kebijakan ini tentu saja berimplikasi terhadap masih minimalnya perhatian terhadap isu HAM dan lingkungan. Sementara itu, Prinsip-Prinsip Panduan PBB telah menegaskan bahwa negara harus melindungi dari pelanggaran HAM oleh aktivitas bisnis, di dalam wilayah dan/atau yurisdiksi melalui langkah-langkah yang pantas untuk mencegah, menyelidiki, menghukum dan memulihkan pelanggaran tersebut melalui kebijakan, legislasi, peraturan dan sistem peradilan yang efektif. Kewajiban negara untuk memberikan perlindungan mencakup tindakan-tindakan pengembangan reformasi hukum dan penegakan hukum untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap penghormatan terhadap HAM. Hal ini berarti reformasi hukum merupakan prasyarat (kondisionalitas) untuk mengartikulasikan Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan HAM.
Dengan berdasarkan pada hal tersebut, pemerintah perlu melakukan reformasi legislasi untuk mempersiapkan modalitas yang lebih layak untuk menghasilkan produk biofuel yang berkelanjutan. Reformasi legislasi tersebut ditujukan untuk memperjelas aarah politik energi terbarukan di Indonesia. Modalitas pertama yang perlu dikembangkan adalah hukum energi yang merefleksikan politik energi, termasuk politik biofuel di Indonesia. Kebijakan yang ada saat ini masih difokuskan pada
Menurut Raphael J. Heffron hukum energi (energy law) menyangkut pengelolaan sumber daya energi. Hukum energi kini berkembang menjadi bidang hukum yang lebih kompleks karena bersinggungan dengan disiplin ilmu lain sampai tingkat tertentu, seperti politik, ekonomi, geografi, ilmu lingkungan, dan teknik. Oleh karena itu, sulit untuk memisahkan hukum energi dari kebijakan energi. Dalam banyak hal kedua bidang itu terjalin satu dengan yang lain. Raphael J. Heffron kemudian menginisiasi Segitiga Hukum dan Kebijakan Energi (Energy Law and Policy Triangle). Hukum dan kebijakan energi berada di pusat segitiga dan pada tiga titik segitiga adalah elemen ekonomi (keuangan), elemen politik (keamanan energi), dan elemen lingkungan (mitigasi perubahan iklim). Ketiga elemen berusaha untuk menarik hukum energi dan kebijakan ke arah diri mereka. Pada prinsipnya, hukum dan kebijakan energi yang efektif dan efisien akan menyeimbangkan ketiga tujuan ini untuk memberikan hasil terbaik bagi masyarakat.272
Namun demikian, segita Hukum dan Kebijakan yang diinisiasi oleh Raphel J. Heffron belum mengintegrasikan perspektif keberlanjutan, khususnya dimensi sosial yang di dalamnya mencakup isu HAM. Dengan demikian, perspektif keberlanjutan yang terdiri dari tiga dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang saling berkaitan perlu didorong untuk diintegrasikan dalam reformasi kebijakan untuk menghasilkan hukum dan kebijakan energi yang berkelanjutan. Reformasi kebijakan untuk mendorong politik energi terbarukan yang berkelanjutan dapat dilihat melalui visualisasi di bawah ini.273
Gambar 18. Hukum dan Kebijakan Energi yang Berkelanjutan
Pada titik ini, Pemerintah perlu memanfaatkan berbagai momentum kebijakan seperti rancangan penyusunan RUU Energi Baru Terbarukan atau melakukan revisi terhadap PP. No. 41 Tahun 2018 dengan memasukkan klausul yang menekankan kewajiban perusahaanperusahaan yang terlibat dalam pelaksanaan program mandatori B20 memiliki komitmen terhadap HAM dan lingkungan serta mendorong perusahaan-perusahaan tersebut untuk melakukan uji tuntas HAM.
175 Center for Human Rights and Global Justice, Foreign Land Deals and Human Rights Case Studies on Agricultural and Biofuel Investment, (New York: NYU School of Law, 2010), hlm. 3-5
176 Ibid.
177 Ibid, hlm.6
178 Jernej Letnar Černic, Moving Towards Protecting Human Rights In Global Business Supply Chains, (Boston University International Law Journal, 2018), hlm. 102-103
179 Ibid., hlm. 104-105
180 Marcus Colchester, Patrick Anderson and Sophie Chao, Assault on the Commons: Deforestation and the Denial of Forest Peoples’ Rights in Indonesia, (Moreton-in-Marsh: Forest Peoples Programme, 2014), hlm. 39-41
181 Komite mendorong Indonesia untuk ‘mempertimbangkan definisi masyarakat adat dan suku sebagaimana tercantum dalam Konvensi ILO No.
169 tahun 1989 tentang Masyarakat Adat dan Masyarakat Adat, dan untuk mendorong meratifikasi instrumen ini.
182 Komite merekomendasikan agar Pemerintah menerapkan langkah-langkah efektif untuk menghilangkan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dari kelompok masyarakat adat; memastikan keamanan dan meningkatkan penikmatan mereka atas HAM dan memastikan akses ke tanah dan sumber daya alam bagi perempuan adat, melalui semua cara yang tersedia, termasuk tindakan khusus sementara.
183 Pelapor Khusus tentang Hak-Hak Masyarakat Adat mengemukakan adanya pelanggaran HAM terkait dengan proyek MIFEE yang dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia. Sebelumnya, dalam komunikasi bersama 1 Februari 2012, Pelapor Khusus tentang hak-hak masyarakat adat bersama dengan Pelapor Khusus tentang hak atas pangan memberikan tanggapan atas dugaan Pemerintah Indonesia mengenai dampak HAM dari dampak MIFEE. Pelapor mencatat bahwa Indonesia untuk segera mewujudkan dukungan mereka terhadap seruan Deklarasi Hak-Hak Masyarakat Adat melalui tindakan tegas dan bersama untuk mengatasi kondisi yang kurang menguntungkan masyarakat adat sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diuraikan dalam instrumen itu.
184 Lihat https://www.rspo.org/file/Letter_to_Dutapalma_NusantaraTermination_9May2013C PRKFinal.pdf.
185 Gatra, "Pemasok Solar B20 Dinilai Terlibat Karhutla", 2019, https://www.gatra.com/ detail/news/454057/ekonomi/pemasok-solar-b20-dinilai-terlibat-karhutla.
186 Tribun Banjarmasin, "Dua Kasus Karhutla Naik ke Penyidikan, Ditreskrimsus Polda Kalses Ambil Sampel Tanah Hingga Arang", 2019, https://banjarmasin.tribunnews. com/2019/12/03/dua-kasus-karhutla-naik-ke-penyidikan-ditreskrimsus-polda-kalselambil-sampel-tanah-hingga-arang.
187 Komnas HAM, "Penanganan Asap Karhutla Abaikan Hak Asasi Manusia", 2016, https:// www.komnasham.go.id/index.php/news/2016/9/10/2/penanganan-asap-karhutlaabaikan-hak-asasi-manusia.html
188 Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Pasal 12.
189 CESCR, Tanggapan Umum No. 14, Hak atas Standar Kesehatan Tertinggi yang Dapat Dicapai (Pasal 12), para.11
190 CESCR, Tanggapan Umum No. 14, Hak atas Standar Kesehatan Tertinggi yang Dapat Dicapai (Pasal 12), para.15.
191 Center for Human Rights and Global Justice, op.cit., hlm. 8-9
193 Natasha Affolder, Square Pack and Round HoleS: Environmental Rights and the Private Sector, dalam Ben Boer, (ed.), Environmental Law Dimensions of Human Rights, (Oxford: Oxford University Press, 2015), hlm. 14-16
196 Ibid, hlm. 22
197 Metrik dan daftar yang diadopsi oleh pemerintah dan perusahaan, misalnya Red List dan Red List Index, World Heritage List dan List of World Heritage in Danger, Protected Areas categories, Convention on Biological Diversity ‘Aichi Targets’, Ocean Health Index yang dikeluarkan oleh International Union for Conservation of Nature (IUCN). Lihat, ibid., hlm.29-30
198 Prinsip ke-4 Prinsip-Prinsip Panduan membahas fungsi kepemilikan Negara secara langsung maupun tidak langsung. Peran fungsi kepemilikan langsung Negara dibuktikan oleh paruh pertama Prinsip 4, yang menyatakan bahwa Negara harus mengambil 'langkahlangkah tambahan untuk melindungi dari pelanggaran hak asasi manusia' oleh semua bisnis yang memiliki koneksi dengan Negara, baik berdasarkan fakta bahwa Negara memiliki bisnis itu, atau dalam keadaan di mana Negara mengendalikan entitas itu. Lihat, Mihaela Maria Barnes, The United Nations guiding principles on business and human rights, the State Duty to protect human rights and the State-business nexus, (Brazilian Journal of International Law, Volume 15, No. 2, 2018), hlm. 48- 52
199 Ibid.
200 Kewajiban itu bersifat negatif dan positif. Misalnya, di bawah tugas untuk menghormati HAM, Negara memiliki kewajiban negatif untuk menahan diri dari mengganggu kenikmatan HAM. Sebagai contoh, Negara akan melanggar kewajiban negatif untuk menghormati HAM, apabila mereka memprioritaskan kepentingan bisnis daripada HAM, tanpa pembenaran yang memadai untuk melakukannya. Kewajiban untuk melindungi dan kewajiban untuk memenuhi hak asasi manusia bersifat positif, yang berarti bahwa kewajiban ini memberlakukan persyaratan untuk standar perilaku daripada standar hasil. Dalam memastikan standar perilaku yang memadai, Negara-negara harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegah, menginvestigasi, menghukum, dan memberikan ganti rugi yang sesuai ketika pelanggaran HAM telah terjadi. Sementara diskresi mengenai bagaimana tepatnya mengatasi masalah tersebut, dalam praktiknya langkah-langkah tersebut dilaksanakan dengan mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, yudisial, keuangan, pendidikan dan sosial, seperti tercantum dalam Prinsip ke-3 Prinsip-Prinsip Panduan PBB. Lihat, ibid, hlm. 55.
203 Fitri Nurfatriani, et.al., Optimalisasi dana sawit dan pengaturan instrumen fiskal penggunaan lahan hutan untuk perkebunan dalam upaya mengurangi deforestasi,
(Working Paper 238, Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR), 2018), hlm.11 204 Jumlah dana sawit yang dihimpun pada tahun 2015 mencapai Rp 6,98 triliun dan meningkat pada tahun 2016 menjadi Rp 12,32 triliun dan pada tahun 2017 mencapai Rp 14,2 triliun. Penggunaan dana sawit dengan porsi terbesar adalah untuk subsidi biodiesel. Berdasarkan data BPDPKS (Auriga 2017), alokasi penggunaan dana sawit terbesar pada tahun 2016 dan tahun 2015 adalah untuk subsidi biodiesel sebesar 10,68 triliun (86,71%) pada tahun 2016, lebih tinggi dibanding tahun 2015 yang hanya sebesar Rp467 miliar (6,69%). Penggunaan dana sawit untuk pengembangan biodiesel diantaranya berperan sebagai buffer stock jika harga CPO turun, khususnya ketika pasokan CPO melimpah. Dengan demikian, Dana sawit berperan dalam menstabilkan harga CPO karena adanya
pengadaan, dan manajemen kontrak. Selama fase perencanaan, badan pemerintah memutuskan layanan dan barang mana yang akan dibeli dan kapan. Pada fase kedua, kementerian/lembaga pemerintah membuat dan melaksanakan prosedur tender dengan tujuan untuk menyelesaikan kontrak. Pada titik ini kontraktor dipilih dan syarat dan ketentuan disusun untuk kontrak tersebut. Fase ketiga adalah proses administrasi atau manajemen kontrak dengan tujuan mengamankan kinerja yang efektif. Aturan pengadaan umumnya berfokus pada tahap kedua yang, tergantung pada nilai moneter dan subjek pengadaan yang dapat diatur oleh rezim pengadaan nasional atau internasional. Lihat, Claire Methven O'brien, et.al., Public Procurement and Human Rights: A Survey of Twenty Jurisdictions, (International Learning Lab On Public Procurement And Human Rights, 2016), hlm. 13-18
206 Motoko Aizawa, et.al., The Other Infrastructure Gap: Sustainability Human Rights and Environmental Perspectives, (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights and Heinrich Böll Foundation, 2018), hlm. 81
207 Claire Methven O'brien, et.al., op.cit., hlm. 18-19
208 Secara umum, hampir semua pemerintah telah menerima tugas untuk melindungi HAM seperti yang disebutkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan konvensi internasional serta instrumen lain yang memperluas komitmen inti mereka. Selain itu, tugas melindungi HAM dapat juga merujuk pada konstitusi nasional, peraturan perundang-undangan, dan interpretasinya oleh pengadilan memperjelas bahwa semua otoritas publik harus melindungi HAM. Kewajiban melindungi ini mencakup langkahlangkah yang wajar untuk melindungi individu dari penyalahgunaan hak-hak mereka oleh pihak ketiga, termasuk bisnis. Setidaknya di beberapa yurisdiksi, kewajiban positif melindungi HAM ang timbul berdasarkan perjanjian hak asasi manusia telah ditemukan meluas ke tindakan Negara dalam konteks pengadaan publik. Lihat, Ibid
209 Stéphanie Lagoutte, New Challenges Facing States within the Field of Human Rights and Business, (Nordic Journal of Human Rights, Vol. 33, No. 2, 2015), hlm. 164-165
210 Claire Methven O'brien, et.al., op.cit., hlm. 11- 17
211 Mihaela-Maria Barne, op.cit., hlm. 9
212 Salah satunya PT. Wilmar Nabati Indonesia yang merupakan anak perusahaan Wilmar International. Berdasarkan data dari Perkumpulan Lingkaran Hijau yang dipaparkan pada bagian sebelumnya, terdapat lima group perusahaan yang bertindak selaku pemasok PT. Wilmar Nabati Indonesia terlibat dalam kasus kebakaran hutan dengan total luasan mencapai 14.153 hektar (ha) pada tahun 2019 di Sumatera Selatan.
213 Wilmar International, “Kebijakan Nol Deforestasi, Nol Gambut, Nol Eksploitasi, 5 Desember 2013”, http://www.wilmar-international.com/sustainability/wpcontent/themes/wilmar/ sustainability/assets/Wilmar%20Integrated%20Policy%20-%20Bahasa%20Indonesia.pdf, diakses pada 23 Januari 2020.
214 Tim Steinweg, Zach Drennen, Gerard Rijk, Unsustainable Palm Oil Faces Increasing Market Access Risk: NDPE Sourcing Policies Cover 74 Percent of Southeast Asia’s Refining Capacity, Chain Reaction Research.
215 D. Kemp and F. Vanclay, Human rights and impact assessment: clarifying the connections in practice, (Impact Assessment and Project Appraisal, Volume 31 No. 2, 2013), hlm.
90 216 Ibid
217 John Ruggie sendiri baru-baru ini mengadvokasi upaya tambahan untuk mengukur hasil bisnis dan hak asasi manusia:
Pengesahan Dewan Hak Asasi Manusia atas Prinsip-Prinsip Panduan telah menghasilkan beragam langkah implementasi, nasional dan internasional, publik, dan privat. Namun tidak ada penilaian sistematis yang tersedia untuk hasil keseluruhan hingga saat ini. Oleh karena itu, saran pertama untuk mengatur
Lihat, Damiano de Felice, Business and Human Rights Indicators to Measure the Corporate Responsibility to Respect: Challenges and Opportunities, (Human Rights Quarterly, Volume 37, Issue 2, May 2015), hlm. 4
219 Kate Donald, The Measure of Progress How human rights: should inform the Sustainable Development Goals indicators, (Human Rights Policy Brief, Center for Economic and Social Rights 2015), hlm. 3-4
221 Ibid.
222 Shift, Human Rights Due Diligence in High Risk Circumstances: Practical Strategies for Businesses, New York, 2015. hlm. 1-5
223 Ibid.
224 Stepan Wood, The Case for Leverage-Based Corporate Human Rights Responsibility,
(Business Ethics Quarterly, Volume 22, Issue 01, January 2012), hlm.
63 225 Komentator yang membahas masalah lingkup pengaruh secara langsung adalah Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk bisnis dan hak asasi manusia, Profesor John Ruggie yang secara eksplisit menolak pengaruh sebagai dasar tanggung jawab bisnis untuk menghormati hak asasi manusia. Lihat, ibid
226 John Ruggie berpendapat bahwa apa yang menentukan keberadaan tanggung jawab untuk menghormati adalah dampak HAM dilanggar di suatu tempat dalam rantai nilai, bukan pengaruh yang termanifestasi melalui kemampuan perusahaan untuk mempengaruhi entitas dalam rantai nilaiDengan perspektif ini, John Ruggie secara eksplisit menolak pendekatan korporasi tradisional terhadap manajemen rantai pasokan karena sering berhenti di tingkat pertama pemasok di mana pembeli memiliki pengaruh kontrak, sementara mengabaikan pelanggaran yang terjadi di tingkat yang lebih rendah dari rantai nilai. Konsekuensi dari konseptualisasi ini, perusahaan memiliki tanggung jawab atas bahaya yang terjadi dalam operasi pihak ketiga bahkan apabila perusahaan tidak berkontribusi dalam cara apa pun terhadap pelanggaran HAM (skenario hubungan), atau perilakunya hanya mencerminkan sebagian dan / atau hubungan sebab akibat yang jauh dengan bahaya (skenario kontribusi). Lihat, Radu Mares, Decentering Human Rights from the International Order of States: The Alignment and Interaction of Transnational Policy Channels, (Indiana Journal of Global Legal Studies Vol.
23 #1 (Winter 2016)), hlm. 176-177
227 Stepan Wood, op.cit., hlm. 71-72
228 Radu Mares, op.cit., hm. 177
229 Radu Mares, Business And Human Rights: A Two-Track, Multi-Channel Regulatory Model, (Raoul Wallenberg Institute of Human Rights.2017), hlm. 3
231 Ibid.
232 Demikian pula, Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional menetapkan bahwa perusahaan bisnis yang berdomisili di negara-negara OECD harus “mencari cara untuk mencegah atau mengurangi dampak buruk HAM yang terkait langsung dengan operasi bisnis, produk atau layanan mereka oleh hubungan bisnis, bahkan jika mereka tidak berkontribusi terhadap dampak tersebut.
233 Stepan Wood, op.cit, hlm. 82
234 Matti Kohonen, et.al.,dalam Philip Alston and Nikki Reisch, (eds.), Tax, Inequality, and Human Rights, (Oxford: Oxford University Press 2019), hlm 391
235 Pengaruh menjadi inti dari apa yang secara realistis dapat dilakukan oleh perusahaan dalam praktiknya ketika dihadapkan pada tantangan HAM. Bahkan ketika perusahaan memiliki posisi komersial yang dominan atau berpengaruh dalam hubungan bisnis, ada banyak pertanyaan tentang bagaimana mengidentifikasi dan menggunakan bentuk pengaruh yang paling efektif. Pada saat yang sama, setiap perusahaan - terlepas dari ukuran, industri atau geografi - menghadapi situasi di mana mereka tidak memiliki, atau tidak melihat, pengaruh yang cukup untuk mempengaruhi perusahaan lain. Shift, Using Leverage in Business Relationships to Reduce Human Rights Risks, (New York: Shift, 2013), hlm. 9
236 Ibid.
237 Unilever Sustainable Palm Oil Sourcing Policy-2016.
238 Nestle Commitmen on Deforestation and Forest Stewardship, Policy Mandatory 2013
239 Kebijakan dan strategi perencanaan mengenai penggunaan lahan dan pengelolaan sumber daya alam harus menjelaskan hal-hal yang tidak dapat diprediksi dan tidak diketahui sehingga memunculkan ketidakpastian dalam penggunaan lahan dan pengelolaan sumber daya alam. Kebijakan harus adaptif, mengikuti proses pembelajaran dan melibatkan pemantauan berkelanjutan terhadap dinamika perubahan lingkungan dan sosial ekonomi. Kebijakan juga harus mempertimbangkan dimensi politik penggunaan lahan dan manajemen sumber daya alam, termasuk hubungan kekuasaan, dan mengembangkan pendekatan untuk menangani dimensi ini. Ketidakpastian menyangkut tidak hanya kondisi ekologis tetapi juga sosial-ekonomi, yang mengarah ke berbagai bentuk kerentanan di daerah pedesaan. Tujuan pembangunan berkelanjutan harus responsif dalam mengelola dalam ruang dan waktu dan perubahan yang dihasilkan dari interaksi antara faktor ekologis, ekonomi dan sosial-politik. Lihat, O. Dubois, Making Sure that Biofuel Development Benefits Small Farmers and Communities, (Unasylva 230, Vol. 59, 2008), hlm. 24
240 Praktik dalam pengelolaan sumber daya hutan, terbagi menjadi tiga pendekatan:
1. Strategi kontrol dan perintah/denda dan pagar (fines and fences) jarang berhasil di lapangan karena tidak efektif secara biaya dan sulit untuk ditegakkan.
2. Strategi kolaboratif untuk pengelolaan sumber daya berkelanjutan lebih terikat untuk mencapai hasil yang berkelanjutan, namun melibatkan biaya transaksi yang signifikan dalam jangka pendek dan menengah. Cara untuk mengurangi biaya interaksi termasuk memilih pemangku kepentingan utama sesuai dengan kepentingan dan pengaruhnya, dan melibatkan perwakilan kelompok pemangku kepentingan seperti petani kecil atau organisasi masyarakat dalam menegosiasikan perjanjian;
3. Penggunaan skema sukarela seperti sertifikasi terutama didorong dari luar dan
seringkali oleh donor. Subsidi yang diberikan oleh donor untuk membantu perusahaan masyarakat memperoleh sertifikasi dapat merusak pengambilan keputusan komersial yang berkelanjutan oleh perusahaan. Meskipun beberapa komunitas menghargai manfaat sertifikasi non-pasar, seperti pengakuan dan kredibilitas, kekuatan pendorong utama adalah janji keamanan pasar yang lebih besar. Tanpa keamanan ini, masyarakat tidak dapat melanjutkan sertifikasi di luar periode "bulan madu" awal ketika dukungan dari donor dan pemberi sertifikasi berada pada titik tertinggi. Lihat, ibid
241 Carola Glinsk, The Ruggie Framework, Business Human Rights Self-Regulation and Tort Law: Increasing Standards through Mutual Impact and Learning, (Nordic Journal of Human Rights, 2017), hlm. 17-20
242 Mandat John Ruggie sangat sukses dalam menempatkan topik bisnis dan hak asasi manusia dalam agenda korporasi dan politik serta dalam menciptakan kerangka kerja operasional hukum lunak yang didukung secara luas dan kemudian diimplementasikan di tahun-tahun mendatang. Lihat, Cees van Dam, Tort Law and Human Rights: Brothers in Arms On the Role of Tort Law in the Area of Business and Human Rights, (Journal European Tort Law, Volume 2 Issue 3, 2011), hlm. 239-241 243 Ibid.
244 Larry Cata´ Backer, Governance polycentrism or regulated self-regulation, (2016), hlm. 200-201
246 Radu Mares, Three baselines for business and human rights, (Lund: Raoul Wallenberg Institute of Human Rights, 2017), hlm. 4
247 Dorothée Baumann-Pauly and Justine Nolan, (eds.), Business and Human Rights: From Principles to Practice, (Oxon: Routledge, 2016), hlm. 5
248 Edward J. Balleisen and Marc Eisner, The Promise and Pitfalls of Co-Regulation: How Governments Can Draw on Private Governance for Public Purpose, dalam David Moss & John Cisternino, New Perspectives on Regulation, (Cambridge, The Tobin Project, Inc., 2009), hlm. 129
250 Peran pemerintah dalam pengembangan biofuel berkelanjutan mencakup, misalnya:
1. Memberikan visi strategis keseluruhan untuk pengembangan biofuel;
2. Mengembangkan serangkaian kebijakan yang terkait dengan pengembangan biofuel, termasuk insentif dan menghilangkan disinsentif ;
3. Memberikan pedoman untuk merespon perubahan lingkungan, identifikasi pasar, kepatuhan hukum, kontrol kualitas dan penyebaran informasi;
4. Menyediakan bantuan keuangan untuk melengkapi mobilisasi sumber daya lokal;
5. Mengklarifikasi hak teritorial dan menyediakan kerangka hukum untuk memberikan pengakuan;
6. Melindungi tekanan dari sektor ekonomi lainnya;
7. Menyediakan dan memelihara infrastruktur dasar untuk mendukung pengembangan dan pemasaran produk biofuel;
8. Memberikan aturan formal untuk penyelesaian konflik jika aturan lokal tidak mencukupi;
9. Menghubungkan berbagai tingkat pengambilan keputusan; membuat dan menegakkan peraturan apabila aktivitas pengembangan biofuel berdampak pada komunitas yang lebih luas.
Lihat, O. Dubois, op.cit, hlm. 29
252 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), “Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024”, 2019. hlm. 35.
253 Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, “Narasi Tunggal Pertama di Dunia, Indonesia Terapkan Biodiesel B30”, http://ebtke.esdm.go.id/ post/2019/12/23/2437/narasi.tunggal.pertama.di.dunia.indonesia.terapkan.biodiesel.30. persen.b30?lang=en, diakses pada 21 Januari 2020.
254 Adhi Triatmojo, “Produktivitas Lahan Sawit Indonesia dan Malaysia: Perbandingan dan Faktor Utama yang Perlu diselesaikan”,http://coaction.id/produktivitas-lahansawit-indonesia-dan-malaysia-perbandingan-dan-faktor-utama-yang-perlu-diselesaikan/,
Coaction Indonesia.
255 Intensifikasi merupakan upaya peningkatan hasil produksi tanpa perluasan lahan budi daya. Upaya ini diwujudkan melalui implementasi praktik perkebunan yang baik (Good
Agricultural Practices-GAP) atau peremajaan kebun yang kurang produktif.
256 Shofia Saleh dkk, “Intensifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat: Dari Mana Kita Memulai?”, WRI Indonesia, kertas kerja, 2019.
257 Anonim, Perwakilan dari Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM yang disampaikan pada FGD “Kepatuhan P.T. Pertamina (Persero) dalam Menjalankan Peran sebagai Aktor dalam Pemajuan Hak Asasi Manusia dan Produk Berkelanjutan: Identifikasi Modalitas dan Hambatan”, 17 Januari 2020, di Hotel Aryaduta, Jakarta.
258 Trisa M, Perwakilan Dewan Energi Nasional (DEN), Ibid
259 Babang Sugandhi, Perwakilan dari Bappenas, Ibid
260 Sandya, Perwakilan dari Sekertaris Kabinet, Ibid
261 Katadata, “Marak dikecam Uni Eropa Rilis Pembelaan Soal Aturan Biodiesel Sawit, https://katadata.co.id/berita/2019/03/22/marak-dikecam-uni-eropa-rilis-pembelaan-soalaturan-biodiesel-sawit, diakses pada 25 Januari 2020.
262 Kania Mezariani, “Kelapa Sawit: Antara Kebijakan Ketahanan Energi dan Climate Change Uni Eropa, serta Respon Pemerintah Indonesia”, Kertas Posisi ELSAM.
263 Mauna Wasef, Yayasan Auriga Nusantara, yang disampaikan pada FGD “Kepatuhan P.T. Pertamina (Persero) dalam Menjalankan Peran sebagai Aktor dalam Pemajuan Hak Asasi Manusia dan Produk Berkelanjutan: Identifikasi Modalitas dan Hambatan”, 17 Januari 2020, di Hotel Aryaduta, Jakarta.
264 Ian, Aidenvironment yang disampaikan pada FGD “Kepatuhan P.T. Pertamina (Persero) dalam Menjalankan Peran sebagai Aktor dalam Pemajuan Hak Asasi Manusia dan Produk Berkelanjutan: Identifikasi Modalitas dan Hambatan”, 17 Januari 2020, di Hotel Aryaduta, Jakarta.
265 Hotler Parsaoran, Sawit Watch, Ibid
266 Rahmat. S, JKPP (Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif), Ibid
267 Tenny Kristian, ICCT (International Council on Clean Transportation), Ibid
268 Gabriela Kalalo, Koaksi Indonesia, Ibid
269 Tomi Pratama, Traction Energy Asia yang disampaikan pada Dialog dan Workshop Multi-pihak: Politik Energi di Indonesia dalam Perspektif HAM dan Keadilan Ekologis: Arah Politik Energi Terbarukan (Biofuel) dan Kesiapan Infrastruktur Kebijakan yang Mendukung. Hotel Oria, 6 Desember 2019.
270 Jatmiko, Perkumpulan Lingkar Hijau Sumatera Selatan, ibid
271 Agus Sutomo, Koalisi Clean Biofuel for All, Ibid
272 Raphael J. Heffron, Energy Law: An Introduction, (Cham: Springer, 2015), hlm. 1-4
273 Memodifikasi gambar yang diinisiasi oleh Raphael J. Heffron. Lihat, ibid
5.1. Kesimpulan
Dalam rangka mendukung program-program di bidang energi baru dan terbarukan, sejumlah kebijakan telah diterbitkan oleh Pemerintah khususnya kebijakan biodiesel dengan menggunakan bahan dasar sawit atau dikenal program mandatori Biodiesel 20% atau B20. Bukti keseriusan pemerintah dalam pengembangan program biodiesel tersebut, kini ditingkatkan lagi menjadi B30 per 1 Januari 2020. Namun, maraknya kebocoran minyak kelapa sawit yang diakibatkan keterlibatan perusahaan pemasok biodiesel dalam kasus kebakaran hutan dan lahan, mengemuka isu pembangunan berkelanjutan (sustainability issues) yang bersinggungan dengan isu HAM (human rights issues).
Jika dicermati, berbagai bentuk dukungan kebijakan dalam pelaksanaan program mandatori biodiesel yang ada belum menyentuh isu pembangunan berkelanjutan. Misalnya dalam Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2018, hanya mensyaratkan aspek teknis saja dalam penunjukan Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel. Hingga saat ini Pemerintah Indonesia hanya memiliki standar keberlanjutan perkebunan kelapa sawit melalui ISPO. Namun, ISPO hanya berisi prinsip dan indikator keberlanjutan perkebunan atau budidaya kelapa sawit dan belum mencakup produksi bioenergi dari kelapa sawit. Hingga saat ini Indonesia masih belum memiliki standar yang berisi indikator keberlanjutan bioenergi dari kelapa sawit. Dengan demikian membuat Indonesia memerlukan indikator keberlanjutan yang sesuai untuk bioenergi kelapa sawit di Indonesia. Indikator keberlanjutan bioenergi kelapa sawit tersebut nantinya juga turut memperbaiki kondisi industri kelapa sawit saat ini.
P.T. Pertamina sebagai Badan Usaha Bahan Bakar Minyak (BU BBM) yang ditunjuk untuk melaksanakan program mandatori B20 juga belum memiliki, mengadopsi dan menerapkan standar untuk memastikan minyak kelapa sawit yang dipasok oleh Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU BBN) berkomitmen dalam mendukung minyak kelapa sawit yang berkelanjutan. Padahal, modalitas yang dimiliki P.T. Pertamina dalam membangun iklim berkelanjutan dalam pelaksanaan program mandatori B20 dan B30 cukup besar, mengingat sebagian besar BU BBN yang merupakan pemasok P.T. Pertamina telah berkomitmen NDPE dan juga memiliki skema keberlanjutan lainnya seperti ISPO dan RSPO.
5.2. Rekomendasi
1. Pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Pertanian harus menyusun indikator keberlanjutan yang sesuai untuk bioenergi kelapa sawit di Indonesia. Pemerintah Indonesia harus memastikan pelaksanaan mandatori B20 yang dilaksanakan oleh BU BBM dan pemasoknya mendukung iklim pembangunan berkelanjutan dengan mensyaratkan adanya aspek perlindungan HAM dan lingkungan dalam proses pengadaan.
2. P.T. Pertamina harus mengadopsi komitmen-komitmen dalam mewujudkan iklim pembangunan berkelanjutan dalam pelaksanaan program mandatori B20 dengan menerapkan standar keberlanjutan tersebut terhadap rantai pasok. P.T. Pertamina juga harus menerapkan mekanisme uji tuntas (due diligence) HAM dan lingkungan untuk mengidentifikasi, mengatasi dan melakukan mitigasi terkait dampakdampak HAM dan lingkungan yang mungkin timbul dari operasional perusahaan-perusahaan yang menjadi pemasok P.T. Pertamina;
3. Masyarakat sipil berperan aktif dalam monitoring implementasi pogram mandatori B20 secara berkelanjutan dan mendorong rantai pasok pelaksanaan B20 tersebut tidak terlibat dalam kerusakan lingkungan dan pelanggaran HAM.
Buku, Artikel, Jurnal dan Internet
Badan Restorasi Gambut, Rencana Strategis 2016-2020.
Apriando, Tommy, Standar Baru RSPO Lindungi Gambut dan Nol Deforestasi, Bagaimana Pandangan Mereka?, https://www. mongabay.co.id/2018/12/20/standar-baru-rspo-lindungigambut-dan-nol-deforestasi-bagaimana-pandangan-mereka/, Mongabay, diakses pada 21 Januari 2019.
Alibašić, Haris, Sustainability and Resilience Planning for Local Governments: The Quadruple Bottom Line Strategy, (Singapore: Springer International Publishing AG, 2018).
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020- 2024, 2019.https://www.bappenas.go.id/files/7414/7546/9950/ Kajian_Pengembangan_BBN_2015.pdf,
Bağlayan, Başak, Searching for Human Rights Norms for Corporate Conduct in Domestic Jurisprudence: A Bottom-Up Approach to International Law, (Nordic Journal Of Human Rights , Volume 36, No. 4, 2018).
Boyle, Alan, Climate Change, Sustainable Development, and Human Rights, dalam Kaltenborn, Markus, Krajewski, Markus, and Kuhn, Heike, Sustainable Development Goals and Human Rights, (Cham: Springer Nature Switzerland AG. 2020).
Buhmann, Karin, Björn Fasterling & Aurora Voiculescu, Business & Human Rights Research Methods, (Nordic Journal Of Human Rights , Volume 36, No. 4, 2018).
Camilla Wee, Regulating the Human Rights Impact of State-owned Enterprises: Tendencies of Corporate Accountability and State Responsibility, (International Commission of Jurists: 2008). Department for Transport, “RTFO Guidance Part One Process Guidance”, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/ system/uploads/attachment_data/file/803811/rtfo-guidance-part1-process-guidance-year-2019.pdf, Dharmawan, Arya Hadi, dkk, Pengembangan Bioenergi di Indonesia: Peluang dan tantangan kebijakan industri biodiesel, working paper 242, CIFOR, IPB. Directive (EU) 2015/1513 of the European Parliament and of the Council of 9 September 2015 amending Directive 98/70/EC relating to the quality of petrol and diesel fuels and amending Directive 2009/28/ EC on the promotion of the use of energy from renewable sources. Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas, Kajian Pengembangan Bahan Bakar Nabati (BBN). Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas, Kajian Pengembangan Bahan Bakar Nabati (BBN), 2015. Egan, Suzanne, The Doctrinal Approach in International Human Rights Scholarship, dalam dalam Lee McConnell and Rhona Smith, Research Methods in Human Rights, (London: Routledge, 2018). Environmental Investigation Agency, "Promises in Practice", 2019, Hlm.5,https://eia-international.org/wp-content/uploads/EIAreport-Promises-in-practice-spreads.pdf. Ethical Trading Initiative, “Gender Equity in Global Supply Chains”,https://www.ethicaltrade.org/issues/gender-equalityglobal-supply-chains, Filskov, Nadja and Feiring, Birgitte, Human Rights and The 2030 Agenda for Sustainable Development: Lessons Learned And Next Steps , (Copenhagen: Danish Institute for Human Rights, 2018). Gatra, "Pemasok Solar B20 Dinilai Terlibat Karhutla", 2019, https:// www.gatra.com/detail/news/454057/ekonomi/pemasok-solarb20-dinilai-terlibat-karhutla.
Gelder, Jan Willem van, et.al., "Managing Palm Oil Risks: A Brief for Financiers", 2017, hlm.11,www.cifor.org/publications/pdf_files/ brief/6670-RSPObrief.pdf, diakses pada 14 Januari 2020. Global Bioenergy Partnership (GBEP),“The Global Bioenergy Partnership Sustainability Indicators For Bioenergy”, 2011. Global Bioenergy Partnership, History, http://www.globalbioenergy. org/aboutgbep/history/en/, diakses pada 31 November 2019. HCV Resource Network, Common Guidance for the Identification of High Conservation Values, 2013. High Carbon Stock Approach, "The HCS Approach: an introduction, overview and summary", 2017. International Sustainability & Carbon Certification (ISCC), https://www. iscc-system.org/, diakses pada 21 Januari 2020 ISCC 202 Sustainability Requirements version 3.0, https://www. iscc-system.org/wp-content/uploads/2017/02/ISCC_202_ Sustainability_Requirements_3.0.pdf, Jaenicke , J, et.al., "Monitoring the effect of restoration measures in Indonesian peatlands by radar satellite imagery", Journal of Environmental Management, Vol.92, Issue.3, 2011, hlm.630-638, https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2010.09.029. Kamar Dagang dan Industri Indonesia, www.kadin-indonesia.or.id/ doc/energy/9 - Presentasi Biofuel (Pertamina).pdf. Kaltenborn, Markus, Krajewski, Markus, and Kuhn, Heike, Sustainable Development Goals and Human Rights, (Cham: Springer Nature Switzerland AG. 2020) Kementerian Pertanian dan Badan Litbang Pertanian, Potensi pengembangan Biodiesel sebagai Bahan Bakar Alternatif. http:// www.litbang.pertanian.go.id/info-teknologi/3536/ Kim, Rakhyun E., The Nexus between International Law and the Sustainable Development Goals, (RECIEL 25 (1) 2016). Komnas HAM, "Penanganan Asap Karhutla Abaikan Hak Asasi Manusia", 2016, https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2016/9/10/2/ penanganan-asap-karhutla-abaikan-hak-asasi-manusia.html. Kurniawan, A Azis, dkk, Dinamika Hulu Hilir Industri Biodiesel Indonesia, Coaction Indonesia, November 2018.
Larsen, R. K., Osbeck, M., Dawkins, E., Tuhkanen, H., Nguyen, H., Nugroho, A., Gardner, T. A., Zulfahm and Wolvekamp, P. Hybrid governance in agricultural commodity chains: Insights from implementation of ‘No Deforestation, No Peat, No Exploitation’ (NDPE) policies in the oil palm industry, Journal of Cleaner Production, 183 (2018). Martens, Jens, Revisiting the Hardware of Sustainable Development, dalam Global Civil Society Report on the 2030 Agenda and the SDGs, Revisiting the hardware of sustainable development, Reshaping Governance for Sustainability Transforming Institutions: Shifting Power – Strengthening Rights, (Spotlight on Sustainable Development, 2019). Mihaela-Barnes, Maria, State-Owned Entities as Key Actors in the Promotion and Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development: Examples of Good Practices, https:// www.mdpi.com/2075-471X/8/2/10/htm#fn063-laws-08-00010. Mihaela-Maria Barnes, State-Owned Entities as Key Actors in the Promotion and Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development: Examples of Good Practices, https:// www.mdpi.com/2075-471X/8/2/10/htm#fn063-laws-08-00010. Miller, Dana, Lujan, Breanna and Schaap, Brian, Collaboration Toward Zero Deforestation Aligning Corporate and National Commitments in Brazil and Indonesia, (Environmental Defense Fund Forest Trends, 2017). Monkelbaan, Joachim, Governance for the Sustainable Development Goals Exploring an Integrative Framework of Theories, Tools, and Competencies, (Singapore: Springer Nature Singapore Pte Ltd., 2019). Murdiyarso, Daniel, et.al., Forests and climate change: An outlook of Asian forests in the new climate regime. dalam: Loh C, et.al. (ed), Climate Change Negotiations: Can Asia Change the Game?, Singapore: Hong Kong Civic Exchange–Singapore Institute of International Affairs; 2008. Nanggara, Soelthon Gussetya dkk, Enam Tahun ISPO: Kajian Terkait Penguatan Instrumen ISPO dalam Merespon Dampak-Dampak
Negatif Seperti Deforestasi, Kerusakan Ekosistem Gambut, Kebakaran Hutan dan Lahan, Serta Konflik Tenurial, Forest Watch Indonesia, 2017. OECD, OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, 2015 Edition, (Paris: OECD Publishing, 2015). Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis Pertamina, 2017, https://www. pertamina.com/Media/Upload/Files/code-of-conduct-2017.pdf. Pertamina Energia, “Ikhtiar Demi Bangsa”, Desember 2018, diakses di https://www.pertamina.com/Media/File/edisi-Desember-2018. pdf. Pertamina, “Laporan Keberlanjutan 2016”. Pertamina, “Laporan Keberlanjutan 2017”. Pertamina, “Laporan Keberlanjutan 2018”. Prastowo, Bambang, "Bahan Bakar Nabati Asal Tanaman Perkebunan Sebagai Alternatif Pengganti Minyak Tanah Untuk Rumah Tangga", Perspektif Review Penelitian Tanaman Industri, Vol.6, No.1, (2007), diakses di http://dx.doi.org/10.21082/p.v6n1.2007.%25p. PT. Wilmar Nabati Indonesia, Pelintung, "Traceability Summary", Supplies July 2018 - June 2019, https://www.wilmar-international.com/ docs/default-source/default-document-library/sustainability/ supply-chain/traceability-report-q3-2018---q2-2019/indonesia/ wina-pelintung_191025.pdf?sfvrsn=684d985d_4. PT. Sinar Alam Permai, Palembang, "Traceability Summary", Supplies July 2018 - June 2019, https://www.wilmar-international.com/ docs/default-source/default-document-library/sustainability/ supply-chain/traceability-report-q3-2018---q2-2019/indonesia/ sap-palembang_191025.pdf?sfvrsn=f4511bc1_2. PwC, State-Owned Enterprises Catalysts for public value creation? (PwC, 2015). Roundtable on Sustainable Palm Oil, http://www.rspo.org/
PT. Wilmar Nabati Indonesia, Dumai, "Traceability Summary", Supplies July 2018 - June 2019, https://www.wilmar-international.com/ docs/default-source/default-document-library/sustainability/ supply-chain/traceability-report-q3-2018---q2-2019/indonesia/ wina-dumai_191025.pdf?sfvrsn=782f17c6_2
Roundtable on Sustainable Palm Oil, “Final resolution on the Complaint pertaining to PT Dutapalma Nusantara”, https://www.rspo.org/ file/Letter_to_Dutapalma_NusantaraTermination_9May2013CPR KFinal.pdf Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), Principles and Criteria for the Production of Sustainable Palm Oil 2018, Endorsed by the RSPO Board of Governors and adopted at the 15th Annual General Assembly by RSPO Members on 15 November, 2018. Roundtable on Sustainable Biomaterials,https://rsb.org/about/whatwe-do/, diakses pada 20 Januari 2020. Roundtable on Sustainable Biomaterials,https://rsb.org/about/whatwe-do/the-rsb-principles/, diakses pada 20 Januari 2020. RSB Guidance on Principles & Criteria for Sustainable Biofuel Production,https://rsb.org/wp-content/uploads/2017/02/11- 03-08-RSB-Guidance-for-PCs-Version-2.1.pdf, diakses pada 20 Januari 2020. Samuel, John, ‘Leave No One Behind’: Human Rights Based Approach to Sustainable Development, dalam Samuel, John, Urbinati, Lorenzo and Chen, Yi-Chia (eds., Sustainable Development Goals: A Human RightsBased Approach, (Working Paper Series Number 4: September 2018, Forum Asia, 2018). Sejarah Pembentukan BPDPKS, https://www.bpdp.or.id/SeputarPembentukan-BPDPKS, diakses pada 21 Januari 2020. Smith, Rhona, Human Rights Based Approach to Research, dalam Lee McConnell and Rhona Smith, Research Methods in Human Rights, (London: Routledge, 2018). Soerawidjaja, Tatang Hernas, "Peluang, Potensi dan RIntangan Pengembangan Industri Bahan Bakar Nabati di Indonesia", 2011, tersedia di www.opi.lipi.go.id/data/1228964432/ data/13086710321320820756.makalah.pdf. Steinweg,Tim, Drennen, Zach, Rijk, Gerard, Unsustainable Palm Oil Faces Increasing Market Access Risk: NDPE Sourcing Policies Cover 74 Percent of Southeast Asia’s Refining Capacity, Chain Reaction Research. Tribun Banjarmasin, "Dua Kasus Karhutla Naik ke Penyidikan, Ditreskrimsus Polda Kalses Ambil Sampel Tanah Hingga Arang",
2019,https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/12/03/duakasus-karhutla-naik-ke-penyidikan-ditreskrimsus-polda-kalselambil-sampel-tanah-hingga-arang. UNDP Indonesia, “What Are Sustainable Development Goals?”, diakses melalui <http://www.id.undp, pada 22 Januari 2020. Verma, Suman and Petersen, Anne C., Developmental Science and Sustainable Development Goals for Children and Youth, (Cham: Springer International Publishing, 2018). Warren, Matthew, et.al., "An appraisal of Indonesia’s immense peat carbon stock using national peatland maps: uncertainties and potential losses from conversion", Carbon Balance and Management, Vol. 12, 2017, DOI: 10.1186/s13021-017-0080-2. Wee, Camilla, Regulating the Human Rights Impact of State-owned Enterprises: Tendencies of Corporate Accountability and State Responsibility, (International Commission of Jurists: 2008). West Coast Collaborative. 2017. Biodiesel Blending Procedures,https:// westcoastcollaborative.org/files/BBG/checklists/BiodieselBlending-Procedures.pdf. Working Group on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises, A/HRC/32/45, 4 Mei 2016. Wilmar International, “Kebijakan Nol Deforestasi, Nol Gambut, Nol Eksploitasi, 5 Desember 2013”, http://www.wilmar-international. com/sustainability/wpcontent/themes/wilmar/sustainability/ assets/Wilmar%20Integrated%20Policy%20-%20Bahasa%20 Indonesia.pdf. World Bank, Corporate Governance of State-Owned Enterprises: A Toolkit, (Washington, DC: World Bank., 2014). Working Group on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises, A/HRC/32/45, 4 Mei 2016. Working Group on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises, A/73/163, 16 Juli 2018. Wu, Yingying, Reforming WTO Rules on State-Owned Enterprises: In the Context of SOEs Receiving Various Advantages, (Springer Nature Singapore Pte Ltd., 2019).
WWF, "Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan dan REDD+: Pedoman dan Sumber Daya", 2014.
WWF, "Forests Ablaze: Causes and Effects of Global Forest Fires", 2017, hlm.17,https://mobil.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/PublikationenPDF/WWF-Study-Forests-Ablaze.pdf, diakses pada 15 Januari 2020.
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
Undang-Undang No. 44 Prp Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
Undang-Undang No. 8 Tahun 1971 Tentang Perusahaan Pertambangan Minyak Negara (Pertamina).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi
Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional.
PROFIL TIM PENELITI
Adzkar Ahsinin, merampungkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung, dengan skripsi mengenai “Hak Menentukan Nasib Sendiri”. Beberapa pelatihan mengenai pemajuan dan perlindungan HAM dan hukum pernah diikuti, seperti Kursus HAM untuk Pengacara (ELSAM), Pengacara Publik Berperspektif Lingkungan (E-Law Indonesia), dan Penelitian Metodologi Socio-Legal (Epistema Institute). Sejak bergabung di ELSAM, Adzkar menjadi peneliti yang menekuni topik-topik Bisnis dan HAM, penyiksaan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Sebelum bergabung dengan ELSAM, dia bekerja untuk isu perlindungan anak di Yayasan Pemantau Hak Anak (YPHA). Saat ini Adzkar juga aktif sebagai associate di Perkumpulan Magenta Legal Research Ana Advocacy, sebuah institusi yang memperjuangkan keadilan bagi perempuan. Tulisan yang pernah dipublikasikan mengangkat isu seputar Utang Ekologis dalam Perspektif HAM bersama (E-Law Indonesia), Globalisasi dalam Perspektif Feminis (debtWatch), Advokasi Anggaran Berspektif Hak Anak (YPHA), dan isu hak asasi manusia lainnya.
Adzkar juga telah merampungkan pasca sarjana pada program Magister Ilmu Hukum dengan peminatan Hak Asasi Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance and Human Rights), Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Adzkar menulis tesis mengenai “internet dan hak asasi manusia”, yang difokuskan pada upaya menciptakan lingkungan digital yang amanbagi anakdengan berdasarkan perspektif relasi bisnis dan hak asasi manusia.Adzkar dapat dihubungi melalui: [email protected].
Alia Yofira Karunian, meraih gelar sarjananya dari Fakultas Hukum Universitas Udayana pada tahun 2018. Sebagai Peneliti Muda di ELSAM, Alia bertanggung jawab untuk melakukan penelitian terkait Bisnis dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Sebelum bergabung dengan ELSAM, Alia merupakan volunteer di Divisi Minoritas dan Kelompok Rentan (MKR) YLBHI-LBH Bali dimana ia terlibat dalam berbagai kasus perempuan, anak dan lingkungan di Bali. Alia dapat dihubungi melalui: [email protected].
Muhammad Busyrol Fuad, memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) di Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Malang (UIN Malang) dan gelar Sarjana Hukum (S.H) program dua gelar kesarjanaan (double degree) di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Setelah itu, dengan riset tesis berjudul “Pemulihan Hak Korban Pelanggaran HAM oleh MNCs di Indonesia”, mengantarkan Fuad memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Pengacara Publik yang pernah menjadi Pengabdi Bantuan Hukum (PBH) di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia – Lembaga Bantuan Hukum Surabaya (YLBHI-LBH Surabaya) ini telah mengikuti berbagai pelatihan seputar isu HAM ataupun Reformasi Hukum dan Peradilan. Saat ini Fuad tercatat sebagai Staf Advokasi Hukum - ELSAM. Fuad dapat dihubungi melalui : [email protected].
Roichatul Aswidah, mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Komunikasi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Master of Arts (M.A) on Human Rights Theory and Practice dari Universitas Essex, Inggris. Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI periode 2012- 2017 ini, aktif dalam berbagai forum baik nasional ataupun internasional khususnya yang berkaitan dengan topik Hak Asasi Manusia. Saat ini, Roichatul tercatat sebagai anggota Perkumpulan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). Roichatul dapat dihubungi melalui: [email protected]
PROFIL ELSAM
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Institute for Policy Research and Advocacy), disingkat ELSAM, adalah organisasi advokasi kebijakan, berbentuk Perkumpulan, yang berdiri sejak Agustus 1993 di Jakarta. Tujuannya turut berpartisipasi dalam usaha menumbuhkembangkan, memajukan dan melindungi hak-hak sipil dan politik serta hak-hak asasi manusia pada umumnya – sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejak awal, semangat perjuangan ELSAM adalah membangun tatanan politik demokratis di Indonesia melalui pemberdayaan masyarakat sipil lewat advokasi dan promosi hak asasi manusia (HAM).
VISI: Terciptanya masyarakat dan negara Indonesia yang demokratis, berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia.
MISI: Sebagai sebuah organisasi non pemerintah (Ornop) yang memperjuangkan hak asasi manusia, baik hak sipil-politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya secara tak terpisahkan.
KEGIATAN UTAMA: 1) Studi kebijakan dan hukum yang berdampak pada hak asasi manusia; 2) Advokasi hak asasi manusia dalam berbagai bentuknya; 3) Pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia; 4) Penerbitan dan penyebaran informasi hak asasi manusia
PROGRAM KERJA: 1) Pengintegrasian prinsip dan norma hak asasi manusia dalam kebijakan dan hukum negara; 2) Pengintegrasian prinsip dan norma hak asasi manusia dalam kebijakan tentang operasi korporasi yang berhubungan dengan masyarakat lokal; dan 3) Penguatan kapasitas masyarakat sipil dalam memajukan hak asasi manusia.
Alamat:
Jl. Siaga II No. 31, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Indonesia - 12510
Telp: +62 21 7972662, 79192564, Fax: +62 21 79192519,
Surel: [email protected], Laman: www.elsam.or.id
Twitter: @elsamnews dan @elsamlibrary
Facebook: www.facebook.com/elsamjkt
Identifikasi Modalitas dan Hambatan Kepatuhan Pertamina sebagai Aktor Pemajuan Hak Asasi Manusia dan Produk Berkelanjutan
ualitas peran PT Pertamina untuk meraih keuntungan dan menjalani D kepentingan publik termuat dalam UU. No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Menurut undang-undang ini juga, pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN. Salah satu penugasan kepada PT. Pertamina berkaitan dengan program pengembangan Bahan Bakar Nabati (BBN). Hal ini sejalan dengan misi pemerintah yang tengah menerapkan program mandatori Biodiesel 20% atau dikenal dengan istilah B20, bahkan telah ditingkatkan statusnya menjadi B30 terhitung sejak 1 Januari 2020.
Penugasan PT. Pertamina untuk mengelola Bahan Bakar Nabati melalui program B20 berbasis minyak sawit tersebut, mengemuka isu pembangunan berkelanjutan (sustainability issues) yang bersinggungan dengan isu hak asasi manusia (human rights issues).Oleh karenanya, untuk memastikan komitmen pembangunan berkelanjutan yang bersinggungan dengan isu hak asasi manusia tersebut, terutama dalam memastikan implementasi kebijakan mandatori B20 dilaksanakan secara berkelanjutan, sudah seharusnya PT. Pertamina berupaya meningkatkan komitmen keberlanjutan melalui apa yang disebut sebagai kebijakan Tanpa Deforestasi, Tanpa Gambut, Tanpa Eksploitasi (No Deforestation, No Peat, No Exploitation/NDPE). Komitmen NDPE memiliki fokus utama pada tujuan pelestarian lingkungan dan hak asasi manusia, khususnya mengenai permasalahan deforestasi, konversi lahan gambut dan hak-hak pekerja dan masyarakat adat.