Baca PDF (OCR): Monitoring Parlemen Seri #1 Mengawal Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Pembaruan Hukum Pidana : Laporan Pemantauan Pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana

63 halaman · 2 halaman diproses dengan OCR · 4.0 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. Monitoring Parlemen
  2. Seri #1
  3. Penulis
  4. Observer
  5. Editor
  6. Desain Sampul
  7. Lisensi Hak Cipta
  8. ISBN :
  9. Diterbitkan Oleh:
  10. Pengantar Penerbit
  11. Daftar Isi
  12. I. Pendahuluan
  13. Bab II Dinamika Pembahasan RKUHP
  14. 2.1 Pembahasan Buku I RKUHP
  15. 2.1.1 Penyimpangan asas legalitas dalam Pasal 2 RKUHP
  16. Tabel 1. Perkembangan Terakhir Pasal 2 RKUHP
  17. 2.1.2 Ketentuan Mengenai Pidana Mati
  18. 2.1.3 Pidana Alternatif Non Pemenjaraan dalam RKUHP
  19. 2.1.4 Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Anak
  20. 2.1.5 Ketentuan Mengenai Pidana Korporasi
  21. 2.2 Pembahasan Buku II RKUHP
  22. 2.2.2 Ketentuan Mengenai Kejahatan Terhadap Ideologi
  23. 2.2.3 Ketentuan-ketentuan mengenai Alat Kontrasepsi
  24. 2.2.4 Ketentuan-ketentuan Mengenai Aborsi
  25. 2.2.5 Ketentuan Mengenai Kriminalisasi Extra Marital Sex
  26. 2.2.6 Kriminalisasi Hubungan Sesama Jenis
  27. 2.2.7 Ketentuan Mengenai Contempt of Court atau Tindak Pidana terhadap Proses Peradilan
  28. 2.2.8 Ketentuan Mengenai Tindak Pidana Khusus
  29. Bab III.
  30. Kesimpulan dan Saran
  31. 3.1 Kesimpulan
  32. 3.2 Saran
  33. PROFIL ELSAM
  34. Alamat :
  35. Profil ICJR
  36. Profil Aliansi Nasional Reformasi KUHP

Monitoring Parlemen Seri #1

Mengawal Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Pembaruan Hukum Pidana: Laporan Pemantauan Pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Monitoring Parlemen

Seri #1

Mengawal Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Pembaruan Hukum Pidana: Laporan Pemantauan Pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Penulis

Ajeng Gandini Kamilah

Observer

Desy Rahmawati Aziz Genoviva Alicia Ajeng Gandini Kamilah

Editor

Erasmus Napitupulu Wahyu Wagiman

Desain Sampul

Dodi Sanjaya

Lisensi Hak Cipta

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

ISBN :

Diterbitkan Oleh:

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Aliansi Nasional Reformasi KUHP

Dipublikasikan pertama kali pada : Juli 2018

Pengantar Penerbit

Pemerintah Indonesia menjadikan proses pembaruan hukum pidana melalui pembentukan Rancangan KUHP (RKUHP) sebagai hal mendasar dalam upaya rekonstruksi/restrukturisasi terhadap keseluruhan sistem hukum pidana yang ada dalam KUHP yang saat ini berlaku maupun terhadap undang-undang di luar KUHP. Proses ini juga diharapkan akan menjadi peletak dasar bagi bangunan sistem hukum pidana nasional Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat. Pemerintah menyatakan substansi dan ketentuan-ketentuan di dalam RKUHP telah disesuaikan dengan nilai-nilai dan perkembangan hukum, nilainilai, standar-standar serta norma yang hidup dan berkembangan dalam kehidupan masyarakat hukum Indonesia dan dunia internasional.

Niat dan rencana Pemerintah Indonesia tersebut tentu harus didukung dan dikuatkan agar Indonesia sebagai satu bangsa, memiliki satu kitab hukum pidana yang benarbenar merefleksikan situasi, kondisi dan citacita bangsa. Satu kitab hukum pidana yang mengadaptasi berbagai persoalan masa kini dan masa yang akan datang. Namun demikian, dalam praktiknya cita ideal pembaruan hukum pidana tersebut sepertinya sedikit tercederai dengan berbagai persoalan yang terjadi. Baik secara prosedural maupun substantif.

Secara prosedural, seringkali proses pembahasan RKUHP dilakukan secara tertutup. Rapat-rapat internal pemerintah berlangsung secara tertutup dan perubahan tersebut tidak semuanya dibahas dan dipresentasikan kepada DPR RI. Secara substansial, beberapa ketentuan dan pasal-pasal dalam RKUHP berpotensi mengurangi atau menghilangkan penikmatan hak-hak dan kebebasan sipil masyarakat Indonesia.

Oleh karenanya, untuk mengenai proses pembahasan dan substansi RKUHP, serta dalam rangka memastikan RKUHP tidak bertentangan dengan prinsipprinsip dan nilai hak asasi manusia, ELSAM bersama-sama ICJR dan Aliansi Nasional RKUHP melakukan monitoring terhadap proses pembahasan RKUHP yang dilakukan Pemerintah bersama-sama DPR RI.

Laporan monitoring ini menyajikan progres pembahasan RKUHP dan isu-isu khusus yang terkait dengan substansi dalam Buku I dan Buku II RKUHP yang diperkirakan akan mempengaruhi penikmatan hak asasi manusia di Indonesia, saat ini dan di masa yang datang.

Karena berbagai dan kendala, laporan ini tidak memotret semua proses pembahasan RKUHP. Namun, kami tetap berupaya agar laporan ini dapat memberikan persfektif yang jelas mengenai proses pembaruan hukum pidana yang salah satunya dilakukan melalui amandemen KUHP yang saat ini tengah berlansung.

Akhirnya, selamat membaca.

Jakarta, 31 Juli 2018

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Daftar Isi

Pengantar Penerbit Daftar Isi i Bab I Pendahuluan 1 Bab Dinamika Pembahasan RKUHP 3 II 2.1 Pembahasan Buku I RKUHP 4 2.1.1 Penyimpangan asas legalitas dalam Pasal 2 4 RKUHP 2.1.2 Ketentuan Mengenai Pidana Mati 5 2.1.3 Pidana Alternatif Non Pemenjaraan dalam 8 RKUHP 2.1.4 Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Anak 12 2.1.5 Ketentuan Mengenai Pidana Korporasi 13 2.2 Pembahasan Buku II RKUHP 14 2.2.1 Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan 14 Penghinaan Presiden/Wakil Presiden dan Penghinaan 2.2.2 terhadap Pemerintah yang Sah 17 2.2.3 Ketentuan-ketentuan mengenai Alat Ketentuan Mengenai Kejahatan Terhadap 18 Ideologi Kontrasepsi 2.2.4 Ketentuan-ketentuan Mengenai Aborsi 21 2.2.5 Ketentuan Mengenai Kriminalisasi Extra 21 Marital Sex 2.2.6 Kriminalisasi Hubungan Sesama Jenis 22 2.2.7 Ketentuan Mengenai Contempt of Court atau 23 Tindak 2.2.8 Pidana terhadap Proses Peradilan 24 Bab Ketentuan Mengenai Tindak Pidana Khusus Kesimpulan dan Saran 27 III 3.1 Kesimpulan 27 3.2 Saran 27 Lampiran Profil ELSAM 32 Profil ICJR 33 Profil Aliansi Nasional Reformasi KUHP 34

Mengawal Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Pembaruan Hukum Pidana: Laporan Pemantauan Pembahasan Rancangan Kitab Undangundang Hukum Pidana

I. Pendahuluan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau yang dikenal dengan KUHP adalah salah satu naskah perudang-undangan paling krusial di Indonesia. Dalam KUHP dimuat ketentuan umum mengenai hukum pidana di Indonesia. KUHP yang sekarang dimiliki adalah warisan dari pemerintahan kolonial Belanda yang dahulu dikenal dengan nama Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsh-Indie yang berlaku dari tahun 1918 di wilayah Hindia Belanda. Pasca kemerdekaan, sebagai salah satu bentuk penyesuaian hukum negara yang telah berdaulat sendiri Indonesia membentuk UU No 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang mengatur berlakunya Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsh-Indie di Indonesia dengan nama Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Terdapat beberapa ketentuan dalam Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsh-Indie yang diubah sesuai dengan konteks dan kebutuhan Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Namun, perubahan tersebut dapat dikatakan hanya sebagai kecil dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsh-Indie. Sehingga, dapat dikatakan bahwa hukum pidana di Indonesia masih menggunakan peraturan yang dibentuk masa penjajahan kolonial.

Pada 1963, berdasarkan hasil resolusi Seminar Hukum Nasional, pemerintah memulai proyek pembentukan hukum pidana nasional dengan membentuk tim perumus/penyusun. Langkah penyusunan konsepnya sudah dimulai Maret 1981. Disusun oleh dua Tim yang bekerja secara bersamaan, yaitu Tim Pengakajian dan Tim Rancangan --yang kemudian dileburkan ke dalam satu Tim. Berturut-turut yang menjadi pimpinan Tim ini adalah: Prof. Sudarto, SH (meninggal tahun 1986); Prof. Mr.

Roeslan Saleh (meninggal 1988); dan, terakhir, Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H. (sejak tahun 1987-1993). Tim yang terakhir inilah yang berhasil memformulasinya dalam bentuk RUU 1 . Selanjutnya terus bergulir sampai dengan adanya RKUHP tahun 2012, 2014, 2015 dan yang saat ini dibahas di DPR RI.

Pada masa akhir pemerintahan Presiden SBY di 2014, pemerintah memasukkan RKUHP ke DPR. Namun, pemerintah menarik kembali rancangan tersebut. Pasca terpilihnya Jokowi pada Oktober 2014, melalui Surat Presiden RI R-35/Pres/06/2015 pemerintah memulai pembahasan R KUHP dengan DPR RI.

Dalam rangka mengawal proses pembahasan RKUHP dan memberikan persfektif hak asasi manusia terhadap RKUHP, Aliansi Nasional Reformasi KUHP melakukan pemantauan terhadap setiap tahap dan proses pembahasan RKUHP di Parlemen. Pemantauan ini dilakukan sebagai bagian dari partisipasi publik dalam mengawasi pembentukan perundangundangan, khususnya yang akan berdampak pada pemenuhan dan penikmatan hak-hak asasi warga negara. Disamping itu, Aliansi juga menyusun dan menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) R KUHP kepada fraksi – fraksi di DPR. DIM yang disusun oleh Aliansi Nasional Reformasi KHUP sebagian besar diadopsi oleh fraksi – fraksi di DPR dan menjadi DIM yang diserahkan oleh fraksi – fraksi kepada pemerintah.

Laporan ini merupakan deskripsi dan analisa atas proses dan hasil selama pembahasan RKUHP di parlemen. Berbagai temuan dan fakta selama proses pemantauan menunjukkan adanya potensi dan dampak negatif yang harus diperhatikan apabila RKUHP ini disahkan menjadi undang-undang. Sehingga, proses pembahasan RKUHP tidak dapat dianggap sebagai hal yang “biasa”, tetapi harus dijadikan sebagai bagian integral dalam proses pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia warga negara Indonesia yang harus selalui dipantau proses pembahasannya.

1 Ifdhal Kasim, Ke Arah Mana Pembaruan Hukum Pidana, Position Paper Advokasi KUHP #Seri 7, ELSAM< 2005

Bab II Dinamika Pembahasan RKUHP

Pada 26 Januari 2017, Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR RI telah menyelesaikan pembahasan seluruh rumusan pasal dalam RKUHP. Fase selanjutnya dari pembahasan tersebut adalah menyerahkan naskah hasil pembahasan tersebut kepada akademisi untuk dilakukan proof reading. Proses ini dilakukan sebelum fase berikutnya dilakukan, yaitu penyerahan naskah kepada Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi (Timus dan Timsin) untuk mengatur kembali rumusan-rumusan pasal yang ditunda persetujuannya oleh Panja. Praktis, proses yang dilakukan sepanjang 2017 hanya proofreading.

Tindak lanjut proofreading tersebut adalah Rapat Tim Perumus pada 9-10 Oktober 2017 di Hotel Sahid Jakarta membahas masukan yang diberikan pada proofread. Proofreader yang dibentuk oleh tim pemerintah berisikan para ahli hukum pidana, yaitu Prof. Muladi, Prof Eddy O.S Hiariej, Prof. Markus Priyo Gunarto, Prof. Romli Atmasasmita, Dr. Hanafi Amrani, Dr. Mudzakkir, Prof. Widodo Ekatjahjana selaku Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham, dan Dahana Putra selaku Direktur Perancang Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham, serta Sonata Lukman dari Kejaksaan Agung. Namun begitu, dalam proses ini tidak terjadi perubahan rumusan RKUHP yang cukup berarti, karena sifat proofreading yang dilakukan hanya berupa komentar, rumusan perubahan tidak dilakukan.

Sampai dengan akhir Mei 2018, Aliansi Nasional Reformasi KUHP terus aktif mengawal pembahasan RKUHP di DPR. Beberapa isu penting yang dibahas mendalam oleh Pemerintah dan DPR merupakan hasil masukkan dari Aliansi Nasional Reformasi KUHP. Lewat masukkan tersebut, Aliansi secara aktif berperan memberikan rekomendasi terhadap perbaikan rumusan RKUHP. Namun, banyak juga rekomendasi Aliansi yang diabaikan Pemerintah dan DPR RI.

Sampai dengan 30 Mei 2018, beberapa isu krusial dan pasal-pasal penting menjadi fokus pembahasan Panja dengan Pemerintah. Secara terpisah, Pemerintah juga melakukan pembahasan RKUHP yang menghasilkan beberapa perubahan redaksi dan rumusan. Sayangnya rapat internal pemerintah berlangsung secara tertutup dan perubahan tersebut tidak semuanya dibahas dan dipresentasikan kepada DPR.

2.1 Pembahasan Buku I RKUHP

Buku I RKUHP memuat aturan ketentuan umum yang akan menjadi landasan pemberlakuan hukum pidana di Indonesia. Pada Buku I RKUHP diatur hal-hal mengenai asas-asas hukum pidana seperti asal legalitas, dasar pertanggungjawaban pidana, dasar penjatuhan pidana, pedoman pemidanaan, tujuan pemidanaan dan hal-hal lain yang secara umum mengatur hukum pidana materil di Indonesia. Buku I RKUHP ini juga dimuat ketentuan-ketentuan mengenai definsi dan beberapa istilah dalam hukum pidana sebagai penjelasan pelaksanaan hukum pidana di Indonesia.

Beberapa isu penting mengemuka dalam perdebatan antara Pemerintah, DPR RI, ahli-ahli dan masyarakat yang secara khusus memberikan pandangannya terhadap RKUHP. Beberapa isu penting tersebut antara lain

2.1.1 Penyimpangan asas legalitas dalam Pasal 2 RKUHP

Dalam hukum pidana dianut asas legalitas, yang menyatakan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana tanpa sebelumnya terdapat perundang-undangan yang mengatur perbuatan tersebut bisa dipidana. Sampai dengan pembahasan terakhir pada 30 Mei 2018, RKUHP masih memuat ketentuan pengeculian asas legalitas tersebut.

Dalam Pasal 2 RKUHP dijelaskan bahwa asas legalitas tidak mengesampingkan keberlakuan hukum yang hidup di masyarakat yang menyatakan seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Masukkan ketentuan Pasal 2 RKUHP ini sebenarnya untuk mengakomodasi keberadaan pidana adat. Hal ini terlihat dari penjelasan pasal 2 RKUHP. Dijelaskan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat dalam lingkup pidana dikenal dengan tindak pidana adat. Namun demikian, apabila dilihat secara lebih seksama lagi, maka dalam RKUHP terdapat inkonsistensi penggunaan terminologi hukum yang hidup di masyarakat dan pidana adat.

Dalam penjelasan Pasal 2 dimaksudkan bahwa hukum yang hidup di masyarakat diartikan sebagai pidana adat, sedangkan rumusan lainnya dalam RKUHP justru memuat ketentuan hukum yang hidup di masyarakat dan juga pidana adat. Hal ini terlihat dari ketentuan dalam Buku II tentang tindak pidana, dalam Pasal 679 terminologi yang digunakan justru hukum yang hidup dalam masyarakat, dengan sanksi pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dan pemenuhan kewajiban adat.

Dari rumusan tersebut tampak ketidakjelasan penggunaan istilah hukum yang hidup di masyarakat dengan kewajiban adat. Padahal, dalam hukum pidana kejelasakan norma mutlak diperlukan, karena bagian dari asas hukum pidana bahwa rumusan norma harus lex scripta (tertulis), lex certa (jelas), lex stricta (tidak menimbulkan intepretasi lain) dan lex previa (tidak berlaku surut), rumusan pasal 2 RKUHP yang tidak jelas ini secara jelas melanggar asas hukum pidana.

Sebelumnya, pada pembahasan di DPR pada Januari 2018 Tim Perumus RKUHP Pemerintah mewacanakan untuk mengatur kejelasan ketentuan ini dalam peraturan daerah 2 . Penjelasan Pasal 2 ayat (1) yang menjelaskan untuk mengatur secara tegas pidana adat yang berlaku dalam masyarakat Indonesia, sebagai bentuk penghargaan terhadap diakuinya pidana adat di Indonesia, maka aturan tersebut akan dimuat dalam peraturan daerah.

Sedari awal Aliansi Nasional Reformasi KUHP tidak sependapat dengan hal ini. Hukum adat pada dasarnya bersifat magis, religius serta hidup berdasarkan kebiasaan masyarakat yang secara sukarela menundukkan diri untuk melestarikannya, membuat ketentuan hukum adat sebagai hukum tertulis sama dengan menghilangkan bentuk hukum adat itu sendiri. Terlebih lagi, wacana untuk mengatur hukum adat dalam Peraturan Daerah membuka celah bahwa nantinya, Indonesia akan memiliki

548 KUHP Lokal, karena Indonesia saat ini memiliki 514 kabupaten/kota dan 34 provinsi, cita-cita unifikasi hukum dan rekodifikasi hukum pidana yang digadang-gadangkan dalam proses pembaruan hukum pidana jelas tidak akan tercapai.

Pada perkembangan terakhir, dalam Rapat 30 Mei 2018, Pemerintah sebagai perumus RKUHP menjelaskan bahwa rekomendasi selanjutnya atas pasal ini adalah meletakkannya hanya kepada hakim3 , namun begitu tidak terjadi perubahan rumusan dalam pasal ini. Pasal 2 RKUHP hingga draft terakhir 26 Juni 2018 masih memberikan rumusan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang jelas bertentangan dengan asas hukum pidana. Rumusan ter-update dari Pasal 2 tersebut adalah sebagai berikut:

2 Dalam rapat Pembahasan antara Pemerintah dan DPR pada 16 Junuari 2018 di hotel Le Meredien, Jakarta, http://reformasikuhp.org/laporan-singkat-rapat-panjakomisi-iii-dpr-ri-dengan-pemerintah-dalam-rangka-pembahasan-r-kuhp-2/

Tabel 1. Perkembangan Terakhir Pasal 2 RKUHP

Pasal 2

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.

3 Setiap notulensi dari pembahasan RKUHP antara pemerintah dan DPR dapat dilihat di reformasikuhp.org, http://reformasikuhp.org/laporan-singkat-rapat-timperumus-timus-rkuhp-30-mei-2018/, diakses pada 1 Juli 2018

2.1.2 Ketentuan Mengenai Pidana Mati

Salah satu perdebatan krusial lainnya dalam pembahasan RKUHP adalah mengenai pengaturan pidana mati sebagai salah satu hukuman. Perdebatan mengenai pidana mati masih terus bergulir antara kubu retentionist dan kubu abolitionist. RKUHP lantas hadir dengan pendekatan berbeda. Rumusan tentang pidana mati dalam RKUHP sejak tahun 2015 terus menerus mengalami perdebatan dan perubahan rumusan.

Sejak 2015 rumusan pidana mati dalam RKUHP menggunakan konsep yang berbeda, yaitu tidak lagi dinyatakan sebagai pidana pokok, seperti yang dicantumkan dalam Pasal 10 KUHP. Namun, pidana mati dalam RKUHP disebutkan sebagai pidana alternatif, dengan ketentuan bahwa pidana mati dapat diancamkan hanya apabila dialternatifkan dengan pidana lain. Pelaksanaan pidana mati juga dapat ditunda selama 10 tahun, dan jika dalam masa 10 tahun tersebut terpidana mati menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji maka pidana mati tersebut dapat berubah menjadi pidana seumur hidup.

Permasalahan mengenai pidana mati hingga 30 Mei 2018 menjadi salah satu materi yang masuk ke dalam daftar 16 pending isu dalam pembahasan tahap akhir RKUHP. Secara garis besar perkembangan rumusan mengenai pidana mati dalam RKUHP dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. Perkembangan Pidana Mati dalam RKUHP

No Materi yang berubahpraft 2015Draft 2015 Draft Februari 2018Draft terbaru 26 Juni 2018
1. Eksekusi Pidana MatiDapat dilakukan setelah grasi ditolakDapat dilakukan setelah grasi ditolakDapat dilakukan setelah grasi ditolak
22. Penundaan Eksekusi• Wanita hamil • Orang sakit jiwa• Wanita hamil • Wanita menyusui• Wanita hamil • Wanita menyusui
3. Syarat_iiwasaki
PenundaanDapat ditunda dengan masa percobaan 10 tahun apabila: • Reaksi masyarakDapat ditunda dengan masa percobaan 10 tahun apabila: • Terpidana menunjukk an rasa menyesal dan adajiwa sakit jiwa Terdapat opsi rumusan alternatif: • Masa penundaan diputuskan dengan alasan
4. Mekanisme Penundaanpenting • Ada alasan meringan kankan Jika terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan baik, Keputusan Menteri hukum dan HAM dapatPengubahan pidana hanya dapat menjadi pidana seumur hidup• Masa penundaan harus dicantumka n dalam putusan pengadilan Pengubahan pidana hanya dapat menjadi pidana seumur hidup
penjara 20 tahun Melalui
pengubaha n hukuman tanpa grasiKeputusan Menteri Hukum dan HAM4Melalui Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbanganMelalui Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbanga n Mahkamah
6. Mekanisme pengubaha n hukuman denganMelalui Keputusan presiden7Melalui Keputusan Presiden8Melalui Keputusan Presiden9
7.7. Ketentuan mengenai masa percobaanDalam waktu 10 tahun secara umumDalam waktu 10 tahun secara umumDalam waktu 10 tahun, melalui putusan

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terkait dengan pengaturan pidana mati, Tim Perumus RKUHP masih menginginkan pidana mati sebagai bagian penting dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Satu situasi yang bertentangan dengan perkembangan dan tren masyarakat di dunia yang telah meninggalkan pidana mati dalam sistem hukumnya. Indonesia masuk sebagai salah satu dari hanya tinggal 22 negara dan/atau teritori yang masih menerapkan pidana mati sebagai hukumannya10.

Upaya untuk menghadirkan pidana mati sebagai pidana alternatif dalam RKUHP dapat dikatakan setengah hati dan tidak jelas arah pengaturannya. Hal ini tampak dari kebingungan Tim Perumus RKUHP tentang materi pidana mati. Masa percobaan yang pada awalnya diwajibkan untuk semua tindak pidana, dalam draft terakhir dimunculkan wacana untuk mewajibkannya dimuat dalam putusan pengadilan. Sehingga, semakin nampak bahwa sebenarnya tidak ada niat dan upaya yang berarti dari para perancang RKUHP untuk menghapuskan pidana mati atau mengubah pidana mati sebagai pidana khusus dan diterapkan secara alternatif.

Para perancang RKUHP ini seolah mengabaikan fakta bahwa adanya ketentuan mengenai pidana mati telah berkontribusi secara nyata terhadap daftar tunggu (death row) terpidana mati di berbagai lembaga pemasyarakat di Indonesia. Berdasarkan data dari Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Direktorat Jendral Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan HAM yang diolah Aliansi Nasional Reformasi KUHP, jumlah Narapidana Hukuman Mati Seluruh Indonesia yang menunggu eksekusi mati sampai dengan Oktober 2017 berjumlah 165 orang11.

Sepanjang 2014 sampai dengan 2016, Indonesia telah mengeksekusi 18 terpidana mati, jumlah ini merupakan jumlah terbanyak dalam waktu 10 tahun terakhir12. Indonesia terakhir melakukan eksekusi mati di tahun 2016 terhadap 4 orang terpidana mati, sebelumnya di tahun 2015 Indonesia mengeksekusi 14 orang terpidana mati.

4 Lihat Pasal 91 ayat (2) RKUHP versi 2015

5 Lihat Pasal 111 ayat (3) RKUP versi Februari 2018

6 Lihat Pasal 111 ayat (3) RKUP versi Juni 2018 7 Lihat Pasal 92 RKUHP versi 2015

8 Lihat Pasal 112 RUHP versi Februari 2018

9 Lihat Pasal 112 RKUP versi Juni 2018

10 HRI, Death Penalty Global Review, 2017

2.1.3 Pidana Alternatif Non Pemenjaraan dalam RKUHP

Salah satu isu penting yang perlu diperhatikan dalam pembahasan RKUHP sebagai upaya mereformasi hukum pidana di Indonesia adalah mengenai alternatif non pemenjaraan. Dalam Naskah Akademik RKUHP, perumus RKUHP sepakat untuk menghadirkan alternatif non pemenjaraan untuk mengurangi dampak destruktif dari pidana perampasan kemerdekaan atau pidana penjara13

Berdasarkan pendekatan ini, seharusnya Para Perumus RKUHP berusaha keras menghadirkan bentuk-bentuk hukuman selain pidana penjara dalam RKUHP. Terlebih lagi, kondisi Rutan dan Lapas di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan data Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Per Mei 2018, beban Rutan dan Lapas di Indonesia mencapai 201% dengan komposisi hampir seluruh kantor wilayah mengalami kelebihan beban, hanya ada 3 kantor wilayah Rutan dan Lapas di Indonesia yang tidak mengalami kelebihan beban penghuni. Kondisi ini telah mencapai extreme overcrowding14 karena perbandingan tahanan dan kapasitas melebihi 150% dan jumlah tahanan dan napi selama 5 tahun terakhir tidak menunjukkan penurunan sama sekali15.

Pidana penjara masih sangat dominan digunakan sebagai hukuman dan cenderung mengalami kelebihan

Tahun Jumlah Tahanan dan NapiKapasitas yang Tersedia
Desember 2013 160.063 113.15060.06313.150
Desember 2014 163.404 116.86863.404116.868
Desember 2015 176.754 121.871176.754121.871
Desember 2016 204.550 121.871204.550121.871
Desember 2017 232.081 123.997232.081123.997
Mei 2018 249.602 124.162249.602124.162

penggunaan atau overused. Hal ini pun sejalan dengan Laporan Statistik Ditjen Pemasyarakatan kepada DPR dalam Rapat Kerja Menteri Hukum dan HAM dengan Komisi III DPR, bahwa data per 31 Desember 2017, jumlah narapidana yang tercatat sebanyak 161.401 orang sedangkan jumlah klien pemasyarakatan atau jumlah narapidana yang dibimbing dalam pranata selain pidana penjara hanya 46.605 orang, itu berarti pidana penjara 5 kali lebih sering digunakan dibandingkan pranata lain di luar penjara.

Sayangnya RKUHP belum mampu menjawab permasalahan tersebut, karena baik rumusan maupun potensi penerapan alternative non pemenjaraan dalam RKUHP tidak akan berdampak pada pengurangan penghuni penjara. Alternatif non pemenjaraan dalam RKUHP jumlah sangat minim dan terdapat beberapa syarat dan klasifikasi yang menyulitkan untuk alternatif non pemenjaraan diterapkan. Berikut penjelasan mengenai alternatif non pemenjaraan dalam RKUHP dalam tabel16:

oAspek Perbedaan pada SyaratPidana Pengawasan17Pidana Kerja SosialPelaksanaan penjara dengan mengangsur
tindak pidanaUntuk perbuatan dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjaraUntuk perbuatan dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara dan diputus dengan penjaraUntuk perbuatan dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara dan
pidana dendapidana denda penjara
2. Jangka waktuMaksimal 3 tahuntidak lebih dari Rp 1 juta 8 jam - 240 jammaksimal 1 tahun, atas permohonan terdakwa Paling lama 2 hari selama
pelaksanaa n3. Pelaksana PengawasanDapat diangsur dalam waktu 6 bulansatu minggu, maksimal 10 hari sebulan, untuk jangka waktu paling lama 3 tahun
344. Ketentuanoleh Jaksa, pembimbinga n oleh Bapas Penambahan masaTidak diatur Tidak diatur MengulangiPidana
4. Ketentuan bila terjadi pelanggara nPenambahan masa pengawasan maksimal 2 kali yang belum dijalankanMengulangi seluruh/ sebagian Menjalani seluruh/ sebagian pidana penjara yang diganti Membayar seluruh/sebagiaPidana penjara secara berturut turut

Pada perkembangnnya, konsep alternatif non pemenjaraan dalam RKUHP mengalami banyak perubahan yang cukup mendasar, namun begitu perubahan tersebut tidak pernah dijelaskan ke publik. Alternatif pemidanaan non pemenjaraan tidak masuk ke dalam daftar pending isu, sehingga tidak dibahas secara terbuka di DPR, publik tidak mendapatkan akses terkait dengan alasan perubahan tersebut.

Perubahan terakhir dari pembahasan internal pemerintah pada 25 Juni 2018 yang tidak dapat diakses oleh publik, terdapat opsi pengaturan baru mengenai pidana pengawasan. Konsep yang dihadirkan dalam draft 26 Juni 2018 menghadirkan pelaksanaan pidana pengawasan dengan konsep yang sama dengan pidana bersyarat dalam Pasal 14a sampai dengan Pasal 14f KUHP sekarang.

Konsep yang sebelumnya menghadirkan secara umum syarat-syarat yang harus dilakukan oleh terpidana pengawasan diatur ulang dengan mengadopsi konsep pidana bersyarat dalam RKUHP. Sebelumya dalam draft RKUHP 28 Mei 2018, pidana pengawasan hanya mengatur syarat secara umum, tanpa membedakan antara syarat umum dan syarat khusus. Dalam pengaturan tersebut, jika syarat tersebut tidak dilaksanakan oleh terpidana, maka masa pidana pengawasan dapat diperpanjang maksimla 2 kali masa pengawasan yang sudah dijalani.

Penambahan masa pengawasan tersebut harus terlebih dahulu dimintakan kepada hakim pengawas. Demikian juga dalam hal terpidana pada masa pengawasan berkelakuan baik, maka jaksa dapat meminta hakim untuk mengurangi masa pengawasannya.

Pada pembahasan internal pemerintah 25 Juni 2018 terjadi perubahan konsep pidana pengawasan dengan rumusan yang menjelaskan adanya syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum berupa tidak melakukan tindak pidana lagi, syarat khusus terbagi 2:

1) harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang timbul akibat Tindak Pidana yang dilakukan; dan/atau

2) terpidana harus melakukan atau tidak melakukan sesuatu tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik.

Pembahasan dan hasil perubahan ini tidak dijelaskan kepada publik. Dalam perumusannya, kendati RKUHP menghadirkan konsep baru pidana alternatif, namun sebelum ide ini dimunculkan tidak ada penelitian dari pemerintah mengenai evaluasi penggunaan pidana bersyarat yang selama ini sudah diterapkan, apakah efektif atau tidak, sehingga menjadi jelas apa tujuan dari perumus RKUHP menghadirkan konsep baru dari alternatif pemidanana non pemenjaraan dalam RKUHP.

Dari segi jumlah, perumusan alternatif non pemenjaraan dalam RKUHP juga sangat minim. Perumus RKUHP hanya mengatur 3 bentuk alternatif non pemenjaraan, yaitu hanya pidana pengawasan, pidana kerja sosial dan pelaksanaan pidana penjara dengan mengangsur. Padahal secara interasional, sesuai dengan United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures atau yang dikenal dengan The Tokyo Rules terdapat paling tidak 11 bentuk alternatif non pemenjaraan, ditambah lagi didalamnya kombinasi antar ke-11 bentuk tersebut. Aliansi Nasional Reformasi KUHPtelah merekomendasikan kepada Pemerintah dan DPR 20 bentuk alternatif non pemenjaraan19 sebagai upaya untuk komprehensif mengurangi penggunaan penjara.

Terkait dengan hal ini, perlu diperhatikan bahwa Pemerintah dan DPR belum pernah membahas 3 aspek penting pelaksanaan alternatif non pemenjaraan, yaitu terkait regulasi pelaksana, struktur kelembagaan dan mekanisme pendanaan.

1. Dari aspek regulasi, terkait dengan pelaksanaan alternatif non pemenjaraan RKUHP setidaknya mengamanatkan pembentukan 5 aturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Pemerintah, yaitu

Tabel 3. Materi Aturan Terkait Alternatif Pemidanaan

No.No. Asal Pasal Materi Aturan PelaksanaMateri Aturan Pelaksana
1.Pasal 1221. Pasal 122 Tata cara pelaksanaan pidana pokok, pidana tambahan, dan
2.Pasal 136tindakan 2. Pasal 136 Tata cara pelaksanaan pidana dan tindakan bagi Korporasi
3.Pasal 75 ayat (4)3. Pasal 75 ayat (4) Tata cara pembebasan bersyarat terpidana seumur hidup
4.Pasal 8oterpidana seumur hidup 4. Pasal 80 Syarat dan tata cara pelaksanaan pidana angsuran
5.Pasal 83pidana angsuran 5. Pasal 83 Tata cara pemberian, pelaksanaan,dan pencabutan
6.Pasal 84 ayat (4)pembebasan bersyarat 6. Pasal 84 ayat (4) Tata cara pelaksanaan pidana tutupan

Mengingat kompleksnya penerapan alternatif non pemenjaraan, regulasi pelaksana mutlak diperlukan. Proses pembahasan RKUHP harus mampu menjamin bahwa aturan pelaksana tersebut berhasil diselesaikan 3 tahun pasca RKUHP disahkan, sesuai dengan Pasal 731 RKUHP yang mengamanatkan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial dilaksanakan paling lama 3 tahun pasca RKUHP berlaku. Berkaca dari pengalaman dalam UU No. 11 tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang mengamanatkan pelaksanaan UU tersebut setelah 2 tahun pengesahan, dan aturan pelaksana harus ditetapkan paling lama

1 tahun, namun hingga 2018 (6 tahun pasca pengesahan UU), 3 materi peraturan pelaksana belum juga ditetapkan. Pemerintah dan DPR dalam pembahasan harus menaruh perhatian dalam aspek ini. Agar kesalahan dalam pelaksanaan UU SPPA terulang kembali dalam pelaksanaan KUHP yang akan datang.

2. Dari aspek kelembagaan, rumusan RKUHP masih gamang dalam menentukan lembaga mana yang akan bertanggung jawab atas pelaksanaan alternatif non pemenjaraan ini. Terkait dengan pidana pengawasan, dalam draft 2015 dijelaskan bahwa yang melakukan pengawasan bagi pelaksanaan pidana pengawasan adalah Balai Pemasyarakatan atau BAPAS, dalam draft 2015 juga dimungkinkan untuk mengubah masa pengawasan melalui hakim pengawas.

Pada proses pembahasan, ketentuan ini berubah, dalam draft Mei 2018, pengawasan pelaksanaan pidana pengawasan diberikan kepada Jaksa, lagi-lagi tidak ada penjelasan mengenai dasar perubahan tersebut, apakah perumus RKUHP telah melakukan evaluasi terkait dengan kewenangan Bapas selama ini dan apakah dimasukkannya Jaksa untuk mengawasi pelaksanaan pidana pengawasan merupakan jawaban atas tidak dipergunakannya alternatif non pemenjaraan selama ini. Terkait dengan alternatif non pemenjaraan lainnya seperti pidana kerja sosial dan pidana mengangsur, RKUHP sama sekali tidak mengatur teknis pelaksanaanya, tergambar jelas bahwa dalam pembahasan RKUHP, aspek implementasi tidak diperhatikan.

3. Dari aspek pendanaan, karena rumusan RKUHP tidak secara komprehensif mengatur tentang pelaksanaan alternatif non pemenjaraan. Maka pembahasan terkait dengan pendanaan jelas luput dalam pembahasan. Padahal, berdasarkan penjelasan diatas, bahwa upaya menghadirkan dan mengefektifkan alternatif non pemenjaraan harus dilaksanakan secara komprehensif, baik dari tatanan penyusunan regulasi, sinkronisasi kelembagaan. Pengaturan yang jelas terkait dengan regulasi dan kelembagaan jelas akan memudahkan pembahasan mengenai pendanaan.

11 Adhigama Budiman, dkk, Menyiasati Eksekusi dalam Ketidakpastian: Melihat

Kebijakan Hukuman Mati 2017 di Indonesia, Jakarta: 2017, hal.

5 12 Tim Viva, Eksekusi Mati Terdata Paling Banyak Era Jokowi Ketimbang SBY, https://www.viva.co.id/berita/nasional/964546-eksekusi-mati-terdata-palingbanyak-era-jokowi-ketimbang-sby, diakses pada 7 Mei 2018

13 BPHN, Naskah Akademik RKUHP, 2015, hal 176 14 UNODC mengklasifikasikan kondisi Overcrowding dalam 3 kategori, 1)

Overcrowding 100%, 2) Critical Overcrowding 100-120% 3) Extreme Overcrowding diatas 150%, angka ini diperoleh dari perbandingan antara jumlah penghuni dengan jumlah kapasitas yang tersedia 15

16 Sesuai dengan draft lengkap terakahir 28 Mei 2018 17 Pasal 86 RKUHP draft 28 Mei 2018 18 Pasal 78, 79, 80 RKUHP draft 28 Mei 2018

19 Pemberian peringatan; Penggantian kerugian sebagian atau seluruhnya terhadap kerusakan atau kehilangan yang disebabkan oleh tindak pidana; Pembayaran sejumlah uang yang jumlahnya ditentukan oleh Hakim kepada organisasi atau lembaga pemerintah yang bergerak dalam bidang perlindungan korban kejahatan yang jumlahnya tidak boleh melebihi jumlah maksimum denda yang ditentukan oleh Undang Undang; Larangan untuk menghubungi orang ataupun korporasi tertentu secara langsung atau melalui pihak ketiga; Larangan untuk berada di tempat tertentu atau yang berdekatan dengan tempat tertentu; Kewajiban untuk hadir pada waktu tertentu, di tempat tertentu, atau dalam masa waktu tertentu; Kewajiban untuk melapor pada waktu tertentu kepada lembaga pemerintahan tertentu; Larangan penggunaan obat atau minuman beralkohol dan kewajiban untuk melakukan tes daran dan urin untuk masa waktu tertentu; Pengembalian kepada orangtua/wali; Kewajiban mengikuti Pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh pemerintah atau korporasi; Kewajiban untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau korporasi; Rehabilitasi medis dan/atau sosial; Perawatan di lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial atau lembaga sosial; Perawatan di rumah sakit jiwa; Konseling; Penyerahan kepada pemerintah; Penyerahan kepada seseorang; Pencabutan surat ijin mengemudi; Perbaikan akibat tindak pidana baik secara keseluruhan atau sebagian; Kewajiban untuk ikut serta dalam sebuah program pelatihan tentang intervensi perilaku

2.1.4 Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Anak

Salah satu elemen dalam menentukan kemampuan bertanggung jawab secara pidana seseorang adalah usia. Dalam RKUHP 28 Mei 2018, Pasal 44 menentukan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadap anak yang pada waktu melakukan tindak pidana belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun. Selanjutnya, bagi anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, dapat diambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau diikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di institusi yang ditentukan selama paling lama 6 (enam) bulan. Hal ini dimuat di dalam Pasal 44 dan 45 RKUHP versi 28 Mei 2018. Lebih lanjut dalam Pasal 125 ayat (3) RKUHP versi 28 Mei 2018, ditegaskan bahwa anak di bawah usia 14 (empat belas) tahun tidak dapat dijatuhi pidana dan hanya dapat dikenai tindakan.

Ketentuan berkaitan dengan usia pertanggungjawaban pidana anak di dalam RKUHP versi 28 Mei 2018 ini tidak berubah dari ketentuan di dalam RKUHP versi sebelumnya. Ketentuan batas usia pertanggungjawaban pidana anak yang dimuat dalam RKUHP ini, serupa dengan ketentuan yang dimuat di dalam UU SPPA. Penentuan usia 12 tahun, didasarkan oleh Putusan MK No. 1/PUU-VIII/2010 yang merujuk kepada batas minimum yang disarankan di dalam General Comments No. 10 (2007).

Usia pertanggungjawaban pidana anak ini menjadi salah satu isu yang krusial yang patut diperhatikan dalam pembahasan RKUHP, dikarenakan sebenarnya di dalam General Comments No. 10 (2007) disampaikan lebih lanjut bahwa komite merekomendasikan batas usia pertanggungjawaban pidana anak yang lebih tinggi, seperti misalnya 14 (empat belas) atau 16 (enam belas) tahun karena akan berkontribusi kepada sistem peradilan pidana anak. Dalam Concluding Observation on the Combined Third and Fourth Periodic Reports of Indonesia yang dibuat oleh Komite Hak Anak PBB, disebutkan pula bahwa Indonesia masih perlu meningkatkan usia minimum pertanggungjawaban pidana anak, karena angka 12 (dua belas) tahun dianggap masih rendah.

Di dunia, terdapat beberapa negara seperti Austria, Jerman, Itali, Spanyol, dan beberapa negara Eropa Tengah dan Timur yang menetapkan usia minimum pertanggungjawaban pidana anak yakni 14 (empat belas) tahun, dengan alasan kebaikan dan kepentingan anak.

Dengan demikian, berdasarkan perkembangan dunia dan rujukan Komite Hak Anak PBB maka lewat pembaharuan hukum pidana lewat RKUHP harus juga mengakomodasi usia pertanggungjawaban pidana untuk anak.

2.1.5 Ketentuan Mengenai Pidana Korporasi

Salah satu unsur kebaruan yang muncul di dalam RKUHP apabila dibandingkan dengan KUHP yang ada saat ini adalah diakomodasinya kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana umum, sehingga di dalam RKUHP korporasi dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana dan oleh karenanya dapat dijatuhi pidana jika melakukan tindak pidana.

Di dalam RKUHP, ketentuan mengenai jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi dimuat di dalam Pasal 130 hingga Pasal 134. Selain dapat dijatuhi pidana, korporasi di dalam RKUHP juga dapat dijatuhi tindakan yang diatur di dalam Pasal 135 dan Pasal 136.

Jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi menurut RKUHP adalah pidana pokok dan pidana tambahan, yang mana pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda. Di dalam rumusan RKUHP, terhadap pengulangan norma di dalam Pasal 130 dan Pasal 131. Pasal 130 menyatakan bahwa "Pidana bagi Korporasi terdiri atas: a.pidana pokok; dan b.pidana tambahan". Sedangkan Pasal 131 menyatakan bahwa "pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf a adalah pidana denda". Menurut pendapat, Aliansi Nasional Reformasi KUHP, ketentuan tersebut dapat disederhanakan ke dalam 1 (satu) pasal sehingga berubah menjadi "Pidana bagi Korporasi terdiri atas: a. pidana denda; dan b. pidana tambahan."

Sementara itu, mengenai ketentuan pidana tambahan yang dapat dijatuhkan bagi korporasi, menurut Aliansi Nasional Reformasi KUHP perlu disesuaikan dengan asal muasal tindak pidana korporasi, bahwa tindak pidana dijalankan oleh suatu entitas kekayaan, sehingga bentuk penghukumannya pun harus ditujukan kepada entitas kekayaan tersebut. Perlu diperhatikan pula, bahwa di dalam RKUHP tidak dikenal adanya jenis pidana tambahan berupa perbaikan atau pemulihan lingkungan hidup. Padahal, di dalam salah satu undang-undang yang mengenal pula tindak pidana korporasi di luar KUHP, yakni UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dikenal adanya kewajiban bagi korporasi yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.

2.2 Pembahasan Buku II RKUHP

Buku II RKUH mengenai tindak pidana, yang berisi ketentuanketentuan mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana beserta ancaman pidana yang dapat dijatuhkan. Ketentuan Buku II tentang tindak pidana pada draft terakhir 28 Mei 2018 dimulai dari Pasal 206 sampai dengan Pasal 722. Ini berarti terdapat 516 pasal ketentuan tindak pidana dalam buku II RKUHP. Dalam perkembangannya terdapat beberapa ketentuan dalam Buku II RKUHP yang dalam pembahasannya menimbulkan perdebatan dan kontroversi di kalangan masyarakat Indonesia.

2.2.1 Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Penghinaan Presiden/Wakil Presiden dan Penghinaan terhadap Pemerintah yang Sah

Salah satu tujuan reformasi di Indonesia yang terjadi pada 1998 adalah untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara yang demokratis. Kebebasan sipil merupak salah satu dari lima indikator indeks demokarasi20. Pasca 1998, Indonesia melakukan amademen undang-undang dasar yang salah satunya mengakomodir jaminan kebebasan beserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Pasca reformasi tersebut, Mahkamah Konstitusi pun telah menghapus pasal-pasal dalam KUHP yang tidak lagi sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokratis. Pasal tersebut antara lain mengenai ketentuan tentang penghinaan presiden presiden atau wakil presiden yang diatur dalam Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 KUHP dan Pasal mengenai penghinaan terhadap pemerintah dalam Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP.

Dalam prosesnya, rumusan RKUHP justru menghidupkan kembali pasal-pasal tersebut dengan berbagai dalih bahwa pasal yang dirumuskan berbeda dengan pasal yang sudah dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan mengenai pasal penghinaan presiden pada draft terakhir RKUHP dimuat dalam Pasal 238 RKUHP. Dalam berbagai keterangannya, Para Perumus RKUHP menyatakan bahwa pasal ini masih diperlukan karena presiden merupakan simbol negara yang harus dilindungi. Perumus juga berdalih bahwa dalam ketentuan pasal ini, pada penjelasannya dimuat ketentuan yang akan membedakan kritik dengan penghinaan. Namun, pada rumusan penjelasan yang terakhir yang didapat oleh aliansi21, tidak terdapat rumusan yang jelas terkait dengan pengertian mendasar apa yang disebut dengan penghinaan.

Terlebih lagi, jika dilihat dari asal muasal pasal ini muncul, maka sebenarnya pasal penghinaan presiden dalam KUHP justru berasal dari pasal yang mengatur larangan penghinaan terhadap Ratu Belanda. UU No 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana pada Pasal 8 poin 24 mengganti begitu saja kata "Koning of der Koningin" (yang berarti King atau atau Queen) menjadi

"President of den Vice- President" (yang berarti Presiden atau Wakil Presiden). Padahal, konsep Raja/Ratu dengan nuansa pemerintahan kolonial jelas berbeda dengan konsep Presiden/Wakil Presiden untuk negara dengan sistem presidensial. Sehingga adanya pasal ini bertentangan dengan tujuan dirumuskannya pasal tersebut. Pada perkembangan pembahasan, timbul alternatif lain diwacanakan oleh pihak perumus RKUHP, pada 30 Mei 2018 pihak pemerintah memberikan rekomendasi untuk perubahan Pasal 238 RKUHP. Kedua alternative tersebut sebagai berikut:

Tabel 4. Tabel Perkembangan Pasal Penghinaan Presiden

Tabel 4. Tabel Perkembangan Pasal Penghinaan Presiden Bagian Kedua Penghinaan terhadap Presiden danBagian Kedua
Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden Pasal 238 (1) Setiap Orang yang di muka umum menghina Presiden atau WakilPenyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden (1) Setiap Orang yang di muka
(enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori IV. (2) Tidak merupakan penghinaan jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jelas dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori IV. (2) Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
(3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut berdasarkan aduan.
(4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan oleh kuasa Presiden atau Wakil Presiden.

Terdapat hal mendasar mengenai perbedaan kedua alternatif rumusan tindak pidana tersebut, pada rekomendasi rapat 30 Mei 2018, nama tindak pidana diganti menjadi “penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat”, namun upaya tersebut tidak akan berarti, karena tidak ada definisi yang jelas terkait dengan penyerangan kehormatan yang dimaksudkan pihak perumus RKUHP. Selain itu dalam rekomendasi 30 Mei 2018, pemerintah juga mengubah delik ini menjadi delik aduan, artinya bahwa pasal ini hanya dapat digunakan apabila presiden atau yang dikuasakan mengadukan perbuatan.

Apapun bentuknya, pasal penghinaan presiden tetap harus dihapuskan dalam RKUHP. Pasal ini ditujukan untuk melindungi posisi Raja/Ratu Belanda dan para pewaris tahta kerajaan Belanda. Dari sisi filosofis perlindungan khusus terhadap Raja/Ratu serta para pewaris tahta dalam negara yang berbentuk Monarki dapat dipahami karena Raja/Ratu dianggap sebagai simbol negara yang tidak menjalankan fungsi pemerintahan sehari – hari, sehingga muncul prinsip “the king can do no wrong” karena fungsi pemerintahan dijalankan oleh pejabat yang berbeda. Oleh karenanya Titah Raja/Ratu tidak dapat dipersoalkan di lembaga manapun termasuk Pengadilan. Sedangkan Presiden Republik Indonesia adalah jabatan yang dipilih melalui Pemilihan Umum dan Presiden Republik Indonesia memegang dua fungsi jabatan secara bersamaan yaitu Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Oleh karenanya, upaya menghidupkan lagi Pasal Penghinaan Presiden pada dasarnya menempatkan Presiden dan Wakil Presiden sebagai pejabat yang diberikan perlindungan secara khusus sebagaimana layaknya Raja/Ratu di negara Monarki yang tidak dapat dikritik/digugat di

Pengadilan dan secara langsung akan menghambat kritik dari masyarakat terhadap Presidennya.

Kemunduran dalam perlindungan kebebasan sipil dalam RKUHP lainnya adalah kembali hidupkannya pasal tentang penghinaan terhadap pemerintahan yang sah. Sebelumnya pasal mengenai penghinaan terhadap pemerintah telah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi. Untuk mensiasati hal tersebut, lantas perumus RKUHP hadir dengan mengubah tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah yang sah menjadi delik materiil. Berikut perbedaan rumusan RKUHP dengan KUHP.

Tabel 5. Tabel Perbandingan Penghinaan Pemerintah yang Sah

Pasal 154 KUHP Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia 22 , diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.Pasal 259 RKUHP Setiap Orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang berakibat terjadinya keonaran dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Dalam Pasal 259 dimuat akibat dalam unsur “yang berakibat terjadinya keonaran” dalam penjelasan RKUHP, yang dimaksudkan dengan keonaran dalam penjelasan RKUHP adalah suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang (anarkis) yang menimbulkan keributan, kerusuhan, kekacauan, dan huru-hara. Namun begitu, penjelasan berdasarkan UU No 11 tahun 2012 bukan bagian dari norma, melainkan hanya tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh, bukan bagian dari norma. Dalam lampiran I poin 177 UU No 11 tahun 2012 pun dijelasakan bahwa penjelasan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma, sehingga dapat dikatakan tidak ada jaminan bahwa penjelasan bersifat mengikat. Sedangkan norma yang dimaksud Pasal 259 RKUHP tentang unsur “menimbulkan keonaran” pun tidak jelas, definsi onar secara umum sangat tidak jelas dan multi tafsir, unsur ini jelas menghadirkan berbagai inteprerasi, padahal hukum pidana dalam perumusan harus tertulis, jelas dan tidak menimbulkan interpretasi lain (lex certa, lex scripta dan lex stricta).

Terlebih lagi jika dilihat dari asal muasal rumusan pasal ini, rumusan tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah sesungguhnya berasal dari British Indian Penal Code, dan pada waktu itu dianggap tepat untuk diberlakukan terhadap bangsa Indonesia sebagai bangsa yang terjajah oleh Belanda, dengan demikian pasal ini merupakan pasal kolonial yang tidak sesuai lagi dengan negara demokratis yang merdeka. Sayangnya pada proses pembahasan, tindak pidana ini tidak dibahas secara serius oleh pemerintah dan DPR. Pasal ini tidak masuk ke dalam daftar pasal yang ditunda pembahasannya atau pending issue, sehingga proses pembahasan terkahir terkait pasal ini hanya dilakukan pada 17 November 2016 dengan kesepakatan selesai dibahas di panja dan akan dibawa ke timus dan timsin23.

20 five categories: electoral process and pluralism; civil liberties; the functioning of government; political participation; and political culture

The Economist Intelligence Unit, Democracy Index 2017

https://www.eiu.com/topic/democracy-index, diakses pada 8 Mei 2018 21 draft lengkap RKUHP terakhir tanggal 28 Mei 2018

22 Berdasarkan UU No 1 tahun 1946 dalam pasal 154 kata "Nederland of van Nederlandsch-Indie" diganti dengan "Indonesie" sehingga pemerintah Nederland of van Nederlandsch-Indie menjadi “Pemerintah Indonesia”.

2.2.2 Ketentuan Mengenai Kejahatan Terhadap Ideologi

Pengaturan mengenai kejahatan terhadap ideologi di dalam RKUHP versi 28 Mei 2018 diatur dalam Bab I tentang Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara yang terdiri dari Pasal 206- 209 yang mencakup mengenai penyebaran ajaran komunisme/marxisme-leninisme (Pasal 206-207), peniadaan dan penggantian ideologi pancasila (Pasal 208), serta penghinaan ideologi negara (Pasal 209). Secara historis, pengaturan mengenai kejahatan terhadap ideologi ini memiliki kaitan yang erat dengan masih berlakunya TAP MPRS Nomor XXV/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia dan lahirnya TAP MPR Nomor XVIII/1998 tentang Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara.

Perumusan pasal-pasal terkait dengan kejahatan terhadap ideologi ini mengandung beberapa ketidakjelasan norma yang dikandungnya. Sebagai contoh, di dalam Pasal 206 terhadap frase "ajaran Komunisme/Marxisme-leninisme". Namun, tidak dijelaskan bagian ajaran Komunisme/MarxismeLeninisme yang seperti apa yang dilarang. Perumusan yang demikian menjadikan sifat pasal ini menjadi karet sehingga dapat digunakan secara membabi buta dan membuka diri terhadap berbagai interpretasi. Pasal karet seperti ini sangat rentan terhadap pelanggaran hak-hak asasi manusia. Insiden pembubaran diskusi, larangan berkumpul, larangan penerbitan buku dan lain-lain yang di klaim sepihak sebagai ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme berpotensi semakin banyak terjadi apabila pasal ini masih dipertahankan.

Keberadaan pasal-pasal kejahatan terhadap ideologi negara ini, mengancam pemenuhan hak atas kebebasan berkekspresi yang dimiliki setiap orang. Pasal-pasal ini jelas bertentangan dengan hukum HAM Indonesia yang diatur dalam (i) Pasal 28 E ayat 2 , Pasal 28 F dan Pasal 28 I UUD l945 ; (ii) Pasal 4 dan Pasal 14 UU No.39 tahun 1999 tentang HAM ; (iii) UU tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik; dan (iv) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Baik Pasal 28 E ayat 2 dan Pasal 28 F UUD l945 dan UU tentang HAM maupun Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik menegaskan suatu prinsipprinsip: (a) semua orang harus memiliki hak untuk mempertahankan pendapatnya tanpa paksaan; dan (b) semua orang harus memiliki hak atas kebebasan berekspresi; hak ini harus meliputi kebebasan mencari, menerima, dan menyebarluaskan segala jenis informasi dan ide, tanpa melihat batasan, baik secara lisan, tulisan atau tercetak, dalam bentuk seni, ataupun melalui media lain sesuai pilihannya.

23 Naskah RKUHP setelah pembahasan di Panja terakhir pada Februari

2017 dapat dilihat di http://reformasikuhp.org/data/wpcontent/uploads/2017/12/R-KUHP-BUKU-KESATU-DAN-KEDUA-HasilPanja-Februari-2017-.pdf

2.2.3 Ketentuan-ketentuan mengenai Alat Kontrasepsi

Dalam draft lengkap terkahir RKUHP per tanggal 28 Mei 2018, RKUHP masih memuat pasal yang mengkriminlisasi promsi alat kontrasepsi, yaitu melalui Pasal 443 tentang Mempertunjukkan Pencegah Kehamilan dan Pengguguran Kandungan dalam Bab XVI tentang Tindak Pidana Kesusilaan24.

Ketentuan pasal ini sebenarnya berasal dari KUHP sekarang yang diatur dalam Pasal 534. Pasal ini telah didekriminalisasi de Facto sejak tahun 1970-an melalui Surat Jaksa Agung tanggal 19 Mei 1978, yang menyatakan bahwa Untuk menyukseskan salah satu program Pemerintah maka ketentuan Pasal 534 ini dikesampingkan. Pada saat ini BPHN juga menyatakan “dalam rangka program keluarga berencana, secara sosiologis pasal ini “dimatikan” atau telah terjadi proses “dekriminalisasi/depenalisasi”. Proses ini kemudian didukung secara yuridis dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (selanjutnya disingkat UU PKPS 1992)” yang dalam pasal 21 menyebutkan Mempertunjukkan dan atau memperagakan alat, obat, dan cara pengaturan kehamilan hanya dapat dilakukan oleh tenaga yang berwenang di bidang penyelenggaraan keluarga berencana serta dilaksanakan di tempat dan dengan cara yang layak.

Namun, Para Perumus RKUHP tidak melakukan evaluasi sebelum merumuskan ulang KUHP. Rumusan pasal yang sudah didekriminalisasi dan penuntutannnya sudah dihentikan justru dimasukkan kembali dalam naskah RKUHP. RKUHP memberikan penjelasan dan pengecualian keberlakukan pasal ini, yaitu hanya untuk petugas yang berwenang sebagaimana yang diartikan termasuk relawan yang kompeten yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang. Namun begitu RKUHP tidak juga memuat penjelasan mengenai pejabat yang berwenang. Padahal upaya penanganan masalah kesehatan reproduksi sesuai dengan UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, dan UU No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (UU PKPS 1992), memerlukan peran serta masyarakat, bahwa pelayanan kontrasepsi diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas pemberian informasi dan pelaksanaan edukasi mengenai kesehatan reproduksi bagi masyarakat khususnya generasi muda25.

Berdasarkan keterangan BKKBN, selama ini salah satu program penyuluhan pelayanan konstrasepsi dilakukan oleh kader yang sifatnya suka relawan tidak sama sekali terafiliasi langsung oleh pihak pemerintah26, sedangkan RKUHP hanya memberikan pengecualian kepada relawan yang ditugaskan oleh pihak yang berwenang, hal ini dapat berpotensi mempidana kader kesehatan reproduksi yang sifatnya volunteer tanpa afiliasi dengan pemerintah.

Perumusan ketentuan ini juga secara jelas kontraproduktif dengan program keluarga berencana dan upaya penurunan angka kematian ibu & bayi. Padahal, Pemerintah Indonesia melalui Program Keluarga Berencana berperan dalam menentukan tercapainya Nawacita ke 5 dan Tujuan (Goals) ke 3 dan 5 SDGs, yang diantaranya: 1. Menjamin anak perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas; 2. Meningkatkan kemungkinan perempuan memasuki dunia kerja, sehingga keluarga berinvestasi lebih banyak sumber daya untuk masing-masing anak; 3. Meningkatkan kesejahteraan keluarga; 4.

Mencegah kenaikan angka kematian bayi baru lahir; 5. Mencegah kenaikan angka kematian ibu; 6. Berkontribusi pada pengurangan penggunaan energi yang berdampak pada perubahan iklim; 7. Kebijakan yang mendukung program KB akan mengaktifkan bonus demografi. Kebijakan tersebut juga tercantum pada pada alokasi Anggaran Kesehatan di APBN 2017, dimana pemerintah mengganggarkan sebesar 58,3 trilliun rupiah.

Dengan 3 dari 5 target utama pembangunan di bidang kesehatan, pengesahan pasal ini akan menghambat pencapaian target pembangunan diantaranya :

1. Upaya penurunan angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per perempuan usia reproduksi 15-49 tahun (2,6 pada SDKI 2012 menjadi 2,33);

2. Upaya kenaikan angka prevalensi pemakaian kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate/CPR) suatu cara (all method) (61,9% pada SDKI 2012 menjadi 65,6%), dan

3. Prevalensi HIV pada Populasi usia 15-49 tahun per 100.000 penduduk dari 0,46 menjadi <0,5.

Dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RKUHP yang diisi oleh 10 fraksi di DPR, terdapat 4 partai yang mengusulkan agar Pasal 481 dan Pasal 483 dihapus, sementara 6 fraksi lainnya tidak memberikan komentar. Keempat fraksi yang mengusulkan dihapusnya pasal ini diantaranya Partai PDIP, Partai Golkar, Partai Nasdem dan Partai Hanura. Alasan 4 fraksi partai tersebut menghapus Pasal 481 dan 483 sebab selama ini, secara sosiologis, ketentuan hukum pelarangan kontrasepsi ini sudah tidak dapat diberlakukan, dan jika ini masih diberlakukan maka akan cenderung bersifat overkriminalisasi. Ketentuan ini sudah selayaknya untuk dihilangkan dari RKUHP.

Dalam rapat Panitia Kerja (Panja) RKUHP di Komisi III DPR RI, kedua pasal ini dibahas pada 14 Desember 2016 dan disetujui oleh DPR dengan catatan. DPR meminta Pemerintah untuk memperbaiki redaksional dan mengakomodir perbuatan bukan dilaksanakan oleh petugas pemerintah (NGO, LSM). DPR juga memerlukan masukan dan penjelasan dari NGO, LSM, lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan terkait pasal kontrasepsi ini. Namun hingga masa akhir pembahasan, sampai dengan Juni 2018, pasal ini tidak masuk ke dalam daftar pending isu, sehingga tidak pernah dibahas secara mendalam. Pembahasan mengenai pasal ini hanya mengemuka di masyarakat dan pihak DPR dan Pemerintah melalui berbagai pendapatnya di media. Atas perdebatan ini, terjadi beberapa perubahan rumusan mengenai pasal ini yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 6. Perkembangan Ketentuan mengenai Kontrasepsi

No AspekAspekVersi20Tabel 6. Perkembangan Ketentuan mengenai Kontrasepsi Versi 2015 Versi Mei 2018Versi Mei 2018
1. Pengecualian pidanaUntuk petugas berwenang pelaksanaan keluarga berencana dan pencegahan penyakit menular27.Untuk petugas yang berwenang dalam rangka pelaksanaan • keluarga berencana, • pencegahan penyakit • infeksi menular seksual, atau • untuk kepentinga n pendidikan dan penyuluhan
relawan yang mendapat tugas dari pejabat berwenang28
2.Sanksi2. Sanksi Denda minimal Rp 10 juta Denda minimalRp 1 juta

24 Dalam draft terakhir versi 28 Mei 2018, dapat diakses melalui reformasikuhp.prg

25 Penjelasan Umum PP No 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi 26 Inung, BKKBN Akan Berikan Honor Untuk Kader KB,

http://poskotanews.com/2015/12/15/bkkbn-akan-berikan-honor-untuk-kader-kb/, diakses pada 12 Juni 2018

27 Pasal 483 RKUHP versi 2015

2.2.4 Ketentuan-ketentuan Mengenai Aborsi

Dalam Pasal 502 ayat (1) RKUHP dinyatakan bahwa setiap perempuan yang menggugurkan atau mematikan kandungannya atau meminta orang lainuntuk menggugurkan kandungannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun penjara. Selain itu dalam Pasal 444 juga dimuat tentang pemidanaan mempertunjukkan alat yang dapat mengugurkan kandungan.

Rumusan pasal 502 ayat (1) yang mengkriminalisasi seluruh bentuk pengguguran kandungan dan secara spesifik mengkriminalisasi perempuan yang melakukan aborsi bertentangan dengan Pasal 75 UU No 36 tahun 2009 tentang kesehatan bahwa larangan aborsi kecualikan untuk kedaruratan medis dan untuk korban perkosaan. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi juga mengeculikan aborsi boleh dilakukan atas kedaruratan medis dan untuk korban perkosaan. Sedangkan RKUHP berusaha mengkriminalkan semua bentuk perbuatan aborsi, terlebih lagi secara spesifik pasal tersebut mengkriminalkan perempuan. Pengecualian pemidanaan hanya berlaku pada dokter yang melakukan aborsi tersebut, tidak untuk perempuan yang melakukan. Hal ini jelas akan membahayakan program pemerintah Presiden Joko Widodo yang berkomitmen untuk menurunkan angka kematian Ibu hamil dan angka kematian dini bayi.

Berdasarkan Profil Kesehatan Indonesia tahun 2016, angka kematian Ibu pada tahun 2012 menunjukkan tren kenaikan mencapai 359 kematian per 100.000 kelahiran, sedangkan Pemerintah Presiden Joko Widodo lewat Pepres SGDs mentargetkan menurunkan angka kematian ibu menjadi 309 per 100.000 kelahiran di tahun 2019.

Menurut BKKBN 29 , Kehamilan tidak diinginkan menyumbang 75% angka kematian ibu, sementara data konsultasi kehamilan di PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) selama 10 tahun konsisten menunjukkan bahwa 20 orang perhari mengalami kehamilan tidak diinginkan dimana 75% nya adalah pasangan yang menikah dan tidak lagi ingin menambah anak karena alasan kesehatan dan ekonomi. Kementerian Kesehatan sejak 2012 sudah menjalankan program penyediaan layanan kesehatan untuk ibu hamil sampai ke pedesaan, sehingga yang menjadi penting adalah memastikan perempuan hamil memeriksakan kehamilannya, dan memitigasi resiko atas kehamilan tidak diinginkan termasuk untuk korban perkosaan dan kehamilan yang membahayakan nyawa Ibu seperti yang telah diatur dalam UU no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan , kriminalisasi bukan merupakan jalan tepat untuk menjamin akses informasi dan layanan kesehatan ibu hamil.

28 Pasal 445 RKUHP versi 28 Mei 2018

2.2.5 Ketentuan Mengenai Kriminalisasi Extra Marital Sex

Dengan alasan moral, Para Perumus RKUHP mengkriminalisasi semua bentuk hubungan seksual di luar perkawinan melalui perluasan pasal perzinaan30, termasuk di dalamnya perzinaan atau persetubuhan di luar perkawinan antar para pihak yang tidak terlibat dalam perkawinan. Pada perkembangannya, Perumus RKUHP mengatur delik tersebut sebagai delik aduan, hanya dapat diproses berdasarkan aduan suami, istri, orang tua dan anak.

Berikut tabel 7 mengenai perkembangan pengaturan tentang perzinaan:

Draft 2015 Draft 28 Mei 2018
(lima) tahun ….. e. laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukanzina, dengan pidana penjara paling lama 5 ……pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun: …… e. laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan melakukan persetubuhan.

Aliansi Nasional Reformasi KUHP tetap pada posisi menolak pasal ini masuk ke dalam RKUHP. Pasal ini akan meningkatkan angka perkawinan anak. Berdasarkan penelitian Institute for Criminal Justice Reform dengan UNICEF pada tahun 2016 tentang dispensasi perkawinan menjukkan bahwa 89% perkawinan anak di Indonesia terjadi karena kekhawatiran orang tua, baik karena faktor ekonomi maupun karena asumsi orang tua bahwa anaknya telah melakukan hubungan di luar perkawinan31. Adanya pasal ini akan membuat perkawinan anak menjadi jalan keluar untuk lepas dari pemidanaan.

29 Update Indonesia. Volume XII. No %-Juni 2018. The Indonesian Institute 30 dalam draft terakhir diatur dalam Pasal 446

2.2.6 Kriminalisasi Hubungan Sesama Jenis

Pada awal Januari 201832, pasca putusan Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pengujian UU tentang perluasan delikdelik tentang kesusilaan dalam KUHP untuk mengkriminalisasi perbuatan cabul sesama jenis, timbul wacana dari pihak perumus RKUHP untuk mengkrimnaliasi hubungan seksual sesama jenis. Wacana tersebut dilakukan dengan mengubah rumusan Pasal 495 tentang perbuatan cabul sesama jenis terhadap anak (dalam naskah RKUHP 2015). Saat itu diwacanakan untuk mengkriminalisasi semua hubungan seksual sesama jenis dengan memberikan 4 syarat, yaitu apabila perbuatan cabul tersebut dilakukan di depan umum, ada unsur paksaan, dipublikasikan dan mengandung unsur pornografi.

Aliansi Nasional reformasi KUHP menolak adanya rumusan tersebut. Walaupun pihak perumus RKUHP berkelit bahwa pasal tersebut tidak menyasar orientasi seksual seseorang dengan merumuskan kondisi-kondisi tertentu. Aliansi Nasional Reformasi KUHP menilai bahwa hadirnya wacana rumusan tersebut bertendensi kuat menyasar kelompok orientasi seksual berbeda, sehingga menjadi sangat diskriminatif.

Langkah yang cukup progresif ditunjukkan oleh perumus RKUHP. Pada draft 28 Mei 2018 pemerintah merekomendasikan perubahan yang cukup signifikan mengenai rumusan pasal kriminalisasi hubungan sesama jenis ini. Pasal 454 (draft 8 Maret 2018) yang mengatur tentang tindak pidana pencabulan sesama jenis dihapus dan mengintegrasikan pasal tersebut pada Pasal 451 tentang Percabulan. Pada catatan tim pemerintahdi draft 28 Mei 2018 dijelaskan bahwa perbuatan cabul dalam ketentuan ini dilakukan dengan orang yang sama jenis kelaminnya atau orang yang berbeda jenis kelaminnya. Yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” sendiri pihak perumus menyatakan sebagai segala perbuatan yang melanggar norma kesusilaan, kesopanan, atau perbuatan lain yang tidak senonoh, dan selalu berkaitan dengan nafsu birahi atau seksualitas.

31 Koalisi 18+, Menyingkap Tabir Dispensasi Perkawinan: Penelitian Permohonan Dispensasi Perkawinan Yang Diajukan Kepada Pa Di 3 Kabupaten Di Indonesia:

Tuban, Bogor Dan Mamuju 2013-2015 32 Dalam Rapat Pembahasan RKUHP antara Pemerintah dan DPR pada 16 Januari 2018

2.2.7 Ketentuan Mengenai Contempt of Court atau Tindak Pidana terhadap Proses Peradilan

Pengaturan berkaitan dengan contempt of court dalam RKUHP versi 28 Mei 2018, diatur di dalam Bab VI yang terdiri dari Pasal 302 hingga 325. Pengaturan di dalam RKUHP merupakan bentuk yang lebih luas dari Contempt of Court karena juga mengandung ketentuan terkait pengabaian perintah pengadilan, penghinaan pada hakim dan integritas peradilan, trial by press, sampai dengan perlakuan tidak sopan di muka sidang. Dalam uraian mengenai tindak pidananya, dapat dilihat bahwa RKUHP menggabungkan pasal-pasal yang dikualifikasikan sebagai "tindak pidana terhadap proses peradilan" menjadi satu bab khusus, dimana sebelumnya pasal-pasal tersebut tersebar dalam beberapa bab, selain itu terdapat pula ketentuan-ketentuan baru yang diadopsi dari beberapa negara lain. Tim Perumus RKUHP menyampaikan bahwa ketentuan ini dibuat untuk melindungi proses peradilan dan memiliki sifat futuristik.

Ketentuan Pasal 303 huruf c dan huruf d yang ada di bawah titel tindak pidana terhadap proses peradilan, menuai banyak perdebatan dalam pembahasan RKUHP. Pasal 303 huruf c mengatur mengenai setiap orang yang menghina hakim atau menyerang integritas atau sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan dan Pasal 303 huruf d mengatur mengenai setiap orang yang mempublikasikan atau membolehkan untuk dipublikasikan segala sesuatu yang menimbulkan akibat yang dapat memperngaturhi sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan. Kedua ketentuan ini, bersinggungan secara erat dengan hak atas kebebasan berpendapat yang dimiliki setiap orang. Terhadap Pasal 303 huruf c, kritik disampaikan karena ketiadaan penjelasan apakah ketentuan ini berlaku di dalam persidangan atau juga berlaku di luar persidangan. Sedangkan, terhadap Pasal 303 huruf d, dikhawatirkan keberadaannya dapat mencederai hak atas informasi dan kemerdekaan yang dimiliki oleh Pers. Pemerintah menyampaikan bahwa Pasal 303 huruf d dimunculkan untuk mencegah adanya trial by press karena adanya pemberitaan yang mendahului putusan pengadilan yang kemudian dapat memengaruhi independensi hakim. Padahal, peradilan di Indonesia memiliki sifat yang terbuka untuk umum sehingga pemberitaaan seharusnya bebas untuk dilakukan.

Secara umum, contempt of court sendiri sebenarnya merupakan ketentuan yang secara khusus muncul sebagai pranata di dalam sistem adversary model. contempt of court di dalam adversary model digunakan untuk mengontrol kebebasan yang diberikan kepada para pihak dalam rangka menampilkan best case nya masing-masing guna memenangkan perkara. Sistem peradilan Indonesia tidak menganut adversary model, melainkan non-adversary model. Sistem ini tidak mengenal adanya pranata contempt of court dikarenakan hakim dalam nonadversary model memiliki peranan yang sangat besar dalam proses peradilan.

Berdasarkan hal tersebut, Aliansi Nasional Reformasi KUHP memandang bahwa ketentuan berkaitan dengan contempt of court sebenarnya tidak diperlukan di Indonesia. Selain karena memang dalam sistem non-advesary model yang dianut oleh Indonesia tidak dikenal adanya pranata ini, keberadaan contempt of court justru akan memperkuat kedudukan hakim dalam proses peradilan dan menimbulkan tidak ada satu lembaga atau kekuasaan pun yang dapat melakukan kontrol terhadap kinerja para hakim dalam menjalankan tugasnya.

2.2.8 Ketentuan Mengenai Tindak Pidana Khusus

a. Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika

Tindak pidana narkotika dan psikotropika merupakan salah satu tindak pidana yang ketentuannya dimasukkan ke dalam RKUHP dengan dalih rekodifikasi tindak pidana di luar KUHP. Ketentuan mengenai Tindak Pidana Narkotika serta Psikotropika ditempatkan di dalam Bab XXXVIII Pasal 700-717 untuk Tindak Pidana Narkotika dan Pasal 718-722 untuk Tindak Pidana Psikotropika.

Dengan diakomodasinya tindak pidana narkotika dalam RKUHP negara justru secara jelas menegaskan pendekatan yang digunakan untuk menangani masalah narkotika adalah dengan pendekatan pidana. Padahal, secara internasional negara-negara dunia telah memproklamasikan pembaruan kebijakan narkotika dengan pendekatan kesehatan masyarakat. Masalah narkotika yang pelik dan bersifat administrasi tersebut harusnya tidak disempitkan diatur dalam RKUHP.

RKUHP begitu saja melakukan salin-tempel (copy paste) ketentuan pada pasal-pasal tindak pidana dalam UU No 35 tahun 2009, termasuk rumusan yang memuat pasal karet yang dapat memenjarakan pecandu dan korban penyalahguna narkoitka. Ketentuan tersebut ditempatkan pada skema penghukuman yang jelas-jelas berlawanan dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 yang menempatkan rehabilitasi sebagai tanggung jawab negara dan hak pecandu dan korban penyalahguna narkotika.

Ketidakselarasan sifat dari UU Nomor 35 Tahun 2009 dan RKUHP juga menjadi problem tersendiri. Keberadaan UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah sebagai undang-undang yang bersifat regulatif, sedangkan RKUHP memiliki core sebagai pengaturan mengenai tindak pidana. Kondisi ini kemudian akan menimbulkan kebingungan lebih lanjut karena pengaturan mengenai penggolongan narkotika yang tercantum sebagai unsur tindak pidana di dalam delik terdapat di dalam peraturan perundangundangan yang terpisah, yakni UU Nomor 35 Tahun 2009. Pada saat penerapan dilakukan jelas akan menimbulkan kebingungan. Cita-cita rekodifikasi yang seharusnya mempermudah penegakan hukum justru tidak akan tercapai. Rumusan pidana di RKUHP, penggolangannya justru diatur dalam UU No 35 tahun 2009, tentu akan menyulitkan.

Tindak pidana narkotika dan psikotropika di dalam RKUHP tidaklah tepat, sehingga keberadaannya di dalam RKUHP harus dicabut. Pemerintah dan DPR sebaiknya berfokus pada penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang sudah ada saat ini, mengingat saat ini RUU Narkotika juga sedang dalam masa pembahasan.

b. Tindak Pidana Korupsi

Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi dimuat dalam Bab XXXVIII Pasal 687-696. Terdapat beberapa tindak pidana baru di dalam RKUHP mengenai korupsi yang diadopsi dari ketentuan UNCAC. Pengaturan tersebut terkait dengan trading in influence, illicit enrichment, corruption on private sector, serta tindak pidna korupsi pejabat publik asing dan pejabat dari organisasi internasional publik.

Permasalahan terkait dengan dimasukkannya tindak pidana korupsi yang sebelumnya berada di luar KUHP ke dalam RKUHP muncul karena adanya permasalahan terkait kodifikasi. Sebagaimana diketahui, UU Tipikor memiliki kekhususankekhususan tertentu yang hal ini tidak dimuat di dalam Buku I RKUHP, seperti contohnya ketentuan mengenai percobaan dan permufakatan jahat yang dipidana sama dengan perbuatan selesai. Ketentuan-ketentuan yang khusus tersebut, tidak dapat dijamin keberlakuannya, mengingat beberapa pasal-pasal dalam UU Tipikor telah diadopsi di dalam RKUHP, sehingga pasal tersebut karena dimuat di dalam RKUHP, kemudian secara otomatis akan mengikuti ketentuan Buku I dan bukan ketentuan khusus sebagaimana dimuat di dalam UU Tipikor.

Masalah lain yang harus diperhatikan di dalam perkembangan pembahasan RKUHP mengenai Tindak Pidana Korupsi adalah adanya duplikasi pengaturan yang rentan menimbulkan peluang korupsi dalam bentuk perdagangan pasal. Sebagai contoh, Pasal 687 RKUHP dan Pasal 2 UU Tipikor mengenai delik melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain, yang unsur deliknya sama namun berbeda dalam ancaman pidananya saja. Ancaman pidana Pasal 687 RKUHP adalah pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dengan denda minimal 10 juta dan maksimal 2 miliar, sedangkan Pasal 2 UU Tipikor ancaman pidananya adalah pidana penjara minimal 2 tahun dan maksimal 20 tahun serta denda minimal 200 juta dan maksimal 1 Miliar.

Berkaitan dengan ketentuan-ketentuan mengenai tindak pidana khusus, Pemerintah dan DPR menegaskan bahwa ketentuan tindak pidana khusus yang masuk ke dalam RKUHP hanyalah merupakan core crime. Namun, tidak dijelaskan lebih lanjut oleh Pemerintah dan DPR apa sebenarnya yang dimaksud dengan core crime dan ukuran apa yang digunakan oleh DPR dan Pemerintah dalam menentukan core crime. Lebih lanjut, RKUHP yang saat ini dibahas merupakan undang-undang kodifikasi, bukan umbrella act. Dalam undang-undang kodifikasi, tidak diperlukan adanya suatu delik yang hanya merupakan cantolan. Hal ini mencerminkan inkonsistensi perumus dalam mengambil sikap mengenai tindak pidana khusus dalam RKUHP.

Dalam perkembangannya, pasca pertemuan presiden dengan KPK untuk membahas tentang Tindak Pidana Korupsi dalam RKUHP, pemerintah melakukan rapat pembahasan RKUHP yang menghasilkan draft dari internal pemerintah tentang Bab Tindak Pidana Khusus. Salah satu kemajuan mengenai masuknya ketentuan 4 tindak pidana dalam UNCAC disepakati dalam rapat internal pemerintah 25 Juni 2018 untuk materi muatan dalam UNCAC tidak dicantumkan dalam core crime tindak pidana korupsi tetapi akan didorong menjadi muatan perubahan UU 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Tidak diketahui apa latar belakang dilakukan perubahan tersebut.

c. Tindak Pidana Pelanggaran Berat Terhadap Hak Asasi Manusia

Kejahatan lain yang dimasukkan di dalam Bab mengenai Tindak Pidana Khusus dalam RKUHP adalah tindak pidana pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Tindak pidana pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia sebagian besar diadopsi dari UU Nomor 26 Tahun 2000 melalui ketentuan Pasal 680 hingga

Pasal 683 RKUHP. Dalam RKUHP yang termasuk sebagai tindak pidana pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia meliputi tindak pidana genosida, tindak pidana terhadap kemanusiaan, tindak pidana dalam masa perang, serta tindak pidana agresi.

Penempatan tindak pidana pelanggaran berat terhadap HAM di dalam RKUHP dinilai sebagai langkah yang tidak tepat untuk dilakukan, mengingat prinsip-prinsip umum yang dimuat di dalam Buku I RKUHP tidak cukup meliputi kejahatan yang berkategori pelanggaran berat hak asasi manusia. Contoh prinsip-prinsip umum yang tidak berlaku di dalam penegakan tindak pidana pelanggaran berat HAM adalah daluwarsa penuntutan dan eksekusi, prinsip ne bis in idem, gugurnya penuntutan karena adanya pemberian amnesti, serta alasan penghapusan pidana karena perintah jabatan atau perintah tersebut melanggar hukum. Padahal, karakteristik khusus di dalam tindak pidana pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia sudah ditegaskan di dalam Statuta Roma serta Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law, General Comments 31, Update Set of Principles to Combat Impunity.

Selain itu, rumusan pasal tindak pidana pelanggaran berat terhadap HAM juga tidak lebih baik dari rumusan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Masih terdapat inkonsistensi dalam hal penerjemahan, formulasi unsur, maupun rumusan yang tidak sesuai dengan ancaman pidana antara ketentuan dalam RKUHP dengan hukum internasional, khususnya Statuta Roma.

Dengan memaksakan masuknya jenis kejahatan pelanggaran berat terhadap HAM, maka bobot kejahatan (gravity of the crimes) dari jenis kejahatan ini akan menjadi melemah, dikarenakan jenis kejahatan tersebut telah dikenal sebagai kejahatan luar biasa dan merupakan kejahatan internasional yang termasuk pelanggaran terhadap ius cogens dan erga omnes yakni norma tertinggi dalam hukum internasional yang mengalahkan norma-norma lain dan merupakan kewajiban semua negara untuk melakukan penuntutan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Aliansi Nasional Reformasi KUHP merekomendasikan agar tindak pidana pelanggaran berat terhadap HAM tidak dimasukkan di dalam RKUHP dan mendorong adanya amandemen terhadap UU Nomor 26 Tahun 2000 untuk lebih memaksimalkan penegakan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran berat terhadap HAM.

Bab III.

Kesimpulan dan Saran

3.1 Kesimpulan

Peliknya masalah dan proses yang dihadapi dalam pembaruan hukum pidana nasional mengisyaratkan bahwa proses ini harus dilakukan secara terbuka dan bersama-sama dengan melibatkan partisipasi dari semua kalangan masyarakat Indonesia. Keterbukaan dan partisipasi menjadi prasyarat penting dalam mempercepat proses pembaruan hukum pidana yang salah satunya dilakukan melalui amandemen KUHP. Karena masukan dan rekomendasi dari publik akan menjadi bahan utama berhasilnya proses pembaruan yang dilakukan. Hal ini akan meminimalisasi kontroversi dan perdebatan mengenai isu-isu tertentu dalam RKUHP. Karena, masyarakat secara terbuka dapat memberikan pendapat dan rekomendasinya secara langsung dan terlibat secara langsung melalui mekanisme di parlemen.

Dilain pihak, Pemerintah dan DPR RI juga tidak dapat menutup diri terhadap isu-isu krusial yang terdapat dalam RKUHP yang berpotensi mengurangi penikmatan hak-hak warga negara. Adanya pending issues dalam pembahasan RKUHP menunjukkan bahwa masyarakat masih keberatan dengan beberapa ketentuan dalam RKUHP yang diprediksi akan mengekang kebebasan warga negara dan memberikan kekuasaan yang tidak terkontrol kepada penguasa.

Termasuk ketentuan yang kontraproduktif dengan pemajuan hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, upaya-upaya peningkatan kesehatan bagi perempuan dan perlindungan anak serta kelompok rentan lainnya.

3.2 Saran

Berkaitan dengan temuan-temuan dalam pembahasan RKUHP, Aliansi Nasional Reformasi KUHP merekomendasikan agar proses pembahasan berjalan optimal dengan melibatkan sebesarbesarnya partisipasi publik, maka Pemerintah dan DPR RI :

1. Memberikan informasi seluas-luasnya mengenai jadwal dan tahapan proses pembahasan RKUHP, termasuk didalamnya menghapuskan rapat-rapat yang sifatnya tertutup;

2. Melakukan konsultasi publik di beberapa wilayah Indonesia untuk mendapatkan masukan mengenai isu-isu yang dianggap penting dan krusial yang akan berdampak pada pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia;

Selain Pemerintah dan DPR RI, masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat sipil yang memiliki perhatian terhadap upaya-upaya demokratisasi dan pemajuan hak asasi manusia, juga harus dapat berpartisipasi dalam mengawal proses pembaruan hukum pidana yang dilakukan di DPR RI dengan melakukan pemantauan dan memberikan aspirasinya secara langsung kepada Pemerintah maupun DPR RI. Hal ini perlu dilakukan, agar Pemerintah dan DPR memahami bahwa proses yang dilakukan menjadi target dan sasaran yang dipantau secara intensif oleh masyarakat sipil Indonesia.

Lampiran 1. Ringkasan Proses Perkembangan Pembahasan RKUHP

Secara garis besar proses pembahasan RKUHP selama 2018 dapat dilihat dalam tabel berikut:

No TaranggalAgenda SidangNo Tanggal Agenda Sidang Kesimpulan Sidang
1. 15 Januari 2018 MelanjutkanPembahasan Pola Ancaman Pidana, Pending Issue, Tindak Pidana Khusus, dan Ketentuan Peralihan RKUHP12 pending issue, 4 sudah dibahas 1. Metode untuk menentukan jenis dan sanksi pidana dengan metode delphy disepakati 2. Isu yang masih perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat selanjutnya: a. Core crime dalam Bab Tindak Pidana Khusus b. Hukum yang hidup dalam masyarakat c. Zina d. LGBT 3. Pending issue yang sudah dibahas dan
1memperi ngan dan memperb erat pidana d. Tindak pidana mendirika n organisasi
2. 16 Januari 2018 MelanjutkanPembahasan Pending Issue dan Tindak Pidana Khusus1. Tindak pidana memasuki wilayah yang sedang dibangun untuk keperluan pertahanan keamanan negara disepakati ancaman pidananya 2. Ancaman bagi tindak pidana terhadap martabat presiden dan wakil presiden disepakati khususnya
———345dengan delphy method 3. Tindak pidana penghinaan terhadap presiden disetujui 4. Perluasan Tindak pidana perzinaan disetujui 5. Tindak Pidana Hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan akan dibawa ke Panja 6. Perbuatan
—cabul sesama jenis dibawa ke Panja, ditambhkan ayat (3) untuk pembatasan dalam hal tindak pidana tesebut menimbulkan luka 7. Tindak pidana perjudian 8. Menentukan core crime dalam Tindak pidana khusus 1. Pembahasan
L3. 17 Januari 2018 MelanjutkanPembahasan Ketentuan1. Pembahasan ketentuan peralihan
Peralihan dan Ketentuan Penutup RKUHPa. Berkaitan dengan istilah: korporasi, benda, pegawai negeri yang harus disamakan nantinya b. Penentuan kategori dan besaran pidana denda yang harus disamakan c. Ketentuan mengenai tindak
4. 5 Februari 2018 MelanjutkanPembahasan Bab Tindak Pidana Khusus, Mengecek serta menyesuaikan Pasal-pasal RKUHP agar tidak bertentangan dengan UU existing (Timsin)Hukum Pidana Pending issue yang dibahas untuk kemudian dilanjutkan ke panja: 1. Rumusan hukum yang hidup dalam masyarakat sudah diperbaiki tim pemerintah 2. Ketentuan hukuman mati
——sudah diperbaiki 3. Pending issue tentang usia terkait pertimbangan penjatuhan pidana penjara 4. Pengertian dan istiliah sudah diperbaiki 5. Alasan memperingan dan memperberat pidana sudah diperbaiki 6. Ketentuan
9. Perjudian 10. Ketentuan peralihan 11. Judul RUU 12. Ketentuan bab tipidsus 1. Pelaksanaan pemenuhan sanksi adat
5. 30 Mei 2018 Membahaspending issue namun hanya untuk 7 pending issue23bab tipidsus 1. Pelaksanaan pemenuhan sanksi adat yang ada dalam ketentuan hukum yang hidup dalam masyarakat 2. Pidana mati 3. Pasal penghinaan presiden 4. Delik percabulan, sesama jenis dihapuskan 5. Pasal perjudian di pending pembahasann ya 6. Pasal

Lampiran 2. Agenda Pembahasan Tertutup oleh Pemerintah

Agenda Pembahasan Tertutup oleh Pemerintah
Rapat internal penRapat internal pemerintah 26 Maret 2018
Rapat internal pRapat internal pemerintah 9 April 2018
Rapat internal peRapat internal pemerintah 16 Mei 2018
Rapat internal peRapat internal pemerintah 28 Mei 2018
Rapat internal peRapat internal pemerintah 25 Juni 2018
Rapat internal peRapat internal pemerintah 26 Juni 2018
Rapat internal peRapat internal pemerintah 27 Juni 2018
Rapat internal peRapat internal pemerintah 28 Juni 2018

PROFIL ELSAM

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Institute for Policy Research and Advocacy), disingkat ELSAM, adalah organisasi advokasi kebijakan, berbentuk Perkumpulan, yang berdiri sejak Agustus 1993 di Jakarta. Tujuannya turut berpartisipasi dalam usaha menumbuhkembangkan, memajukan dan melindungi hakhak sipil dan politik serta hak-hak asasi manusia pada umumnya – sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan BangsaBangsa. Sejak awal, semangat perjuangan ELSAM adalah membangun tatanan politik demokratis di Indonesia melalui pemberdayaan masyarakat sipil lewat advokasi dan promosi hak asasi manusia (HAM).

VISI: Terciptanya masyarakat dan negara Indonesia yang demokratis, berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia.

MISI: Sebagai sebuah organisasi non pemerintah (Ornop) yang memperjuangkan hak asasi manusia, baik hak sipil-politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya secara tak terpisahkan.

KEGIATAN UTAMA: 1) Studi kebijakan dan hukum yang berdampak pada hak asasi manusia; 2) Advokasi hak asasi manusia dalam berbagai bentuknya; 3) Pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia; 4) Penerbitan dan penyebaran informasi hak asasi manusia

PROGRAM KERJA: 1) Pengintegrasian prinsip dan norma hak asasi manusia dalam kebijakan dan hukum negara; 2)

pengintegrasian prinsip dan norma hak asasi manusia dalam kebijakan tentang operasi korporasi yang berhubungan dengan masyarakat local; dan 3) penguatan kapasitas masyarakat sipil dalam memajukan hak asasi manusia

Alamat :

Jl. Siaga II No. 31, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Indonesia - 12510

Tel: +62 21 7972662, 79192564, Fax: +62 21 79192519,

Surel: [email protected] Laman: www.elsam.or.id

Twitter: @elsamnews dan @elsamlibrary

Facebook: www.facebook.com/elsamjkt

Profil ICJR

Institute for Criminal Justice Reform, disingkat ICJR, merupakan lembaga kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi sistem peradilan pidana dan hukum pada umumnya di Indonesia.

Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah mereformasi hukum dan sistem peradilan pidananya ke arah yang demokratis. Di masa lalu hukum pidana dan peradilan pidana lebih digunakan sebagai alat penompang kekuasaan yang otoriter, selain digunakan juga untuk kepentingan rekayasa sosial. Kini saatnya orientasi dan instrumentasi hukum pidana sebagai alat kekuasaan itu dirubah ke arah penopang bagi bekerjanya sistem politik yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Inilah tantangan yang dihadapi dalam rangka penataan kembali hukum pidana dan peradilan pidana di masa transisi saat ini.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan usaha yang terencana dan sistematis guna menjawab tantangan baru itu. Suatu grand design bagi reformasi sistem peradilan pidana dan hukum pada umumnya harus mulai diprakarsai. Sistem peradilan pidana seperti diketahui menduduki tempat yang sangat strategis dalam kerangka membangun the Rule of Law, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebab demokrasi hanya dapat berfungsi dengan benar apabila ada pelembagaan terhadap konsep the Rule of Law. Reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dengan demikian merupakan “conditio sine quo non” dengan proses pelembagaan demokratisasi di masa transisi saat ini.

Langkah-langkah dalam melakukan transformasi hukum dan sistem peradilan pidana agar menjadi lebih efektif memang sedang berjalan saat ini. Tetapi usaha itu perlu mendapat dukungan yang lebih luas. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) berusaha mengambil prakarsa mendukung langkah-langkah tersebut. Memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap the Rule of Law dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Inilah alasan kehadiran ICJR

Alamat : Jl. Attahiriyah No 29, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12510 Telp/Fax : (62-21) 7981190 Email : [email protected]

Profil Aliansi Nasional Reformasi KUHP

Aliansi Nasional Reformasi KUHP ini dibentuk pada tahun 2005 oleh organisasi-organisasi yang perhatian terhadap reformasi hukum pidana, untuk menyikapi Draft Rancangan UndangUndang KUHP yang dirumuskan pada Tahun 1999-2006 oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, terutama yang berkenaan isu Reformasi Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia.

Fokus utama dari kerja Aliansi Nasional Reformasi KUHP adalah untuk mengadvokasi kebijakan reformasi hukum pidana, dalam hal ini RKUHP. Dalam melakukan advokasi, Aliansi memiliki dua fokus utama: (i) mendorong lahirnya rumusanrumusan pengaturan delik yang berperspektif HAM dan (ii) mendorong luasnya partisipasi publik dalam proses pembahasan dan perumusan ketentuan dalam KUHP.

RKUHP memiliki beberapa masalah mendasar, baik berkaitan dengan pilihan model kodifikasi, maupun pengaturan delik-delik pidananya. Berbagai rumusan delik seperti pengaturan delik kejahatan Negara dan delik susila ataupun agama berpotensi melanggar nilai-nilai hak asasi manusia. Potensi pelanggaran hak ini mencakup hak perempuan dan anak, hak sipil politik, kebebasan pers dan media, hak atas lingkungan dan sumber daya alam dan kebebasan beragama.

Untuk memperluas jaringan kerja dan dukungan dari publik, Aliansi Nasional Reformasi KUHP mengembangkan advokasi di tingkat Nasional dan di seluruh Indonesia atas RUU KUHP. Aliansi Nasional Reformasi KUHP ini juga dibentuk sebagai resource center advokasi RKUHP, sehingga masyarakat dapat mengakses perkembangan RKUHP di Parlemen dan juga berbagai informasi seputar advokasi RKUHP.

Sepanjang tahun 2016-2018, berbagai kegiatan utama Aliansi di seluruh Indonesia mencakup: (1) seri diskusi terfokus (FGDs) dan diskusi publik untuk menjaring masukan dari berbagai daerah di Indonesia seperti di Jawa, Sumatera, Batam, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi, dan Papua, (2) Penyusunan berbagai dokumen kunci, seperti kertas-kertas kerja tematik (11 tema), Daftar inventaris Masalah (DIM), leaflet, dan berbagai alat kampanye lainnya, (3) Pembuatan website yang berisi seluruh informasi mengenai pembahasan RKUHP, baik aktivitasaktivitas Aliansi, paper-paper pendukung, kertas kerja, maupun informasi lain yang berkaitan dengan RKUHP.

Keanggotaan dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP bersifat terbuka bagi organisasi – organisasi non pemerintah di Indonesia.

Sampai saat ini anggota Aliansi Nasional Reformasi KUHP adalah Elsam, ICJR, PSHK, ICW, LeIP, AJI Indonesia, LBH Pers, Imparsial, KontraS, HuMA, Wahid Institute, LBH Jakarta, PSHK, ArusPelangi, HRWG, YLBHI, SEJUK, LBH APIK, LBH Masyarakat, KRHN, MAPPI FH UI, ILR, ILRC, ICEL, Desantara, WALHI, TURC, Jatam, YPHA, CDS, ECPAT.

Sekretariat Aliansi Nasional Reformasi KUHP: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Jalan Attahiriyah No. 29, Pejaten Barat, Jakarta Selatan 12530 Email infoicjr [at] icjr [dot] or [dot] id Phone/Fax (62-21) 7981190

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jl. Siaga II No.31, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Indonesia – 12510 Tel: +62 21 7972662, 79192564, Fax: +62 21 79192519, Surel: [email protected]