Monitoring Parlemen Seri # 2 Perkembangan Pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual
Monitoring Parlemen
Seri #2
Perkembangan Pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual
Penulis
Ajeng Gandini Kamilah
Observer
Desy Rahmawati Aziz Genoviva Alicia Ajeng Gandini Kamilah
Editor
Erasmus Napitupulu Wahyu Wagiman
Desain Sampul
Dodi Sanjaya
Lisensi Hak Cipta
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
ISBN :
Diterbitkan Oleh:
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Aliansi Nasional Reformasi KUHP
Dipublikasikan pertama kali pada : Juli 2018
Pengantar Penerbit
Sejak Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan (FPL) menyerahkan Naskah Akademik dan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) kepada Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI pada 23 Agustus 2016 yang lalu, belum ada kemajuan berarti dalam pembahasan RUU PKS. Sampai dengan Mei 2018, belum ada lagi proses pembahasan terhadap RUU PKS. Panitia Kerja (Panja) RUU PKS juga belum mengundang semua pemangku kepentingan untuk memberikan pendapat dan rekomendasinya terhadap RUU ini. Kelompok terakhir yang diundang Rapat Dengar Pendapat (RDP) adalah organisasi-organisasi kemasyarakatan, sepertii PP Muhammadiyah, PBNU, AILA (Aliansi Cinta Keluarga), PWKI (Persatuan Wanita Kristen Indonesia) dan Wanita Hindhu Dharma Indonesia.
Proses pembahasan yang dilakukan DPR RI bersamasama dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Menteri Hukum dan HAM ini perlu diperhatikan mengingat terdapat isu-isu krusial yang akan mempengaruhi proses perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak-hak perempuan. Bagaimana negara harus bertanggungjawab untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku-pelaku kekerasan seksual disatu sisi, sekaligus memberikan pemulihan terhadap korban. Hal ini juga akan berkaitan dengan peran dan fungsi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam melakukan pencegahan, perlindungan, penanganan dan pemulihan korban kekerasan seksual.
Oleh karenanya, untuk mengenai proses pembahasan dan substansi RUU PKS, ELSAM bersama-sama ICJR dan Aliansi Nasional RKUHP melakukan monitoring terhadap proses pembahasan RUU PKS. Laporan monitoring ini menyajikan progres pembahasan RUU PKS, termasuk substansi dan ketentuan-ketentuan dalam RUU PKS yang diperkirakan akan mempengaruhi penikmatan hak asasi manusia di Indonesia, khususnya hak-hak perempuan.
Akhirnya, selamat membaca.
Jakarta, 31 Juli 2018
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
Pengantar Penerbit Daftar Isi I Pendahuluan : Perkembangan 1 Masuknya RUU ke DPR RI II Perkembangan Substansi Rancangan Antara Naskah Versi DPR dan DIM Pemerintah 2.1 Mengenai Hak-hak Korban 3 2.2 Mengenai Rumusan Tindak Pidana 5 2.3 Munculnya Pidana Mati Dalam RUU 15 PKS III Proses Pembahasan 16 IV Ringkasan Proses Pembahasan RUU 17 PKS Profil ELSAM 18 19 Profil ICJR 20 Profil Aliansi Nasional RKUHP
Perkembangan Pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual
I. Pendahuluan : Perkembangan Masuknya RUU PKS ke DPR RI Perjalanan panjang Rancangan udang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual dimulai dengan disusunnya rancangan undang-undang ini oleh Komnas Perempuan bersama dengan Forum Pengada Layanan pada pertengahan tahun 2014. Komnas Perempuan bersama-sama dengan Forum Pengada Layanan (FPL) mendorong beberapa reformasi hukum terkait dengan kekerasan seksual ini.
Pada 23 Agustus 2016, Komnas Perempuan dan FPL menyerahkan Naskah Akademik dan Rancangan UU Penghapusan Kekerasan Seksual kepada Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah. Sebelumnya pada Mei 2016, draft RUU ini juga telah diserahkan kepada Badan Legislasi DPR yang diwakilkan pemberiannya oleh anggota DPR Rieke Diah Pitaloka1 yang menurutnya telah ditandatangani oleh 70 anggota DPR. Sebagai tindak lanjut penyerahan ini naskah RUU PKS ini, Baleg melakukan harmonisasi naskah RUU tersebut dengan sejumlah udang-undang lainnya. Atas hasil harmonisasi itu rampunglah draft RUU versi baleg pada Januari 2017. Atas dasar berhasilnya draft diberikan kepada Baleg dan masifnya dorongan masyarakat sipil kepada DRP segera mengesahkan RUU tersebut, pada Juni 2016, pemerintah dan Baleg DPR sepakat untuk masukkan RUU PKS ke dalam prolegnas tambahan 2016-20192 .
Draft RUU yang diselesaikan Baleg pada Januari 2017 tersebut memiiliki perbedaan dengan apa yang dirumuskan oleh Komnas Perempuan. Draft RUU PKS yang ditulis komnas
Perempuan memuat 15 Bab dan 184 Pasal, sedangkan draft yang diselesaikan Baleg terdiri dari 15 Bab dan 152 Pasal3 . Atas dasar draft terebut, baleg kemudian menjadikan RUU tersebut sebagai rancangan UU yang diajukan oleh DPR yang akan dibahas di dalam sidang paripurna4 untuk dibahas, yang kemudian membuat DPR mengirimkan surat kepada Presiden dengan nomor LG/06211/DPR RI/IV/2017.
Berdasarkan surat DPR tersebut, Presiden melalui surat nomor R.25/Pres/06/2017 tanggal 2 Juni 2017 yang menugaskan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Kesehtaan, Menteri Sosial, Menteri dalam Negeri, Menteri Pemdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Menteri Hukum dan Ham baik sendiri sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual.
Dalam hal ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) bertugas merancang daftar invetarisasi masalah (DIM) RUU PKS yang telah dikirimkan DPR. Dari naskah yang telah dirampungkan KPPPA pada Mei 2017, pemerintah memangkas isi RUU PKS dari 152 Pasal menjadi hanya 52 pasal5 , alasannya adalah dikarenakan menteri tidak ingin mengatur kembali hal yang sudah diatur dalam undang-undang lain, beliau juga mengatakan bahwa adanya RUU ini tidak untuk membentuk lembaga baru namun untuk memaksimalkan lembaga yang sudah ada6 .
Dari proses yang berjalan tersebut, terjadi perkembangan dalam draft RUU Penghapusan Kekerasan Seksual:
| Draft RUU PKS oleh FPL Mei 2016 | Draft RUU PKS oleh Baleg DPR Januari 2017 | DIM Pemerintah oleh Kementerian PPPA |
| 15 Bab 184 Pasal | 15 Bab 152 Pasal | 13 Bab 52 Pasal |
Tabel 1.1 Garis Besar Perkembangan Rancangan RUU PKS
1 Dani Prabowo, Baleg Terima Draf dan Naskah Akademik RUU PKS, http://nasional.kompas.com/read/2016/05/19/18082901/baleg.terima.draf.dan.nask ah.akademik.ruu.pks
2 Tanpa Nama, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Masuk Prolegnas Prioritas 2016,
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt575675a5e3724/ruu-penghapusankekerasan-seksual-masuk-prolegnas-prioritas-2016 http://dpr.go.id/uu/prolegnas/year/2016
3 Subkomisi Reformasi Hukum dan Kebijakan
Komnas Perempuan, Paparan Mewujudkan Perlindungan Korban dalam RUU
Penghapusan Kekerasan Seksual, hlm.
3 4 Tanpa Nama, Baleg Setujui Draft RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, https://nasional.tempo.co/read/841616/baleg-dpr-setujui-draf-ruu-penghapusankekerasan-seksual 5 Subkomisi Reformasi Hukum dan Kebijakan
Komnas Perempuan, op.cit 6 Dalam Press Realease KPPPA , RUU PKS mulai dibahas Antara Pemerintah dan DPR, https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1498/ruu-pks-mulai-dibahasantara-pemerintah-dan-dpr
II. Perkembangan Substansi Rancangan Antara Naskah Versi DPR dan DIM Pemerintah
Salah satu pengaturan dalam kedua jenis rancangan yang perlu diperhatikan adalah tentang hak korban, keluarga korban dan saksi, karena baik dalam DIM pemerintah maupun RUU dari Baleg DPR memiliki perspektif yang cukup berbeda. RUU dari Baleg DPR menamakan bab ini dengan judul “Hak Korban, Keluarga dan Saksi, sedangkan DIM Pemerintah memberikan judul “Perlindungan”. Berikut skema pengaturan dari masing-masing versi rancangan undang-undang:
| Hak Korban, Keluarga Korban dan Saksi Perlindungan | Perlindungan | ||
| Bagian kesatu: Umum | Bagian Kesatu: | ||
| Bagian kedua: Penganangan, Perlindungan dan Pemulihan Korban | Hak atas Penanganan | Hak Korban Hak | |
| Penanganan Hak atas | K | Hak Keluarga | |
| Perlindungan | K | Keluarga Korban | |
| Hak atas Pemulihan | Ha | Korban Hak Saksi | |
| Hak atas Pemulihan | Hak Saksi | ||
| Hak keluarga korban | |||
| Hak Saksi | |||
| Terpadu Koordinasi | Hak Saksi | ||
| Abli | |||
| Ahli | |||
| Pusat Pelayanan | |||
| Terpadu | |||
| Koordinasi | |||
| Penyelenggaraan | |||
| Penanganan, | |||
| Perlindungan dan Pemulihan | |||
Tabel 2.1 Pengaturan tentang Hak Korban, Hak Keluarga Korban dan Saksi dalam RUU dan DIM
2.1 Mengenai Hak-hak Korban
Dalam RUU dijabarkan bentuk-bentuk hak yang harus diberikan kepada korban. RUU membaginya menjadi 3 hak, yaitu hak atas Penanganan, hak atas Perlindungan dan hak atas Pemulihan, sedangkan DIM Pemerintah hanya menjabarkan hak-hak yang dimaksud hanya terdiri dari hak mendapatkan layanan kesehatan, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial, pendampingan dan bantuan hukum, bimbingan rohani dan restitusi. Tambahan hak lainnya yang diberikan kepada korban dalam DIM Pemerintah antara lain adalah hak diberikan kesempatan untuk mengganti identitas, diakuinya status kelahirannya, perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan atau akses politik, perlindungan dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas peristiwa yang dilaporkan dan hak untuk mendapatkan pengasuhan7 .
Selanjutnya dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 30 RUUmenjelaskan secara detail bentuk-bentuk ketiga hak yang diatur sebagai hak korban. Dalam Pasal 23 RUUdijelaskan bentuk hak atas penanganan salah satunya adalah hak untuk mendapatkan seluruh informasi proses dan hasil penanganan, perlindungan dan pemulihan kekerasan seksual yang dialami korban termasuk hak untuk mendapatkan seluruh dokumen hasil penanganan kasus yang dialami korban, hak ini yaitu termasuk untuk mendapatkan berkas perkara tidak sama sekali diatur dalam rancangan versi pemerintah, padahal hak ini cukup mendasar, karena informasi dan dokumen perkara adalah modal awal bagi korban untuk mendapatkan hak-hak lanjutannya.
Salah satu hal lain yang cukup berbeda antara RUUdan pemerintah adalah yang diatur dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e RUU DPRmenegenai hak atas perlindungan.Dalam pasal tersebut ditetapkan bahwa korban berhak untuk mendapatkan perlindungan dari sikap atau perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap korban, bentuk hak ini tidak nampak dalam DIM Pemerintah, tidak ada sama sekali ketentuan yang menjelaskan hak yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh aparat penegak hukum kepada korban.
Hal lainnya adalah terkait dengan hak atas pemulihan. Dalam RUUpada Pasal 28 huruf d dijelaskan bahwa hak atas pemulihan termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan informasi mengenai layanan pemulihan bagi korban, yang dalam Pasal 28 dan Pasal 29 selanjutnya diatur mengenai jaminan keberlangsungan pemulihan tersebut dengan adanya pembagian pemulihan terdiri dari sebelum dan selama proses peradilan sampai dengan setelah proses peradilan. Bentuk pemulihan berkelanjutan ini sama sekali tidak diatur di dalam rancangan versi pemerintah. DIM Pemerintah hanya menjelaskan bahwa reintegrasi sosial masuk ke dalam hak korban, namun tidak dijelaskan dari mana dan sebatas mana pemenuhan hak tersebut diselenggarakan.
Dari segi pengaturan teknis pemenuhan hak korban tersebut, kedua versi rancangan undang-undang ini jelas memiliki perbedaan yang cukup kontras, hal ini terlihat dalam tabel berikut:
| JD | RUU DPR DIM Pemerintah | ||
| Bentuk Hak yang diatur | Penyelenggara Teknis Pemenuhan | Bentuk Hak yang diatur | Penyelenggara Teknis Pemenuhan Hak |
| Hak Atas penanganan | Tidak dijelaskan Layanan | Kesehatan | Hanya diatur secara normatif bahwa yang berkewajiban |
| Hak atas Perlindungan | Aparat penegak hukum atau LPSK | Rehabilitasi Sosial | |
| Hak atas pemulihan | Pusat Pelayanan | Pendampingan dan Bantuan | pemerintah daerah dan |
| Terpadu yang wajib dibentuk oleh Pemerintah Daerah dan dapat bekerjasama dengan Lembaga Pengada | Hukum dapat8 | dilakukan di Unit Pelaksana Teknis atau Pusat Pelayanan Terpadu yang telah dibentuk. | |
| masyarakat9 | |||
| Layanan | |||
| Diselenggarakan secara terpadu berdasarkan koordinasi antar PPT yang akan diatur lebih lanjut dalam PP | Layanan didapatkan secara integratif, antarinstansi atau antarlembaga, baik berupasatu atap maupun berjejaring | ||
| Namun hanya dijelaskan secara | |||
Tabel 2.1.1 Teknis Pemenuhan Hak Korban dalam Kedua Versi Rancangan Undang-undang
7 Pengasuhan ini diberikan apabila yang melakukan kekerasan seksual adalah orang tua yang telah dicabut kuasa asuhnya berdasarkan putusan pengadilan
2.2 Mengenai Rumusan Tindak Pidana
Perbedaan yang cukup signifikan terlihat pada rumusan mengenai tindak pidana yang diatur dalam Rancangan Undangundang Penghapusan Kekerasan Seksual. Dalam RUU dimuat beberapa jenis tindak pidana yang diatur, yang sebagian besar tindak pidana tersebut belum ditemukan pengaturan dalam peraturan lainnya. Adapun 9 tindak pidana tersebut terdiri dari;
pelecehan seksual10, eksploitasi seksual11, pemaksaan kontrasepsi12, pemaksaan aborsi13, perkosaan14,pemaksaan perkawinan15, pemaksaan pelacuran16, perbudakan seksual17, penyiksaan seksual18.
Penentuan tindak pidana ini didasarkan pada penemuan oleh Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan yang menyatkan bahwa terdapat 15 bentuk kekerasan seksual, dari 15 jenis tersebut menurut Komnas Perempuan sebagi inisiator Rancangan Undang-undang ini tidak perlu untuk diselesaikan dengan mekanime peradilan pidana, seperti yang merupakan praktek, tradisi ataupun kebijakan misalnya kekerasan seksual berupa praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan dan kontrol seksual, termasuk melalui aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama19 sehingga hanya terdpat 9 jenis perbuatan yang dikriminalisasi oleh RUU ini.
Sedangkan dalam DIM pemerintah, tindak pidana yang diatur, secara garis besar menggunakan penamaan tindak pidana yang tersedia di berbagai peraturan lainnya, adapun tindak pidana yang dirumuskan oleh pemerintah terdiri dari pencabulan20, eksploitasi seksual21, persetubuhan dengan kekerasan/ ancaman kekerasan/ tipu muslihat 22 dan penyiksaan seksua.23 DIM pemerintah mengeluarkan 4 jenis tindak pidana yang dirumuskan dalam RUU yakni: Pemaksaan Kontrasepsi, Pemaksaan Aborsi, Pemaksaan Perkawinan, Pemaksaan Pelacuran, dan Perbudakan seksual.
Secara garis besar, masih terdapat beberapa perbedaan dalam rumusan unsur tindak pidana baik rancangan undangundang versi DPR maupun rancangan undang-undang versi Pemerintah. Perbedaan dan permasalahan rumusan tindak pidana tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:
| No | RUU | No RUU DIM Pemerintah | ||
| Rumusan Delik | Penjelasan Rumusan | Delik | Penjelasan | |
| I. | 1. Pelecehan Seksual24 | Pencabulan | ||
| Tindakan fisik/non fisik | Lihat catatan kaki25 | Berupa isyarat, perkataan, dan/atau tindakan26 | Tidak ada penjelasan lebih lanjut | |
| Berhubunga n dengan bagian | Tidak ada penjelaskan mengenai | Terkait dengan seks | Tidak ada penjelasan | |
| tubuh pengertian | ||||
| seseorang dan terkait hasrat seksual Berakibat orang lain terintimidas | “terkait hasrat seksual” Penjelasan pembuktian | Yang diarahkan | Tidak ada penjelasan | |
| an | atau dipermaluk an | Dalam penjelasan hanya didefinisika n mengenai ancaman27 padahal dengan adanya unsur ini, maka rumusan tindak pidana ini menjadi delik materiil | termasuk permintaan melakukan seks dan perilaku lainnya | |
| kecuali terhadap anak, penyandan g disabilitas dan anak dengan disabilitas | Merujuk pada hasrat seksual | penjelasan | ||
| 2. | Eksploitasi | 2. Eksploitasi Eksploitasi Seksual | ||
| L | Seksual | |||
| Dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, | kekerasan, ancaman | Tidak ada penjelasan | Melakukan hubungan | Tidak ada penjelasan |
| hubungan | penjelasan | |||
| seksual | Pemerintah | |||
| dengannya | Pemerintah menyatakan | |||
| atau | menyatakan unsur | |||
| unsur ancaman, tipu | ||||
| penjelasan | orang lain | |||
| justru | atau | |||
| dimuat | memanfaat kan organ | |||
| identitas atau | definisi | kan organ | perlu diatur | |
| atau | definisi | kan organ tubuh | karena sudah masuk dalam | |
| atau martabat | “pemaksaa | tubuh | masuk dalam | |
| martabat | n hubungan | seksual | pengertian | |
| palsu atau | seksual” | atau organ | kekerasan | |
| penyalahgu | lihat | tubuh lain | seksual30 | |
| naan | catatan | dari korban | Seksual | |
| kepercayaa | kaki28 | Gur korD | ||
| n | ||||
| Dalam | ||||
| penjelasan | ||||
| dimuat | ||||
| pengertian | ||||
| pengertian | ||||
| penyalahgu | ||||
| penyalahgu | ||||
| naan | ||||
| naan | ||||
| kepercayaa | ||||
| n29 | ||||
| 1 | ||||
| n29 | L | |||
| n29 | ||||
| n29 | L | |||
| n29 | ||||
| n29 | ||||
| n29 | ||||
| n29 | ||||
| n29 | ||||
| n29 | ||||
| n29 | ||||
| n29 | ||||
| n29 | ||||
| n29 | ||||
| Untuk | ||||
| Agar | ||||
| P | ||||
| 11K | DIM | |||
| hanya | ||||
| P9 | nun | |||
| 1u | ||||
| P9 | ou | |||
| P9 | our | |||
| P | ||||
| melakukan hubungan | 2 | definisi | keuntungan tidak | |
| atau orang lain | catatan kaki31 Tidak ada | |||
| orang tersebut | Tidak ada | |||
| seksual baik dalam RUU maupun pada | ||||
| menguntun gkan diri sendiri atau | kaki32 |
| 3.Per | 3. Pemaksaan Kontrasepsi33 Hapus | Hapus | ||
| Mengatur, menghentik an, dan/atau merusak organ, fungsi dan/atau sistem reproduksi biologis orang lain | dalam penjelasan rancangan versi DPR tidak dimuat | Pemerintah memasukkan unsur pemaksaan kontrasepsi sebagai pemberatan tindak pidana pencabulan, tindak pidana eskploitasi seksual dan tindak pidana persetubuha n dengan kekerasan, ancaman kekerasan atau tipu muslihat34 | ||
| Dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohonga n atau penyalahgu | Tidak ada penjelasan mengenai kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat hanya mengenai | muslihat34 | ||
| naan | naan kekuasaan | penyalahgu naan kepercayaa n dapat merujuk penjelasan Pasal 13 | ||
| Sehingga orang itu kehilangan kontrol terhadap organ, fungsi dan/atau sistem reproduksin ya | Pasal 13 Tidak ada dalam penjelasan | |||
| Yang mengakibat kan korban tidak dapat memiliki keturunan | Tidak ada penjelasan mengenai pembuktian na, padahal adanya unsur ini menjadikan tindak pidana ini menjadi delik materil, sekalipun perbuatan pemaksaan kontrasepsi sudah dilakukan, jika korban tidak memenuhi |
| 4 | unsur ini, maka tindak pidana ini belum selesai | ||||
| 4. | 4. Pemaksaan Aborsi hapus Memaksa Lihat | 1 | Pemerintah | ||
| Memaksa orang lain | Lihat catatan kaki35 | unsur | Pemerintah Memasukkan unsur pemaksaan aborsi sebagai pembertana tindak pidana pencabulan, tindak pidana eksploitasi seksual dan tindak pidana persetubuha n dengan kekerasan, ancaman kekerrasan atau tipu muslihat36 | ||
| Untuk | Untuk Tidak ada | muslihat36 | _ | ||
| melakukan penjelasan aborsi yang | ||||
| Dengan kekerasan, ancaman | memadai baik dalam penjelasan RUU maupun dalam naskah akademik Tidak ada penjelasan mengenai | |||
| n | naan kekuasaan atau menggunak an kondisi seseorang yang tidak mampu memberika n | melihat penjelasan pasal 13 namun unsur yang digunakan dalam pasal tersebut “penyalahg unaan kepercayaa | ||
| 5. | n” 5. Perkosaan Perkosaan | Persetubuha | Termasuk persenggaman | |
| Dilakukan dalam bentuk kekerasan, | hubungan seksual dijelasakan dalam | Persetubuha n Terdapat | Termasuk persenggaman aan menyimpang | |
| ancaman atau n | kekerasan, atau tipu muslhat menggunak an kondisi seseorang yang tidak mampu memberika persetujuan | penjelasan namun untuk kondisi “tidak mampu memberika persetujuan ” tidak dijelaskan, penjelasan justru diberikan | diberikan oleh DIM pemerintah terkait perubahan terminologi tindak pidana menjadi “persetubuh an” pemerintah menyatakan bahwa penggunaan “perkosaan” selalu membutuhka | dengan anal seks, biseksual atau homoseksual |
| unsur paksaan39 | ||||
| melakukan hubungan seksual | seksual dijea | Dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau dengan tipu muslihat | ||
| 6. | 6. Pemaksaan Perkawinan40 Hap | us | ||
| kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat, rangkaian kebohonga n atau tekanan psikis | mengenai bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan, rangkaian kebohonga n atau | |||
39 KPPA, op.cit, hal 16-17 40 Dalam penjelasan RUU Versi DPR dijelaskan bentuk-bentuk
pemaksaan perkawinan, yaitu a. perkawinan terjadi dengan anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun; b. perkawinan perempuan Korban dengan laki-laki pelaku Kekerasan Seksual; c. perkawinan perempuan Korban dengan laki-laki bukan pelaku Kekerasan Seksual sekalipun dengan persetujuannya. d. perkawinan belum dilangsungkan namun sudah ada proses persiapan untuk melangsungkan perkawinan tersebut antara lain pertunangan, penyebaran undangan perkawinan, penjadual pernikahan di instansi pencatatan perkawinan, atau pengumuman perkawinan di rumah ibadah. Perkawinan yang diatur dalam pasal ini pun termasuk di dalamnya perkawinan yang tercatat dan yang tidak tercatat
| lainnya pun tidak | ||||
| Sehingga seseorang tidak dapat memberika n persetujuan yang sesungguhn | dijelasakan Tidak dijelaskan pengertian persetujuan sesungguh nya | |||
| Untuk melakukan perkawinan | Dalam penjelasan dimuat bahwa perkawinan dalam pasal ini terdiri perkawinan yang tercatat maupun yang tidak dicatat | |||
| 7. Pemaksaan Pelacuran Hapus Dilakukan | Pemerintah dalam | |||
| Dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohonga n, nama, identitas atau martabat palsu atau penyalahgu | Tidak ada penjelasan khusunya mengenai kekerasan atau ancaman kekerasan, rangkaian kebohonga n, nama, identitas atau martabat | Pemerintah dalam komentarnya menyatakan bahwa pemaksaan pelacuran sebagai bentuk eksploitasi seksual | ||
| naan n | naan kepercayaa n | palsu, penjelasan mengenai unsur penyalahgu naan kepercayaa n dapat merujuk pada | ||
| Melacurkan seseorang Dengan | pasal 13. Tidak ditemukan sama sekali penjelasan mengenai unsur melacurkan seseorang (baik dalam RUU maupun NA) padahal unsur ini adalah unsur kunci pasal ini dan apa perbedaan nya dengan eksploitasi seksual | |||
| Dengan maksud menguntun gkan diri sendiri atau orang lain | seksual Tidak ada penjelasan khusus, namun unsur ini dapat |
| merujuk pada penjelasan Pasal 13 tentang Eksploitasi | ||||
| 8. | seksual 8. Perbudakan seksual Hapus | Pemberintah | ||
| Dilakukan dalam bentuk membatasi ruang gerak atau mencabut kebebasan seseorang | Lihat catatan kaki41 | Pemberintah juga berargumen bahwa tindak pidana ini masuk ke dalam bentuk eksploitasi seksual | ||
| Dengan tujuan menempatk an orang tersebut | Tidak ada penjelasan baik di NA maupun RUU | |||
| Melayani kebutuhan seksual dirinya sendiri atau | Tidak ada penjelasan baik di NA maupun RUU | |||
| Dalam | orang lain | |||
| jangka waktu tertentu | Lihat catatan kaki42 | |||
| 9. | tertentu | 9. Penyiksaan Seksual Penyiksaan Seksual | ||
| Dilakukan dalam bentuk menyiksa korban | Tidak dijelaskan pengertian menyiksa dalam RUU namun dijelaskan dalam Naskah | Hubungan seksual yang didahului atau disertai dengan menyiksa korban | Tidak ada penjelasan sama sekali padahal ketentuan pidana yang dijatuhkan juga memuat hukuman mati | |
Tabel 2.2.1 Tindak Pidana dalam RUU PKS
9 Pasal 37 ayat (3) rancangan versi DPR
8 Tidak ada penjelasan bahwa pemeunuhan hak ini wajib diselenggarakan oleh PPT atau Unit Pelaksana Teknis
10Pasal 11 ayat (2) huruf a Rancangan Versi DPR
11Pasal 11 ayat (2) huruf b
12 Pasal 11 ayat (2) huruf c
13Pasal 11 ayat (2) huruf d
14 Pasal 11 ayat (2) huruf e
15Pasal 11 ayat (2) huruf f
16Pasal 11 ayat (2) huruf g
17Pasal 11 ayat (2) huruf h
18Pasal 11 ayat (2) huruf i
19 Badan Legislasi DPR (Baleg DPR), Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang
Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, hal 76. 20Pasal 5 ayat (2) huruf a RancanganVersi Pemerintah
21Pasal 5 ayat (2)huruf b
22Pasal 5 ayat (2) huruf c
23Pasal 5 ayat (2) huruf d
24 Pasal 12 ayat (1) Rancangan Versi DPR
25 Tindakan Fisik: sentuhan, colekan, serangan atau cara-cara lain yang mengenai alat kelamin, atau anggota tubuh yang berhubungan dengan seksual dan seksualitas seseorang termasuk dada, payudara, pantat, dan rambut sedangkan Tindakan Non fisik: meliputi namun tidak terbatas pada: a. siulan, kedipan mata; b. gerakan atau isyarat atau bahasa tubuh yang memperlihatkan atau menyentuh atau mempermainkan alat kelamin; c. ucapan atau komentar yang bernuansa sensual atau ajakan atau yang mengarah pada ajakan melakukan hubungan seksual; d. mempertunjukkan materi-materi pornografi; dan e. memfoto secara diam-diam dan atau mengintip seseorang. Penjelasan Pasal 12 ayat (1).
26 Pasal 6 DIM Pemerintah
27 Bentuk ancaman dapat dilakukan secara verbal dan non verbal, secara langsung atau tidak langsung, atau melalui isyarat tertentu, ibid.
28 yang dimaksud pemaksaan hubungan seksual adalah upaya memaksakan hubungan seksual tanpa persetujuan Korban atau bertentangan dengan kehendak Korban, Penjelasan Pasal 13 Rancangan Versi DPR
29 penyalahgunaan kepercayaan adalah menggunakan kepercayaan yang diberikan oleh seseorang kepada pelaku Kekerasan Seksual karena ada relasi personal, jabatan, wewenang atau kedudukan.
30 KPPA, op.ct, hal 15
31 hubungan seksual diartikan adalah berbagai cara untuk melakukan hubungan seksual, yang tidak terbatas pada penetrasi penis ke vagina atau ke dalam bagian tubuh yang berfungsi untuk mendapatkan keturunan, namun termasuk memasukkan alat kelamin, anggota tubuh selain alat kelamin atau benda lain ke dalam vagina atau dubur atau mulut, dan/atau menggesek-gesekkan alat kelamin ke bagian tubuh. Keluarnya air mani tidak menjadi syarat dalam aturan pasal ini, namun dapat sebagai penguat terjadinya hubungan seksual., Penjelasan Pasal 13
32 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah termasuk dan tidak terbatas pada mendapatkan keuntungan ekonomi, jabatan, pengaruh dan/atau posisi tertentu, ibid.
33 dalam penjelasan rancangan versi DPR disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemaksaan kontrasepsi adalah upaya untuk memasukkan atau melekatkan alat atau benda ke dalam tubuh seseorang atau memaksa penggunaan obat-obatan herbal maupun kimia oleh seseorang tanpa persetujuannya, termasuk metode sterilisasi.
34 KPPA, op.cit, Pasal 45 ayat (5), Pasal 46 ayat (6) dan Pasal 47 ayat (7)
35 dalam ketentuan Pasal 15 tidak dijelaskan apa definisi memaksa orang lain, namun dalam penjelasan RUU Pasal 16 dijelasakn bahwa yang dimaksud pemaksaan hubungan seksual adalah upaya memaksakan hubungan seksual tanpa persetujuan Korban atau bertentangan dengan kehendak Korban. Dapat dikatakan definisi memaksa dalam RUU ini adalah dilakukan tanpa persetujuan dan bertentang dengan kehendak korban, namun harusnya penjelasan ini perlu diatur tersendiri
36 KPPA, op.cit, Pasal45 ayat (5), Pasal 46 ayat (6) dan Pasal 47 ayat (7)
37 hubungan seksual diartikan sebagai berbagai cara untuk melakukan hubungan seksual yang tidak terbatas pada penetrasi penis ke vagina atau ke dalam bagian tubuh yang berfungsi untuk mendapatkan keturunan, namun termasuk memasukkan alat kelamin, anggota tubuh selain alat kelamin atau benda lain ke dalam vagina atau dubur atau mulut, dan atau menggesek-gesekkan alat kelamin ke bagian tubuh. Keluarnya air mani tidak menjadi syarat dalam aturan pasal ini,
namun dapat sebagai penguat terjadinya hubungan seksual, RUU Versi DPR 38 Penjelasan RUU Pasal 16 menjelaskan bahwa yang dimaksud pemaksaan hubungan seksual adalah upaya memaksakan hubungan seksual tanpa persetujuan Korban atau bertentangan dengan kehendak Korban. Dapat dikatakan definisi memaksa dalam RUU ini adalah dilakukan tanpa persetujuan dan bertentang dengan kehendak korban, namun harusnya penjelasan ini perlu diatur tersendiri
41 Yang dimaksud dengan “pembatasan ruang gerak” meliputi penyekapan atau penempatan di satu lokasi tertentu yang menyebabkan seseorang tidak dimungkin keluar dari lokasi tersebut karena ada kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap diri, keluarga dan Komunitasnya, Yang dimaksud dengan “mencabut kebebasan seseorang” adalah upaya kontrol yang nyata kepada seseorang dengan menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap diri, keluarga, atau Komunitasnya sehingga tidak memungkinkan orang tersebut menolak kemauan dan perintah pelaku. Rancangan Versi DPR, Penjelasan Pasal 19.
42 Yang dimaksud dengan “jangka waktu tertentu” adalah Kekerasan Seksual
dilakukan secara berulang atau secara berkala yang bersifat rutin, ibid.
43 Ada 3 (tiga) elemen kunci dari tindak pidana penyiksaan seksual:
a. satu atau lebih tindakan kekerasan seksual;
b. dilakukan dengan sengaja;
c. untuk suatu tujuan tetapi tidak terbatas pada kepentingan memperoleh keterangan atau pengakuan dari saksi dan/atau korban atau dari orang ketiga; memaksa saksi dan/atau korban atau dari orang ketiga untuk tidak memberikan keterangan atau pengakuan; menghakimi atau memberikan penghukuman atas suatu perbuatan yang diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang lain untuk mempermalukan atau merendahkan martabatnya; dan/atau tujuan lain yang didasarkan pada diskriminasi. Baleg DPR, op.cit, hal 80-81
Tindak pidana penyiksaan seksual dapat dilakukan oleh aparat dan/atau lembaga negara, perorangan, kelompok perorangan dan/atau korporasi.
2.3 Munculnya Pidana Mati Dalam RUU PKS
Dari ketentuan pidana DIM versi Pemerintah termuat pidana mati sebagai hukuman bagi tindak pidana penyiksaan seksual, yang diatur dalam ketentuan Pasal 48 ayat (4) j.o Pasal 5 ayat (2) huruf d j.o Pasal 9 tentang Penyiksaan Seksual
Pasal 48 ayat (4)
(4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 mengakibatkan korban meninggal dunia akibat penyiksaan yang kejam atau tidak manusiawi, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun
Pasal 48 ayat (1)
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun paling lama 15 tahun
Pasal 5 ayat (2)
(2) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Pencabulan b. Eksplotasi seksual c. Persetubuhan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat d. Penyiksaan seksual
Pasal 9
Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d berupa perbuatan hubungan seksual yang didahului atau disetai dengan menyiksa korban
Dalam DIM Pemerintah tersebut dalam ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang tidak dijelaskan secara jelas apa yang dimaksud dengan penyiksan seksual, tidak ada pula dalam penjelasan metode seperti apa yang digunakan dalam hal penyiksaan. Tidak ada penjelasan yang jelas mengenai unsurunsur penyiksaan yang dimaksud dalam pasal ini, hanya disebutkan “perbuatan hubungan seksual yang didahului atau disertai dengan menyiksa korban” padahal definisi “penyiksaan” dalam UNCAT spesifik terhadap tindakan menganiaya secara fisik maupun mental yang dilakukan dalam rangka mendapatkan informasi, pengakuan dalam rangka penyidikan yang dilakukan oleh pejabat negara, sedangkan penjelasan ini sama sekali tidak ditemukan dalam DIM RUU PKS versi pemerintah tersebut. Terlebih lagi Indonesia sampai dengan saat ini belum secara spesifik mengatur kriminalisasi tindakan penyiksaan, sehingga tidak ada ketentuan spesifik yang dapat dirujuk dalam hukum nasional.
III. Proses Pembahasan
Pada 11 September 2017, pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dan Komisi VIII DPR mulai membahas RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.
Dalam rapat tersebut disepakati empat hal, yaitu mengenai 1) Mekanisme pembahasan Rancangan Undangundang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. 2) Kesepakatan bahwa DIM Rancangan Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual berkategori Tetap, Usulan Baru, Perubahan Susbtansi dan Penghapusan Pasal/Ayat, akan dibahas lebih lanjut dalam Panitia Kerja (Panja). 3) Kesepakatan bahwa DIM Rancangan Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual berkategori perubahan redaksional akan dibahas di Tim Perumus yang selanjutnya diserahkan ke Panja, dan 4) Tentang pembentukan Panitia Kerja pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual44.
Setelah rapat tersebut, belum ada ada tindak lanjut yang berarti dalam pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tersebut sampai dengan Januari 2018, Komisi VIII DPR menggelar rapat internal pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Sekual, sebagai tindak lanjut hal tersebut daftar nama Panitia Kerja Pembahasan RUU ini tersedia dan digelarlah dua agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VIII DPR RI dengan mengundang sejumlah organisasi kemasyarakatan pada 23 Januari 2018 yang dihadiri oleh Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan dan 31 Januari 2018 yang dihadiri oleh Ormas Muhammadiyah, PBNU, AILA (Aliansi Cinta Keluarga), PWKI (Persatuan Wanita Kristen Indonesia) dan Wanita Hindhu Dharma Indonesia.
44 Laporan Singkat Komisi VIII DPR RI, Rapat Kerja ke I, Tahun Sidang 2017-2018, Pembahasan Tingkat I RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, 11 September 2017, hlm 2.
IV. Ringkasan Proses Pembahasan RUU PKS
Secara garis besar proses pembahasan RUU PKS dapat dilihat dalam tabel berikut:
| No | No Tanggal Perkembangan | Perkembangan |
| 1. | 2014 | 1. 2014 FPL dan Komnas Perempuan menyusun rancangan UU |
| 2 | Mei 2016 | menyusun rancangan UU 2. Mei 2016 FPL dan Komnas Perempuan menyerahkan rancangan UU PKS ke Baleg DPR RI |
| 3. | Juni 2016 | 3. Juni 2016 Pemerintah dan Baleg DPR sepakat untuk masukkan RUU PKS ke dalam prolegnas tambahan 2016-2019 |
| 4. | Januari 2017 | 4. Januari 2017 draft RUU versi baleg selesai |
| 5. | 6 Aprl 2017 | 5. 6 April 2017 DPR mengirimkan surat kepada Presiden dengan nomor LG/06211/DPR RI/IV/2017 untuk membahas RUU PKS |
| 6. | 2 Juni 2017 | 6. 2 Juni 2017 Surat Presiden No. R.25/Pres/06/2017 perintah Pembahasan RUU PKS terbit |
| 7. | Mei 2017 | 7. Mei 2017 KPPPA menyelesaikan DIM RUU PKS |
| ∞ | T September 2017 | 8. 11 September 2017 Pembentukan Panja RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan Raker dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 9. | 23 Januari 2018 | 9. 23 Januari 2018 RDPU Panja RUU PKS dengan Komnas Perempuan dan FPL membahas RUU PKS |
| 10. | 31 Januari 2018 | 10. 31 Januari 2018 RDPU Panja RUU PKS mengundang |
| Ormas Muhammadiyah, PBNU, AILA (Aliansi Cinta Keluarga), PWKI (Persatuan Wanita Kristen Indonesia) dan Wanita Hindhu Dharma | |
| (Aliansi Cinta Keluarga), PWKI (Persatuan Wanita Kristen Indonesia) | (Aliansi Cinta Keluarga), PWKI (Persatuan Wanita Kristen Indonesia) dan Wanita Hindhu Dharma |
PROFIL ELSAM
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Institute for Policy Research and Advocacy), disingkat ELSAM, adalah organisasi advokasi kebijakan, berbentuk Perkumpulan, yang berdiri sejak Agustus 1993 di Jakarta. Tujuannya turut berpartisipasi dalam usaha menumbuhkembangkan, memajukan dan melindungi hakhak sipil dan politik serta hak-hak asasi manusia pada umumnya – sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan BangsaBangsa. Sejak awal, semangat perjuangan ELSAM adalah membangun tatanan politik demokratis di Indonesia melalui pemberdayaan masyarakat sipil lewat advokasi dan promosi hak asasi manusia (HAM).
VISI: Terciptanya masyarakat dan negara Indonesia yang demokratis, berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia.
MISI: Sebagai sebuah organisasi non pemerintah (Ornop) yang memperjuangkan hak asasi manusia, baik hak sipil-politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya secara tak terpisahkan.
KEGIATAN UTAMA: 1) Studi kebijakan dan hukum yang berdampak pada hak asasi manusia; 2) Advokasi hak asasi manusia dalam berbagai bentuknya; 3) Pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia; 4) Penerbitan dan penyebaran informasi hak asasi manusia
PROGRAM KERJA: 1) Pengintegrasian prinsip dan norma hak asasi manusia dalam kebijakan dan hukum negara; 2)
pengintegrasian prinsip dan norma hak asasi manusia dalam kebijakan tentang operasi korporasi yang berhubungan dengan masyarakat local; dan 3) penguatan kapasitas masyarakat sipil dalam memajukan hak asasi manusia
Alamat :
Jl. Siaga II No. 31, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Indonesia - 12510
Tel: +62 21 7972662, 79192564, Fax: +62 21 79192519,
Surel: [email protected] Laman: www.elsam.or.id
Twitter: @elsamnews dan @elsamlibrary
Facebook: www.facebook.com/elsamjkt
Profil ICJR
Institute for Criminal Justice Reform, disingkat ICJR, merupakan lembaga kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi sistem peradilan pidana dan hukum pada umumnya di Indonesia.
Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah mereformasi hukum dan sistem peradilan pidananya ke arah yang demokratis. Di masa lalu hukum pidana dan peradilan pidana lebih digunakan sebagai alat penompang kekuasaan yang otoriter, selain digunakan juga untuk kepentingan rekayasa sosial. Kini saatnya orientasi dan instrumentasi hukum pidana sebagai alat kekuasaan itu dirubah ke arah penopang bagi bekerjanya sistem politik yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Inilah tantangan yang dihadapi dalam rangka penataan kembali hukum pidana dan peradilan pidana di masa transisi saat ini.
Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan usaha yang terencana dan sistematis guna menjawab tantangan baru itu. Suatu grand design bagi reformasi sistem peradilan pidana dan hukum pada umumnya harus mulai diprakarsai. Sistem peradilan pidana seperti diketahui menduduki tempat yang sangat strategis dalam kerangka membangun the Rule of Law, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebab demokrasi hanya dapat berfungsi dengan benar apabila ada pelembagaan terhadap konsep the Rule of Law. Reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dengan demikian merupakan “conditio sine quo non” dengan proses pelembagaan demokratisasi di masa transisi saat ini.
Langkah-langkah dalam melakukan transformasi hukum dan sistem peradilan pidana agar menjadi lebih efektif memang sedang berjalan saat ini. Tetapi usaha itu perlu mendapat dukungan yang lebih luas. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) berusaha mengambil prakarsa mendukung langkah-langkah tersebut. Memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap the Rule of Law dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Inilah alasan kehadiran ICJR
Alamat : Jl. Attahiriyah No 29, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12510 Telp/Fax : (62-21) 7981190 Email : [email protected]
Profil Aliansi Nasional Reformasi KUHP
Aliansi Nasional Reformasi KUHP ini dibentuk pada tahun 2005 oleh organisasi-organisasi yang perhatian terhadap reformasi hukum pidana, untuk menyikapi Draft Rancangan UndangUndang KUHP yang dirumuskan pada Tahun 1999-2006 oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, terutama yang berkenaan isu Reformasi Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia.
Fokus utama dari kerja Aliansi Nasional Reformasi KUHP adalah untuk mengadvokasi kebijakan reformasi hukum pidana, dalam hal ini RKUHP. Dalam melakukan advokasi, Aliansi memiliki dua fokus utama: (i) mendorong lahirnya rumusanrumusan pengaturan delik yang berperspektif HAM dan (ii) mendorong luasnya partisipasi publik dalam proses pembahasan dan perumusan ketentuan dalam KUHP.
RKUHP memiliki beberapa masalah mendasar, baik berkaitan dengan pilihan model kodifikasi, maupun pengaturan delik-delik pidananya. Berbagai rumusan delik seperti pengaturan delik kejahatan Negara dan delik susila ataupun agama berpotensi melanggar nilai-nilai hak asasi manusia. Potensi pelanggaran hak ini mencakup hak perempuan dan anak, hak sipil politik, kebebasan pers dan media, hak atas lingkungan dan sumber daya alam dan kebebasan beragama.
Untuk memperluas jaringan kerja dan dukungan dari publik, Aliansi Nasional Reformasi KUHP mengembangkan advokasi di tingkat Nasional dan di seluruh Indonesia atas RUU KUHP. Aliansi Nasional Reformasi KUHP ini juga dibentuk sebagai resource center advokasi RKUHP, sehingga masyarakat dapat mengakses perkembangan RKUHP di Parlemen dan juga berbagai informasi seputar advokasi RKUHP.
Sepanjang tahun 2016-2018, berbagai kegiatan utama Aliansi di seluruh Indonesia mencakup: (1) seri diskusi terfokus (FGDs) dan diskusi publik untuk menjaring masukan dari berbagai daerah di Indonesia seperti di Jawa, Sumatera, Batam, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi, dan Papua, (2) Penyusunan berbagai dokumen kunci, seperti kertas-kertas kerja tematik (11 tema), Daftar inventaris Masalah (DIM), leaflet, dan berbagai alat kampanye lainnya, (3) Pembuatan website yang berisi seluruh informasi mengenai pembahasan RKUHP, baik aktivitasaktivitas Aliansi, paper-paper pendukung, kertas kerja, maupun informasi lain yang berkaitan dengan RKUHP.
Keanggotaan dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP bersifat terbuka bagi organisasi – organisasi non pemerintah di Indonesia.
Sampai saat ini anggota Aliansi Nasional Reformasi KUHP adalah Elsam, ICJR, PSHK, ICW, LeIP, AJI Indonesia, LBH Pers, Imparsial, KontraS, HuMA, Wahid Institute, LBH Jakarta, PSHK, ArusPelangi, HRWG, YLBHI, SEJUK, LBH APIK, LBH Masyarakat, KRHN, MAPPI FH UI, ILR, ILRC, ICEL, Desantara, WALHI, TURC, Jatam, YPHA, CDS, ECPAT.
Sekretariat Aliansi Nasional Reformasi KUHP: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Jalan Attahiriyah No. 29, Pejaten Barat, Jakarta Selatan 12530 Email infoicjr [at] icjr [dot] or [dot] id Phone/Fax (62-21) 7981190
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jl. Siaga II No.31, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Indonesia – 12510 Tel: +62 21 7972662, 79192564, Fax: +62 21 79192519, Surel: [email protected]