Monitoring Parlemen Seri #3
Memastikan Hak Asasi Manusia Dalam Penanggulangan Terorisme: Proses Mengawal Pembahasan Revisi Undang-Undang Anti Terorisme
• INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM
Monitoring ParlemenSeri #3 Memastikan Hak Asasi Manusia Dalam Penanggulangan Terorisme: Proses Mengawal Pembahasan Revisi UndangUndang Anti Terorisme
Penulis
Ajeng Gandini Kamilah
Pemantau
Ajeng Gandini Kamilah Desy Rahmawati Aziz Genoviva Alicia
Editor
Wahyu Wagiman Erasmus Napitupulu
Desain Sampul
Dodi Sanjaya
Lisensi Hak Cipta
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
ISBN :
Diterbitkan Oleh:
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Aliansi Nasional Reformasi KUHP
Dipublikasikan pertama kali pada :
Juni 2018
Pengantar Penerbit
Berbagai teror dan aksi-aksi terorisme yang terjadi di Indonesia direspon Pemerintah Indonesia dengan langkah-langkah pencegahan, penindakan dan legislasi. Langkah legislasi dilakukan dengan melakukan amandemen terhadap UU No 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang – Undang (UU Terorisme) yang dianggap tidak memadai lagi digunakan sebagai sandaran utama pencegahan dan penanggulangan terorisme di Indonesia.
Dalam pelaksanaannya, proses amandemen UU Terorisme ternyata menyimpan berbagai persoalan yang berpotensi mengganggu hak-hak warga negara. Proses dan substansi perubahan UU Terorisme harus diperhatikan dan dikritisi secara luas, khususnya oleh masyarakat sipil yang memiliki perhatian terhadap demokrasi dan hak asasi manusia. Hal ini disebabkan, karena substansi dalam RUU Terorisme mengandung beberapa persoalan yang akan berimplikasi pada penikmatan hak-hak warga negara. Hal-hal yang berkaitan dengan definisi terorisme; dicantumkannya pidana mati dan pencabutan kewarganegaraan dalam ketentuan pidana; ketentuan penahanan yang berpotensi melanggar hak-hak tersangka/terdakwa, dan ketentuan mengenai penyadapan, merupakan hal-hal krusial yang muncul selama proses pembahasan amandemen UU Terorisme.
Disamping substansi, satu isu penting yang juga muncul dalam pembahasan amandemen UU Terorisme adalah akses terhadap informasi dan data-data terkait RUU yang dibahas. Dalam proses pemantauan yang dilakukan, Tim Observer mengalami kesulitan dalam mendapatkan dokumen dan naskah – naskah pembahasan RUU Perubahan UU Terorisme di DPR. Sehingga, kesulitan dalam melakukan up date dan analisa yang detil megenai tahapan dan proses pembahasan RUU Terorisme.
Laporan monitoring ini menyajikan proses dan diskusi yang terjadi di DPR RI selama progres pembahasan amandemen UU Terorisme, termasuk didalamnya isu-isu khusus yang terkait dan diperkirakan akan mempengaruhi penikmatan hak asasi manusia di Indonesia.
Akhirnya, selamat membaca.
Jakarta, 31 Juli 2018
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
Pengantar Demi Keamanan: Saat Hak Asasi Manusia “Terpaksa” Mengalah
Dalam setiap pembahasan produk legislasi, maka keterbukaan dan akuntabilitas menjadi dua kata kunci untuk memastikan hadirnya perdebatan tentang hak asasi manusia. Keterbukaan akses informasi dalam pembentukan legislasi memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan memberikan masukan terkait dengan undang-undang yang sedang dibahas di DPR. Dengan demikian akan terbentuk partisipasi aktif yang menekankan kepada peran serta dari masyarakat di dalam proses pembentukan undang-undang.
Meski sejatinya para anggota DPR mewakili anggota – anggota masyarakat, namun pembahasan setiap produk legislasi juga masih memerlukan pengawasan dan keterlibatan dari masyarakat untuk memastikan bahwa rakyat tidak hanya dipandang sebagai konstituen dari anggota DPR, tetapi juga sebagai aktor kunci sekaligus pemegang kekuasaan di dalam Negara yang demokratis.
Persoalannya, atas nama keamanan maka akses publik terhadap dokumen dan naskah – naskah pembahasan RUU Perubahan UU Terorisme di DPR menjadi amat terbatas, jika tidak ingin dinyatakan sebagai dihambat. Justru ketertutupan ini membawa implikasi yang serius karena sulitnya menemukan alasan rasional dibalik berbagai pengaturan yang terkait dengan sistem peradilan pidana seperti definisi, masa waktu penangkapan, masa waktu penahanan, pelibatan TNI, serta program deradikalisasi. Absennya keterbukaan ini menjadikan diskursus hak asasi manusia menjadi terpinggirkan atas nama keamanan dalam pembahasan RUU Perubahan UU Terorisme.
Terlepas dari hambatan dan ketertutupan akses publik terhadap proses pembahasan di DPR, namun ICJR dan Elsam berupaya keras untuk mengawasi dan mendapatkan berbagai dokumen serta memetakan persoalan – persoalan krusial yang dibahas antara pemerintah dan DPR yaitu mengenai definisi, pidana mati, pencabutan kewarganegaraan, anak, penangkapan, penahanan, pencegahan kejahatan terorisme, dan penyadapan serta keterlibatan TNI.
Salah satu keberhasilan yang dicapai adalah masuknya pengaturan hak korban dalam RUU Perubahan UU Terorisme. Dalam naskah awal usulan pemerintah, hak – hak korban justru tidak ditemukan. Absennya hak – hak korban kejahatan terorisme ini menjadi perhatian khusus dan membuat ICJR bersama – sama dengan Elsam mendorong DPR untuk membuat dan menyetujui hak – hak korban kejahatan terorisme menjadi DIM DPR. Usulan ini ternyata diterima dan tentu diluar kebiasaan mekanisme pembahasan RUU, dimana pembuatan DIM akan mengikuti RUU yang akan dibahas.
Laporan yang sampai dibaca oleh anda merupakan ringkasan tentang bagaimana dan apa yang terjadi dalam pembahasan RUU Perubahan UU Terorisme yang dilakukan antara pemerintah dan DPR. Kami berupaya menyajikannya menggunakan sudut pandang untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Masyarakat berhak untuk tahu tentang apa yang terjadi dalam pembahasan RUU Perubahan Terorisme. Bagaimanapun juga prasyarat dasar terbentuknya masyarakat yang demokratis adalah maraknya partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan.
Jakarta, 31 Juli 2018
Anggara Direktur Eksekutif ICJR
Daftar Isi
| BetnBenbit | ||
| Pengantar Direktur Eksekutif ICJR Ii | ||
| enigantar Direktur | ||
| Babl Pon | Daftar Isi iii | |
| Bab I | Bab I Pendahuluan 1 Bab II Dinamika dan Perkembangan Pembahasan Substansi Rancangan | 3 |
| Undang-undang Tindak Pidana Terorisme | ||
| 2.2 | 2.1 Ketentuan Mengenai Definisi Terorisme 3 2.2 Ketentuan Mengenai Pidana Mati 5 | 5 |
| 2.3 | 2.3 Mengenai Pidana Pencabutan | 8 |
| 4 | Kewarganegaraan 2.4 Ketentuan Mengenai Anak 14 | |
| 2.5 | 2.5 Ketentuan Mengenai Penahanan 15 | 15 |
| 2.6 | 2.6 Ketentuan Mengenai Penangkapan 21 | 21 |
| 2.7 | 2.7 Ketentuan Mengenai Penyadapan 23 | 23 |
| 2.8 | 2.8 Ketentuan Mengenai Perlindungan | 26 |
| 2.9 | 2.9 Ketentuan Mengenai Bantuan Medis, | 28 |
| 2.10 | Rehabilitasi Psikososial dan Psikologis 2.10 Ketentuan Mengenai Kompensasi 30 | 30 |
| 2.11 | 2.11 Ketentuan Mengenai Restitusi 33 | 3 |
| 2.12 | 2.12 Ketentuan Peralihan Mengenai Hak-hak | 35 |
| 2.13 | 2.13 Ketentuan Mengenai Pencegahan Tindak Pidana Terorisme | 39 |
| 2.14 | 2.14 Ketentuan Mengenai Peran serta TNI/Kelembagaan | 48 |
| Bab III | Penutup 53 | 53 |
| Lampiran | ||
| Profil ELSAM 55 | 55 | |
| ProfiLUC IB | 56 | |
| Profil Aliansi Nasional Reformasi KUHP 57 | 57 | |
Monitoring Parlemen Seri # 2
Memastikan Hak Asasi Manusia Dalam Penanggulangan Terorisme: Proses Mengawal Pembahasan Revisi UndangUndang Anti Terorisme
Bab I
Pendahuluan
Pemerintah Indonesia melakukan langkah-langkah hukum dalam merespon berbagai peristiwa terorisme di Indonesia. Salah satu dilakukan melalui revisi Undang-Undang (UU) Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Revisi UU ini 1 Draft lebih menitikberatkan pada upaya preventif. final revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ini selesai pada akhir Januari 2016, dan Pemerintah menyerahkannya naskah rancangan tersebut pada Februari 2016.
Penyerahan Naskah Akademik dan RUU terorisme direspon oleh DPR dengan membentuk Pansus RUU Terorisme melalui Rapat Paripurna pada hari Selasa 12 April 2016. Ketua Pansus yang ditunjuk adalah Muhammad Syafi’i dari Fraksi Partai Gerindra. Panitia Khusus (Pansus) Revisi Undang-Undang Pemberantasan (RUU) tindak pidana terorisme menggelar Rapat Kerja (Raker) perdana pada hari
Rabu 27 April 2016 dalam rangka persetujuan Fraksi terhadap RUU Anti Terorisme.
Pansus kemudian melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) sejak 31 Mei 2016 hingga 13 Oktober 2016 ini, RDPU dan RDP telah dilaksanakan sebanyak 11 kali. Yakni 6 kali di Masa Persidangan V Tahun Sidang 2015- 2016, yaitu pada tanggal 31 Mei, 1, 8, 9, 15, dan 16 Juni 2016, dan 5 kali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2016-2017, yaitu pada tanggal 31 Agustus, 8 dan 15 September, 13 dan 20 Oktober 2016.2
Proses pembahasan RUU Perubahan UU Terorisme antara pemerintah dan DPR dimulai secara resmi pada 18 Januari 2017. Pembahasan RUU mengalami kemandekan, salah satunya, dikarenakan belum adanya kesepakatan antara Pemerintah dan DPR mengenai definisi terorisme itu sendiri. Selain itu, isu mengenai kewenangan dan peran serta TNI juga menjadi salah satu faktor mandeknya pembahasan RUU Tindak Pidana Terorisme.
Terjadinya kerusuhan dan penyanderaan di Rutan Salemba cabang Mako Brimob Kelapa Dua yang dilakukan oleh para narapidana teroris 8-10 Mei 2018 3 dan peristiwa meledaknya bom di Surabaya pada 13 Mei 20184 mendorong kembali pembahasan RUU terorisme. Presiden Jokowi bahkan mengancam akan mengeluarkan Perppu Terorisme sebagai respon untuk pencegahan dan penindakan terorisme.5
Pembahasan mengenai RUU Terorisme kembali digelar pada 23-24 Mei 2018 guna membahas isu tersisa mengenai rumusan definisi. Pada tanggal 25 Mei 2018, revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme atau RUU Terorisme ini akhirnya disahkan menjadi UU melalui Rapat Paripurna.
1 Supriyadi Widodo, dkk, Catatan Kritis Atas RUU Pemberantasan
2 Ajeng Gandini Kamilah, dkk, Progress Report #1 Pembahasan RUU terorisme di Panitia Khusus (Pansus) Komisi I DPR RI, ICJR, 2016, Hal. ii
3 ICJR, Rusuh di Rutan Salemba Cabang Mako Brimob, ICJR Ingatkan Pemerintah dan DPR untuk Hati-hati membahas RUU Terorisme, http://icjr.or.id/rusuh-di-rutan-salemba-cabang-mako-brimob-icjringatkan-pemerintah-dan-dpr-untuk-hati-hati-membahas-ruuterorisme/ diakses pada 21 Juli 2018
4 ICJR, Korban Harus Diutamakan dalam Teror Bom di Surabaya, http://icjr.or.id/icjr-korbanharus-diutamakan-dalam-teror-bom-disurabaya/ diakses pada 21 Juli 2018 5 Presiden Jokowi Siapkan Perppu Anti-Terorisme, http://nasional.kontan.co.id/news/presidenjokowi-siapkan-perppuanti-terorisme diakses pada 21 Juli 2018
Bab II
Dinamika dan Perkembangan Pembahasan Substansi Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Terorisme
Dalam proses pembahasan revisi UU tindak pidana terorisme, terdapat beberapa isu-isu krusial yang menjadi pembahasan serius Pemerintah dan DPR RI. Isu-isu penting untuk diperhatikan dan dibahas secara mendalam karena akan menentukan arah dan kebijakan penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia. Hal-hal ini antara lain berkaitan dengan:
2.1 Ketentuan Mengenai Definisi Terorisme
Salah satu isu krusial yang menyebabkan pembahasan RUU Tindak Pidana Terorisme berjalan sangat alot dan baru dapat diselesaikan pada pertengahan Mei 2018 adalah berkaitan dengan definisi terorisme. Dalam UU sebelumnya, UU no. 15 tahun 2003 memang tidak mencantumkan definisi terorisme.
Perbedaan pendapat cukup terlihat antara DPR dan Pemerintah. Fraksi PDIP dan Fraksi PKB bersama juga dengan pemerintah meminta agar dimasukkan frasa motif politik dan ideologi dalam rumusan definisi tersebut. Sedangkan Fraksi PPP mengusulkan bahwa sebaiknya rumusan tersebut tidak diletakkan dalam batah tubuh, melainkan dalam bagian penjelasan umum. Akhirnya, seluruh fraksi di DPR bersama pemerintah menyepakati definisi terorisme dalam revisi Undang-undang (RUU) Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme. Kesepakatan ini terjadi setelah DPR dan pemerintah memasukkan frasa dengan motif politik, ideologi, atau gangguan keamanan pada rapat di Hari Kamis 24 Mei 2018.
Definisi Terorisme ini juga menjadi perhatian yang cukup serius bagi masyarakat sipil, karena akan berdampak pada kemungkinan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dan justru malah berdampak kontra produktif dengan upaya pencegahan pemberantasan terorisme. Selain itu, ketentuan mengenai tindak pidana terorisme haruslah dibuktikan, sehinga definisi terorisme haruslah bersifat jelas dan tidak multitafsir dan tidak menghasilkan pengertian yang lain. Mengingat pengaturan definisi terorisme juga dianggap penting dikarenakan belum tentu seseorang melakukan tindak pidana memiliki motivasi untuk melakukan serangan yang dapat dikategorikan terorisme. Hal inilah yang membedakan antara tindak pidana makar dengan terorisme.6
Berkaitan dengan hal ini, ICJR memberikan rekomendasi agar definsi terorisme setidaknya memperhatikan indikator ideal yang ada, yaitu:
1. Dirumuskan secara hati – hati dan ketat dan hanya ditujukan semata – mata untuk upaya melawan teror
2. Tidak mengandung pengertian yang ambigu
3. Memperhatikan prinsip kebutuhan dan proporsionalitas.7
Setelah hasil pembahasan selesai, ternyata masih terdapat catatan terhadap rumusan definisi dalam RUU terorisme yang telah disahkan tersebut, yaitu pertama, unsur “yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal”, sangat jelas terlihat bahwa rumusan ini berpotensi menghadirkan penafsiran yang tidak jelas, karena akibat terorisme tidak dipersempit pada perbuatan yang mengakibatkan korban dalam jumlah banyak. Kedua, unsur “dengan motif ideologi, politik dan gangguan keamanan”. Menyertakan unsur motif tersebut secara jelas akan menimbulkan kesulitan bagi aparat penegak hukum untuk membuktikan seluruh unsur tindak pidana terorisme terpenuhi. Padahal unsur motif tersebut rentan menjadikan delik terorisme menjadi delik poliitik.8
| Rumusan Draft Awal Tidak ada | Rumusan Draft 05 Februari 2018 Tidak ada | Rumusan Draft Mei 2018 Pasal 1 | Keterangan | |
| Rumusan | rumusan | Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 2. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan | ||
6 Pentingnya Definisi Terorisme dalam RUU Terorisme, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ae6e16178b97/pent ingnya-definisi-terorisme-dalam-ruu-terorisme diakses pada 22 Juli 2018
7 Anggara dan Ajeng Gandini Kamilah, Catatan dan Rekomendasi ICJR terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang – Undang (RUU Perubahan UU Terorisme), ICJR, 2018, Hal.
8 8 ICJR, RUU Perubahan UU Terorisme Selesai dibahas: 2 Catatan ICJR terhadap Definisi Terorisme Yang Disepekati Pemerintah dan DPR, http://icjr.or.id/ruu-perubahan-uu-terorisme-selesai-dibahas2-catatan-icjr-terhadap-definisi-terorisme-yang-disepekatipemerintah-dan-dpr/ diakses pada 22 Juli 2018
2.2 Ketentuan Mengenai Pidana Mati
Tidak terdapat perubahan signifikan dalam Pasal 6 RUU. Pidana mati masih dicantumkan sebagai salah satu ancaman hukumannya. Ketentuan ini juga telah disesuaikan dengan ketentuan Pasal 249 RUU KUHP yang berusaha memasukkan kembali delik tindak pidana terorisme dalam KUHP yang baru yang masih mencantumkan pidana mati sebagai pidana pokok. Padahal dalam Buku I RUU KUHP terdapat wacana akan mengarahkan hukuman mati ini sebagai pidana alternatif sehingga tidak perlu ikut dicantumkan dalam pasal per pasal yang mengandung ancaman pidana.
Perubahan minor hanya terjadi pada isi klausul Pasal 6 yaitu dengan adanya penambahan kata “dengan cara” pada huruf b dan kata “dengan sengaja” juga tetap dicantumkan dengan alasan agar bersesuaian dengan Pasal 249 RUU KUHP. Sedangkan untuk Pasal 14, terdapat penambahan satu pasal dalam deretan pasal-pasal yang mana orang yang menggerakkan untuk melakukan delik dalam pasalpasal tersebut diancam dengan hukuman mati. Penambahan satu pasal tersebut adalah untuk Pasal 13A. Sebelumnya, pasal ini belum masuk dalam deretan pasal-pasal yang tercantum dalam Pasal 14 pada draft awal, namun dalam draft per 5 Februari 2018 pasal ini sudah dimasukkan.
Mengenai ancaman pidananya, DPR dan Pemerintah sepakat untuk diserahkan kepada Panja RUU Terorisme karena dalam pembahasan RUU KUHP masih terdapat perdebatan mengenai core crime tindak pidana terorisme serta belum ada kesepakatan mengenai lamanya ancaman pidana.
| Rumusan Draft Awal | Rumusan Draft | Rumusan Draft | Keterangan |
| Pasal 6 | 05 Februari 2018 Pasal 6 Setiap Orang | Mei 2018 Pasal 6 Setiap Orang yang dengan sengaja | Terdapat penambahan kata “dengan cara” |
| Pasal 6 Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang: a. menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas; b.menimbulkan korban yang bersifat massal, merampas kemerdekaan , atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain; dan/atau c. mengakibatk an kerusakan atau kehancuran | Pasal 6 Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang: a. menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas; b.menimbulkan korban yang bersifat massal, merampas kemerdekaan , atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain; dan/atau c. mengakibatk an kerusakan atau kehancuran | Pasal 6 Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang: a. menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas; b. menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan , atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain; dan/atau c. mengakibatk an kerusakan atau kehancuran | Terdapat penambahan kata “dengan cara” pada huruf b draft 23 Mei 2018 Catatan Panja 22 Maret 2017 “Mengambil rumusan Draft RUU KUHP dengan catatan istilah “dengan sengaja” tetap dicantumkan.” Pasal 249 RUU KUHP. Catatan Tim Ahli DPR (5 Feb 2018) Bahwa Pasal 249 RUU KUHP: “Setiap orang yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan |
| terhadap terhadap terhadap Obyek Vital Obyek Vital Objek Vital yang yang yang Strategis, Strategis, Strategis, lingkungan lingkungan lingkungan | |
| terhadap terhadap Obyek Vital Obyek Vital yang yang Strategis, Strategis, lingkungan lingkungan hidup, hidup, Fasilitas Fasilitas Publik, Publik, dan/atau dan/atau fasilitas fasilitas internasional, internasional, dipidana dipidana dengan pidana dengan pidana mati, penjara mati, penjara seumur hidup, seumur hidup, atau pidana atau pidana | terhadap terhadap Obyek Vital Objek Vital yang Strategis, Strategis, lingkungan lingkungan hidup, Fasilitas Fasilitas Publik, dan/atau dan/atau fasilitas internasional, internasional, dipidana dengan pidana dengan pidana mati, penjara penjara paling seumur hidup, singkat 5 (lima) atau pidana tahun dan penjara paling paling lama 20 singkat 4 (dua puluh) (empat) tahun tahun, pidana |
| seumur hidup, seumur hidup, atau pidana atau pidana penjara paling penjara paling singkat 4 singkat 4 (empat) tahun (empat) tahun dan paling lama dan paling lama 20 (dua puluh) 20 (dua puluh) tahun. tahun. | mati, penjara penjara paling seumur hidup, singkat 5 (lima) atau pidana tahun dan penjara paling paling lama 20 fasilitas singkat 4 (dua puluh) (empat) tahun tahun, pidana dan paling lama penjara seumur 20 (dua puluh) hidup, atau pidana mati. |
| Pasal 14 Setiap orang yang dengan sengaja sengaja menggerakkan orang lain | Pasal 14 Pasal 14 Setiap orang Setiap orang yang dengan yang dengan sengaja sengaja menggerakkan menggerakkan orang lain orang lain untuk untuk |
| sebagaimana sebagaimana sebagaimana dimaksud dimaksud dimaksud dalam Pasal 6, dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal Pasal 12, Pasal 12A, dan Pasal 12A, Pasal 12B, 12B, dipidana dan Pasal 13A dengan pidana dipidana dipidana mati, pidana dengan pidana penjara seumur mati, pidana hidup, atau penjara seumur pidana penjara hidup, atau 20 (dua puluh) pidana penjara tahun. 20 (dua puluh) tahun. tahun. | sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, dan Pasal 13A dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara | sebagaimana dimaksud dipidana tahun. | dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, ” Pasal 9, Pasal b. Perlu 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal dimaksud 12A, Pasal 12B, dengan dan Pasal 13A rakkan” dengan pidana c. untuk “penggerakan mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) ayat (2). d. Terkait dengan disesuaikan KUHP. Catatan Tim Ahli | lebih spesifik mengenai kata “menggerakkan ” b. Perlu dijelaskan yang dimaksud dengan “sengajamengge rakkan” c. untuk “penggerakan yang gagal” disalin rekat dari Pasal 163 bis KUHP (Pasal 292 RUU KUHP) menjadi Pasal 14 ayat (2). d. Terkait dengan Ancaman Pidana disesuaikan dengan RUU KUHP. Catatan Tim Ahli DPR (5 Feb 2018): a.Terdapat perbedaan pemahaman mengenai “menggerakkan orang lain” yang ada dalam | lebih spesifik mengenai kata dalam Pasal 6, “menggerakkan Pasal 7, Pasal 8, ” Pasal 9, Pasal b. Perlu 10, Pasal 10A, dijelaskan yang Pasal 12, Pasal dimaksud 12A, Pasal 12B, dengan dan Pasal 13A “sengajamengge rakkan” dengan pidana c. untuk “penggerakan mati, pidana penjara seumur yang gagal” hidup, atau disalin rekat dari pidana penjara Pasal 163 bis 20 (dua puluh) KUHP (Pasal 292 RUU KUHP) menjadi Pasal 14 ayat (2). d. Terkait dengan Ancaman Pidana disesuaikan dengan RUU KUHP. Catatan Tim Ahli DPR (5 Feb 2018): a.Terdapat perbedaan pemahaman mengenai “menggerakkan orang lain” yang ada dalam rumusan Pasal 14 dengan Pasal 292 RUU KUHP, karena dalam | sebagaimana lebih spesifik dimaksud mengenai kata dalam Pasal 6, “menggerakkan Pasal 7, Pasal 8, ” Pasal 9, Pasal b. Perlu 10, Pasal 10A, dijelaskan yang Pasal 12, Pasal dimaksud 12A, Pasal 12B, dengan dan Pasal 13A “sengajamengge rakkan” dengan pidana c. untuk “penggerakan mati, pidana penjara seumur yang gagal” hidup, atau disalin rekat dari pidana penjara Pasal 163 bis 20 (dua puluh) KUHP (Pasal 292 RUU KUHP) menjadi Pasal 14 ayat (2). d. Terkait dengan Ancaman Pidana disesuaikan dengan RUU KUHP. Catatan Tim Ahli DPR (5 Feb 2018): a.Terdapat perbedaan pemahaman mengenai “menggerakkan orang lain” yang ada dalam rumusan Pasal 14 dengan Pasal 292 RUU KUHP, karena dalam RUU KUHP frasa “menggerakkan | dimaksud mengenai kata dalam Pasal 6, “menggerakkan Pasal 7, Pasal 8, ” Pasal 9, Pasal b. Perlu 10, Pasal 10A, dijelaskan yang Pasal 12, Pasal dimaksud 12A, Pasal 12B, dengan dan Pasal 13A “sengajamengge dipidana rakkan” dengan pidana c. untuk “penggerakan mati, pidana penjara seumur yang gagal” hidup, atau disalin rekat dari pidana penjara Pasal 163 bis 20 (dua puluh) KUHP (Pasal 292 tahun. RUU KUHP) menjadi Pasal 14 ayat (2). d. Terkait dengan Ancaman Pidana disesuaikan dengan RUU KUHP. Catatan Tim Ahli DPR (5 Feb 2018): a.Terdapat perbedaan pemahaman mengenai “menggerakkan orang lain” yang ada dalam rumusan Pasal 14 dengan Pasal 292 RUU KUHP, karena dalam RUU KUHP frasa “menggerakkan |
| orang lain” merupakan pidana perbantuan (sebagaimana Pasal 22 ayat 1 RUU KUHP). | ||
| perbantuan (sebagaimana Pasal 22 ayat 1 RUU KUHP). b. Yang dimaksud dengan “mengadakan hubungan” adalah upaya dengan sengaja untuk merencanakan, menggerakkan, atau mengorganisasik an tindak pidana terorisme c.Kalimat Mengadakan tidak kontekstual sehingga diganti Melakukan Hasil Rapat Tim DPR dan Pemerintah 16 Maret 2018: “Mengenai ancaman pidana yang dicantumkan dalam RUU ini diserahkan kepada pembentukan undang-undang |
| ini, karena dalam pembahasan RUU KUHP masih terdapat perdebatan mengenai core crime tindak pidana terorisme serta belum ada kesepakatan mengenai lamanya ancaman pidana.” |
2.3 Mengenai Pidana Pencabutan Kewarganegaraan
Terdapat banyak pertentangan mengenai pidana pencabutan kewarganegaraan ini. Sejak draft awal, banyak fraksi yang sudah menentang adanya ketentuan ini dengan berbagai alasan yaitu:
1. karena KUHP tidak mengenal jenis pidana ini;
2. tidak ada peraturan perundang-undangan sebelumnya yang mengatur pencabutan kewarganegaraan;
3. tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan;
4. bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dalam UU Kewarganegaraan yang mencegah terjadinya keadaan stateless;
5. melanggar hak setiap orang untuk memiliki dan mempertahankan status kewarganegaraannya yang dilindungi oleh Pasal 26 UU 39/1999 tentang HAM, dan lain sebagainya.
Terdapat pula alasan bahwa pencabutan kewarganegaraan justru akan menyulitkan penanggulangan tindak pidana terorisme apabila yang bersangkutan berada di luar negeri (tidak berlakunya lagi asas nasional aktif). Beberapa fraksi juga memandang bahwa hal ini dapat melanggar hak asasi manusia dan hukum internasional. Warga negara yang telah dicabut kewarganegaraannya akan tidak jelas pergi kemana untuk mencari perlindungan dari negara. Namun demikian, meskipun hampir semua menentang adanya jenis pidana ini, masih terdapat pandangan dari beberapa fraksi yang menyarankan agar pengaturan mengenai pencabutan kewarganegaraan tersebut dilakukan dengan hati-hati dan perlu dilakukan pendalaman lebih jauh lagi.
Terkait dengan klausul “patut diketahuinya digunakan atau yang akan digunakan untuk pelatihan” pada Pasal 12B ayat (2) yang akhirnya dihilangkan dalam draf-draft selanjutnya karena maknanya telalu luas. Sebelumnya, dalam perdebatan pembahasan draft awal, beberapa fraksi di DPR menyatakan bahwa harus dilihat dulu dimana titik kesalahan yang ingin dituju oleh rumusan ini, kalau tujuannya hanya untuk melarang penyebarluasan tulisan atau dokumen untuk kepentingan pelatihan, seharusnya perbuatan yang dilarang adalah cukup unsur membuat dan menyebarluaskan tulisan dengan tujuan untuk memberikan informasi atau ajakan terkait pelatihan.
Demikian pula untuk ketentuan ayat (3), banyak fraksi menyarankan untuk dihapus karena memperluas konsep kejahatan makar dalam KUHP dan R KUHP dan mempersamakan separatisme dengan terorisme padahal ada juga beberapa separatisme yang bisa dilakukan dengan damai.
| Rumusan Draft Awal | Draft | Rumusan Draft 05 Februari 2018 Pasal 12B | Rumusan Draft Mei 2018 Pasal 12B | Keterangan |
| Pasal 12B (1) Setiap Orang yang menyelengga rakan, memberikan, atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan maksud merencanaka n, mempersiapk an, atau melakukan Tindak Pidana Terorisme, | Pasal 12B (1) Setiap dengan sengaja garakan, militer, atau dalam negeri dengan maksud kan, | Pasal 12B Orang yang dengan sengaja menyeleng garakan, memberika n, atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan maksud merencana kan, | Pasal 12B (1) Setiap orang yang dengan sengaja menyeleng garakan, memberika n, atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan maksud merencana | Terdapat penambahan klausul “dengan sengaja” pada ayat (1) sampai (3) Delik untuk perekrutan, penampunga n, dan pengiriman latihan mulai dipisahkan dalam ayat tersendiri sejak draft 5 Februari 2018 dan ancaman hukumannya menjadi lebih rendah daripada draft awal Delik mengenai |
| mengirim orang untuk mengikuti pelatihan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. (2) Setiap Orang yang membuat, mengumpulk an, dan/atau menyebarlua skan tulisan atau dokumen, baik tertulis maupun digital yang diketahui atau patut diketahuinya digunakan atau yang akan digunakan untuk pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana | ikut perang di luar negeri untuk Tindak Pidana Terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. (2) Setiap Orang yang dengan sengaja merekrut, menampun g, atau mengirim orang untuk mengikuti pelatihan sebagaima na dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara | ikut perang di luar Pidana Terorisme, dipidana dengan pidana penjara singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima Orang yang dengan sengaja merekrut, menampun g, atau mengirim mengikuti pelatihan sebagaima dimaksud pada ayat dipidana dengan pidana penjara | ikut perang di luar negeri untuk Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. (2) Setiap Orang yang dengan sengaja merekrut, menampun g, atau mengirim orang untuk mengikuti pelatihan sebagaima na dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling | tersendiri telah digabung sehingga dikenakan pidana dikenai pidana penjara tahun. bentuk pidana Februari | tersendiri Februari 2018 digabung sehingga dikenakan pencabutan kewarganega dikenai penjara bentuk pencabutan kewarganega Februari pencabutan kewarganega pencabutan | tersendiri pada draft per 5 Februari 2018 telah digabung dalam delik ayat 1 sehingga selain dapat dikenakan pidana pencabutan kewarganega raan juga dikenai pidana penjara antara 4 sampai 15 tahun. Pada draft awal masih belum jelas bentuk pidana pencabutan kewarganega raan, namun sejak draft 5 Februari 2018, bentuk pencabutan kewarganega raan telah dirinci yaitu pencabutan paspor dan pas lintas batas yang | ikut perang di luar negeri untuk Tindak telah Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. (2) Setiap Orang yang tahun. dengan sengaja merekrut, menampun g, atau mengirim orang untuk mengikuti pelatihan sebagaima na dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling | ikut perang ikut perang di luar di luar negeri negeri untuk untuk Tindak Tindak Pidana Pidana Terorisme, Terorisme dipidana dipidana dengan dengan pidana pidana penjara penjara paling paling singkat 4 singkat 4 (empat) (empat) tahun dan tahun dan paling lama paling lama 15 (lima 15 (lima belas) belas) tahun. tahun. (2) Setiap Orang yang Orang yang dengan dengan sengaja sengaja merekrut, merekrut, menampun menampun g, atau g, atau mengirim mengirim orang orang untuk untuk mengikuti mengikuti pelatihan pelatihan sebagaima sebagaima na dimaksud dimaksud pada ayat pada ayat (1) dipidana dipidana dengan dengan pidana pidana penjara penjara paling |
| dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun. (3) Dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan tersebut dimaksudkan untuk melepaskan wilayah atau daerah lain dari suatu negara sahabat untuk seluruhnya atau sebagian dari kekuasaan pemerintah yang di negara tersebut atau jika perbuatan tersebut dimaksudkan | paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun. (3) Setiap Orang yang dengan sengaja membuat, mengumpu lkan, dan/atau menyebarlu askan tulisan atau dokumen, baik tertulis maupun digital dengan untuk digunakan dalam pelatihan sebagaima na dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling | singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun. (3) Setiap Orang yang dengan sengaja membuat, mengumpu lkan, dan/atau menyebarl uaskan tulisan atau dokumen, baik tertulis maupun digital dengan untuk digunakan dalam pelatihan sebagaima na dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) | singkat 3 hanya (tiga) tahun dibatasi dan paling lama 12 tahun (dua belas) Satu ayat mengenai delik Orang yang separatisme membuat, mengumpu dalam draftdraft dan/atau berikutnya menyebarl Catatan 5 Feb 2018: tulisan atau a. Rumusan dokumen, baik tertulis pidana maupun dengan b. Rumusan digunakan pelatihan sebagaima dimaksud Catatan Tim pada ayat (1) dipidana Feb 2018): “Ancaman pidana dengan singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 pidana (dua belas) penjara | hanya dibatasi maksimal 5 tahun Satu ayat mengenai delik separatisme yang ada dalam draft awal dihapus dalam draftdraft berikutnya Catatan 5 Feb 2018: a. Rumusan ancaman pidana disesuaikan dengan RUU KUHP b. Rumusan Disetujui Panja dan diserahkan ke Timus dan Timsin Catatan Tim Ahli DPR (5 Feb 2018): “Ancaman pidana disesuaikan dengan Pasal 231 ayat (1) RUU KUHP yaitu pidana penjara |
| untuk meniadakan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintaha n negara sahabat atau daerah lain. (4) Selain pidana pokok, setiap warga negara Indonesia yang merupakan pelaku Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan paspor. (5) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setiap warga | lama 12 (dua belas) tahun. (4) Setiap warga negara Indonesia yang dijatuhi pidana terorisme sebagaima na yang dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabuta n hak untuk memiliki paspor dan pas lintas batas dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun. (5) Pelaksanaan pidana tambahan sebagaima | tahun. (4) Setiap warga negara Indonesia yang dijatuhi pidana terorisme sebagaima na yang dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabuta n hak untuk memiliki paspor dan pas lintas batas dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun. (5) Pelaksanaa n pidana tambahan sebagaima na dimaksud | paling lama 6 tahun dan pidana denda kategori IV.” Hasil Rapat Tim DPR dan Pemerintah 16 Maret 2018: “Mengenai ancaman pidana, dalam pembahasa n RUU KUHP masih berdebat mengenai core crime, Tindak Pidana terorisme secara umum. Dan rinciannya diserahkan kepada undangundang terorisme.” |
| negara na Indonesia dimaksud (4) pada ayat dilakukan yang merupakan (4) setelah pelaku dilakukan terpidana Tindak setelah selesai Pidana terpidana menjalani Terorisme selesai pidana sebagaimana menjalani pokok. | na dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah terpidana selesai | pada ayat (4) dilakukan setelah terpidana selesai | |
| Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dicabut kewarganega raannya oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. (6) Setiap warga negara Indonesia yang melakukan pelatihan militer, pelatihan paramiliter, pelatihan lainnya, dan/atau ikut perang di luar negeri untuk Tindak | dilakukan setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok. | selesai menjalani pidana pokok. |
| Pidana Terorisme, pejabat yang berwenang dapat | |||
| Terorisme, pejabat yang berwenang dapat mencabut paspor dan mencabut kewarganega raan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. | |||
2.4 Ketentuan Mengenai Anak
Berkaitan dengan isu anak yang dilibatkan di dalam tindak pidana terorisme, tidak ditemukan adanya pembahasan dalam rapat Panja periode Januari hingga Juni 2018. Pada draft awal yang diajukan Pemerintah, terdapat ketentuan ayat (1) yang menyatakan bahwa anak yang melakukan Tindak Pidana Terorisme dijatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan di dalam UU SPPA. Namun, dalam rapat Panja di tahun 2017, sepakat untuk dihapuskan dan ketentuan tersebut dipindahkan ke dalam penjelasan Pasal 16A ayat (2).
| Rumusan Draft Awal | Rumusan Draft 05 Februari 2018 | Rumusan Draft Mei 2018 | Keterangan | |
| Pasal 16A | Pasal 16A | Pasal 16A Pasal 16A Pasal 16A Tidak ada | idak | da |
| (1) Dalam hal Setiap orang Setiap orang Tindak yang yang | |||
| (1) Dalam hal Tindak Pidana Terorisme dilakukan oleh anak, pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan UndangUndang mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (2) Dalam hal pelaku Tindak Pidana Terorisme melibatkan anak, pidana yang dijatuhkan ditambah 1/2 (setengah) dari pidana yang diancamka n | Setiap orang yang melakukan Tindak Pidana Terorisme dengan melibatkan anak, ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) | Setiap orang yang melakukan Tindak Pidana Terorisme dengan melibatkan anak, ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) | perubahan mengenai beratnya penambahan ancaman pidana bagi setiap orang yang melakukan Tindak Pidana Terorisme dengan melibatkan anak. |
2.5 Ketentuan Mengenai Penahanan
Pada tahun 2018, seluruh sidang pembahasan RUU Perubahan UU Terorisme dilakukan secara tertutup. Namun berdasarkan draft yang didapatkan, tidak ditemukan adanya perubahan berkaitan dengan lamanya masa penahanan baik di tingkat penyidikan maupun di tingkat penuntutan. Dalam draft terakhir, ditemukan adanya penambahan ancaman pidana bagi setiap penyidik yang dalam melakukan penahanan tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Penjelasan Pasal 25 ayat (7) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan mendasarkan pada hak asasi manusia adalah antara lain tersangka diperlakukan secara manusiawi, tidak disiksa, tidak diperlakukan secara kejam, dan tidak direndahkan martabatnya sebagai manusia. Penambahan ini, sesuai dengan masukan yang diajukan oleh Fraksi Partai Gerindra dalam Rapat Panja 15 Juni 2017.
Dalam draft akhir, lamanya penahanan yang dapat dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum terhadap tersangka adalah selama 290 hari. Dinamika pembahasan mengenai masa penahanan ini cukup panjang, dan terjadi banyak terjadi di dalam sidang Panja tahun 2017. Problem dalam pembahasan mengenai masa penahanan di dalam RUU ini adalah lamanya masa penahanan apabila dibandingkan dengan ketentuan yang ada di dalam KUHAP. ICJR menyoroti bahwa lamanya waktu penahanan di dalam RUU ini, akan mengakibatkan pengurangan hak dan pembatasan kemerdekaan yang berlebihan tanpa didasarkan atas pertimbangan prinsip hukum dan HAM.
Pembahasan mengenai masa penahanan pertama kali dilakukan pada 30 Maret 2017 hingga akhirnya disetujui oleh Panja pada rapat 15 Juni 2017. Pada awalnya, Pemerintah mengusulkan masa penahanan diperpanjang hingga 510 (lima ratus sepuluh hari). Usulan tersebut kemudian oleh Ketua Pansus RUU Terorisme Muhammad Syafii dipertanyakan apakah sesuai dengan HAM, karena waktunya yang sangat panjang. Panja dalam rapat 30 Maret dan 5 April 2017 kemudian meminta Pemerintah untuk melakukan perbandingan terhadap masa penahanan yang diajukan dengan ketentuan di dalam KUHAP serta memformulasikan mekanisme perpanjangan penahanan yang jelas.
Dalam rapat 7 Juni 2017, Pemerintah kemudian mengajukan usulan rumusan baru, yang mana masa penahanan diperpendek menjadi 360 (tiga ratus enam puluh) hari.Usulan Pemerintah tersebut oleh Panja belum disetujui dan pembahasannya masih dipending. Panja memberikan beberapa usulan agar masa penahanan dipersingkat hingga 90 (sembilan puluh) hari.
Pemerintah kemudian merespon usulan dari Panja dalam rapat 14 Juni 2017 yang dilakukan secara tertutup untuk umum, dengan menghapus ketentuan mengenai perpanjangan penahanan oleh Ketua PN pada masa penuntutan selama 30 (hari) sehingga masa penahanan total menjadi 330 hari. Rapat kemudian dipending untuk dilanjutkan pada 15 Juni 2017.
Pada rapat 15 Juni, terdapat beberapa usulan yang mengemuka untuk kembali mempersingkat masa penahanan, diantaranya dari Fraksi PKS dan Hanura. Atas usulan tersebut, Pemerintah kembali mengusulkan rumusan masa penahanan, yakni selama 300 hari. Atas usulan tersebut, kemudian Panja memutuskan untuk menyutujui total jangka waktu penahanan menjadi 290 hari, dengan melakukan perubahan pada masa perpanjangan di tingkat penyidikan oleh Ketua PN dari yang sebelumnya diusulkan pemerintah 30 hari menjadi 20 hari. Rumusan inilah yang kemudian hingga RUU ini disahkan tahun 2018 dipertahankan.
| Rumusan Draft Awal | Rumusan Draft 05 Februari 2018 | Rumusan Draft Mei 2018 | Keterangan |
| Pasal 25 | Pasal 25 | Pasal 25 | Tidak ada perubahan |
| (1) Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan | (1) Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaa | (1) Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan | di dalam substansi rumusan mengenai |
| berlaku, kecuali ditentukan lain dalam UndangUndang ini. (2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari (3) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang oleh penuntut umum dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari. (4) Untuk kepentingan penuntutan, penahanan | pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam UndangUndang ini. (2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari. (3) Jangka waktu penahanan sebagaiman a dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan permohona n perpanjanga n oleh penyidik kepada penuntut umum untuk | kecuali ditentukan lain dalam UndangUndang ini. (2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari. (3) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan permohonan perpanjanga n oleh penyidik kepada penuntut umum untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari. (4) Apabila | ketentuan mengenai penegasan bahwa penahanan harus dilakukan sesuai dengan prinsip HAM yang berlaku dan adanya ancaman pidana bagi penyidik yang melanggar ketentuan tersebut, sesuai dengan usulan Panja. Selain hal tersebut, perubahan yang ada hanya terkait redaksional. |
| diberikan oleh penuntut umum berlaku paling lama 90 (sembilan puluh) hari. (5) Jangka waktu penahanan untuk kepentingan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperpanjang oleh hakim pengadilan negeri dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari (6) Dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) guna kepentingan penyidikan atau penuntutan, janga waktu | waktu paling lama 60 (enam puluh) hari. (4) Dalam hal jangka waktu penahanan sebagaiman a dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak mencukupi, maka dapat diajukan permohona n perpanjanga n oleh penyidik kepada ketua pengadilan negeri untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari. (5) Untuk kepentinga n penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan terhadap | penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak mencukupi, permohonan perpanjanga n dapat diajukan oleh penyidik kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari. (5) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan terhadap terdakwa dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari. (6) Apabila jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) |
| penahanan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari. | terdakwa dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari. (6) Dalam hal jangka waktu penahanan sebagaiman a dimaksud pada ayat (5) tidak mencukupi, maka dapat diajukan permohona n perpanjang an oleh penuntut umum kepada ketua pengadilan negeri untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari . | tidak mencukupi, dapat diajukan permohonan perpanjanga n oleh penuntut umum kepada ketua pengadilan negeri untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. (7) Pelaksanaan penahanan tersangka Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip -hak asasi manusia. (8) Setiap penyidik yang melanggar |
| ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipidana | ||
| pada ayat (7) dipidana sesuai dengan | ||
| dipidana sesuai | ||
| sesuai | ||
| dengan | ||
| dengan ketentuan | ||
| peraturan. | ||
| peraturan | ||
| perundangundangan. | ||
| perundangundangan. |
Secara singkat, berikut perjalanan pembahasan lamanya masa penahanan dalam RUU Perubahan UU Terorisme:
| at 15 Juni 2017 | ||||||||||
| _ | 2017 | Pemeristch | Remedatah | |||||||
| Penyidik | 180 hari Panja | Panja | Panja meminta | 120ha a | 120 hari 120 hari | 120 hari | Panja | emerinta | Panja | |
| (Penyidikan) Perpanjangan oleh PU | 60 hari | meminta Pemerintah untuk | meminta pemerintah merumuskan kembali formula rumusan dan | 60 hari | Dikurang | 60 hari | Nasdem: | PKS: 30 | ||
| (Penyidikan) | sandingan pengaturan memasukkan mekanisme tentang | Gerinda & Demokrat: 40 hari | Hanura: 60 hari | |||||||
| (Penyidikan) | negara lain. Pending. | yang jelas | panja, diusulkan kembali: 30 hari) | Gerindra & Demokrat: dihapuskan | Hanura: 20 hari | |||||
| (Penuntutan) Perpanjangan | hari | 30 hari | _ | o hari | ||||||
| oleh Hakim PN (Penuntutan) Perpanjangan | ||||||||||
| oleh Ketua | 60 hal | |||||||||
| PN (Penunutan) | |||||||||
| (Penunutan) | 60 hani | masa penahanan total dari penyidikan hingga pemeriksaan | 330 hari (atas usulan Panja, diusulkan kembali: |
2.6 Ketentuan Mengenai Penangkapan
Permasalahan HAM masih menjadi isu yang diperbincangkan di dalam pembahasan mengenai penangkapan di dalam RUU UU Terorisme. Mengenai jangka waktu penangkapan, tidak ditemukan adanya pembahasan dalam rapat Panja periode Januari hingga Juni 2018 yang menyebabkan perubahan dalam rumusan pasal mengenai penangkapan, utamanya dalam isu lamanya masa penangkapan. Seluruh pembahasan mengenai penangkapan dilakukan secara tertutup.
Perubahan tentang ketentuan penangkapan apabila dibandingkan dengan UU Terorisme, adalah mengenai lamanya waktu penangkapan. Dalam UU Terorisme, masa penangkapan yang dapat dikenakan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana adalah 7 x 24 jam. Dalam RUU ini, pada awalnya Pemerintah mengusulkan perubahan jangka waktu penangkapan hingga 30 hari. Namun hal ini banyak ditentang oleh fraksi-fraksi di dalam Panja, diantaranya FP Gerindra, FP Demokrat, F PAN, F PPP karena dianggap terlalu panjang sehingga berpotensi menyebabkan pelanggaran-pelanggaran HAM dan tidak memberikan kepastian hukum bagi orang yang ditangkap.
Pada akhirnya, rumusan masa penangkapan selama 14 hari, disetujui oleh Panja, namun dengan catatan bahwa Pemerintah harus merumuskan ketentuan mengenai perlindungan hak tersangka dan terduga teroris. Ketentuan ini telah dimuat di dalam ayat (3) dan (4) pasal penangkapan dalam draft akhir.
Berkaitan dengan perpanjangan penangkapan, sebelumnya dalam draft 5 Februari 2018, untuk dapat melakukan perpanjangan penahanan, permohonan diajukan kepada Jaksa Agung, namun ketentuan tersebut dalam draft 23 Mei 2018 diubah menjadi atas permohonan yang diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang ada pada yurisdiksi penyidik.. Tidak ada keterangan yang dapat ditemukan mengenai alasan perubahan pejabat yang dapat memberikan izin untuk melakukan penangkapan.
| Awal | 05 Februari 2018 | Rumusan Draft Mei 2018 | Keterangan |
| Pasal 28 | Pasal 28 | Pasal 28 | Terdapat perubahan dan tambahan ketentuan mengenai |
| melakukan penangkapan terhadap | (1) Penyidik dapat melakukan penangkap | (1) Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap | ketentuan mengenai beberapa hal: 1. Perpanjangan penangkapan |
| 14 (empat belas) hari. (2) Dalam hal waktu penangkap an sebagaima na dimaksud pada ayat (1) tidak cukup, penyidik dapat mengajuka n permohon an perpanjang an penangkap an kepada Kejaksaan Agung paling lama 7 | 14 (empat belas) hari. (2) Dalam hal waktu penangkap an sebagaima na dimaksud pada ayat (1) tidak cukup, penyidik dapat mengajuka n permohon an perpanjang an penangkap an kepada Kejaksaan Agung paling lama 7 (tujuh) hari. | ayat (1) tidak perundang3. Adanya cukup, penyidik dapat mengajukan permohonan perpanjangan penangkapan untuk waktu paling lama 7 (tujuh) hari kepada ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik (3) Pelaksanaan penangkapan terduga Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia. (4) Setiap penyidik yang melanggar ketentuan | penambahan ayat yang memberikan ancaman sanksi pidana bagi penyidik yang melanggar prinsip HAM pada saat melakukan penangkapan. |
| 7 | undangan. | ||
| undangan. | _ |
2.7 Ketentuan Mengenai Penyadapan
Pembahasan mengenai penyadapan juga mendapatkan perhatian yang cukup serius. Dimana dalam draft awal RUU revisi yang diusulkan oleh pemerintah justru ingin menghapuskan mekanisme tersebut. Apabila dibandingkan dengan UU Terorisme yang berlaku sebelumnya, penyadapan hanya dapat dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Tindakan ini harus dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik. Selain itu diskusi panjang juga terjadi disebabkan sinkronisasi dengan Pasal 302 R KUHP, Peraturan Kapolri No. 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan serta Putusan MK Nomor 5/PUU-VIII/2010 mengenai izin, jangka waktu atau masa penyadapan, pembatasan orang yang dapat mengakses, dan pertanggungjawaban penyadapan.
| Rumusan Draft | Draft | Rumusan Draft 05 Februari 2018 | Rumusan Draft Mei 2018 | Keterang an |
| Pasal 31 | Pasal 31 | Pasal 31 | ||
| Berdasarkan paling | (1) Berdasarkan | (1) Berdasarkan | ||
| sedikit 2 (dua) alat | bukti permulaan | bukti permulaan | ||
| bukti yang sah, | yang cukup, | yang cukup, | ||
| penyidik | penyidik | penyidik | ||
| berwenang: | berwenang: | berwenang: | ||
| a. membuka, | a. membuka, | a. membuka, | ||
| memeriksa, dan | memeriksa, dan | memeriksa, dan | ||
| menyita surat | menyita surat dan | menyita surat dan | ||
| dan kiriman | kiriman melalui | kiriman melalui pos | ||
melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara Tindak Pidana Terorisme yang sedang diperiksa; dan
b. menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan , merencanakan, dan melaksanakan Tindak Pidana Terorisme, atau untuk mengetahui keberadaan seseorang atau jaringan terorisme.
(2) Pelaksana an penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan atau dipertanggungjaw abkan kepada atasan penyidik dan kementerian yang menyelenggaraka n urusan pemerintahan di
pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara Tindak Pidana Terorisme yang sedang diperiksa; dan b. menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan Tindak Pidana Terorisme, serta untuk mengetahui keberadaan seseorang atau
jaringan terorisme. (2) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah mendapat izin tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan permohonan secara tertulis penyidik atau atasan penyidik.
(3) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling
atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara Tindak Pidana Terorisme yang sedang diperiksa; dan b. menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan Tindak Pidana Terorisme, serta untuk mengetahui keberadaan seseorang atau jaringan terorisme. (2) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah mendapat izin tertulis penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik yang menyetujui dilakukannya penyadapan berdasarkan permohonan secara tertulis penyidik atau atasan penyidik. (3) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat
| bidang komunikasi dan informatika. atau penyidik dan urusan dan/atau setelah hari wajib | lama 1 (satu) tahun. (4) Hasil penyadapan bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan penyidikan tindak pidana Terorisme. (5) Penyadapan wajib dilaporkan atau dipertanggungjawa bkan kepada atasan penyidik dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan dan informatika. Pasal 31A Dalam keadaan mendesak penyidik dapat melakukan penyadapan terlebih dahulu terhadap orang yang diduga mempersiapkan, merencanakan dan/atau melaksanakan tindak pidana terorisme dan setelah pelaksanaannya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) kuat hari wajib memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapatkan persetujuan. | (2) dilakukan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. (4) Hasil penyadapan bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan penyidikan Tindak Pidana Terorisme. (5) Penyadapan wajib dilaporkan dan dipertanggungjawa bkan kepada atasan penyidik dan dilaporkan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Pasal 31A Dalam keadaan mendesak penyidik dapat melakukan penyadapan terlebih dahulu terhadap orang yang diduga kuat mempersiapkan, merencanakan, dan/atau melaksanakan Tindak Pidana Terorisme dan setelah pelaksanaannya |
| paling lama 3 (tiga) hari wajib memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapatkan | |||
| untuk mendapatkan persetujuan. |
2.8 Ketentuan Mengenai Perlindungan Korban
Terkait dengan pelindungan korban langsung mendapatkan porsi yang cukup besar bagi DPR dikarenakan dalam draft awal RUU, pelindungan terhadap korban tidak dimasukkan ke dalam rumusan RUU Anti Terorisme oleh Pemerintah.
FPG juga mengusulkan mekanisme santunan bagi korban yang meninggal dunia lewat mekanisme Pemberian santunan yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara yang berwenang dalam pelaksanaan perlindungan dan pemulihan korban terorisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Santunan yang dimaksud Pasal 36 ayat (1) huruf d di atas merujuk pada penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 2014.
Usulan FP GERINDRA korban Tindak Terorisme juga berhak mendapatkan:
a. Informasi lengkap mengenai kasus atau peristiwa yang mereka alami, termasuk informasi kepada keluarga korban;
b. Surat keterangan sebagai korban dari lembaga yang berwenang dalam pelaksanaan perlindungan dan pemulihan korban;
c. Bantuan medis baik yang bersifat segera maupun perawatan lainnya dengan jaminan pembiayaan dari negara;
d. Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis;
e. Advokat atau bantuan hukum di setiap tahap pengadilan
f. Penerjemahan dalam bahasa yang mereka pahami
g. Privasi diri dan keluarganya
h. Pendampingan selama masa penyelidikan, penyidikan dan pengadilan
i. perlindungan sebagai saksi sesuai dengan ketentuan undang-undang
FP GERINDRA mengusulkan Negara memberikan jaminan kesejahteraan ekonomi dan sosial kepada korban Tindak Terorisme dalam bentuk pemberian kesempatan lapangan kerja; pemberian kesempatan pendidikan jaminan kesejahteraan ekonomi dan sosial akan diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah. FPD mengusulkan, selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, korban Tindak Terorisme juga berhak mendapatkan:
a. Informasi lengkap mengenai kasus atau peristiwa yang mereka alami, termasuk; informasi kepada keluarga korban;
b. Surat keterangan sebagai korban dari lembaga yang berwenang dalam pelaksanaan perlindungan dan pemulihan korban;
c. Bantuan medis baik yang bersifat segera maupun perawatan lainnya dengan jaminan pembiayaan dari negara;
d. Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis;
e. Advokat atau bantuan hukum di setiap tahap pengadilan;
f. Penerjemahan dalam bahasa yang mereka pahami
g. Privasi diri dan keluarganya
h. Pendampingan selama masa penyelidikan, penyidikan dan pengadilan
i. perlindungan sebagai saksi sesuai dengan ketentuan undang-undang
Menurut FPD negara harus memberikan jaminan kesejahteraan ekonomi dan sosial kepada korban tindak terorisme dalam bentuk: Pemberian kesempatan lapangan kerja; Pemberian kesempatan pendidikan. Jaminan kesejahteraan ekonomi dan sosial diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah. FPD dan FPGERINDRA bahkan juga mengusulkan ketentuan bagi Setiap perusahaan asuransi dilarang menjual atau memasarkan polis asuransi yang mengecualikan kematian, luka-luka atau kerusakan akibat terorisme sebagi dasar untuk menolak klaim asuransi.9
| Draft Awal | Rumusan Draft 05 Februari 2018 | Rumusan Draft Mei 2018 | Keterangan |
| Tidak ada Rumusan | BAB VI PELINDUNGAN TERHADAP | BAB VI PELINDUNGAN TERHADAP KORBAN | |
| Rumusan | PELINDUNGAN TERHADAP KORBAN TINDAK | PELINDUNGAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA | |
| TERHADAP KORBAN TINDAK | TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA | ||
| PIDANA | TINDAK PIDANA TERORISME | ||
| TERORISME | TERORISME | ||
| (1) | Pasal 35A | Pasal 35A | |
| (1) Korban tindak | (1) Korban Tindak Pidana Terorisme | ||
| (1) Korban tindak pidana terorisme | Pidana Terorisme merupakan | ||
| mae | merupakan | merupakan | |
| Negara. | merupakan tanggung jawab | tanggung jawab | |
| Negara. | tanggung jawab | Negara. | |
| Negara. (2) Korban | Negara. | (2) Korban | |
| (2) Korban sebagaimana | (2) Korban | sebagaimana | |
| sebagaimana dimaksud pada ayat | sebagaimana | dimaksud pada ayat | |
| dimaksud pada ayat (1) meliputi: | dimaksud pada ayat | (1) meliputi: | |
| (1) meliputi: a. Korban langsung; | (1) meliputi: | a. korban langsung; | |
| a. Korban langsung; b. Korban tidak | a. Korban langsung; | b. korban tidak | |
| b. Korban tidak | b. Korban tidak | langsung. | |
| langsung. | langsung. | langsung. (3) Korban Tindak | |
| (3) Korban | (3) Korban | (3) Korban Tindak Pidana Terorisme | |
| sebagaimana | sebagaimana | sebagaimana | |
| dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh | dimaksud pada ayat | dimaksud pada ayat | |
| (1) ditetapkan oleh penyidik | (1) ditetapkan oleh | (1) ditetapkan oleh | |
| penyidik berdasarkan hasil | penyidik | penyidik | |
| berdasarkan hasil olah tempat | berdasarkan hasil | penyidik berdasarkan hasil |
| kejadian tindak (4) Bentuk Negara sebagaimana (1) berupa: b. rehabilitasi psikososial dan psikologis; dunia; dan d. kompensasi. | kejadian tindak pidana terorisme. (4) Bentuk tanggung jawab Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. bantuan medis; b. rehabilitasi psikososial dan psikologis; c. santunan bagi keluarga dalam hal korban meninggal dunia; dan d. kompensasi. | kejadian Tindak Pidana Terorisme. Catatan: Kata “korban” disarankan diubah menjadi frasa “Korban Tindak Pidana Terorisme” (4) Bentuk tanggung jawab negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. bantuan medis; b. rehabilitasi psikososial dan psikologis; c. santunan bagi keluarga dalam hal korban meninggal dunia; dan d. kompensasi. |
9 Supriyadi W. Eddyono dan Ajeng Gandini Kamilah, Peta Usulan Fraksi DPR: Memetakan Usulan Fraksi-Fraksi DPR Dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Pemberantasan Terorisme, ICJR, 2017, hal. 99
2.9 Ketentuan Mengenai Bantuan Medis, Rehabilitasi Psikososial dan Psikologis
FPDIP mengusulkan revisi atas hak rehabilitasi. Yakni dalam pasal 37 dan 38 terkait hak rehabilitasi yang dapat di putuskan oleh putusan praperadilan dan pengajuan rehabilitasinya dapat diajukan ke kementerian Hukum HAM. FPGERINDRA mengusulkan Pengajuan rehabilitasi dilakukan oleh korban kepada Menteri yang berurusan dengan penyelenggaraan hukum. Sedangkan FPD menyatakan setiap orang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan. Pengajuan rehabilitasi dilakukan oleh korban kepada Menteri yang berurusan dengan penyelenggaraan hukum.
Terkait bantuan medis FPGERINDRA mengusulkan bahwa setiap lembaga pelayanan kesehatan wajib menerima dan memberikan bantuan medis kepada korban Tindak Terorisme pada masa kritis. FPG mengusulkan mengenai hak korban lainnya yakni dalam Pasal 36A yang menyatakan Selain mendapat hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, korban atau keluarga /ahli warisnya berhak mendapatkan: perlindungan fisik dan hukum; rehabilitasi medis; rehabilitasi psikososial, dan psikologis; dan/atau Santunan bagi yang meninggal dunia. Terkait hak rehabilitasi menyatakan, FPG mengusulkan bahwa Rehabilitasi medis diberikan kepada korban sesaat setelah terjadinya tindak pidana terorisme yang menyebabkan jatuhnya korban. Sesaat setelah adalah 2 X 24 jam.
FPD secara progresif juga mengusulkan perubahan terkait ketentuan hak korban yakni: Pemulihan dilakukan dalam rangka mengembalikan pada keadaan semula sebelum terjadinya tindak terorisme untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat guna menanggulangi dampak dari terorisme. Pemulihan mencakup pemulihan kondisi fisik dan psikis korban serta perbaikan infrastruktur. FPD juga mengusulkan agar pada masa kritis, negara mengumumkan jaminan pembiayaan medis yang dibutuhkan oleh korban Tindak Terorisme. Masa kritis adalah sesaat setelah terjadinya Tindak Terorisme yang menimbulkan korban meninggal dunia, cedera fisik, dan/atau trauma fisik. Setiap lembaga pelayanan kesehatan wajib menerima dan memberikan bantuan medis kepada korban Tindak Terorisme pada masa kritis.10
| Draft Awal | Rumusan Draft 05 Februari 2018 | 2018 | Keterangan |
| Tidak ada rumusan | Pasal 35B | Pasal 35B |
| terkait. | terkait. (2) Bantuan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesaat setelah terjadinya tindak pidana terorisme. (3) Tata cara pemberian bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, serta santunan bagi yang meninggal dunia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. | terkait. (2) Bantuan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesaat setelah terjadinya Tindak Pidana Terorisme. (3) Tata cara pemberian bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, serta santunan bagi yang meninggal dunia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. |
10 Ibid, hal. 100
2.10 Ketentuan Mengenai Kompensasi
FPDIP mengusulkan revisi atas hak kompensasi korban dalam Pasal 36. Sedangkan FPG secara lebih komprehensif mengusulkan bahwa terkait hak kompensasi diberikan berdasarkan Keputusan BNPT, dengan usulan bahwa pengajuan pembayaran kompensasi dilakukan oleh korban melalui LPSK kepada Menteri Keuangan. Menteri Keuangan akan memberikan kompensasi, paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak penerimaan permohonan pembayaran. Pelaksanaan pemberian kompensasi disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi, Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi, disampaikan kepada korban atau ahli warisnya.
FPGERINDRA mengusulkan hak kompensasi yang lebih progresif tanpa mekanisme putusan pengadilan. Dinyatakan dalam usulan bahwa setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme berhak mendapatkan kompensasi. Kompensasi pembiayaannya dibebankan kepada negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah. Kompensasi diberikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan. Pengajuan kompensasi dilakukan oleh korban atau kuasanya atau melalui lembaga yang berwenang dalam pelaksanaan perlindungan dan pemulihan korban kepada Menteri Keuangan. Menteri Keuangan memberikan kompensasi paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak penerimaan permohonan.
FPD mengusulkan bahwa setiap korban atau ahli warisnya akibat terorisme berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi. Kompensasi pembiayaannya dibebankan kepada negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah. Kompensasi diberikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Pengajuan kompensasi dilakukan oleh korban atau kuasanya atau melalui lembaga yang berwenang dalam pelaksanaan perlindungan dan pemulihan korban kepada Menteri Keuangan.
FPD juga mengusulkan, menteri Keuangan memberikan kompensasi, paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak penerimaan permohonan. Pelaksanaan pemberian kompensasi dilaporkan oleh Menteri Keuangan disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi. Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi disampaikan kepada korban atau ahli warisnya.11
| Draft Awal | Rumusan Draft 05 Februari 2018 | Rumusan Draft Mei 2018 | Keterangan |
| Tidak ada rumusan | Pasal 36 | Pasal 36 | Catatan ayat 3: |
| (1) Kompensasi sebagaimana | (1) Kompensasi | 1. | |
| d | sebagaimana | sebagaimana | Penambahan |
| P | dimaksud dalam | dimaksud dalam | tanda baca |
| Pasal 35A ayat (4) | Pasal 35A ayat (4) | koma (,) | |
| huruf d diberikan | huruf d diberikan | setelah kata | |
| kepada korban | kepada Korban | “keluarga” | |
| t | tindak pidana | Tindak Pidana | 2. Kata |
| terorisme atau ahli | Terorisme atau ahli | “korban” | |
| warisnya. | warisnya. | disarankan | |
| diubah | |||
| (2) Kompensasi | (2) Kompensasi | menjadi frasa | |
| sebagaimana | sebagaimana | “Korban | |
| dimaksud pada | dimaksud pada | Tindak | |
| ayat (1), | ayat (1), | Pidana | |
| pembiayaannya | pembiayaannya | Terorisme” | |
| dibebankan kepada negara. | dibebankan kepada negara. | Catatan ayat | |
| 4: | |||
| (3) Kompensasi | (3) Kompensasi | Kata | |
| sebagaimana | sebagaimana | “korban” | |
| dimaksud pada | dimaksud pada | disarankan | |
| ayat (1) diajukan | ayat (1) diajukan | diubah | |
| leh korban. | oleh Korban | meniadi fra | |
| oleh korban, | oleh Korban | menjadi frasa |
| Tindak | |||
| lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban, dimulai sejak saat penyidikan. (4) Dalam hal korban, keluarga, | warisnya melalui lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban, dimulai sejak saat penyidikan. (4) Dalam hal korban, keluarga, atau ahli warisnya tidak mengajukan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kompensasi diajukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban. | Terorisme, keluarga, atau ahli warisnya melalui | Tindak Pidana |
| keluarga, atau ahli warisnya melalui | Pidana Terorisme | ||
| warisnya melalui lembaga yang menyelenggarakan | Terorisme | ||
| urusan di bidang perlindungan saksi dan korban, dimulai sejak saat penyidikan. (4) Dalam hal Korban Tindak | Catatan ayat 5: Kata “korban” disarankan diubah | ||
| dimulai sejak saat penyidikan. (4) Dalam hal Korban Tindak Pidana Terorisme, keluarga, atau ahli warisnya tidak mengajukan kompensasi | “korban” disarankan diubah menjadi frasa “Korban Tindak Pidana Terorisme | ||
| ayat (3), kompensasi diajukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban. (5) Penuntut umum menyampaikan jumlah kompensasi berdasarkan jumlah kerugian yang di derita korban akibat tindak pidana | Pidana Terorisme, keluarga, atau ahli warisnya tidak mengajukan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kompensasi diajukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban. (5) Penuntut umum menyampaikan jumlah kompensasi berdasarkan | Tindak Pidana Terorisme Catatan ayat 7: Kata “korban” disarankan diubah menjadi frasa “Korban Tindak | |
| dan korban. (5) Penuntut umum menyampaikan jumlah kompensasi berdasarkan | kompensasi diajukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban. (5) Penuntut umum menyampaikan jumlah kompensasi berdasarkan | “korban” disarankan diubah menjadi frasa “Korban Tindak Pidana | |
| dan korban. (5) Penuntut umum menyampaikan jumlah kompensasi berdasarkan jumlah kerugian | kompensasi diajukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban. | “korban” disarankan diubah menjadi frasa “Korban | |
| perlindungan saksi dan korban. (5) Penuntut umum menyampaikan jumlah kompensasi berdasarkan jumlah kerugian yang di derita korban akibat tindak pidana terorisme dalam tuntutan. | ayat (3), kompensasi diajukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban. (5) Penuntut umum menyampaikan jumlah kompensasi berdasarkan | “korban” disarankan diubah menjadi frasa “Korban Tindak Pidana Terorisme | |
| dan korban. (5) Penuntut umum menyampaikan jumlah kompensasi berdasarkan jumlah kerugian yang di derita korban akibat tindak pidana terorisme dalam tuntutan. (6) Kompensasi | ayat (3), kompensasi diajukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban. (5) Penuntut umum menyampaikan jumlah kompensasi berdasarkan | Kata “korban” disarankan diubah menjadi frasa “Korban Tindak Pidana | |
| (5) Penuntut umum menyampaikan jumlah kompensasi berdasarkan jumlah kerugian yang di derita korban akibat tindak pidana terorisme dalam tuntutan. | kompensasi diajukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban. (5) Penuntut | “korban” disarankan diubah menjadi frasa “Korban Tindak | |
| umum menyampaikan jumlah kompensasi berdasarkan jumlah kerugian yang di derita korban akibat | diajukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban. | diubah menjadi frasa “Korban | |
| umum menyampaikan jumlah kompensasi berdasarkan jumlah kerugian yang di derita korban akibat | lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban. | menjadi frasa “Korban Tindak | |
| umum menyampaikan jumlah kompensasi berdasarkan jumlah kerugian yang di derita korban akibat | lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban. | menjadi frasa “Korban Tindak | |
| menyampaikan jumlah kompensasi berdasarkan jumlah kerugian yang di derita korban akibat tindak pidana | menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban. | “Korban Tindak | |
| menyampaikan jumlah kompensasi berdasarkan jumlah kerugian yang di derita korban akibat tindak pidana terorisme dalam | menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban. | “Korban Tindak Pidana | |
| jumlah kompensasi berdasarkan jumlah kerugian yang di derita korban akibat tindak pidana terorisme dalam | urusan di bidang perlindungan saksi dan korban. (5) Penuntut | Tindak Pidana Terorisme | |
| kompensasi berdasarkan jumlah kerugian yang di derita korban akibat tindak pidana terorisme dalam | perlindungan saksi dan korban. (5) Penuntut | Pidana Terorisme | |
| kompensasi berdasarkan jumlah kerugian yang di derita korban akibat tindak pidana terorisme dalam | perlindungan saksi dan korban. (5) Penuntut | Terorisme | |
| berdasarkan jumlah kerugian yang di derita korban akibat tindak pidana | dan korban. (5) Penuntut | Terorisme | |
| berdasarkan jumlah kerugian yang di derita korban akibat tindak pidana terorisme dalam | (5) Penuntut | Catatan ayat | |
| jumlah kerugian yang di derita korban akibat tindak pidana terorisme dalam | (5) Penuntut umum | Catatan ayat | |
| jumlah kerugian yang di derita korban akibat tindak pidana terorisme dalam | (5) Penuntut umum | Catatan ayat 8: | |
| yang di derita korban akibat tindak pidana terorisme dalam | (5) Penuntut umum | 8: | |
| yang di derita korban akibat tindak pidana terorisme dalam | umum menyampaikan | Kata | |
| korban akibat tindak pidana terorisme dalam | menyampaikan | Kata “korban” | |
| korban akibat tindak pidana terorisme dalam | menyampaikan jumlah | “korban” disarankan | |
| tindak pidana terorisme dalam tuntutan. | jumlah kompensasi | disarankan | |
| tindak pidana terorisme dalam tuntutan. | kompensasi berdasarkan | diubah | |
| terorisme dalam tuntutan. | berdasarkan | diubah menjadi frasa | |
| tuntutan. | berdasarkan jumlah kerugian | menjadi frasa | |
| tuntutan. | jumlah kerugian | “Korban | |
| tuntutan. | jumlah kerugian yang di derita | “Korban Tindak | |
| (6) Kemeemeori | yang di derita | Tindak | |
| (6) Kompensasi | yang di derita | Tindak | |
| (6) Kompensasi | Korban Tindak | Pidana | |
| (6) Kompensasi | Korban Tindak | Pidana | |
| (6) Kompensasi | Korban Tindak | Pidana Terorisme | |
| (6) Kompensasi | Pidana Terorisme | Terorisme | |
| (6) Kompensasi | Pidana Terorisme | Terorisme | |
| (6) Kompensasi sebagaimana | Pidana Terorisme | Terorisme | |
| (6) Kompensasi sebagaimana | Pidana Terorisme | Terorisme | |
| sebagaimana | Pidaia rerorisme | Terorisme | |
| sebagaimana | 1Fidana rerunsme | ferunsme | |
| sebagaimana | ITddnd ncronam | Teronsme | |
| sebagaimana | Terename | ||
| sebagaimana | |||
| sebagaimana | |||
| sebagaimana | |||
| sebagaimana | |||
| sebagaimana | |||
| sebagaimana | |||
| sebagaimana | |||
| dimaksud pada Pidana Terorisme ayat (1) diberikan dalam tuntutan. dan dicantumkan sekaligus dalam (6) Kompensasi amar putusan sebagaimana pengadilan. dimaksud pada |
| sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang | ||
| urusan di bidang perlindungan saksi dan korban. |
11 Ibid, hal. 98
3.11 Ketentuan Mengenai Restitusi
Usulan FPG terkait hak restitusi yakni Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan oleh, pelaku, atau pihak ketiga kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi, tersebut. Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi disampaikan kepada korban atau ahli warisnya. Setelah Ketua Pengadilan menerima tanda bukti sebagaimana Ketua Pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut pada papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan. Sedangkan Pengajuan rehabilitasi FPG mengusulkan dilakukan oleh korban kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
FPD mengusulkan Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya. Restitusi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan. Pengajuan restitusi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan amar putusan. FPD mengusulkan, agar pelaku memberikan restitusi, paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak penerimaan permohonan Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan oleh pelaku atau pihak ketiga kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi. Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian disampaikan kepada korban atau ahli warisnya.12
| Rumusan Draft Awal | Rumusan Draft 05 Februari 2018 | Rumusan Draft Mei 2018 | Keterangan |
| Tidak ada rumusan | Pasal 36A | Pasal 36A | Catatan ayat 2-4: |
| rumusan berhak | (1) Korban tindak pidana terorisme | (1) Korban Tindak | 2-4: Kata |
| pidana terorisme berhak | pidana terorisme berhak | Pidana Terorisme berhak | “korban” |
| berhak mendapatkan | berhak | berhak | disarankan |
| restitusi. | mendapatkan | mendapatkan | diubah |
| restitusi. | restitusi. | restitusi. | menjadi |
| (2) Restitusi sebagaimana | (2) Restitusi | Bestituri | frasa |
| sebagaimana ayat (1), kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada | (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada | (2) Restitusi sebagaimana | “Korban Tindak |
| sebagaimana dimaksud pada ayat (1), | sebagaimana dimaksud pada | sebagaimana | Tindak |
| dimaksud pada ayat (1), | dimaksud pada | dimaksud pada | Pidana |
| ayat (1), merupakan ganti | ayat (1), | ayat (1), | Terorisme” |
| kerugian yang | merupakan ganti | merupakan ganti | |
| kerugian yang diberikan oleh | an yangker | kerugian yang | |
| diberikan oleh | n olehdibe | diberikan oleh | L |
| pelaku kepada | padapelak | pelaku kepada | |
| korban atau ahli warisnya. | u ahliKorbar | Korban Tindak | |
| (3) Restitusi | a | Pidana Terorisme atau ahli warisnya. | |
| (3) Restitusi sebagaimana | (3) Restitusi | ||
| sebagaimana | sebagaimana | (3) Restitusi | |
| dimaksud pada | dimaksud pada | sebagaimana | |
| ayat (2) diajukan | ayat (2) diajukan | dimaksud pada | |
| oleh korban atau | an atauayat | ayat (2) diajukan | |
| ahli warisnya | arisnya | oleh Korban | |
| ahli warisnya | ahli warisnya | oleh Korban | L |
| kepada penyidik Tindak Pidana | ||
| kepada penyidik | Tindak Pidana | |
| sejak tahap penyidikan. | Terorisme atau | |
| penyidikan. (4) Penuntut | ahli warisnya kepada penyidik | |
| (4) Penuntut umum | kepada penyidik sejak tahap | |
| (4) Penuntut umum menyampaikan | sejak tahap penyidikan. | |
| menyampaikan jumlah restitusi sebagaimana | penyidikan. | |
| jumlah restitusi sebagaimana dimaksud pada | (4) Penuntut | |
| sebagaimana dimaksud pada | umum | |
| dimaksud pada ayat (3) | menyampaikan | |
| ayat (3) | jumlah restitusi | |
| berdasarkan | sebagaimana | |
| jumlah kerugian | dimaksud pada | |
| yang diderita | ayat (3) | |
| korban akibat | berdasarkan | |
| tindak pidana | jumlah kerugian | |
| terorisme dalam | yang diderita | |
| tuntutan. (5) Restitusi | yang diderita Korban Tindak | |
| (5) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dan dicantumkan | Korban Tindak Pidana Terorisme akibat Tindak | |
| (5) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan | Pidana Terorisme akibat Tindak Pidana Terorisme | |
| sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dan dicantumkan | akibat Tindak Pidana Terorisme | |
| dimaksud pada ayat (4) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam | Pidana Terorisme dalam tuntutan. | |
| ayat (4) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam | (5) Restitusi | |
| sekaligus dalam amar putusan | (5) Restitusi sebagaimana | |
| sekaligus dalam amar putusan | sebagaimana dimaksud pada | |
| amar putusan pengadilan. | dimaksud pada | |
| pengadilan. | ayat (4) diberikan | |
| (6) Dalam hal pelaku tidak | dan dicantumkan | |
| (6) Dalam hal pelaku tidak membayar restitusi, pelaku dikenai pidana | dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan | |
| pelaku tidak membayar restitusi, pelaku dikenai pidana | sekaligus dalam amar putusan pengadilan. | |
| membayar restitusi, pelaku dikenai pidana | amar putusan pengadilan. | |
| restitusi, pelaku dikenai pidana penjara pengganti | (6) Dalam hal | |
| penjara pengganti paling singkat 1 | (6) Dalam hal pelaku tidak | |
| paling singkat 1 | membayar | |
| (satu) tahun dan | restitusi, pelaku | |
| paling lama 4 | restitusi, pelaku dikenai pidana | |
| paling lama 4 (empat) tahun. | dikenai pidana | |
| (empat) tahun. | penjara pengganti | |
| paling singkat 1 | ||
| Pasal 36B | (satu) tahun dan | |
| Pasal 36B | (satu) tahun dan | |
| Ketentuan lebih | paling lama 4 | |
| lanjut mengenai | (empat) tahun. | |
| lanjut mengenai tata cara | Pasal 36B | |
| tata cara permohonan, | Pasal 36B | |
| penentuan jumlah | Ketentuan lebih | |
| kerugian, | lanjut mengenai | |
| pembayaran | tata cara | |
| kompensasi dan | permohona | |
| restitusi | permohonan, | |
| sebagaimana | penentuan jumlah kerugian, | |
| dimaksud dalam | pembayaran | |
| Pasal 36 dan Pasal | kompensasi dan | |
| 36A diatur dengan | restitusi | |
| Peraturan | sebagaima | |
| Pemerintah . | sebagaimana | |
| remen | dimaksud dalam | |
| Pasal 36 dan Pasal | ||
| 36A diatur dengan | ||
| Peraturan Pemerintah. |
12 Ibid, hal. 98
2.12 Ketentuan Peralihan Mengenai Hak-hak Korban
Adanya ketentuan mengenai peralihan merupakan sebuah terobosan yang patut diapresiasi, dimana dalam rumusan ini, baik pemerintah dan DPR samasama sepakat bahwa rumusan ini harus masuk. Sehingga, menjamin dilindungi hak-hak korban tindak pidana terorisme.
| Rumusan Draft Awal | Rumusan Draft 05 Februari 2018 | Rumusan Draft Mei 2018 Keterangan | Keterangan |
| Tidak ada rumusan | Tidak ada rumusan | Pasal 43L |
| mendapatkan mendapatkan kompensasi, bantuan | Tindak Pidana Terorisme sebelum UndangUndang ini mulai berlaku dan belum | |
| sebelum UndangUndang ini mulai berlaku dan belum mendapatkan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis berhak | ||
| mendapatkan mendapatkan | dan belum kompensasi, bantuan | |
| mendapatkan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi | ki, bantuan | |
| mendapatkan kompensasi, bantuan | tkan bantuan | |
| mendapatkan kompensasi, bantuan | kompensasi, bantuan | |
| kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi | kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi |
| peraturan perundangundangan dan dilengkapi dengan surat penetapan Korban Tindak Pidana Terorisme | peraturan perundangundangan dan | |
| dilengkapi dengan surat penetapan Korban Tindak Pidana Terorisme yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal UndangUndang ini mulai berlaku. (5) Pemberian kompensasi bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga yang | ||
| penetapan Korban Tindak Pidana Terorisme yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. |
| korban setelah mendapatkan persetujuan menteri yang menyelenggarakan | korban setelah mendapatkan | setelah |
| mendapatkan | ||
| persetujuan menteri | ||
| yang menyelenggarakan | ||
| urusan pemerintahan di | ||
| bidang keuangan. | ||
| (7) Ketentuan lebih | ||
| lanjut mengenai syarat | ||
| dan tata cara pengajuan | ||
| permohonanser | ||
| permohonan serta | ||
| pelaksanaannya | ||
| sebagaimana dimaksud | ||
| pada ayat (2) diatur | ||
| dengan Peraturan | ||
| Pemerintah. |
2.13 Ketentuan Mengenai Pencegahan Tindak Pidana Terorisme
Terdapat perubahan konsep secara umum mengenai ketentuan Pasal 43 yang sebelumnya ditekankan sebagai upaya penanggulangan yang besifat reaktif namun dalam perkembangannya konsep tersebut menjadi diartikan sebagai langkah pencegahan yang bersifat proaktif dan preemptif terlihat dari adanya konsep baru kontra-radikalisasi dan deradikalisasi yang ada dalam draft per 5 Februari 2018 yang sebelumnya tidak ada dalam draft awal. Mengenai ayat (1) dalam Pasal 43A draft awal, banyak fraksi DPR yang menentang adanya ketentuan tersebut yang mengindikasikan penahanan secara sewenangwenang dan mengandung ketidakjelasan siapa orang yang diduga tersebut sehingga dikhawatirkan akan banyak memunculkan pelanggaran HAM. Oleh karena itu ayat tersebut akhirnya disepakati untuk dihapus.
Selain itu, masih terdapat beberapa perubahan signifikan mengenai pengaturan pencegahan tindak pidana terorisme ini. Sebelumnya, dalam draft awal disebutkan bahwa presiden diamanatkan untuk melakukan upaya penanggulangan terorisme, sedangkan sejak draft 5 Februari 2018 beban tugas untuk melakukan pencegahan terhadap tindak pidana terorisme ada pada pemerintah. Begitu pula ketentuan mengenai deradikalisasi yang dalam draft awal hanya disebut dalam Pasal 43A ayat (4), namun sejak draft 5 Februari 2018 ketentuan mengenai deradikalisasi dipecah menjadi ketentuan dalam pasal tersendiri yaitu Pasal 43D.
| Draft Awal | Rumusan Draft 05 Februari 2018 | Rumusan Draft Mei 2018 | Keteranga n |
| BAB VIIA | BAB VIIA | BAB VIIA | Ayat (1) |
| PENANGG | PENCEGAHAN | PENCEGAHAN | dalam |
| ULANGAN | TINDAK PIDANA | TINDAK PIDANA | draft |
| TINDAK | TERORISME | TERORISME | awal |
| PIDANA | Bagian Kesatu | dihapus | |
| TERORISM | Bagian Kesatu | Umum | karena |
| E | Umum | Pacal43A | banyak |
| Pasal 43A | Pasal 43A | Pasal 43A | fraksi di |
| Pelen" | Tusur 4,1 | (1) Pemerintah | DPR berpanda |
| (1) Dalam | (1) Pemerintah | wajib | ngan |
| rangka | wajib | melakukan | bahwa |
| penanggula | melakukan | pencegahan | ayat ini |
| ngan Tindak | pencegahan | Tindak | akan |
| Pidana | tindak pidana | Pidana | rawan |
| Terorisme, | terorisme. | Terorisme. | pelangga |
| penyidik | (2) Dalam upaya | (2) Dalam upaya | ran HAM |
| atau penuntut umum dapat melakukan pencegahan terhadap Setiap Orang tertentu yang diduga akan melakukan Tindak Pidana Terorisme untuk dibawa atau ditempatkan pada tempat tertentu yang menjadi wilayah hukum penyidik atau penuntut umum dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan. (2) Presiden menetapkan kebijakan dan strategi nasional penanggula ngan Tindak Pidana | melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah melakukan langkah– langkah antisipasi yang bersifat proaktif dan dilaksanakan secara terus menerus serta dilandasi dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kehatihatian. (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a. kesiapsiagaan nasional; b. kontraradikalisasi; dan c. deradikalisasi. | melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah melakukan langkah antisipasi yang bersifat proaktif dan dilaksanakan secara terus menerus serta dilandasi dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian. (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a. kesiapsiaga an nasional; b. kontraradikalisasi; dan c. deradikalis asi. | Catatan 5 pencegahan Feb 2018: sebagaimana “Diberika n catatan pada ayat (1), di penjelasa n tentang makna kata yang bersifat proaktif, proaktif dan di mana dilaksanakan di secara terus dalamnya termuat makna preemptif .” Hasil Tim perlindungan DPR dan hak asasi Pemerint manusia dan ah tanggal kehati-hatian. 16 Maret 2018, sebagaimana catatan: “Tidak pada ayat (1) perlu dilaksanakan dijelaskan mengenai istilah proaktif nasional; dan b. kontraradikalisasi; makna definisi tentang Kesiapsia gaan Nasional karena hal |
| Terorisme. (3) Kebijakan dan strategi nasional penanggula ngan Tindak Pidana Terorisme sebagaiman a dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. pencegahan; b. pelindungan ; | 1 | 1 | tersebut telah dirinci dalam pasal - pasal berikutny |
| nasional penanggula ngan Tindak Pidana Terorisme sebagaiman a dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. pencegahan; b. pelindungan ; c. deradikalisas i; d. penindakan; e. penyiapan kesiapsiagaa n nasional; dan f. kerja sama internasional . (4) Deradikalisa si sebagaiman a dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan terhadap: a. tersangka; b. terdakwa; c. terpidana; d. narapidana ; e. mantan | dirinci dalam pasal - pasal berikutny a yaitu Pasal 43B, Pasal 43C, dan Pasal 43D.” |
| narapidana | |||
| narapidana ; f. keluargany a; dan/atau g. orang tertentu yang diduga akan melakukan Tindak Pidana Terorisme. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan strategi nasional | |||
| kebijakan dan strategi nasional penanggula ngan Tindak Pidana Terorisme diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 43B (1) Kebijakan dan strategi | Bagian Kedua Kesiapsiagaan Nasional | Bagian Kedua Kesiapsiagaan Nasional | Terdapat penamba han mengenai ketentua |
| Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, serta instansi pemerintah terkait sesuai dengan kewenangan masingmasing yang dikoordinasi kan oleh lembaga pemerintah nonkemente rian yang menyelengg arakan penanggula ngan terorisme. (2) Peran Tentara Nasional Indonesia sebagaiman a dimaksud pada ayat (1) berfungsi memberikan bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. | dilakukan oleh Pemerintah guna mengantisipasi terjadinya Tindak Pidana Terorisme. (2) Pelaksanaan kesiapsiagaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kementerian/Le mbaga yang terkait di bawah koordinasi badan yang menyelenggara kan urusan di bidang penanggulanga n terorisme. (3) Kesiapsiagaan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparatur, peningkatan sarana prasarana, | dilakukan oleh Pemerintah guna mengantisipa si terjadinya Tindak Pidana Terorisme. (2) Pelaksanaan kesiapsiagaa n nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kementerian/ lembaga yang terkait di bawah koordinasi badan yang menyelengga rakan urusan di bidang penanggulan gan terorisme. (3) Kesiapsiaga an Nasional sebagaiman a dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberdaya an masyarakat, peningkatan | Oktober 2017, Catatan Pasal 43B: “Definisi tentang Kesiapsia gaan Nasional dimasukk an ke dalam Ketentua n Umum (rumusan akan dirumusk an Pemerint ah)” Catatan 17 April 2018: a) Perlu ditamb ahkan 1 (satu) ayat (antara ayat 1 dan 2) yang menyat akan penger tian dari ”kesiap siagaan |
| kajian pemetaan terorisme. (4) Ketentuan lebih pelaksanaan kesiapsiagaan dalam Peraturan Pemerintah. | pengembangan terorisme, serta wilayah rawan paham radikal (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan kesiapsiagaan nasional diatur Pemerintah. | kemampuan aparatur, pelindungan dan peningkatan sarana prasarana, pengemban gan kajian terorisme, serta pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan kesiapsiagaa n nasional diatur dengan Peraturan Pemerintah. | nasion al” (sinkro nisasi dengan pengat uran deradik alisasi dan kontra radikali sasi). b) Perlu ditamb ahkan frasa ”pelind ungan dan...” sebelu m frasa ”penin gkatan sarana ...” karena dalam pelaksa naan kesiaps iagaan nasiona l selain diperlu kan pening katan sarana prasara |
| 1 | na, juga dikoord inasika n hal yang berkait an dengan | |
| Tidak ada Bagian Ketiga (1) Kontra | Kontra Radikalisasi Pasal 43C Radikalisasi (1) Kontra merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, yang sistematis dan berkesinambun gan yang dilaksanakan dan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal terorisme yang dimaksudkan untuk rentan | Bagian Ketiga Kontra Radikalisasi Pasal 43C Radikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis dan berkesinamb ungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan |
| menghentikan penyebaran paham radikal terorisme. (2) Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah yang dikoordinasikan oleh badan yang menyelenggara kan urusan di bidang penanggulanga n terorisme dengan melibatkan kementerian/le mbaga terkait. (3) Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui kontra narasi, kontra propaganda, atau kontra ideologi. (4) Ketentuan lebih | terpapar paham radikal terorisme yang untuk n paham radikal terorisme. (2) Kontra dimaksud dilakukan oleh yang gan terorisme dengan lembaga terkait. (3) Kontra | paham radikal terorisme yang dimaksudkan untuk menghentika penyebaran paham radikal terorisme. Radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah yang dikoordinasik an oleh badan yang menyelengga rakan urusan di bidang penanggulan terorisme dengan melibatkan kementerian/ lembaga terkait. Radikalisasi sebagaimana dimaksud |
| tata cara pelaksanaan Kontra Radikalisasi diatur dalam Peraturan Pemerintah. | pada ayat (1) dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui kontra narasi, kontra propaganda, atau kontra ideologi. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Kontra Radikalisasi diatur dengan Peraturan Pemerintah. | ||
| Diatur dalam Pasal 43A ayat (4) | Bagian Keempat Deradikalisasi Pasal 43D (1) Deradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambun gan yang dilaksanakan untuk menghilangkan | Pemerintah. Bagian Keempat Deradikalisasi Pasal 43D (1) Deradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinamb ungan yang dilaksanakan |
| atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi. (2) Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada: a. tersangka; b. terdakwa; c. terpidana; d. narapidana; e. mantan narapidana terorisme; atau f. orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme. (3) Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah yang dikoordinasikan oleh badan | terorisme yang dimaksud pada ayat (1) narapidana terorisme; f. orang atau kelompok orang yang paham radikal dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh badan | untuk menghilangk an atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi. (2) Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada: a. Tersangka; b. terdakwa; c. terpidana; d. narapidana; e. mantan narapidana terorisme; atau f. orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme. (3) Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh |
| menyelenggara kan urusan di bidang penanggulanga n terorisme dengan melibatkan kementerian/ lembaga terkait. (4) Deradikalisasi terhadap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d diberikan melalui tahapan: a. identifikasi dan penilaian; b. rehabilitasi; c. reedukasi; dan d. reintegrasi sosial. (5) Deradikalisasi terhadap orang atau kelompok orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f dapat dilaksanakan melalui: | Pemerintah yang dikoordinasik an oleh badan yang menyelengga rakan urusan di bidang penanggulan gan terorisme dengan melibatkan kementerian/ lembaga terkait. (4) Deradikalisasi terhadap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d diberikan melalui tahapan: a. identifikasi dan penilaian; b. rehabilitasi; c. reedukasi; dan d. reintegrasi sosial. (5) Deradikalisasi terhadap | dikoordinasik an oleh badan yang menyelengga rakan urusan di bidang penanggulan kementerian/ sebagaimana pada ayat (2) huruf a dengan huruf d diberikan orang atau kelompok |
| kebangsaan; orang b. pembinaan sebagaimana dimaksud wawasan keagamaan; pada ayat (2) dan/atau huruf e dan c. kewiraus huruf f dapat ahaan. dilaksanakan (6) Pelaksanaan melalui: Deradikalisasi a. pembinaan |
2.14 Ketentuan Mengenai Peran serta TNI/Kelembagaan
Terdapat perubahan rumusan yang cukup serius mengenai pelibatan TNI dalam penanganan terorisme. Dimana dalam draft awal RUU tugas TNI dalam konteks penanganan terorisme hanyalah sebagai bantuan bagi Kepolisian Republik Indonesia. Namun dalam draft Februari 2018 maupun draft Mei 2018, TNI akan mengatasi aksi terorisme sebagai bagian dari operasi militer selain perang, dan ketentuan lebbih lanjut dalam pelaksanaannya akan diatur berdasarkan Peraturan Presiden.
Hal ini cukup mendapatkan perdebatan cukup serius dikarenakan TNI memiliki pandangan tersendiri dalam pelibatannya dalam penanganan terorisme. Bahkan pihak TNI sempat mengirimkan surat ke Pansus RUU Anti Terorisme melalui Surat Panglima Tentara Nasional Indonesia tertanggal 8 Januari 2018. Dalam surat tersebut, salah satu yang dimintakan adalah mengubah judul RUU untuk mengakomodasi keterlibatan militer dalam penanganan terorisme. Selain itu, TNI juga mengusulkan defenisi terorisme yakni kejahatan terhadap negara, keamanan negara, dan keselamatan segenap bangsa yang memiliki tujuan politik dan/atau motif lainnya, yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok terorganisir, bersifat nasional dan/atau internasional. Hal inilah yang membuat proses pembahasan menjadi semakin banyak perdebatan dan sulit menemukan titik temu.
Di sisi yang lain, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menuntut agar pembahasan revisi UU Terorisme tetap berada dalam kerangka penegakan hukum (criminal justice system model) jangan bergeser ke arah war model. Koalisi juga berharap Pansus DPR tidak mengakomodasi usulan TNI itu terutama soal perubahan judul, defenisi, dan kewenangan penindakan, penangkapan oleh TNI karena itu bakal merusak sistem peradilan pidana dan mengancam HAM.13
Hampir seluruh Fraksi sepakat untuk membatasi peran TNI dalam penegakan terorisme. FPKB meminta untuk pasal ini untuk dihapuskan, sedangkan FPKS meminta untuk diharmonisasi dengan UU TNI. Fraksi Nasdem lah yang mengusulkan untuk penambahan ayat bahwa ketentuan tersebut diatur lebih lanjut melalui Peraturan Presiden. Sedangkan Fraksi Gerindra dan Fraksi Hanura sepakat dengan usul Fraksi Golkar dimana harus ada penegasan bahwa BNPT lah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan penangglangan terorisme, serta perubahan kewenangan TNI.
| Rumusan Draft Awal | Rumusan Draft 05 Februari 2018 | Rumusan Draft Mei | Keterangan | |
| Pasal 43B (1) Kebijakan dan | 14 | Pasal 43... Peran Tentara Nasional | Bagian Ketiga Peran Tentara Nasional Indonesia Pasal 43J (1) Tugas Tentara | Hasil rapat Tim Pemerintah Penjelasan Pasal 43J ayat (2), 3 April 2018, |
| strategi nasional penanggulanga n Tindak Pidana Terorisme dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, serta instansi pemerintah terkait sesuai | Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi terorisme sebagai bagian dari operasi militer selain perang, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden. | Tentara Nasional Indonesia Pasal 43J (1) Tugas Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi | Pemerintah Penjelasan Pasal 43J ayat (2), 3 April 2018, dijadikan 2 alternatif: Alternatif 1: Yang dimaksud dengan “dilaksanakan sesuai dengan |
| dimaksud pada Indonesia. ayat (1) (3) berfungsi Ketentuan memberikan lebih lanjut bantuan mengenai kepada pelaksanaan Kepolisian mengatasi | mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah | ||
| 11 | Tentara Nasional Indonesia adalah sebagai penangkal, penindak, dan pemulih terhadap setiap bentuk ancaman. Alternatif 2: Yang dimaksud dengan “dilaksanakan sesuai dengan |
| Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. DISETUJUI TIMUS, 18 APRIL 2018 | |||
| 18 APRIL 2018 |
13 Pansus RUU Terorisme Diminta Abaikan Surat Panglima TNI, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a6c0ee06cf86/pans us-ruu-terorisme-diminta-abaikan-surat-panglima-tni diakses pada tanggal 22 Juli 2018
Bab III Penutup
Peristiwa dan kasus-kasus terorisme yang terjadi sepertinya menjadi factor pendorong dan pemicu utama dilakukannya amandemen UU Tindak Pidana Terorisme. Kasus-kasus terorisme seolah memberi energi lebih bagi Pemerintah dan DPR RI untuk secara bersama-sama menyelesaikan revisi undang-undang yang sudah tertahan cukup lama ini. Hal ini seharusnya tidak terjadi, visi masa depan dalam mengendalikan dan mengentaskan atau bahkan menghilangkan kasus-kasus terorisme di bumi Indonesia seharusnya menjadi landasan utama pembahasan atas revisi undang-undang tindak pidana terorisme.
Monitoring atas pembahasan revisi undangundang terorisme yang dilakukan ini telah memberikan deskripsi mengenai pandangan politik atau sikap dari fraksi-fraksi di DPR RI mengenai upayaupaya pencegahan dan pengentasan masalah terorisme di Indonesia, termasuk didalamnya bagaimana perlindungan terhadap korban harus menjadi yang utama yang harus diperhatikan Pemerintah.
Dalam kerangka ini, keterbukaan pembahasan seharusnya menjadi indikator penting yang tidak boleh luput dalam setiap kesempatan di DPR RI. Masyarakat harus mengetahui proses, tahapan dan isu-isu penting apa yang didiskusikan dalam pembahasan RUU Tindak Pidana Terorisme. Utamanya yang berkaitan dengan potensi-potensi dampak yang mungkin akan terjadi atau menimpa masyarakat Indonesia; langkah apa yang dilakukan Pemerintah, serta bagaimana upaya pemulihan yang menjadi hak warga negara apabila menjadi korban tindak pidana terorisme. Hal ini penting agar masyarakat dapat menyiapkan diri atau mengantisipasi setiap kemungkinan yang akan terjadi berkaitan dengan tindak pidana terorisme ini. Sejak awal masyarakat berhak tahu substansi undangundangnya. Tidak hanya setelah menjadi undangundang atau diundangkan.
Lampiran 1. Ringkasan Proses Perkembangan Pembahasan RUU Anti Terorisme
| No | Tanggal | No Tanggal Perkembangan Sifat | Sifat |
| 1. | 1. 11 Januari 2018 | Rapat Panja RUU Tertutup | Tertutup |
| 2 | 2. 14-16 Maret 2018 | Rapat Pansus RUU tentang ketentuan peralihan, kelembagaan, dan tindak pidana | Tertutup |
| 3. | 3. 29 Maret 2018 | Rapat Pansus RUU Tertutup | Tertutup |
| 4. | 4. 18 April 2018 | Kelembagaan/Pelibatan TNI dan Pasal 5 | Tertutup |
| 5. | 5. 23 Mei 2018 | Rapat Timsin RUU mengenai definisi | Tertutup Terbuka |
| 6. | 6. 24 Mei 2018 | Rapat Panja Timus RUU Rapat Timsin RUU mengenai definisi Raker RUU | Tertutup Terbuka |
| 7. | 7. 25 Mei 2018 | Rapat Paripurna Pengesahan RUU Terbuka | Terbuka |
PROFIL ELSAM
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Institute for Policy Research and Advocacy), disingkat ELSAM, adalah organisasi advokasi kebijakan, berbentuk Perkumpulan, yang berdiri sejak Agustus 1993 di Jakarta. Tujuannya turut berpartisipasi dalam usaha menumbuhkembangkan, memajukan dan melindungi hak-hak sipil dan politik serta hak-hak asasi manusia pada umumnya – sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejak awal, semangat perjuangan ELSAM adalah membangun tatanan politik demokratis di Indonesia melalui pemberdayaan masyarakat sipil lewat advokasi dan promosi hak asasi manusia (HAM).
VISI: Terciptanya masyarakat dan negara Indonesia yang demokratis, berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia.
MISI: Sebagai sebuah organisasi non pemerintah (Ornop) yang memperjuangkan hak asasi manusia, baik hak sipil-politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya secara tak terpisahkan.
KEGIATAN UTAMA: 1) Studi kebijakan dan hukum yang berdampak pada hak asasi manusia; 2) Advokasi hak asasi manusia dalam berbagai bentuknya; 3) Pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia; 4) Penerbitan dan penyebaran informasi hak asasi manusia
PROGRAM KERJA: 1) Pengintegrasian prinsip dan norma hak asasi manusia dalam kebijakan dan hukum negara; 2) pengintegrasian prinsip dan norma hak asasi manusia dalam kebijakan tentang operasi korporasi yang berhubungan dengan masyarakat local; dan 3) penguatan kapasitas masyarakat sipil dalam memajukan hak asasi manusia
Alamat :
Jl. Siaga II No. 31, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Indonesia - 12510
Tel: +62 21 7972662, 79192564, Fax: +62 21 79192519,
Surel: [email protected] Laman: www.elsam.or.id
Twitter: @elsamnews dan @elsamlibrary
Facebook: www.facebook.com/elsamjkt
Profil ICJR
Institute for Criminal Justice Reform, disingkat ICJR, merupakan lembaga kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi sistem peradilan pidana dan hukum pada umumnya di Indonesia.
Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah mereformasi hukum dan sistem peradilan pidananya ke arah yang demokratis. Di masa lalu hukum pidana dan peradilan pidana lebih digunakan sebagai alat penompang kekuasaan yang otoriter, selain digunakan juga untuk kepentingan rekayasa sosial. Kini saatnya orientasi dan instrumentasi hukum pidana sebagai alat kekuasaan itu dirubah ke arah penopang bagi bekerjanya sistem politik yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Inilah tantangan yang dihadapi dalam rangka penataan kembali hukum pidana dan peradilan pidana di masa transisi saat ini.
Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan usaha yang terencana dan sistematis guna menjawab tantangan baru itu. Suatu grand design bagi reformasi sistem peradilan pidana dan hukum pada umumnya harus mulai diprakarsai. Sistem peradilan pidana seperti diketahui menduduki tempat yang sangat strategis dalam kerangka membangun the Rule of Law, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebab demokrasi hanya dapat berfungsi dengan benar apabila ada pelembagaan terhadap konsep the Rule of Law. Reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dengan demikian merupakan “conditio sine quo non” dengan proses pelembagaan demokratisasi di masa transisi saat ini.
Langkah-langkah dalam melakukan transformasi hukum dan sistem peradilan pidana agar menjadi lebih efektif memang sedang berjalan saat ini. Tetapi usaha itu perlu mendapat dukungan yang lebih luas. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) berusaha mengambil prakarsa mendukung langkahlangkah tersebut. Memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap the Rule of Law dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Inilah alasan kehadiran ICJR
Alamat :
Jl. Attahiriyah No 29, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12510
Telp/Fax : (62-21) 7981190
Email : [email protected]
Profil Aliansi Nasional Reformasi KUHP
Aliansi Nasional Reformasi KUHP ini dibentuk pada tahun 2005 oleh organisasi-organisasi yang perhatian terhadap reformasi hukum pidana, untuk menyikapi Draft Rancangan Undang-Undang KUHP yang dirumuskan pada Tahun 1999-2006 oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, terutama yang berkenaan isu Reformasi Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia.
Fokus utama dari kerja Aliansi Nasional Reformasi KUHP adalah untuk mengadvokasi kebijakan reformasi hukum pidana, dalam hal ini RKUHP. Dalam melakukan advokasi, Aliansi memiliki dua fokus utama: (i) mendorong lahirnya rumusanrumusan pengaturan delik yang berperspektif HAM dan (ii) mendorong luasnya partisipasi publik dalam proses pembahasan dan perumusan ketentuan dalam KUHP.
RKUHP memiliki beberapa masalah mendasar, baik berkaitan dengan pilihan model kodifikasi, maupun pengaturan delik-delik pidananya. Berbagai rumusan delik seperti pengaturan delik kejahatan Negara dan delik susila ataupun agama berpotensi melanggar nilai-nilai hak asasi manusia. Potensi pelanggaran hak ini mencakup hak perempuan dan anak, hak sipil politik, kebebasan pers dan media, hak atas lingkungan dan sumber daya alam dan kebebasan beragama.
Untuk memperluas jaringan kerja dan dukungan dari publik, Aliansi Nasional Reformasi
KUHP mengembangkan advokasi di tingkat Nasional dan di seluruh Indonesia atas RUU KUHP. Aliansi Nasional Reformasi KUHP ini juga dibentuk sebagai resource center advokasi RKUHP, sehingga masyarakat dapat mengakses perkembangan RKUHP di Parlemen dan juga berbagai informasi seputar advokasi RKUHP.
Sepanjang tahun 2016-2018, berbagai kegiatan utama Aliansi di seluruh Indonesia mencakup: (1) seri diskusi terfokus (FGDs) dan diskusi publik untuk menjaring masukan dari berbagai daerah di Indonesia seperti di Jawa, Sumatera, Batam, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi, dan Papua, (2) Penyusunan berbagai dokumen kunci, seperti kertas-kertas kerja tematik (11 tema), Daftar inventaris Masalah (DIM), leaflet, dan berbagai alat kampanye lainnya, (3) Pembuatan website yang berisi seluruh informasi mengenai pembahasan RKUHP, baik aktivitas-aktivitas Aliansi, paper-paper pendukung, kertas kerja, maupun informasi lain yang berkaitan dengan RKUHP.
Keanggotaan dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP bersifat terbuka bagi organisasi – organisasi non pemerintah di Indonesia.
Sampai saat ini anggota Aliansi Nasional Reformasi KUHP adalah
Elsam, ICJR, PSHK, ICW, LeIP, AJI Indonesia, LBH Pers, Imparsial, KontraS, HuMA, Wahid Institute, LBH Jakarta, PSHK, ArusPelangi, HRWG, YLBHI, SEJUK, LBH APIK, LBH Masyarakat, KRHN, MAPPI FH UI, ILR,
ILRC, ICEL, Desantara, WALHI, TURC, Jatam, YPHA, CDS, ECPAT.
Sekretariat Aliansi Nasional Reformasi KUHP: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Jalan Attahiriyah No. 29, Pejaten Barat, Jakarta Selatan 12530 Email infoicjr [at] icjr [dot] or [dot] id Phone/Fax (62- 21) 7981190
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jl. Siaga II No.31, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Indonesia – 12510 Tel: +62 21 7972662, 79192564, Fax: +62 21 79192519, Surel: [email protected]