Baca PDF (OCR): Pandemi dan Babak Baru Kerentanan Pembela HAM atas Lingkungan : Laporan Situasi Pembela Hak Asasi Manusia atas Lingkungan Periode Mei-Agustus 2020

30 halaman · 6 halaman diproses dengan OCR · 5.1 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. Pandemi dan Babak Baru Kerentanan Pembela HAM atas Lingkungan
  2. Laporan Situasi Pembela Hak Asasi Manusia atas Lingkungan Periode Mei-Agustus 2020
  3. Penerbit:
  4. Daftar Isi
  5. I. Latar Belakang
  6. II. Data Kekerasan dan Ancaman terhadap Pembela HAM atas Lingkungan Januari-April 2020
  7. III. Perubahan Data dan Kecenderungan Kasus
  8. VI. Tinjauan Lebih Luas atas Perubahan Data dan Kecenderungan Kasus
  9. V. Penutup
  10. VI. Daftar Pustaka

Pandemi dan Babak Baru Kerentanan Pembela HAM atas Lingkungan

Laporan Situasi Pembela Hak Asasi Manusia atas Lingkungan Periode Mei-Agustus 2020

Pandemi dan Babak Baru Kerentanan Pembela HAM atas Lingkungan Laporan Situasi Pembela Hak Asasi Manusia atas Lingkungan Periode Mei-Agustus 2020

Jakarta 2020

Pandemi dan Babak Baru Kerentanan Pembela HAM atas Lingkungan Laporan Situasi Pembela Hak Asasi Manusia atas Lingkungan Periode Mei-Agustus 2020

Penyusun: Adzkar Ahsinin Muhammad Azka Fahriza

Pengumpul dan Pengolah Data: Marissa Ayuningtyas Ahmad Fanani Rosyadi

Cover & Layout: Dodi Sanjaya

Cetakan Pertama: Desember 2020

Penerbit:

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Jalan Siaga II No. 31, Pasar Minggu, Jakarta 12510 INDONESIA Tel.: (+62 21) 797 2662; 7919 2519; 7919 2564 Fax.: (+62 21) 7919 2519 Website: www.elsam.or.id Email: [email protected] Twitter: @elsamnews, @elsamlibrary Facebook: https://www.facebook.com/elsamjkt/

Daftar Isi

I. Latar Belakang…………………………………………………………………………………………………………………1 II. Data Kekerasan dan Ancaman terhadap Pembela HAM atas Lingkungan Januari-April 2020………….……………………………………………………………………………3 a. Persebaran Kasus…………………………………………………………………………………………………………3 b. Aktor Pelaku dan Tindakan………………………………………………………………..……………………………5 c. Korban………….………………………………………………………………………………………………………………….8 III. Perubahan Data dan Kecenderungan Kasus…………..……………………………………………………….9 a. Perubahan data………….…………………………………………………………………………………………………….9 b. Perubahan kecenderungan kasus…………………………………………………………………………………10 IV. Tinjauan Lebih Luas atas Perubahan Data dan Kecenderungan Kasus…….………………….12 V. Penutup…………………………………………………………….……………………………………………………………18 VI. Daftar Pustaka….…………………………………………….………...……………………………………………………20 VIII. Infografis………………………………………………………….………….…………………………………………………22

Pandemi dan Babak Baru Kerentanan Pembela HAM atas Lingkungan Laporan Situasi Pembela Hak Asasi Manusia atas Lingkungan Periode Mei-Agustus 2020

I. Latar Belakang

Terhitung sejak diumumkan Presiden Joko Widodo 2 Maret 2020, Indonesia secara resmi berada dalam bahaya dan ancaman Covid-19. Situasi ini, sebagaimana tren global, secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada kerja-kerja pembela HAM atas lingkungan di Indonesia. Paling tidak, pandemi telah mengkondisikan situasi yang menyebabkan kerja pembela HAM atas lingkungan menjadi terbatas dan kian terbebani. Pada periode caturwulan pertama tahun 2020, ini terbukti dengan munculnya beberapa kasus yang mengidikasikan penggunaan dalih pandemi oleh aparatur pemerintah negara untuk membatasi dan menyerang pembela HAM atas Lingkungan (Ahsinin, Fahriza, and Rosyidi 2020).

Dalam laporan caturwulan kedua tahun 2020, pandemi juga muncul sebagai satu prakondisi yang meningkatkan kerentanan pembela HAM atas Lingkungan. Ini terjadi, terutama, karena pemerintah nampak memainkan langkah-langkah provokatif dengan mengakselerasi proses penyusunan undang-undang yang dinilai oleh banyak pihak bermasalah dan potensial berimplikasi langsung pada nasib jutaan rakyat Indonesia, terutama pembela HAM atas Lingkungan.

Caturwulan kedua 2020 bahkan dibuka dengan kado buruk dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terutama bagi pembela HAM atas Lingkungan, yakni pengesahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), melalui sidang paripurna pada tanggal 15 Mei 2020. Undangundang mendapatkan kritik luas dari organisasi-organisasi masyarakat sipil (OMS) dan akademisi-akademisi di sektor hukum dan lingkungan karena dinilai bercondong pada kepentingan investor dan mengorbankan hajat hidup orang banyak yang selama ini pun sudah dalam posisi rentan dalam kaitannya dengan praktek bisnis pertambangan (Nuswantoro, August 05, 2020). Seolah tak cukup, dalam periode yang sama Pemerintah Indonesia masih berniat memberikan kado buruk lain yang lebih besar dengan mempercepat upaya pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja).

RUU yang pada akhirnya disahkan pada 5 Oktober 2020 ini, pada akhirnya memaksa para pembela HAM atas Lingkungan, dari berbagai elemen rakyat yang lebih luas, secara sporadis melakukan aksi-aksi demonstrasi (beberapa dokomentasinya bisa dilihat dalam Kumoro, July 28, 2020).

Dalam konteks yang telah disebutkan di muka, barangkali akan sedikit mengejutkan bahwa data dalam laporan ini tidak menunjukkan hubungan secara langsung antara penanganan Covid-19, termasuk melalui skema PSBB, dengan kasus-kasus tindakan kekerasan dan ancaman terhadap pembela HAM atas. Dalam proses pengumpulan data ini, ELSAM memang menemukan beberapa kasus yang punya indikasi penggunaan Covid-19 sebagai dalih pembungkaman kerja pembela HAM atas Lingkungan. Meskipun demikian, ELSAM memilih tidak memasukkan data tersebut karena tidak menemukan keterkaitan yang jelas antara pola serangan yang ditemukan dengan kerja pembelaan HAM yang sedang dilakukan oleh korban.

Laporan situasi pembela HAM atas Lingkungan caturwulan kedua tahun 2020 ini ditulis dengan memakai metodologi yang sama dengan laporan-laporan sebelumnya, yakni melalui proses pencarian berita-berita di internet terkait dengan pembela HAM atas Lingkungan dengan beberapa kata kunci yang telah ditetapkan, koroborasi, dan klarifikasi atas kasus-kasus tertentu melalui wawancara kepada aktor-aktor yang terlibat dan/atau memiliki pengetahuan soal kasus tersebut. ELSAM juga memakai bahan rilis-rilis OMS dan laporan persidangan, baik yang didapatkan dari proses korespondensi secara langsung dengan OMS terkait, maupun pengumpulan melalui berbagai saluran percakapan group daring.

Laporan ini terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama merupakan data kekerasan dan ancaman terhadap pembela HAM. Bagian kedua mengupas perubahan data dan kecenderungan kasus yang terjadi selama caturwulan kedua tahun 2020. Di bagian ketiga, sebelum penutup dan rekomendasi, ELSAM mengelaborasi lebih jauh keterhubungan perubahan data dan kecenderungan kasus dengan isu yang lebih luas terkait dengan pembela HAM atas Lingkungan.

II. Data Kekerasan dan Ancaman terhadap Pembela HAM atas Lingkungan Januari-April 2020

a. Persebaran Kasus

ELSAM mencatat, terjadi kenaikan jumlah peristiwa kekerasan dan ancaman terhadap Pembela HAM atas lingkungan di sepanjang caturwulan kedua 2020 dibandingkan data laporan sebelumnya pada caturwulan pertama 2020. Di periode ini, secara keseluruhan terjadi 28 peristiwa kekerasan dan ancaman terhadap pembela HAM atas lingkungan. Seluruh peristiwa tersebut tersebar di 14 provinsi dan 22 kabupaten/kota.

Berdasarkan sebaran tempat kejadian, bisa dikatakan kasus-kasus kekerasan dan ancaman terhadap pembela HAM atas Lingkungan pada caturwulan kedua 2020 ini terjadi secara merata. Provinsi Jawa Barat menjadi wilayah yang memiliki jumlah peristiwa tertinggi dengan 4 peristiwa. Papua Barat, Riau, Sulawesi Selatan, dan Jambi selanjutnya menjadi wilayah dengan peristiwa tertinggi kedua dengan 3 peristiwa, disusul kemudian oleh Papua, Kalimantan Tengah, dan Jawa Timur dengan masing-masing 2 peristiwa. Sisanya, sebanyak masing-masing satu peristiwa terjadi di Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Maluku Utara, Kalimantan Selatan, dan Lampung.

Hal yang sama bisa dilihat dari intensitas peristiwa yang terjadi di tiap bulannya. Mei dan Agustus berbagi menjadi bulan di mana kasus kekerasan dan ancaman terhadap pembela HAM atas lingkungan paling sering terjadi, yakni dengan 9 peristiwa. Juni dan Juli berada di tempat selanjutnya dengan masing-masing 5 peristiwa.

b. Aktor Pelaku dan Tindakan

Aktor negara menjadi pelaku yang paling dominan dalam kasus kekerasan dan ancaman terhadap pembela HAM atas lingkungan pada caturwulan kedua 2020. Dari seluruh kasus kekerasan dan ancaman, terdapat 46 aktor terlibat dalam penyerangan. Sebanyak 27 pelakunya merupakan aktor negara, sisanya sebanyak 19 pelaku merupakan aktor non negara.

Polisi merupakan aktor negara pelaku kekerasan dan ancaman di caturwulan kedua 2020. Sebanyak 24 personel Kepolisian Republik Indonesia terlibat dalam penyerangan terhadap pembela HAM atas lingkungan di periode ini. Jumlah ini jauh di atas pelaku negara lain yakni personel TNI dengan 2 aktor, dan hakim sebanyak 1 aktor. Korporasi menjadi pelaku non negara terbanyak pertama dengan 15 individu yang terafiliasi dengannya terlibat dalam penyerangan. Sisanya, sebanyak 3 aktor identitasnya tidak diketahui identitasnya (unidentified actors), dan 1 aktor masuk dalam identitas lainnya.

Keseluruhan aktor di atas terlibat dalam 32 tindakan kekerasan dan ancaman. Penangkapan dan intimidasi menjadi tindakan kekerasan dan ancaman terbanyak yang dialami pembela HAM atas lingkungan, yakni 9 tindakan. Serangan fisik menempati tempat kedua dengan jumlah tindakan sebanyak 5 tindakan. Sisanya, tindakan kekerasan dan ancaman menimpa para pembela HAM atas lingkungan dalam bentuk perusakan, dan penahan, masing-masing sebanyak 3 tindakan, perampasan tanah dengan 2 tindakan dan pembunuhan sebanyak 1 tindakan.

c. Korban

Secara keseluruhan, kekerasan dan ancaman terhadap pembela HAM atas lingkungan pada caturwulan kedua 2020 telah menyebabkan 56 individu dan 9 kelompok menjadi korban. Dari jumlah tersebut, petani menjadi korban terbanyak dengan jumlah korban sebanyak 18 orang. Masyarakat adat menjadi korban terbanyak kedua dengan 16 korban disusul oleh mahasiswa sebanyak 15 korban, nelayan sebanyak 4 korban, dan aktivis sebanyak 2 korban. Jurnalis menjadi korban dengan jumlah paling minimum, yakni sebanyak 1 korban. Dari keseluruhan korban tersebut, 53 korban teridentifikasi berjenis kelamin laki-laki dan sisanya, sebanyak 3 orang merupakan perempuan. Adapun identitas korban kelompok pembela HAM atas lingkungan dalam caturwulan kedua 2020 ini terbagi menjadi dua, yakni kelompok warga dengan korban sebanyak 5 kelompok dan masyarakat adat sebanyak 3 kelompok.

III. Perubahan Data dan Kecenderungan Kasus

a. Perubahan data

Secara umum, berdasarkan paparan data sebelumnya, ELSAM menyimpulkan bahwa di sepanjang caturwulan kedua 2020 terjadi peningkatan kerentanan pembela HAM atas lingkungan dibandingkan caturwulan sebelumnya. Peningkatan ini bisa dilihat dari naiknya angka kasus kekerasan dan ancaman terhadap mereka, dari sebelumnya 22 kasus menjadi 28 kasus. Bertambahnya jumlah tindakan di periode ini, dari sebelumnya 29 tindakan di periode sebelumnya menjadi 32 tindakan, juga bisa menjadi indikator peningkatan kerentanan pembela HAM atas lingkungan. Naiknya angka kasus sebagaimana dijelaskan di atas juga diiringi oleh meningkatnya persebaran kasus. Selama caturwulan kedua, terdapat penambahan wilayah baru lokasi penyerangan pembela HAM atas lingkungan, yakni di Lampung, Kalimantan Utara Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, dan Papua. Meskipun demikian, tidak semua data pembela situasi HAM atas lingkungan di caturwulan kedua 2020 secara konsisten menunjukkan kenaikan. Lebih dari itu, beberapa data menunjukkan perubahan aktor dan korban yang penting untuk diamati.

Dari segi aktor pelaku, terjadi penurunan jumlah, dari sebelumnya 58 aktor di caturwulan pertama, menjadi 46 di caturwulan kedua. Penurunan ini tidak serta merta membawa penurunan pada semua jenis pelaku. Aktor negara memang mengalami penurunan jumlah secara siginifikan, dari sebelumnya 42 aktor menjadi 27 aktor, tetapi aktor non-negara mengalami sedikit kenaikan dari 16 aktor menjadi 19 aktor.

Selain perubahan aktor secara kuantitatif, dalam periode ini juga terjadi perubahan dalam komposisi aktor. Personel TNI (2 aktor) muncul dalam aktor negara di periode ini menggantikan aktor jaksa dan petugas imigrasi yang muncul di caturwulan I dengan 1 aktor. Di sisi aktor non-negara, terjadi perubahan dengan tidak munculnya aktor preman dan satpam perusahaan, dua aktor non-negara tersebut digantikan dengan munculnya 1 aktor lainnya.

Perubahan komposisi juga terjadi dalam korban individu. Mengalami penurunan jumlah koban, dari sebelumnya 69 menjadi 56, komposisi korban individu mengalami perluasan dari segi identitas korban. Jika di Catruwulan 1 sebelumnya yang menjadi korban adalah petani, masyarakat adat, dan jurnalis, di Caturwulan 2 ini korban lebih beragam. Selain tiga korban yang telah disebutkan, di periode ini juga muncul korban dari kalangan Mahasiswa, Nelayan, Aktivis, dan Jurnalis. Hampir sama, dari segi jenis kelamin, dalam periode ini terjadi peningkatan jumlah korban perempuan pembela HAM atas lingkungan, dari sebelumnya 1 korban menjadi 3 korban.

b. Perubahan kecenderungan kasus

Dalam berbagai aspek, terutama terkait tipologi kasus, tidak banyak perubahan terjadi dalam periode ini, jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kasus-kasus pemerkaraan hukum terhadap petani dan masyarakat adat yang masih mendominasi kasus kekerasan dan ancaman terhadap pembela HAM atas lingkungan. Demikian juga kekerasan paling brutal; pembunuhan, di periode ini juga muncul kendati jumlahnya menurun dari periode sebelumnya 2 korban menjadi 1 korban. Kasus pembunuhan tersebut terjadi di Kabupaten Boven Digul, menimpa seorang warga bernama Marius Betera yang dianiaya oleh anggota polisi setempat hingga tewas. Kasus ini kemungkinan besar terkait-hubung dengan perusahaan sawit bernama PT Tunas Sawa Erma karena peristiwa tersebut terjadi di kantor perusahaan tersebut ketika korban menanyakan lahannya yang digusur paksa oleh perusahaan. Meskipun demikian, ELSAM mencatat beberapa perubahan kecenderungan kasus yang berkaitan dengan tren kasus baru, kemunculan kembali modus operandi lama, dan kenaikan kasus di wilayah yang di laporan-laporan sebelumnya sepi dari kasus-kasus kekerasan dan ancaman terhadap pembela HAM atas lingkungan.

Pertama, penggunaan teknologi digital dalam melakukan teror terhadap pembela HAM atas lingkungan. Teror ini menimpa salah satu staff dari Kaoem Telapak, organisasi masyarakat sipil yang intensif bekerja di isu kehutanan dan pembalakan kayu salah satunya di Papua, pada 21 Agustus 2020. Staff tersebut menerima sms berbahasa Inggris beberapa kali dari nomor tidak dikenal yang mengatakan mengetahui kerja pendampingan yang dilakukan lembaga tempat dirinya bekerja seraya mengingatkan bahwa pengirim pesan mengetahui posisi, tempat tinggal, profil keluarganya. Ancaman ini begitu meyakinkan karena salah satu pesan seolah mengingatkan upaya staff tersebut berganti alat komunikasi melalui Telegram, untuk menghubungi situasi yang sedang dia hadapi kepada pimpinan lembaga, telah diketahui oleh pengirim pesan.

Kedua, pelibatan rencana pelatihan militer sebagai upaya menyingkiran akses dan ruang hidup kelompok pembela ham atas lingkungan. Pola ini muncul dalam periode ini melalui intimidasi masyarakat adat Laman Kinipan di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, dan perusakan lahan kebun melon milik petanin di Kecamatan Urut Sewu, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Ketiga, kemunculan kasus penyerangan terhadap pembela HAM atas lingkungan di wilayah pesisir melalui pemerkaraan hukum tiga warga Pulau Kodingareng Lompo, Makassar oleh Polairud dan nelayan Sulawesi Selatan bernama Manre yang dijerat dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Terakhir, kenaikan jumlah kasus ancaman pembela HAM atas lingkungan di dua provinsi di Papua.

VI. Tinjauan Lebih Luas atas Perubahan Data dan Kecenderungan Kasus

Untuk melihat potret kekerasan dan ancaman terhadap pembela HAM atas Lingkungan dalam caturwulan kedua 2020 dalam laporan ini terhubung dengan isu HAM yang lebih luas, ELSAM melihat penting mendedah lebih jauh perubahan data dan perubahan kecenderungan yang berhasil diidentifikasi ke dalam konteks ekonomi-politik dan isu-isu aktual yang relevan dan terkait.

Secara umum, terkait dengan perubahan data, ELSAM melihat pentingnya memberikan amatan khusus pada satu kasus yang memunculkan satu aktor pelaku dalam kategori aktor lainnya. Kasus yang terjadi di Kampung Ikana, Distrik Kais Darat, Kabupaten Merauke ini memiliki keterkaitan dengan bagaimana operasi perusahaan di satu wilayah telah membawa dimensi konflik horizontal antar warga dalam model penyerangan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan. Meskipun tidak terindikasi memiliki keterlibatan secara tidak langsung, keberadaan PT Putera Manunggap Perkasa, anak Perusahaan ANJ, group di Distrik Kais Darat telah membelah warga setempat dalam posisi berhadap-hadapan antara mereka yang berkepentingan memperjuangkan hak ulayat dengan mereka yang mendukung keberadaan operasi perusahaan. Keterbelahan inilah yang kemudian membuat kasus penyerangan bersenjata tajam terhadap keluarga Ones Wetaku di Kampung Ikana pada 1 Juni 2020 oleh salah seorang warga terjadi tanpa mendapat pembelaan memadai dari masyarakat sekitar.

Kasus hampir mirip juga terjadi di Kota Banjarmasin, tepatnya dalam kasus pelaporan jurnalis mantan Pemred Banjarhits. Kasus ini sesungguhnya kasus lama yang sudah terjadi sejak tahun 09 November 2019. Meskipun demikian, kasus ini masih terus berjalan, bahkan belakangan pada 4 Mei 2020, jurnalis tersebut ditahan oleh Polda Kalimantan Selatan. Satu persamaan yang muncul dari kasus Merauke adalah adanya posisi oposisional antar sesama warga negara dalam satu perkara yang terkait operasi perusahaan yang berujung pada serangan terhadap pembela HAM atas Lingkungan. Apa yang membedakan dari kasus Merauke adalah kasus pemidanaan jurnalis di Kota Banjarmasin muncul dengan menyajikan satu gambaran tentang bagaimana sistem hukum di Indonesia dalam prakteknya, alih-alih bisa efektif melindungi para pembela HAM atas Lingkungan, malah menjerembabkan mereka ke dalam jurang kesulitan yang lebih dalam. Dalam kasus ini, delik aduan pelanggaran informasi dan transaksi elektronik (ITE) yang diajukan seorang warga pada 09 November 2019 berlanjut dengan begitu cepat tanpa pertimbangan aparatur penegak hukum untuk menelisik lebih jauhs kompleksitas yang menyertai kasus tersebut.

Dari segi perubahan kecenderungan, ELSAM melihat penting mendedah lima empat hal yang berhasil diidentifikasi ke dalam konteks ekonomi-politik dan isu-isu aktual yang relevan dan terkait. Beberapa isu tersebut terkait langsung dengan isu pembela HAM yang bekerja di luar isu lingkungan.

Pertama terkait ancaman terhadap aktivis pembela HAM atas Lingkungan dengan menggunaka teknologi digital. Kasus ini adalah kasus paling baru yang muncul dalam temuan sejak kerja pemantauan situasi dan kondisi pembela HAM atas lingkungan dilakukan oleh ELSAM pada 2018. Kasus ini menarik karena melibatkan satu serangan yang nampak terstruktur dan melibatkan teknologi digital yang canggih. Setidaknya, operasi serangan digital yang mengenai staff Kaoem Telapak tidak menggunakan cara konvensional seperti melalui pesan atau panggilan dari nomer telepon tidak dikenal. Kasus ini nisbi jarang dialami oleh pembela HAM atas lingkungan,1 meskipun dalam isu pembela HAM yang lebih luas, serangan menggunakan teknologi digital yang canggih sudah jamak terjadi.

Kamis, 11 Juni 2020, misalnya, aktivis dari Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (Sejuk) Tantowi Anwari mendapatkan terror melalui pesan WhatsApp yang disertai foto ktp elektronik miliknya. Tidak cukup di situ, akun aplikasi pembayaran daring miliknya dan istrinya juga diretas oleh orang tak dikenal. Hal tersebut terjadi tidak lama setelah ia menjadi pembicara dalam satu sesi diskusi mengenai Papua. Tidak hanya Tontowi dan istrinya yang mendapatkan terror pasca diskusi tersebut, penyelenggara diskusi juga mendapatkan terror melalui saluran WhatsApp (Tuasikal, June 14, 2020; Rikang, June 27, 2020). Kasus terror lebih rumit dan canggih menimpa aktivis Ravio Patra yang ditangkap setelah akun WhatsApp-nya diretas orang tak dikenal dan digunakan untuk melakukan hasutan mengajak tindak kekerasan (Velarosdela, April 28, 2020). Beberapa pihak menilai penangkapan ini terkait kritik-kritik yang kerap disampaikan Ravio kepada pemerintah(Abdi, April 24, 2020).

Di luar platform apa yang dipakai sebagai alat penyerangan, dalam lingkup pembela HAM atas lingkungan, di periode caturwulan kedua ini memang terjadi beberapa kasus yang bisa dikaitkan dengan serangan atau dugaan serangan dan ancaman terhadap pembela HAM atas lingkungan. Satu kasus yang masuk dalam data laporan ini adalah intimidasi yang menimpa Muhammad Al Amien Direktur WALHI Sulawesi Selatan ditengah proses pendampingan nelayan Pulau Kodingareng yang menolak kegiatan tambang pasir laut (WALHI 2020) .

Selain kasus Muhammad Al Amin, terdapat dua kasus lain yang juga terkait dengan dugaan kekerasan dan ancaman terhadap pembela HAM atas lingkungan. Kasus tersebut adalah penggeledahan rumah Zenzi Suhadi, Kepala Departemen Advokasi WALHI, yang tidak sesuai prosedur dan dugaan pemaksaan swab test terhadap Yohana Tiko, Direktur WALHI Kalimantan Timur, oleh seseorang yang mengaku petugas Dinas Kesehatan Kota Samarinda (WALHI 2020). ELSAM memilih tidak memasukkan dua kasus tersebut dalam laporan ini karena tidak berhasil menemukan benang merah yang menghubungkan secara langsung dua tindakan terhadap aktivis WALHI tersebut, meski secara samar terlihat pola penyerangan terhadap aktivis pembela HAM atas lingkungan.

Apapun itu, ELSAM berpendapat jika kemunculan kasus-kasus penyerangan seperti yang dialami Suhadi dan Tiko mesti menjadi perhatian lebih khusus dan mendalam. Bagaimanapun, modus dan pola kekerasan serupa, termasuk penggunaan isu kesehatan di tengah pandemik Covid-19 untuk membatasi kerja dan merentankan pembela HAM atas Lingkungan pernah terjadi sebelumnya (Ahsinin, Fahriza, and Rosyidi 2020).

Kedua, pelibatan pelatihan militer dalam upaya menyingkiran akses dan ruang hidup kelompok pembela ham atas lingkungan. Pola ini bukanlah satu hal yang sama sekali baru. Pada tahun 2018, misalnya, kasus serupa serupa terjadi di wilayah kaki Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat dalam kasus rencana eksplorasi energi panas bumi

(WALHI 2018). Meskipun demikian, dalam satu kasus yang terjadi pada caturwulan kedua ini, yakni perusakan lahan kebun melon milik petani di Kecamatan Urut Sewu, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, ada kedalaman kasus yang membedakannya dari pola-pola kasus sebelumnya.

Perbedaan tersebut terletak pada bagaimana cara negara mengkondisikan proses penyerangan terhadap pembela HAM atas Lingkungan melalui sertifikasi secara sepihak yang dilakukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN terhadap lahan yang menjadi obyek sengketa antara petani melawan TNI AD. Pemberian sertifikasi hak pakai seluas 213,2 hektar untuk latihan militer tersebut mengesankan satu proses yang serampangan dan menyingkirkan fakta bahwa konflik ini sendiri memiliki akar historis yang panjang sejak zaman kolonial dan berkait kelindan dengan proses perampasan ruang yang secara sistematis dilakukan sejak 1982. Warga Urutsewu bahkan menunjukkan hak kepemilikan berupa sertifikat hak milik (Yudhi, August 21, 2014; Purbaya, August 12, 2020).

Dalam konteks tersebut, tidak berlebihan kiranya menyebut bahwa ketegangan yang terjadi pada 26 Agustus 2020 antara petani dengan TNI AD yang dipicu oleh penyelenggaraan latihan militer dan berujung pada perusakan tanaman dan pemukulan para petani yang mempertahankan lahan turut diakselerasi oleh pemerintah. Melihat dinamika konflik yang terjadi di wilayah tersebut selama ini, tidak menutup kemungkinan kekerasan serupa akan menimpa para petani di masa depan. Lebih dari itu, prakondisi yang disiapkan oleh pemerintah melalui sertifikasi sepihak secara langsung telah mengebiri kemampuan para pembela HAM atas Lingkungan. Artinya, sejak awal para pembela HAM atas Lingkungan ini telah dikalahkan secara telak.

Ketiga, kemunculan kasus penyerangan pembela HAM atas Lingkungan di wilayah pesisir. Kasus tersebut adalah pemerkaraan hukum warga Pulau Kodingareng Lompo, Kota Makassar oleh Direktorat Polisi Air dan Udara (Polairud) Sulawesi Selatan. Di tahun 2020, dalam catatan ELSAM, baru pada caturuwulan kedua inilah kasus penyerangan pembela HAM atas Lingkungan di wilayah pesisir berhasil terdata. Meskipun demikian, penting untuk digarisbawahi bahwa terdapat kemungkinan bahwa ketidakterdataan kasus-kasus serupa di caturwulan sebelumnya dipengaruhi oleh beberapa hal yang berada di luar cakupan metodologi yang dipakai pelaporan ini.

Apapun itu, kemunculan kasus serangan dan ancaman terhadap pembela HAM atas Lingkungan ini perlu diperhatikan sebagai satu peringatan bahwa pesisir telah, sedang, dan akan menjadi tempat yang rawan bagi perjuangan pembela HAM atas Lingkungan. Hal ini tentu tidak berlebihan jika mengingat bahwa di periode-periode sebelumnya, pesisir menjadi satu wilayah paling mematikan bagi pembela HAM atas lingkungan di Indonesia. Kematian Poroduka pada 2018 dalam kasus sengketa tanah adat di Pantai Marosi, Kabupaten Sumba, Nusa Tenggara Timur dan beberapa kasus penembakan yang menyertainya, serta percobaan pembunuhan keluarga Murdani pada 2019 merupakan contoh yang tidak bisa dianggap sepele. Ke depan, tidak menutup kemungkinan kasus-kasus serangan dan ancaman terhadap pembela HAM atas Lingkungan paling keras akan muncul di pesisir mengingat hari ini mega proyek pemerintah, salah satunya melalui proyek-proyek pembangunan megawisata, terjadi di wilayah ini.

Terakhir, kenaikan kasus kekerasan dan ancaman terhadap pembela HAM atas Lingkungan di Papua. Sejak kerja pelaporan situasi pembela HAM atas Lingkungan di Indonesia dilakukan oleh ELSAM pada 2018, jumlah kasus kekerasan dan ancaman terhadap pembela HAM atas Lingkungan di Papua pada caturwulan 2020 ini adalah yang tertinggi. Secara kumulatif, jumlah 5 kasus yang muncul pada caturwulan kedua 2020 ini melampaui jumlah kasus di sepanjang tahun 2019 (2 kasus) dan 2018 (tidak ada kasus). Tentu saja, angka-angka tersebut besar kemungkinannya jauh dari mewakili kondisi faktual yang dialami oleh pembela HAM atas Lingkungan di Papua jika memperhatikan masifnya modal dan investasi dan proyek pembangunan di wilayah ini dalam satu dasawarsa terakhir.2 Meskipun demikian, kenaikan kasus ini mesti dilihat sebagai satu pertanda positif karena mengindikasikan naiknya perhatian masyarakat sipil, terutama Organisasi Masyarakat Sipil

(OMS), terhadap isu pembela HAM atas Lingkungan. Pemantauan intensif dari OMS merupakan hal yang krusial mengingat dalam beberapa tahun terakhir, laporan tentang serangan dan ancaman terhadap pembela HAM atas Lingkungan di Papua sebagian besar datang dari kerja OMS, termasuk kelima kasus dalam caturwulan kedua ini. Lebih dari itu, kerja-kerja yang terus meningkat dari OMS juga diperlukan untuk mendorong media massa dan lembaga negara terkait, terutama Komnas HAM, untuk lebih memperhatikan kondisi dan kerentanan pembela HAM atas Lingkungan di Papua.

1 Dalam satu dua kesempatan, beberapa staff ELSAM mendapatkan cerita (bukan laporan) dari lapangan tentang ancaman digital terhadap aktivis, atau pendamping komunitas, yang bekerja di isu agrarian atau lingkungan. Mayoritas ancaman tersebut tidak bisa diverifikasi karena sudah terjadi dalam waktu yang cukup lama, tidak ada bukti lagi, atau dituturkan oleh pihak lain.

2 Keterhubungan langsung antara kerentanan pembela HAM atas Lingkungan di Papua dengan investasi dan modal yang masuk di Papua, salah satunya, bisa dilihat dari keseluruhan kasus dalam periode ini terkait hubung dengan perusahaan-perusahaan, terutama, di sekotr perkebunan.

V. Penutup

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, laporan ini tidak memuat perubahan data dan kecenderungan kasus yang terlalu signifikan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Meskipun demikian, beberapa hal penting perlu digarisbawahi dalam caturuwulan kedua tahun 2020 ini, terutama dengan disahkannya RUU Minerba pada periode tersebut, dan belakangan RUU Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020. Kedua undang-undang ini terang membawa pada satu prakondisi yang berujung pada kerentanan para pembela HAM atas Lingkungan, terutama di wilayah-wilayah rural di mana jantung produksi kapitalisme dilakukan. Bisa dibilang bahwa apa yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia di sepanjang caturwulan kedua tahun 2020 telah mengawali babak baru kerentanan pembela HAM atas Lingkungan.

Dalam konteks ini, penting untuk mengingatkan dan mendorong lebih keras Presiden Joko Widodo untuk kembali pada komitmen terhadap Hak Asasi Manusia yang sering diumbar dalam berbagai kesempatan. Komitmen ini juga termasuk dengan sesegera mungkin membuat aturan turunan yang memungkinkan instrumen perlindungan terhadap pembela HAM atas Lingkungan bisa terimplementasikan secara efektif, salah satunya dengan menginstruksikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar menerbitkan peraturan menteri terkait dengan pasal 66 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, atau lebih dikenal sebagai pasal anti strategic lawsuit against public participation (anti-SLAPP).

Presiden juga mesti didorong untuk memerintahkan seluruh institusi keamanan dan penegak hukum, terutama TNI dan Polri, untuk mengevaluasi seluruh pendekatan keamanan-militeristik yang masih ditemukan ada dalam kasus-kasus penyerangan terhadap pembela HAM atas Lingkungan. Evaluasi juga penting dilakukan terhadap penertiban oknum-oknum di dalam dua institusi tersebut yang terindikasi terlibat dalam praktek kekerasan di luar kerja kedinasan. Dalam melakukan kerja tersebut, penting bagi seluruh institusi penegak hukum bekerjasama dengan Komnas HAM dan kalangan masyarakat sipil untuk menjembatani jurang pemahaman dan pengetahuan tentang HAM secara konseptual atau terkait dinamika kasus yang terjadi di lapangan. Terakhir, penting mengingatkan kembali Presiden Jokowi segera menginstruksikan KLHK agar menerbitkan instrumen hukum anti strategic lawsuit against public participation (anti-SLAPP) untuk melindungi para pembela HAM atas Lingkungan

Pada akhirnya, semua dorongan dan himbauan tersebut, pertama-tama mesti diletakkan pada kerja-kerja masyarakat sipil yang lebih luas. Tidak didengarnya kerja-kerja pendampingan hukum dan kebijakan yang dilakukan oleh banyak elemen masyarakat sipil di isu pembela HAM atas Lingkungan jelas memerlukan evaluasi terukur dan menyeluruh. Proses evaluasi ini, tidak bisa tidak, mesti melibatkan penguatan simpul-simpul gerakan yang lebih luas, agar ke depan cita-cita perlindungan yang lebih menyeluruh terhadap pembela HAM secara umumnya, dan pembela HAM atas Lingkungan secara umum, bisa direalisasikan.

VI. Daftar Pustaka

Abdi, Alfian P. 2020. “Dugaan Rekayasa Kasus Ravio Patra: Cara Baru Kriminalisasi Aktivis?” Tirto.id, April 24. Accessed November 20, 2020. https://tirto.id/dugaanrekayasa-kasus-ravio-patra-cara-baru-kriminalisasi-aktivis-eRXB.

Ahsinin, Adzkar, Muhammad A. Fahriza, and Ahmad F. Rosyidi. 2020. “Pandemi Dan Peningkatan Kerentanan Pembela HAM Atas Lingkungan: Laporan Situasi Pembela Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Caturwulan Pertama 2020 (Januari-April).”.

Kumoro, Heru S. 2020. “Buruh Kembali Tolak RUU Omnibus Law.” July 28. Accessed December 21, 2020. https://kompas.id/baca/ekonomi/2020/07/28/buruh-kembalitolak-ruu-omnibus-law/.

Nuswantoro. 2020. “Kala Kritikan Pada UU Minerba Terus Mengalir.” Mongabay Environmental News, August 5. Accessed December 21, 2020. https://www.mongabay.co.id/2020/08/05/kala-kritikan-pada-uu-minerba-terusmengalir/.

Purbaya, Angling A. 2020. “Pemerintah Serahkan Sertifikat Hak Pakai Urut Sewu Kepada TNI AD.” detikcom, August 12. Accessed December 19, 2020. https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5130092/pemerintah-serahkansertifikat-hak-pakai-urut-sewu-kepada-tni-ad.

Rikang, Raymundus. 2020. “Bagaimana Teror Terhadap Aktivis Terjadi Dan Siapa Terlibat?” MAJALAH.TEMPO.CO, June 27. Accessed November 20, 2020. https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/160826/bagaimana-teror-terhadapaktivis-terjadi-dan-siapa-terlibat.

Tuasikal, Rio. 2020. “Dua Diskusi Papua Diteror Telepon Dan Peretasan.” Voice of America | Bahasa Indonesia, June 14. Accessed November 20, 2020. https://www.voaindonesia.com/a/dua-diskusi-papua-diteror-telepon-danperetasan/5461999.html.

Velarosdela, Rindi N. 2020. “Kronologi Penangkapan Aktivis Ravio Patra Versi Polisi Dan Klarifikasi Kedubes Belanda Halaman All - Kompas.Com.” Kompas.com, April 28. Accessed November 20, 2020. https://megapolitan.kompas.com/read/2020/04/28/07332961/kronologipenangkapan-aktivis-ravio-patra-versi-polisi-dan-klarifikasi?page=all. WALHI. 2018. ““Hentikan Latihan Militer Di Gunung Talang”.” Accessed December 19, 2020. https://www.walhi.or.id/hentikan-latihan-militer-di-gunung-talang. ———. 2020. “Virus Bernama Represi Coba Bungkam Kritikan Aktivis WALHI - WALHI.” Accessed November 20, 2020. https://www.walhi.or.id/virus-bernama-represi-cobabungkam-kritikan-aktivis-walhi. Yudhi, Angga. 2014. “Bara Perlawanan Petani Di Urutsewu.” Islam Bergerak, August 21. Accessed December 19, 2020. https://islambergerak.com/2014/04/bara-perlawananpetani-di-urutsewu/.

KEKERASAN TERHADAP PEMBELA HAM ATAS LINGKUNGAN

MEI-AGUSTUS 2020 SEBARAN PERISTIWA Kalimantan 28 PERISTIWA Maluku Selatan Papua Kalimantan Utara Riau Barat Tengah Sulawesi Sumatera Utara 32 TINDAKAN Selatan Jambi 2 Sumatera Selatan WAKTU PERISTIWA Lampung Jawa Barat Mei Agustus Jawa Timur Jawa Tengah Kekerasan terbanyak terjadi Juli di Jawa Barat 4 kasus Juni AKTOR 19 NON NEGARA JENIS KELAMIN Laki-laki Perusahaan: Orang Tak Dikenal: 52 Perempuan Lainnya: 3 JENIS TINDAKAN 27 PELANGGARAN KORBAN Penangkapan AKTOR NEGARA Individu Kelompok Intimidasi Petani Polisi: Kelompok Warga Serangan Fisik 32 TNI: Masyarakat Adat Masyarakat Adat Perampasan Tanah 2 Mahasiswa Pejabat Negara: Perusakan Nelayan Penahanan Hakim: Aktivis Pembunuhan Jurnalis Total