Baca PDF (OCR): Rasisme di Tanah Papua : Tinjauan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pasca Kasus Rasisme Surabaya

23 halaman · 2 halaman diproses dengan OCR · 6.0 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. Rasisme di Papua : Tinjauan Pelanggaran Hak Asasi Manusia pasca Kasus Rasisme Surabaya
  2. Rasisme di Papua: Tinjauan Pelanggaran Hak Asasi Manusia pasca Kasus Rasisme Surabaya
  3. Kata Pengantar
  4. Daftar Isi:
  5. Rasisme di Papua: Tinjauan Pelanggaran Hak Asasi Manusia pasca Kasus Rasisme Surabaya
  6. I. Latar Belakang
  7. II. Pelanggaran HAM di Papua Pasca-Peristiwa Rasisme di Surabaya
  8. 1. Kriminalisasi Aktivis Papua
  9. 2. Tahanan Politik Papua
  10. 3. Peningkatan Pendekatan Keamanan
  11. III. Politik Pemerintah Pusat terhadap Papua Pasca-Peristiwa Rasisme Surabaya
  12. IV. Kesimpulan
  13. Daftar Pustaka

Rasisme di Papua : Tinjauan Pelanggaran Hak Asasi Manusia pasca Kasus Rasisme Surabaya

PAPUA INDONESIA Kobror Islands Aru Islands ELSAM Arafura 2021 Dolok Sen Merauke ustralian National University kilometres Basema0 CAP12.262

Rasisme di Papua: Tinjauan Pelanggaran Hak Asasi Manusia pasca Kasus Rasisme Surabaya

Jakarta

Rasisme di Papua: Tinjauan Pelanggaran Hak Asasi Manusia pasca Kasus Rasisme Surabaya

Penyusun: Ahmad Fanani Rosyadi Villarian Burhan

Editor: Arlandhy Gifari

Cover & Layout: Dodi Sanjaya

Cetakan Pertama: Januari 2021

Penerbit: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Jalan Siaga II No. 31, Pasar Minggu, Jakarta 12510 INDONESIA

Tel.: (+62 21) 797 2662; 7919 2519; 7919 2564

Fax.: (+62 21) 7919 2519

Website: www.elsam.or.id

Email: [email protected]

Twitter: @elsamnews, @elsamlibrary

Facebook: https://www.facebook.com/elsamjk

Kata Pengantar

Gelombang protes anti-rasisme yang muncul di Papua pada Agustus sampai November 2019 yang lalu, telah membuka sudut pandang baru dalam penanganan masalah Papua, yang tak kunjung tuntas sampai saat ini. Merespon kondisi itu, seperti halnya pendekatan yang biasa digunakan sebelumnya, Pemerintah Indonesia langsung secara keras menggunakan kekuatan aparat keamanannya, untuk menanggulangi situasi. Tak kurang dari 756 orang ditangkap secara paksa pasca-protes kolosal tersebut—puluhan di antaranya kemudian naik statusnya sebagai tahanan politik, lantaran dijerat dengan pasal makar (Tapol 2019). Respon keras dan militeristik tersebut juga melahirkan kekerasan secara fisik dan psikis terhadap Orang Asli Papua (OAP), yang hampir mustahil untuk dihitung angkanya secara pasti.

Papua bagaimanapun merupakan bagian dari wilayah Indonesia yang memiliki sejarah panjang pelanggaran HAM—yang mungkin paling kelam dan rumit. Oleh karenanya, tentu apa yang terjadi di Papua dalam dua tahun terakhir, tidak mungkin bisa dilepaskan dari konteks ekonomi-politik yang menyertainya dan berbagai dugaan pelanggaran HAM yang terjadi sebelumnya. Pernyataan tersebut bisa jadi terdengar klise, apabila mempertimbangkan narasi besar problem Papua yang memang tidak pernah bergeser dari waktu ke waktu.

Presiden Jokowi sendiri misalnya, sebagaimana digambarkan oleh Chauvel (2019), hanya sempat menunjukkan beberapa gimmick politik akan mengubah pendekatan Jakarta ke Papua secara lebih radikal. Namun, sebagaimana kita lihat, pendekatan yang dilakukan bisa dikatakan semata-mata melanjutkan praktik sebelumnya. Mulai dari menghadirkan proyek-proyek pembangunan, pengiriman personel kepolisian dan militer, dan kemandegan penyelesaian dugaan kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua, yang kuantitasnya justru terus bertambah.

Keklisean tersebut, sayangnya, dalam konteks pelanggaran HAM di Papua, memang satu hal yang tidak pernah bisa dihindari, seiring dengan tidak pernah habisnya problem HAM dan kemanusiaan lainnya di Papua. Pada akhirnya, yang bisa diharapkan dari kerja pengamatan satu peristiwa yang memberi dampak besar dan panjang, seperti terjadi dalam dua tahun belakangan, adalah hadirnya satu amatan yang spesifik pula atas setiap konteks yang melatarbelakanginya. Dalam takaran yang demikian, laporan ―Rasisme dan Hak Asasi Manusia di Tanah Papua‖ ini mesti diletakkan.

Terlepas dari tidak adanya satu kebaruan yang mencolok dari perkembangan HAM di Papua, dan berbagai catatan metodologis yang melatarbelakangi hadirnya laporan ini, ELSAM berharap laporan ini bisa memberikan satu sumbangsih yang berharga untuk kerja-kerja pemenuhan HAM di Papua ke depannya, betapapun kecilnya. Bagaimanapun kerja-kerja kemanusiaan di Papua memang bukan kerja yang bisa tuntas dalam waktu sehari-semalam.

Selamat membaca!

Jakarta, 24 Januari 2021 Wahyudi Djafar Direktur Eksekutif ELSAM

Daftar Isi:

I. Latar Belakang..............................................................................................................................1 II. Pelanggaran HAM di Papua Pasca-Peristiwa Rasisme di Surabaya ...................................3 1. Kriminalisasi Aktivis Papua ....................................................................................................3 2. Tahanan Politik Papua.............................................................................................................7 3. Peningkatan Pendekatan Keamanan ......................................................................................9 III. Politik Pemerintah Pusat terhadap Papua Pasca-Peristiwa Rasisme Surabaya...............10 IV. Kesimpulan ...................................................................................................................................12

Rasisme di Papua: Tinjauan Pelanggaran Hak Asasi Manusia pasca Kasus Rasisme Surabaya

I. Latar Belakang

Sejak penyerahan dari United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) kepada pemerintah Indonesia pada 1 Mei 1963 dan dikukuhkannya Papua oleh PBB sebagai bagian dari Republik Indonesia berdasarkan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969, sampai hari ini situasi di Papua masih jauh dari kata kondusif dan aman. Dalam laporan ELSAM berjudul Operasi Militer Papua (2014), Eliezer Bonay yang pada 1963 ditunjuk oleh Indonesia sebagai Gubernur Irian Barat memperkirakan bahwa hingga 1969 atau hingga Pepera, sekitar 30.000 orang Papua dibunuh oleh militer Indonesia. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Papua sampai hari ini merupakan dampak dari pendekatan keamanan yang diterapkan pemerintah Indonesia. Berbagai operasi militer dilakukan sebagai bagian dari pendekatan keamanan tersebut, di antaranya Operasi Sadar (1956-1967), Operasi Brathayuda (1967-1969), Operasi Wibawa (1969), Operasi Militer di Kab, Jayawijaya (1977), Operasi Sapu Bersih I dan II (1981), Operasi Galang I dan II (1982), operasi militer di Mapunduma (1996), operasi militer menyebabkan terjadinya kasus Wasior (2001), operasi militer di Wamena (2003), dan operasi militer di Kabupaten Puncak Jaya (2007).

Terpilihnya Joko Widodo (Jokowi) yang berlatar belakang non-militer ternyata tidak mengubah pendekatan yang dilakukan terhadap orang Papua. Pemerintahan Jokowi masih menggunakan pendekatan keamanan/militeristik yang sama seperti pemerintahanpemerintahan sebelumnya, meski setelah reformasi pemerintah mengadopsi paket Otonomi Khusus (Otsus) melalui Undang-undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang diklaim sebagai pendekatan kesejahteraan untuk mengatasi konflik di Papua.

Pendekatan keamanan yang digunakan pemerintah mengabaikan berbagai permasalahan mendasar di Papua. Pada 2010, Tim Kajian Papua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Tim Kajian LIPI) menerbitkan buku berjudul Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present, and Securing The Future (2010). Hasil penelitian dalam buku tersebut menyatakan bahwa konflik di Papua dilatarbelakangi oleh empat isu strategis: (1) sejarah integrasi Papua ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan identitas politik orang Papua; (2) kekerasan politik dan pelanggaran HAM; (3) gagalnya pembangunan di Papua dan inkonsistensi pemerintah dalam implementasi Otsus; dan (4)

marjinalisasi terhadap orang Papua. Dalam riset tahun 2019, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM)1 di Provinsi Papua dan Papua Barat menduduki dua peringkat terendah dengan masing-masing berjumlah 60,84% dan 64,7%walapun IPM nasional adalah 71,92% untuk tahun sama. Rendahnya IPM ini menandakan bahwa kualitas kesehatan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan hidup di wilayah Papua termasuk paling buruk dibandingkan wilayah lain di Indonesia.

Dari sisi demokrasi, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2019 yang juga dirilis BPS menunjukkan peningkatan sebesar 2,53 poin dibanding tahun sebelumnya. Kendati mengalami peningkatan, satu di antara tiga aspek yang diukur, yakni aspek kebebasan sipil mengalami penurunan sebesar 1,26 poin. Penurunan tersebut antara lain disebabkan masih tingginya ancaman dan penggunaan kekerasan oleh aparat yang menghambat hak atas kebebasan berkumpul, berserikat, dan berpendapat, serta tindakan represif dan diskriminatif yang dialami oleh kelompok masyarakat rentan dan kelompok masyarakat yang dianggap berseberangan dengan pemerintah. Salah satu kelompok masyarakat rentan yang kerap menjadi korban tindak respresif dan diskriminatif tersebut adalah Orang Asli Papua (OAP). Salah satu praktik rasis dan diskriminatif terhadap OAP menyulut protes besar-besaran terjadi pada bulan Agustus tahun lalu.

Di asrama mahasiswa Papua Kamasan Surabaya, 16 Agustus 2019, mahasiswa Papua menjadi korban rasisme dan serangan yang dilakukan oleh aparat dan ormas. Hal ini bermula dari tuduhan mahasiswa Papua merusak dan membuang bendera merah putih di depan asrama. Aparat dan ormas kemudian datang meneriaki ucapan rasis dan melempar batu ke asrama. Situasi tersebut segera memicu gelombang protes di berbagai wilayah, terutama di Papua. Alih-alih menggali akar masalahnya, pemerintah justru merespons gelombang protes tersebut menggunakan kekerasan yang eksesif. Dampak dari peristiwa rasisme di Surabaya akan dielaborasi lebih lanjut dalam bagian berikut.

1 1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara. IPM digunakan sebagai indikator untuk menilai aspek kualitas dari pembangunan dan untuk mengklasifikasi apakah sebuah negara atau wilayah termasuk dalam kategori maju, berkembang, dan terbelakang. Dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup.

II. Pelanggaran HAM di Papua Pasca-Peristiwa Rasisme di Surabaya

Peristiwa rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya meninggalkan setumpuk pelanggaran HAM. Setidaknya ada tiga isu utama yang berkait erat dengan pelanggaran HAM terhadap orang Papua, yakni kriminalisasi, penahanan politik, dan dampak dari pendekatan keamanan/militer yang dilakukan pemerintah Indonesia.

1. Kriminalisasi Aktivis Papua

Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP) menyebutkan bahwa selama 2019 pemerintah telah melakukan penangkapan sebanyak 1.272 orang Papua (2020: 20). Dari jumlah tersebut, sebanyak 180 orang ditetapkan sebagai tersangka dengan 86 orang dijatuhkan pasal makar. Secara spesifik, berdasarkan data Papuan Behind Bars (2019: 2), peningkatan jumlah tahanan politik di Papua sebagian besar terkait dengan demonstrasi anti rasisme besar-besaran di Papua pasca-peristiwa Surabaya. Tabel berikut memperlihatkan beberapa penangkapan dan penetapan tersangka yang terjadi pasca-demonstrasi anti rasisme tersebut.

vakDeskripsi PerisDitangkaersangk
1. 19Agustus 2019Pasca-demo anti rasisme 19 Agustus 2019 di Papua Barat, polisi menangkap dan menetapkan 20 orang sebagai tersangka yang masing-masing dilakukan di Manokwari (10 orang), Sorong (720 -
Agustus 201934 orang ditangkap, 10 orang di antaranya ditetapkan sebagai tersangka. 2 orang dibebaskan karena masih berstatus anak. Dari 8 orang tersebut, 3 orang ditahan, yakni Rico Warensi dan Terianus Medlama atas tuduhan keterlibatan saat aksi, dan Nius Wenda atas tuduhan34 1010
3 28 2019Agustus 2019Setelah dilakukan pemeriksaan, 14 orang ditetapkan sebagai tersangka. Dari 14 tersangka, 5 orang diantaranya mendapat penangguhan penahanan dari Bupati Deiyai pada bulan September. 9 orang ditahan di Polres Paniai, kemudian dipindahkan ke Polres Nabire dan Polres Jayapura, lalu menjalani persidangan30 14
di Pengadilan Negeri Nabire. Surabaya dan Malang.ke Polres Nabire dan Polres Jayapura, lalu menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Nabire. Massa aksi mengibarkan bendera Bintang Kejora yang dibawa saat aksi di depan Istana Negara pada 28 Agustus 2019. Massa aksi memprotes aksi rasisme yang menimpa mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang.8 6。
Mereka yang ditangkap diduga terlibat dalam aksi demo anti rasisme di Jayapura pada 29 Agustus 2019. Selanjutnya, secara berturut-turut aparat melakukan penangkapan terhadap sejumlah aktivis demokrasi atas tuduhan makar sebanyak 7 orang yakni Fery Kombo, Alexander Gobai, Irwanus Uropmabin, Hengki Hilapok, Buktar Tabuni, Agus Kossay dan Steven Itlay.64 2828
Polda Jawa Timur menangkap dan menetapkan Tri Susanti dan Syamsul Arifin (ASN Pemkot Surabaya) sebagai dalang dari penyerbuan asrama mahasiswa Papua di Surabaya. Keduanya disidangkan di PN Surabaya dan masing-masing diputus 7 bulan dan 5 bulan penjara.2 22
4. 2 September 2019Sayang Madabayan ditangkap di Bandara Rendani Manokwari oleh tim pengamanan bandara karena kedapatan membawa 1.500 bendera bintang kejora berukuran kecil. Polisi juga menyita spanduk dan kaos yang dianggap memuat konten provokatif.1 1
5. 18September 20194 orang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka karena memproduksi dan membagikan pamflet berisi gambar bendera bintang kejora dengan kalimat ―Referendum, Papua Merdeka!‖ saat aksi protes anti rasisme di Kota4 44
6. 19September 2019Sorong. 3 orang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka karena mengorganisir aksi protes anti rasisme di Manokwari pada tanggal 3, 6, dan 11 September 2019. Ibadah syukuran dan bakar batu3 3
7. 23September 20193, 6, dan 11 September 2019. Ibadah syukuran dan bakar batu dibubarkan paksa oleh pihak kepolisian yang dipimpin langsung oleh Kapolres Mimika. Selain melakukan pembubaran paksa, pihak kepolisan juga menangkap 23 mahasiswa dan seorang karyawan LEMASA dengan alasan kegiatan tersebut tidak mendapat izin pihak kepolisian. Namun, semua orang kemudian dibebaskan. Awalnya kepolisian menetapkan 13 orang sebagai tersangka. Dari 1323 - 19 16
8. 26November 2019dianggap sebagai dalang sehingga masih menjadi DPO. Selain itu 10 orang yang ditangkap beberapa orang lainnya masih berstatus sebagai pelajar. Kemudian, secara berturut-turut polisi melakukan penangkapan sehingga setidaknya kini ada 16 orang akan dan sedang menjalani proses hukum di PN Wamena. Philipus Robaha, Wakil Ketua SONAMAPA ditangkap di rumah mertuanya di Koya Barat. Penangkapan tersebut terkait selebaran ajakan aksi 1 Desember1 -
9. 30 November 2019Pada 30 November 2019, kepolisian mengeluarkan surat panggilan terhadap Markus Haluk (Ketua1 -
Polres Jayapura menangkap 34 orang di depan lampu merah Bandara Sentani Kab. jayapura yang diduga berencana mengikuti upacara Peringatan 1 Desember 2019 di Jayapura. Polisi mengklaim34 20
Desember 2019Aksi serentak 1 Desember terjadi di beberapa daerah di Papua Barat. Di Fakfak 54 orang ditangkap, 23 orang di antaranya dijadikan sebagai tersangka; di Manokwari 8 orang ditangkap, 7 orang di antaranya dijadikan tersangka; dan di Sorong 11 orang ditangkap dan semuanya

Selain data di atas, pada 15-23 April 2020 aparat gabungan TNI-Polri melakukan penyisiran, penembakan, dan penangkapan terhadap aktivis KNPB di Kabupaten Maybrat, di antaranya terhadap Marten Muuk, Simon Sasior, dan Ferdinand Sasior. Ferdinand berhasil melarikan diri dari tindak penangkapan sehingga aparat melakukan tembakan peringatan. Pontius Wakom ditangkap dengan alibi pemeriksaan KTP. Sementara penangkapan terhadap Eko Lando Sakof (Ketua KNPB Sektor Siwa) dilakukan dengan melumpuhkan kaki kiri dan kanan memakai pisau sangkur. Aparat juga melakukan perusakan atas markas KNPB Maybrat dan melakukan pemukulan terhadap Abadur Faan dan penangkapan terhadap Yakop Asse alias Fufuf di sana.

Masifnya kriminalisasi yang terjadi terhadap orang Papua sebagian besar menyasar anggota dari organisasi politik seperti Komite Nasional Papua Barat (KNPB), United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Aliansi Mahasiswa Papua

(AMP) dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) yang dilakukan dengan mengenakan pasal makar terhadap mereka. Beberapa orang yang dikenakan pasal makar pasca-demonstrasi anti rasisme adalah Agus Kossay, Buchtar Tabuni, Steven Itlay, Fery Gombo, Aleksander Gobai, dan Surya Anta Ginting. Kriminalisasi ini juga disertai dengan tindakan tak profesional dari kepolisian yang pada 4 Oktober memindahkan tujuh dari delapan tahanan politik, yakni Fery Kombo, Alexander Gobay, Hengki Hilapok, Buchtar Tabuni, Irwanus Uropmabin, Steven Itlay, dan Agus Kossay (dikenal dengan ―Balikpapan Seven‖) ke tahanan polisi di Balikpapan, Kalimantan Timur. Padahal, menurut kuasa hukum ketujuh tapol tersebut, pemindahan yang dilakukan pihak kepolisian melanggar Pasal 85 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebut bahwa tahanan hanya bisa dipindahkan oleh kejaksaan setelah proses investigasi dirampungkan dan dilimpahkan ke kejaksaan.

2. Tahanan Politik Papua

Terminologi ‗tahanan politik‘ (tapol) masih menjadi perdebatan antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil karena pemerintah hanya mengenal istilah ‗tahanan makar‘. Menurut Anum Siregar (2020), istilah ini mengacu pada terpidana yang dikenakan delik Kejahatan Terhadap Keamanan negara, khususnya dalam pasal makar, atau pasal 106 KUHP, atau Pasal 165 KUHP, atau Pasal 166 KUHP juga merupakan tahanan politik jika perbuatannya berhubungan dengan kehidupan ketatanegaraan. Argumen tersebut dikuatkan oleh Barda Nawawi Arief (2001: 158) yang memasukkan kejahatan atau tindak pidana terhadap negara/keamanan negara dalam pengertian tindak pidana/kejahatan politik. Pembatasan hak atas kebebasan berekspresi yang dikenakan pasal makar tersebut melanggar Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan bertentangan dengan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi yang tercantum dalam pasal 28 UUD 1945 dan peraturan perundang-undang lainnya.

Sumber gambar: papuasbehindbars.org (2009)

Secara keseluruhan, terjadi peningkatan tahanan politik (tapol) Papua dari 2018 sampai 2019. Pada 2018, terdapat 26 tapol di Papua yang terdiri dari 25 OAP dan 1 jurnalis berkebangsaan Polandia bernama Jakob Skrzypski. 2 Kemudian pada 2019, terjadi peningkatan tajam tapol Papua sebanyak 77 orang. Jumlah tapol per bulan sejak Januari 2018 sampai Oktober 2019 dapat dilihat dalam grafik yang dirilis Papuan Behind Bars (2019) di atas. Peningkatan signifikan tapol Papua adalah dampak dari penggunaan pasal makar yang digunakan pemerintah atas hak untuk berpendapat dan berekspresi. Hal ini menunjukkan bahwa pasal makar digunakan untuk membungkam ekspresi politik warga negara, sebuah hak yang dijamin dalam konstitusi.

Mengenai sebaran tapol, PAHAM Papua (Perkumpulan Advokat Hak Asasi Manusia Papua) pada 4 Maret 2020 merilis laporan terkait kondisi tapol Papua yang menyebut terdapat 118 tapol Papua ditahan di Papua (Provinsi Papua & Papua Barat) dan luar Papua. Tapol yang ditahan di Papua berjumlah 103 orang, yakni di Jayapura (44 orang), Manokwari (15 orang), Biak (8 orang), Sorong (3 orang), Wamena (19 orang), Nabire (9 orang), Fak-fak (3 orang), dan Timika (2 orang). Sementara tapol yang ditahan di luar Papua berjumlah 15 orang, yakni di Semarang (1 orang), Jakarta (7 orang) dan Kalimantan Timur (7 orang). Dari 118 tapol tersebut, 22 tapol dikenakan pasal makar, 1 tapol dikenakan pasal UU ITE, dan sisanya dikenakan pasal pidana.

2 Untuk pertama kalinya, terdapat seorang WNA ditahan di dalam penjara di tanah Papua. Polisi menangkap seorang WNA Polandia, Jakób Skrzypski, pada Agustus 2018 karena ‗melakukan aktivitas jurnalistik‘ meski nantinya atas dugaan pertemuan dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). Ia diadili atas makar akibat percakapan beberapa baris di Facebook Messenger dengan seorang mahasiswa Papua, yang juga diadili atas makar bersama dengannya, mengenai senjata api. Tuan Skrzypski membantah seluruh tuduhan dan mengajukan banding atas kasusnya namun ditolak. Saat ini ia sedang menjalani lima tahun masa tahanannya di penjara Wamena. Baca di: Papuan Behind Bars, “New Political Prisoners Treason Charges and Lack of Judicial Transparancy in Political Prisoner Cases” https://www.papuansbehindbars.org/wp-content/uploads/2019/11/PBB-Jan-2018-Oct-2019 Nov2019.EN_.web_.pdf, diakses pada 18 Juli 2020 Pukul 11.11 WIB

3. Peningkatan Pendekatan Keamanan

Pasca-peristiwa rasisme di Surabaya, Pemerintah Indonesia melakukan pendekatan keamanan secara intensif. Pada April 2020, tiga remaja sipil Papua meninggal dunia karena menjadi korban penembakan aparat gabungan TNI-Polri. Berselang tiga hari kemudian, tepatnya pada 13 April, TNI-Polri kembali menembak mati dua remaja Papua di area tambang PT Freeport Indonesia, Timika saat hendak mencari ikan. Mereka adalah Eden Armando Bebari (20) dan Roni Wandik (23). Operasi militer dalam rangka mengejar Egianus Kogeya dan anggotanya di Nduga juga memakan korban lagi dari remaja sipil bernama Mispo Gwijangge yang dituduh melakukan pembunuhan di Nduga pada 2 Desember 2018 terhadap 17 orang pekerja sipil PT Iskara Karya. Selu Karunggu (20) dan Elias Karunggu (40) yang merupakan anak-bapak dari rombongan pengungsi Nduga juga tewas ditembak oleh anggota TNI saat menjalankan operasi pengejaran di pinggir Sungai Keneyam pada 18 Juli 2020. Dua warga sipil tersebut dituduh oleh TNI sebagai anggota kelompok Egianus Kogoya.

Pemerintah menggunakan dalih keamanan dan penegakan kedaulatan negara untuk menerjunkan aparat keamanan dan militer dalam jumlah besar ke Papua. Penambahan pasukan gabungan TNI-Polri terjadi pasca-demonstrasi anti rasisme bulan Agustus dan September 2019. Terhitung sejak 21-30 Agustus, TNI-Polri telah menerjunkan sekitar 2.529 personel ke Papua. Pemerintah juga terus membangun markas TNI baru di Papua. Salah satu rencana pembangunan tersebut adalah Markas Komando (Mako) Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III (Kogabwilhan III) Kabupaten Mimika, Provinsi Papua yang 78 hektar lahannya diklaim TNI merupakan hibah dari masyarakat setempat. Selain Mako Kogabwilhan III, TNI juga membangun markas Kodim Tambrauw 1810 di Papua Barat. Kendati masyarakat menolak pembangunan kodim tersebut, pada 16 Juli 2020, 50 anggota TNI sudah tiba untuk ditempatkan di sana. Sampai tulisan ini dibuat, pembangunan kodim tersebut belum mendapat izin penggunaan lokasi dari pemilik tanah ulayat.

Selain markas baru bagi TNI di Papua, pemerintah juga membangun markas baru bagi Polri. Pada November 2019, Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw mengatakan bahwa Mabes Polri saat ini sudah menyetujui pembentukan lima polres di Papua masing-masing di Kabupaten Puncak, Intan Jaya, Nduga, Deiyai dan Kabupaten Yalimo. Pembentukan polres itu merupakan usulan dari Polda Papua dengan pertimbangan keamanan. Selain mengusulkan pembentukan polres, Polda Papua juga mengusulkan peningkatan status polres agar sejajar dengan TNI AD, namun yang diterima dan ditingkatkan statusnya adalah Polres Jayapura Kota.

Isu keamanan menjadi dalih pemerintah sejak dulu untuk menegakkan kedaulatan. Separatisme selalu menjadi isu utama yang digunakan untuk menerjunkan aparat besar-besaran ke Papua. Padahal jika ditelisik, ancaman Organisasi Papua Merdeka (OPM) tidak sesignifikan, misalnya, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang lebih solid terorganisir. Selain tidak memiliki kekuatan persenjataan yang besar, OPM juga tidak memiliki struktur organisasi dan garis komando tunggal karena terpecahbelah ke dalam kelompok-kelompok kecil. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan, mengapa terjadi penerjunan aparat dalam skala masif? Pertanyaan ini patut diajukan karena masyarakat sipil menjadi korban terus-menerus akibat pendekatan keamanan yang tak pernah diubah pemerintah.

III. Politik Pemerintah Pusat terhadap Papua Pasca-Peristiwa Rasisme Surabaya

Peristiwa rasisme di Surabaya memiliki dampak signifikan terhadap orang Papua. Gelombang protes meluas ke berbagai daerah, baik di dalam maupun di luar Papua. Dalam laporannya, Tapol, LSM internasional berbasis di Inggris, menyebut gelombang protes tersebut sebagai Gerakan West Papua Melawan. Laporan tersebut mencatat bahwa protes terjadi di 23 kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Papua Barat, 17 kota di Indonesia, dan 3 kota di luar negeri yang berlangsung dari 19 Agustus sampai 30 September 2019. Sedikitnya, 283 orang menderita luka-luka akibat gesekan dengan aparat (Tapol, 2020).

Eskalasi yang terus terjadi sepanjang bulan Agustus-September 2019 tersebut secara langsung bisa dilihat telah mempengaruhi kebijakan ―darurat‖ pemerintah pusat terhadap isu

Papua, di antaranya pemutusan jaringan internet (internet shutdown) dan peningkatan jumlah personel keamanan dan militer. Dalam amatan yang lebih luas, dinamika sosial dan politik yang terjadi pada kurun waktu yang sama juga turut mempengaruhi sikap pemerintah yang mengecualikan dua provinsi di Papua dalam moratorium pemekaran daerah (Kompas.com, 22 Januari 2020), dan rencana revisi Undang-Undang Otonomi Khusus.

Secara teoritis, pengambilan berbagai kebijakan di atas bisa dijelaskan dengan konsep intermestik atau internasional-domestik.Dalam konsep ini, proses perubahan kebijakan dianalisis dengan mempertimbangan ide dan kepentingan dari para aktor internasional dan domestik (Diah Estu Kurniawati, 2012). Di level domestik, peristiwa rasisme di Surabaya memperbesar tuntutan referendum Papua yang selama ini dianggap tabu dibicarakan. Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe, misalnya, pernah menyatakan di televisi pada 21 Agustus 2020 bahwa ia tak lagi percaya dengan peraturan perundang-undang seperti UU Otsus dan lebih percaya dengan perjanjian yang dihadiri pihak ketiga seperti lembaga internasional.

Di level internasional, peristiwa tersebut membawa momentum besar bagi para pendukung gerakan di Papua lebih untuk menekan pemerintah Indonesia, terutama terkait dengan pelanggaran HAM yang terjadi setelahnya. Salah satu aktor yang terlibat dalam isu HAM, Veronica Koman, yang merupakan pengacara HAM bagi Papua, mendorong advokasi HAM terkait isu Papua di level internasional. Pasca-peristiwa rasisme di Surabaya, Veronica menjalin komunikasi untuk mencari dukungan internasional, salah satunya menyurati PBB agar Jokowi membebaskan para tahanan politik Papua. Selain dari individu, dukungan juga datang dari negara-negara Melanesia seperti Vanuatu dan Solomon. Negara-negara tersebut juga mengkampanyekan isu pelanggaran HAM Papua di sidang PBB. Tekanan internasional juga membuat aktivis politik pro kemerdekaan Papua diaspora, seperti ULMWP dan Benny Wenda mendapat dukungan luas.

Keterhubungan antara bagaimana dinamika sosial politik yang berlangsung setelah kasus rasisme Surabaya, respon yang muncul setelahnya baik di tataran domestik maupun internasional, dan beberapa pilihan kebijakan yang kemudian telah dan akan diambil oleh pemerintah bisa dilihat, salah satunya, dari pertemuan Presiden Jokowi dengan 61 orang yang diklaim oleh Menkopolhukam Wiranto sebagai tokoh yang merepresentasikan Papua. Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Indonesia terlihat jelas mengupayakan peredaman gejolak sosial-politik yang terjadi dengan mengakomodasi kepentingan elit Papua yang mengusulkan pemekaran Provinsi Papua, pembangunan istana presiden di Papua, hingga penempatan jabatan eselon 1 dan 2 di kementerian dan lembaga pemerintah (Amali, 4 Maret 2020; Intan, 9 Oktober 2019).

Langkah politik pemerintah Indonesia tersebut, sebagaimana disebutkan Amali (ibid.), oleh beberapa pihak dianggap sebagai strategi pemerintah untuk melupakan dampak yang yang terjadi setelah peristiwa rasisme di Surabaya. Pola ini dianggap mirip dengan pendekatan Indonesia dalam pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969. Lebih dari itu, rencana pemekaran provinsi Papua Selatan disinyalir hanya menguntungkan para pendatang dan elit politik yang mengincar kursi jabatan.

IV. Kesimpulan

Rangakaian pelanggaran HAM yang terjadi di Papua yang diselimuti dengan sikap rasisme tidak terlepas dari akar sejarah panjang pengintegrasian Papua sebagai bagian dari NKRI, sehingga apa yang kita temui dalam peristiwa rasisme di Surabaya, 16 Agustus 2019 lalu yang dialami mahasiswa Papua merupakan bagian dari keberlanjutan potret ketimpangan dan ketidakadilan hukum, sosial dan politik di Papua.

Proses integrasi yang sudah dimulai sebelum Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969 tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan keamanan/militeristik yang mengakibatkan pelanggaran HAM, perampasan lahan, diskriminasi, dan peminggiran secara umum terhadap orang Papua. Turunnya pemerintahan otoritarian Soeharto ternyata tak mengubah pendekatan pemerintah pusat terhadap orang Papua. Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) melalui Undang-undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang diklaim sebagai pendekatan kesejahteraan ternyata tidak berdampak banyak terhadap penyelesaian isu Papua, terutama pelanggaran HAM. Terbukti dengan masih diterjunkannya TNI/Polri dalam berbagai operasi di Papua dan dibangunnya markas-markas militer baru dengan dalih mempertahankan kedaulatan dan keamanan negara dari ancaman separatisme. Pendekatan keamanan ini pula yang masih diambil oleh pemerintahan Jokowi dalam mengatasi demonstrasi besar-besaran, baik di wilayah Papua maupun di puluhan kota lain di Indonesia, pasca-peristiwa rasisme di Surabaya. Ratusan orang ditangkap dan puluhan orang di antaranya ditetapkan sebagai tersangka dalam proses hukum yang diskriminatif. Tidak terhitung berapa banyak yang menjadi korban fisik maupun psikis dari kekerasan aparat dalam menangani gelombang demonstrasi masif ini.

Jalur dialog dengan melibatkan Orang Asli Papua (OAP) yang selama ini sangat minim dilakukan justru digunakan pemerintah pusat dalam merancang kebijakan pemekaran provinsi yang dianggap dapat menyelesaikan persoalan di Papua. Suara-suara protes pun bermunculan, menganggap dialog yang tidak benar-benar merepresentasikan keinginan orang Papua tersebut hanyalah strategi untuk meredam protes pasca-peristiwa rasisme di Surabaya. Strategi yang sama yang pernah diambil pemerintah Indonesia saat Pepera 1969. Jika akar masalah masih diabaikan dan justru pendekatan dan strategi keamanan/militeristik yang tetap diambil oleh pemerintah Indonesia, maka diskriminasi, rasisme, dan eksklusi secara umum terhadap orang Papua akan terus terjadi, besar kemungkinan suara-suara protes akan terus bermunculan.

Daftar Pustaka

Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP). 2020. “Laporan Situasi Hak Asasi Manusia Tahun 2019 di Papua”. Arief, Barda Nawawi. 2001. Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Bandung: Citra Aditya Bakti. Arigi, Fikri. 2020. ―Indeks Demokrasi 2019, EIU Soroti isu Presiden dipilih oleh MPR”. https://nasional.tempo.co/read/1298655/indeks-demokrasi-2019-eiu-soroti-isu-presidendipilih-oleh-mpr (diakses pada 18 Juli 2020). ELSAM. 2014. Operasi Militer Papua. Pusat Dokumentasi ELSAM. LIPI. 2010. Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present, and Securing the Future. Jakarta: LIPI Press. Majalah Tempo. 2020. Kolom Opini “Cara Pengecut Berangus Kebebasan”. Jakarta. Mambrasar, Yohanis. 2020. Update Data Keseluruhan Tahanan Politik dan Tahanan Korban Peristiwa Rasisme. PAHAM (Perhimpunan Advokat Hak Asasi Manusia) Papua. Mawel, Benny. 2019. ―Markus Haluk Diperiksa 6 Pertanyaan Karena Seruan Doa 1 Desember”. https://jubi.co.id/markus-haluk-diperiksa-6-jam-dengan-39-pertanyaan-karenaseruan-doa-1-desember/ (diakses pada 20 Juli 2020). Papuan Behind Bars. 2020. “New Political Prisoners Treason Charges and Lack of Judicial Transparancy in Political Prisoner Cases” https://www.papuansbehindbars.org/wpcontent/uploads/2019/11/PBB-Jan-2018-Oct-2019-Nov2019.EN.web.pdf (diakses pada 18 Juli 2020). Purnamasari, Deti Mega. 2020. “Ma’ruf Amin: Selain Papua, Moratorium Pemekaran Masih Berlaku” https://nasional.kompas.com/read/2020/01/22/19474241/maruf-amin-selain-papuamoratorium-pemekaran-masih-berlaku (diakses pada 14 Januari 2020) Riella Rusdiarti, Suma dan Cahyo Pamungkas. 2017. Updating Papua Road Map: Proses Perdamaian, Politik Kaum Muda, dan Diaspora Papua. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Amali, Zakki. 2019. ―Usai Demo Papua, Koalisi Rilis Data Korban dan Dugaan Pelanggaran HAM.” https://tirto.id/usai-demo-papua-koalisi-rilis-data-korban-dugaanpelanggaran-ham-eifk (diakses pada 20 Juli 2020).

Ambarita, B. 2019. ―Pesan dan Kritik Gubernur Papua Lukas Enembe untuk Jokowi”. https://www.tribunnews.com/nasional/2019/08/21/pesan-dan-kritik-gubernur-papua-lukasenembe-untuk-jokowi (diakses pada 21 Juli 2020).

Briantika, Adi. 2019. ―Polri: 7 Tapol Papua Dipindah Untuk Hindari Konflik Saat Sidang”. https://tirto.id/polri-7-tapol-papua-dipindah-untuk-hindari-konflik-saat-sidang-ejnt (diakses pada 20 Juli 2020).

Intan, Gina. 2019. “Bertemu Jokowi di Istana, Tokoh Papua Ajukan 9 Permintaan”. https://www.voaindonesia.com/a/bertemu-jokowi-di-istana-tokoh-papua-ajukan-9- permintaan/5077689.html (diakses pada 14 Januari 2020).

Rosyidi, Achmad Fanani. 2017. Ambiguitas Politik HAM Jokowi di Papua: Laporan Kondisi HAM di Papua Tahun 2016. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara. Saputri, Maya. 2019. ―Sidang Kasus Pembantaian Karyawan di Nduga Dipindah ke Jakarta”. https://tirto.id/sidang-kasus-pembantaian-karyawan-di-nduga-dipindah-ke-jakartaenx4 (diakses pada 20 Juli 2020). Setara Institute. 2016. ―Pernyataan Pers: Papua Dibawah Kepemimpinan Jokowi.” http://setara-institute.org/wp-content/uploads/2016/10/2016_Oktober-13_Siaran-Pers-SetaraInstitute-ttg-Membaca-2-Tahun-Papua-di-bawah-Jokowi.pdf (diakses pada 19 Juli 2020). Siregar, Anum. 2019. ―Transfer of Treason Suspect Mirrors Colonial Behavior”. https://www.papuansbehindbars.org/?p=3809 (diakses pada 18 Juli 2020). Sumule, Agus. 2003. Satu Setengah Tahun Otsus Papua: Refleksi dan Prospek. Manokwari: Penerbit Yayasan Topang. Yeimo, Hengky. 2019. ―Philipus Robaha Ditangkap Polisi”. https://jubi.co.id/pilipus-robahaditangkap-polisi/ (diakses pada 20 Juli 2020).