Baca PDF (OCR): RAN Kelapa Sawit Berkelanjutan: Rencana Aksi Minus Penghormatan Hak Asasi Manusia (Analisis terhadap Rancangan Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan Periode 2018 – 2023 dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia)

42 halaman · 6 halaman diproses dengan OCR · 4.7 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. RAN Kelapa Sawit Berkelanjutan: Rencana Aksi Minus Penghormatan HakAsasi Manusia
  2. RAN Kelapa Sawit Berkelanjutan: Rencana Aksi Minus Penghormatan Hak Asasi Manusia
  3. DAFTAR ISI
  4. 3. Tujuan Analisis
  5. 4. Ruang Lingkup Analisis
  6. 5.2. Pengintegrasian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam Tata Kelola Sawit
  7. 5.3. Penerapan Konsep Keadilan Lingkungan (Ekologis) dalam Tata Kelola Sawit
  8. 6. Analisis terhadap Substansi Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan
  9. Eleanor Roosevelt
  10. 7. Penutup
  11. 7.1. Simpulan
  12. 7.2. Rekomendasi
  13. PROFIL ELSAM
  14. Apa yang Kami Lakukan?
  15. Pendidikan Hak Asasi Manusia
  16. ALAMAT

Kertas Posisi ELSAM

RAN Kelapa Sawit Berkelanjutan: Rencana Aksi Minus Penghormatan HakAsasi Manusia

Analisis terhadap Rancangan Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan Periode 2018 - 2023 dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia

Kertas Posisi ELSAM

RAN Kelapa Sawit Berkelanjutan: Rencana Aksi Minus Penghormatan Hak Asasi Manusia

Analisis terhadap Rancangan Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan Periode 2018 – 2023 dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia

Kertas Posisi ELSAM

RAN Kelapa Sawit Berkelanjutan: Rencana Aksi Minus Penghormatan Hak Asasi Manusia

Analisis terhadap Rancangan Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan Periode 2018 – 2023 dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia

Penyusun:

Adzkar Ahsinin

Layout:

Wahyu Wagiman

Dody Sanjaya

Pertama kali dipublikasikan dalam bahasa Indonesia oleh: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Maret 2018

Semua penerbitan ELSAM didedikasikan kepada para korban pelangaran hak asasi manusia selain sebagai bagian dari upaya pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia

DAFTAR ISI

1. PENGANTAR………………………………………………………………………………………………1 2. RUMUSAN PERMASALAHAN ANALISIS…………………………………………….……….4 3. TUJUAN ANALISIS…………………………………………………………………………………….4 4. RUANG LINGKUP ANALISIS……………………………………………………………………….4 5. PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM TATA KELOLA SAWIT: PENDEKATAN KONSEPTUAL…………………..5 5.1. Tata Kelola Polisentris dan Industri Kelapa Sawit: Mentautkan Isu Bisnis dan Hak Asasi Manusia…………………………………..5 5.2. Pengintegrasian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam Tata Kelola Sawit………………………………………….10 5.3. Penerapan Konsep Keadilan Lingkungan (Ekologis) dalam Tata Kelola Sawit………………………………………………………………...14 6. ANALISIS TERHADAP SUBSTANSI RENCANA AKSI NASIONAL KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN……………………………………………………………16 a. Penempatan Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan sebagai Instrumen Kepatuhan terhadap Hak Asasi Manusia……………………………………………………………….17 b. Proses Penyusunan yang Inklusif sebagai Basis Legitimasi Rencana Aksi Nasional………………………………………………19 c. Korban Terdampak sebagai Komponen Tambahan dalam Rencana Aksi Nasional…………………………………………………………….22 7. PENUTUP………………………………………………………………………………………………….30 7.1. Simpulan …………………………………………………………………………………………..30 7.2. Rekomendasi …………………………………………………………………………………….31 Profil ELSAM………………………………………………………………………….………………………………32

Pada Februari 2018 Forum Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FoKSBI)1 menerbitkan rancangan Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan Periode 2018 – 2023. Rasionalitas yang mendasari penyusunan rencana aksi nasional karena nilai strategis kelapa sawit dalam mendukung pembangunan nasional. Namun di sisi yang lain, sektor perkebunan kelapa sawit menghadapi tantangan untuk melaksanakan komitmen dalam merealisasikan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan berdasarkan prinsip people, planet, dan profit. Berdasarkan hal ini rencana aksi nasional disusun untuk meningkatkan komitmen dan koordinasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan dalam rangka mempercepat pencapaian perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Namun demikian, rencana aksi nasional ini belum menyentuh permasalahan hak asasi manusia yang terdampak dari keberadaan dan ekspansi perkebunan kelapa sawit, dan mekanisme pemulihan bagi korban yang terdampak. Keberadaan dan ekspansi perkebunan sawit sampai saat ini masih terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia, baik terhadap buruh, petani, maupun masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasional perkebunan kelapa sawit.

Paradoks industri perkebunan kelapa sawit yang berdampak secara positif maupun negatif ini perlu ditilik dan ditelisik berdasarkan perspektif hak asasi manusia dan bisnis karena korporasi memiliki andil besar dalam ekspansi industri perkebunan kelapa sawit. Menurut KPMG International Cooperative, perusahaan mengambil tindakan untuk mengatasi masalah hak asasi manusia karena 4 (empat) pendorong utama, meliputi:2

1. Perkembangan regulasi dan standar serta pedoman internasional;

2. Reputasi dan kemitraan;

3. Investor dan investigasi peminjam (kreditur);

4. Tujuan perusahaan.

Keempat faktor pendorong yang menjadi mengharuskan korporasi untuk mengambil tindakan untuk merespon isu hak asasi manusia dapat diilustrasikan melalui diagram di bawah.3

Pada titik ini, maka setiap rencana aksi nasional yang memiliki dimensi terhadap pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia semestinya merujuk pada panduan yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan Periode 2018 – 2023. Apalagi menurut identifikasi KPMG International Cooperative kepatuhan terhadap standar dan pedoman internasional menjadi rasionalitas yang melandasi tindakan korporasi terkait dengan isu hak asasi manusia. Oleh karena itu, Rencana Aksi Nasional dapat dimasukkan sebagai dokumen dan instrumen yang berfungsi untuk memaknai hak asasi manusia, khususnya relasi bisnis dan hak asasi manusia, dalam konteks lokal dan mengefektikan norma universal dalam ranah nasional.

Selain itu, Rencana Aksi Nasional juga berdimensi perlindungan terhadap lingkungan hidup karena secara expressive verbis menggunakan terminologi berkelanjutan. Dengan demikian, dokumen ini harus merujuk pada instrumen Hukum Hak Asasi Manusia, baik internasional maupun nasional dan instrumen hukum perlindungan lingkungan, baik internasional maupun nasional. Pada dimensi yang lain, Rencana Aksi Nasional juga semestinya merujuk pada hak atas pembangunan sebagaimana tercantum dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan Periode 2018 – 2023 seharus diletakkan sebagai dokumen dan instrumen hak asasi manusia karena bersinggungan dengan dimensidimensi sebagai berikut:

RAN Kelapa Sawit Berkelanjutan Dimensi Dimensi Tujuan Dimensi Hak Asasi Perlindungan Pembangunan Manusia terhadap Berkelanjutan Lingkungan Konsep Keadilan Konsep Relasi Konsep Hak Atas Lingkungan Bisnis dan HAM Pembangunan (Ekologis) Perlindungan HAM

Dalam konteks ini, paling tidak terdapat 2 (dua) panduan yang dikeluarkan oleh Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights), yaitu:

1. Buku Pegangan tentang Rencana Aksi Hak Asasi Manusia Nasional (Handbook on National Human Rights Plans of Action);

2. Panduan tentang Rencana Aksi Nasional untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Guidance on National Action Plans on Business and Human Rights).

Berdasarkan uraian rasionalitas di atas, ELSAM menyusun analisis untuk melihat dan mengkaji isi Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan Periode 2018 – 2023 dari perspektif hak asasi manusia. Dalam hal ini ELSAM ingin mengetahui sampai sejauhmana dokumen ini menempatkan isu hak asasi manusia sebagai paradigma dan nilai. Dengan kata lain, pengintegrasian keuniversalan hak asasi manusia dimaknai dan ditafsir sesuai dengan konteks isu-isu hak asasi manusia yang diakibatkan oleh operasional industri perkebunan kelapa sawit.

Penyusunan analisis terhadap Rancangan Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan Periode 2018-2013 ini mencoba menjawab rumusan permasalahan sebagai berikut:

Sampai sejauhmana rancangan Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan Periode 2018 – 2023 meletakkan standar universal hak asasi manusia sebagai paradigma dan nilai acuan sehingga dapat berkontribusi terhadap produksi sawit yang berkelanjutan?

1 FoKSBI adalah forum koordinasi para pemangku kepentingan dalam memberikan masukan, pandangan dan rekomendasi rencana aksi yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dengan tetap memperhatikan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

2 KPMG International Cooperative, Addressing Human Rights in Business: Executive perspectives, 2016, hlm, 2016, hlm. 5

3 KPMG International Cooperative, ibid

3. Tujuan Analisis

Tujuan dari analisis dokumen adalah untuk mengeksplorasi apakah konstruksi rancangan dokumen Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan Periode 2018-2023 berkontribusi pada keberhasilan atau kegagalan mempromosikan produksi sawit yang berkelanjutan dan responsif terhadap keuniversalan hak asasi manusia.

4. Ruang Lingkup Analisis

Analisis terhadap rancangan Rencana Aksi Nasional Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan Periode 2018 – 2023 disusun untuk menilik dan menelisik kesesuaian rumusan rencana yang ada dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, ruang lingkup ini lebih menitiberatkan pada dimensi substansi untuk melihat kesesuaian materi muatan rancangan tersebut dengan standar norma otoritatif mengenai relasi bisnis dan hak asasi manusia.

Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia ketika Dewan Hak Asasi Manusia mengesahkan dokumen ini pada Juni 2011.4 Prinsip-Prinsip Panduan telah menetapkan platform bersama untuk memahami kewajiban negara dan tanggung jawab relatif bisnis yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Pelaksanaan kewajiban negara dan tanggung jawab korporasi bergantung pada 3 (tiga) pilar: 5

1. Kewajiban negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia termasuk melindungi terhadap pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak ketiga, termasuk entitas bisnis;

2. Peran bisnis untuk menghormati hak asasi manusia, yang mencakup konsep tidak membahayakan (do no harm);

3. Kebutuhan terhadap perlindungan hak asasi manusia dan implementasi kewajiban untuk disesuaikan dengan mekanisme pemulihan yudisial dan mekanisme non-yudisial yang tepat dan efektif bagi korban ketika hak mereka dilanggar.

5. Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Tata Kelola Sawit: Pendekatan Konseptual

5.1. Tata Kelola Polisentris dan Industri Kelapa Sawit: Mentautkan Isu Bisnis dan Hak Asasi Manusia

“Untuk mewujudkan janji masa depan yang sejahtera dan damai, para aktor pembangunan harus menemukan cara-cara baru untuk bekerja sama dan memanfaatkan kemitraan guna memanfaatkan keahlian, teknologi dan sumber daya untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif.”

António Guterres, Sekretaris Jenderal PBB

Dalam situasi globalisasi ekonomi asumsi tentang tanggung jawab sektor bisnis terhadap hak asasi manusia dari perusahaan sedang mengalami evaluasi dan pemaknaan ulang. Upaya ini tidak terlepas dengan munculnya dugaan keterlibatan sektor bisnis terhadap pelanggaran hak asasi manusia, sementara itu negara memiliki keterbatasan kapasitas untuk mengendalikan operasi sektor bisnis yang melampaui batas-batas yurisdiksi negara.6 Aktor-aktor bisnis, khususnya perusahaan transnasional, telah banyak mendapat manfaat dari globalisasi dan telah mengakumulasi kekuatan yang luar biasa. Namun, kekuatan ini belum sesuai dengan kewajiban yang terkait dengan hak asasi manusia. Di sisi yang lain, sektor bisnis terus menyebabkan atau berkontribusi terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan lingkungan melalui kegiatan mereka.7 Hal ini berarti, perusahaan, baik lokal maupun multinasional, publik atau swasta memiliki dampak terhadap hak asasi manusia, baik secara positif maupun negatif.

Masyarakat yang berada di sekitar area operasional suatu korporasi sering menghadapi sejumlah risiko pelanggaran hak asasi manusia yang beragam termasuk, tetapi tidak terbatas pada: pemukiman kembali masyarakat tanpa konsultasi dan kompensasi yang memadai;

degradasi lingkungan; perampasan mata pencaharian dan akses terhadap air bersih; kerja paksa; kekerasan seksual dan berbasis gender; dan bahkan pembunuhan di luar proses hukum oleh aparat keamanan yang melindungi aset perusahaan, dengan beberapa kasus yang memenuhi definisi hukum dari keterlibatan perusahaan. Potensi dampak setiap sektor tersebut sangat tergantung pada bagaimana negara dan perusahaan beroperasi.8 Dalam praktiknya, beberapa hak berada pada risiko yang lebih besar daripada yang lain dalam industri atau konteks tertentu,9

Globalisasi ekonomi selama beberapa dekade terakhir telah memunculkan fenomena 'kesenjangan tata keoloa (governance gap) dan ketidaksejajaran institusional (institutional misalignment) antara pengaruh pelaku bisnis dan tingkat akuntabilitas mereka. Bahkan operasionalperusahaan-perusahaan transnasional yang melampaui batasan yurisdiksi berbagai negara seringkali perilaku mereka berada di luar jangkauan hukum nasional (beyond the law). 10 Ekonomi pasar terbuka dan persaingan yang dihasilkan sistem ini telah mengarah situasi ketidaksetaraan ekonomi dan sosial yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan dengan hak asasi manusia. Pada saat yang bersamaan klaim bahwa pelanggaran hak asasi manusia juga dapat dilakukan oleh suatu entitas hukum (judicial entities) mulai mengemuka beberapa tahun terakhir ini. Ketika suatu perusahaan bertindak melalui organ mereka, mereka harus bertanggung jawab atas keputusan yang diambil organ-organ ini. Pergeseran ini semakin melemahkan pendekatan klasik hukum internasional yang hanya berpusat pada negara. Dengan demikian, premis pandangan tradisional yang menyatakan bahwa di bawah hukum hak asasi manusia, individu manusia sebagai pemegang hak (hold the rights), sementara hanya negara yang menanggung kewajiban (only states bear the obligations) semakin meluruh.11 Berkaitan dengan hal ini, dalam dekade terakhir atau lebih, perkembangan signifikan juga telah terjadi pada fora internasional untuk mengartikulasikan tanggung jawab bisnis terhadap hak asasi manusia dan merancang kerangka peraturan yang dapat memberikan pemulihan yang efektif bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia yang terdampak oleh layanan, produk, maupun operasional perusahaan.12

Tujuan keseluruhan kerangka melindungi, menghormati, dan memulihkan adalah untuk mengatasi tantangan bisnis dan hak asasi manusia saat ini dalam rangka menutup kesenjangan tata kelola (governance gaps) yang dibuat oleh globalisasi.13 Selanjutnya PrinsipPrinsip Panduan PBB mengadopsi pendekatan polisentrik untuk mencegah dan memperbaiki pelanggaran hak asasi manusia yang berhubungan dengan perusahaan. Secara umum Prinsip-Prinsip Panudan dikembangkan melalui proses polisentris yang melibatkan perwakilan negara, bisnis, dan masyarakat sipil14 Pendekatan ini dilandasi penalaran bahwa perilaku perusahaan di tingkat global dibentuk oleh 3 (tiga) sistem tata kelola yang berbeda:15

1. Sistem tata kelola politik yang terdiri dari aturan yang dinormakan melalui hukum publik domestik dan internasional;

2. Sistem tata kelola masyarakat sipil yang menempatkan para pemangku kepentingan yang terkena dampak operasi bisnis menggunakan mekanisme kepatuhan sosial dan hukum seperti kampanye advokasi dan litigasi strategis; dan

3. Sistem tata kelola perusahaan yang menginternalisasi tekanan dan harapan dari dua sistem lainnya.

Perluasan tata kelola yang melampaui hukum dicapai melalui pendekatan tata kelola polisentris. Pendekatan ini meluruhkan modalitas pembuatan aturan dan penegakan aturan yang berpusat pada negara. Polycentrism adalah jalan ke depan untuk melewati keterbatasan negara.16 Dalam konteks ini, John Ruggie mengatakan keberhasilan perluasan (ekspansi) rezim hak asasi manusia internasional untuk mencakup perusahaan multinasional harus mengaktifkan dan memobilisasi semua rasionalitas dan sarana organisasi yang dapat mempengaruhi perilaku perusahaan.17

Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit yang disusun oleh FoKSBI dapat dikategorikan sebagai pendekatan inisiatif multi-stakeholders untuk merespon suatu isu. Pendektan ini dapat divisualisasikan melalui diagram di bawah ini.18

Pada titik ini menjadi penting dan strategis penyusunan Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit diarahkan dalam rangka mengembangkan mekanisme pemulihan yang efektif sesuai dengan Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Kewajiban untuk memberikan pemulihan merupakan pilar yang paling fungsional, sementara itu, 2 (dua) pilar yang lainnya meletakkan landasan konseptual yang menjadi referensi perilaku bagi negara dan korporasi, Sedangkan kewajiban pemulihan berlaku untuk kedua perusahaan dan negara. Perbedaan antara negara sebagai organ sistem hukum dan perusahaan sebagai organ sistem sosial juga membedakan mekanisme pemulihan bagi kedua entitas imi. Negara menegakkan melalui elaborasi norma-norma hukum dan standar yang diberlakukan melalui mekanisme yudisial. Korporasi menegakkannya melalui elaborasi sistem tata kelola yang didasarkan pada pengawasan dan pemulihan non-yudisial.19

Pilar ke-3 yang menitikberatkan pada ketersediaan pemulihan yang efektif dalam kasuskasus pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan korporasi :20

1. Prinsip-prinsip dasar tentang Akses ke Pemulihan (Prinsip Panduan 25);

2. Mekanisme peradilan berbasis negara (Prinsip Panduan 26);

3. Mekanisme pengaduan non-judisial berbasis negara (Prinsip Panduan 27);

4. Negara memfasilitasi akses terhadap mekanisme pengaduan berbasis non-negara yang efektif (Prinsip Panduan 28);

5. Perusahaan harus menetapkan atau berpartisipasi dalam mekanisme pengaduan tingkat operasional yang efektif (Prinsip Panduan 29);

6. Industri, multi-stakeholder dan inisiatif kolaboratif lainnya harus memastikan bahwa mekanisme pengaduan yang efektif tersedia (Prinsip Panduan 30);

7. Kriteria efektifitas untuk mekanisme pengaduan non-yudisial (Prinsip Panduan 31).21

Pada titik ini, peran masyarakat sipil, khususnya organisasi masyarakat sipil menjadi strategis dalam mengartikulasikan dan mengefektifkan mekanisme pemulihan ketika korban terdampak akan mengajukan hak atas pemulihan. Hak pemulihan dalam konteks relasi bisnis dan hak asasi manusia mencakup beberapa aspek mekanisme pemulihan yang dapat dibedakan, meliputi : 22

1. Kewajiban negara untuk memberikan pemulihan secara formal melalui sistem peradilannya;

2. Kewajiban negara untuk menyediakan penyelesaian non-yudisial yang efektif;

3. Kewajiban perusahaan untuk menyediakan mekanisme pengaduan yang melengkapi kewajiban otonomnya sendiri untuk menghormati hak asasi manusia. kepada pemangku kepentingan di dalam, misalnya, karyawan, serta kepada pemangku kepentingan luar, misalnya, masyarakat yang terkena dampak kegiatan perusahaan; dan

4. Mekanisme pengaduan dan mediasi internasional yang dioperasikan melalui badan publik dan swasta internasional.

Para aktor masyarakat sipil memiliki potensi untuk berkontribusi pada pengembangan tata kelola polycentrisme yang demokratis. Organisasi masyarakat sipil, gerakan sosial dan jaringan aktivis yang beroperasi di luar batas negara dapat memberikan suara bagi kelompokkelompok yang terpinggirkan dan berfungsi sebagai perantara (intermediaries) antara pemangku kepentingan lokal dan pembuat aturan global.23

Lebih jauh, organisasi masyarakat sipil didorong untuk menggunakan Prinsip-Prinsip Panduan dalam banyak situasi dan forum yang relevan untuk menguji mekanisme pemulihan yang tersedia. Mekanisme pengaduan hanya dapat memenuhi tujuannya bila masyarakat yang menjadi target pelayanannya mengetahuinya, mempercayainya, dan dapat menggunakannya. Strategi ini diharapkan akan berkontribusi untuk memastikan bahwa bisnis menghormati hak asasi manusia, serta membuat korporasi, negara dan organisasi masyarakat sipil menyadari keberadaan dan makna Prinsip-Prinsip Panduan dan tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia.

Organisasi masyarakat sipil memiliki kesempatan untuk mengingatkan perusahaan tentang tanggung jawab perusahaannya untuk menghormati hak asasi manusia, memperingatkan perusahaan tentang (potensi) dampak buruk hak asasi manusia, dan memotivasi perusahaan untuk mengambil langkah-langkah untuk mencegah dan / atau mengatasi ini. (potensi) dampak. Kasus ketidakpatuhan terhadap tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia dapat digunakan oleh organisasi masyarakat sipil sebagai dasar untuk peningkatan kesadaran publik. Dengan kata lain, organisasi masyarakat sipil dapat menggunakan Prinsip-Prinsip Panduan untuk membenarkan sebagai dasar pembenaran klaim. 24

4 Prinsip-Prinsip Panduang terdiri dari 31 prinsip yang disertai dengan komentar untuk menguraikan makna dan implikasinya untuk hukum, kebijakan, dan praktik. Prinsip-prinsip tersebut mencakup semua hak yang diakui secara internasional, dan berlaku untuk semua negara dan semua perusahaan bisnis. Prinsip-Prinsip Panduan PBB ini tidak dengan sendirinya menciptakan kewajiban baru yang mengikat secara hukum untuk bisnis tetapi mendapatkan kekuatan normatif melalui pengakuan atas harapan sosial oleh negara dan aktor-aktor kunci lainnya, termasuk bisnis itu sendiri. Lihat John Gerard Ruggie, Regulating Multinationals: The UN Guiding Principles, Civil Society, and International Legalization, Regulatory Policy Program Working Paper RPP-2015-04. Cambridge, MA: MossavarRahmani Center for Business and Government, Harvard Kennedy School, Harvard University, 2015, hlm.

3 5 Lihat United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework, A/HRC/17/L.17/31, Juni 2011

6 Wesley Cragg, Business and Human Rights: a Principle and Value-Based Analysis dalam Wesley Cragg (ed.), Business and Human Rights, (Cheltenham: Edward Elgar, 2012), hlm. 3

7 https://www.fidh.org/en/issues/globalisation-human-rights/business-and-human-rights/

8 https://globalnaps.org/issue/extractives/

9 Michael Ineichen, et.al., (ed.), A Human Rights Defender Toolkit For Promoting Business Respect For Human Rights, (Geneva: International Service for Human Rights, 2015), hlm. 10

10 Jolyon Ford, Business and Human Rights Bridging the Governance Gap, (Chatham House, 2015), hlm. 8

11 Julia Ruth-Maria Wetzel, Human Rights in Transnational Business: Translating Human Rights Obligations into Compliance Procedures, (Switzerland: Springer International Publishing , 2016), hlm. 79-81

12 David bilchitz and Surya Deva, The Human Rights Obligations of Business: a Critical Framework for the Future, dalam Surya Deva and David Bilchitz (ed.), Human Rights Obligations Of Business: Beyond the Corporate Responsibility to Respect? (Cambridge:Cambridge University Press, 2013), hlm. 1

13 Dewan HAM PBB mengidentifikasi bahwa akar penyebab masalah bisnis dan hak asasi manusia saat ini terletak pada kesenjangan tata kelola yang diciptakan oleh globalisasi - antara ruang lingkup dan dampak kekuatan ekonomi dan aktor, dan kapasitas masyarakat untuk mengelola konsekuensi buruk globalisasi. Kesenjangan tata kelola ini menciptakan lingkungan permisif untuk tindakan salah oleh perusahaan dari segala jenis tanpa sanksi atau pemulihan yang memadai. Lihat Daniel Augenstein, Mark Dawson and Pierre Thielbörger, Implementing the UNGPs in the European Union: Towards an Open Method of Coordination for Business and Human Rights, (European University Institute, Department of Law, 2017), hlm. 2

14 John Gerard Ruggie, op.cit., hlm. 4

15 Daniel Augenstein, Mark Dawson and Pierre Thielbörger mengutip pandangan John Ruggie, ibid. Dalam kaitan ini, negara berperan, mempromosikan atau mensyaratkan uji tuntas hak asasi manusia dan mekanisme pengaduan dalam rangka pelaksanaan kewajiban untuk melindungi. Sedangkan sektor bisnis berperan mengelola risiko yang terkait dengan pemangku kepentingan; Sementara bagi individu dan masyarakat yang terkena dampak, PrinsipPrinsip Panduan menawarkan janji untuk mengurangi keseluruhan peristiwa yang mengakibatkan kerugian yang terkait dengan perusahaan. Pada saat yang bersamaan mekanisme pemulihan merupakan salah satu sumber pemulihan yang memungkinkan apabila bahaya terjadi. Lihat John Gerrard Ruggie, op.cit., hlm. 4

16 Radu Mares, Three baselines for business and human rights, Raoul Wallenberg Institute of Human Rights, 2017, hlm. 5

17 Radu Mares, ibid., hlm. 6

18 Pendekatan multistakeholder yang terefleksikan melalui FoKSBI menjadi instrument untuk mendefinisikan dan menangani akar penyebab yang membatasi keberlangsungan sektor perkebunan kelapa sawit. Pendekatan ini akan memperkuat Indonesia sebagai pemimpin internasional dalam produksi minyak sawit dan memitigasi dampak lingkungan serta memastikan produk yang berkelanjutan bagi konsumen sektor ini di seluruh dunia. Lihat http://www.foksbi.id/en/about-inpop

19 Larry Cata Backer, On the Evolution of the United Nations’ 'ProtectRespect-Remedy' Project: The State, the Corporation and Human Rights in a Global Governance Context , (Santa Clara J. Int'l L. 37, 2011), hlm.

78 20 https://globalnaps.org/ungp/

21 Kriteria Efektivitas bagi mekanisme pengaduan non yudisial meliputi:

1) Legitimasi;

2) Aksesibilitas:

3) Dapat diprediksi:

4) Keadilan;

5) Transparan:;

6) Sesuai dengan hak:

7) Sumber untuk terus belajar;

8) Berdasarkan keterlibatan dan dialog.

22 Larry Cata Backer, ibid, hlm. 79

23 Jonas Tallberg & Anders Uhlin, Civil Society and Global Democracy: An Assessment, (2011), hlm. 3

5.2. Pengintegrasian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam Tata Kelola Sawit

“Bisnis adalah mitra penting dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Perusahaan dapat berkontribusi melalui kegiatan inti mereka. PBB meminta perusahaan di mana saja untuk menilai dampaknya, menetapkan tujuan yang ambisius dan berkomunikasi 25 secara transparan tentang hasilnya.”

Ban Ki-moon, periode 2007-2016

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ((Sustainable Development Goals/SDGs) menentukan prioritas dan aspirasi pembangunan berkelanjutan global untuk tahun 2030. SDGs menyerukan tindakan di seluruh dunia, baik pemerintah, bisnis maupun masyarakat sipil untuk mengakhiri kemiskinan dan menciptakan kehidupan yang bermartabat dan kesempatan bagi semua, di dalam batas-batas planet bumi ini. Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (2030 Agenda), dengan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan, dan 169 target merupakan rencana aksi untuk manusia, planet , dan kesejahteraan. SDGs bersifat universal, melampaui batas dan berlaku di seluruh tempat kerja, pasar, dan komunitas. Setiap SDGs saling berhubungan - kemajuan pada satu tujuan dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap kemajuan tujuan 26 yang lain.

Meskipun pada dasarnya implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan utamanya dilekatkan pada pemerintah, namun tujuan tersebut tidak akan tercapai tanpa tindakan yang berarti oleh bisnis. Bisnis memiliki peran kunci sebagai mesin pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja serta sumber keuangan, teknologi, dan inovasi.27 Berbeda dengan Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Developments Goals/MDGs), SDGs secara eksplisit menyerukan semua entitas bisnis untuk menerapkan kreativitas dan inovasi mereka untuk memecahkan tantangan pembangunan berkelanjutan.28 Agenda 2030 mengakui bahwa semua pemangku kepentingan perlu bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Anggota parlemen, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, anggota komunitas ilmiah dan akademis serta pemangku kepentingan lainnya penting dalam merumuskan SDG. Mereka juga perlu memainkan peran penting dalam bekerja untuk mencapai tujuan, meninjau kemajuan dan menjaga akuntabilitas pemerintah.29 Dalam konteks ini, bisnis tidak dapat berkembang dalam dunia yang dilingkupi kemiskinan, ketidaksetaraan, keresahan, dan tekanan lingkungan, sehingga korporasi memiliki kepentingan vital untuk memastikan 2030 Agenda disampaikan.30 Sektor bakan isnis yang mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam operasi mereka akan dapat meletakkan diri mereka dalam posisi yang kuat dalam jangka panjang: berpeluang untuk mengembangkan manajemen risiko, pasar baru, dan inovasi produk dan layanan terbuka. Lebih dari itu, pengintegrasian tersebut akan meningkatkan kepercayaan dan memperkuat loyalitas konsumen.31

Tujuan pembangunan berkelanjutan mencakup spektrum luas topik yang relevan untuk perusahaan, seperti kemiskinan, kesehatan, pendidikan, perubahan iklim dan degradasi lingkungan. SDGs dapat membantu menghubungkan strategi bisnis dengan prioritas global. Perusahaan dapat menggunakan SDGs sebagai kerangka menyeluruh untuk membentuk, mengarahkan, berkomunikasi, dan melaporkan strategi, tujuan, dan kegiatan sektor bisnis.32

Terdapat beberapa permasalahan utama yang harus diperhatikan karena akan menentukan 33 nilai Prinsip-Prinsip Panduan PBB terhadap pencapaian SDGs:

1. Prinsip-Prinsip Panduan PBB harus menjadi nilai yang dirujuk untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia serta memberikan arahan kepada sektor swasta tentang bagaimana keberadaan korporasi berdampak dan kontribusi secara positif terhadap hak asasi manusia;

2. Kerangka kerja akuntabilitas yang efektif yang diatur dalam Prinsip-Prinsip Panduan PBB perlu diterapkan pada peran dan kontribusi yang berbeda dari sektor swasta dalam konteks SDGs, termasuk dalam kemitraan publik-swasta, pembiayaan pembangunan, dan kebijakan dan praktik bisnis inti korporasi;

3. Peningkatan penilaian Prinsip-Prinsip Panduan PBB dalam proses pemantauan dan peninjauan SDGs akan tergantung pada kemampuan sektor swasta untuk memberdayakan kelompok-kelompok yang terkena dampak dan masyarakat sipil untuk meminta pertanggungjawaban sektor swasta atas kinerjanya yang berdampak terhadap hak asasi manusia. Pada titik ini mengemuka prasyarat adanya transparansi dan mekanisme partisipasi yang inklusif.

Pendekatan terpadu untuk mewujudkan kerangka kerja yang saling terkait antara hak asasi manusia dan pembangunan berkelanjutan memiliki manfaat yang jelas, dan meningkatkan prioritas, koherensi, efisiensi, partisipasi dan inklusi, serta akuntabilitas. Dengan demikian, Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan didasarkan pada hak asasi manusia. Agenda secara eksplisit mengacu pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan perjanjian hak asasi manusia internasional di seluruh teksnya, dan diperkuat kembali melalui Deklarasi Hak untuk Pembangunan. Selanjutnya, Agenda menyatakan bahwa SDG "berusaha untuk mewujudkan hak asasi manusia semua". Ke- 17 tujuan secara langsung atau tidak langsung mencerminkan standar hak asasi manusia. Dengan kata lain, sebagian besar dari 169 target 34 terkait dengan hak asasi manusia internasional dan standar tenaga kerja.

Menurut Namit Agarwal, Uwe Gneiting dan Ruth Mhlanga, paling tidak terdapat 3 (tiga) langkah penting yang harus diambil oleh bisnis ketika memulai untuk terlibat dalam mendukung pencapaianSDGs. Pertama, korporasi harus memastikan bahwa kegiatan mereka tidak membahayakan. Prinsip ini mendukung tanggung jawab hak asasi manusia dari bisnis sebagaimana dimandatkan Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia merupakan kontribusi dan kendaraan utama bagi setiap entitas bisnis agar dapat membantu mencapai visi terciptanya masyarakat yang damai dan inklusif yang dianut oleh SDGs . Kedua, bisnis tidak boleh memilih dan memilah hanya masalah-masalah SDG yang masuk dalam zona nyaman mereka dan paling selaras dengan tujuan keuntungan mereka. Pendekatan ini dapat memberikan kemudahan bagi perusahaan. Namun demikian, kemungkinan akan meninggalkan celah yang signifikan dan mengarah pada capaian SDGs yang minimal. Ketiga, kesenjangan antara dampak dan tindakan melatabelakangimengapa kebutuhan melakukan uji tuntas menjadi penting dilakukan oleh sektor bisnis, Dampak yang relevan dalam konteks SDG tidak terbatas pada topik yang memiliki dampak keuangan yang signifikan pada perusahaan. Sebaliknya, SDGs membutuhkan serangkaian uji tuntas agar dapat mencakup serangkaian dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang lebih luas. Penilaian ini ditetapkan dari perspektif pemangku kepentingan SDG, bukan berdasarkan kepentingan perusahaan semata. 35

Pada titik yang lain menjadi penting untuk meletakkan upaya pencapaian SDGs dalam konteks hak atas pembangunan (right to development) yang memiliki 3 (tiga) dimensi, sebagai berikut:36

Tiga Dimensi Hak atas Hak atas Pembangunan SDGs Pembangunan Keadilan sosial (melalui inklusifitas, kesetaraan dan nondiskriminasi, menjadikan manusia sebagai subjek sentral pembangunan dan memberikan perhatian khusus kepada yang paling terpinggirkan dan tersisihkan); Kerjasama internasional hak untuk pembangunan merupakan hak berbasis solidaritas).

Partisipasi, akuntabilitas dan transparansi (melalui partisipasi yang bebas, bermakna dan aktif, berfokus pada pemberdayaan);

Berdasarkan ketiga dimensi tersebut, maka prinsip dan standar hak asasi manusia, seperti partisipasi, transparansi, penerimaan budaya, aksesibilitas, dll merupakan prinsip hukum dan prosedural yang sangat penting untuk mencapai SDG dan juga sebagian tercermin dalam SDGs.37

24 Mariëtte van Huijstee, Victor Ricco, Laura Ceresna-Chaturvedi, How to use the UN Guiding Principles on Business and Human Rights in company research and advocacy: A guide for civil society organisations, (SOMO, Cividep and CEDHA: 2012), hlm. 56-58

25 Radley Yeldar (ed.), SDG Compass: The guide for business action on the SDGs, (GRI, UN Global Compact and World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)), tanpa tahun, hlm. 4

26 United Nations Global Compact (UN Global Compact), Blueprint for Business Leadership on The SDGs: A Principles-Based Approach, United Nations Global Compact (UN Global Compact), 2017, hlm. 3

27 https://www.wbcsd.org/Clusters/Social-Impact/News/Business-and-the-SDGs-Role-opportunity-and-responsibility 28 Radley Yeldar (ed.), loc.cit.

29 António Guterres, Our Common Goals, dalam António Guterres, et.al., Sustainable Development Goals: From promise to Practice, (London:United Nations Association – UK, 2017), hlm.

9 30

Radley Yeldar (ed.), loc.cit.

31 United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) and the United Nations Global Compact, Engaging with the Private Sector in the Post-2015 Agenda, (United Nations Industrial Development Organization and the United Nations Global Compact, 2014), hlm.

6 32 Radley Yeldar (ed.), ibid

33 Uwe Gneiting, Private sector accountability & the SDGs: What is the role of the UN Guiding Principles?, Lihat https://www.business-humanrights.org/en/private-sector-accountability-the-sdgs-what-is-the-role-of-the-un-guidingprinciples

34 Nadja Filskov and Birgitte Feiring, Human Rights And The 2030 Agenda For Sustainable Development, (Copenhagen, The Danish Institute for Human Rights, Denmark’s National Human Rights Institution, 2018), hlm. 8-9

35 Namit Agarwal, Uwe Gneiting & Ruth Mhlanga, Raising The Bar: Rethinking the role of business in the Sustainable Development Goals, Oxfam Discussion Papers, 2017, hlm. 5-6

36 Flávia Piovesan, Active, Free and Meaningful Participation in Development, dalam 104

37 Léonie Jana Wagner, How does the 2030 Agenda relate to human rights? KfW Development Research, Development in Brief, 2017, hlm. 1

5.3. Penerapan Konsep Keadilan Lingkungan (Ekologis) dalam Tata Kelola Sawit

“… Untuk pertama kalinya dalam sejarah, semua negara memiliki agenda pembangunan universal yang sama. Agenda itu mengakui bahwa negara bergantung satu sama lain dan harus bekerja bersama untuk menyelesaikan tantangan paling kritis di dunia. Motivasi yang mendasarinya adalah untuk mengubah dunia kita, dalam cara hidup, bekerja dan melakukan bisnis kita…”

Achim Steiner, Administrator UNDP

Gerakan lingkungan modern, yang dimulai pada akhir 1960-an, telah berhasil mentautkan bahwa hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan terkait erat satu dengan yang lain.38 Dalam konteks SDGs, beberapa tujuan dan target yang paling relevan dengan hubungan antara hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan dapat dibagi dalam 3 (tiga) kategori kewajiban hak asasi manusia, meliputi:39

1. Kewajiban prosedural mencakup dimensi-dimensi: (1) kewajiban untuk menyediakan akses informasi lingkungan; (2) memfasilitasi partisipasi publik dalam pembuatan keputusan lingkungan; dan (3) menyediakan akses pemulihan yang efektif atas kerusakan lingkungan. Ketiga dimensi ini terefleksikan pada tingkat tertentu dalam SDGs;

2. Kewajiban substantif yang berkaitan dengan SDGs dan targetnya dapat membantu memberikan substansi pada standar-standar perlindungan lingkungan. Beberapa tujuan dan target yang relevan dalam hal antara lain (1) kesehatan; (2) air; (3) pertumbuhan ekonomi; (4) pemukiman; 5) keberlanjutan; 6) perubahan iklim; 7) sumber daya laut; dan 8) ekosistem terrestrial;

3. Kewajiban yang berkaitan dengan mereka yang sangat rentan terhadap kerusakan lingkungan. SDG yang diusulkan telah dipuji karena penekanannya pada kesetaraan dan non-diskriminasi. Sasaran dan target menyoroti pentingnya memperbaiki situasi dari beberapa kelompok tertentu. SDGs juga menekankan pentingnya mengentaskan kemiskinan dan perhatian terhadap masyarakat adat yang mungkin menjadi kelompok yang paling rentan terhadap bahaya lingkungan.

SDGs merupakan panduan bagi upaya global untuk memenuhi kebutuhan manusia saat ini, tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk mencapai kebutuhan mereka sendiri. Setiap tujuan dan target dalam SDGs ini bersifat universal dan saling terkait. SDGs secara tegas mengakui bahwa pembangunan sosial dan ekonomi bergantung pada pengelolaan dari lingkungan alam dan sumber daya secara berkelanjutan, termasuk ekosistem dan keanekaragaman hayati. 40

Berkaitan dengan hal tersebut, maka fenomena kemiskinan dan degradasi lingkungan yang dihasilkan karena kegagalan pasar serta kegagalan kebijakan publik akan berdampak pada kurangnya akses terhadap keadilan dan supremasi hukum. Situasi ini menjadi penghalang utama bagi perubahan transformatif. Keadilan lingkungan adalah salah satu sarana untuk memerangi situasi tersebut melalui pemberdayaan hukum dan sosial bagi kelompok rentan dan pembebasan dari ketidakadilan yang dihasilkan dari penggunaan sumber daya yang tidak berkelanjutan. Perspektif pemberdayaan hukum berfokus pada penempatan akses yang lebih luas terhadap keadilan dan lembaga yang responsif, meningkatkan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan atas sumber daya alam dan lingkungan, dan memberdayakan kelompok-kelompok rentan seperti masyarakat adat dan perempuan yang bersama-sama menjadi mayoritas dari mereka yang hidup dalam kemiskinan ekstrim. Hal ini juga mempertimbangkan analisis kontekstual berbagai faktor ekonomi-politik yang mendorong situasi ketidakadilan lingkungan, dampak sistemik korupsi dan peran sentral sektor swasta dalam menghasilkan, mencegah atau menanggulangi risiko sosial dan lingkungan.41

Keadilan lingkungan tentu membutuhkan prasyarat dukungan adanya perspektif hak asasi manusia yang ditambahkan pada kebijakan lingkungan. Terdapat 3 (tiga) rasionalitas yang mendasari:42

1. Perspektif hak asasi manusia menunjukkan pentingnya perlindungan lingkungan terhadap martabat, kesetaraan, dan kebebasan manusia. Dengan kata lain, perspektif perlindungan lingkungan penting secara moral dan legal untuk melindungi dan memenuhi hak atas kehidupan, kesehatan, kepemilikan, dan semua hak yang ditetapkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan instrumen hak asasi manusia lainnya;

2. Perspektif hak asasi manusia tentang isu-isu lingkungan memberikan standar substantif minimal yang harus dipenuhi oleh kebijakan lingkungan. Bahkan tanpa adopsi hak baru yang eksplisit untuk lingkungan yang sehat, telah menjadi jelas bahwa hak asasi manusia yang ada, seperti hak atas kehidupan, kesehatan, dan kepemilikan dapat dilanggar oleh kerusakan lingkungan;

3. Perspektif hak asasi manusia telah meletakkan negara dilekati kewajiban untuk memfasilitasi hak prosedural yang pelaksanaannya sangat penting untuk pembuatan kebijakan lingkungan, seperti transparansi dalam pembuatan kebijakan, mendapat informasi lebih baik, dan lebih responsif. Secara khusus, hukum hak asasi manusia membebankan kewajiban pada Negara untuk:

a. menilai dampak lingkungan dan keterbukaan informasi lingkungan bagi publik;

b. memfasilitasi partisipasi publik dalam pembuatan keputusan lingkungan, termasuk dengan melindungi hak kebebasan berekspresi dan berserikat; dan

c. menyediakan akses terhadap pemulihan yang terdampak oleh kerusakan lingkungan.

Dengan demikian, maka dari ketiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan ekonomi, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan, semua terletak pada basis bersama, yakni penghormatan terhadap hak asasi manusia.43

Pilar Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan Ekonomi Keadilan Sosial Perlindungan Lingkungan Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia

Selanjutnya, di bawah ketentuan Prinsip-Prinsip Panduan PBB, negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia, bisnis memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia. Selain itu, menurut Prinsip-Prinsip Panudan PBB, Negara dan bisnis memiliki peran penting dalam merealisasikan hak korban atas pemulihan yang efektif, termasuk kerugian atas pelanggaran hak atas lingkungan yang sehat.

38 Konferensi Stockholm 1972 tentang Lingkungan Manusia, konferensi lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang pertama, menyatakan bahwa “aspek-aspek lingkungan manusia, baik lingkungan yang alami maupun buatan manusia, sangat penting untuk kesejahteraannya dan penikmatan hak asasi manusia - bahkan hak untuk hidup itu sendiri. Lihat John H. Knox, Human Rights, Environmental Protection, And The Sustainable Development Goals, Washington International Law Journal Association, 2015, hlm. 519

39 John H. Knox, ibid, hlm. 526-535

40 Ben Milligan & Malini Mehra, Environmental Law-Making For Sustainable Development: A Guide For Legislators, United Nations Environment Programme and Global Legislators Organisation for a Balanced Environment (GLOBE), 2018, hlm. 10

41 Kishan Khoday, Environmental Justice Comparative Experiences In Legal Empowerment, UNDP, 2014, hlm.

7 42 John H. Knox, The Human Rights Basis for the Environmental Pillar, pen-ended Working Group Side Event: A transformative post-2015 human rights vision requires innovative linkages with environmental issues 12 December 2013, hlm. 1-3

6. Analisis terhadap Substansi Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan

Analisis terhadap substansi dari Analisis terhadap rancangan Rencana Aksi Nasional Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan Periode 2018 – 2023 meliputi beberapa hal di bawah ini:

a. Penempatan Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan sebagai Instrumen Kepatuhan terhadap Hak Asasi Manusia

UN Working Group on Business and Human Rights memberikan rumusan pengertian mengenai rencana Aksi Nasional adalah: 44

Strategi kebijakan Negara yang menguraikan orientasi strategis dan kegiatan konkret untuk mengatasi masalah kebijakan tertentu.

Mandat bagi negara untuk menyusun sebuah rencana aksi nasional untuk merespon isu-isu hak asasi manusia dapat ditemukan dalam Deklarasi Wina dan Program Aksi, yang diadopsi pada Juni 1993. Bagian II, paragraf 71 dalam dokumen ini menyatakan bahwa:

Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia merekomendasikan kepada Negaranegara untuk mempertimbangkan upaya menyusun rencana aksi nasional 45 untuk mengidentifikasi langkah-langkah negara dalam meningkatkan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia dalam Buku Pegangan tentang Rencana Aksi Hak Asasi Manusia Nasional (Handbook on National Human Rights Plans of Action) menyatakan tujuan mendasar dari rencana aksi hak asasi manusia nasional adalah untuk meningkatkan promosi dan perlindungan hak asasi manusia di negara tertentu. Hal ini dilakukan dengan menempatkan perbaikan hak asasi manusia dalam konteks kebijakan publik, sehingga pemerintah dan masyarakat dapat mendukung perbaikan hak asasi manusia sebagai tujuan praktis, menyusun program untuk memastikan tercapainya tujuan-tujuan ini, melibatkan semua sektor pemerintahan dan masyarakat yang relevan, dan mengalokasikan sumber daya yang cukup.46 Oleh karena itu, capaian dari rencana aksi nasional mengenai hak asasi manusia, meliputi:47

1. Membangun kerangka hukum yang lebih kuat melalui transformasi yang lebih efektif dalam rangka menciptakan standar hak asasi manusia dalam ranah hukum domestik, meningkatkan independensi peradilan dan aturan hukum yang lebih efektif;

2. Perlindungan yang lebih baik bagi individu

3. Budaya hak asasi manusia yang lebih kuat

4. Institusi nasional yang lebih kuat untuk promosi dan perlindungan hak asasi manusia

5. Program sosial yang lebih efektif yang meningkatkan kualitas hidup untuk semua, terutama kelompok rentan

6. Peningkatan keharmonisan nasional dan mengurangi risiko konflik internal

Terdapat beberapa faktor yang kemungkinan besar memengaruhi keefektifan rencana aksi nasioanal hak asasi manusia, yang meliputi: 48

1. Tingkat dukungan politik;

2. Perencanaan yang transparan dan partisipatif;

3. Kelengkapan studi dasar hak asasi manusia yang mendasari rencana tersebut;

4. Penentuan prioritas yang realistis dan perencanaan yang berorientasi pada aksi;

5. Kriteria keberhasilan yang jelas dan mekanisme partisipatif untuk pemantauan dan evaluasi;

6. Komitmen sumber daya yang memadai.

Menurut Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia dalam Buku Pegangan menyatakan pentingnya penghormatan hak asasi manusia sebagai bagian dari upaya untuk menumbuhkan pertumbuhan ekonomi. Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa Rencana aksi nasional dapat menjadi alat administrasi publik dan pemerintahan yang baik, yang mengarah pengembangan rule of law yang lebih kuat, meningkatkan pengelolaan kinerja Negara dan ekonomi serta hak warga negara. 49

Berkaitan dengan isu bisnis dan hak asasi manusia, UN Working Group on Business and Human Rights, memaknai bahwa rencana aksi nasional sebagai:50

Strategi kebijakan yang selalu berevolusi yang dikembangkan oleh suatu Negara untuk melindungi dampak buruk hak asasi manusia yang diakibatkan oleh perusahaan bisnis sesuai dengan Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia.

Rencana Aksi Nasional sebagai instrumen untuk menerapkan Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia harus mencerminkan kewajiban negara secara memadai di bawah hukum hak asasi manusia internasional untuk melindungi dampak buruk terhadap hak asasi manusia yang diakibatkan oleh perusahaan dan menyediakan akses pemulihan yang efektif. 51

Dalam penyusunan rencana aksi nasional ini dilandasi prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan yang merupakan prinsip-prinsip pokok hak asasi manusia. Ini berarti bahwa perhatian khusus harus diberikan untuk mengidentifikasi dan menangani tantangan yang dihadapi oleh individu dan kelompok yang mungkin berisiko tinggi menjadi rentan atau terpinggirkan, termasuk dengan mempertimbangkan dampak diferensial berdasarkan jenis kelamin.52 Di samping itu, UN Working Group on Business and Human Rights juga menekankan kontekstualisasi 53dalam menyusun rencana aksi nasional dalam merespon isu bisnis dan hak asasi manusia.54

Meskipun, ekspansi perkebunan berpotensi terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia, namun penyusunan tujuan Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan belum diletakkan sebagai instrumen bagi korporasi sebagai bagian inisiatif multi-stakeholders untuk menghormati hak asasi manusia, termasuk akses pemulihan bagi korban. Semestinya, rencana aksi nasional diarahkan untuk merespon isu hak asasi manusia dalam konteks ekspansi perkebunan kelapa sawit. Selain itu, Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan ini tidak memberikan terminologi (definisi) apa yang dimaksud dengan rencana aksi nasional.

Persinggungan antara bisnis dan hak asasi manusia saat ini sudah menjadi keniscayaan dan tidak dapat dinegasikan oleh diabaikan oleh negara manapun. Namun demikian, berbagai peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi yang melibatkan industri perkebunan kelapa sawit menunjukkan pemerintah dan perusahaan sektor kelapa sawit belum melaksanakan peran mereka. Pada titik ini menjadi relevan untuk mengaitkan antara keuntungan finansial yang diperoleh yang didukung dengan perilaku perusahaan hormat terhadap hak asasi manusia. PrinsipPrinsip Panduan PBB telah mengatur bahwa pemerintah yang telah memberikan otoritasnya memberikan izin konsesi terhadap perusahaan untuk bersama-sama dengan perusahaan bertanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia dan memberikan akses ke pemulihan yang memadai bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan bisnis. Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen untuk menagih komitmen perusahaan sektor perkebunan kelapa sawit untuk menghormati hak asasi manusia.

b. Proses Penyusunan yang Inklusif sebagai Basis Legitimasi Rencana Aksi Nasional

Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia dalam Buku Pegangan Dalam menegaskan pentingnya konteks globalisasi, implementasi sebuah rencana aksi nasional membutuhkan dukungan, baik organisasi masyarakat sipil maupun representasi dari sektor bisnis. Representasi sektor bisnis merupakan pengakuan komunitas internasional bahwa peningkatan capaian sosial sebagian bergantung pada aktor non-pemerintah dalam masyarakat, termasuk bisnis, seperti infrastruktur, pendidikan, dan fasilitas kesehatan.55 Representasi sektor bisnis juga semestinya terefleksikan dalam pembentukan komite koordinasi nasional yang pekerjaan diarahkan dalam tahapan persiapan, menyiapkan rekomendasi mengenai ukuran, komposisi dan metode kerja komite koordinasi, dan struktur dan sumber daya pendukung yang diperlukan. Pada akhirnya, Pemerintah biasanya akan mengambil keputusan akhir mengenai hal-hal yang berkaitan dengan komite, meskipun penting tetap harus mendapatkan dukungan dari para pemangku kepentingan lainnya. 56

Selain itu, rencana aksi nasional juga untuk memberikan panduan kepada pejabat pemerintah, organisasi non-pemerintah (LSM), kelompok profesional, pendidik, advokat dan anggota masyarakat sipil lainnya mengenai tugas-tugas yang harus diselesaikan untuk memastikan bahwa hak asasi manusia diamati secara efektif dan untuk mendorong kerja sama di antara kelompok-kelompok ini.57

Penekanan pada upaya untuk meningkatkan peran Pemerintah untuk mengembangkan kebijakan publik dalam rangka membangun koordinasi dan koherensi dalam merespon isu bisnis dan hak asasi manusia juga melatarbelakangi rasionalitas yang melatarbelakangi penting penyusunan Rencana Aksi Nasional mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Rencana Aksi Nasional ini merupakan proses yang bersifat inklusif untuk mengidentifikasi prioritas nasional serta langkah dan tindakan konkret terkait bisnis dan hak asasi manusia.58 UN Working Group on Business and Human Rights menganggap 4 (empat) kriteria sangat diperlukan untuk rencana yang efektif: (1) didasarkan pada Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia: (2) menanggapi tantangan spesifik dari konteks nasional; (3) dikembangkan dan diimplementasikan melalui proses yang inklusif dan transparan, dan ( 4) ditinjau dan diperbarui secara berkala.59

Lebih jauh, proses penyusunan rencana aksi nasional, termasuk pengembangan, pemantauan dan pembaruan harus inklusif dan transparan serta mempertimbangkan pandangan dan kebutuhan individu atau kelompok yang mungkin terkena dampak dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Hal ini penting bagi pendekatan yang sesuai dengan hak dan sejauh mana partisipasi pemangku kepentingan yang relevan dalam proses pengembangan rencana aksi tersebut akan menentukan legitimasi dan efektivitas rencana tersebut. 60

Partisipasi semestinya termanifestasi dalam bentuk kemitraan (partnership), kekuasaan yang didelegasikan (delegated power) dan kontrol dari warga negara atau pemangku kepentingan (citizen or stakeholder control) melalui pembagian kekuasaan dan pengambilan keputusan bersama. Kemitraan melibatkan perencanaan bersama dan tanggung jawab pengambilan keputusan melalui struktur dan aturan dasar yang disepakati yang tidak tunduk pada perubahan sepihak. Kekuasaan yang didelegasikan terjadi ketika para pemangku kepentingan memiliki otoritas dalam mengambil suatu keputusan dan dapat memastikan para pengambil keputusan tersebut bertanggung jawab kepada mereka. Kontrol warga atau pemangku kepentingan ada ketika rencana 61 aksi tersebut diinisiasi dan mengawasi implementasi rencana aksi. Dalam ketiga model tersebut, para pemangku kepentingan, termasuk individu atau kelompok yang mungkin terkena dampak akan dilibatkan dalam perencanaan, implementasi serta monitoring dan evaluasi.

Pada saat yang bersamaan, dalam penyusunan Rencana Aksi Nasional Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan Periode 2018–2023 semestinya juga mengintegrasikan analisis gender untuk mengidentifikasi dampak-dampak tersebut, Analisis gender tersebut dipergunakan sebagai basis dalam mengambil tindakantindakan untuk mencegah, memitigasi dan mengembangkan mekanisme pemulihan atau dampak berbasis gender.62

Berdasarkan penjelasan FoKSBI penyusunan Rencana Aksi Nasional Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan Periode 2018 – 2023 telah melibatkan organisasi masyarakat sipil. Pelibatan para pemangku kepentingan dimulai dengan proses perancangan pada tahun 2014. Selanjutnya pada tahun 2015, proses dialog antar pemangku kepentingan yang tergabung dalam FoKSBI dilaksanakan dengan identifikasi akar masalah, penyusunan rekomendasi dan konsultasi para pihak di tingkat nasional dan provinsi yang dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional Pembangunan Kelapa Sawit Berkelanjutan. 63 Oleh karena itu, perlu ditelisik lebih jauh, apakah dalam penyusunan Rencana Aksi Nasional Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan Periode 2018 – 2023 telah melibatkan partisipasi individu atau kelompok yang mungkin terkena dampak dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Partisipasi ini penting untuk memberikan legitimasi terhadap rencana aksi nasional itu.

Model yang ideal untuk melibatkan pemangku kepentingan, termasuk individu atau kelompok individu atau kelompok dengan mengutamakan kelompok rentan, seperti perempuan, masyarakat adat, anak, lanjut usia yang mungkin terkena dampak dilibatkan dalam perencanaan, implementasi serta monitoring dan evaluasi.

Masyarakat terdampak, termasuk Partisipasi kelompok rentan Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan

c. Korban Terdampak sebagai Komponen Tambahan dalam Rencana Aksi Nasional

“Keadilan tidak bisa untuk satu sisi saja, tetapi harus untuk 64 keduanya.”

44 UN Working Group on Business and Human Rights, Guidance on National Action Plans on Business and Human Rights, Version 1.0 I December 2014, hlm. 3

45 Pendekatan penguatan institusional terhadap pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia adalah realistis dan pragmatis. Pendekatan ini mengakui bahwa peningkatan hak asasi manusia adalah tujuan kebijakan publik yang dapat diimplementasikan melalui perencanaan dan proses alokasi sumber daya pemerintah. Pendekatan ini sebagai bagian dari upaya mengintegrasikan tujuan hak asasi manusia ke dalam tujuan umum Negara, terutama pembangunan, sehingga pada akhirnya bangsa secara keseluruhan mendapatkan manfaat dan diberdayakan (dimampukan). Lihat Office Of The United Nations High Commissioner For Human Rights, Handbook on National Human Rights Plans of Action, (New York, 2002), hlm. 1

46 Office Of The United Nations High Commissioner For Human Rights, ibid., hlm. 9

47 Office Of The United Nations High Commissioner For Human Rights, ibid., hlm. 3

48 Office Of The United Nations High Commissioner For Human Rights, ibid

49 Office Of The United Nations High Commissioner For Human Rights, loc.cit

50 UN Working Group on Business and Human Rights, loc.cit

51 UN Working Group on Business and Human Rights, ibid, hlm. ii

52 UN Working Group on Business and Human Rights, ibid

53 Rencana aksi nasional dan proses yang kembangkan dan perbarui juga harus disesuaikan dengan kapasitas masingmasing Negara dan konteks budaya dan sejarah, dan menetapkan tindakan-tindakan yang terfokus dan realistis yang memberikan dampak paling mungkin pada pencegahan dan pemulihan dari dampak-dampak hak asasi manusia yang diakibatkan oleh keberadaan suatau perusahaan. Lihat UN Working Group on Business and Human Rights, ibid

54 UN Working Group on Business and Human Rights, ibid

55 Untuk alasan yang sama dengan pertumbuhan dalam pentingnya sektor korporasi, organisasi pendanaan swasta juga memainkan bagian yang semakin penting dalam pemberian manfaat sosial, yang biasanya dapat diungkapkan dalam istilah hak asasi manusia. Lihat Office of The United Nations High Commissioner For Human Rights, ibid, hlm. 54

56 Office of The United Nations High Commissioner For Human Rights, ibid. Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan dalam proses penyusunan yang disusun oleh para pemangku kepentingan, dipimpin oleh pemerintah, yang tergabung dalam Forum Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FoKSBI).

57 Office of The United Nations High Commissioner For Human Rights, ibid. hlm. 10

58 UN Working Group on Business and Human Rights, op.cit., hlm. 1

59 UN Working Group on Business and Human Rights, ibid., hlm. 3

60 UN Working Group on Business and Human Rights, ibid., hlm. 4

61 UN Working Group on Business and Human Rights, ibid., hlm. 12

62 FoKSBI, Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan: Periode 2018 – 2023, (Jakarta: 2018), hlm. 13

63 Penyusunan Rencana Aksi Nasional ini telah mengakomodasi masukan berbagai pihak, lebih dari 500 perwakilan dari 100 organisasi di Indonesia. Sebagian besar kegiatan dalam RAN ini telah dilaksanakan oleh berbagai pemangku kepentingan kelapa sawit.

Eleanor Roosevelt

Korporasi memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia di mana pun mereka berada. Namun, pelanggaran hak asasi manusia dan lingkungan yang berkaitan dengan bisnis menghadapi tantangan besar dalam mengamankan penghormatan atas hak-hak mereka dan menerima pemulihan terkait dengan 65 pelanggaran yang terkait dengan perusahaan.

Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia menetapkan bahwa orang-orang yang terkena dampak harus dapat mencari ganti rugi66 melalui mekanisme pengaduan, baik melalui mekanisme yudisial maupun non-yudisial yang efektif. Sebagai bagian dari kewajiban ini, perusahaan harus memberikan akses ke pemulihan bagi individu, pekerja dan / atau komunitas yang mungkin terkena dampak kegiatan mereka dengan membentuk mekanisme penyampaian keluhan untuk menangani keluhan yang disampaikan oleh mereka yang terdampak. 67

Mekanisme non-yudisial diamanatkan untuk menerima pengaduan dan menyelesaikan sengketa, tetapi tidak diberdayakan untuk menghasilkan adjudikasi yang bersifat mengikat kedua belah pihak. Pada prinsipnya, mekanisme ini melampaui swa-regulasi atau atur diri perusahaan (selfregulation), tetapi akan berhenti ketika bersinggungan dengan yurisdiksi materi yang dinormakan melalui instrumen hukum. Materi yang diatur melalui mekanisme non-yudisial adalah mekanisme keluhan yang dibuat oleh perusahaan, negara asal atau negara penerima (tuan rumah) investasi, lembaga pembiayaan dan melalui inisiatif multi-pihak. Mekanisme non-yudisial mengambil berbagai bentuk, termasuk memfasilitasi dialog atau mediasi antar pihak.68

Dalam tataran ideal, mekanisme pemulihan non-yudisial akan melengkapi mekanisme yudisial. Namun dalam tataran praktik di banyak yurisdiksi, upaya hukum tidak efektif atau tidak ada. Pada titik ini, mekanisme pemulihan non-yudisial menjadi satu-satunya pilihan bagi mereka yang terkena dampak pelanggaran hak asasi manusia terkait dengan bisnis. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperkuat aksesibilitas dan efektivitas mekanisme tersebut.69

Pilar ketiga Prinsip Panduan menetapkan mekanisme seperti ini dapat diperkuat oleh negara dan sektor bisnis:70

Sebagai bagian dari tugas mereka untuk melindungi, negara-negara harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa ketika pelanggaran terjadi, para korban memiliki akses ke mekanisme pengaduan yang efektif berdasarkan mekanisme yudisial dan mekanisme non-yudisial;

Mekanisme pengaduan berbasis non-negara harus melengkapi mekanisme berbasis negara. Ini termasuk mekanisme di tingkat operasional, yang berarti bahwa perusahaan terlibat dalam mengimplementasikannya, pada tingkat nasional, atau sebagai bagian dari prakarsa multipihak atau lembaga internasional;

Semua mekanisme pengaduan non-yudisial harus memenuhi kriteria efektivitas agar mekanisme tersebut mendapatkan legitimasi, dapat diakses, dapat diprediksi, adil, transparan, sesuai hak, sumber pembelajaran yang berkelanjutan, dan (dalam hal mekanisme tingkat operasional) berdasarkan dialog dan keterlibatan.

Prinsip-Prinsip Panduan mengakui bahwa tidak ada satu model mekanisme pengaduan yang akan berfungsi di semua konteks, baik itu konteks bisnis, konteks geografis, atau konteks budaya. Prinsip Panduan ke-31 mengidentifikasi setidaknya terdapat 8 (delapan) kriteria efektivitas', yang menggambarkan karakteristik mekanisme pengaduan yang efektif.

Prinsip-prinsip tersebut di atas berlaku untuk setiap mekanisme pengaduan nonyudisial, khusus yang berkenaan dengan mekanisme tingkat operasional agar dapat bekerja secara efektif. Keefektifan mekanisme ini paling tidak harus ditopang oleh 3 (tiga) faktor berikut:71

1. Mekanisme pengaduan tingkat operasional memerlukan kejelasan ruang lingkup pengaduan sehingga mekanisme pengaduan seperti itu bermakna dalam praktiknya;

2. Mekanisme pengaduan tingkat operasional menghadapi tantangan khusus mengingat bahwa perusahaan itu sendiri terlibat dalam desain dan administrasi mekanisme tersebut. SItuasi ini dapat membuat mekanisme rentan tersebut berpotensi menjumpai titik-titik kritis sebagai mekanisme pemulihan yang bias atau tidak terlegitimasi. Oleh karena itu, perlu dikembangkan sejumlah kriteria sebagai parameter untuk mengeksaminasi tingkat efektivitas dalam mengatasi risiko;

3. Tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia yang ditetapkan dalam Prinsip-Prinsip Panduan mensyaratkan bahwa perusahaan bisnis harus menetapkan atau berpartisipasi dalam mekanisme pengaduan tingkat operasional yang efektif untuk pemangku kepentingan yang terkena dampak.

Mekanisme pengaduan tingkat operasional melakukan 2 (dua) fungsi utama terkait tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia:72

1. Mekansime pengaduan akan mendukung identifikasi dampak buruk hak asasi manusia sebagai bagian dari due diligence hak asasi manusia. dengan menyediakan saluran bagi mereka yang terkena dampak langsung oleh operasi perusahaan untuk menyampaikan keluhannya. Dengan menganalisis kecenderungan dan pola dalam keluhan mereka yang terdampak, perusahaan dapat mengidentifikasi masalah sistemik dan menyesuaikan praktik mekanisme yang sesuai;

2. mekanisme ini memungkinkan pengaduan, setelah diidentifikasi, untuk ditangani, dan

3. Mekanisme yang ada memungkinkan pengaduan dapat tertangi, setelah dilakukan diidentifikasi sehinga kerugian dapat diperbaiki secara dini dan langsung oleh perusahaan, baik sendiri atau bersama-sama dengan pihak lain yang terlibat.

Pada titik ini, mekanisme pengaduan tingkat operasional merupakan mekanisme yang beroperasi yang dapat mempertemukan perusahaan dan pemangku kepentingan yang terkena dampak. Oleh karena itu, mekanisme tersebut semestinya dapat langsung diakses oleh mereka yang mungkin terkena dampak.73 Oleh karena itu, keterlibatan pemangku kepentingan dalam konteks bisnis dan hak asasi manusia mengacu terutama pada proses dialog antara perusahaan dan kelompok-kelompok yang mungkin dipengaruhi oleh operasinya, untuk memahami perspektif kelompok tersebut dan memasukkannya ke dalam keputusan dan tindakan bisnis.74

Terdapat 3 (tiga) faktor untuk dapat melihat hubungan penting antara proses keterlibatan pemangku kepentingan yang kuat dan mekanisme pengaduan yang efektif. Pertama, para pengguna mekanisme keluhan tersebut, apakah mereka pekerja atau anggota masyarakat, harus memiliki kepercayaan terhadap mekanisme yang ada. Mekanisme pengaduan dapat bekerja secara efektif, apabila para pengguna memiliki kepercayaan untuk menggunakan mekanisme tersebut. Keterlibatan pemangku kepentingan menjadi prasyrat yang sangat penting dalam membangun kepercayaan tersebut. Kedua, banyak isu yang mungkin akan semakin mengemuka, maka isu tersebut dapat ditangai secara lebih tepat melalui mekanisme penyampaian keluhan, apabila ada keterlibatan pemangku kepentingan yang efektif. Ketiga, keterlibatan pemangku kepentingan merupakan strategi penting dalam mengembangkan mekanisme pengaduan yang efektif. Melalui dialog dengan para pemangku kepentingan, maka desain mekanisme dapat mempertimbangkan hambatan aksesibilitas mekanisme , apa jenis proses yang akan dianggap terlegitimasi dan adil, dan apa jenis dampak proses pengaduan harus dirancang untuk diselesaikan oleh mekanisme pengaduan tersebut.75

Berdasarkan deskripsi di atas, maka menjadi urgen untuk menambahkan 1 (satu), yaitu komponen korban terdampak dalam Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan. Sementara itu, penyusunan Perumusan rencana aksi lintas komponen ini hanya didasarkan pada kesamaan isu-isu 4 (empat) komponen, yaitu; Peningkatan kapasitas pekebun (Komponen 1), pengelolaan dan pemantauan lingkungan (Komponen 2), tata kelola dan mediasi konflik (Komponen 3), dan implementasi ISPO dan akses pasar (Komponen 4).76

Peningkatan kapasitas pekebun 4 Komponen Pengelolaan Implementasi RAN Kelapa dan ISPO dan akses Sawit pemantauan Pasar Berkelanjytan lingkungan Tata kelola dan mediasi konflik

Korban terdampak menjadi komponen penting, termasuk mekanisme pemulihan yang menjadi haknya karena 2 (dua) rasionalitas. Pertama, korban biasanya berada dalam situasi yang sangat rentan, kombinasi dari situasi sosio-ekonomi yang sangat rapuh dan kemungkinan tindakan institusional untuk menangani situasi tersebut sangat lemah. Kedua, sistem hukum yang terlibat tidak efektif dalam melindungi korban karena ada korupsi, kekuatan dan kapasitas pemerintah yang lemah. Selain itu, negara-negara bergantung pada investasi yang ditanamkan perusahaan-perusahaan. Sementara itu, perusahaan bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia tersebut. 77

Selain itu, apabila melihat rencana strategis yang ada dalam Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan, maka mekanisme pemulihan non-yudisial yang menjadi salah satu manifestasi pilar pemulihan, seperti tercantum dalam Prinsip-Prinsip

Panduan PBB belum menjadi rencana strategis dalam rencana aksi nasional tersebut. Rencana strategis Komponen 3 mengenai Tata Kelola dan Penangan Konflik telah menetapkan mekanisme, seperti:

1. Implementasi kebijakan satu peta (one map policy) untuk penyelesaian konflik lahan. Kebijakan satu peta yang menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dapat memberikan kepastian hukum untuk pengelolaan kebun kelapa sawit yang berkelanjutan sehingga kebijakan ini diasumsikan dapat dipergunakan sebagai mekanisme penyelesaian konflik. Kemudian, dalam proses pengembangan kebijakan satu peta ini dilakukan dengan menerapkan prinsipprinsip transparansi dan keadilan, termasuk musyawarah dengan partisipasi bermakna dan FPIC.

Tujuan PengeTujuan Penggunaan satu peta dasar untuk menyelesaikan konflik lahan terkait perkebunan kelapa sawit
Ukuran Keberhasilan TujuanAdanya satu peta dasar yang menjadi acuan dalam penyelesaian konflik lahan terkait perkebunan kelapa sawit
Kegiatan dan Ukuran Keberhasilan Mengkompilasi dan merekonsialiasi peta-peta yang digunakan dalamKegiatan Ukuran Keberhasilan  Tersedianya satu peta (one map) di 18 provinsi sentra kelapa sawit.  Tersedianya fasilitator pemetaan partisipatif di 18 provinsi sentra
Koordinator Badan Informasi Geospasial (BIG) Kementerian teknis memfasilitasi pelatihan pemetaan partisipatif bagi dinas terkait, perusahaan dan masyarakat di lokasi perkebunan.wilayah perkebunan kelapa sawit.
KoordinatorBadan lnformasi Geospasial (BIG)
Lembaga PendukungLembaga Pendukung Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, Kementan, KLHK, Pemda terkait
Jangka waktu 2018-20232018-2023
Sumber PendanaanSumber Pendanaan APBN, APBD, BPDPKS, sumber lain yang sah dan tidak mengikat

2. Percepatan penyelesaian konflik lahan dan konflik sosial lainnya melalui Peraturan Kepala BPN No.3/2011 tentang pengelolaan, pengkajian dan penanganan kasus pertanahan. Instrumen regulasi ini menjadi rujukan rencana aksi nasional dalam mempercepat penyelesaian konflik lahan secara efektif dan efisien.

Tujuan Menyelesaikan konflik lahan secara efektif dan efisien dengan
Ukuran Keberhasilanmenggunakan sarana dan prasarana yang ada. Meningkatnya penyelesaian jumlah konflik lahan non-litigasi.
Tujuan Kegiatan dan Ukuran KeberhasilanKegiatan Ukuran KeberhasilanKegiatan Ukuran Keberhasilan
Keberhasilan Identifikasi ketersediaan tim penyelesaian konflik sosial di tingkat kabupaten/kota.  Mengevaluasi kinerja tim atas pelaksanaan penyelesaian kasus lahan sekurangkurangnya setahun sekali.  Penguatan kewenangan tim penyelesaian konflik sosial di tingkat provinsi dan kabupaten.  Kementerian ATR/BPN, KLHK, dan Kemendagri bekerjasama dengan organisasi profesional untuk meningkatkan kapasitas tim penyelesaian sengketa lahan di provinsi dan kabupaten.  Melakukan pelatihan mediasi bagi tim penyelesaian konflik sosial tingkat kabupaten di 18 provinsi. Teridentifikasinya tim penyelesaian konflik lahan di tingkat kabupaten di 18 provinsi, dari aspek jumlah maupun kinerjanya.  Terlaksananya pelatihan tentang mediasi konflik bagi tim penyelesaian konflik lahan di 18 provinsi.  Terlaksananya mediasi konflik lahan di 18 provinsi.
Koordinator Kementerian ATR/BPNKoordinator Kementerian ATR/BPN
Jangka waktu 2018-2023Lembaga Pendukung Kementan, KLHK, Kemendagri, Kemenkumham, Pemerintah Daerah
Sumber PendanaanSumber Pendanaan APBN, APBD, sumber lain yang sah dan tidak mengikat

Kedua rencana strategis di atas menunjukkan bahwa organisasi masyarakat sipil dan masyarakat yang berpotensial menjadi korban terdampak belum dianggap sebagai komponen yang penting dalam penyelesaian konflik. Bahkan rencana aksi nasional ini belum menempatkan mekanisme pemulihan korban sebagai bagian dari upaya kepatuhan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia. Padahal upaya untuk membangun, mengembangkan, dan memperkuat mekanisme pemulihan sangat penting, khususnya sektor perkebunan kelapa sawit yang masih dianggap kontroversial oleh publik karena keterlibatannya dalam berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan semestinga dapat mengambil langkah-langkah untuk menciptakan mekanisme penanganan konflik yang membuka akses dan partisipasi korban terdampak, termasuk kelompok rentan agar mekanisme penanganan konflik semakin efektif dan terlegitimasi oleh publik.

Selain itu, mekanisme penyelesaian konflik yang dikembangkan dalam Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan dilakukan dengan cara : (1) mempergunakan pendekatan plasma; (2) pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan; dan (3) merespon permasalahan ketenagakerjaan.

Penyelesaian konflik dengan mempergunakan pendekatan plasma dilatarbelakangi rasionalitas bahwa fasilitasi pembangunan kebun masyarakat minimal 20% dari Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang dimandatkan peraturan perundangan saat ini dapat menjadi sarana pengelolaan konflik. Padahal akar masalah terjadi konflik agragria menurut Noer Fauzi Rachman salah satunya bersumber karena pemberian izin konsesi oleh pejabat publik yang memasukkan wilayah kelola rakyat dalam bidang produksi, ekstraksi, maupun konservasi78 tanpa melibatkan partisipasi masyarakat yang terdampak. Namun demikian, akar permasalahan tersebut dijawab melalui pendekatan inti dan plasma dalam pengelolaan dan pemanfaatan perkebunan kelapa sawit.

TujuanTujuan Mempercepat realisasi pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat.
Ukuran Keberhasilan TujuanMeningkatnya realisasi pembangunan kebun masyarakat sesuai dengan peraturan yang ada
Kegiatan dan Ukuran Keberhasilan Menyusun pedoman pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat termasuk skema insentif dan sanksi.  Sosialisasi peraturan tentang pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat.  Membangun sistemKegiatan Ukuran Keberhasilan  Tersusunnya pedoman pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat.  Terlaksananya kegiatan sosialisasi peraturan tentang pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat di 18
Koordinator Kementerian Pertaniankebun kelapa sawit masyarakat terkait masyarakat yang efektif. pembangunan kebun masyarakat.
Lembaga RendukungLembaga Pendukung Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Daerah, KLHK, Swasta, LSM,
asosiasi pekebun
Jangka waktu 2018-2023Sumber Pendanaan APBN, APBD, swasta, dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat

Selanjutnya ini penyelesaian konflik melalui pendekatan lingkungan hidup dilakukan melalui 3 (tiga) cara: (1) peningkatan upaya konservasi keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan dalam lansekap perkebunan; (2) Peningkatan kontribusi dalam mendukung penurunan emisi gas rumah kaca; dan (3) Manajemen limbah dalam meningkatkan kebersihan dan kesehatan lingkungan hidup. Ketiga cara tersebut masih berparadigma antroposentris karena lebih mengutamakan manusia sebagai subjek yang mendominasi ketika berelasi dengan alam. Di samping itu, pertimbangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan lebih mengutamakan keuntungan ekonomi melalui penggunaan instrumen fiskal dengan pendekatan insentif. Di sisi yang lain, dalam pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan, tidak diikuti dengan pengembangan mekanisme pemulihan bagi korban terdampak. Kebutuhan spesifik kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak, masyarakat adat, justru tidak direspon melalui pembentukan mekanisme pemulihan yang responsif dan terakses oleh setiap kelompok rentan tersebut.

Penyelesaian konflik oleh korporasi cenderung diarahkan pada dampak internal yakni untuk menyelesaikan konflik ketenagakerjaan. Logika ini juga dapat ditemukan dalam Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan yang hanya fokus untuk merespon permasalahan ketenagakerjaan sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian konflik. Sementara itu, masyarakat sekitar yang juga berpotensi terdampak oleh keberadaan industri perkebunan kelapa sawit justru tidak memperoleh perhatian. Dalam rencana aksi nasional tersebut tidak tersedia mekanisne pemulihan dapat menghadirkan penyelesaian masalah dan keadilan bagi masyarakat yang terdampak.

64 https://www.brainyquote.com/quotes/eleanor_roosevelt_109474?src=t_justice

65 https://www.somo.nl/programmes/rights-remedy-and-accountability/

66 Prinsip-Prinsip Panduan menjelaskan bahwa tanggung jawab perusahaan untuk memberikan pemulihan tergantung pada hubungannya dengan dampak hak asasi manusia yang telah terjadi. Berdasarkan Prinsip Panduan ke-22 dinyatakan bahwa ketika perusahaan bisnis mengidentifikasi bahwa mereka telah menyebabkan atau berkontribusi terhadap dampak buruk, maka mereka harus menyediakan atau bekerja sama dalam mengupayakan remediasi melalui proses yang sah. Di sisi lain, Jika perusahaan tidak menyebabkan atau berkontribusi terhadap dampak, tetapi dampaknya tetap terkait langsung dengan operasi, produk atau layanannya, tidak ada tanggung jawab di bawah Prinsip-Prinsip Panduan untuk menyediakan atau berkontribusi terhadap pemulihan. Namun demikian, perusahaan tersebut dapat memilih untuk berkontribusi dalam pemulihan dalam situasi ini karena alasan lain, seperti kemanusiaan, komersial, reputasi atau lainnya. Hal ini berarti keterlibatan dalam upaya pemulihan tersebut tidak didasarkan pada tanggung jawab mereka untuk menghormati hak asasi manusia. Lihat Shift, Remediation, Grievance Mechanisms, and the Corporate Responsibility to Respect Human Rights, New York, 2014, hlm. 3-4

67 Colleen Freeman & Esther de Haan, Using Grievance Mechanisms: Accessibility, predictability, legitimacy and workers’ complaint experiences in the Electronics Sector, (Amsterdam: Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO), 2014), hlm. 4

68 May Miller-Dawkins, Is the Juice Worth the Squeeze? A Guide for Communities, Workers, Civil Society and Trade Unions Considering Using Transnational Non-Judical Redress Mechanisms, (Corporate Accountability Research, 2016), hlm. 10

69 Centre for Research on Multinational Corporations, The Patchwork of Non-Judicial Grievance Mechanisms: Addressing the limitations of the current landscape, SOMO Paper, November 2014, hlm. 1

70 https://www.shiftproject.org/resources/remedy/

71 Caroline Rees, Piloting Principles for Effective Company-Stakeholder Grievance Mechanisms: A Report of Lessons Learned, (Cambridge: CSR Initiative, Harvard Kennedy School, 2011), hlm. 7

72 Caroline Rees, ibid, hlm. 8-9

73 Caroline Rees, ibid,

74 Shift, Remediation, op.cit.,, hlm. 9

75 Shift, Remediation, ibid. hlm.9-10

76 FoKSBI, op.cit., hlm. 14

77 Antoni Pigrau Solé, et.al., Human Rights In European Business A Practical Handbook For Civil Society Organisations And Human Rights Defenders, (Tarragona Centre for Environmental Law Studies, 2016), hlm. 9

78 http://nationalgeographic.co.id/berita/2013/01/kenapa-konflik-agraria-di-indonesia-tak-pernah-padam

7. Penutup

7.1. Simpulan

Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan yang disusun dan dikembangkan oleh FoKSBI belum diarahkan sebagai instrumen kepatuhan terhadap tanggung jawab korporasi untuk menghormati hak asasi manusia. Terdapat 3 (tiga) dimensi yang dapat mendukung simpulan tersebut, meliputi:

1. Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan belum menempatkan isu penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia, termasuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan hidup sebagai isu yang diprioritaskan untuk direspon melalui instrumen ini;

2. Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan belum dilengkapi dengan mekanisme pemulihan yang dapat dipergunakan oleh korban terdampak, termasuk organisasi masyarakat sipil untuk mengklaim atas keterlibatan perusahaan dalam pelanggaran hak asasi manusia. Pengembangan mekanisme pemulihan non-yudisial menjadi strategis dikembangkan untuk melengkapi mekanisme pemulihan yudisial agar korban dapat memiliki alternatif untuk mendapatkan pemulihan dan keadilan;

3. Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan belum memiliki akses untuk melibatkan partisipasi korban yang terdampak, utamanya kelompok rentan dalam penyusunan dan pengembangan instrumen ini. Padahal spirit pembentukan FoKSBI dilandasi dengan pendekatan multi-stakeholders dalam tata kelola sawit yang berkelanjutan. Situasi ini akan berdampak pada legitimasi dari rencana aksi kelapa sawit karena penegasian partisipasi korban terdampak.

7.2. Rekomendasi

Berdasarkan analisis terhadap substansi dari Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan diajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. FoKSBI perlu meninjau ulang substansi Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan untuk menyesuaikan dengan nilai-nilai dan standar penghormatan terhadap hak asasi manusia;

2. FoKSBI perlu untuk melibatkan partisipasi organisasi masyarakat sipil dan korban terdampak, termasuk kelompok rentan dalam mengembangkan Rencana Aksi Nasional agar instrumen tersebut responsif terhadap perlindungan korban dan mendapatkan legitimasi dari publik;

3. FoKBSI perlu mengembangkan mekanisme pemulihan yang terakses dan efektif sebagai bagian dari instrumen penghormatan terhadap hak-hak korban yang terdampak;

4. FoKSBI perlu membangun kerja sama dengan institusi nasional hak asasi manusia untuk memperkuat akses bagi korban u

5. ntuk mendapatkan pemulihan dan keadilan.

PROFIL ELSAM

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) atau Institute for Policy Research and Advocacy, sebuah organisasi hak asasi manusia, yang berdiri di Jakarta, sejak Agustus 1993. Tujuannya turut berpartisipasi dalam usaha menumbuhkembangkan, memajukan dan melindungi hak-hak sipil dan politik serta hak-hak asasi manusia pada umumnya –sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Sejak awal, semangat perjuangan ELSAM adalah membangun tatanan politik demokratis di Indonesia melalui pemberdayaan masyarakat sipil melalui advokasi dan promosi hak asasi manusia.

Apa yang Kami Lakukan?

Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam Pengambilan Kebijakan

Mendorong pengintegrasian prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam setiap proses pembentukan kebijakan, seperti:

- Memberikan masukan dan rekomendasi bagi lembaga legislatif dan pemerintah.

- Menyusun catatan kritis melalui berbagai policy brief atas suatu rancangan kebijakan.

- Monitoring pelaksanaan fungsi legislasi.

- Menyediakan pendampingan teknis keahilan bagi lembaga -lembaga pemerintah.

- Melakukan berbagai kemitraan strategis dengan berbagai lembaga.

Studi dan Produksi Pengetahuan Hak Asasi untuk Mendukung Advokasi Kebijakan

ELSAM melakukan berbagai penelitian dan produksi pengetahuan untuk mendorong berbagai pembentukan kebijakan hak asasi manusia berbasis bukti (evidence based policies). Fokusfokus studi ELSAM antara lain:

- Bisnis dan hak asasi manusia: Mengkaji dampak operasi korporasi terhadap hak asasi, termasuk mendorong lahirnya rencana aksi nasional bisnis dan hak asasi manusia.

- Internet dan hak asasi manusia: Meneliti mengenai implikasi kemajuan teknologi terhadap perlindungan hak asasi, termasuk isu tata kelola konten internet, perlindungan data pribadi, surveilans komunikasi, dan keamanan dunia maya.

- Pengembangan kabupaten/kota hak asasi manusia (human rights city): ELSAM secara aktif terlibat dalam pengembangan Kabupaten/Kota HAM, dengan mendampingi pemerintah daerah dalam menjalankan mandat pemenuhan hak asasi. Sebagai contoh di Sanggau, Palu, Wonosobo, dan Sikka.

Selain aktivitas riset, ELSAM juga rutin menerbitkan Laporan Situasi Hak Asasi Manusia, Jurnal Hak Asasi Manusia “DIGNITAS”, dan Analisis Dokumentasi Hak Asasi Manusia “ASASI”.

Mendorong Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Masa Lalu Secara Adil dan Bermartabat

ELSAM secara intensif mempromosikan pengadopsian pendekatan keadilan transisional untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM yang berat di masa lalu. Tujuannya untuk memastikan keadilan dan pemulihan bagi korbannya, serta mencegah keberulangan, caranya:

- Mempromosikan kebijakan pengungkapan kebenaran dan pemulihan.

- Mendukung reformasi kelembagaan, khususnya penegak hukum dan institusi keamanan.

- Pendampingan organisasi korban untuk memperkuat kapasitas advokasi.

- Mewakili korban dalam proses litigasi kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Pendidikan Hak Asasi Manusia

Sebagai bagian dari upaya promosi dan penguatan kapasitas para aktor, ELSAM terus menyelenggarakan pendidikan HAM, seperti:

- Kursus HAM untuk Pengacara, diselenggarakan setiap tahun. Total alumni tidak kurang dari 450 orang, yang telah menempati posisi strategis di berbagai organisasi masyarakat sipil, lembaga negara, maupun kantor-kantor hukum di seluruh penjuru Indonesia.

- Penyelenggaraan pelatihan dengan topik-topik khusus, seperti penanganan kasus HAM yang berat, HAM di wilayah konflik, kebebasan beragama/berkeyakinan, dan penguatan kapasitas aparat penegak hukum.

- Pelatihan untuk mempromosikan penggunaan pendekatan berbasis hak, bagi pengambil kebijakan, termasuk pemerintah daerah, dan sektor bisnis.

ALAMAT

Jl. Siaga II No. 31, Pasar Minggu, Jakarta 12510 INDONESIA Tel.: (+62 21) 797 2662; 7919 2519; 7919 2564 Telefax.: (+62 21) 7919 2519 Email: [email protected], Website: www.elsam.or.id