Policy Brief
Independensi Otoritas Pelindungan Data Pribadi:
Pilar Utama dalam Menjamin Efektivitas Implementasi RUU PDP di Indonesia
Policy Brief
Independensi Otoritas Pelindungan Data Pribadi: Pilar Utama dalam Menjamin Efektivitas Implementasi RUU PDP di Indonesia
Independensi Otoritas Pelindungan Data Pribadi: Pilar Utama dalam Menjamin Efektivitas Implementasi RUU PDP di Indonesia
Except where otherwise noted, content on this report is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License. Some rights reserved.
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI……………….………………………………..…………………………………………………………..………………..i A. LATAR BELAKANG………………………………………………….………………………...…………………….…..…...1 B. MENGAPA INDONESIA MEMERLUKAN OTORITAS PDP YANG INDEPENDEN?……………...………......................................................................................3 C. PERANAN NYATA DARI OTORITAS PDP INDEPENDEN DI BERBAGAI NEGARA: CONTOH DARI JEPANG, ARGENTINA, KOREA SELATAN, BRASIL DAN KENYA…………………………………………..….….…..5 D. MERUMUSKAN INDEPENDENSI OTORITAS PDP DI INDONESIA….……………………..………………………………………………………………………………….…..11 E. PENUTUP......................................................................................................................13 ii| Otoritas Pelindungan Data Pribadi
Independensi Otoritas Pelindungan Data Pribadi: Pilar Utama dalam Menjamin Efektivitas Implementasi RUU PDP di Indonesia
A. Latar Belakang
Pandemi Covid-19 telah memaksa roda transformasi digital berputar lebih cepat. Saat ini beragam pihak, bahkan dari lintas negara, berlomba-lomba bermigrasi ke dan di dunia digital. Selain perusahaan teknologi raksasa yang semakin mendominasi, beragam aplikasi digital baru juga tumbuh subur di tengah masa pandemi ini. Mereka mengolah data, khususnya data pribadi, agar dapat menyelenggarakan layanan atau bisnis kepada masyarakat dan penggunanya. Ke depannya, Indonesia akan semakin dihadapkan kepada beragam pengembangan inovasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang semakin terintegrasi di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.
Mengingat konteks di atas, Indonesia harus melihat pentingnya privasi dan PDP di era digital. Satu langkah konkritnya adalah mengawal proses pembentukan Rancangan Undang-undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang saat ini sudah masuk ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021. Indonesia perlu memastikan bahwa kita kelak memiliki UU PDP yang komprehensif agar bisa menyeimbangkan kedua nilai dan tujuan yang sama-sama krusial, yaitu mempromosikan perkembangan inovasi dan ekonomi tanpa mengorbankan privasi dan PDP masyarakat. Yang dimaksud dengan UU PDP yang komprehensif adalah kebijakan PDP yang memuat prinsip-prinsip pelindungan data dan mekanisme penegakan yang memadai.
Penekanan utamanya di sini ada di mekanisme penegakan, yaitu melalui pembentukan otoritas pelindungan data. Perumusan prinsip-prinsip PDP yang baik akan menjadi percuma tanpa perumusan pembentukan otoritas yang baik. Dan isu utamanya adalah bukan sekedar mengenai posisi otoritas tersebut kelak akan berada di mana, tetapi keseluruhan independensi dari otoritas itu.
Akan tetapi, diskusi RUU PDP yang saat ini sedang berlangsung antara Pemerintah dan DPR sedang menghadapi kebuntuan terkait otoritas PDP. Sementara ruang lingkup RUU PDP mengatur badan publik dan privat, naskah RUU PDP saat ini belum memuat usulan pembentukan lembaga pengawas yang dapat secara independen mengatur kedua sektor tersebut. Policy brief ini dibuat oleh Koalisi Advokasi Pelindungan Data Pribadi (KA-PDP) untuk memaparkan pentingnya bagi Indonesia memiliki otoritas PDP yang independen di era transformasi digital serta memproyeksikan beberapa rekomendasi guna pembentukan otoritas PDP di Indonesia.
B. Mengapa Indonesia Memerlukan Otoritas PDP yang Independen?
Secara umum di dunia ada dua model penegakan hukum PDP: pertama adalah dengan penciptaan otoritas pengawasan yang independen, dan kedua adalah model yang berbasis kementerian. Model mana yang dipilih suatu negara memiliki keterkaitan erat dengan ruang lingkup yang diatur oleh sebuah hukum PDP di negara tersebut. Jika hukum PDP berlaku bagi baik badan publik dan privat maka pada umumnya sebuah negara akan membentuk otoritas pengawasan independen. Jika hukum PDP suatu negara hanya berlaku bagi badan privat saja maka model pengawasan berbasis kementerian yang pada umumnya diterapkan.
Lima dari tujuh perjanjian dan standar internasional PDP mengharuskan pembentukan otoritas pengawas independen. OECD melalui Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Data Flows of Personal Data 1980 (diamandemen 2013) misalnya, meskipun tidak secara eksplisit memandatkan pembentukan otoritas pengawas independen ini, akan tetapi, melalui Panduan Privasinya OECD mengajak negara-negara untuk membentuk dan mempertahankan otoritas penegakan privasi melalui tata kelola, sumber daya, dan keahlian teknis yang diperlukan untuk menjalankan wewenang secara efektif dan untuk membuat keputusan secara objektif, tidak memihak, dan konsisten.1
Mengingat perkembangan pemanfaatan data pribadi di era digital saat ini, beragam instrumen PDP kemudian memperketat pengaturan otoritas pengawas independen. Hal ini ditegaskan di dalam EU Directive No. 46/1995, yang kemudian diperbaharui di dalam European Union General Data Protection Regulation (EU GDPR). Selain itu, pengaturan otoritas pengawas independen juga dinyatakan di dalam Konvensi Modernisasi Dewan Eropa untuk Pelindungan Individu yang Berkaitan dengan Pengolahan Data Pribadi (Konvensi 108) yang kemudian diperbaharui menjadi Konvensi 108+. Konvensi 108+ mengajak otoritas pengawas untuk bertindak secara independen dan tidak memihak dalam menjalankan tugas dan wewenang mereka.2 Saat ini, hampir 90% negaranegara Eropa menganut model otoritas independen.
Melihat perkembangan tren internasional di atas maka Indonesia harus secara seksama memikirkan pemilihan model penegakan hukum PDP di negara ini. Mengingat masifnya perkembangan pemanfaatan data pribadi dan pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi kedepannya maka keberadaan otoritas PDP yang independen akan menjadi ujung tombak pelaksanaan UU PDP kelak. Otoritas yang demikian diperlukan untuk bisa menjadi juri yang adil menengahi semua pemangku kepentingan terkait PDP. Otoritas PDP berperan besar di dalam membangun kepercayaan antara masyarakat dengan beragam penyelenggara jasa, baik dari sektor publik maupun privat, bahkan yang lintas negara. Hal ini guna tujuan jangka panjang mendorong pertumbuhan ekonomi dan transformasi digital di Indonesia.
Otoritas pelindungan data yang independen merupakan lembaga publik yang berfungsi sebagai ujung tombak guna memastikan PDP di suatu negara berjalan dengan efektif dan optimal. Secara khusus, lembaga ini berfungsi memastikan kepatuhan pengendali dan prosesor data pribadi, baik badan privat maupun publik, terhadap peraturan perundang-undangan terkait PDP. Otoritas ini juga berfungsi sebagai ombudsman, auditor, konsultan, pendidik, penasihat kebijakan dan negosiator. Mereka berperan di dalam meningkatkan kesadaran masyarakat serta menegakkan perubahan perilaku dari aktor swasta atau publik di dalam mematuhi hukum PDP. Hal ini mengingat terdapat perbedaan kesadaran mengenai pentingnya PDP di tengah masyarakat serta perbedaan kapasitas untuk taat terhadap UU PDP di tengah beragam entitas yang mengolah data. Selain itu, keberadaan otoritas independen ini begitu penting di dalam penentuan level kesetaraan (adequacy) hukum PDP Indonesia dengan negara lain dan akan sangat berpengaruh pada proses penyelesaian permasalahan pelindungan data yang bersifat lintas batas negara (cross border).
Tanpa otoritas yang independen, Indonesia tidak bisa memonitor dan memastikan bahwa pengendali dan pemroses data mematuhi UU PDP. Akibatnya, Indonesia tidak akan bisa memfasilitasi dan memastikan pemenuhan hak-hak masyarakat sebagai subjek data oleh pengendali dan pemroses data tersebut. Implikasi lebih lanjutnya, Indonesia tidak akan mampu membangun ekosistem digital yang aman dan terpercaya guna menunjang perkembangan ekonomi dan transformasi digital yang berkesinambungan ke depannya. Untuk menjalankan semua peranan di atas dengan baik maka otoritas PDP memerlukan independensi kelembagaan, personal, fungsi/kewenangan dari domain pribadi maupun politik. Lantas, apa dan bagaimana membentuk otoritas pelindungan data yang independen?
C. Peranan Nyata dari Otoritas PDP Independen di Berbagai Negara: contoh dari Jepang, Argentina, Korea Selatan, Brasil dan Kenya
Fitur utama dari otoritas PDP yang modern adalah independensi dalam hal status dan desain kelembagaan, nominasi pejabat, dan pertimbangan sumber daya. Berikut ini adalah beberapa contoh bentuk-bentuk kelembagaan otoritas PDP dari segi rancangan hukum dan implementasi nyata di berbagai negara:
1 Bagian 5. National Implementation 19(c)
2 Pasal 15(5)
1. Jepang
● Nama DPA: The Personal Information Protection Commission (PPC)
● Dasar Hukum: Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (APPI)
● Anggota: 1 orang ketua dan 8 orang komisaris, yang ditunjuk oleh Perdana Menteri dengan persetujuan dari kedua Majelis Parlemen Jepang. Selain perlu memiliki kualifikasi tinggi, ketua dan para komisaris juga tidak boleh secara aktif terlibat dalam kegiatan politik apa pun.
● Masa Jabatan: 5 tahun dan dapat diangkat kembali.
● Catatan:
○ Jepang adalah negara pertama yang diakui oleh GDPR sebagai negara yang menjamin adanya PDP pada tingkat yang "pada dasarnya setara" dengan Uni Eropa.
○ Walaupun PPC masih secara resmi berada di bawah yurisdiksi Perdana Menteri, berbagai langkah perlindungan untuk menjamin independensi PPC telah disiapkan
(Pasal 62) dan telah dikonfirmasi oleh Dewan Perlindungan Data Eropa (EDPB) dalam opini mereka tentang rancangan keputusan penerapan perlindungan yang memadai terhadap data pribadi di Jepang.
○ PPC dilengkapi dengan sekretariat, yang dipimpin oleh seorang ketua dan pengambilan keputusan dilakukan oleh para komisaris. Anggota PPC, serta semua pejabat sekretariat, diikat oleh aturan kerahasiaan yang ketat. Remunerasi ketua dan komisaris diatur dalam ketentuan hukum.
● Kunjungi PPC di https://www.ppc.go.jp/en/
2. Argentina
● Nama DPA: Argentine Agency of Access to Public Information (AAIP)
pengangkatan sebagai Direktur.
● Dasar Hukum: The Personal Data Protection Law 25,326 (PDPL) dan Undang-Undang Akses ke Informasi Publik Argentina (LAIP)
● Anggota: Direktur AAIP dicalonkan oleh cabang eksekutif dan disetujui oleh Senat, proses penunjukannya melibatkan proses konsultasi publik, termasuk kesempatan bagi warga negara, LSM, asosiasi profesional dan badan akademik untuk menyampaikan pendapat mereka tentang kandidat yang dicalonkan. Direktur AAIP tidak diperbolehkan memegang jabatan politik selama 5 tahun terakhir sebelum
● Masa Jabatan: 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. PDPL menetapkan bahwa staf otoritas perlindungan data harus secara eksklusif melaksanakan fungsinya dan dilarang memegang jabatan ganda sesuai ketentuan yang berlaku untuk pejabat publik lainnya.
● Catatan:
○ AAIP didirikan pada bulan September 2017. Walaupun lembaga AAIP masih menjadi bagian dari cabang eksekutif (Kantor Kepala Kabinet), menurut Pasal 19 LAIP, lembaga ini merupakan “entitas autarki yang otonom secara fungsional dan administratif”. Pelaksanaan fungsi AAIP memerlukan dedikasi yang bersifat eksklusif dan melarang keterlibatan dalam kegiatan profesional di sektor publik atau swasta, dengan pengecualian untuk kegiatan pengajaran paruh waktu. Yang terakhir, masalah anggaran diatur oleh undang-undang anggaran umum yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.
● Kunjungi AAIP di https://www.argentina.gob.ar/aaip
3. Korea Selatan
diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
Nama DPA: Personal Information Protection Commission (PIPC)
● Dasar Hukum: Personal Information Protection Act (PIPA)
● Anggota: PIPC beranggotakan sembilan orang komisaris. Pasal 7-2 PIPA mengatur tentang tata cara pemilihan anggota PIPC. Para kandidat harus memenuhi persyaratan tertentu (mis. pernah menjabat sebagai hakim, pengacara, profesor, untuk jangka waktu tertentu dll) dan harus memiliki "pengalaman dan keahlian yang memadai dalam bidang perlindungan data pribadi".
● Masa Jabatan: 3 tahun dan dapat
● Catatan:
○ Komisi Eropa belum mengeluarkan keputusan tentang kapasitas Korea Selatan, tetapi proses pengambilan keputusan ini hampir selesai dilakukan.
○ Para komisaris tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik apa pun dan dilarang memegang jabatan di Majelis Nasional atau Dewan Lokal. Mereka tidak diperbolehkan menjabat sebagai pejabat publik pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Mereka juga tidak diperbolehkan untuk menarik keuntungan dari tugas mereka. PIPA juga merumuskan aturan yang melindungi imparsialitas para komisaris dengan melarang mereka untuk berpartisipasi dalam pembahasan dan penyelesaian kasus, yang mungkin melibatkan seorang komisaris atau kerabat, atau kasus yang berkaitan dengan kepentingan yang sebelumnya melibatkan komisaris tersebut.
● Kunjungi PIPC di https://www.pipc.go.kr/cmt/main/english.do
4. Brasil
● Nama DPA: National Data Protection Authority (ANPD)
● Dasar Hukum: General Personal Data Protection Act (Lei Geral de Proteção de Dados/LGPD)
● Anggota: Sejauh ini, struktur organisasi ANPD cenderung kompleks dan terdiri dari Dewan Direksi: Dewan Nasional untuk Perlindungan Data Pribadi dan Privasi; Kantor Urusan Dalam Negeri; Kantor Ombudsman; Badan penasihat hukum ANPD; unit administratif dan unit khusus yang diperlukan untuk menerapkan ketentuan LGPD.
● Masa Jabatan: Masa jabatan anggota dewan adalah 4 tahun, tetapi para anggota pertama dewan diberi beberapa pengecualian.
● Catatan:
○ Otoritas perlindungan data yang dapat berfungsi dengan baik jelas berperan penting dalam mengartikan, menerapkan dan menegakkan LGPD sehingga undangundang tersebut dapat ditegakkan secara efektif. Pada saat yang sama, mungkin sulit untuk menghilangkan kesan bahwa undang-undang yang ada saat ini dan penerapan awal menunjukkan cukup banyak keterkaitan antara ANPD dan cabang eksekutif. Akan tetapi, mengingat bahwa pembentukan ANPD mengalami penundaan, tahun 2021 akan menjadi ajang uji coba bagi otoritas Brasil dan titik awal bagi pertimbangan terkait kepatuhan terhadap standar independensi yang berlaku di Uni Eropa.
● Kunjungi ANPD di https://www.gov.br/anpd/pt-br
5. Kenya
Nama DPA: Office of Data Protection Commissioner (ODPC)
● Dasar Hukum: Undang-Undang Perlindungan Data Tahun 2019
● Anggota: ODPC ditetapkan sebagai 'Kantor Negara', artinya ODPC dipimpin oleh 'Pejabat Negara'. ODPC beranggotakan Data Commissioner sebagai pimpinan dan petugas akuntansi, serta staf lain yang ditunjuk oleh Data Commissioner.
● Masa Jabatan: 6 tahun dan tidak dapat diangkat kembali. Data Commissioner dicalonkan oleh Presiden dengan persetujuan Majelis Nasional. Undang-undang tersebut sudah mencantumkan daftar persyaratan untuk para kandidat.
● Catatan:
○ Terkait dengan organisasi dan remunerasi ODPC, Data Commissioner akan berkonsultasi dengan Public Service Commission kemudian menunjuk beberapa orang staf (sesuai kebutuhan) untuk melaksanakan fungsi secara tepat dan efisien. Komisaris dan staf kantor akan menerima remunerasi sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Gaji dan Remunerasi.
○ Komisaris dan staf kantor diikat oleh aturan kerahasiaan yang ketat. Berdasarkan undang-undang tersebut, mereka tidak diperbolehkan untuk mengungkapkan informasi apa pun yang diperoleh saat menjalankan tugas, kecuali memiliki wewenang yang sah. Selain itu, mereka juga dilindungi dari pertanggungjawaban akibat menjalankan fungsi dengan itikad baik dan sesuai dengan undang-undang.
○ Dari sudut pandang hukum, dalam konteks pengawasan otoritas perlindungan data, undang-undang yang berlaku di Kenya telah menetapkan standar independensi yang sangat mirip dengan yang standar yang ada di dalam GDPR. Akan tetapi, Komisaris Perlindungan Data pertama di Kenya baru dilantik pada tanggal 16 November 2020 dan cara kerjanya baru akan terlihat di masa mendatang.
● Kunjungi ODPC di https://www.odpc.go.ke/
D. Merumuskan Independensi Otoritas PDP di Indonesia
Bagian ini menjelaskan keterkaitan antara posisi otoritas PDP dengan ketatanegaraan di Indonesia. Kemudian, dilanjutkan dengan proposal pembentukan otoritas PDP yang independen di Indonesia.
Setidaknya terdapat dua tipe lembaga negara di Indonesia, yaitu lembaga negara independen dan lembaga negara penunjang yang menjalankan fungsi eksekutif. Kedua tipe lembaga ini memiliki posisi serta konsekuensi ketatanegaraan yang berbeda-beda terkait pembentukannya. Lembaga independen adalah lembaga yang terlepas dari intervensi pihak mana pun, termasuk tiga cabang kekuasaan yang ada. Sementara itu, lembaga negara penunjang yang menjalankan fungsi eksekutif adalah bagian dari kekuasaan eksekutif, namun bukan yang utama. Keberadaan lembaga penunjang ini sangat dipengaruhi oleh cabang eksekutif, mulai dari pembentukan dan pengisian sumber daya manusia, kelembagaan, keuangan lembaga, hingga pembubarannya.
Kemudian, salah satu karakteristik utama yang dimiliki oleh lembaga independen, namun tidak ada pada lembaga negara penunjang, adalah fungsi ajudikasi. Fungsi ajudikasi memungkinkan lembaga independen untuk menyelesaikan suatu sengketa dan keputusannya setara dengan keputusan pengadilan. Contohnya adalah fungsi ajudikasi yang dijalankan oleh Ombudsman RI sebagai lembaga independen. Ombudsman RI berwenang untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan bagi masyarakat, baik yang diselenggarakan oleh badan publik, BUMN, BUMD, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan atau APBD.
Pemerintah di dalam naskah RUU PDP saat ini mengusulkan pembentukan otoritas PDP di bawah Kementerian Komunikasi, dengan kata lain sebagai lembaga negara penunjang. Konsekuensi dari pembentukan Otoritas PDP sebagai lembaga negara penunjang, baik di bawah Kementerian (Kominfo) maupun sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) akan berpengaruh pada efektivitas Otoritas PDP di dalam melakukan pengawasan RUU PDP ke depannya.
Pertama, hal ini akan mempengaruhi independensi dari pembentukan, tata kelola, dan keuangan dari otoritas PDP di Indonesia kedepannya. Sementara itu, Indonesia bisa belajar dari Uni Eropa di dalam perjalanan penegakan GDPR selama 3 tahun terakhir. European Parliament menjelaskan bahwa dari 21 dari 30 Otoritas PDP yang tunduk pada GDPR menyuarakan permasalahan sumber daya manusia, teknis dan keuangan, bangunan dan infrastruktur guna menjalankan tugas dan wewenangnya selama 3 tahun penegakan GDPR di Uni Eropa sejak 2018.
Kedua, posisi otoritas PDP di bawah kementerian akan meniadakan fungsi ajudikasi otoritas yang adalah fundamental di dalam penegakan hukum PDP. Hal ini berarti otoritas PDP tersebut tidak akan memiliki kemampuan dan mekanisme penegakan yang memadai. Sementara itu, otoritas PDP di berbagai negara pada umumnya menjalankan fungsi ajudikasi melalui kekuatannya melakukan investigasi, misal melakukan investigasi kebocoran data, dan kemudian menjatuhkan sanksi dan ganti kerugian berdasarkan mekanisme ajudikasi. Fungsi ajudikasi merupakan elemen fundamental dalam penegakan hukum PDP. Uni Eropa saja dengan pengaturan General Data Protection Regulation (GDPR) yang terdepan mengakui bahwa mereka mengalami kesulitan untuk menegakkan regulasi tersebut bagi perusahaan teknologi raksasa yang tidak berada di bawah lingkup geografis mereka.
E. Penutup
Berdasarkan pemaparan di atas maka KA-PDP mendorong agar:
1. RUU PDP harus secara eksplisit menyatakan watak atau status independen dari otoritas PDP di Indonesia.
Kebutuhan konstitusional lembaga negara independen yang harus bekerja untuk menjamin terlindunginya hak-hak warga tidak dapat dipangkas dengan alasan efisiensi kinerja lembaga negara. Oleh karena itu, pembentukan otoritas PDP harus diatur di dalam RUU PDP.
2. Pengaturan di RUU PDP harus menjabarkan kriteria dari otoritas yang independen, yaitu kepemimpinan yang independen, sumber daya yang independen, dan anggota-anggota yang independen.
Hal ini berarti otoritas harus bebas dari campur tangan pihak eksternal baik secara langsung maupun tidak langsung, serta tidak mencari atau menerima instruksi dari pihak mana pun. Kemudian, otoritas harus memiliki sumber daya (manusia, kapasitas teknis, finansial, dan infrastruktur) untuk mendukung pemenuhan tugasnya secara efektif dan imparsial. Selain itu, otoritas harus berada di bawah pengawasan keuangan yang tidak berdampak pada independensinya.
Anggota-anggota otoritas juga harus bebas dari tindakan yang tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka dan tidak boleh terlibat di dalam pekerjaan lainnya yang bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Kemudian, otoritas juga harus bebas memilih dan memiliki staf atau pegawai sendiri yang akan berada di bawah arahan dari anggota-anggota otoritas.
3. Pengaturan ini juga harus menjelaskan kondisi umum dari pemilihan anggota otoritas.
Hal ini mencakup bahwa proses pemilihan harus dilakukan dengan prinsip transparansi, proses pemilihan berdasarkan kualifikasi, serta pemberhentian anggota apalagi ditemukan pelanggaran serius atau tidak dapat lagi memenuhi kondisi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas sebagai otoritas.
4. RUU PDP juga harus mengatur mengenai kompetensi, tugas, dan kekuasaan dari otoritas pelindungan data.
RUU PDP dapat mengatur dasar hukum secara umum bahwa otoritas harus kompeten guna menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian, RUU PDP dapat mengatur secara umum bahwa tugas dari otoritas adalah bukan sekedar menegakkan UU PDP, tetapi juga memfasilitasi dan mengedukasi beragam pemangku kepentingan terkait pentingnya privasi dan PDP. Terakhir, RUU PDP dapat meletakkan dasar hukum secara umum bahwa otoritas harus memiliki kekuasaan investigatif, korektif, dan otorisasi dan advisori.
5. Indonesia dapat mendesain sebuah otoritas pengawas independen PDP yang sesuai dengan kebutuhan dan karakter ketatanegaraan Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan berdiri sebagai sebuah lembaga mandiri atau bergabung dengan lembaga independen serupa (disertai dengan pemisahan tugas, fungsi, wewenang, dan pembedaan anggota komisioner di dalamnya).
Masa pandemi ini membangunkan kita bahwa banyak pihak akan berpacu ke dan di dunia digital. Pengaturan RUU PDP yang dilakukan secara seksama, khususnya pengaturan otoritas yang independen, adalah investasi jangka panjang bagi Indonesia untuk bisa maju dan berjaya di era transformasi digital.
Profil
Koalisi Advokasi Pelindungan Data Pribadi (KA-PDP) terdiri dari berbagai organisasi masyarakat sipil antara lain sebagai berikut:
ELSAM, AJI Indonesia, ICT Watch, PUSKAPA UI, ICJR, LBH Jakarta, AJI Jakarta, LBH Pers, Yayasan TIFA, Imparsial, HRWG, YLBHI, Forum Asia, Kemudi, Pamflet, Medialink, IPC, Perludem, SAFEnet, IKI, PurpleCode, Kemitraan, IAC, YAPPIKA-Action Aid, IGJ, Lakpesdam PBNU, ICEL
16| Otoritas Pelindungan Data Pribadi