"Korporatisasi Negara" untuk Mengakses Utang Luar Negeri Melalui PT. Indonesia Infrastructure Finance (IIF)
Koalisi Pemantau Pembangunan Infrastruktur
“Korporatisasi Negara” untuk Mengakses Utang Luar Negeri Melalui PT. Indonesia Infrastructure Finance (IIF)
Koalisi Pemantau Pembangunan Infrastruktur ELSAM – WALHI – debtWATCH Indonesia – ILRC – INDIES – WALHI Sulawesi Selatan – WALHI Jawa Barat – TuK Indonesia – KruHA
April 2018
“Korporatisasi Negara” untuk Mengakses Utang Luar Negeri Melalui PT. Indonesia Infrastructure Finance (IIF)
April 2018
Cover and Layout: Dodi Sanjaya
Diterbitkan oleh:
Koalisi Pemantau Pembangunan Infrastruktur
Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM): [email protected]
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI): [email protected]
The Indonesian Legal Resource Center (ILRC): [email protected]
debtWATCH Indonesia: [email protected]
WALHI Sulawesi Selatan: [email protected]
WALHI Jawa Barat : [email protected]
Transformasi untuk Keadilan (TUK) Indonesia: [email protected]
The Institute for National and Democratic Studies (INDIES): [email protected]
Ulu Foundation: [email protected]
Daftar Isi
“Korporatisasi Negara” untuk Mengakses Utang Luar Negeri Melalui PT. Indonesia Infrastructure Finance (IIF)
I. Memahami PT. IIF Secara Seksama ……………………………………………………………………………………1 II. Rekam Jejak IIF 2010 – 2017 ………………………………………………………………………………………………3 III. Bagaimana Skema Pengawasan Terhadap IIF? ………………………………………………………………….7 IV. IIF Biayai Proyek Infrastruktur yang Melanggar Safeguards Bank Dunia dan ADB ..................8 V. Apakah OJK Berwenang Mengawasi IIF? …………………………………………………………………………10 VI. IIF Terindikasi Langgar Prinsip Kehati-hatian Dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri ………12 VII. Rekomendasi ………………………………………………………………………………………………………………….14 VIII. Daftar Pustaka…………………………………………………………………………………………………………………16
“Korporatisasi Negara” untuk Mengakses Utang Luar Negeri Melalui PT. Indonesia Infrastructure Finance (IIF)
Koalisi Pemantau Pembangunan Infrastruktur
I. Memahami PT. IIF Secara Seksama
PT. Indonesia Infrastructure Finance (IIF) adalah perusahaan yang berstatus “perusahaan swasta nasional”1 dan “praantara keuangan” yang bergerak di bidang Pembiayaan Proyek Infrastruktur dan yang mengklaim memakai “praktik terbaik berdasarkan standar internasional …untuk perlindungan sosial dan lingkungan”2 dengan produk perusahaan berupa Produk Investasi dan Jasa Konsultasi.
Pendirian perusahaan ini, terjadi atas dorongan Bank Dunia terhadap pemerintah Indonesia melalui empat “Development Policy Loans” yang berjumlah pinjaman $AS850 juta dari tahun 2007 s/d 2010. Pemerintah Indonesia menggunakan dasar hukum Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : KEP-439/KM.10/2010 tertanggal 6 Agustus 2010 dan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI (PMK) Nomor : 100/2009 untuk mendirikan PT. IIF. 3 Pada saat pendirian IIF, Bank Dunia, memberi pinjaman US$100 juta dan International Finance Corporation (IFC), Bank Pembangungan Asia (ADB) menjadi peminjam dan juga investor/pemegang saham dan DEG Jerman menjadi pemegang saham. Pada 2017, Bank Dunia meminjamkan US$ 200 juta kepada IIF dan ADB dilaporkan sedang mempersiapka n pinjaman tambahan sebesar US$ 100 juta.4
PT. IIF dipimpin oleh Presiden Direktur Arisudono Soerono, beroperasi dengan komposisi kepemilikan saham (Share Ownership), sebagai berikut: PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) (Persero) sebesar 30%, International Finance Corporation (IFC) (World Bank Group) sebesar 19,99%, Asian Development Bank (ADB) sebesar 19,99%, DEG – Deutsche Investitons – und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG) sebesar 15,12%, dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) sebesar 14,90%.5
PT. SMI sendiri didirikan atas dorongan Bank Dunia melalui Pinjaman Kebijakan Pembangunan (Development Policy Loans) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 396/KMK.010/2009 pada tanggal 26 Februari 2009 hampir pada saat yang sama IIF dibentuk dengan tugas khusus untuk mendukung agenda pembangunan infrastruktur di Indonesia. PT. SMI kemudian dipercaya sebagai wakil pemerintah Indonesia untuk menandatangani Founders Agreement dengan Asian Develompent Bank (ADB), International Finance Corporation (IFC) dan Deutsche Investition und Entwicklungsgesellschaft mbH (DGE) sebagai langkah awal pembentukan perusahaan patungan dibidang pembiayaan infrastruktur.6
Meski PT. SMI sebagai pemilik saham terbesar tetapi bukan pemilik saham mayoritas termasuk dalam hal pengambilan keputusan para pemegang saham. Artinya bahwa kendali perusahaan, bisa selalu berada pada kelompok pemberi pinjaman atau MDBs dan besar kemungkinan akan terus menerus diarahkan pada kondisi perusahaan yang selalu butuh pinjaman atau utang dalam mendukung proyek-proyek infrastruktur di Indonesia. Artinya, dalam contoh kasus ini, PT. IIF sebagai perusahaan “swasta nasional” yang didirikan pemerintah Indonesia, kuat secara badan hukum yang berlaku di Indonesia tetapi lemah secara kepemilikian saham, kecuali jika PT. SMI menguasai saham sebesar 51%. Dasarnya perusahaan yang bersaham, pemegang saham adalah pemilik perusahaan dan juga sebagai pemilik dan/atau penentu kebijakan atas keberlanjutan perusahaan tersebut.
Kehadiran Bank Dunia, IFC dan Bank Pembangunan Asia serta pinjaman dari beberapa institusi keuangan global dalam struktur modal IIF menjadi kekuatan bagi IIF dalam mendukung kelancaran kegiatan usahanya.
IIF bertujuan menjadi katalisator dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia di samping tujuan lainnya, yakni meningkatkan partisipasi swasta dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia. IIF menyediakan produk fund based seperti pinjaman jangka panjang, produk non fund based seperti penjaminan serta layanan lainnya yang berkaitan dengan proyek infrastruktur.
Menurut Bank Dunia dan ADB, alasan penting untuk penanaman modal dan pinjaman terhadap PT IIF adalah karena dengan modal dari MDBs, IIF akan diharuskan menerapkan praktik terbaik berdasarkan standar internasional untuk perlindungan sosial dan lingkungan. Tetapi di lapangan tidak demikian kenyataannya, bahkan terbukti bahwa 7 proyek-proyek IIF melanggar secara langsung syarat perlindungan sosial dan lingkungan.
Keterangan mendetail tentang IIF terkait Pencatatan di Bursa Saham, Kode Saham, Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh dan Jaringan Usaha, belum ditemukan, termasuk di dalam laporan tahunan (annual report) IIF tahun 2016. Untuk kategori, IIF masuk dalam kategori Private Keuangan Non Listed (PKNL)8.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai prinsip “good corporate governance” dan sepertinya IIF masih jauh untuk mencapai standard itu. Menurut OJK, yang menyelenggarakan gelaran Annual Report Award (ARA) untuk mendorong agar perusahaan menerapkan prinsip good corporate governance (GCG), ada 8 (delapan) kriteria kualitas informasi dalam laporan tahunan khususnya menyangkut aspek transparansi dan GCG termasuk Ikhitisar data keuangan penting 5%, laporan dewan komisaris dan direksi 3%, profil perusahaan 8%, analisa dan pembahasan manajemen atas kinerja 22% kemudian GCG 35%, informasi keuangan 20% dan lainnya 5%.9
Simpulannya adalah, PT. IIF belum masuk dalam kelompok perusahaan swasta berkategori Private Keuangan Non Listed (PKNL) yang menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dengan baik, termasuk dalam hal keterbukaan informasi. Meski tiap tahunnya mempublikasikan laporan tahunan (terakhir Annual Report Tahun 2016) tetapi belum memenuhi kualifikasi atau standar annual report yang patut diberikan penghargaa n oleh OJK.
1 Lihat: http://iif.co.id/id/tentang-kami/ikhtisar (diakses Oktober 2017)
2 ibid
3 Perusahaan Swasta Negara ini terdaftar dengan nomor akta 34 Tanggal 15 Januari 2010 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH selaku pengganti Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan SK Nomor: AHU-21503.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 28 April 2010 dan diumumkan dalam Berita Negara RI No.
20 Tanggal 11 Maret 2011, Tambahan No. 5123.
4 World Bank Project Paper Report No PAD1571, March 2017.
5 Annual Report PT. IIF Tahun 2016 halaman 30
6 Lihat: https://www.ptsmi.co.id/id/tentang-kami/kilas-balik/ (diakses 5 Maret 2018)
II. Rekam Jejak IIF 2010 - 2017
Walau belum masuk dalam 50 daftar perusahaan terbaik di Indonesia yang tercatat di PT. Bursa Efek Indonesia dengan kinerja gemilang versi Majalah Forbes 2016 pada penganugerahan Forbes Indonesia Best of The Best Award ke-6, IIF melaporkan bahwa di tahun 2016 menjadi pemimpin sindikasi pembiayaan dua proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan dengan capaian tersebut, pemerintah dan seluruh pihak yang terlibat, termasuk IIF berharap di tahun mendatang akan banyak proyek-proyek KPBU yang dapat direalisasikan. Dengan keterlibatan swasta pada pembangunan infrastruktur publik, diharapkan timbul persaingan yang sehat serta peningkatan efisiensi dalam pembangunan dan pengembangan infrastruktur.
Dalam laporan tahunan 2016, masih terlihat bahwa jumlah proyek yang didukung oleh IIF tidak begitu banyak dan nilai laba bersih yang diperoleh dan pencairan target yang ada masih belum tercapai sesuai dengan ekspektasi. Pada 2016, IIF berhasil memperoleh 10 (sepuluh) kesepakatan pembiayaan baru dengan total komitmen sebesar 3.781 Miliar, sehingga total gross commitment menjadi 10.479 Miliar pada akhir 2016. Yang menjadi proyek unggulan di tahun 2016 adalah proyek Gas Alam Cair BP Tangguh Train 3; Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan; dan Jaringan Serat Optik Palapa Ring II Koridor Tengah.10
Berikut adalah berapa kejadian PT. IIF yang dituangkan dalam Laporan Tahunan PT. IIF Tahun 2016 :
7 Lihat: https://www.iif.co.id/id/tentang-kami/ikhtisar (diakses 5 Maret 2018)
8 http://annualreport.id/perusahaan/PT%20INDONESIA%20INFRASTRUCTURE%20FINANCE (diakses 5 Maret 2018)
9 http://market.bisnis.com/read/20170919/192/691502/33-perusahaan-ini-dapat-penghargaan-dalam-annualreport-award-ke-16 (diakses 5 Maret 2018)
Tahun 2010
- Pendirian perusahaan pada 15 Januari dengan pemegang saham pendiri PT. SMI (Persero), IFC, ADB, dan DEG (Deutsche Investitons – und Entwicklungsgesellsc haft mbH);
Tahun 2011
- Memperoleh pendanaan dari Bank Dunia – Subordinated Loan sebesar USD 100 Juta;
- Memperoleh pendanaan dari ADB – Subordinated Loan sebesar USD 100 Juta;
Tahun 2012 dan 2013;
- Sumitomo Mitsui Bank Corporation masuk menjadi salah satu Pemegang Saham IIF;
- Pendanaan dari ekuitas mencapai Rp 1.777.868.000.000
- Penandatanganan pinjaman komersial pertama senilai Rp. 500 Miliar untuk proyek Jalan Tol Cipali; DAMPAK SANGAT BESAR THD RAKYAK (studi Bank Meiki)
Tahun 2014
- Pendanaan dari pinjaman IFC A/B sebesar USD 250 Juta;
Tahun 2015
- Mencapai total aset sebesar Rp. 4,7 Triliun dan komitmen investasi sebesar Rp. 2,5 Triliun;
- Meraih peringkat AAA(idn) dari Fitch Indonesia;;
- Peningkatan modal disetor menjadi Rp. 2 Triliun dalam rangka untuk mematuhi peraturan;
Tahun 2016
- Meraih peringkat idAAA dari Pefindo;
- Penerbitan Obligasi perusahaan pertama senilai Rp. 1,5 Triliun;
- Menjadi Mandated Lead Arranger untuk pertama kalinya dalam proyek KPBU IIF yang pertama;
- Memperoleh pendanaan dari sindikasi bank asing senilai USD 150 Juta;
Pada laporan tahun 2016, juga dimuat bebarapa peristiwa penting yang terjadi sepanjang tahun 2016 menurut PT. IIF. Perisitiwa-peristiwa tersebut adalah:
Februari 2016: Penandatanganan kontrak senilai USD 150 Juta untuk memberikan fasilitas pinjaman sindikasi bagi IFC A & B. Senilai USD 15 Juta untuk pinjaman A dengan IFC ditunjuk sebagai lead arranger dan senilai USD 135 Juta untuk pinjaman B dengan ANZ berperan sebagai penjamin emisi, serta ANZ dan IFC sebagai lead arranger dan joint bookrunners;
Maret 2016: Pelaksanaan RUPS dan RUPSLB Perseroan.
Mei 2016: Penunjukan Perseroan sebagai Mandated Lead Arranger oleh PT. Len Telekomunikasi Indonesia untuk Pembiayaan Proyek KPBU Jaringan Serat Optik Palapa Ring II Koridor Tengah. Sponsor Platinum dalam Euromoney Conference.
Juni 2016: Penandatanganan Perjanjian antara PT. Kopelindo Infrastruktur Indonesia dengan Perseroan tentang Kerjasama Pembiayaan (Co-Financing) untuk proyek infrastruktur di Indonesia.
Agustus 2016: Penandatanganan perjanjian pinjaman sindikasi untuk LNG Tangguh – Papua, salah satu dari empat institusi keuangan domestik (Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI dan IIF) yang dipilih dalam sindikasi domestik untuk membiayai pengembangan pabrik Tangguh LNG. Penandatanganan perjanjian pinjaman sindikasi untuk mengembangkan 5 bandara, yaitu Perluasan Bandara Syamsuddin Noor, Banjarmasin – Perluasan Bandara Ahmad Yani, Semarang – Perluasan Bandara New Kulon Progo, Yogyakarta – Perluasan Bandara Sultan Hasanuddin, Makasaar – Perluasan Bandara Juanda, Surabaya. Penandatanganan perjanjian sindikasi untuk mendukung pengembangan Palapa Ring – Paket Tengah. Proyek ini merupakan KPBU ketiga yang berhasil mendapatkan penyaluran pembiayaan.
Desember 2016: Penandatanganan perjanjian pinjaman sindikasi untuk mendukung pembangunan Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan. Proyek ini merupakan proyek KPBU pertama pada sektor air minum yang baru mendapatkan penyaluran pembiayaan setelah tertunda pelaksanaannya selama lebih dari 40 tahun.
PT. IIF Di Tahun 2017
Walaupun proyek-proyek IIF melanggar syarat perlindungan ADB dari segi keterbukaan informasi, konsultasi, penggusuran, dampak terhadap masyarakat dan lingkungan, IFC tetap mengklaim bahwa mereka “menyiapkan mekanisme untuk mengikuti standar yang 11 ditetapkan oleh Asian Development Bank (ADB).”
IIF menargetkan pembiayaan di 2018 sebesar 17 Triliun rupiah. IIF mengejar pertumbuhan pembiayaan sebesar 30,77% di tahun 2018 dari pembiayaan yang dilakukan pada tahun 2017 yang mencapai 13 Triliun rupiah. Portofolio proyek IIF PT. SMI sampai akhir 2017 adalah pendanaan di sektor telekomunikasi sekitar 28%, ketenagalistirkan sekitar 24%, airport dan pelabuhan masing-masing sekitar 10% dan sisanya adalah sektor-sektor sebagaimana diatur dalam PMK 100/2009. Pada tahun 2018, IIF menargetkan untuk dapat berpartisipasi dalam pendanaan di sektor gas dan minyak bumi sekitar 30%, ketenagalistrikan sekitar 15% dan airport sekitar 14% dari total portofolio keseluruhan.
Awal 2017, IIF memasang target pembiayaan infrastruktur tanah air sebesar 15 Triliun rupiah yang peningkatannya 50% dari tahun 2016, dimana IIF telah mengucurkan dana sebesar 10 Triliun rupiah. Berita yang dirilis pada 5 Januari 2017 ini menyebutkan bahwa IIF akan banyak melakukan pendanaan di sektor transportasi, jalan, pengairan, air minum, air limbah, telekomunikasi, ketenagalistrikan dan migas. IIF juga telah mengucurkan dana untuk sektor air minum, SPAM Umbulan senilai 550 Miliar rupiah. Infrastrutkur jalan dan air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat dan partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur dasar patut didukung, apalagi dengan pemberian penjaminan pemerintah.
Menurut data IIF, secara kumulatif hingga tahun ini portofolio komitmen pendanaan paling banyak masih akan dilakukan bagi sektor telekomunikasi dengan komposisi 33%, minyak dan gas 25% serta jalan tol 19%. Sedangkan dari sisi portofolio investasi pinjaman dan ekuitas, sektor power plant mendominasi sebesar 45% diikuti oleh jalan tol sebesar 25%, serta 22% telekomunikasi. Di sektor jalan tol, IIF telah melakukan pembiayaan dengan 20 perbankan dan lembaga pembiayaan lain dalam pembangunan jalan tol Cikopo Palimanan dengan nilai investasi Rp 12,5 triliun. Sebelumnya IIF juga telah diberikan fasilitas pembiayaan sindikasi IFC (Grup World Bank), bersama dengan Australia ANZ Banking Group Ltd (ANZ) sebesar 150 juta dolar AS. IIF menyediakan produk fund based seperti pinjaman jangka panjang, produk non-fund based seperti penjaminan serta layanan lainnya yang berkaitan dengan proyek infrastruktur. 12
Pertengahan 2017, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 1,5 Triliun kepada IIF dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Di samping pembiayaan dalam bentuk cash loan, Bank Mandiri juga memberikan dukungan finansial lain, yakni fasilitas treasury line dengan limit sebesar USD 50 Juta yang akan digunakan untuk melakukan hedging (lindung nilai) atas transaksi valuta asing IIF. Kredit ini merupakan pembiayaan kedua Bank Mandiri kepada IIF setelah pinjaman Rp 1 Triliun pada tahun 2015 lalu. Adapun perjanjian kredit berskema Bilateral Term Loan itu bersifat non-revolving, dengan jangka waktu 3 tahun. Pada periode Januari - April 2017, pembiayaan Bank Mandiri ke sektor infrastruktur telah mencapai Rp 9,36 Triliun. Sektor infrastruktur yang dibiayai antara lain Jalan, Konstruksi, Migas dan Energi Terbarukan, Perumahan Rakyat dan Fasilitas Kota, Telematika, Tenaga Listrik, Transportasi, dan lain-lain. Pinjaman dari Bank Mandiri ini akan digunakan IIF untuk membiayai beberapa proyek infrastruktur terutama yang membutuhkan dana dengan denominasi rupiah.13
Penghujung 2017, IIF telah menandatangani perjanjian pinjaman sebesar 8 Miliar Yen atau setara 1 Triliun rupiah dengan Japan International Cooperation Agency (JICA). Sebelumnya, JICA telah meneken nota kesepahaman dengan pemerintah Indonesia mengenai pinjaman dana untuk pembangunan Pelabuhan Patimban di Jawa Barat dan kampus di Universitas Gadjah Mada (UGM). Total pinjaman untuk kedua proyek tersebut sebesar 127,215 miliar yen atau setara dengan Rp 15,2 triliun.14
Tantangan saat ini adalah masuknya tahun politik di 2018 dan menyambut masa pemilihan presiden tahun 2019 yang dapat mengakibatkan beberapa pemilik proyek menahan pelaksanaan pembangunan proyek. Dari sisi sumber pendanaan, IIF memiliki pendanaan dari shareholders berupa setoran modal dan juga pinjaman subordinasi dari lembaga multilateral yaitu WorldB a. dan ADB. IIF juga menyebutkan sudah memiliki porsi dana untuk mencukupi 15 kebutuhan pendanaan yang terdapat dalam pipelines.
11 Lihat: https://www.iif.co.id/id/berita-dan-publikasi/berita-update/206-proyek-air-minum-paling-prospektif#
12 http://industri.bisnis.com/read/20170105/45/616728/iif-siap-danai-proyek-infrastruktur-rp15-triliun
13 http://keuangan.kontan.co.id/news/bank-mandiri-kucurkan-kredit-rp-15-t-ke-iif
III. Bagaimana Skema Pengawasan Terhadap IIF ??
Pertanyaan di atas bisa dibilang sederhana, tetapi jika diletakkan dalam konteks perusahaan yang bernama IIF, tentu akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru yang kemungkinan akan berbenturan pada komposisi pemegang saham saat ini.
Seperti yang dituliskan pada bagian awal bahwa para pemegang saham IIF, selain PT. SMI sebagai BUMN pemerintah Indonesia, juga terdapat IFC yang merupakan bagian dari grup Bank Dunia (WB) dan juga Bank Pembangunan Asia (ADB) yang keduanya adalah Multilateral Development Bank’s (MDB’s). Selain MDB’s, dua pemegang saham lainnya adalah DEG KFW adalah perbankan KFW Group badan publik milik pemerintah Jerman dan SMBC adalah bank multinasional Jepang yang merupakan bagian dari Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.
Layaknya perusahaan dengan pemegang saham, keputusan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan meski SMI memiliki saham terbesar tetapi belum bisa memposisikan diri sebagai pengambil keputusan dominan atau pengendali perusahaan. Pada umumnya pemegang saham juga ingin mendapatkan keuntungan dari bisnis komersial dari usaha yang dibiayai oleh perusahaan-perusahaannya, minimal dari modal yang disetor pada saat pendirian perusaahaan dengan saham patungan tersebut bisa diperoleh keuntungan.
Tidak menutup kemungkinan kedepan SMI bukan lagi pemilik saham terbesar. Jika kondisi pemerintah Indonesia tidak mampu mengembalikan pinjaman atau pada kondisi jatuh tempo pembayaran utang, maka saham SMI di IIF bisa menjadi jaminan pembayaran utang karena SMI sepenuhnya adalah milik pemerintah Indonesia meskipun IIF didirikan dan menggunakan badan hukum di Indonesia.
Koalisi Pemantau Pembangunan Infrastruktur sebelumnya telah melakukan identifikasi terhadap proyek-proyek yang dukungan pembiayaannya bersumber dari IIF. Proyek-proyek yang fokus menjadi pemantauan adalah 5 (lima) proyek perluasan bandara dan 1 (satu) proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Pada intinya, dari keenam proyek tersebut terdapat persoalan-persoalan ditingkat tapak, khususnya pada proses pembebasan lahan dan juga soal dokumen-dokumen lingkungan sebagai syarat penting proyek-proyek tersebut. Bahkan salah satu bandara yang masih berlangsung proses hukumnya terkait dugaan korupsi proyek, IIF tetap mendukung kelanjutan perluasan bandara tersebut.
Komitmen IIF patut dipertanyakan, karena semata-mata hanya mengejar target pendistribusian pembiayaan untuk proyek infrastruktur bersifat komersial dan secara hitung-hitungan bisnis bisa menguntungkan. Sementara dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan dari proyek-proyek tersebut, bukan menjadi bagian penting untuk dipertimbangkan oleh IIF dalam pemberian dukungan pembiayaan.
IV. IIF Biayai Proyek Infrastruktur yang Melanggar Safeguards Bank Dunia dan ADB Bagian ini adalah gambaran singkat konflik, perampasan lahan, dugaan korupsi hingga ancaman penghancuran ekosistem dari proyek-proyek yang diberikan pinjaman sindikasi oleh PT. Indonesia Infrastructure Finance (IIF) di tahun 2016. Pada 18 Agustus 2016 PT. IIF melakukan penandatanganan perjanjian pinjaman sindikasi untuk mengembangkan 5 bandara, yaitu:
1. Perluasan bandara Syamsuddin Noor, Banjarmasin – Kalimantan Selatan
2. Perluasan bandara Ahmad Yani, Semarang – Jawa Tengah
3. Perluasan bandara New Kulon Progo, Yogyakarta – DI Yogyakarta
4. Perluasan bandara Sultan Hasanuddin, Makassar – Sulawesi Selatan
5. Perluasan bandara Juanda, Surabaya – Jawa Timur
Selain perluasan bandara, PT. IIF juga memberikan dukungan pinjaman sindikasi untuk proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan di Propinsi Jawa Timur dan proyek Jaringan Serat Optik Palapa Ring II Koridor Tengah. Untuk proyek Jaringan Serat Optik belum menjadi fokus pembahasan dalam tulisan ini. Berikut adalah gambaran singkat proyekproyek bermasalah yang dipaksakan oleh PT. IIF untuk dibiayai:
14 Lihat: https://www.iif.co.id/id/berita-dan-publikasi/berita-update/198-jica-kucurkan-dana-rp-1-triliun-keindonesia-infrastructure-finance (Januari 2018)
15 Lihat: http://keuangan.kontan.co.id/news/iif-bidik-pembiayaan-rp-17-triliun-di-2018
Perluasan Bandara Syamsuddin Noor, Banjarmasin – Kalimantan Selatan
Proyek berbandrol 2,3 Triliun rupiah ini telah melakukan pengabaian atas hak warga dan turut melakukan pelanggaran HAM yang kemudian menurunkan kualitas hidup masyarakat terdampak langsung. PT. Angkasa Pura I dan Pengadilan Negeri Kota Banjarmasin yang dikawal personil kepolisian melakukan eksekusi paksa atas 17 rumah dan 39 bidang tanah yang secara sah dimiliki oleh warga yang sudah menempati puluhan tahun. Warga pemilik rumah terkejut ketika melihat kehadiran personil kepolisian dan alat berat eskavator dan beranggapan bahwa pihak Angkasa Pura I dan Pengadilan Negeri Banjarmasin bertingkah seperti perampok yang merampas paksa aset-aset milik warga. Meski warga telah berusaha untuk mengambil dana konsinyasi yang telah dititipkan di PN Banjarmasin tapi juga tidak dibayarkan, padahal memiliki sertifikat resmi yang juga dikeluarkan oleh pihak BPN setempat. Pihak PT. Angkasa Pura I mengklaim bahwa persoalan dengan warga atas eksekusi lahan, bukan lagi menjadi urusan Angkasa Pura I tetapi sudah menjadi tanggung-jawab Pengadilan Negeri.
Perluasan Bandara Ahmad Yani, Semarang – Jawa Tengah
Perluasan bandara ini menghadapi kendala khususnya dalam proses reklamasi yang dilakukan, karena berada di atas bekas rawa sehingga harus melakukan reklamasi. Luas terminal yang direncanakan seluas 40.900 meter persegi, untuk kebutuhan apron pesawat seluas 61.344 meter persegi dan untuk kebutuhan parkir seluas 43.500 meter persegi. Informasi ini dikutip dalam pemberitaan pada tanggal 3 Maret 2017, proses reklamasi masih berlangsung tetapi terdapat kendala pada pemenuhan material reklamasi. Sayangnya terkait aktivitas reklamasi dan pengambilan material uruk tidak kemudian menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah untuk dipublikasikan dan di konsultasikan secara serius kepada publik. Lagi-lagi prinsip kehati-hatian dalam perlindungan sosial dan lingkungan hidup diabaikan oleh pemerintah daerah dan juga pemrakarsa.
Perluasan Bandara New Kulon Progo, Yogyakarta – DI Yogyakarta
Catatan atau informasi soal konflik lahan dan persoalan sosial dalam proses pembanguna n bandara NYIA ini, hampir tidak ditemukan dalam Annual Report IIF Tahun 2016. Padahal persoalan sengketa ganti rugi lahan, penggusuran lahan pertanian produktif masyarakat dan persoalan kualitas hidup masyarkat di tempat relokasi sudah muncul jauh sebelum IIF melakukan pemberian pinjaman sindikasi pada tanggal 18 Agustus 2016 untuk pembangunan bandara tersebut (persoalan ini sudah ada sejak awal tahun 2016). Artinya bahwa PT. IIF tidak mempertimbangkan soal ada atau tidaknya persoalan ganti rugi lahan, penggusuran lahan pertanian produktif masyarakat dan potensi penurunan kualitas hidup masyarakat di tempat relokasi, dalam sebuah proyek pembangunan infrastruktur, khususnya bandara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Bisa dipastikan dan bisa dibuktikan bahwa sampai saat ini masih ada penolakan dari sekelompok warga di lokasi tapak.
Semua dana konsinyasi (dana ganti rugi) yang dititip di Pengadilan Negeri Wates telah dilakukan oleh pemrakarsa, tetapi warga mengklarifikasi bahwa dana tesebut hanyalah hasil penilaian terhadap luas lahan dan ganti rugi non-fisik sedangkan ganti rugi lainnya seperti bangunan rumah, tanaman pertanian dan sarana pendukung lainnya bisa diterima oleh warga setelah dilakukan pengukuran dan penilaian ulang atas objek-objek tersebut.
Perluasan Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar – Sulawesi Selatan
Dugaan kasus korupsi pada proyek perluasan bandara ini sudah muncul sejak awal 2016 yang melibatkan banyak pejabat di pemerintahan daerah dan tergolong besar di Indonesia. Berdasarkan pemberitaan media tertanggal 30 Maret 2017 bahwa kasus dugaan pidana korupsi ini melibatkan 5 orang tersangka, yaitu 2 orang Kepala BPN Kabupaten, 1 orang Staf BPN, 1 orang PNS, 1 orang Kepala Desa dan 1 orang Kepala Dusun dengan perkiraan kerugian negara sebesar 714 Miliar yang sumber pendanaannya berasal dari APBN dan APBD. Seharusnya kasus dugaan korupsi proyek perluasan Bandara Sultan Hasanudin ini menjadi perhatian penting oleh PT. IIF sebelum memutuskan memberikan pinjaman sindikasi kepada pemrakarsa. Sangat ironis dan bertentangan dengan apa yang menjadi dasar hukum perusahaan yang menerapkan GCG dan semangat Anti Korupsi tetapi kemudian membiayai proyek yang sedang dalam proses hukum dugaan tindak pidana korupsi.
Perluasan Bandara Juanda, Surabaya – Jawa Timur
Perluasan Bandara Juanda di Kota Surabaya – Jawa Timur juga melahirkan konflik dengan pemilik-pemilik tambak yang akan menjadi tapak perluasan bandara. Meski sengketa lahan dengan para pengusaha-pengusaha tambak ini tidak mencuat ke permukaan, tetapi informasi langsung yang terjadi di tingkatan tapak tetap dapat diperoleh.
Proyek SPAM Umbulan Melawan Konstitusi Republik Indonesia
Sejak 2013 proyek SPAM Umbulan ini sudah menuai penolakan dari masyarakat sipil karena dinilai proyek ini adalah proyek privatisasi air (air akan dijual ke konsumen, termasuk masyarakat) dengan hitung-hitungan bisnis dan akan mengancam ketersediaan air untuk kebutuhan pertanian warga setempat. Sementara lahan kritis (penurunan daya dukung kawasan resapan) yang berada di kawasan penyangga sumber air Umbulan belum dilakukan pemulihan terlebih dahulu. Bahkan indikasi terkuat Walhi Jatim bahwa proyek Umbulan ini adalah termasuk privatisasi air yang akan lebih memprioritaskan untuk kebutuhan industri di Sidoarjo, Surabaya dan Gresik. Proyek ini juga sempat terjadi revisi dokumen AMDALyang kemudian mengindikasikan bahwa perencanaan proyek dibuat asal-asalan dan dokumen AMDAL yang dihasilkan juga tidak secara detail memperhitungkan dampak dalam proses kajian lingkungan hidup dan sosial.
Dasar hukum yang paling krusial untuk dipertimbangkan adalah Putusan Mahkamah Konstitusi RI (MK) No. 85/PUU-IX/2013 pada tanggal 18 Februari 2014. Diantara amar putusan MK ini menyatakan bahwa UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan UUD 1945, tidak memiliki kekuatan mengikat dan UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dinyatakan berlaku kembali.
Kemudian, konsep hak dalam Hak Guna Air harus dibedakan dengan konsep hak dalam pengertian umum dan haruslah sejalan dengan konsep res commune yang tidak boleh menjadi objek harga secara ekonomi. Selain itu, Konsep Hak Guna Pakai Air dalam UU SDA harus ditafsirkan sebagai turunan (derivative) dari hak hidup yang dijamin oleh UUD 1945. Oleh karenanya, pemanfaatan air di luar Hak Guna Pakai Air, dalam hal ini Hak Guna Usaha Air, haruslah melalui permohonan izin kepada Pemerintah yang penerbitannya harus berdasarkan pada pola yang disusun dengan melibatkan peran serta masyarakat yang seluasluasnya. Oleh karena itu, Hak Guna Usaha Air tidak boleh dimaksudkan sebagai pemberian hak penguasaan atas sumber air, sungai, danau, atau rawa atau dengan kata lain pihak swasta tidak boleh kuasai pengelolaan sumber daya air.
V. Apakah OJK Berwenang Mengawasi IIF?
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. Secara lengkap, OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UU No.
21 Tahun 2011 tersebut. Tugas pengawasan industri keuangan yang sebelumnya berada di Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK, secara resmi beralih ke OJK pada 31 Desember 2012, dan untuk pengawasan di sektor perbankan secara resmi beralih ke OJK pada 31 Desember 2013, sedangkan untuk Lembaga Keuangan Mikro beralih ke OJK pada tahun 2015.
Pada Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. OJK juga harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.
OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, dan di dalam Pasal 6 UU No. 21 Tahun 2011 menyebutkan tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.16
Meski OJK juga telah berkomitmen menyiapkan program di tahun 2018 dalam mendukung aspek pembiayaan proyek-proyek infrastruktur, tetapi tidak kemudian mengabaikan pengawasan terhadap lembaga-lembaga atau perusahaan swasta seperti IIF dalam mendukung proyek infrastruktur. OJK juga harus memasang standar atau kriteria proyek infrastruktur yang bisa disalurkan pembiayaannya oleh IIF dan dananya bersumber dari pinjaman dan/atau utang, baik dari Multilateral Development Banks dan Bank Multinasional, bahkan dari setoran modal pemegang saham sekalipun. Belajar dari contoh kasus pembiayaan perluasan bandara di Makassar, Sulawesi Selatan, bahwa proyek perluasan bandara sedang dalam penanganan kasus dugaan korupsi, tetapi IIF justru melakukan pendanaan atas proyek tersebut. Artinya bahwa IIF terindikasi hanya mementingkan untuk kepentingan komersial dibandingkan dampak kerugian negara yang ditimbulkan atas proyek tersebut. Termasuk kasus pembangunan bandara baru (bukan perluasan) di Kulon Progo, Yogyakarta. Proyek ini juga menemui banyak persoalan di tingkat tapak dan yang menjadi korban adalah masyarakat yang tidak mau melepaskan tanahnya, termasuk dalam proses perizinan yang dilakukan oleh pelaksana proyek tidak transparan dan mengabaikan hak-hak masyarakat dalam memperoleh informasi dan menyampaikan keberatan.
OJK harus tegas dalam hal ini, termasuk melakukan komunikasi kepada para pemegang saham IIF. Para pemegang saham IIF harus mempertegas kriteria proyek yang akan dibiayai dengan dana pinjaman, misalnya proyek yang indikasi korupsinya sangat kuat tidak boleh dibiayai, atau proyek-proyek infrastruktur yang menghilangkan hak-hak masyarakat dan mengabaikan dampak lingkungan dan sosial, juga tidak boleh diberikan dukungan pembiayaan.
16 http://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Keuangan.aspx
OJK Harus Lebih Progresif Dalam Mengawasi Penggunaan Utang Luar Negeri
Awal tahun 2018, OJK berkomitmen untuk mendukung aspek pembiayaan proyek-proyek infrastruktur dan sektor prioritas lainnya, percepatan program industrialisasi, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat. OJK telah menyiapkan 5 (lima) kebijakan strategis untuk mendukung pembiayaan infrastruktur dan sektor prioritas yang sekaligus memperdalam pasar keuangan.
Pertama, mendorong perluasan dan pemanfaatan instrumen pembiayaan yang lebih bervariasi, misalnya perpetual bonds, green bonds, dan obligasi daerah, termasuk penerbitan ketentuan pengelolaan dana Tapera melalui skema Kontrak Investasi Kolektif. Kedua, dengan mempermudah proses penawaran umum efek bersifat utang dan sukuk bagi pemodal profesional. Ketiga, dengan peningkatan akses bagi investor domestik serta keterlibatan pelaku ekonomi, khusunya lembaga jasa keuangan di daerah melalui penerbitan kebijakan pendirian Perusahaan Efek Daerah. Keempat, meningkatkan proses penanganan perizinan dan penyelesaian transaksi yang lebih cepat dan menggunakan teknologi, dan Kelima, menghilangkan kewajiban pembentukan margin 10 persen untuk transaksi hedging nilai tukar.
OJK juga akan mengoptimalkan peran Industri Keuangan Non Bank (IKNB) dalam mendukung pembangunan infrastruktur. Selain itu, OJK juga akan tetap menjalankan fokusnya dalam pengawasan industri jasa keuangan secara terintegrasi untuk perbankan, pasar modal, dan IKNB. Pembangunan infrastruktur sangat penting dalam mendukung program Sustainable Development Goals (SDGs) khususnya dalam menyediakan sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan 4 (empat) aspek yang perlu diperhatikan ketika mendorong tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, yaitu inovasi, inklusif, integrasi dan infrastruktur.
Untuk membangun infrastruktur, OJK akan mendorong pengembangan blended finance sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur di Indonesia, khususnya dengan mendorong pembiayaan dari pasar modal. Blended finance adalah pembiayaan yang berasal dari dana kedermawanan yang dihimpun masyarakat yang dijadikan sebagai modal swasta untuk investasi jangka panjang.17
VI. IIF Terindikasi Langgar Prinsip Kehati-hatian Dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri
Menteri Keuangan RI dan Bank Indonesia berkomitmen akan terus melakukan pemantauan pergerakan Utang Luar Negeri (ULN) agar tidak menimbulkan dampak ngatif bagi perekonomian nasional, karena pemerintah tidak ingin jika harus menanggung utang jika menimbulkan masalah. Dalam laporan Panja Belanja Pemerintah Pusat pada pertengahan tahun 2017, terdapat catatan tambahan bahwa pemerintah wajib menjaga akuntabilitas terhadap pengelolaan utang oleh swasta tetapi setelah dibahas lebih lanjut maka catatan tambahan tersebut berubah menjadi Pemerintah dan Bank Indonesia diminta memantau terus menerus exposure ULN swasta, termasuk BUMN agar perekonomian dapat dimonitor.
Keuntungan dari utang yang dikelola oleh swasta akan dinikmati oleh swasta itu sendiri (bukan pemerintah) begitu juga dengan risiko yang harus ditanggung oleh korporasi atau perusahaan itu sendiri jika menimbulkan masalah. Bank Indonesia selaku otoritas moneter juga telah menerbitkan aturan No. 16/21/PBI/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan ULN Korporasi Nonbank, yang mana jika swasta mau melakukan pinjaman dari luar negeri perlu patuh pada prinsip tersebut. Ada tiga prinsip yang harus dipatuhi, Pertama – penyesuaian terhadap cakupan komponen aset dan kewajiban valas, Kedua – penyesuaian terhadap ketentuan pemenuhan kewajiban lindung nilai, dan Ketiga – penyesuaian terhadap ketentuan pemenuhan peringkat utang.
Dalam perjalanannya, Bank Indonesia kemudian melakukan perubahan atas aturan tersebut dengan menerbitkan aturan PBI No. 18/4/PBI/2016 yang ditetapkan pada tanggal 21 April 2016. Dugaan kuat Koalisi Pemantau Infrastruktur bahwa perubahan ini dilakukan untuk melindungi dan mengamankan IIF sebagai pihak korporasi swasta nonbank yang fokus pada pembangunan infrastruktur untuk kepentingan komersial, termasuk mengamankan 30% saham pemerintah di dalam IIF melalui SMI.
Analisa singkat terkait perubahan aturan diatas adalah sebagai berikut :
1. Dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang diterapkan pemerintah untuk percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia, harus mendapatkan kepastian pendanaan dari luar APBN sehingga perusahaan swasta nonbank disasar sebagai institusi yang paling potensial dalam melakukan pembiayaan, dan harus dilindungi serta dipermudah dalam memperoleh ULN. IIF sangat potensial, karena jumlah sahamnya di dominasi oleh IFC (WB Group), ADB, DEG KfW dan SMBC. Saham pemerintah Indonesia melalui SMI hanya 30%;
2. Bahwa salah satu perubahan aturan Bank Indonesia ini, terindikasi untuk mempermud ah dan memperbesar jumlah ULN yang bisa dikelola oleh IIF untuk membiayai proyek infrastruktur di Indonesia. IIF dikecualikan dari kewajiban pemenuhan ketentuan minimum Peringkat Utang (Credit Rating). Perubahan Pasal 7 Ayat (1) huruf b dalam PBI No. 18/4/2016 sudah sangat jelas semakin memperkuat posisi IIF, dimana pada perubahan tersebut menyebutkan pengecualian bagi IIF bahwa “ULN dalam Valuta Asing untuk pembiayaan proyek infrastruktur yang bersumber dari: 1. seluruhnya dari kreditor lembaga internasional (bilateral atau multilateral), 2. pinjaman sindikasi dengan kontribusi kreditor lembaga internasional (bilateral atau multilateral) lebih besar dari 50%. Artinya bahwa IIF terlepas dari ketentuan minimum untuk memperoleh ULN jika mengacu pada kontribusi para kreditor dan juga sebagai pemilik saham. Saham BUMN PT. SMI sebesar 30% dan 70% dikuasai oleh IFC (WB Group), ADB, DEG KfW dan SMBC;
3. Perubahan aturan ini juga menuntut peran OJK dalam menentukan perusahaan swasta non-bank yang bisa memperoleh pengecualian kewajiban pemenuhan ketentuan minimum Peringkat Utang (Credit Rating). Pengecualian bisa diperoleh bagi pengelola
ULN dan Valuta Asing perusahaan pembiayaan sepanjang: 1. memiliki Tingkat Kesehatan Keuangan minimum “Sehat” yang terakhir dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK); dan 2. memenuhi gearing ratio maksimum sebagaimana diatur oleh OJK. Hingga pembuatan dokumen ini, Koalisi Pemantau Infrastruktur belum menemukan sumber informasi yang menyebutkan bahwa IIF memiliki tingkat kesehatan keuangan minimum “sehat” yang dipublikasi oleh OJK. Padahal aturan ini telah dikeluarkan pada bulan April 2016 dan IIF juga telah membuat laporan tahun 2016 dengan informasi-informasi proyek infrastruktur yang dibiayai oleh IIF, diantaranya adalah 5 (lima) proyek bandara dan 1 proyek SPAM Umbulan. Proyek-proyek ini seharusnya menjadi fokus OJK karena diduga sangat banyak masalah yang ditimbulkan, termasuk proyek yang sedang dalam proses hukum tindak pidana koruspi tetapi justru dibiayai oleh IIF. Sepatutnya IIF tidak bisa memperoleh tambahan ULN dan Valuta Asing di tahun 2017 jika OJK melakukan pemeriksaan atas kondisi keuangan IIF dalam konteks penarapan prinsip kehati-hatian dan GCG;
4. Perubahan aturan ini semakin mempertegas ketergantungan pemerintah Indonesia terhadap lembaga-lembaga multilateral dan bilateral untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur di Indonesia, dengan “mengikat” IIF sebagai perusahaan swasta non-bank untuk menjadi kunci aliran ULN dan Valuta Asing agar dapat tetap masuk ke Indonesia, khususnya untuk membiayai proyek infrastruktur. Perubahan Pasal 7 Ayat (3) dan Ayat (4) menunjukkan peran Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Bank Indonesia tentu melihat potensi utang luar negeri yang sangat besar dari IIF, dan perubahan aturan ini sengaja dibuat untuk mempertahankan eksistensi IIF sebagai perusahaan swasta nonbank yang dapat mengakses ULN sebanyak-banyaknya berdasarkan atas kontrol dan/atau arahan dari Bank Indonesia. Perubahan Pasal 7 Ayat (3) menyebutkan bahwa “Bank Indonesia menetapkan besaran nilai tertentu (threshold) atas penambahan jumlah (outstanding) utang pada ULN refinancing yang dikecualikan dari pemenuhan ketentuan minimum Peringkat Utang (Credit Rating) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1). Pada Ayat (4) menyebutkan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan proyek infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, lembaga internasional (bilateral dan multilateral) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, ULN refinancing sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan besaran nilai tertentu (threshold) atas penambahan jumlah (outstanding) utang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
17 https://bisnis.tempo.co/read/1055729/ojk-siapkan-lima-kebijakan-dukung-pembiayaan-infrastruktur
VII. Rekomendasi
Akhir tulisan ini, kami ingin menyampaikan beberapa rekomendasi ke masing-masing pihak yang memberikan sumbangsih atas semakin terikat dan meningkatnya Utang Luar Negeri di Indonesia. Rekomendasi Koalisi Pemantau Infrastruktur, kepada :
1. PT. Indonesia Infrastructure Finance (IIF), yang didirikan untuk dimanfaatkan oleh Pemerintah Indonesia dan kreditor Multilateral yaitu IFC (WB Group) dan ADB beserta DEG KfW dan SMBC, untuk mendapatkan keuntungan komersial dari proyek-proyek infrastruktur yang menjadi Proyek Strategis Nasional dan sumber pembiayaannya dari ULN. Beban pengembalian utang tentu akan menjadi tanggungjawab masyarakat Indonesia, meski masyarakat sebagai penerima manfaat proyek infrastruktur tetapi juga harus dipaksa untuk membayar utang-utang tersebut; Para investor/peminjam ADB dan Bank Dunia mewajibkan syarat-syarat tertentu tentang keterbukaan informasi, konsultasi publik, penghindaran penggusuran, hak masyrakat atas tanah, lingkungan hidup, hak perempuan dan sejak tahun 2009 sampai sekarang, secara rutin, syarat itu dilanggar terus oleh PT IIF dengan dampak luas terhadap masyrakat dan lingkungan.
Agar kegiatan PT IIF yang bertentangan dengan syarat perlindungan ADB dan Bank Dunia dihentikan dan segera dievaluasi, dengan perhatihan khusus kepada kelompok rentan, perempuan, masyrakat yang tidak punya sertifikat tanah;
Agar tidak ada proyek baru dari PT IIF sebelum pelanggaran-pelanggaran ini dievaluasi dan PT IIF mampu membuktikan bahwa taraf hidup dan pendapatan masyarakat yang telah kena dampak proyek PT IIF -dengan perhatian khusus terhadap masyarakat rentan, perempuan dan yang tidak punya sertifikat tanahmenjadi lebih baik dibandingkan sebelum ada proyek IIF dan tidak ada dampak negatif terhadap lingkungan.
2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga independen dan tidak dipengaruhi oleh pihak manapun, harus melakukan pengawasan serius terhadap PT. IIF dan juga PT. SMI, khususnya dalam proses memperoleh ULN dan proses distribusinya kepada proyekproyek infrastruktur. Penilaian terhadap Tingkat Kesehatan Keuangan Minimum terhadap IIF dan SMI harus segera dilakukan. Dengan menggunakan indikator prinsip kehati-hatian dan good corporate governance (GCG) serta mempublikasikannya;
3. Menteri Keuangan RI bersama BAPPENAS agar meninjau kembali rencana-rencana proyek infrastruktur dan menyesuaikan dengan kekuatan pembiayaan APBN. Memilih proyek prioritas dengan pembiayaan murni dari APBN;
4. Menteri Keuangan RI dan Bank Indonesia agar fokus pada upaya-upaya untuk membayar ULN saja dan tidak melakukan penambahan ULN untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional;
DAFTAR PUSTAKA
Laporan-laporan
Annual Report PT. IIF Tahun 2016
World Bank Project Paper Report No PAD1571, March 2017.
Website
http://iif.co.id/id/tentang-kami/ikhtisar
https://www.ptsmi.co.id/id/tentang-kami/kilas-balik/
https://www.iif.co.id/id/tentang-kami/ikhtisar
PT. Indonesia Infrastructure Finance, Laporan Tahunan 2016, http://berkas.annualreport.id/assets/ANREPIIF2016-1510427244.pdf,
https://www.iif.co.id/id/berita-dan-publikasi/berita-update/206-proyek-air-minumpaling-prospektif#
https://www.iif.co.id/id/berita-dan-publikasi/berita-update/198-jica-kucurkan-dana-rp1-triliun-ke-indonesia-infrastructure-finance
Berita
http://market.bisnis.com/read/20170919/192/691502/33-perusahaan-ini-dapatpenghargaan-dalam-annual-report-award-ke-16
http://industri.bisnis.com/read/20170105/45/616728/iif-siap-danai-proyekinfrastruktur-rp15-triliun
http://keuangan.kontan.co.id/news/bank-mandiri-kucurkan-kredit-rp-15-t-ke-iif
Lihat: http://keuangan.kontan.co.id/news/iif-bidik-pembiayaan-rp-17-triliun-di-2018
http://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Keuangan.aspx
https://bisnis.tempo.co/read/1055729/ojk-siapkan-lima-kebijakan-dukung-pembiayaaninfrastruktur